Belum Ada Ijin Pemanfaatan Lahan?

cmyk

cmyk

Suratkabar Nasional

online: www.sknteropong,com

"Investigasi, Hukum & Kriminalitas"

1

Edisi 701| Th.XV Minggu IV| 25-31 Januari 2016|

P. Jawa Rp. 5.000,- [Luar Jawa Tambah Ongkos Kirim]

email: [email protected]

Pembangunan Jaringan Pipa Air Baku Transmisi IKK Tiris Rp. 28,222 Miliar Distop Perhutani

Proyek jaringan pipa air baku di Kabupaten Probolinggo, TA 2014

Bachtiar Sitorus, SH, Mantan Ketua Umum LSM Kamper

PROBOLINGGO, TEROPONG – PROYEK pembangunan Jaringan Pipa Air Baku Transmisi IKK Tiris Kabupaten Probolinggo senilai Rp.28.222.490.000,- macet alias di stop oleh Perum Perhutani KPH Probolinggo. Sebagaimana diketahui, anggaran proyek ini bersumber dari APBN TA

2015. Dan dinawah satuan kerja (Satker) SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfataan Air (PJPA) Brantas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PAB (Pengelolaan Air Baku) 2, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Untuk paket pekerjaan Konstruksi ini, Kementerian Pekerjaan Umum – Perumahan Rakyat (kemen PU-PERA)

cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 29.856.520.000,. Sedangkan pemenang/pelaksananya adalah PT. Indo Penta Bumi Permai (JO) – PT. Tirta Restu Ayunda, dengan nilai kontrak Rp. 28.222.490.000,-, dengan nomor kontrak: IK.02.04/259/

Belum Ada Ijin Pemanfaatan Lahan? TIPIKOR

Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas

Dua Mantan Ketua Komisi Dewan Lamongan Ditahan SURABAYA, TEROPONG - Setelah lama menyandang setatus tersangka, para terdakwa yang diduga melakukan mark-up perjalanan dinas (perdin) dewan tahun 2012, akhirnya oleh Ketua Majelis Hakim, Unggul Warsamurti, SH., Mhum menetapkan ketiga terdakwa, yaitu Jimmy Harianto (mantan ketua komisi A), Sulaiman (mantan ketua komosi D), serta Muniroh (selaku rekanan) dari biro perjalanan untuk segera ditahan. Meskipun kondisi Muniroh saat ini dalam keadaan hamil tua, Bersambung ke hal.6

Kapolda Jatim Terima Penghargaan

Bersambung ke hal.6

Ir. Muh. Amir Hamzah, Kepala BBWS Brantas

Pekerjaan Bronjong Kali Catak Banteng Rp.1,375 Miliar

Diduga Tidak Sesuai Spektek, Jadi Temuan BPK SURABAYA, TEROPONG – PEKERJAAN Pemeliharaan Berkala Kali Catak Banteng Kabupaten Jombang yang memakai kontsruksi bronjong, dibawah tanggung jawab PPK OP 2 SDA Brantas, diduga pelaksanaan pekerjaannya tidak sesuai spesfikasi teknis (spektek). Hal ini dapat dilihat dari pemasangan minifile pada bronjong yang diduga tidak sesuai metode pelaksanaan. Sebagaimana diketahui, bulan Desember tahun 2015 lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari Pusat melakukan pemeriksaan baik administrasi Bersambung ke hal.6

Pekerjaan Bronjong Kali Catak Banteng Jombang

KPK Diminta Periksa Proses Lelang dan Dugaan Mark-Up Pengadaan Barang Kapolda Jatim, Irjen Pol. Drs. Anton Setiadji saat menerima penghargaan dari Ketua PPATK

SURABAYA, TEROPONG - KERJA keras antara atasan dan bawahan perlu dipantau supaya bisa menghasilkan yang terbaik bagi departemennya dan dapat dirasakan untuk masyarakat luas. Seperti kerja keras penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim dalam membokar kasus yang terbengkelai pada 2015, berdasarkan hasil analisa dalam evaluasi pada 2015 yang diungkap ada 30 LP di unit money laundray, dan yang telah diselesaikan sudah 20 perkara. Bersambung ke hal.6

JAKARTA, TEROPONG - ADANYA pesekongkolan antara pejabat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) dengan rekanan tertentu guna memenangkan tender tersebut. PT.Djaya Bima Agung, PT.Rajawali Nusindo dan PT.Panca Mas Farma setiap tahun dimenangkan Panitia menjadi penguasa pada proyek pengadaan di BKKBN. Permainan ini pun diketahui atau atas persetujuan Kepala BKKBN melalui Deputi KBKR sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Ini benar-benar permainan atau KKN, sehingga mampu memonopoli setiap tahun anggaran di Satker tersebut, kalau bukan terjadi kongkalikong?. Oleh karena itu, diminta Aparat Hukum, Kejaksaan Agung, atau KPK turun tangan. Karena, anggarannya ratusan miliar dan diduga markup dan diduga telah merugikan Negara miliaran rupiah, ujar Ketua LSM PAKAR Jimmy Simanjuntak. Menurut

Proyek Perapet Kali Irigasi Ambruk PAMEKASAN, TEROPONG - AKIBAT diguyur hujan deras di kabupaten Pamekasan Rabu (20/1), menyebabkan di beberapa titik di daerah Pamekasan terjadi banjir. Bahkan ada salah satu proyek pembangunan perapet kali irigasi juga mengalami kerusakan dan ambruk. Pantauan TEROPONG di lapangan menunjukkan, hujan deras yang mengguyur kota gerbang salam Pamekasan di beberapa titik, terendam banjir. Bahkan pembangunan perapet kali irigasi di daerah kelurahan Bartim kecamatan kota Pamekasan yang baru selesai dikerjakan, dan masih dalam tahap pemeliharaan mengalami kerusakan dan ambruk. Kepala Dinas Pengairan Pamekasan Achmad Syaifuddin saat dihubungi oleh TEROPONG melalui Bersambung ke hal.7

cmyk

Jimmy, dalam anggaran tahun 2014 Pengadaan Susuk KB II, HPS Rp.299.727.552.500, Pemenang PT.Djaya Bima Agung Rp.294.576.245.480, alamat Jalan Pemuda Komplek Taman Berdikari Sentosa Blok B/3 GD, Jati Pulogadung, Jakarta Timur; Pengadaan IUD Kit, HPS Rp.14.650.440.000, Pemenang PT.Rajawali Nisundo Rp.14.317.793.600, alamat Jalan Pulo Kambing Raya No.30 Kav II Blok I dan II Kawasan Industri Pulogadung; Pengadaan Kontrasepsi Suntik KB I, tiga bulan HPS Rp.67.673.111.760, Pemenang PT.Panca Mas Farma Rp.67.628.880.968, alamat Jalan Raya Timur Boulevard Blok NC 1 Kav 51 Pegangsaan II, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ketua LSM PAKAR Jimmy S menyatakan, bahwa Kepala BKKBN Surya Chandra Surapati dan Sekretaris Utama Ambar Rahayu ikut bertanggung jawab dan pengadaan barang setiap tahun di BKKBN tersebut. (muller)

Peningkatan Jalan di Empat Titik Senilai Rp 20 Miliar Disorot Dewan

Pengerjaan Proyek Asal-Asalan, Terkelupas Di Sana–Sini SUMENEP, TEROPONG – PENINGKATAN Jalan di empat titik di Kabupaten Sumenep mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat dan Komisi III DPRD Sumenep, belum lama ini. Peningkatan jalan yang telah dibangun mulai awal Desember 2015 lalu, diduga dikerjakan asalasalan oleh pelaksana. Sehingga banyak jalan yang sudah mengkelupas di sana-sini. Demikian disampaikan sejumlah tokoh masyarakat di empat titik peningkatan jalan tersebut kepada wartawan TEROPONG di kediamannya, pekan lalu. Menurutnya, aspal tak sampai seumur jagung telah rusak. Pengerjaan proyek asal-asalan itu

Proyek Perapet di Bartim, ambruk

Bersambung ke hal.10

Proyek Jalan Trunojoyo Sumenep yang dipertanyakan

cmyk

SURABAYA-SIDOARJO

2

OP Tanjung Perak Dituding Penyebab Dualisme Kepemimpinan APBMI SURABAYA, TEROPONG - Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) dan Tenaga kerja bongkar muat (TKBM) pelabuhan, mendatangi kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Mereka mengancam akan mengadakan mogok kerja di Pelabuhan Tanjung Perak karena pihak Kantor Otoritas Pelabuhan dituding menjadi salah satu penyebab terjadinya dualisme kepemimpinan Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (DPW APBMI) Jawa- Timur.

“Kalau ada dualisme kepemimpinan, otomatis buruh yang akan kena. Karena kenaikan upah itu akan segera naik, tetapi kalau mengacu pada dualisme atas nama APBMI sebaiknya agar segera diselesaikan,” ujar Kasmuji melalui telepon, Selasa (12/1). Kasmuji menambahkan, terkait dengan adanya dualisme kepemimpinan , namun jangan menjadikan penghalang untuk menaikan upah buruh. Kenaikan upah itukan akan segera naik, jika ada dualisme, acuannya naik akan sulit.

Namun, yang merapat ke kantor Otoritas selama ini merupakan APBMI Kepemimpinan Pak Kody. “Kalau ditimbangtimbang anggota APBMI Capt Priyanto sebanyak 84 anggota. Sedangkan APBMI kepemimpinan Kody, hanya 28 saja. Jika di boikot oleh versi Capt Prianto yang menjadi korban buruh. Dualisme kepengurusan itu membuat kami bingung, mana yang harus menjadi mitra kami,” akunya. DPW APBMI Jatim hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Semarang

2013 lalu menyebabkan timbulnya keresahan sekitar 4.000 orang buruh. Karena selama ini, Serikat Pekerja Maritim Indonesia (SPMI) diundang rapat bahas kenaikan upah. “Sedangkan kami tidak pernah diundang atau dikonfirmasi mengenai rapat penetapan upah,” imbuh Kasmuji. Karena itu, lanjut Kasmudji, pihaknya meminta Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak untuk mencari alternatif dan solusi yang tepat agar buruh bongkar muat tidak diombang-ambingkan oleh

kepentingan kekuasaan dan kapital. Apabila tidak diberi solusi dalam waktu dekat, Alternatif pemogokan langkah terakhir jika semua jalan deadlock (buntu),” tandasnya. Hernadi, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak saat TEROPONG ke Kantornya untuk Konfirmasi bagaimana langkah selanjutnya mengenai hal ini, namun sayangnya dia tidak bersedia ditemui dengan alasan melalui security sibuk bekerja di ruangannya. (beduar sitinjak)

Sidoarjo Jadi Persinggahan Kirab Napak Tilas Pahlawan Nasional

SIDOARJO, TEROPONG - Kota Sidoarjo menjadi salah satu kota persinggahan kirab napak tilas Sang Pahlawan Nasional Komjen Pol Dr H. Moehammad Jasin (alm) yang ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional berdasarkan Keppres RI Nomor 116 Tahun 2015 tertanggal 14 November 2015 karena perjuangannya sebagai orang yang berjasa di Kepolisian Republik Indonesia.

Rombongan napak tilas yang terdiri dari pasukan Brimob dan personil Polri Sidoarjo dan para siswa pramuka itu melawati Kota Sidoarjo dan singgah di Alunalun Sidoarjo disambut oleh Pj Bupati Sidoarjo Jonathan Judianto, Kabag Ops Polres Sidoarjo Kompol Edi Santoso, Ketua DPRD Sidoarjo H. Sullamul Hadi Nurmawan dan jajaran Forpimda Sidoarjo lainnya. Mereka juga disambut oleh kesenian tra-

disional reog, dan lain sebagainya. Kabag Ops Polres Sidoarjo Kompol Edi Santoso menyambut gembira wilayah hukum Sidoarjo menjadi salah satu tempat persinggahan dalam mengenang sejarah perjuangan Komjen Pol Dr H. Moehammad Jasin. “Kita kenang dan kita tiru perjuangan yang ditunjukkan oleh Pahlawan Nasional kita ini,” ucapnya Kamis (21/1). Seperti diketahui Komjen Pol (Purn) Dr HM Jasin (alm) ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 5 November 2015 sebagai Pahlawan Nasional dari Kepolisian Republik Indonesia, yang sebelumnya bernama Polisi Istimewa. Sejarah mencatat tanggal 21 Agustus 1945, atau delapan hari sebelum Pemerintah RI mengangkat RS Soekanto sebagai Ke-

Petugas Gabungan Razia Warung Remang-Remang

Marak Miras dan Obat-Obatan Terlarang

SIDOARJO, TEROPONG – Melihat maraknya peredaran minuman keras (miras) dan obat-obatan terlarang akhir-akhir ini, petugas gabungan dari Forpimka Tanggulangin melakukan razia warung remangremang. Sasarannya warung kopi yang juga menyediakan minuman keras. Tidak hanya warung, remang-remang, kafe dan wa-

rung angkringan juga menjadi sasaran petugas untuk melakukan penggeledahan. Giat petugas ini juga membuat sejumlah penikmat kopi yang cangkruk di warung, berhamburan mencoba menghindari dan melarikan diri. Namun pengunjung yang kebanyakan para pemuda ABG itu langsung diamankan untuk dilakukan penggeledahan tubuh dan

Penerbit : PT. MEDIA TEROPONGDOR GROUP Akta Notaris : No. 20 Tanggal 14 Juni SK Menkum & HAM No: AHU-17864.40.10.2014, Tanggal 16 Juli 2014 NPWP : 70.453.117.7-615.000 Komisaris Utama : Bachtiar Sitorus, SH Direktur Utama : Johan Faktari Sitorus, SE Penanggung Jawab/Pem. Umum/Pem. Redaksi : Bachtiar Sitrorus, SH Redaktur Pelaksana : Yoyok Kustaryo Redaktur : Yoyok K, Dedy Kusnomo, SH, Beduar Sitinjak, SH Dewan Redaksi : Bachtiar Sitorus, Yoyok Kustaryo, Dedy Kusnomo, Beduar Sitinjak Sekretaris Redaksi : H. Basonta E.M.P Pemasaran/Sirkulasi : Subakir, Siagian Lay Out : Dany S, Nur Hayati WARTAWAN : Surabaya : M. Ifan Zamorano, Oyong Sandra Leo, Salmon Bakanaung, Ardianus FSP, Andre Peatric H., Bhayu Indarto. Sidoarjo: H.M. Shoumu HS. Tuban : Magetan : M. Kasim. Tulungagung : Arif Eddy P. Kab/Kota Blitar : Zaenal Arifin, Rosi Muhaimin. Mojokerto : H. Husnan. Banyuwangi : Priyatna Kusumah. Kapuas : Nordin. Bondowoso:Bambang Sulistiono, Edy Junaedi. Kota Probolinggo : Totok Hariyanto, Ainul Yakin. Kab. Probolinggo : Agus Salehuddin. Malang : Bojonegoro: Agus Budiono. Sampang : Mat Pandi. Pamekasan : Nur Halis. Kab. Simalungun/Kota Pematang Siantar : K. Sitorus. BIRO : Situbondo : Suyono (Kepala), Syifaudin, Ervan Wahyono, Heru Sukaryadi, Misyadi. Sumenep : A. Gaffar Rifa’i (Kepala), Gatot Supriyadi, Andy Makki, Achmad Afandi, Koko Andryanto. PERWAKILAN : DKI Jakarta : Muller S (Kepala), Sukardi (Jakarta Utara), Benny Moniaga S (Jakarta Selatan), Norton S. (Bekasi) Kalimantan Selatan : Drs. H. Hariady Mulia (Kepala), Imran A.H (Tanah Bumbu), Jumanti Liany (Kotabaru). TIM INVESTIGASI : Bachtiar Sitorus, SH (Ketua), Beduar Sitinjak, SH, Oyong Sandra Leo. PENASEHAT HUKUM : Muara Harianja, SH, Azam Khan, SH Alamat Redaksi : Jalan Ketapang 2A No.19, Suko, Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur. Telp: 031-8541284. Email: [email protected]. Rekening : Bank BCA KCP Makro Pepelegi No. Rek : 465.003.1097 a/n. Bakhtiar Sitorus, SH. Percetakan : PT. Aksara Grafika Surabaya (isi diluar tanggungjawab percetakan)

Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG dalam menjalankan tugas dilengkapi Surat Tugas / Kartu Pers dan namanya tercantum dalam susunan boks redaksi

pendataan. Camat Tanggulangin Sentot Kunmardianto menegaskan, giat ini dilakukan untuk menekan peredaran miras, narkoba dan barang berbahaya lainnya di wilayah Kecamatan Tanggulangin. ”Yang terbukti melanggar dan ketahuan menyediakan miras atau narkoba, kami tidak akan segan-segan nelakukan tindakan tegas, atau sesuai undang-undang yang berlaku,” ucapnya Kamis (21/1/2016). Dia menambahkan, kenapa warung-warung dan kafe yang jadi sasaran, karena disinyalir rawan menjadi tempat transaksi atau ajang pesta miras. “Pencegahan peredaran natkoba dan miras akan dilakukan secara intensif,” jelasnya. Sementara itu Kapolsek Tanggulangin Kompol Sirdi menegaskan jajaran kepolisian akan terus mendukung rutinitas razia ditempat yang disinyalir rawan adanya peredaran narkoba dan miras. “Kami akan mendukung langkah Forpimka dalam memerangi perdaran miras dan narkoba,” tegas Sirdi. Dalam razia itu, petugas juga melakukan pendataan terhadap para pelajar yang tidak membawa identitas maupun KTP, untuk dilakukan pembinaan. (shoumu)

pala Djawatan Kepolisian Negara, anggota Tokobetsu Keisatsu Tai atau Polisi Istimewa bentukan Jepang, memproklamasikan dibubarkannya Polisi Istimewa, dan kemudian dibentuk Polisi Indonesia. Dengan proklamasi, maka lepaslah keterikatan Polisi Istimewa dengan Jepang. Juga, mengubah status polisi dari Polisi Kolonial menjadi Polisi Negara Merdeka. Proklamasi itu sekaligus juga merupakan antisipasi terhadap kemungkinan Jepang melucuti senjata Polisi Istimewa, seperti yang mereka lakukan terhadap tentara Pembela Tanah Air (PETA) pada saat itu. Moehammad Jasin, lahir di Bau-Bau, Buton, Sulawesi Tenggara tanggal 9 Juni 1920 dan beristeri satu orang Aliyah Jasin. Dia adalah tokoh Proklamasi Polisi Indonesia. Moehammad

Oknum PDS Disinyalir

Gelapkan Uang Komisi Operator SURABAYA,TEROPONG-Kinerja pejabat PT Pelindo Daya Sejahtera (PDS) yang merupakan anak perusahaan PT Pelindo III, mulai disorot wartawan. Hal itu terkait uang komisi sebesar Rp 3000.00 yang seharusnya diterima para operator di Terminal Teluk Lamong, namun tidak diserahkan. Berdasarkan investigasi TEROPONG di lapangan, pihak PT PDS seharusnya membayar kewajiban kepada operator pelayanan container, yakni sebesar Rp 3000.00/container. Namun kewajiban itu tidak diberikan sebagaimana mustinya. Para pegawai operator yang berstatus pegawai kontrak, tidak berani menagih uang komisi, kendati sudah lebih dari setahun. Mereka kuatir kontrak kerja diputus sepihak oleh managemen PT PDS. “Tolong mas, nama saya jangan disebut. Saya bisa dipecat kalau sampai mereka tau nara sumbernya. Yang jelas, kami semua dari operator tidak pernah menerima uang komisi yang sebenarnya merupakan hak kita,” ujar pegawai operator di Teluk Lamong yang namanya tidak mau disebutkan. Menurut sumber lainnya, pejabat di PT PDS yang bertanggungjawab terhadap uang komisi para operator adalah Agung. Berdasarkan kesepakatan antara PT PDS dan operator pelayanan container, yakni jumlah box container yang berada di kapal dinilai Rp 3000.00/container. Jadi apabila jumlah box container tersebut 10 box, maka pegawai operator berhak mendapatkan Rp 30.000.00. Ironisnya, para pegawai operator belum pernah merasakan uang komisi dari PT PDS. Coba bayangkan, kalau dalam seminggu jumlah box mencapai 500 box. “Saya pernah menanyakan hal itu ke Agung, tapi gak dijawab,” ujar salah satu operator yang enggan disebut namanya. Agung ketika hendak di konfirmasi di kantornya, namun tidak ada di tempat. Sama saja dengan Chusnul. Kalau yang datang adalah wartawan, pasti tidak mau menemui. Selain akan mengungkap kasus uang komisi para operator, TEROPONG juga akan membongkar sindikat penerimaan security di Terminal Teluk Lamong. Bila mau jadi pegawai PT PDS walau cuma sebagai security, calon pegawai wajib bayar administrasi sebesar Rp 50 juta. Persyaratan lain yang diterapkan PT PDS untuk calon pegawai, yakni harus anak dari pegawai atau mantan pegawai PT Pelindo III. Hal itu dibuktikan ketika ada pelamar kerja yang ingin menjadi pegawai melalui PT PDS. Walau sudah minta bantuan ke Dirut dan Sekpri PT Pelindo III, tetap tidak diterima, lantaran orang tuanya bukan pegawai atau mantan pegawai PT Pelindo III. Prilaku diskriminasi inilah yang seharusnya dirombak. Pasalnya, PT PDS bukan perusahaan keluarga. (yoyok)

TPS Targetkan Produktivitas Petikemas Capai 1,4 Juta TEU’s SURABAYA, TEROPONG – Paska teror bom di Jakarta dan perlambatan ekonomi nasional yang masih dirasakan pada tahun 2016 ini, manajemen PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) menargetkan produktivitas bongkar muat petikemas mencapai 1.400,000 TEU’s. Menurut Humas TPS, M Sholeh, dengan peningkatan fasilitas dan kapasitas layanan manajemen TPS yakin target tersebut bisa tercapai. “Kami masih optimis target produktivitas itu akan tercapai pada akhir tahun nanti,” katanya. Meskipun arus petikemas internasional yang melalui TPS menunjukkan angka peningka-

tan yang kurang signifikan. Pada tahun 2014, tercatat arus petikemas ekspor tercatat 600.067 TEU’s. Dan tahun 2015 menembus angka 605.002 TEU’s. Menurut Humas TPS, M Sholeh, arus impor di tahun 2014 mencapai angka 606.574 TEU’s dan pada tahun 2015 menyentuh angka 607.195 TEU’s. “ Sehingga peningkatan arus petikemas internasional dari tahun 2014 hingga tahun 2015 sebesar 1 persen,” katanya. Dengan kondisi perekonomian yang belum stabil sampai saat ini, kenaikan 1 persen tersebut menunjukkan kinerja perusahaan yang terjaga cukup baik. Hingga tahun 2015, ter-

bukti TPS masih menguasai 92,61 persen pasar petikemas intenasional . Masih kata Sholeh, arus petikemas domestik meskipun tergolong kecil tetap menunjukkan peningkatan kurang dari 1 persen dibandingkan tahun 2014 lalu. Arus domestik di tahun 2014 menunjukkn angka 161.756 TEU’s dan pada tahun 2015 menunjukkan angka 162.904 TEU’s. Dengan demikian TPS masih memberikan kontribusi untuk pasar petikemas domestik sebesar 8,98 persen dari kawasan Pelabuhan Tanjung Perak. Dengan total realisasi bongkar-muat petikema

interanasional dan domestik sebesar 1.375.101 TEU’s di tahun 2015 itu. Maka target produktivits tahun 2015 tang tercapai sebesar 97,69 persen dari target yang ditetapkan di awal tahun 2015 sebesar 1.407.628 TEU’s. Tak tercapainya target produkivitas itu disebabkan kenaikan dolar AS terhadap rupiah pada pertengahan 2015. Sehingga terjadi penurunan volume ekspor-impor yang pada akhirnya berdampak pada penurunan volume petikemas domestik. Untuk tahun 2016 ini manajemen TPS menargetkan bongkar muat petikemas sebesar 1.400,000 TEU’s. (omo)

Napak tilas yang diikuti kurang lebih 100 personil Polri, mulai dari Polda, Polrestabes dan Polsek saat melewati depan Mapolda Jatim menuju arah ke monument Polri sebagai titik akhir pemberhentian terakhir napak tilas (bhayu)

Sengketa ...

Kesehatan, dan RSUD Pasar Minggu”, ujarnya. Pemanggilan tersebut, lanjutnya, guna mencari tahu secara detail duduk persoalannya. “Ka-rena masalah ini bisa mengganggu pelayanan publik”, tegasnya. Kemudian, tambahnya, mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Kepala Biro Hukum DKI Yayan sebelumnya mengatakan, bakal melayangkan kasasi ke Mahkamah Agung terkait sengketa lahan RS Pasar Minggu. Namun, dirinya terlebih dahulu akan menanyakan ke bawahannya. “Kami akan cek nanti ke Staf”, janjinya kepada Wartawan. “Apakah bisa melalui musyawarah atau kasasi ke Mahkamah Agung. Tapi harus diingat, ahli waris tidak bisa disalahkan”, tandasnya. Pengadilan Tinggi DKI diketahui mengeluarkan putusan persidangan terkait sengketa lahan RS Pasar Minggu

Jasin, memulai pendidikannya di Pendidikan Umum di Volkschool, Bau-bau. Kemudian melanjutkan ke Hollands Inlandsche School (HIS) dan Schakel School di Makassar. Terakhir, menempuh pendidikan di Meer Uitgerbreid lager Onderwijs (MULO). Setelah tamat dari MULO tahun 1941, Moehammad Jasin mengikuti pendidikan kepolisian di Sekolah Polisi di Sukabumi, Jawa Barat. Moehammad Jasin menyelesaikan pendidikan ini dengan pangkat Hoofd Agent. Tugas pertamanya di kantor polisi seksi 111 di Bubutan, Surabaya. Rombongan napak tilas sesudah dari Alun-alun Sidoarjo akan melanjutkan menuju Surabaya, tepatnya di finish Monumen Polisi Istimewa, Surabaya. (shoumu)

Edisi 701| 25-31Januari 2016

Sambungan dari Hal.5 seluas 152.870m2 tersebut, 17 November silam. Putusan perkara No.535/PDT/2015/PT.DKI tersebut, menguatkan putusan persidangan sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Emngabulkan sebagian gugatan penggugat intervensi misalnya. Para penggugat intervensi, saat persidangan di PN Jakarta Selatan, terdiri dari cucu dan cicit Engin bin Leos yakni Sobirin bin Ali Lihin, Sholahuddin binti Enap, Supardi bin Baan bin Djidi, Boin Effendy bin Baan, dan Astari Rizal bin M Mugeni bin Engon. Adapun 11 orang ahli waris Fam Faber, yang turut mengklaim sebagai pemilik sah lahan itu, selaku tergugat intervensi I. Sedangkan, Gubernur DKI Jakarta, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI, Dinas Kelautan dan Perikanan DKI, serta Sudin Kelautan dan Perikanan Jakarta Sela-

tan, pihak tergugat I-V. PN Jakarta Selatan pun menyatakan, bahwa penggugat intervensi sebagai pemilik sah atas lahan tersebut, sebagaimana tercantum pada Eigendom Verponding No.6109. Kemudian, menganggap Sertifikat Hak Pakai No.99/ 1977 atas nama Pemda DKI, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Kemudian, tergugat intervensi II dan pihak ketiga lain yang mendapat hak dari tergugat II intervensi diperintahkan mengosongkan sekaligus menyerahkan lahan milik penggugat intervensi tanpa syarat sejak keputusan berkekuatan hukum tetap. “Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta”, tulis sebagian putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dipimpin Hakim Ketua Majelis Elang Prakoso Wibowo. (tim)

5 Pohon ...

Sambungan dari Hal.5

Petugas PPSU Menopping Pohon Jalan Marunda

Selain melakukan penopingan, saat bersamaan petugas PPSU juga membersihkan saluran air. Diharapkan dengan telah ditopingnya pohon, saat musim hujan yang kadang disertai angin kencang, tidak ada pohon yang tumbang. “Warga juga kiranya, turut menjaga lingkungan masingmasing dengan melaporkan pada petugas bila di wilayahnya ada pohon yang rawan tumbang,” ujar Hilda. (kardi)


TAPAL KUDA

Penambang Liar Makin Marak , Diduga Dibekingi Aparat

SITUBONDO, TEROPONG Para penambang liar makin hari tampaknya makin merajalela saja. Buktinya, di Desa Panji Kidul sudah beberapa bulan terakhir ini ada aktivitas penambangan liar.

Padahal sudah sangat jelas dan ketat peraturan tentang undang undang minerba (mineral dan batubara) itu. Penambang akan sangat sulit sekali untuk mendapatkan ijin yang di keluarkan oleh dinas terkait.

“Setahu kami, Situbondo tidak ada ijin yang dikeluarkan Dinas terkait kepada penambang. Mengapa di desa panji kidul, Kec Panji masih ada saja yang membandel dan terkesan pihak aparat tutup mata dan sengaja men-

diamkannya. Ada apa ini ?,” kata satu warga setempat. Sebenarnya sudah beberapa bulan terakhir ini, saudara HDK menambang didesa panji kidul kec panji. “Saat kami datang ke lokasi tambang tersebut, saya mau konfirmasi ke Direkturnya tentang dugaan bahwa kegiatan penambangan yang sedang di lakukan itu tidak punya ijin alias ilegal,” katanya. Namun, dia tidak ditemui, dengan alasan direktur tidak ada di tempat kerjanya. Menurut keterangan Sekdes / plt kades panji kidul, Sudirtok mengatakan, dia pernah datang ke rumah saudara HDK. Sebenarnya ijin belum turun dan sedang dalam proses permohonan. “Masih belum ada ijin mengapa berani menambang ?,” kilahnya. Bersambung ke hal.10

9 Jamaah Haji Meninggal Belum Dapat Santunan

Jamaah haji yang meninggal

PROBOLINGGO, TEROPONG - Tragedi meninggalnya jam’ah haji di tanah suci atau yang disebut dengan tragedi Mina yang menyebabkan meninggalnya 9 jama’ah haji asal kabupaten Probolinggo, ternyata masih menyisakan polemik. Pasalnya, janji santunan yang sebelumnya diumbar tak kunjung dipenuhi hingga lebih 100

hari meninggalnya kesembilan jamaah. Seperti diketahui tragedi memilukan yang terjadi pada 24 September lalu itu menewaskan 9 jamaah asal kloter 48 yang merupakan rombongan haji asal kabupaten Probolinggo, yang diberangkatan melalui jasa pemberangkatan haji Safara Travel milik H. Syaiful kecamatan Krejengan.

Kesembilan jamaah itu meninggal akibat terinjak-injak oleh sesama jamaah asal negara lain yang berlawanan arus karena jalur yang seharusnya dilewati oleh kloter 48 yakni koridor/ pertigaan 23 ditutup dan dialihkan ke jalan 204 Mina. Alhasil jamaah pun saling bertabrakan dan menyebabkan 9 jamaah meninggal terinjak-injak. Hingga seratus hari lebih meninggalnya kesembilan jamaah tersebut pihak keluarga atau ahli waris tak kunjung mendapatkan haknya berupa santunan kematian yang seharusnya mereka terima dalam hal ini yakni asuransi kematian di tanah suci. Mereka sudah teken dengan salah satu pihak asuransi yang menjadi rekanan dari pihak Kemenag. Saat dikonfirmasi, Kasi Haji Kabupaten Probolinggo, Mukhlason mengatakan bahwa kewenangannya anya sebatas membantu ahli waris untuk mengurus proses persyaratan dan

kelengkapan administrasi klaim santunan. Alasannya karena klaim dari ahli waris nantinya akan diberikan langsung oleh pihak asuransi. “Jadi kapasitas kami hanya sebagai fasilitator untuk pengajuan klaim yang besarannya sekitar Rp 36 juta per jamaah yang wafat,” ujarnya. Selain itu Mukhlason menambahkan, Sebenarnya paska kejadian tersebut Kemenag sudah berkoordinasi untuk mendata para ahli waris dari korban tragedy Mina. Namun mereka terkendala karena dari pihak ahli waris sendiri tak segera mengajukan administrasi untuk proses klaim yang menjadi hak mereka. “Kami tidak bisa berbuat banyak karena dari pihak keluarga sendiri tidak ada informasi apakah mereka sudah menerima santunan atau tidak melalui transfer di rekening mereka,” ungkapnya. Hal tersebut diperkuat oleh Atok Bersambung ke hal.10

3

Bocah Tanpa Anus Sejak Lahir, Kini Butuh Bantuan Dermawan

Bocah tanpa anus

SITUBONDO, TEROPONG – Bocah berumur 2,5 tahun terlahir tanpa memiliki lubang anus. Dia adalah Syaiful Anwar, yang bermukim di RT 01, RW 01, Dusun Pesisir Utara, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan Situbondo, Jawa- Timur. Informasi yang dihimpun TEROPONG di lapangan, menyebutkan Syaiful, putra semata wayang dari pasangan Susmiati dan Sugianto. Untuk mengurangi penderitaan sang buah hatinya, mereka harus rela menjual sebuah rumah yang dihuninya demi membiayai pengobatan dan kesembuhan anaknya. Menurut sang ibu, Syaiful Anwar sudah dibawa ke RSUD di Malang guna berobat dan membuat jalan alternatif pembuatan jalan pembuangan kotorannya dengan bantuan plastik di perut sebelah kirinya. “Dengan dekoter di rumah sakit Malang dibuatkan jalan pembuangan kotoran dengan sebuah plastik dan kain di perutnya. Kami menggantinya setiap hari dan membeli di apotik sebesar sepuluh ribu,” ujar ibunya, Senin (18/1). Penderitaan yang dialamai Syaiful Anwar, itu kini sedang mendapatkan perhatian dan kepedulian dari komunitas slank dan juga forum komunitas peduli asih (FKPA) Situbondo. Menurut Ketua FKPA, Jauhary mengatakan, bahwa pihaknya akan mengumpulkan dana demi kesembuhan Syaiful agar bisa hidup normal dan bisa embuang kotoran sebagaimana lazimnya bocah-bocah normal yang lainnya. “Kami akan berupaya semaksimal mungkin membantu Syaiful agar bisa berkurang penderitaannya, dengan cara mengumpulkan dana,” ujarnya. (heru)

Hotel Kinanti Diduga Jadi Hotel Mesum

Oknum Kades Terjaring Operasi Satpol PP

Lapangan Cemoro Saewu Resmi Jadi Sirkuit Motor Cross PROBOLINGGO, TEROPONG - Peresmian lapangan Cemuro Saewu saat ini resmi menjadi arena motor cross yang akan dilaksanakan pada pertengahan Februari secara nasional. Ketua panitia lomba motor crosse Sutaji dan Mulyadi sengaja mendatangkan sebanyak 57 pembalap motor cross se-kota/kabupaten probolinggo untuk melakukan uji coba sirkuit tersebut. Sekaligus untuk menunjukkan kelas-kelas yang akan di lombakan pada Februari mendatang. Uji coba lapangan cemoro saewu dan para krooser tersebut di hadiri langsung oleh Wakil Walikota Probolinggo H.Suhadak dan di hadiri pula oleh Drs,H. Wahid Nurahman MSi, selaku wakil ketua DPRD kabupaten Probolinggo, Minggu (17/01). Dengan kedatangan beliau di

sambut oleh meriah oleh ribuan penggemar motor cross, untuk menyaksikan langsung adanya kelayakan lapangan tersebut sekaligus ingin mengetahui langsung wajah-wajah para pembalap-pembalap yang asli berasal dari probolinggo , maksud dan

tujuan agar supaya mengurangi terjadinya pembalap-pembalap liar yang sering terjadi pada malam hari di saat kawasan sepi. Adapun uji coba yang di datangkan oleh panitia pada minggu 17/ 01. di antaranya kelas specialengine

(SE) sebanyak 7 pembalap. Kelas 150cc sebanyak 18 pembalap. kelas bebek 110cc. Sebanyak 30 pembalap 6 pembalap di antaranya asli tuan rumah desa setempat sedangkan pembalap lainnya dari mini moto cross yang di ikuti anak usia dini. Adapun classmin uji coba pemenang sementara masing-masing kelas yang sudah di tentukan oleh panitia, untuk kelas 150cc di raih pembalap asal dringu,yakni AGUNG”. Untuk kelas bebek 115 cc di raih oleh pembalap asli tuan rumah selogudig yang masih duduk di bangku sekolah madrasah tsanawiyah Uswatun Hasanah, selogudig, pajarakan. yakni Ahmad fery maulana ( 13 ) yang sudah terbukti mengalahkan para pembalap-pembalap yang sudah seniur, untuk kelas Bersambung ke hal.10

Tahun ini, Honor Kades dan Perangkat Desa Naik

PROBOLINGGO, TEROPONG – Terhitung Januari 2016 honor kepala desa (kades) se -kabupaten Probolinggo dinaikkan oleh pemkab setempat. Anggaran yang disiapkan pun membengkak lebih dari Rp 4 miliar per bulan. Honor kades yang awalnya Rp 1.200.000 per kades per bulan pada 2015 lalu , sejak awal tahun ini menjadi Rp 1.400.000 per bulan. Beban anggaran yang harus tersedia dengan jumlah kades sebanyak 325 orang menjadi Rp 455 juta per bulan. Jika dihitung dalam setahun berarti anggarannya sebesar Rp 5,46 miliar. “Itu masih anggaran kades saja. Belum termasuk honor perangkatnya” ujar Edy Suryanto Kepala Bagian (kabag) pemerintahan Pemkab Probolinggo ketika memberikan pengarahan kepada para kepala Desa dan Bendahara Desa di Kantor Kecamatan Gending, Senin (18/01). Untuk honor perangkat Desa sendiri, pemkab telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 43,2 miliar. Itu jika jumlah perangkat desanya sebanyak 3.600 orang. Namun berdasarkan data

pemkab , perangkat desa yang tersebar di 325 desa lebih dari 3.600 orang. “Mungkin hampir 4.000 orang,” kata Edy. “Honor perangkat desa yang pada tahun 2015 Rp. 800.000 per kades perbulan. Tahun ini menjadi Rp. 1.000.000 per bulan” terang mantan camat tongas ini. Total nominal honor yang harus disiapkan pemkab jika honornya Rp 1.000.000 yaitu sebesar Rp 3,6 miliar. Jadi dalam setahun totalnya menjadi Rp 43,2 Miliar. Berdasarkan ketentuan, honor aparatur desa ini dialokasikan di ADD (alokasi Dana Desa) masing masing desa. ADD sumber dananya adalah APBD kabupaten Probolinggo. Menurut Edy, honor aparatur Desa tidak boleh dialokasikan melalui DD (Dana desa) yang bersumber dari APBN. “Pencairan honor bisa dilakukan setiap bulan, “ cetus Edy. Ia menyatakan ADD tahap pertama 2016 akan dicairkan paling cepat awal Pebruari 2016. Pada pencairan tersebut sudah tersedia honor aparatur Desa selama 5 bulan berturut turut dalam kurun waktu januari sampai Mei 2016.

Dengan pola tersebut, para apartur desa tak perlu khawatir honor mereka akan telat dicairkan tiap bulannya. Sebab biasanya pada awal tahun anggaran, honor aparatur desa tersebut biasanya tersendat. Pada awal 2015 lalu, hampir seluruh aparatur desa baru menerima honor mereka pada Mei 2015. Honor tersebut dirapel 4-5 buan. “Itu tidak akan terjadi lagi, Bupati Tantri sudah berkomitmen soal honor perangkat desa tidak akan telat. Kecuali honor khusus bulan Januari. Itu karena pencairan ADD tahap pertama 2016 baru ditransfer awal Pebruari mendatang. Komitmen berikutnya honor dinaikkan” urainya panjang lebar. Honor tersebut bisa lekas cair jika ADD tahap pertama cair kata Edy.. masalahnya ,pencairan ADD baru bisa dilakukan jika pemerintah desa telah

melengkapi persyaratan. Terutama penyelesaian beberapa dokumen desa seperti dokumen APBDes, RPJMDes, hingga SPJ (surat pertanggung jawaban) penggunaan ADD tahun 2015. “karena itu, bagi pemerintah desa yang belum menyelesaikan syarat – syarat tersebut, kami berharap memprioritas-kan penyelesaiannya. Agar ADD dan honor aparatur desa bisa segera cair pada awal Pebruari,” ungkapnya Edy menyatakan kenaikan honor aparatur desa itu sengaja dinaik kan oleh Pemkab probolinggokarena berbagai pertimbangan. Terutama pertimbangan kesejahteraan. “Tidak menutup kemungkinan tahun 2017 , honor itu akan naik lagi. Syukursyukur bisa setara UMK ( upah minimum kabupaten),”terangnya. (agus)

Tahun Ini, Bupati Resmikan 7 Pasar Tradisional PROBOLINGGO, TEROPONG – Diawal tahun 2016 Sebanyak tujuh (7) pasar tradisional yang sudah diresmikan oleh Hj Puput Tantriana Sari SE, Bupati probolinggo. Peresmian pasar tersebut pertama kali di awal tahun 2016 ini pada 11 Januari di pasar tradisional . Pada 12 Januari, di lakukan di pasar kota anyar. Pada 13 Januari di pasar semampir. Pada 18 Januari di pasar patalan dan 19 Januari di pasar bayeman. Dan selanjutnya 20 Januardi di pasar pajarakan dan terakhir, 21 Januari di pasar condong. Di setiap peresmian pasar tersebut di hibur dengan kosidah hadroh dan musik dangdut elektone .Peresmian pasar kali ini sangat banyak mengundang perhatian bagi para pedangang, Salah satunya pasar pajarakan yang di resmikan oleh Drs. H.A timbul Bersambung ke hal.10

BONDOWOSO, TEROPONG - Kegiatan rutin Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) oleh SatPol PP Kab. Bondowoso, yakni mengobok-obok sejumlah hotel yang diduga dijadikan ajang mesum. Hasilnya, tiga pasangan belum nikah yang berada di dalam kamar Hotel Kinanti, ditangkap dan langsung diamankan oleh Satpol PP yang di pimpin oleh Sriutami. “Operasi Pekat pada hari ini, kami menjaring tiga pasangan yang belum nikah dari kamar Hotel Kinanti. Salah satu pasangan diduga merupakan oknum Kades di Kec. Wonosari,” ujar salah satu petugas SatPol PP di tempat kejadian perkara. Menurut KasatPol PP Slamed, Operasi Pekat yang kami lakukan ini adalah merupakan suatu kegiatan rutin, dan Operasi Pekat pada hari ini (20/1) memang benar pihak kami telah mengamankan tiga pasangan yang belum nikah dari dalam kamar Hotel Kinanti. Mereka sekarang sedang kami proses. Sementara untuk oknum Kades yang juga ikut serta terjaring Operasi Pekat kali ini nantinya setelah selesai di proses, selanjutnya akan kami laporkan ke Kepala Daerah. Di tempat terpisah Camat Wonosari saat di temui di ruang kerjanya, menyampaikan kepada media ini, untuk persoalan yang satu ini saudara bisa langsung konfirmasi ke Satpol PP. Saat didesak Camat Wonosari malah mengatakan,”saya no coment. (edy)

Kapolres Temui Tokoh Masyarakat

Tangkal Faham Radikal

SITUBONDO, TEROPONG - Teror bom Jakarta yang terjadi beberapa waktu yang lalu, menyebabkan masyarakat Indonesia semakin waspada terhadap semua gerakan atau faham faham radikalisme yang akhir- akhir ini, menjadi trending topik di berbagai media massa. Untuk itu Kapolres Situbondo AKBP Puji Hendro Wibowo SH SIK segera mengambil inisiatif dengan bersafari keberbagai tempat dan PolsekPolsek di seluruh Kabupaten Situbondo untuk menemui muspika , Danramil serta Kapolsek. Adapun anggota- anggotanya adalah Babinsa , Babinkamtibmas dan kepala desa (kades). Kepala Humas Polres Situbondo Nanang P, Rabu (20/1) mengatakan, kades sebagai ujung tombak di desa-desa, mohon mencari dan memberi informasi sebanyak banyaknya tentang situasi saat ini di masyarakat . Misalnya kalau ada orang baru yang datang dari luar desa, dan memberikan ceramah atau khotbah yang berbau faham radilkal, sesegera mungkin di laporkan kepada pihak berwajib. “Agar cepat tertangani dan tidak tumbuh apalagi berkembang faham radikal di kota santri ini,” pintanya. (mis)

MADURA

4

Sumenep Waspada Teroris, GP Anshor Gelar Aksi Damai

SUMENEP, TEROPONG - Kasus bom Sarinah di Jalan Thamrin merupakan serangan yang dilancarakan kelompok ISIS yang berpusat di Irak dan Syiriah. Ada kemungkinan dipilihnya pengeboman di Indonesia, karena merupakan negara yang penduduknya beragama Islam terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia mempunyai beragam faham yang dibidik oleh kelompok radikal ISIS untuk dapat merekut masyarakat Indonesia menjadi anggota kelompok ini. Radikalisme agama dan aliran sesat saat ini juga marak menyerang Indonesia dan mengancam Negara Kesatuan Rapublik Indonesia (NKRI).

Dalam aksi damai yang dilaksanakan oleh gerakan pemuda Ansor Sumenep di depan taman Adipura Sumenep Waspada Terorisme, Radikalisme Agama dan Aliran Sesat merupakan gerakan yang mengingatkan masyarakat Sumenep untuk terus waspada terhadap bahaya terorisme, radikalisme agama dan aliran sesat. Dalam gerakan aksi damai ini pemuda Ansor melakuka sholat gaib dan doa bersama untuk korban bom Sarinah. M.Muhri, Ketua gerakan pemuda ansor Sumenep menjelaskan, Sumenep mengantisipasi bahaya laten teroris, radikalisme dan aliran sesat yang mengancam kebhinekaan dan persatuan bangsa Indonesia.

Khusus Sumenep mengantisipa-i aliran sesat yang tersebar di mana- mana. “Kita mengingatkan mengajak dan menyerukan kepada masyarakat Sumenep untuk tetap waspada terhadap terorisme,radikalisme agama dan aliran sesat,” cetus Muhri. M.Muhri juga menjelaskan, kejahatan terorisme dan aliran sesat ini sangat berbahaya karena mengancam kesatuan negara Indonesia. Ada beberapa kecamatan yang sudah terindikasi ada aliran sesat di sana. Mereka mengajarkan agama dengan cara ritual- ritual yang keluar dari ajaran agama Islam.

Muhri juga mengatakan, ajaran yang diajarkan itu tidak bisa dikatakan sesat, tetapi terindikasi ajaran sesat. “Nanti biar aparat kepolisisan dan MUI yang bertanggung jawab,tetapi kami sebagai pemuda Aansor sayapnya nahdatul ulama mulai mengindentifikasi beberapa faham- faham yang nyeleneh. Contoh, kemarin di kecamatan Dungkek dan beberapa kecamatan lain. Data riilnya ada di pihak kepolisian dan kemarin kita sudah mediasi, bersama Forpimka untuk menyelesaikan masalah aliran sesat di kacamatan Dungkek,” cetus Muhri Dia sangat intens dan berkordinasi dengan pihak kepolisian dan Kodim Sumenep agar mewaspadai bahaya terorisme, radikalisme agama dan aliran sesat. (anis)

Kajari Sampang Musnahkan 56,7 Gram SS dan 1228 Obat Terlarang

Kajari Sampang, Adhi Prabowo di dampingi Forkopimda memusnahkan BB sabusabu dan obat-obatan terlarang

Wabup Fadhilah Budiono saat memberikan sambutan

SAMPANG, TEROPONG Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang berdasarkam amar putusan Pengadilan Negeri (PN) Sampang kembali memusnahkan barang bukti (bb) sebanyak 56,7 gram sabu-sabu (SS) dan 1228 obat-obatan terlarang berbentuk pil, tepatnya di halaman depan Kantor Kejaksaan Negeri Sampang. Selasa (19/01). Pemusnahan BB tersebut, dipimpin langsung oleh Kajari Sampang, Adhi Prabowo, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Sampang, H. Fadhilah Budiono, Kapilres Sampang, AKBP. Budi Mulyanto, Ketua Pengadilan

60 perkar. Dibanging dengan tahun 2014 lalu hanya 30 perkara saja, maka di tahun 2015 meningkat menjadi 60 pekara, kali ini naik menjadi 100 perse. Dan pridiksi kami di tahun 2016 ini lebih meningkat lagi. Akan tetapi kami akan meminimalisir agar jumlah perkara lebih mengecil lagi,” katanya. Sementara itu, Wakil Bupati Sampang, H. Fadhilah Budiono dalam kesempatan sambutannya meminta, agar penanganan narkoba di Kabupaten Sampang harus lebih serius lagi, kalau tidak di tangani serius di khawatirkan

Negeri Sampang, Joko, Kepala Bakesbangpol, Rudi Setiadi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, dr. Firman Pria Abadi dan beberapa tokoh Sampang. Usai dilakukan pemusnahan BB, Kejari Sampang, Adhi Prabowo mengatakan, pihaknya telah melakukan amar putusan pengadilan untuk melakukan pemusnahan BB berupa sabu-sabu sebanyak 56,7 gram dan obat-obatan terlarang berbentuk pil sebanyak 1228 butir dengan jumlah 60 perkara. “Hari ini kami telah melakukan amar putusan Pengadilan, sebanyak

narkoba akan meraja rela dan berimbas kepada para remaja, dan perlu di tanamkan kesadaran lagi agar tidak merusak moral para penerus bangsa. “Pemerintah hanya bisa melakukan sosialisasi saja, namun terkadang kita mudah lupa, dan perlu ekstra keras, guna untuk memerangi narkoba. Kalau hanya sosialisasi saja tidak akan mampu, di salah satu Sekolah di Sampang setelah dilakukan sosialisasi malah siswa tersebut di tangkap petugas dengan kasus narkoba, oleh sebab itu, pelu penangan yang serius dari semua pihak, agar kasus seperti ini dapat di berantas dan tidak berimbas terhadap generasi kita selanjutnya,” pungkasnya. (pan)

Satpol PPAmankan 10 Orang Gila, Akan Direhabilitasi Ke Sidoarjo

10 rang gila siap diberangkatkan ke Sidoarjo untuk di rehab

Ibu yang kondisinya mengalami stress

SUMENEP, TEROPONG – Untuk menjaga ketenangan dan ketertiban masyarakat Sumenep, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berhasil mengamankan 10 orang gila. Mereka langsung diserahkan kepada Dinas Sosial Pemkab. Sumenep untuk dilakukan rehabilitasi oleh Dinas Sosial Propinsi Jawa-Timur, yang dilepas Sekretaris Daerah (Sekda), Kamis (21/1). Sekda Pemkab Sumenep, Drs. H. Adi Soetarto, M.Si menyatakan, sebelum melepas 10 orang gila. Pihak Pemkab bukan menangkap tetapi memanusiakan manusia, karena di Sumenep tidak ada penanganan secara medis. Oleh sebab itu tentunya diserahkan kepada yang bisa menangani, karena mengingat di Sumenep hingga saat ini masih belum memiliki sarana dan prasarana yang berkaitan

nangani khusus merehabilitasi. Ketika ditanya apakah cakupan yang dilakukan itu berkelanjutan atau hanya sekarang ? Sekda yang satu itu menjelaskan, yang akan direhabilitasi yang telah tercakup hari ini, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa berlanjut, tetapi tergantung sarana dan prasarana disana. Tetapi diakui pihaknya telah melakukan kordinasi dengan pihak Propinsi untuk sementara bisa menerima 10 orang gila. Ini hasil koordinasi Dinas Sosial Kab. Sumenep Masih kata Sekda Kab Sumenep, untuk jangka panjang akan mendirikan tempat rehabilitasi di Kabupaten Sumenep, sehingga setiap akan merehabilitasi

dengan penanganan orang tersebut. Menurut Adi Soetarto melalui Dinas Sosial Kab. Sumenep melakukan kordinasi dengan Dinas Sosial Propinsi Jawa- Timur. Hasil tangkapan yang telah berhasil ini akan diserahkan kepada UPT Dinas Sosial Propinsi Jatim. Setelah sampai di sana, apakah direkomendasikan ke Rumah Sakit Jiwa itu kewenangan dari UPT Dinas Sosial Propinsi Jatim. Sebab, di sana dinilai memiliki lebih lengkap, baik rehabilitasi, maupun penanganan secara medis dan sarana dan prasarana yang ada disana memang memadai. Perlu saya tegaskan disini, pihak Pemkab bukan menangkap, hanya melakukan pengamanan yang selanjutnya diserahkan kepada SKPD yang me-

tidak perlu jauh-jauh lokasinya. Di tempat terpisah, Kepala Dinas Sosial Pemkab. Sumenep Drs. Moh. Ramli ketika dimintai komentarnya terkait hasil cakupan orang gila, menjelaskan razia ini dalam rangka penanganan MKS, karena banyaknya problem permasalahan, salah satunya orang gila saya yakin semuanya sepakat karena mereka mengganggu ketenangan masyarakat. Oleh sebab itu Dinas Sosial mewakili Negara kini hadir bagaimana orang terlantar ini, karena ini kewajiban Negara. Oleh sebab itu razia ini hanya penangan saja hasilnya tentu dikirim kepada lembaga yang menangani. Karena Dinas Sosial Propinsi ada beberapa lembaga UPT Pelayanan orang terlantar, termasuk orang jalanan semacam itu. Perlu diketahui lanjut Ramli, ditempat tersebut bisa ditangani rehabilitasi maupun secara medis tetapi apabila nantinya


Lepas Pisah Dandim 0827 Berjalan Lancar SUMENEP, TEROPONG – Pergantian jabatan di setiap instansi merupakan hal biasa saja. Seperti halnya di satuan Makodim 0827 Sumenep telah dilaksanakan penggantian Jabatan antara Letkol. Inf. Permadi Asyari dengan Letkol Inf. Budi Satoso bertempat di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Selasa (19/1). Hadir dalam acara tersebut PJ. Bupati Sumenep, Drs.Ec. Sudarmawan, M.Si, Jajaran Forpimda, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD Sumenep, Seluruh SKPD, Tim Penggerak PKK, Ibu-Ibu Persit Candrakirana, Dharma Wanita Persatuan, Organisasi Profesi, LSM, dan wartawan. Dalam sabutannya PJ. Bupati Sumenep Drs.Ec. Sudarmawan, M.Si mengatakan Peran TNI khususnya dalam pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) sangat strategis akhir-akhir ini Karena dalam pelaksanaan TMMD tersebut sudah jelas TNI telah bisa manunggal dengan rakyat. Pj. Bupati juga menegaskan, acara Lepas Pisah Dandim 0827 Sumenep, bahwa TNI juga mempunyai tugas tidak hanya menjaga pertahanan negara dengan berperang sambil membawa senjata. Akan tetapi bagaimana pula TNI juga bisa berperang melawan kemiskinan dan ketidak adilan serta mewujudkan kesejahteraan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu dia merasa bersyukur dengan manunggalnya TNI dengan rakyat, sehingga Kabupaten Sumenep meraih prestasi sebagai wilayah yang mampu meningkatkan pertahanan dan ketahanan pangan nasional. Ditegaskan pula, kegiatan TNI yang membantu di bidang pertanian dan kegiatan gotong royong yang telah dilakukan bersama dengan masyarakat telah dinilai sangat positif. Berkaitan dengan hal tersebut, kata PJ. Bupati, ke depan programprogram tersebut terus dilakukan dan ditingkatkan lagi agar ketahanan pangan di Kabupaten Sumenep khususnya terus dijaga dengan baik. Dalam kesempatan ini, Pj. Bupati Sudarmawan tak lupa menyampaikan terima kasih kepada Letkol Inf. Permadi Asyari selama bertugas dan pengabdian yang sangat tinggi patut kita hargai, apalagi selama beliau bertugas menjabad komandan Kodim 0827 Sumenep, suasana di Kabupaten Sumenep telah dinilai kondusif dan terkendali. Serta menyampaikan selamat datang kepada Letkol. Inf. Budi Satoso dan selamat untuk mengabdikan diri sebagai Komandan Kodim 0827 Sumenep. “Semoga dengan bekal pengalaman yang telah dilakukan selama ini akan semakin lebih baik dan semoga kerasan selama bertugas di Ujung timur Pulau Madura yaitu Kabupaten Sumenep ini,” kata PJ. Bupati berharap. Di tempat yang sama, Mantan Komandan Kodim 0827 Sumenep, Letkol. Inf. Permadi Asyari mengungkapkan, pihaknya mengaku tidak terasa telah dua tahun lebih bertugas di Makodim 0827 Sumenep. Tentunya hal ini berkat dukungan dan bantuan dari semua pihak, sehingga pihaknya merasa betah selama bertugas di Kabupaten Sumenep, dan melaksanakan tugas dengan baik. Diakuinya pula, selama dirinya bertugas di Kabupaten Sumenep ini tanpa adanya dukungan dari semua kihak, tentunya mustahil dan kesulitan melaksanakan tugas dan pengabdian. Akan tetapi pihaknya mengakui, setiap manusia pasti mengalami kesalahan dan kehilafan, selama menjalani tugas mohon maaf, karena ini merupakan dinamika TNI setiap ada perintah pimpinan harus siap melaksanakan tugas di Sumenep, untuk selanjutnya mengabdi ditempat tugas baru yaitu di Kementerian Pertahanan di Jakarta. Sementara itu, Komandan Kodim 0827 Sumenep yang baru Letkol. Inf. Budi Satoso, yang mengaku sebagai orang baru di Kabupaten Sumenep. Menyampaikan terima kasih kepada seluruh Jajaran Forpimda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta seluruh masyarakat Sumenep atas diterimanya dirinya sebagai Komandan Kodim 0827 Sumenep yang baru. Diharapkan kedepan ada hubungan yang lebih baik lagi, disamping itu juga pihaknya membutuhkan bimbingan dan arahan dari semua pihak yang lebih mengetahui situasi dan kondisi Kabupaten Sumenep. Sekedar perlu diketahui, sebelum menjabat sebagai Komandan Kodim 0827 Sumenep, perjalanan dan pengabdian, pertama bertugas Di Kostrad, kemudian bertugas di Akmil Taruna, Kodam 03 Bandung, Bali dan Makssar, juga pernah menjabat Komandan Batalyon, Kasi Latihan di Kostrad dan berkecimpung disatuan tempur, serta di Kodim Bogor, ucap Budi Satoso yang juga lulusan Akmil ini. (gaffar)

Disdukcapil ...


(satu ) pasal, yakni pasal 79A tentang pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan yang sah. Tidak hanya persoalan dugaan ada pungli pengurusan dokumen kependudukan. Seorang warga Kecamatan Krejengan yang berinisial MH (35) juga merasa dipersulit dan dipermainkan oleh Disdukcapil Kabupaten Probolinggo. Hal ini berawal ketika pada awal April 2015 lalu, MH mengurus pembuatan akta kelahiran. Semua syarat-syarat pembuatan akta kelahiran telah dilengkapi oleh MH, namun ada salah satu syarat yang dipersoalkan oleh Disdukcapil Kabupaten Probolinggo, yakni tanggal lahir MH yang tidak sama dengan akta nikah milik MH. “Ada selisih usia pada tanggal kelahiran pada akta nikah dengan ijazah MH,” ujar Kabid Pendaftaran Penduduk Indah Setyowati, S.Sos. MH melalui kuasanya Achmad Mukhoffi SH., SPd. dari Kantor Advokat “Dwi Sumitro, SH., MH and Partners” menyampaikan protes yang sangat keras. “Sebelumnya MH oleh

Disdukcapil Kabupaten Probolinggo diarahkan untuk menulis surat pernyataan, namun Disdukcapil Kabupaten Probolinggo tetap meminta penetapan dari Pengadilan. Lantas surat pernyataan yang dibuat itu untuk apa jika masih harus ada penetapan dari Pengadilan??? Jika memang sejak awal wajib ada penetapan dari Pengadilan, maka sikap Disdukcapil Kabupaten Probolinggo harus jelas!!! Tidak perlu mengarahkan MH untuk membuat surat pernyataan yang ujungujungnya tetap meminta penetapan. “Saya rasa Bupati Probolinggo perlu melakukan supervisi. Dan mengenai MH ini, tentu saja kami akan melakukan berbagai upaya hukum,” ungkap Achmad Mukhoffi. Diklarifikasi mengenai surat pernyataan yang dibuat MH, Kabid Pendaftaran Penduduk Indah Setyo-wati, S.Sos. tidak dapat menjawab secara argumentatif. “Itu untuk melindungi semua pihak, biar semua nyaman. Tapi tetap harus ada penetapan dari Pengadilan,” tutur Indah. (totok)

masalah psiko dinyatakan sembuh, pihaknya mengaku megupayakan untuk mengembalikan kepihak keluarganya, atau dilakukan penanganan lanjutan, baik melalui pendidikan atau pelatihan dan keterampilan, sehingga orang-orang tersebut bisa berdaya dalam mempertahankan hidupnya kembali, bahkan bisa kembali kepada masyarakat sebagaimana biasanya. Oleh sebab itu, dia mengimbau, pihak masyarakat diharapkan memiliki kepedulian, yang dimulai dari internal keluarga masing-masing, ketika ada anggota keluarganya yang kelainan jiwa dan prilaku berbeda, dipersilahkan kepada masyarakat di Pemkab Sumenep untuk melaporkan melalui Dinas Sosial Pemkab Sumenep. Karena, di sini disiapkan pengo-

batan gratis, baik itu konsultasi hingga penanganan, sehingga tidak mengganggu ketenangan umum. Dia yakin apabila keluarga tersebut peduli, penanganan tersebut bisa diselesaikan. Hasil pantauan Komunitas Peduli Kabupaten Sumenep (KPKS) terlihat banyak orang gila yang datangnya dari luar Kabupaten Sumenep. Hal ini terbukti takkurang 6 orang dari 10 yang dirasia ada yang tidak bisa bahasa Madura dan bahasa Indonesia, hanya bisanya bahasa jawa. Berarti orang gila tersebut dating sendirinya atau bagaimana. Kalau orang gila tidak mengamuk ke tanaman dan pot-pot yang ditata rapi oleh Pamkab, mungkin masih mendingan atau tidak mengganggu masyarakat. (gaffar)

JAKARTA


5

Kadis Damkar Kebal Hukum?

Kasus di Kejati Pasti Segera Direspon JAKARTA, TEROPONG- KASUS dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bencana (Damkar dan PB) DKI Jakarta blunder ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Korps Adhyaksa segera merespon jika memang ada indikasi penyimpangan anggaran pada pelak-

sanaan barang dan jasa di SKPD penjinak di jago merah tersebut. “Kita lihat dulu. Pasti kita akan segera mengambil langkah, kalau ada unsur korupsinya”, ujar Waluyo, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta kepada Wartawan. Dia menegaskan, setiap kasus yang

Bisanya Hanya Bersolek

Ahok Seyogyanya Copot Jabatan Sekdis Sosial J A K A RTA , TEROPONG Ketua LSM “SISIR” DKI Jakarta M. Sitanggang mendesak supaya Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Masrokhan dan Gubernur DKI Jakarta Ahok supaya mencopot jabatan yang diemban Mariana Dra.Hj.Ucu Rahayu Dra.Hj.Maryana sebagai Sekretaris Dinas dan Kepala Panti PSAA Putra Utama 3 Dra.Hj.Ucu Rahayu. Terutama Ucu Rahayu yang mantan Kasudin Sosial Jakarta Utara, yang sempat bermasalah terkait pengawasan PMKS di saat penjangkauan yang mengakibatkan PMKS itu meninggal. Karena, menurut M.Sitanggang, kinerja Ucu Rahayu cuma Wanprestasi yang bisanya hanya bersolek, begitu juga Sekdis Sosial DKI Jakarta Mariana. Untuk itu, Masrokhan ditantang mampukan mencopot keduanya atau melapor ke Gubernur DKI Jakarta Ahok, ujar M.Sitanggang Ketua LSM “SISIR” kepada TEROPONG. (benny/kardi)

dilaporkan ke Kejati, pasti segera direspon, tak terkecuali pengadaan proyek Film Animasi Kebakaran di Dinas Damkar DKI tahun anggaran 2014 yang diduga kuat menjadi bancakan dan merugikan keuangan Negara hingga miliaran rupiah. “Kita telisik dulu seperti apa kasusnya”, tegasnya. Setelah itu, lanjutnya, baru akan diketahui apa pelanggaran dan berapa kerugian yang ditimbulkan dalam kegiatan tersebut.

“Kita telaah dan kita dalami dulu. Dengan begitu, akan diketahui apa pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan. Tangan Jaksa itu kan cuma dua, jadi sabar pasti akan segera kita tangani”, janjinya. Seperti diberitakan, proyek Pembuatan dan Penanyangan Film Animasi Kebakaran tahun anggaran 2014 diduga kuat menjadi bancakan oknum pejabat Dinas Damkar dan PB DKI Bersambung ke hal.10

Basuki Tjahaja Purnama

Subejjo

Danau Buatan Polder Aren Jaya Minta Tumbal Bocah 12 Tahun Tewas Tenggelam BEKASI, TEROPONG - Dua orang bocah berusia belasan tahun tenggelam saat berenang di polder atau danau buatan di Kelurahan Aren Jaya Bekasi Timur, Minggu (17/1). Kedua bocah tersebut bernama Firmansyah (12) dan Daniel Simanjutak (15). Namun naas bagi bocah bernama Firmansyah, karena nyawanya tidak bisa ditolong. Korban tewas di lokasi kejadian. Sedangkan Daniel masih bisa diselamatkan dan dirawat di Rumah Sakit Sentosa Bekasi Timur. Kasubag Humas Polresta Bekasi Kota, Iptu Fuji Astuti mengatakan, kejadian itu berawal, ketika kedua korban bersama lima teman lainnya bermain di sekitar polder atau danau. Lalu kedua korban memutuskan untuk berenang, sedangkan kelima teman lainya tidak. “Sekitar sepuluh menit kemudian, kedua bocah itu tergeragap dan sempat berteriak, karena kurang mahir berenang, akhirnya kedua bocah tenggelam, sementara teman yang lainnya tidak bisa berbuat banyak,” kata Puji. Menurut Fuji, salah satu pihak keluarga korban, tidak bersedia untuk diotopsi setelah pihak petugas dari kepolisian datang di lokasi kejadian untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Saat ini, kasus tersebut masih ditangani oleh Polsek Bekasi Timur dan Polresta Bekasi Kota. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air, Tri Adianto mengaku sangat prihatin atas adanya korban di polder Aren Jaya ini. Sebagai

rasa peduli dan rasa empati, pihaknya langsung mendatangi kediaman korban dan memberikan santunan terhadap keluarga korban.Tri juga menghimbau agar jangan bermain di lokasi danau atau polder sebab itu berbahaya. “Kita akan membuat polder itu menjadi lahan konservasi yang gunanya untuk bermain anak, jogging trak dan yang lainnya”, imbuhnya. (norton)

Untuk Perlancar Air

SudahTidak Memadai, Kantor Disbimarta Dinilai Tidak Representatif 9 Jembatan Rakitan Dibongkar JAKARTA,TEROPONG - Lantaran mengalami pendangkalan, saluran penghubung yang melintasi dua kelurahan, yakni Kelurahan Sungai Bambu dan Kelurahan Warakas, akan dinormalisasi. Normalisasi ini diharapkan bisa mencegah terjadinya genangan maupun banjir seperti sebelumnya. Sebelumnya, petugas bersama pemilik bangunan telah membongkar sendiri bagunan miliknya. Lurah Sungai Bambu Sumarno mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi untuk normalisasi atau pengerukan sedimen lumpur dan sampah di saluran PHB Warakas. Lebih lanjut menambahkan, sesuai Perda 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, bangunan liar dan jembatan rakit yang dibuat warga harus dibongkar. “Kami sudah melakukan sosialisasi kepada warga agar membongkar sendiri jembatan rakit yang dibuatnya,” ujar Sumarno. (kardi)

BEKASI, TEROPONG - Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan para pengunjung maupun rekanan, pasca ditutupnya akses jalan menunju kantor Disbimarta, para rekanan menghimbau Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk memindahkan lokasi kantor Disbimarta, karena dinilai sudah tidak memadai dan representatif. Pasalnya kendaraan para rekanan Dinas Bina Marga dan Tata Air (Disbimarta) yang di parkir di depan rumah warga telah mengusik ketenangan warga perumahan Pondok Hijau Permai. Karena itu, pemindahan kantor Disbimarta ini secepatnya direalisasikan, lantaran dianggap sudah tidak layak lagi baik dari segi gedung maupun lahan parkirnya. “Pemindahan Kantor Disbimarta Kota Bekasi ini dilakukan, karena kantor lama di Jalan Bogenville Kelurahan Pengasinan Kecamatan Bekasi Timur, sudah tidak mema- Tri Adianto dai lagi,” ucap Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air (Disbimarta Kota Bekasi, Tri Adianto kepada TEROPONG, Rabu (20/10). Rencananya, lanjut dia, proyek pembangunan kantor baru Disbimarta ini baru dianggarkan Rp3 miliar dari dana APBD Kota Bekasi dan lokasi kantor akan dibangun di daerah Rawalumbu Bekasi Timur Kota Bekasi.

“Selain ruang pelayanan yang sangat terbatas juga karena lahan parkir yang tidak lagi mampu menampung kendaraan rekanan yang berurusan dengan Disbimarta,” kataTri Rencananya pembangunan gedung baru ini, bisa menelan dana hampir mencapai Rp 40 miliar. Sebab menurut dia, proyek pembangunan kantor Disbimarta ini akan dikerjakan dengan sistem multiyear dan tahun ini baru ada Rp 3 miliar dan itu akan dilaksanakan tahun ini oleh Dinas Bangunan dan Pemukiman Kota Bekasi. “Tentunya kami ingin mempunyai kantor yang membuat aman, nyaman, representatif dan strategis guna meningkatkan kinerja Disbimarta Kota Bekasi untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat,” tambah Tri. Sekedar diketahui, bahwa sebelumnya warga sempat memprotes dengan menutup akses jalan masuk kantor Disbimarta, dikarenakan kendaraan para rekanan yang seenaknya memarkirkankan kendaraannya di depan rumah warga. Kondisi itu dianggap telah mengusik kenyamanan warga. Tetapi karena kantor pemerintah, warga mereda dan membuka kembali akses pintu masuk tersebut. (norton)

Musrenbang di Kelurahan, Diharapkan Belasan Tahun Ditunggu, Warakas Baru Dikeruk Menyampaikan Aspirasi Skala Prioritas

BEKASI, TEROPONG – Pemerintah Kota Bekasi saat ini, tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2017 di seluruh Tingkat Kelurahan Acara penyampaian aspirasi masyarakat tersebut akan dilakukan secara bergilir diseluruh kelurahan di Kota Bekasi. Musrenbang yang menjadi agenda kegiatan Pemkot Bekasi untuk menfasilitasi usulan warga masyarakat demi pembangunan di wilayahnya. Dalam Musrembang ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi mengakomodasi penyampaian usulan masyarakat tersebut dengan meng - input usulan tersebut masuk dalam sistem eplaning yang diharapkan lebih transparan dan efisien dalam perencanaan pembangunan Kota Bekasi. Acara Musrenbang yang diselenggarakan di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, meminta kepada perwakilan warga ataupun RT/RW, dan yang lainnya, supaya menyampaikan aspirasi skala prioritas, yang sifatnya memang benar - benar menyentuh masyarakat dengan proaktif membangun fasilitas Bersambung ke hal.10

5 Pohon Ditopping Petugas PPSU JAKARTA, TEROPONG - Mengantisipasi pohon tumbang atau dahan sempal, sebanyak 5 pohon di sepanjang Jalan Marunda menuju Rusun Marunda, Jakarta Utara ditoping petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Lurah Marunda Hilda Damayanti mengatakan, pohon yang ditoping jenis angsana di sepanjang jalan tersebut yang dilakukan sebanyak 10 petugas PPSU atas permintaan warga yang khawatir tumbang atau dahannya sempal akibat hembusan angin kencang. “Keberadaan pohon di lokasi tersebut memang sudah tinggi dan rimbun hingga dikhawatirkan rawan tumbang atau dahannya sempal. Selain itu, juga membuat jalan jadi kotor oleh daun hingga kami dilakukan penopingan,” ujar Hilda, Kamis (14/01).

Bersambung ke hal.2

JAKARTA, TEROPONG - Setelah menunggu belasan tahun lamanya, warga Kelurahan Sungai Bambu dan Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, kini merasa lega. Karena Sudin PU Tata

Air Jakarta Utara, melakukan Pengerukan Saluran Penghubung (PHB) di Jalan Warakas Raya. Nurmahmudi, warga RW 01 Kelurahan Sungai Bambu, Jakarta Utara menuturkan, sebelum dikeruk saluran PHB Warakas sangat dangkal. Bahkan dikhawatirkan saat musim penghujan sekarang ini tidak mampu menampung air akibat edapan lumpur yang cukup tebal. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah yang mengeruk PHB Warakas,” ujar Nurmahmudi. Hal senada juga diungkapkan oleh Ali Murtopo, PHB Warakas sangat penting untuk mengurangi genangan di wilayah Kelurahan Warakas saat

musim penghujan. “Sudah hampir lima belas tahun lamanya tak pernah dikeruk, akhirnya Pemerintah mengeruk PHB Warakas, kami mengucapakan terima kasih,” ujar Ali. Lurah Sungai Bambu Sumarno mengatakan, pengerukan PHB Warakas yang berada di RW 01 direncanakan akan dilaksanakan selama seminggu. Dalam pengerukan tersebut diturunkan satu unit alat berat dan dikerahkan untuk melakukan pendalaman. PHB Warakas yang bermuara ke Kali Tirem sendiri melintasi dua wilayah yakni RW 01 dan 07. Untuk mempercepat pengerukan PHB, Sembilan jembatan yang berada di atas PHB

Warakas terpaksa harus dibongkar. “Pengerukan ini dilakukan oleh Sudin PU Tata Air sebagai langkah agar PHB Warakas dapat menampung lebih banyak air dan bisa untuk antisipasi banjir,” ujar Sumarno. Sementara, Lurah Warakas Sri Suhartini menambahkan, pengerukan PHB Warakas yang melintasi wilayahnya sudah dilakukan oleh pihak PU beberapa waktu lalu. “Pasca pengerukan, kami sudah berkirim surat kepada Sudin PU Tata Air untuk dapat melaksanakan penurapan PHB Warakas, agar tidak terjadi longsor,” ujar Sri Suhartini. (kardi)

Komandan Kapal Perang Pakistan Kunjungi Kantor Walikota Lambatnya Penyelesaian JAKARTA, TEROPONG - Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Ahmad Ya’la menerima kunjungan Komandan Kapal Perang Pakistan, Kapten Bilal bersama rombongan di RuangTamu, Kantor Walikota Jakarta Utara, Kamis (14/01). “Selamat datang di kantor Walikota Jakarta Utara,” ujar Ahmad Ya’la didampingi Kasudin Pariwisata Jakarta Utara Mat Nasir, serta Kasudin Kominfomas Jakarta Utara Christian Antony. Setelah menyambut kedatangan rombongan komandan kapal perang Pakistan, tamu kehormatan dipersilakan memasuki ruang tamu untuk berbincang-bincang sekaligus mencicipi cemilan khas Kota Jakarta. “Kunjungan ini sebagai langkah utama mempererat hubungan antara Indonesia dengan Pakistan,” tuturnya. Dalam pertemuan tersebut, Sekko menjabarkan kondisi wilayah Jakarta Utara yang memiliki berbagai obyek wisata unggulan seperti 12 jalur Destinasi Wisata Pesisir. Tak hanya itu saja, ia juga membahas permasalahan banjir dan macet yang tengah dihadapi di wilayah DKI Jakarta. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran kapal perang Rusia yang memperbolehkan masyarakat untuk menyaksikan secara langsung kapal perang Pakistan yang sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok. Sementara itu, Komandan Kapal Perang Pakistan, Kapten Bilal mengapresiasi dan kagum terhadap masyarakat Indonesia. “Mereka selalu tersenyum dan siap membantu. Kami juga telah berkeliling ke tempat wisata di kota Jakarta,” ujarnya. Usai berdialog, kedua belah pihak saling bertukar cinderamata sebagai tanda kenang-kenangan dan melakukan sesi foto bersama. “Semoga kerja sama ini bisa berlanjut di bidang lainnya,” ujar Sekko. (kardi)

Sengketa RSUD Pasar Minggu JAKARTA, TEROPONG - Lambatnya, penyelesaian kasus sengketa lahan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Minggu, Jakarta Selatan mengundang perhatian kalangan DPRD DKI. Padahal, RSUD tersebut sudah diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), pekan lalu. Adalah M.Sitanggang Ketua LSM SISIR yang menilai, penyelesaian kewajiban Biro Hukum DKI. “Diresmikan RSUD bahwa tugas Pemda di dalamnya menyelesaikan masalah sengketa. Biro Hukum harusnya memisahkan masalah hukum dengan operasionalnya, sehingga masyarakat tidak terganggu”, ujarnya. M.Sitanggang mengatakan, Biro Hukum berkewajiban menyelamatkan aset-aset Pemda yang sengketa. Karena itu, dia menyindir, kinerja Biro Hukum yang terkesan lelet dan banyak alasan dalam menyelesaikan sengketa RSUD. “Ya, kalau memang tidak mampu sudah mundur saja. kasihan masyarakat jadi terganggu”, sindirnya. Sebelumnya, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Steven Setiabudi Musa mengkritisi, sikap Biro Hukum, lantaran lambat dalam menyelesaikan sengketa lahan tersebut. Dia bahkan mempersoalkan sikap Kepa Biro Hukum Yayan Yuhana, lantaran bakal berkoordinasi terlebih dahulu, sebelum melayangkan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI 17 November lalu. “Ini bukan masalah lama dan baru. Tapi, prosedur dan sistem harus jalan”, ujarnya. Menurutnya, lambatnya menyelesaikan sengketa tersebut menunjukkan Pemprov DKI tak serius. “Tidak ada keseriusan menyelesaikan kasus RSUD Pasar Minggu”, lanjutnya. Kata dia, Komisi E akan memanggil sejumlah pihak terkait menyangkut sengketa lahan itu. “Kami akan koordinasi dengan Biro Hukum, Dinas Bersambung ke hal.2

Suratkabar Nasional

6





Belum Ada ... PABII/VI/2015, tanggal kontrak 22 Juni 2015, waktu pelaksanaan 190 hari. Hal ini sesuai dengan surat penujukkan nomor: KU.03.01/347/PAB-II/VI/2015, tanggal 18 Juni 2015, tanggal surat penujukkan 18 Juni 2015. Bagaimanakah kondisi lapangan, apakah pekerjaan konstruksi ini sudah selesai?. Ternyata fakta dilapangan pekerjaan yang dibiayai dari uang rak-

Sambungan dari Hal.1 yat, hingga kini belum selesai. Proyek pemasangan jaringan pipa sepanjang 7 kilometer ini, diharapkan selesai pada akhir tahun 2015. Namun karena adanya permasalahan, pelaksanaan pekerjaan proyek ini dilapangan, belum selesai. “Baik surat ijin dan perpanjangan proyek ini sudah kami urus ke Bupati dan Perhutani Pusat terkait ijin untuk menggunakan

lahan milik Perhutani di hutan Kecamatan Tiris agar bisa dilintasi pipa sepanjang dua kilometer,” ujar Bambang Lasmono, Direktur PDAM Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan informasi yang diperoleh, dihentikannya proyek pipanisasi PDAM oleh Perum Perhutani KPH Kabupaten Probolinggo ini dikarenakan belum terbitnya surat ijin peman-

faatan hutan yang kini sedang diurus oleh pihak PDAM Kabupaten Probolinggo ke Perum Perhutani. “Hutan ini milik saya, jika ingin memanfaatkannya harus ijin saya,” ujar Surya, mantri perum Perhutani KPH Tiris. Padahal sebelumnya, saat safari maulid yang dilaksanakan di Kecamatan Tiris, H. Hasan Aminuddin, anggota Komisi VIII DPR RI yang saat itu di-

dampingi oleh Bupati Probolinggo Hj. Tantriana Sari secara gamblang menyampaikan, segala hal yang menyangkut pembangunan dan kepentingan orang banyak agar didukung dan tidak dihambat. Sementara Kepala BBWS Brantas Ir. Amir Hamzah ketika dikonfirmasi masalah ini melalui sms (short massage service), Kamis 21 Januari 2016 siang,

hingga berita ini dibuat belum ada balasan sama sekali. Sementara PPK PAB 2, Ir. Urip Sudarmanto, ketika di hubungi lewat selulernya beberapa waktu lalu, saying tidak berhasil alias mailbok. Mantan Ketua Umum LSM KAMPER (Komunikasi Antar Masyarakat Perhutanan), Bachtiar Sitorus, SH mengatakan, sebelum pihak BBWS Brantas

mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jaringan pipa air baku ini, semestinya pihak BBWS Brantas harus lebih dulu melakukan koordinasi tentang ijin pemanfaatan lahan ke perhutani ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. “Ijin belum turun, anggaran sudah dialokasikan, sehingga dampaknya seperti ini”, tegas Bachtiar Sitorus. (agus,bas)

Diduga ... maupun fisik pekerjaan di kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Menurut sumber yang enggan disebutkan namanya di kantor BBWS Brantas, menyebutkan bahwa salah satu temuan BPK, yang diduga adanya kerugian negara pada pekerjaan Kali Catak Banteng Jombang. Sementara Kepala BBWS Brantas, Ir. Muhammad Amir Hamzah ketika dikonfirmasi masalah ini melalui sms (short massage service), Jumat 8 Januari 2016 pagi, dia menjawabnya nanti saya cek dul, karena BPK RI belum ada laporannya. Nanti saya kabari, Terimakasih infonya, kata Amir Hamzah balasnya melalui sms. Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG saat turun ke lapangan, Senin (4/1/2016) lalu, terlihat seperti pemasangan minifile pada bronjong tampak jaraknya tidak beraturan. Bahkan minifile tampak tidak terdapat, dan tampak nongol (lihat

Sambungan dari Hal.1 gambar,red), tentu metode pemasangannya bronjong ini patut dipertanyakan. Sementara PPK Edi Prianto, dan Junaedi, Peltaksana Teknisnya ketika dikonfirmasi terkait masalah ini beberapa waktu lalu, saying belum berhasil, alias mailbok. Sebagaimana diberitakan Suratkabar Nasional TEROPONG pada edisi 688 lalu, KEMENTERIAN Pekerjaan Umum-Perumahan Rakyat, dalam Tahun Anggaran (TA) 2015 ini mengalokasikan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar (HPS) Rp.1.402.334.000,- untuk paket pekerjaan “Pemeliharaan Berkala Kali Catak Banteng Kabupaten Jombang”. Untuk paket pekerjaan yang dibiayai dari uang rakyat ini, dimenangkan/pelaksananya adalah CV. Dhana Pratama dari Mojokerto, dengan nilai penawaran/kontrak Rp.1.375..983.000,, Nomor Kontrak: IK.02.04/03/ OP-II/V/2015, Tanggal Kontrak:

18 Mei 2015. Hal ini sesuai surat penujukkan nomor: IK.02.03.Am/ OP-2/03/IV/2015, tanggal 24 April 2015. Hasil penelusuran Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG dan Tabloid Cakrawala dilapangan, Kamis (8/10/2015) siang, pekerjaan konstruksi ini lokasinya berada di Dusun Tegalsari, Desa Wringin Pitu, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Dilokasi tampak ada pekerjaan kontruksi penahan tebing yang terbuat dari bronjong, dan juga tampak ada bachoe yang diperuntukan untuk perataan urugan diatas. Susunan bronjong pun tampak terlihat dengan 10 (sepeuluh) sap. Namun sayang dilokasii, tak tampak pengawas dari PPK OP 2 SDA Brantas, begitu juga tak tampak kelihatan papan nama pekerjaan. Beberapa pekerja yang tampak sedang makan siang dilokasi ketika ditanya, kenapa pengawas dari PPK OP 2 dan papan nama nya tidak ada, salah seorang pe-

telah dirubah menjadi undangundang no 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Perlu kita ketahui, kerugian negara yang terjadi adalah Rp 800 juta sebagaimana temuan hasil audit internal penyidik Kejari Lamongan. Setelah membacakan dakwaan tersebut, Edy Suban bersama tim eksekutor dari Kejari Lamongan dan beberapa orang anggota kepolisian langsung melaksanakan perintah penahanan oleh ketua majelis hakim. Dua terdakwa selaku mantan wakil rakyat Kabupaten Lamo-

ngan itu di angkut dengan mobil dinas tahanan Kejari Lamongan. Sementara terdakwa Muniroh menggunakan mobil pribadi yang didampingi oleh petugas kejaksaan. Kata Edy, alasan untuk penahanan terdakwa Muniroh yang sedang hamil tua secara normatif agar tidak menghilangkan barang bukti dan juga mempermudah jalannya persidangan. Sidang akan dilanjutkan Jumat (22/1/2016) dengan agenda eksepsi yang diajukan oleh terdakwa melalui penasehat hukumnya. (salmon)

titas pemalsuan KTP untuk membuka rekening dan menerima dana yang mencurigakan lintas Negara. Akibatnya, korban mengalami kerugian sebesar Rp 5,3 milyar, sementara yang berhasil disita sebesar Rp 4,1 milyar. Kasus tambang pasir liar di Desa Selok Awar Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dengan tersangka Hariono selaku Kepala Desa setempat dengan kerugian Rp 6,4 milyar dan penyidik berhasil melakukan penyitaan sebesar Rp 1,5 milyar. Yang tak lepas disorot, yakni perkara tindak pidana korupsi di Bank Jatim cabang Malang dengan tersangka atas nama Fransiska Daris dkk, seorang PNS dari Pemkot Malang. Modusnya dengan cara mengajukan fasilitas kredit multiguna dengan mengunakan orang lain yang bukan PNS, dan memalsukan beberapa dokumen persyaratan

pengajuan kredit sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp 43 milyar. Perkara yang paling menonjol adalah kasus perkara money laundray di Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya. Modusnya dalam pengajuan kredit modal kerja dengan mengunakan perusahaan fiktif dan Spk palsu dengan tersangka Bagus Suprayogo selaku Kepala Cabang Bank Jatim. Polisi berhasil melakukan penyitaan sebesar Rp 30 milyar. Beberapa pejabat dilingkungan Polda Jatim yang menerima penghargaan dari Kepala PPATK DR

Dua Mantan ... Ketua Majelis Hakim tetap memerintahkan penetapan penahanan segera dilaksanakan. Sementara satu orang lagi, Fatkur (mantan ketua komisi B) berhalangan karena sakit. Dalam sidang perdana yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya tersebut, ketiga terdakwa oleh jaksa penuntut umum (JPU) yang dipimpin oleh Kasipidsus Kejari Lamongan, Edy Subhan SH, didakwa telah melanggar pasal 2,pasal 3 dan pasal 8 undangundang tindak pidana korupsi no 31 tahun 1999 sebagaimana

Kapolda ...

Perkara money laundray yang terjadi di Bank Danamon unit Pasuruan dengan modus pemalsuan surat keterangan usaha dengan tersangka Ali Abu Bakar dkk. Mereka sudah mendapat kucuran kredit bank sebesar Rp 7 milyar. Dari hasil pengembangan dalam tahap penyelidikan dan berhasil melakukan penyitaan sebesar Rp 3,5 milyar. Selain itu kasus money laundray yang terjadi di Bank Syariah Mandiri cabang Kediri. Bank yang dipimpinan Heru Pambudi diduga melakukan pemalsuan data perbankan terhadap debitur yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 27 milyar, dari hasil penyitaan sebesar Rp 21,5 milyar. Bank money laundray Bank Mega cabang Malang dilakukan oleh tersangka Leli Nur Aprilia dkk. Mereka memakai modus lama dengan cara mengunakan iden-


kerja mengatakan, papan nama ada pak, tapi sekarang endah tau kemana. Kalau pengawasnya tidak ada pak. Kalau kami dari Madiun pak, imbuhnya sembri meminta rokok kepada Wartawan. Pengamatan dilapangan, pekerjaan bronjong ini juga menggunakan geotetex (lihat gambar,red). Namun sayang pada sisi kanan jembatan (dari arah jalan raya), walaupun pelaksanaan pekerjaan sedang on-going (sedang pelaksanaan), namun tampak onggokan urugan tanah belum dibersihkan, sehingga membuat kurang begitu enak dipandang. Langsung Ngacir Edi Prianto, ATP — PPK OP 2 SDA Brantas ketika dikonfirmasi diruangan kerjanya, Kamis (8/10/2015) siang nampak begitu kaget. Begitu Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG dan Tabloid Cakrawala mengenalkan diri dan bermaksud untuk konfirmasi, Edi Prianto langsung beranjak dari tempat duduknya sambil menenteng tas nya, langsung ngacir meninggal ruangannya, tanpa ada sepatah

kata pun yang keluar dari mulutnya. Walaupun Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG dan Tabloid Cakrawala menunggu di luar ruangan PPK ini sekitar satu jam, namun batang hidung PPK Edi Prianto tak muncul-muncul. Melihat dari sikap PPK Edi Prianto ini, tampaknya dia kurang/tidak beretika. Padahal, dia selaku pejabat publik yang gajinya bersumber dari uang rakyat mestinya mau menerima dan memberikan waktu kepada Wartawan yang hendak melakukan konfirmasi. Junedi, Pelaksana Teknik (Peltek), saat dikonfirmasi didepan ruangan PPK mengatakan, bahwa pekerjaan bronjong itu selain memakai geotex juga memakai mini file, sebagai penahan bronjong. Ketika disinggung, kenapa pengawas dari pihak PPK OP 2 SDA Brantas tidak ada dilokasi?, Junedi mengatakan, bahwa pengawasanya (Eki Muldianto) sedang mengikuti ujian sertifikasi pengadaan. Namun sayang, Peltek ini tidak tau berapa panjang pekerjaan pemeli-

haraan kali Catak Bvnteng ini. Sikap Edi Prianto ini, nampaknya ditiru juga oleh Junedi. Pasalnya, baru beberapa menit berbincang-bincang dengan Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG dan Tabloid Cakrawala, Peltek ini pamit mau makan siang. Namun ditungguditunggu diruangannya, Peltek yang juga gajinya dari uang rakyat ini tak juga kembali. Bahkan ketika Wartawan Tabloid Cakrawala menghubungi nomor hp Junedi, mailbok. Melihat sikap kedua pengawai di kantor PPK OP 2 SDA Brantas ini, kiranya Menteri Pekerjaan Umum-Perak lewat Setditjen Sumber Daya Air dapat memberi sanksi yang tegas, agar perilaku hal semacam itu, tidak diulangi lagi. Tetap Jalan Sebagaimana pernah diberitakan Suratkabar Nasional TEROPONG, Edi Prianto, ATP— PPK OP SDA 1 BBWS Brantas (TA 2014,red) juga pernah diperiksa oleh Kepolisian Resort Kediri. Pemeriksaan Edi Prianto ini diduga kuat terkait proyek

penanganan darurat pasca erupsi gunung Kelud di Oro-oro Ombo, Kediri. Terkait pemeriksaan Edi Prianto ini, Rudi Hartanto mengatakan, masalah ini sudah ditangani polisi (Polres Kediri,red), dan kita pasarah saja. Dan Edi Prianto juga sudah jarang diperiksa. Bila sewaktu-waktu diperiksa dia siap datang, kata Rudi Hartanto (waktu itu,red). Terkait pemeriksaan ke dua PPK BBBWS Brantas ini, nampaknya menjadi bahan pembicaraan di lingkungan pegawai (intern) kantor BBWS Brantas. Ada yang mengatakan, ke dua PPK ini ‘dibela’ oleh oknum pejabat BBWS Brantas, karena ke dua PPK ini dalam tahun ini sudah pensiun. Sementara itu, Ipda Erfan, Kanit III Tipikor Polres Kediri ketika dikonfirmasi Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG, Kamis (8/10/2015) siang lewat selulernya dari Kantor PPK OP SDA 2 Brantas, mengatakan, bahwa untuk penanganannya tetap masih dalam tahap penyelidikan, dan tetap lanjut. (bachtiar … bersambung)


Muhamad Yusuf, yakni Kapolda Jatim Irjen Pol Drs. Anton Setiadji SH,MH, Dirreskrimsus Jatim Kombes Pol Muh Nurochman SIK, Kasubdit II Perbankan AKBP Tri Puspo Aji SIK, Kanit III Money Laundry Kompol Muh Naseh dan Penyidik Unit III. Semoga penghargaan yang diberikan Kepala PPATK menjadi motifasi untuk pemberatasan kasus money laundray pada 2016. (bin)

DIBUTUHKAN WARTAWAN: Untuk Wilayah : Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Ngawi, Madiun, Jombang, Nganjuk, Pacitan, Ponorogo, Tuban, Lamongan, Bangkalan, Lumajang, Jember, Malang, Mojokerto, Batu, Pasuruan. Lamaran ditujukan ke:

Redaksi Suratkabar Nasional TEROPONG Jl. Ketapang IIA No. 19, Suko-Sukodono-Sidoarjo Hp. 081332446700

Suratkabar Nasional


7




Proyek Parapet ...

Sambungan dari Hal.1 selulernya mengatakan, pembangunan perapet kali irigasi yang ambruk di daerah kelurahan Bartim merupakan kejadian faktor alam yang diakibatkan hujan deras yang mengguyur kabupaten Pamekasan. Dikatakan pula, kerusakan dan ambruknya proyek pembangunan perapet pada anggaran tahun 2015 yang pekerjaannya baru di selesaikan pada akhir Desember tersebut, bukan karena kesalahan konstruksi. Na-

Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo Mengucapkan

Selamat Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo Ke-157 Tahun 2016

mun murni disebabkan oleh faktor alam. Sebab, pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan sudah sesuai dengan juklak dan juknis serta dalam pekerjaan perapet itu tujuannya bukan untuk menahan terjangan banjir. Akan tetapi untuk menampung air di saluran irigasi itu supaya tidak meluap dan arus airnya berjalan lancar. Namun dikarenakan air hujan yang sangat deras mengguyur bumi gerbang salam Pamekasan pada saat itu, sehingga terjadinya banjir dan arus air yang sangat deras sehingga mengakibatkan rusak dan ambruknya pembangunan perapet tersebut. Oleh sebab itu, dia melakukan pemanggilan terhadap pihak rekanan yang mengerjakan pekerjaan itu untuk segera memperbaikinya. Karena pekerjaan itu masih dalam tahap masa pemeliharaan atau masih dalam tanggung jawab pihak rekanan

selama 6 bulan dari selesainya pekerjaan tersebut. “Saya sudah memanggil

pihak rekanan untuk segera memperbaiki pembangunan perapet yang ambruk tersebut

dan pihak rekanan yang melaksanakan pekerjaan itu siap untuk memperbaikinya,” ucapnya. (halis)

Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Mengucapkan


Achmad Zaini Kepala Dinas

Djoko Sartono, SH., M.Si Kepala Dinas

Dinas PU Pengairan Kabupaten Sidoarjo Mengucapkan


Jajaran Direksi, Staf dan Karyawan

Perusahaan Daerah Air Minur

DELTA TIRTA Sidoarjo Mengucapkan

Ir. Fatchur Rahman, M.Si


Kepala Dinas

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo Mengucapkan

Selamat Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo Ke-157 Tahun 2016 H. Sugeng Mujiadi, ST.,MT Direktur Utama Ir. Mohammad Imam Sholeh MSi Kepala Dinas

Pj. Bupati Sampaikan Keputusan Dewan Tentang Raperda Inisiatif TANBU, TEROPONG - Penjabat Bupati Tanah Bumbu Drs. H.Wahyudin.MAP menyampaikan pengambilan keputusan Dewan tentang 2 buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif tahun 2016 di gedung DPRD Tanah Bumbu Rabu (20/1). Adapun 2 (dua) buah raperda inisiatif DPRD dimaksud yang telah disampaikan oleh DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, adalah Raperda Inisiatif Tentang Panitia Penuntut Kabupaten

Tanah Bumbu, Raperda Inisiatif Tentang Raperda Perubahan Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu. Atas nama pemerintah daerah, dia menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan Dewan, unsur-unsur pimpinan dan fraksi-fraksi, atas dilaksanakannya Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan

terkait 2 buah raperda Inisiatif yang telah disampaikan oleh DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. “Selaku kepala daerah saya juga sangat mengapresiasi dan menyambut baik terhadap 2 buah Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, dimana dalam pelaksanaannya berjalan demokratis, tertib dan lancar hingga ketahap pengambilan keputusan pada hari ini,”kata Wahyudin dihadapan unsur anggota DPRD setempat unsur Forum Koordinasi pimpinan daerah, unsur SKPD, BUMD.

Untuk menindklanjuti keputusan pihak legislatif tersebut, maka 2 buah raperda inisiatif ini, pihak ekskutif juga akan berupaya menindaklanjuti dan akan intens membahas terkait raperda ini dengan tetap berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga raperda ini dapat menjadi rujukan dan benar-benar efektif, serta mengakomodir seluruh kepentingan bersama dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan Bersambung ke hal.8

KALIMANTAN

8

SKK Migas Kalsul Cari Sumber Minyak dan Gas di Kapuas

Bupati Kapuas Ir Ben Brahim S Bahat MM MT ditemani Kabag SDA Septedy dan Kabag Humaspro Suwarno Muriyat menerima kunjungan kehormatan SKK Migas Perwakilan Kalimantan Sulawesi (Kalsul) dan Pimpinan Conocho Philips Indonesia di rumah jabatan Bupati Kapuas

KAPUAS, TEROPONG - Bertujuan untuk mengetahui atau mendapatkan sumber minyak dan gas baru, SKK Migas Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul) dan ConochoPhilips yang dipimpin Reki Indriawan Manager Kalimantan Exploration berikut Team Lead Goverment Adra JH, Shinta Anggraini Deputy Manager Land Aquitition, Damar Setiawan Humas SKK Migas Kalsul serta Septa TM dan Luthfi Fathani sebagai Land Aquitition dan Kalimantan Government Relation, mengunjungi Kabupa-

ten Kapuas, Rabu (13/1) pagi. Kedatangan rombongan kala itu, disambut langsung oleh Bupati Kapuas Ir Ben Brahim S Bahat MM MT bertempat di Rumah Jabatannya Jalan Jendral Sudirman Kuala Kapuas. Kedatangan para petinggi ConochoPhilips Indonesia yang tidak lain adalah Kontraktor Kerjasama (KKS) dari SKK Migas ini dipaparkan untuk melaporkan rencana kegiatan survei seismik 2D blok Kualakurun PSC yang meliputi wilayah Kabupaten Kapuas, Gunung Mas dan Murung

Raya. “Merupakan suatu kehormatan bagi kami dapat diterima langsung oleh Bapak Bupati Kapuas guna melaporkan rencana survei seismik 2D dalam wilayah Kabupaten Kapuas. Adapun tujuan survei ini adalah untuk mengetahui atau mendapatkan sumber minyak dan gas baru yang mudahmudahan ada dalam wilayah Kabupaten Kapuas,” ucap Indriawan. Sementara itu Adra JH menguraikan tentang rangkaian kegiatan yang dimulai dengan sosialisasi kepada masyarakat setempat tentang kegiatan industri hulu migas, penyusunan dokumen pemantauan lingkungan (UKL/UPL), ijin lingkungan dan ijin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). “Sebelumnya kami juga telah melakukan survei di Lahei Kecamatan Mantangai dan mendapat dukungan dari Bupati Kapuas dan kali ini kami harapkan kembali dukungan dari Bapak Bupati. Pola pemberdayaan masyarakat yang telah kami diterapkan di Lahei berupa rekruitmen tenaga kerja, pengadaan listrik dan perpustakaan desa serta pengembangan budaya setempat,” lapor Adra. Menanggapi rencana dan keinginan ConochoPhilips Indonesia, Ben Brahim yang didampingi Kabag Sumber Daya Alam Septedy dan

Kabag Humaspro Suwarno Muriyat, menyatakan dukungannya atas upaya untuk mencari sumber minyak dan gas dalam wilayah Timpah, Pujon dan Kapuas Hulu. “Saya sangat mengharapkan eksplorasi atau survai ini membuahkan hasil, sehingga sumber daya alam minyak dan gas dapat di eksploitasi untuk selanjutnya dimanfaakan sepenuhnya demi kemakmuran rakyat,” harap Ben. Bahkan lebih lanjut mantan Kadis PU Provinsi Kalimantan Tengah ini dengan semangat menyatakan, jika berhasil akan terjadi lonjakan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang. “Saya telah mempelajari seluruh proposal ConochoPhilips Indonesia dan mendengar langsung dari para petinggi SKK Migas tentang komitmen perusahaan untuk memberdayakan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja,” kata Ben Brahim Begitupun ujarnya juga pengembangan kearifan dan budaya lokal serta yang paling penting tetap memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. “Saya sangat mendukung upaya ini dan siap memberi rekomendasi pelaksanaan yang sejalan dengan regulasi dibidang pertambangan,” pungkas Ben dihadapan tamu kehormatannya. (nordin)

Bus Angkutan Sekolah Akan Segera Dilaunching KAPUAS, TEROPONG - Dalam waktu dekat, Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat bakal melaunching bus angkutan sekolah bantuan Kementerian Perhubungan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Kapuas. Selain bus, juga ditambah enam unit angkot mini, yang nantinya keseluruhan akan melakukan antar jemput pelajar di Kota Kuala Kapuas secara gratis. Kepala Dishubkominfo Kabupaten Kapuas Ahmad Sofian, saat ditemui Rabu (20/1) mengatakan, bus sekolah yang sudah dilengkapi dengan suratsuratnya akan digunakan untuk menjemput pelajar. Dimana bus ini memiliki 25 set tempat duduk. Ditambah lagi enam unit mobil angkot mini yang mampu memuat 10 penumpang setiap angkotnya. Dikatakan Sofian, pihaknya sudah lama membuat program tersebut, dengan banyak manfaat yang akan ditimbulkan. Seperti anak sekolah tidak perlu lagi mengeluarkan dana naik ojek atau juga tidak perlu lagi

naik sepeda motor sendiri ke sekolah yang kadang-kadang kebut-kebutan, tentu membahayakan keselamatan anak itu. Begitupun agar para orangtua murid tidak perlu lagi membuang waktu mengantar jemput anaknya di sekolah. Selain itu juga untuk menekan angka kebolosan siswa karena kalau ikut bus dapat dikatakan pasti anak itu sampai ke sekolah. Dan kalau pun salah satu pelajar tidak ada, pasti cepat terdeteksi oleh teman-temannya karena berangkat bersama naik bus. “Dalam program antar jemput pelajar secara gratis ini, sekolah yang kita angkut meliputi sekolah umum maupun madrasah. Ini gratis jadi dapat menekan pengeluaran orang tua dalam biaya sekolah anak dan anak pun dipastikan datang ke sekolah tepat waktu,” papar Sofian. Adapun dikatakan beberapa hari sebelumnya, pihaknya sudah melakukan rapat pemantapan bersama pihak Dinas Pendidikan dan Kemenag Kapuas. Dimana pihak Dishubkominfo meminta dukungan sekaligus data

KAPUAS, TEROPONG - Setelah sempat beberapa bulan menjabat sebagai Plt Sekretaris Daerah atau Sekda Kapuas, kini Rianova SH resmi memegang jabatan tersebut. Rianova yang juga sempat menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum di Kabupaten Kapuas itu, resmi menjadi sekda setelah menjalani prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah janji sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten

Kapuas di Aula Kantor Bupati Kapuas Jalan Pemuda Kuala Kapuas, Rabu (20/1) siang . Pelantikan dipimpin dan dilakukan langsung oleh Bupati Kapuas Ir Ben Brahim S Bahat MM MT di dampingi Wakil Bupati Kapuas Ir H Muhajirin MP beserta Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Algrin Gasan dan tampak pula hadir dalam kegitan tersebut forkopimda beserta para SKPD yang ada

jumlah siswa yang nantinya bakal diangkut, baik itu sekolah umum maupun madrasah. “Untuk sementara ada 4 titik yang akan menjadi fokus pelayanan. Khusus bus sekolah akan melayani antar jemput pelajar Anjir-Kapuas karena di sana banyak terdapat sekolah. Adapun tiga titik lainnya yakni BasarangKapuas, Jalan Jepang-Kapuas serta Palingkau-Kapuas akan dilayani dengan 6 angkot mini milik pemerintah,” jelasnya.

di lingkungan Kabupaten Kapuas. Pada kesempatan itu Sekertaris Kabupaten Kapuas yang baru tersebut melakukan pengambilan sumpah jabatan dan pendatanganan pakta integritas besama Bupati Kapuas beserta para saksi. Adapun pelaksanaan Acara pelantikan Sekertaris Daerah Kapuas tersebut berdasar pada surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor KEP.821.2/01/ BKPPD tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas yang telah melalui proses seleksi terbuka serta telah di koordinasikan dengan Pj Gubernur Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya, Bupati Kapuas mengatakan pengembangan karier PNS khususnya dalam pengangkatan jabatan pimpinan tinggi pratama bukanlah sebuah proses yang mudah dan sederhana bagi pejabat Pembina kepegawaian yang berwenang dalam hal ini diperlukan banyak pertimbangan agar dapat memperoleh pejabat yang tepat untuk menduduki sebuah jabatan yang structural (right man on the right position).

Terancam ... Tung di kenal oleh banyak orang melalui sponsor tetangganya sendiri. Dia mendapatkan upah ketika menemukan pasien, akhirnya penarikan tarif kepada pasien sangat mahal. Sehingga mencapai ratusan ribu dengan sesajen. Tidak lama kemudihan, Tung mengambil suami salah satu pasien yang statusnya masih sah sebagai suami- istri ( pasutri ) yang sudah di kenal oleh kalangan masyarakat. Korbannya adalah Siti, warga Desa Karang Geger, Kecamatan Pajarakan. Sehubungan masyarakat sudah banyak tahu tentang Tung. Tidak lama

Puluhan Titik Jalan Poros 3 Kecamatan Rusak Berat KAPUAS, TEROPONG - Terdapat sekitar puluhan titik jalan di ruas jalan poros provinsi yang menghubungkan Kecamatan Kapuas Murung, Dadahup dan Mantangai kini telah mengalami kerusakan yang cukup berat. Kerusakan ini salah satunya disebabkan oleh truck- truck bermuatan lebih yang mengangkut buah kelapa sawit yang melintas di Jalan poros tersebut. Camat Dadahup Randu Ramba kepada wartawan Selasa (19/1) mengatakan, rusaknya poros jalan provinsi yang menghubungkan ketiga kecamatan tersebut sudah berlangsung beberapa bulan terakhir ini. “Parahnya lagi, kerusakan jalan utama yang menghubungkan tiga Kecamatan tersebut, tidak hanya satu titik melainkan sudah mencapai puluhan titik,” ungkap pria yang akrab disapa Ramba ini di Kuala Kapuas. Menurut Ramba penyebab rusaknya jalan tersebut salah satunya akibat melintasnya truk-truk yang bermuatan kelapa sawit milik Perusahaan Besar Swasta (PBS) seperti PT Globalindo Agro Lestari (GAL) dan PT Lifere Agro Kapuas (LAK). “Kami sudah menghubungi kedua PBS ini untuk bertanggung jawab atas kerusakan jalan ini. Memang pernah PT GAL melakukan perbaikan namun tidak beberapa lama jalan itu kembali rusak parah,” tambah Ramba. Dengan rusak beratnya poros jalan ini Ramba berharap agar Pemerintah Provinsi Kalteng untuk segera melakukan perbaikan terhadap jalan utama yang menghubungkan tiga Kecamatan ini. “Disamping itu kedua PBS PT GAL dan PT LAK yang melakukan opersaional di wilayah ini juga harus bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan yang mereka timbulkan,” tegas Ramba. Sementara dengan rusaknya jalan tersebut membuat masyarakat yang berada di tiga kecamatan, seperti di Kapuas Murung, Dadahup dan Kecamatan Mantangai dibuat resah, akibat jalannya rusak dan sangat berdebu. “Kita tidak tidak bisa berbuat apa-apa lagi hanya pasrah menerima kondisi jalan seperti ini. Bagaimana jalan tidak rusak kalau truk-truk besar yang bermuatan buah kelapa sawit setiap hari melintas di jalan ini. Apalagi kalau hujan, jalan menjadi becek dan berlumpur,”ujar Adi salah seorang Warga Kecamatan Dadahup. (nordin)

Pemukiman Di Gunung Tinggi Terus Berkembang

Bus sekolah dalam waktu dekat akan dilaunching

Sofian menambahkan dalam rapat sebelumnya bahwa dari Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) sangat mendukung sekali. Disinggung kapan pelaksanaan launching, menurutnya dalam bulan ini juga. Sebab dirinya sudah membuat perencanaan, namun masih mengatur jadwal dengan Bupati Kapuas. “Kita juga harapkan peran orang tua agar mau memerintahkan anaknya menaiki bus sekolah,” imbuh Sofian. (nordin)

Rianova Resmi Jabat Sekda Kapuas

Bupati Kapuas Ir Ben Brahim S Bahat MM MT melantik dan mengambil Sumpah Janji Jabatan Rianova SH sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas


Untuk itu dia menambahkan, hal tersebut penting dan perlu dilakukan karena menyangkut proses pengembalian keputusan yang tepat dapat meningkatkan motivasi dan kinerja Aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS), ada hubungan yang cukup signifikan antara motivasi kerja dan kinerja seseorang. Ben Brahim mengungkapkan, proses pengambilan keputusan khususnya dalam hal memilih dan menempatkan PNS dalam sebuah jabatan memerlukan ketelitian, kecermatan dan pertimbangan yang matang karena proses seleksi secara terbuka diharapkan akan mendapatkan pemimpin yang jujur, punya kemampuan, loyalitas yang tinggi dan setia. “Aparatur birokrasi merupakan orang-orang yang mau terus belajar untuk meningkatkan kemampuannya, belajar dari kesalahan di masa lalu untuk kemudian memperbaikinya serta melakukan inovasi dalam pekerjaan sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi sehingga misi melayani publik di emban oleh setiap satuan kerja perangkat daerah dapat tercapai,” ungkapnya. (nordin)

TANBU, TEROPONG - Kawasan gunung tinggi merupakan kawasan strategis untuk dijadikan hunian. Selain itu, kawasan tersebut terletak di pusat perkantoran pemerintah., Dengan strategis nya kawasan tersebut ditandai dengan kian bertambahnya perumahan, baik dari rumah yang dibangun secara pribadi maupun perumahan yang bangun oleh pihak pengembang., Sebelumnya kawasan ini hanyalah sebuah desa yang jauh dari adanya kantor megah, apalagi penerangan jalan umum., Sekarang ini kawasan tersebut sudah menjelma bagai kota yang dihiasi lampu lampu perkantoran dan pemukiman pada umumnya., Sebagian warga berpendapat, kawasan yang berstatus sebagai kelurahan gunung tinggi kecamatan Batulicin, kedepannya akan lebih pesat., Senada yang dikatakan Erwin salah satu warga yang menempati kawasan perumahan di gunung tinggi, diharapkan ada tambahan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)., Menurutnya, kawasan gunung tinggi akan lebih menarik kalau dilengkapi RTH yang representatif. Pasalnya masih banyak lahan yang tersedia, dan sangat potensial untuk dijadikan RTH yang lebih luas dibandingkan jantung kota Tanah Bumbu yakni Kecamatan Batulicin., “Dengan terbangunnya RTH di Gunung Tinggi semakin indah apalagi ditata dengan baik, maka akan menjadi daya tarik tersendiri untuk berkunjung terutama masyarakat yang berada di luar tempat tersebut,” kata Erwin., Untuk di ketahui. Kawasan Gunung Tinggi sudah menjadi pusat pelayanan masyarakat. Untuk kantor pemerintah daerah terdiri dari Kantor Bupati sedangkan kantor SKPD lainnya sudah ditempatkan dikawasan tersebut. Untuk Kantor lintas Vertikal terdiri dari Pengadilan Negeri, Badan Pertanahan Negara, Kantor Pengadilan Agama serta Kejaksaan Negeri. (imran)

Pj. Bupati ...

daerah. “Secara khusus berdampak positif bagi optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu,” pungkas alumni APDN Banjarbaru 1983. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama mantan Kepala BKD Banjarbaru ini juga menyampaikan sambutan pada rapat paripurna DPRD Tanbu tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. (hms/adv/imran)

Sambungan dari Hal.8 kemudian, Tung beralih profesi dari membuka dukun praktek penyembuhan menjadi pedagang tempe sampai saat ini. Akibat perbuatan arogansi yang dilakukan Tung kepada tetangga dekatnya yakni Sumiatai, yang rumahnya kumpul dengan Fenti. Belum satu bulan, Tung menyuruh Sumiati agar pohon kayu yang di tanam dan dipagar selama puluhan tahun itu ,tiba-tiba disuruh dipotong oleh Tung. Alasananya, agar tidak mengganggu tempat tempe yang hanya sebatas numpang di atas tanah milik H. Suri, warga setempat.

Saking takutnya, Sumiati langsung memotong pohon tersebut. Dia tak ingin ribut dengan tetangga. Dengan adanya pembuatan tempat tersebut, sangat mengganggu adanya kelancaran pembuangan air tadah hujan yang mengenang di halaman rumah Fenti dan Sumiati. Fenti seorang pengusaha bordir tersebut melaporkan kepada kepala desa setempat agar ada solusi terbaik untuk mengatasi genangan air yang sangat mengganggu ketika hujan turun. Rabu (20/01), Kepala Desa (Kdes) Sumardi bersama dua orang

pe-rangkatnya menjdatangi kedua belah pihak untuk mengetahui langsung kasus tersebut. Ternyata dengan kedatangan kades bersama perangkat desa tersebut masih belum bisa membuahkan hasil. Dengan adanya pemasangan pagar tembok tersebut membuat lancarnya pembuangan air tadah hujan belum bisa normal kembali. Menurut Fenti, pihaknya hanya bisa menghormati Sdr Sumam yang kebetulan rumahnya berdempetan denga rumah Tung. “Beliau tidak pernah ikut campur masalah ini,” tuturnya. (totok)


Venti pemilik tanah memasang tembok

NUSANTARA


9

Polisi Bongkar Makam Korban Penganiayaan Para Korban Masukkan

Terkait Kasus Kecurangan Seleksi Sekretaris Desa

Janji Tangkap Semua Pelaku

Gugatan Ke PTUN

BLITAR, TEROPONG – Kawasan jalan Dusun Ngentak, Desa Dayu, Nglegok Blitar, tampak lalu-lintasnya macet total. Masyarakat sekitat dan pengguna jawasan tersita perhatiannya atas tindakan polisi yang melakukan pembongkaran mayat akibat pengeroyokan beberapa hari lalu. Korban bernama Nurdoko, tewas mengenaskan saat mendapatkan perawatan intensif di RSU Mardiwaluyo Blitar. Korban tewas akibat perbuatan sekelompok massa yang main hakim sendiri, itu dilakukan pembongkaran mayat, Kamis (21/1). Pembongkaran mayat dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Kota Blitar AKP Danang Yudanto bersama Kapolsek dan tim medis.

MAGETAN, TEROPONG - Dugaan kecurangan dalam pelaksanaan seleksi Sekretaris Desa di Desa Nguntoronadi, akhirnya gugatan masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya, pekan lalu. Sebelumnya dugaan kecurangan sudah dilaporkan ke kejaksaan Negeri Magetan. Para peserta seleksi yang merasa dirugikan sebelumnya juga melakukan demo saat pelantikan calon sekdes terpilih pada 22 Desember 2015 lalu. Andik Setiaawan, salah satu calon yang merasa dirugikan saat di PTUN Surabaya mengatakan karena Kepala Desa Nguntoronadi sudah menerbitkan Surat Keputusan NO 10 tahun 2015 tertanggal 21 Desember 2015 tentang pengangkatan Putri Chintia Dewi sebagai Sekdes. “Kami tempuh lewat PTUN sebagai jalan terakhir,” ujar Andik Setiyawan. Berdasarkan register perkara di PTUN Surabya surat bernomor 11/G/2016/PTUN.SBY,gugatan atas SK Kepala Desa Nguntoronadi tentang pengangkatan Putri Chintia Dewi resmi masuk ke PTUN Surabaya dan menunggu untuk disidangkan.Dalam gugatannya Penggugat menuntut agar PTUN menyatakan batal dan tidak sah atas SK Kepala Desa Nguntoronadi tersebut dan mewajibkan tergugat untuk mencabut SK NO 10/2015. (kasim)

Mereka datang ke lokasi pemakaman umum Dusun Ngentak, Desa Dayu Nglegok Blitar seperi yang telah dijadwalkan sekitar jam 10.00. Dengan disaksikan warga sekitar pelaksanaan pembongkaran mayat ini dengan dibantu warga setempat. Penggalian malam mulai dilakukan,setelah proses penggalian liang kubur berjalan selama hampir setengah jam. Jenazah Nurdoko diangkat dari liang lahat dan selanjutnya dimandikan terus diperiksa oleh tim medis. Kasat Reskrim Polresta Blitar AKP Danang Yudanto mengatakan, pembongkaran mayat ini dilakukan untuk melengkapi data proses penyidikan dan pelaporan keluarga korban. Hal ini

mutlak dilakukan sesuai standart operasional Polri untuk mendapatkan data forensik. Agar mendapatkan kejelasan akibat meninggalnya korban dan mendeteksi luka- luka yang terdapat di sekujur tubuh korban. Hasil kesimpulan tim medis, pihak kepolisian belum dapat menyampaikan kepada publik, karena masih menunggu hasil tertulis yang resmi dari tim medis yang menangani kondisi jasad korban. “Kami masih menunggu hasil yang pasti mas, jangan sampai salah ,” kata perwira yang baru beberapa bulan menjabat sebagai kasat Reskrim Polres Blitar ini. Dia berjanji kepada awak media segera mungkin akan menyampaikan hasil pemeriksaan

tim medis atas jasad korban kepada publik. Selanjutnya tentang kabur nya beberapa orang yang diduga kuat sebagai pelaku, pasti akan segera ditangkap polisi. Dia meminta agar pihak keluarga mempercayakan sepenuhnya kepada aparat kepolisian. “Polisi akan bertindak sesuai prosedur yang berlaku,” cetusnya.

Setelah hampir dua jam berlangsung pembongkaran mayat dan pemeriksaan jenazah hingga usai sekitar jam 13.00. Dan selanjutnya almarhum Nurdoko di kebumikan kembali. Pihak keluarga yang menyaksikan pun meninggalkan lokasi pembongkaran jenazah dan kembali ke rumah masing-masing. (zaenal/muhaimin)

Soal Sengketa Pilkada Kab. Malang

Gugatan Dewanti – Masrifah Ditolak MK MALANG, TEROPONG – Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di wilayah Kab. Malang masih menyisakan sengketa antar pasangan cabupcawabup, sehingga pasangan Dewanti Rumpoko-Masrifah Hadi melayangkan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Akan tetapi beredar kabar, bahwa pihak Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus dismissal (menolak) permohonan pasangan cabup-cawabup Malang,Dewanti-Masrifah.

Kuasa hukum DewantiMasrifah, Togar Manahan Nero, menilai MK hanya memeriksa hukum acara, namun tidak sampai memeriksa materi gugatan. “Apa yang kami mohonkan sangat penting karena berkaitan dengan APBD dan seharusnya MK memeriksa sampai pada isi perkaranya,” kata Togar, Kamis (21/1). Pertimbangan hukum MK yang menyebutkan ambang batas gugatan hanya 0,5 persen, dinilai Togar akan menimbulkan masalah baru. Masih menurut Togar, calon

kepala daerah akan berlombalomba melakukan kecurangan agar memperoleh selisih suara di atas 0,5 persen. Dengan demikian, meski pun berlaku curang kemenangan tersebut tidak bisa digugat. “Semua gugatan akan gugur karena selisihnya lebih dari 0,5 persen dan terkesan tidak peduli misalnya kemenangan tersebut diperoleh dengan melakukan kecurangan,” ucapnya. Karena itu, lanjut Togar pihaknya akan melakukan evaluasi secara nasional terutama untuk

mempermasalahkan ambang batas tersebut. Sebab, menurut Togar jika hal ini terus diberlakukan, masyarakat yang akan dirugikan. “Kami akan menggugat karena ini merugikan masyarakat,” cetusnya. Selain itu Togar juga akan terus melanjutkan proses hukum “politik anggaran” yang dilakukan pacangan cabup Rendra Kresna - Sanusi. Menurut Togar, pihaknya akan terus menggugat permasalahan ini, tidak hanya ke Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK),

juga akan melaporkan ke Kejaksaan Agung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Langkah hukum ini, menurut Togar juga atas arahan dari MK. Sebab, lanjut dia MK hanya mengadili masalah pilkada dan penyalahgunaan APBD diarahkan ke KPK. “Karena itu kami merasa wajib untuk meneruskan perkara ini ke penegak hukum dan ini sesuai pertimbangan hukum yang disampaikan MK,” pungkasnya. (renno)

Soal Kenaikan Tarif Pantai Balekambang

Kejari Kepanjen Panggil Pihak EO MALANG, TEROPONG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, Kabupaten Malang kembali memeriksa pihak terkait dugaan pelanggaran kenaikan tiket Pantai Balekambang, Kamis (21/1). Seksi Intelejen memeriksa event Organizer (EO) yang digandeng PD Jasa Yasa, selama masa liburan lalu. Menurut Kasi Intel Kejari Kepanjen, Nusirwan Sahrul, pihak EO yang digandeng PD Jasa Yasa adalah CV Prima Jasa. Menurut sumber Teropong di Kejaksaan, CV Prima Jasa ini yang mengatur seluruh acara

di Balekambang sejak 25 Desember 2015 hingga 3 Januari 2016. Karena itu, dia merasa perlu meminta penjelasan dari pihak EO. “Sekali lagi sifatnya masih pulbaket (pengumpulan bahan keterangan),” ungkap Nusirwan, seusai pemeriksaan. Masih menurut Nusirwan, yang hadir dari pihak EO yang datang adalah Direktur CV Prima Jasa, Hengky Febra. Dia mengajukan 15 pertanyaan dan dari beberapa pertanyaan seputar perjanjian kerjasama, antara PD Jasa Yasa dengan CV Prima Jasa. Dari pemeriksaan tersebut

diketahui, PD Jasa Yasa mendapatkan keuntungan Rp 1500 per lembar tiket yang dijual. Sementara CV Prima Jasa mendapat keuntungan Rp 3500 per lembar tiket yang dijual. Padahal dari kenaikan tarif tersebut hanya ditambah barang seharga Rp. 1000 di pasaran. Masih kata Nusirwan, Hengky Febra merupakan orang ketiga yang diperiksa Seksi Intelejen Kejari Kepanjen. Sebelumnya, lanjut dia, ada dua orang yang sudah diperiksa adalah Direktur Utama PD Jasa Yasa, Areif Wicaksono dan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang,

Abdul Malik. Namun Nusirwan belum memastikan, apakah akan meningkatkan status perkara ini menjadi penyidikan. “Masih akan kami analisa kembali, apakah ada pelang-garan atau tidak dalam perkara ini,” ujar Nusirwan. Saat ditemui Teropong di Kejaksaan Kepanjen Hengky enggan dikonfirmasi tentang kasus tersebut. Setelah acara pemeriksaan, yang bersangkutan langsung ngacir meninggalkan kejaksaan. Informasi yang didapatkan Teropong di lapangan, menyebutkan selama masa liburan Natal dan Tahun Baru, tiket

masuk ke Pantai Balekambang naik dari Rp 10.000 menjadi Rp 15.000 per lembar. Namun di atas tiket masih tertulis Rp 10.000, sehingga ada selisih Rp 5.000. Selisih Rp 5000 tersebut kemudian diganti dengan produk sponsor. Namun harga produk sponsor tersebut hanya Rp 1000, sehingga masih ada selisih Rp 4.000 per lembar tiket. Dari pengakuan pihak PD Jasa Yasa, jumlah pengunjung selama masa liburan mencapai 100.000 orang. Sehingga dari selisih tersebut terkumpul uang sekitar Rp 400 juta yang saat ini sedang diusut pihakKejariKepanjenMalang. (renno)

Disdukcapil Diduga Lakukan Pungli Pemohon Dipersulit Mengurus Dokumen PROBOLINGGO, TEROPONG - Sebagaimana amanah UU RI No. 24 Tahun 2013 disebutkan jika seluruh pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan, baik KTP, KK, Akta, dan lain-lain, tidak dikenakan biaya sepeser pun. Namun begitu, faktanya di lapangan, didapati di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kab. Probolinggo diduga melakukan pungutan liar (pungli) terhadap masyarakat. Data yang dihimpun Surat Kabar Nasional (SKN) TEROPONG di lapangan, diketahui bahwa beberapa pemohon pembuatan Akta Kelahiran dikena-

kan biaya sebesar Rp 50.000. Ketika Tim Teropong berpura-pura melakukan pengurusan Akta Kelahiran, petugas di loket permohonan / pendaftaran pembuatan Akta Kelahiran meminta biaya administrasi sebesar Rp 50.000. “Administrasinya Rp 50.000,” ucap petugas Disdukcapil Kab. Probolinggo yang menerima berkas permohonan penerbitan Akta Kelahiran, Senin (11/5/ 2015). Selain itu, seorang warga Kraksaan berinisial NAB yang sering mengurus dokumen kependudukan di Disdukcapil Kab. Probolinggo mengakui

adanya pungutan dalam pengurusan dokumen kependudukan. “Saya kalau mengurus akta kelahiran yang umurnya di atas 1 Tahun memang ada biaya sebesar Rp. 50.000. Itu diminta diloket pendaftaran. Kalau ingin lebih cepat pengurusannya, saya beri Rp 75.000,” kata NAB. Ketika SKN TEROPONG mengkonfirmasi Kabid Pencatatan Sipil Drs. EC. Totok Susianto, Msi, tidak bersedia memberikan tanggapan. “Silahkan menghubungi Bu Yuni sebagai humas informasi, saya masih sibuk banyak urusan,” kilah Totok Susianto. Namun Yuni saat itu tidak

ada di tempat kerjanya, sedangkan Kepala Dinas juga tidak ada di ruangannya pula. Sebelumnya, Kadisdukcapil Kab. Probolinggo Dra. Erlin Setiawati sempat dikonfirmasi dan menjelaskan mengenai tarif biaya di lingkungan dinasnya. “Untuk umur 0 - 60 Hari tidak dikenakan biaya, untuk umur 60 Hari – 1 Tahun dikenai biaya Rp. 17.000, untuk umur 1 Tahun ke atas dikenai biaya Rp 22.000,” ucap Erlin Setiawati. Sementara itu, petugas berani narik biaya sebesar Rp 50 000 setiap pemohon Akta baru. Ini tentu sudah jelas melanggar undang-undang yang sudah di

Wetan, Kecamatan Maron. Pencuri tersebut kabur sambil membawa barang curiannya. Anggota Kodim langsung mengambil langkah untuk mengejar pencuri tersebut. Akhirnya, MA tertangkap oleh anggota Kodim, setelah melarikan diri di wilayah Condong. Pencuri tersebut langsung digelandang ke balai desa Betek, Kecamatan Krucil untuk dimintai keterangan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Nah, setelah itu anggota Kodim langsung menyerahkan pencuri tersebut ke Polsek Krucil pukul 21:00. Tersangka M A langsung ditahan di Mapolsek Krucil. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Krucil Bripka Fajar mengungkapkan, pencurian tabung gas yang di lakukan oleh M A, itu akan dijerat pasal 362 KUHP (ayat 1 ) tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun penjara. (totok)

Bersambung ke hal.4

Lucu, Nama Pemilik Kayu Ilegal Tidak Diketahui BANYUWANGI, TEROPONG - BKPH Perum Perhutani Banyuwangi Selatan melalui KPH Genteng, berhasil mengamankan 84 gelondongan kayu jati yang diduga kuat ilegal. Petugas berhasil mengamankan di sebuah penggergajian kayu milik Paeno, tepatnya di Dusun Sumber Manggis, Desa Barurejo Kecamatan Silir Agung Kabupayen Banyuwangi. “Sebanyak lima kayu jati gelondongan masih diamankan di Polsek Silir Agung, sedangkan 78 gelondong masih diamankan di rumah Dinas Kemantren Pecinan,” terang Didik yang mengaku sebagai humas. Kata Didik kepada TEROPONG via selulernya, awalnya petugas mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan pencurian kayu illegal. “Diduga kayu tersebut hasil pembalakan liar di wilayah petak 12b, KRPH Karangharjo BKPH Genteng,” paparnya. Pemilik tempat penggergajian, Paeno saat ditanya petugas Polmob dan Polsek, mengatakan tidak mengetahui nama pemilik kayu. Hingga berita ini diturunkan, petugas terus mengembangkan kasus tetsebut. “Pemilik penggergajian tidak mengetahui pemilk kayu tersebut,” papar Didik menyampaikan kepada TEROPONG. (priyatna)

DPRD Jatim Soroti

Predikat Situbondo Jadi Kabupaten Tertinggal SITUBONDO,TEROPONG - Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten harus bersinergi untuk mengangkat Kabupaten Situbondo dari predikat Kabupaten tertinggal. Oleh karena itu, pembangunan manusia serta masalah kemiskinan harus menjadi fokus pembangunan. Demikian disampaikan anggota DPRD Propinsi Jawa Timur, Irwan Setiawan, pekan lalu. Menurut Irwan, selama dirinya melakukan reses di Situbondo, keluhan mendasar yang selalu disampaikan masyarakat yaitu pembangunan infrastruktur pedesaan. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, selain masalah infrastruktur pedesaan, pemerintah harus mengoptimalkan pengelolaan hasil pertanian. Dengan begitu masyarakat Situbondo yang mayoritas petani akan dapat menikmati insentif lebih dari hasil pertanian. Lebih jauh Wakil Ketua Banleg DPRD Propinsi itu mengatakan, saat ini Pemprov Jawa- Timur sedang membuat Perda pengelolaan laut. Dengan kewenangnya nanti diharapkan pengelolaan laut di Situbondo akan lebih optimal. Saat ini anggota DPRD dari Dapil III itu, Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, harus bersinergi agar pembangunan di Kabupaten Situbondo berkembang pesat. Orientasi pembangunan harus tetap pada masalah IPM dan kemiskinan. (ervan)

Pompa dan Talang Air

Terancam Dibongkar Paksa Oleh Pemilik Tanah PROBOLINGGO, TEROPONG - Nasib malang menimpa Tung” warga Dusun Karjan Satu Rt 04 / Rw 01. Desa Selogudig Wetan, Kecamatan Pajarangan. Akibat ulah yang sering di lakukan oleh Tung, yang selama ini sering membuat hubungan antar tetangga dekat menjadi kurang harmonis. Dengan adanya kasus ini, terpaksa jalan yang biasa di lewati Tung, harus di tutup alias di pagar tembok oleh FFenti , pamilik tanah tersebut yang rumahnya hanya berjarak 3 meter saja. Ini mengingat, Tung seringkali melakukan kesalahan terhadap tetangganya. Informasi yang di himpun oleh wartawan, ternyata Tung, salah satu perempuan yang di katagori penipu berat. Buktinya, sejumlah warga desa setempat sudah banyak menjadi korban penipuan dirinya. Ada korban dari warga Kecamatan maron yang siap dimintai keterangan tentang Tung tersebut. Bahkan, Tung membuka praktek dukun pengobatan yang di juluki dukun mbah Barong .

Anggota Kodim 0820 Ringkus Pelaku Pencurian PROBOLINGGO, TEROPONG - Berkat kerjasama yang baik, antara TNI dan POLRI untuk keamanan lingkungan di wilayah Kabupaten Probolinggo. Buktinya, anggota Kodim 0820 berhasil meringkus salah satu pencuri tabung gas, Selasa (19/01) pukul 20.00 wib Pencuri tersebut melakukan aksinya di salah satu toko milik Tutik, warga Desa Betek, Kecamatan Krucil, Pelakunya adalah MA, warga Desa Maron

tetapkan oleh pemerintah. Memacu pada UU No:24 tahun 2003 tentang perubahan undang-undang No: 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, pasal 79 tentang petugas dan pengguna sebagai di maksud pada ayat (2) di larang menyebarkan data kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan persyaratan ,ruang,lingkup,dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagai mana di maksud pada ayat ( 2 ) di atur dalam peraturan mentri, dengan perda No: 5 tahun 2008. Di antara pasal 79 dan pasal 80 di sisipkan 1

BKPH Perum Pethutani Selatan Amankan Puluhan Gelondong Kayu Jati Ilegal

Pelaku saat diperiksa di Polsek Krucil

Bersambung ke hal.8

SAMBUNGAN

10 Pengerjaan ...

menimbulkan kekecewaan dari Komisi III DPRD Sumenep. “Dewan menguji kualitas jalan tersebut ke Laboratorium Univesritas Brawijaya Malang,” kata Ketua Komisi III DPRD Sumenep Dulsiam, Selasa (19/1). Dijelaskannya, komisi yang membidangi infrastruktur telah mengirim sampel aspal ke Laboratorium Universitas Brawijaya (UNIBRAW), yang tujuannya untuk lebih mengetahui kualitas jalan. Baik masalah gradasi, ketebalan, kepadatan maupun campuran. Perlu diketahui, lanjut dia, proyek pembangunan jalan di tahun 2015 lalu telah dilakukan di empat titik. Di antaranya adalah jalan raya Lenteng, jalan


raya Kecamatan Batang-bantang, Jalan Raya Trunojoyo dan Jalan di Kecamatan Saronggi. “Di empat titik pembangunan peningkatan jalan tersebut telah menghabiskan dana sebesar Rp 20 miliar,” katanya. Terus terang, lanjut Dulsiam, pihaknya melakukan uji laboratorium ini yang telah dilakukan rekanan sering kali tidak objektif. Ada indikasi terjadi permainan . Apabila nantinya setelah diketahui hasil Laboratorium itu sampel yang dikirim tidak sesuai dengan standart. “Proyek pembangunan jalan tersebut harus diperbaiki dengan cara dibongkar total, dan rekanan yang menjadi

pemenang tender dalam proyek pembangunan jalan tersebut harus diberi sanksi oleh Pengguna Anggaran yang dalam hal ini adalah PU.Binamarga, hal ini agar dijadikan pembelajaran kepada mereka,” ucapnya. Diakui Dulsiam, Komisi III DPRD Sumenep bersama Dinas PU. Binamarga telah melakukan sidak di empat titik. Pekerjaan tersebut diduga dikerjakan asal-asalan, sehingga jalan yang telah dibangun itu terlihat mulai mengelupas, padahal masih berumur satu bulan sudah seperti itu hasilnya, bagaimnana kualitas jalan tersebut hingga satu tahun nanti. (gaffar,gatot)

udara di sana meningkat tajam. Kotoran dan debu beterbangan di sepanjang jalan yang dilalui ratusan truk besar . Masyarakat di sana, tak berani berontak, karena takut atau ada faktor lain dan jalan sudah mulai hancur kemana perginya para penegak hukum ?. Hasil tambang yang berupa tanah urug di bawa ke PT PMMP [panca mitra multi perdana ] /PT SALEM di landangan . penambangannya ilegal hasil tambangnyapun pasti ilegal berarti PT PMMP beli barang ilegal

sama dengan penadah barang curian. Antara penambang dan pembeli sama sama melanggar hukum harus di tindak tegas sesuai undang undang yang berlaku. Itu belum lagi alat beratnya yang menggunakan BBM bersubsidi seharusnya pakai BBM non subsidi Menurut Camat panji Nogroho , pihaknay tidak pernah dikonfirmasi dan koordinasi ke muspika panji ,jika di duga penambangan ini ilegal pasti akan di tindak tegas. “Saya berjanji akan sidak ke lokasi untuk menutupnya,” ungkapnya. (mis)

Penambang ... Padahal penambangan ini sudah berjalan kurang lebih 7 bulan lamanya. Sementara itu, di tempat lainnya , para penambang ilegal sudah ditutup semuanya. Bahkan alat beratnya di sita oleh pihak aparat. “Lantas, mengapa penambangan di desa panji kidul kok terkesan petugas di sana, tutup mata dan dibiarkan oleh pihak aparat apa orang ini kebal hukum ?m” katanya. Pihak aparatnya diduga masuk angin dan diduga kuat ada oknum aparat di belakang HDK itu. Selama penambangan, polusi


9 Jamaah ... Illah pelaksana tugas sementara (PLT) Kemenag yang saat itu menjabat. Pihaknya mengakui bahwa hingga saat ini belum ada klaim ataupun pengurusan klaim yang diajukan oleh pihak ahli waris. Dirinya mensinyalir bahwa pihak keluarga ahli waris belum menerima surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pihak kedutaan besar (Kedubes) Indonesia di Arab Saudi. “nanti akan coba saya kroscek kebenarannya, kalau pun belum

Sambungan dari Hal.3 Kemenag siap membantu pengurusan klaim asuransi agar bisa segera dicairkan,” ujarnya. Sementara itu, Indah Nuraini anak perempuan dari korban tragedy Mina lainnya yakni Nero jamaah asal desa Triwungan kecamatan Kotaanyar. Dia mengatakan sampai 100 hari kematian ayahnya santunan yang dijanjikan tak kunjung ada kepastian. Hanya waktu itu dia mengungkapkan dari pihak Kemenag agar dirinya segera meng-

Lapangan ... campuran di raih oleh “ fino pembalap berasal dari bremmi motor probolinggo, sedangkan pembalap mini moto di raih oleh akbar (8) yang masih duduk di bangku sekolah kelas 1 SD di probolinggo. Menurut FERY “ sebagai pemenang pembalap juara 1 class bebek 115cc. Kepada wartawan pihaknya mengatakan, bahwa saya belajar jadi pembalap motor croos semenjak usia 10 tahun om..! sebelumnya saya juga pernah menjuarai class mini moto 50cc tahun lalu. “Satu prinsip dari saya om! walaupun saya jadi pembalap , saya tetap akan pilih melanjutkan sekolah demi masa depan saya. dan saya jadi pembalap sebagai penerus ayah saya yang pernah menjadi eks pembalap nasio-

Sambungan dari Hal.3 nal,” tutur Fery. Sedangkan para pembalap masingmasing para juara di saat uji coba motor cross tersebut langsung mendapatkan hadiah berupa uang pembinaan saat itu juga. Menurut Drs. H Wahid Nurahman selaku wakil ketua DPRD kabupaten probolinggo saat di konfirmasi wartawan. Terkait adanya uji coba lapangan motor cross, Beliau sangat mendukung adanya uji coba lapangan yang di namakan cemuro saewu itu dan lsangat layak dibuat lapangan motor cross, ini hanya uji coba saja sudang ribuan penggemarnya apa lagi di saat pelaksanaan. “Himbauwan saya agar supa bagi para kaum remaja jangan hanya adu nyali di tempat yang di larang oleh

Tahun Ini ... prihanjoko selaku wakil bupati probolinggo, yang sudah di resmikan pada Rabu (20/01) . dengan tema “ ayo belanja bareng”. Demi keamanan dan kenyamanan bagi para pengguna jalan karena peresmian pasar tersebut tepatnya di jalan protokol. TNI dan POLRI di kerahkan mengantisipasi terjadinya kemacetan di jalan tersebut. Oleh karena itu peresmian pasar tersebut di hadiri oleh beberapa kepala satuan kerja ( kasatker ) dan juga beberapa dari perwakilan para pedagang yang ada di kabupaten probolinggo. Menurut Taufik salah satu kasih pengelolaan pasar dari dinas pendapatan daerah dispenda) kabupaten probolinggo, terkait peresmian pasar pajarakan yang selama ini belum mak-

satuan lalu- lintas (satlantas) Probolinggo,” cetusnya. Seperti pembalap liar yang sering terjadi pada malam hari, bagi remaja yang senang main motor balap silahkan datang kelapangan cemoro saewo desa selogudig,pajarakan pada bulan februari mendatang, silah berlaga di situ sampai biar di ketahui kalau dirinya jadi pembalap resmi. Dengan adanya ribuan penggemar motor ceoss tersebut, panitia sangat mengharap bagi para pemenang sementara ini jangan berbangga hati dulu karena bulan depan kami akan mendatangkan bembalap-pembalam dari luar kota se jawa- timur.sedangkan yang kalah pada uji coba sementara ini jangan berkecil hati masih ada peluang untuk membenahi diri. (totok)


Anggaran ... terkait pelibatan atau partisipasi membantu Pemerintah dalam agenda babak baru pemberantasan korupsi pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo,” ujarnya. “Buktinya, setelah pihak JCW mengungkap ke media atas sifat-sifat atau cara-cara, dan ciri-ciri dugaan praktik korupsi rahasia melibatkan elemen kewajiban keuntungan secara timbal balik persoalan dana Bansos 2015 Pemkot Tangsel, pihak kami melaporkan perkaranya ke Kejagung diselaraskan pelaporan dukungan ke Setpres dan Wantimpres,” terang Manat. Kolektivitas kolegial adagium hukum yakni, supaya metodologi data berkait manipulatif administratif dokumen pelaksanaan penyaluran dana bansos seperti dipaparkan berbanding lurus dalam penyelidikan atau penyidikan Kejagung. Artinya, pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) yaitu, adanya para ketua organisasi yang notabene ketua partai politik pendukung Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie, tetapi menerimakan dana bansos secara tidak wajar menurut ketentuan Permendagri Nomor 27/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD 2014 dengan UU 17/2013 tentang Keuangan Negara, dan PPRI 58/2005 Dipenyusunan, Pelaksanaan dan Pertang-

Sambungan dari Hal.12 gungjawaban APBD, menjadi tugas kewenangan jaksa penyidik pada Kejagung. Sebab, motif politik terasa dalam pembekalan dana Bansos maupun penyalurannya. Semula dianggarkan Rp 29,5 miliar, menjadi Rp 105 miliar. Spektakuler sekali, hampir 255 persen penggelambungan. Dan Rp 105 miliar itu, Rp 76 miliar sudah dikucurkan, diantaranya di cairkan ke 106 organisasi ke masyarakatan di Tangsel. Pencairan sepanjang Agustus dan November. Ironisnya lagi, sindir Manat, sebanyak 22 organisasi berunsur ganda serta terunsur terafiliasi kepada incumbent Airin/ Benyamin. Pasangan ini di dukung enam partai politik, diantaranya, Golkar, NasDem, PAN, PPP, PPP dan PKS. Pada diri mereka juga melekat misalnya Ketua Fraksi DPRD, Sekretaris DPC, disertai jabatan selaku Walikota pun Ketua PMI Tangsel. Seperti, Eeng Sulaiman yang adalah Sekretaris DPC PPP Tangsel, laksana lakunya ketua KNPI yang menerimakan kucuran Bansos sebesar RP 500 juta. Demikian juga Ketua Dewan Masjid Tangsel yang saat ini menjabat Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Pemkot Tangsel adalah menerimakan bansos itu senilai Rp 5,6 miliar. Pertentangan kepentingan lainnya alias melakukan transaksi publik dari APBD 2015 Pemkot Tang-

Irbanko ... Seksi Pemberdayaan Sosial (Dayasos) Susiana terkait kegiatan pengadaan pin emas apa betul itu memang emas asli. Menurut M.Sitanggang, bahwa pengadaan barang tersebut terkesan

tidak masuk akal, dikarenakan Dinas Sosial DKI Jakarta yang notaben memilik Panti yang khusus untuk membatu yang Lanjut Usia serta Pemerintah Pusat pun sudah ada Kementerian Sosial dan Belanja Bahan dan Pangan

Gubernur ... bertanggungjawab terhadap Ketetapan Rencana Kota (KRK) sebagai pengantisipasian banjir di Jaksel. Tetapi, belakangan ini, Kasudin tidak menjalankan fungsinya dengan baik. “Perubahan fungsi lahan dari daerah resapan menjadi pemukiman bisnis seperti di Jagakarsa marak di wilayah Kecamatan Jagakarsa, Cilandak dan Pasar Minggu. Padahal, tiga wilayah kecamatan tersebut sebagai zonasi resapan air untuk wilayah Jakarta Selatan,” terang Manat. Kawasan Kemang, TB. Simatupang, sepanjang Jalan Pangeran Antasari, berikut sekitar Jalan Karang Tengah, Lebak Bulus Raya hingga Jalan Wijaya Kusumah Pondok Labu, hingga sebagian kawasan Tebet serta Setiabudi merupakan bukti perubahan fungsi zonasi pemukiman penduduk menjadi kawasan hunian bisnis. Dijelaskan Manat, sesuai data dimiliki pihak lembaganya selama kepemimpinan SyuKria sebagai Kasudin Penataan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan, justru terindifikasi dalam praktek korupsi dengan sifat-sifat/cara-cara, dan ciri-ciri korupsi yang bersifat korupsi bersifat ganda maupun korupsi yang bersifat terselubung. Temuan dilapa-ngan atau pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) kepada pihak-pihak penyelenggaraan pembangunan gedung, baik rumah tinggal, Ruko serta klaster yang tidak IMB maupun penipuan IMB, justru senantiasa melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Artinya, bangunan bangunan gedung melanggar UUBG 28/2002, Perda 7/2010 dan 1/2014

simal. Pasar yang di resmikan masih di bagian depannya saja, yang belakang menyusul karena dana yang mau di buat rehabilitasi tidak mencukupi. “Kami masih mau ngajukan lagi, karena pasar pajarakan saya lihat sangat potensi,” katanya. Sementara itu, wakil bupati dalam sambutannya mengatakan, bahwa

pasar pajarakan punya sejarah bagi saya, sebelum beliau jadi wakil bupati dengan latar belakang sebagai selesmin yang sering memasukkan barangbarang tersebut ke pasar pajarakan sini. Dengan adanya pasar yang ada di belakang yang belum di rehab agar supaya segera mengajukan anggaran tersebut. (totok)

Sambungan dari Hal.5 Mudahan - mudahan usulan warga yang jadi skala perioritas pada Musrembang kali ini dapat bersinergi dan terakomodir untuk kemajuan Kota Bekasi khususnya Kelurahan Kaliabang Tengah ini. “Sinergitas kelembagaan ini menjadi poin penting keberhasilan proses pembangunan. Kita tidak mengejar kesempurnaan hanya semampu kita menyempurnakan proses yang sedang kita kerjakan dan rencanakan selanjutnya,” harap Ningrum. Sementara, Wakil Walikota Bekasi, Ahmad Syaikhu mengatakan

mengapresiasi kegiatan musrenbang RKPD di Kaliabang Tengah. Ia berharap Musrenbang RKPD menjadi tonggak perencanaan program pembangunan yang baik dan mampu mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat. Oleh karena itu sangat ideal Musrenbang ini mereoresentasikan kepentingan masyarakat. Prioritas ini selanjutnya diolah, direncanakan, disusun, disajikan dan dibahas bersama dengan Ketua, wakil ketua dan seluruh anggota DPRD Kota Bekasi mewakili masyarakat Kota

Jakarta. Masalahnya, PT.Happy Graphic Innovasi yang ditetapkan sebagai Pemenang lelang proyek senilai Rp.17 miliar ini, diduga perusahaan fiktif alias bodong. Sebab, alamat kantor PT.Happy Graphic Innovasi di Blok AR 32 Pondok Pinang Center, ternyata hanya rumah tinggal yang digunakan sebagai tempat latihan bela diri. Ironisnya lagi, hasil penelusuran di situs Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa (ULP) DKI, perusahaan ini juga ditetapkan menjadi Pemenang lelang pada kegiatan penyusunan dan percetakan ‘Buku Illustrasi Pendidikan Pemadam Kebakaran’ dengan nilai anggaran Rp.4,2 miliar. Sementara itu, Koordinasi Jakarta Corruption Watch (JCW) Manat Gultom mengatakan, pihaknya mengendus adanya unsur korupsi yang bersifat Bekasi. “Saya tekankan camat dan lurah lah yang punya program di wilayahnya. Para Kepala UPTD terkait sesuai tugas dan kewenangannya, ditugaskan membantu peran camat dan lurah. Sinergitas komunikasi ini yang penting untuk bersama menyelesiakan persoalan di wilayah,” kata H Ahmad Syaikhu. (norton)

sel dari dana Bansos, yakni Komunitas Ukhuwah Remaja Madani, Yayasan KAHFI, Karang Taruna. Tiga ormas ini dipimpin oleh Abdul Rosyid selaku Ketua Fraksi Golkar DPRD Tangsel. Abdul Rosyid juga pernah menjadi sekretaris pribadi Airin. Tiga ormas dibawah kekuasaannya masingmasing memperoleh Bansos sebesar Rp 100 juta, Rp 90 juta serta, Rp 500 juta. Temuan-temuan beberapa lembaga penerima dana bansos yang tidak jelas menurut hukum, diketemukan juga yang tidak jelas identifikasinya alias bohong. Seperti forum guru, ini tidak jelas. Kemudian kami menemukan ada lembaganya secara resmi semisal PMIK. Tetapi ketuanya Airin Rachmi Diany, bahkan beberapa beberapa organisasi penerima bansos mencatat Airis sebagai ketuanya atau pembinanya. Hakikatnya, motif politik alias perdagangan politik dana bansos dalam tanda petik dua (“) yang ditimbulkan kekuasaan atas pengelolaan keuangan APBD Pemkot Tangsel 2015 tersebut harus di usut Jaksa Agung Muda bidang Intelijen (Jamintel) dalam produk sarana intelijen (posarin) hingga “lapsin” ke Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) dengan pengawalan Setpres dan Wantimpres,” tegas Manat pengharapan. (tim)

Sambungan dari Hal.12 Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Bermasalah Sosial sudah ada di Dinas Sosial DKI Jakarta. Anggaran yang mana Pemda DKI Jakarta bisa minta bantuan dari Kemensos, kenapa ini ada anggaran sampai Rp.2 milyar. (benny)

Sambungan dari Hal.12 bisa lestari jikalau unsur ganda dan terafiliasi gratifikasi uang kepada pemilik. Padahal, tanpa dilaporkan masyarakat terkait penyelenggaraan bangunan menipu atau menyelewengkan IMB maupun mendirikan klaster tidak IMB dapat dilaporkan ke pihak Polri/ Kejaksaan dan Pengadilan Negeri (PN). Itu diatur dalam UU 30/2014, UUBG, Perda Prov. DKI serta KUHAP. Tetapi tidak dilaksanakan. Sedangkan pelibatan/partisipasi elemen/masyarakat terkait pelaporan persoalan hukum bangunan justru Kasudin Syukria dalam penatausahaan penanganan perkara penyelenggaraan bangunan tidak IMB, melanggar zonasi RDTR, RTBL, KLB, KDB, KDH, KLB adalah tidak prinsip visibel, accessible, akuntabel dan transparan. Penyelenggaraan pembangunan 10 unit klaster berlapis dua di Jalan Kecapi V Jakarsa yang sejak awal tidak IMB itu sebagai bukti unsur praktik korupsi rahasia melibatkan elemen keuntungan secara timbal balik. “Dua IMB yang akhir akhir terpasang diduga sebagai modus operandi seolah-olah Kepala Seksi Penataan Kota Kecamatan Jagakarsa, Andor Siregar dengan pejabat Sudin Penataan Kota berlindung dibalik penegakan hukum tetapi dapat mempengaruhi dua penerbitan IMB tersebut untuk melingkupi kemupakatan jahat mereka,” sindir Manat. Berlindung di balik penerbitan dua IMB setelah sorotan publik menunjukkan indikasi penerimaan gratifikasi sejumlah Rp 50 juta/unit seperti

Kasus di ...

Musrenbang ... ekonomi dan investasi daerah. Demikian diikemu-kakan Lurah Kaliabang Tengah, Raden Rara Sri Setia Ningrum, S.Sos, Selasa (17/1). Dia mengatakan, penyampaian aspirasi yang prioritas di tengah tengah masyarakat juga merupakan program Pemkot Bekasi, yang mengedepankan usulan yang secara langsung untuk kepentingan masyarakat banyak, misalnya perbaikan infrastruktur jalan, saluran drainase,serta sarana lain yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat termasuk masalah sosial seperti pencegahan narkoba dan pornografi.

urus klaim, namun karena tak ada informasi lanjutan akhirnya dia hanya menunggu. Pihaknya berharap agar apa yang menjadi hak dari ahli waris bukan hanya dirinya tapi juga ahli waris dari korban tragedy Mina tersebut bisa segera diberikan. “Dulu katanya akan ditransfer lewat rekening oleh pihak asuransi, namun hingga hari ini tidak ada kejelasan,” tandasnya. (agus)


disiratkan surat Nomor 959/LSM JCW/XII/2015 tertanggal/diterimakan Kepala/Kasudin/Kepala SeksiPenataan Kota,(15 Desember) lalu itu, Kepala Seksi Penertiban Bangunan pada Sudin Bonar Ambarita menyiramkan pernyataan sms ke pihak JCW yaitu, bahwa persoalan hukum bangunan klaster Resince Kecapi V Jagakarsa milik H. Itang tersebut merupakan wewenang Kasi Penataan Kota Kecamatan Jagakarsa dan harus dibongkar paksa,” sirat Bonar. Hal yang sama diperbuat lakukan Andor Siregar, yakni Sudin DPK menjadwalkan pembongkaran pada Senin, (21/12/2015) disertai undangan penyaksian kepada pihak JCW. Tetapi, hingga saat ini, benalu bentuk silih korupsi pada penyelenggaraan Residence Kecapi V Jagakarsa tersebut lestari adanya. Sayangnya Gubernur Basuki Tjahaja Purnama justru tidak tau. Melalui pelaporan langsung, selaku atasan yang berhak menghukum (ankum) atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) harus mencopot jabatan Kasudin Penataan Kota Kota Administrasi Jaksel, Syukri dan Kepala Seksi Penertiban Bangunan Bonar Ambarita, serta Kepala Seksi Penataan Kota Kecamatan Jagakarsa Andor Siregar. Secara rumusan hukum bahwa ketiga pejabat ini sudah tutup mata untuk menutupi “silih korupsi” terhada kompleksitas pelanggaran hukum bangunan Residen Kecapi V itu. Dan gubernur dapat membongkar paksa 10 unit town house tersebut. (muller)

Sambungan dari Hal.5 terselubung dan bersifat ganda dalam proses penyusunan pelaksanaan APBD di Dinas Damkar dan PB DKI Jakarta. Praktik tersebut, lanjutnya, terjadi sejak tahun 2012-2014. Menurutnya, korupsi yang bersifat terselubung dengan korupsi yang bersifat ganda itu, sesuai pola kerja sama antara oknum Eksekutif (Kadis Damkar) dan Legislatif dalam penggelembungan harga barang. Selain itu, menyisipkan anggaran secara duplikasi dalam APBD Perubahan yang tidak sesuai peruntukkannya. “Ada beberapa Pengadaan barang yang tidak sesuai Ketentuan Acuan Kerja (KAK) dalam Bill of Quantity (BQ), bahkan secara fiktifisasi”, ujar Manat. Dijelaskan Manat, sesuai inventarisasi lembaga pihaknya, salah satu yang terindikasi menyimpang yakni pada penyediaan sepeda pemadam kebakaran dan mobil pemadam kebakaran. Pasalnya, barang-barang tersebut justru tersimpan dan jarang digunakan. Sedangkan, penyisipan anggaran dengan unsur harga barang dinaikkan (mark-up) serta secara duplikasi dalam 2 tahun anggaran (2013 dan 2014) yakni pada Pengadaan Perlengkapan Pakaian Dinas dan Olahraga senilai Rp.12 miliar. Kemudian, Pengadaan Kapal Boat

di Marina Ancol secara 3 tahun berturut-turut (2012-2014) masingmasing anggaran antara Rp.5 miliarRp.6 miliar. Untuk, Pengadaan Film Animasi Kebakaran, Manat menyarankan, agar Aparat Kejaksaan mengusut dugaan manipulatif administratif perusahaan yang ditetapkan sebagai Pemenang lelang. Kejati DKI juga dapat mengklarifikasi secara hukum untuk mengembangkan penyelidikan dari pihak yang disebut penyelenggara Film Animasi Stasiun Televisi Swasta Nasional beralamat di Jl.Daan Mogot Jakarta Barat. “Kepentingan hukum secara delik absolut Pidana Korupsi mengharuskan Kejati DKI proaktif mengusut dan menelisik kasus hukum di Damkar dan PB DKI Jakarta”, lanjutnya. Ditempat terpisah Wartawan TEROPONG menemui Ketua LSM “SISIR” DPW DKI Jakarta M.Sitanggang mengatakan, seharusnya Gubernur DKI Jakarta Ahok meninjau kembali Jabatan Kepala Dinas Damkar DKI Jakarta Subejo. Karena banyak masalah saat dijabat Subejo antara lain Pengadaan Pakaian Dinas, Dana Pemeliharaan Mobil Dinas Damkar, masalah BBM dan juga terkait Pembangunan Kantor Damkar Kecamatan Duren Sawit, imbuhnya. (tim)


Penegak Hukum ...

SAMBUNGAN

11


Meski Belum ...



MM yang terletak di Jalan Pramuka Bekasi Selatan hingga saaat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi belum melakukan tindakan apa - apa terhadap pihak management hotel MM. untuk itu diminta kepada Walikota Bekasi, Rahmat Effendi agar menindak tegas bawahannya yang sengaja membiarkan beroperasinya hotel tanpa mengantongi izin Menanggapi hal itu, Direktur Investigasi DPP LSM Coruption Inquiry Prevent Society (CIPS), Baskoro mengaku sangat prihatin dengan beroperasinya hotel MM sebelum kelengkapan izinnya beres. maka kuat dugaan ada oknum pejabat bermain mata dengan membiarkan beroperasinya hotel tersebut “Walikota harus tegas untuk menindak bangunan yang berdiri tanpa izin karena kontribusinya harus jelas, guna menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa tercapai” ujarnya kepada TEROPONG. Saat ini kata dia, ada sejumlah hotel di Kota Bekasi ditengarai dibangun tanpa IMB. “Untuk itu dia berharap pejabat terkait agar melakukan pemeriksaan ulang bangunan khususnya hotel di Kota Bekasi. karena pada umumnya, banyak bangunan ditemu-

atau tidak. Na-mun hal ini juga sampai saat ini Inspektorat Pembantu Jakarta Timur Didie Sunardi terkesan cuek dan tidak serius menanggapi laporan warga. Koran ini menelepon ke Kasudin PU Tata Air Jakarta Timur, hanya ancaman yang ditujukan kepada TEROPONG. Dan Kadis PU Tata Air DKI Jakarta yang baru dilantik Ahok, Teguh Hendrawan diminta meninjau jabatan yang diemban oleh Ahmad Yazied Bustomi sebagai Kasudin Tata Air Jakarta Timur yang suka mengancam-ancam Wartawan dengan memakai Ormas. (tim)

Cegah ... memang mencegah teroris, termasuk juga dalam hal cipta kondisi jelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 27 Januari 2016 ini,” paparnya Ditanya apakah saat ini ada dugaan teroris mengincar dan masuk Kalteng, dia menjawab belum ada. “Untuk saat ini wilayah kita masih kondusif, belum ada dugaan teroris masuk ke wilayah kita dan mudah-mudahan jangan sampai ada. Inilah bentuk kewaspadaan kita terhadap ancaman-ancaman yang mungkin terjadi,” jelas Kompol Endro seraya menambahkan dalam operasi itu ada sekitar 100 personil yang terlibat.

Layak Ditelusuri ... seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) No 14 tahun 2012 tentang pajak retribusi yang berdasarkan kesepakatan antara pihak DPPPJU dan anggota DPRD Kota Bekasi dalam hal untuk menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD). Namun penyesuain tarif reklame demi menggali PAD tersebut, ternyata hanya sebagai lips servis semata, manakala Walikota, Bekasi Rahmat Effendi yang disapa Pepen ini sedang gencar - gencarnya dihadapan awak media, melakukan kampanye fakta integritas dan zona anti korupsi di Pemerintah Kota Bekasi. Tapi hal itu hanyalah bagian dari menutup - nutupi perilaku anak buahnya di Dinas DPPPJU yang acap kali melakukan pelanggaran dalam menjalankan pungsi dan tugas sebagai pegawai Pemeritah Kota Bekasi. Salah satu contohnya adalah papan reklame yang terletak di Jalan Hasibuan samping Residence Rancamaya Bekasi Selatan, yang berdiri saat ini disinyalir tanpa mengantungi izin dari Dinas DPP PJU dan bebas dari pantuan pengawasan Pemerintah Kota Bekasi yang notabene sebagai pemangku kebijakan dan penegak Perda, namun tidak bisa berbuat apa-apa, dan seolah-olah terkesan

Inspektorat ...

dimenangkan PT.Brantas Abipraya (Persero), dengan penawaran Rp.9.436.017.982; Peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota pada Jalan Tubagus Angke dan Puri Kencana–Arjuna Utara, dengan anggaran HPS Rp.6.005.298.695, dimenangkan PT.Analum JIOR, dengan penawaran Rp.5.577.000.000; Peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota pada Pendestrian di wilayah Jakarta Pusat, dengan anggaran HPS Rp.6.497.815.195, dimenangkan PT.Analum JIOR, dengan penawaran Rp.5.576.700.000. Ketua LSM SISIR M.Sitanggang mengatakan, seharusnya BPK tanggap terkait penyerapan anggaran tersebut dan meminta memeriksa Kadis Perindustrian dan Energi Yuli Hartono sebagai orang yang bertanggung jawab. 135 Paket Anggaran Tahun 2014 Bermasalah Dalam edisi lalu Koran ini dijelaskan, bahwa pejabat yang melejit naik pangkat di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, Yuli Hartono tahun 2013 mulai dari Kepala Bidang IPAL di kebersihan, Kasudin Perumahan di Jakarta Timur, Kasudin Perumahan di Jakarta Barat, beralih menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Energi. Selama tahun 2014 yang bersangkutan di Sudin Perumahan dan Gedung Jakarta Timur terkait 135 paket proyek Belanja langsung Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014, proyek bernilai Rp.19.935.000.000

Ditangkap ... Mangli, Jember, itu mengendus kasus ada pungli (pungutan liar) di SMP Negeri 1 Situbondo. Namun demikian, kasek ketakutan dan sempat diancam oleh Agus Widiantara, bahwa kasusnya itu akan dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa- Timur, jika kasek tak memberikan sejumlah uang puluhan juta. Kasek pun akhirnya sepakat akan memberikan uang Rp 30 juta asal kasusnya tidak diteruskan oleh KPK gadungan itu. Kasek pun meminta tolong Wakil Kertua Komite, Sugiyono agar melakukan negosiasi di sebuah rumah makan Kali Urang di Kapongan. Namun Wakil Ketua Komite, Sugiyono sesampainya di Rumah Makan kaliurang sudah berkoordinasi dengan

Pelaku berhasil diamankan polisi

Pantauan di lapangan, adapun pemeriksaan yang dilakukan adalah selain pengecekan kelengkapan suratmenyurat berkendara, pihak kepolisian juga memeriksa identitas atau KTP seluruh penumpang kendaraan. Jika ditemukan ada orang yang menggunakan KTP di luar Kalteng maka pihaknya menanyakan secara intensif seperti mau kemana dan apa tujuan datang ke Kalteng. Tampak sejumlah perwira pejabat Polres Kapuas terlibat dalam operasi seperti Kasat Reskrim AKP Wiwin dan Kasatpol Air AKP Wariyono. (nordin)

Sambungan dari Hal.12 dilindungi oleh dinas DPPPJU Kota Bekasi, seperti ada yang ditutupi dalam penerimaan pajak. Jadi tentunya, apakah retribusi reklame itu masuk dalam kas daerah atau ke kantong oknum pejabat. Abdullah selaku warga yang tinggal tak jauh dari lokasi reklame bodong tersebut mengatakan,kaget melihat adanya reklame berdiri tanpa ada persetujuan terlebih dahulu kepada warga lingkungan sekitar, namun tiba - tiba reklame tersebut telah berdiri. “Kita heran Pak,tiba - tiba berdiri reklame tanpa persetujuan kewarga,”katanya heran. Abdullah juga mempertanyakan maraknya reklame yang berdiri di Kota Bekasi yang merusak pandangan mata dan keindahan kota. Apalagi diketahui, lanjut dia, di beberapa media disebutkan Dinas DPPPJU merupakan dinas paling jeblok dalam penerimaan sektor pajak reklame, mulai dari 2011 hingga 2015, termasuk PAD. “Jadi pertanyaanya, kog reklame marak, malah PAD nya jeblok. Jadi siapa yang bertanggung jawab. Apakah Walikota atau Dinas DPPPJU nya”, ketusnya. Ketika ingin di konfirmasi Kepala DPPPJU Kota Bekasi maupun Kepala Bidangnya sangat susah untuk ditemui. (norton)

Sambungan dari Hal.12 tersebut diduga sarat KKN dna merugikan Negara terutama Daerah. “Inspektorat harus segera periksa ‘YH’ yang sekarang menjabat Kadis Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta”, ujar M.Sitanggang, Ketua LSM ‘SISIR’ DKI Jakarta. Terkait 135 paket Belanja langsung Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta di Sudin Perumged Jakarta Timur, proyek itu merupakan proyek titipan oknum anggota Dewan dengan mengatas namakan Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta.Proyek itu disinyalir adalah pokok pikiran anggota Dewan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Sementara itu, ke-135 paket Belanja langsung Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta itu dipecah menjadi proyek Penunjukan Langsung yang pengerjaannya dimonopoli oleh oknum Rekanan B dan PS yang diduga harus menyetor 10% hingga 30% tiap paketnya”, lanjutnya. Menurut M.Sitanggang, kualitas pekerjaan di beberapa lokasi juga ditenggarai tidak sesuai spesifikasi diantaranya pekerjaan Pengaspalan di Jl.Sepakat IV Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung hanya memakai makadam (aspal kasar), seharusnya pakai aspal sand sheet dengan persentase 93%-94% dengan lastum dan teak coating emulsi, ketebalannya pun melanggar spesifikasi tidak lebih dari 1 cm. Sementara, pekerjaan saluran di Gang Veteran Rt.001/ Rw.007 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung dicor di tempat dengan cetakan begesting tanpa menggunakan cor beton Ready Mix. Padahal, saluran harus memakai U Ditch yang sudah memenuhi syarat Standar Nasional Indonesia (SNI), saluran bisa dicor di tempat asalkan memakai Ready Mix supaya kualitasnya lebih dijamin. M.Sitanggang menambahkan, rendah kualitas pekerjaan di 2 lokasi akibat pengerjaannya tidak sesuai spesifikasi. Pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi tersebut terkesan wajar dilakukan oleh penyedia barang dan jasa, supaya tidak merugi. Jadi kuat dugaan kalau saudara ‘YH’ terlibat dengan proyek 135 paket tersebut.Untuk itu, pihak Balaikota harus benar-benar serius memeriksa proyek tersebut, sebab terindikasi sarat KKN.Bila perlu Gubernur DKI Jakarta mencopot ‘YH’ dari jabatannya yang baru kalau terbukti terlibat, untuk mencegah terjadinya KKN yang lebih ramai lagi. (benny/kardi)

Sambungan dari Hal.12 aparat Polres Situbondo agar segera menangkap pelaku pemerasan tersebut. “Pada saat saya bertemu dengan Agus si pelaku itu, saya sudah menelpon Resmob dan si Agus itu memang saya jebak dengan uang Rp 30 juta. Tetapi 30 menit kemudian polisi langsung datang dan menangkap Agus lalu digelandang ke Mapolres Situbondo,” ujar Sugiyono, Kamis (21/1). Dan pada saat digelar kasus di Mapolres oleh Kapolres Situhbondo, AKBP Puji Hendrro Wibowo dan Kasat Reskrim yang didampingi Kasubag Humas, Ipda Nanang Priambodo, petugas menunjukkan sejumlah barang bukti (BB) berupa STNK, dua kartu anggota LSM dan satu press card, uang Rp 20 juta, pistol soft gun surat pernyataan, dan dua KTP ganda. “Pelaku ini mengaku anggota KPK dan melakukan pemerasan terhadap Kasek SMPN 1 Situbondo. Modusnya dengan cara mengancam akan melaporkan masalah yang ada di sekolah ke Kejaksaan Tinggi,” kata Kasatreskrim Polres Situbondo, AKP Riyanto, dalam jumpa persnya di mapolres, Kamis, (21/1) di Mapolres Situbondo. Sedangkan Sugiyono juga membenarkan bahwa pria tersebut juga telah berkali-kali menakut-nakuti kepala seekolah SMP Negeri 1 Situbondo. “Dia pernah datang ke sekolah dan mengancam akan melaporkan masalah uang insidental. Dia berlagak seperti anggota KPK. Bahkan juga meneror melalui HP,” ujar Sugiyono Eksantoso, salah seorang anggota Komite SMPN 1 Situbondo, Kamis (21/1). (heru)

Pembangunan ... Bebatuan yang dipergunakan untuk permukaan menggunakan batu plontos. Sedangkan untuk campuran sebagai perekat diduga berupa pasir uruk dengan semen, serta pondasinya diperkirakan hanya 30 cm. Sehingga bisa diprediksi usia proyek tersebut tidak akan bertahan lama. Har, salah satu aktivis TPF mengatakan, bahwa sayogyanya pengerjaan pembangunan tersebut berdasarkan dokumen kontrak, tidak dengan asal-asalan begitu. “ Kalau dilaksanakan asal-asalan tentu akan berakibat fatal dan semuanya harus bisa di pertanggung jawabkan

Diguyur ... seperti sebelumnya. “Pak Ahok datang dong ke SMAN 55. Supaya pembangunan sekolah ini rampung, sehingga kami dapat nyaman dan tenang belajar”, ujar salah seorang siswa SMAN 55 di lokasi yang tak mau namanya disebutkan. Pantauan TEROPONG, sejumlah tukang masih terlihat sibuk bekerja di bagian ruangan kantin. Tampak bangunan Mushollah juga belum kelar. Halaman depan, samping dan belakang masih berantakan puing-puing. Sejumlah lemari yang sudah usang terlihat menumpuk di dekat pintu masuk. Kartono, Kepala Sekolah SMAN 55 mengaku, kecewa karena penyelesaian rehab total hingga kini molor. Saat ini proses finishing rehab berkisar 10 persen. Dikatakan, SMAN 55 pertama kali direhab pada 2013, namun mangkrak pada tahun 2014, karena tidak mendapat anggaran. Pada September 2015, pembangunan kembali dilanjutkan dengan target 15 Desember. “Pemborongnya sepertinya tidak profesional. Sesuai kontrak seharusnya tuntas pada 15 Desember 2015, tapi hingga kini masih belum rampung”, sesalnya. Kartono mengaku, meski rehab belum tuntas, pihaknya terpaksa memboyong 828 siswa untuk belajar di gedung

Penanganan ... tersebut. “Pihak keluarga pun tak menaruh firasat apapun saat itu,” kata Enda. Sekitar pukul 22.00 keluarga kaget menerima berita dari salah satu warga setempat, kalau adiknya dalam kondisi luka parah dan sedang berada di ruang UGD RSU. Mardiwaluyo Blitar. Setibanya di Ruang UGD diketahui kondisi korban kritis dengan luka- luka di bagian wajah dan kepala berlumuran darah. Tragisnya, korban saat itu dalam kondisi tangan terborgol. Korban saat itu sempat mendapatkan pertolongan medis dari pihak rumah sakit. Namun sayangnya, beberapa saat kemudian korban meregang nyawa sekitar jam 00.00 dini hari dengan disaksikan oleh Kapolsek Nglegok AKP Putut Suhermanto dan Kasat Reskrim Polresta AKP Danang Yudanto berada di TKP. Pasca kejadian itu, aparat Polsek seperti nya menganggap peristiwa tersebut adalah wajar saja. Karena korban semasa hidupnya dianggap biang pembuat onar di lingkungan sekitar. Informasi adanya kematian korban terkesan tertutup untuk kalangan media massa. Dan selanjutnya dari pihak keluarga yang diwakili oleh Sutrisno (55), kakak korban merasa kasus ini tidak mendapatkan perlakuan semestinya secara hukum. Maka, pihaknya mendatangi Polsek Nglegok, Selasa (19/1) sekitar jam 10.00, bersama keluarga Sutrisno yang menyampaikan maksud kedatangan nya diterima Kapolsek,dan mendapat keterangan langsung dari AKP Putut Suhermanto. Dijelaskannya , kalau kasus adiknya sudah dilimpahkan ke Polresta Blitar,selanjut nya atas keterangan itu keluarga menuju Bagian Reskrim dan di temui oleh KBO Iptu Waedy. Keluarga mendapat keterangan bahwa berkas belum

KPK Ditantang ... Belanja Modal Pengadaan Alat Fitnes salah satu yang menjadi catatan penting. Dalam rincian hasil pemeriksaan BPK, kegiatan Belanja Alat Fitnes disebutkan tidak melalui rapat pembahasan bersama DPRD dan eksekutif. “Ada 3 Sudin Pendidikan Menengah (Dikmen) di Jakarta yang mendapat paket Pengadaan Alat Fitnes 2014, yakni Sudin Dikmen Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan”, ujarnya. Selain terindikasi mark-up, lanjutnya, Pengadaan Alat Fitnes juga terindikasi merugikan keuangan daerah hingga miliaran rupiah. Rincian hasil pemeriksaan BPK menyebutkan, untuk Sudin Dikmen Jakarta Pusat nilai kerugian mencapai Rp.3,7 miliar dari nilai realisasi kontrak Rp.6,2 miliar, sedangkan Sudin Dikmen Jakarta Selatan dan Sudin Dikmen Jakarta Barat dengan nilai kerugian mencapai Rp.5,9 miliar dari nilai realisasi kontrak Rp.9,5 miliar. “Kami minta khusus Pengadaan Alat Fitnes ini menjadi atensi Pimpinan KPK yang baru”, tegasnya. Sementara itu, M.Sitanggang menegaskan, selain kasus Rumah Sakit Sumber Waras, Pengadaan Alat Fitnes juga harus menjadi perhatian KPK. “Apalagi kasus ini kan berdasarkan temuan dan hasil audit BPK. Dan sudah jelas terindikasi markup dan merugikan keuangan”, ucapnya.

kan tidak melaksanakan aturan, namun sangat disayangkan dinas terkait tidak peduli,” ucapnya Sementara itu, Kabid Jasa dan Usaha Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi, Lintong Ambarita membenarkan bahwa Hotel MM dipastikan belum mengantongi IMB, dan hanya memiliki izin kontrakan (kos - kos an), sebab itu sudah menyalahi aturan. Tak hanya itu, berkas surat pengajuan permohonan dari pihak hotel pun tidak pernah kami terima. “Kalau siteplainya sudah lengkap, tapi untuk IMB nya belum ada sebab sebelumnya hotel ini hanya izin kontrakan,” ujar Nurdin Manurung, selaku Kepala Bidang Pengawasan Lahan dan Bangunan Dinas Tata Kota Bekasi. Sedangkan Kabid Penataan Bangunan Dinas Tata Kota, Mohamad Sulaiman mengaku bahwa surat rekomondasi izin dari penataan bangunan sudah ada, namun dia merasa heran kenapa hotel ini belum ada IMB kog bisa dibangun. “Masalahnya kog belum ada IMB, kenapa hotel ini bisa dibangun,” ujarnya. “Sepengetahuan saya, kalau untuk siteplainnya sudah keluar dari dinas Tata Kota, Pak Koswara, tapi untuk IMB nya masih dalam proses,” ucap Yulika selaku Chip Sequrity Hotel MM. (norton)

Sambungan dari Hal.12 secara hukum,” ucapnya. Menurut Har, aktifis TPF, bahwa pembangunan ini diperuntukan bagi kepentingan masyarakat petani. “Oleh karena itu, tidak seharusnya di permainkan, terkait dengan proyek pembangunan tersebut yang diduga tidak sesuai spesifikasi akan saya laporkan kepada pihak berwenang agar bisa dipertanggung jawabkan pekerjaannya,” katanya. Namun amat sangat di sanyangkan hingga berita ini naik cetak Kepala Desa Pakem (Wahyudi) dan Ketua Pelaksana (Moh.Asis) tidak bisa di temui untuk di konfirmasi tentang kasus ini. (bambang)

Sambungan dari Hal.12 tersebut mulai 4 Januari 2016. Selama 2 tahun sejak mulai rehab, orangtua siswa secara swadaya menyewa gedung di satu kampus di kawasan Cawang, Jakarta Timur dengan biaya Rp.300 juta untuk 6 bulan. Dia mengungkapkan, sebelumnya siswa sudah 4 kali pindah mengungsi di sejumlah gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN). Hanya saja, karena kebanjiran sarana tidak memadai, akhirnya para orangtua siswa sepakat menyewa gedung. “Meski gedung ini belum diserhaterimakan dari pemborong, tapi kami harus segera menempatinya. Karena di tempat yang lama telat sehari saja dihitung jadi sebulan dan harus bayar Rp.50 juta”, ujar Kartono. Sekolah dengan 4 lantai ini memiliki 23 ruang kelas, ruang Kepala Sekolah, 1 ruang Guru, 1 ruang Tata Usaha, ruang OSIS, dan sejumlah ruang Laboratorium. Sampai sekarang kantin belum selesai, sehingga manakal hendak jajan para siswa harus ke samping gedung yang juga masih amburadul. Ditambahkan Kartono, pembangunan Mushollah yang masih dalam tanggungjawab pemborong juga masih molor. Karena itu, siswa dan Guru sholatnya di ruang audiovisual di lantai 2, termasuk untuk sholat Jumat. (muller)

Sambungan dari Hal.12 diterima unit Reskrim,dan Waedy menyarankan agar keluarga minta copy surat pernyataan yang di buat sebelum nya di Polsek Nglego. Ke esokan harinya, Rabu (20/1), korban kembali diterima KBO dan membuat laporan polisi. Selama perjalanan mempertanyakan kasus tersebut yang diketahui media massa, bahwa barang bukti (BB) berupa sebuah kendaraan Rush Nopol AG 1221 KU yang tadi nya pada hari Selasa belum di tahan di Polsek Nglegok sebagai barang bukti. Ternyata mobil mewah itu posisi nya sudah berada di Polsek Nglegok,hal ini menambah kecurigaan keluarga kalau kasus adik nya kurang mendapat perhatian dari aparat penegak hukum. “Meskipun adik saya dianggap sebagai biang onar di lingkungan akan tetapi sebagai warga negara memiliki hak dan kuwajiban yang sama di mata hukum, “ cetus Sutrisno Lambannya penanganan Aparat Hukum Polres Blitar kini petugas kesulitan mengungkap dan menangkap pelaku,dari beberapa sumber di lapangan orang orang yang sekarang ini kabur terdata kurang lebih sudah ada 10 orang. Dengan asumsi mereka secara tiba- tiba pergi meninggalkan rumah pasca kejadian dengan bekal menjual barang barang milik nya untuk menghindar dari tindak kriminal penganiayaan yang menyebabkan kematian. Kabur nya orang- orang yang diduga kuat sebagai pelaku ini sangat dimungkinkan setelah keluarga korban datang ke Polres Kota Blitar. Menurut sumber informasi, dari 10 orang yang kabur sudah tertangkap 1 orang. Surtisno menegaskan, perisriwa yang mengakibatkan meninggal nya adik bungsu nya harus di tangani sesuai prosedur hukuim yang berlaku,siapa pun yang bersalah harus ditindak sesuai norma hukum yang berlaku. (zaenal/muhaimin)

Sambungan dari Hal.12 M.Sitanggang meminta, KPK tidak hanya fokus mengusut kasus-kasus yang terjadi di Pemerintah Pusat. Karena, kasus dugaan korupsi di Pemerintah Daerah juga saat ini nilai kerugiannya terkadang jauh lebih besar. “Kita tantang Pimpinan KPK yang baru untuk membongkar kasus dugaan korupsi di Jakarta. Mana yang perdana kasus RS Sumber Waras atau Pengadaan Alat Fitnes?”, tantangnya. Sebelumnya, M.Sitanggang mempertanyakan tindaklanjut pengusutan dugaan korupsi Pengadaan Alat Fitnes 2014 untuk SMA dan SMK di Jakarta. Hanya saja, sorotan M.Sitanggang terkait kasus Pengadaan Alat Fitnes di Jakarta Selatan. Karena dia menduga, kasus tersebut menyeret sejumlah pejabat Sudin Dikmen Jakarta Selatan 2014. “Kami mendesak Penegak Hukum mengungkapnya. Karena sudah jelas berdasar audit BPK terjadi indikasi kerugian hingga Rp.5,9 miliar”, ujarnya. M.Sitanggang juga mengkritik, beberapa oknum PNS yang tersandung dalam Pengadaan Alat Fitnes tersebut justru dipromosikan sebagai pejabat Bagian Sarpras Dinas Pendidikan DKI Jakarta. “Ini ada apa sampai sekarang belum disentuh?. Penegak Hukum jangan tebang pilih. Harus diungkap seperti kasus UPS dong”, tegasnya. (tim)

Suratkabar Nasional


12




Meski Belum Mengantongi Izin, Pembangunan Saluran Irigasi Lagi, Proyek Dinas Pendidikan DKI Bermasalah Hotel MM Sudah Beroperasi 2015 Di Desa Pakem Amburadul Diguyur Rp.24 Miliar, Rehab SMAN 55 Tetap Saja Molor BEKASI,TEROPONG- KENDATI belum mengatongi izin operasional, namun sudah berani beroperasi sejak tahun lalu, menandakan bahwa pejabat pemangku jabatan terkesan menutup mata dan melindungi pihak hotel. Apalagi sejak beroperasinya hotel

BONDOWOSO, TEROPONG - PROGRAM Swakelola pembangunan Saluran Irigasi tahun anggaran 2015 oleh Dinas Pengairan Kab. Bondowoso tersebut yang di ketahui menelan anggaran senilai Rp 175 juta tersebut benar-benar amburadul.

JAKARTA, TEROPONG - KONDISI SMA Negeri 55 Jakarta hingga kini masih berantakan. Meski telah menyedot APBD sekitar Rp.24 miliar, pengerjaan rehab gedung sekolah tetap saja molor. Proyek Rehab Total Gedung Sekolah yang dilakukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, lagi-lagi didapati bermasalah. Kali ini, SMAN 55 Jakarta Selatan yang dikeluhkan siswa, karena proses pembangunan gedung senilai Rp.24 miliar tersebut belum juga rampung. Karenanya, mereka mendesak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) turun memantau agar pembangunan gedung tidak kembali mangkrak




Proyek Normalisasi Irigasi Disorot

Penegak Hukum Layak Lakukan Penyelidikan Teguh Hendrawan

Yazied Bustomi

JAKARTA,TEROPONG- PEMBANGUNAN proyek normalisasi yang saat ini lagi berjalan, kelihatannya asal-asalan. Hal ini terlihat di lapangan saat warga di lokasi pekerjaan menelepon TEROPONG. Menurut sumber dan pantauan di lapangan, bahwa proyek Normalisasi Kali Irigasi Bekasi Tengah Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung, Jakarta Timur TA 2015 berjalan dikerjakan PT.Putra Palbort Mandiri beralamat di Jalan Gading Indah Raya No.8 Kav Proyek Irigasi Bekasi Tengah Jakarta Timur C 40 Lt.1 Kelapa Gading Timur Jakarta Utara dengan nilai anggaran ±

Jajaran Polres Gelar Razia

Cegah Teroris Masuki Jalur Lintas Kalteng KAPUAS, TEROPONG - Sebanyak ratusan personil dikerahkan dalam operasi atau razia gabungan antara Polres Kapuas dan Polsek Selat, Minggu (17/1) sore. Operasi gabungan berbagai fungsi seperti lalu lintas, shabara, Pol Air, intel dan reskrim itu berlangsung di Jalan Lintas Trans Kalimantan Sei Beras Kuala Kapuas. Razia gabungan yang dilakukan oleh Kapolsek Selat Kompol Endro kepolisian di Jalan Lintas Trans Kalimantan Aribowo kala ditemui di lokasi Sei Beras Kuala Kapuas, Minggu (17/1) sore, mengungkapkan kegiatan operasi untuk mencegah aksi teroris masuk Kalteng ini merupakan bentuk cipta kondisi yang dilaksanakan seperti untuk mencegah kemungkinan besar seandainya ada orang-orang yang mempunyai maksud kurang baik masuk Kalteng dan hal-hal yang sifatnya negatif dapat dideteksi sejak dini. “Mencegah adanya ancaman dari luar masuk ke Kalteng ini salah satunya Bersambung ke hal.11

Rp.4 miliar nomor rekening 5.2.3.23.09. Sumber TEROPONG di lokasi mengatakan, seha-rusnya pekerjaan tersebut harus dikerjakan dengan baik, karena jika hujan turun nanti Kali tersebut airnya lancar. Dan menurut di Bill of Quantty (BQ), bahwa pekerjaan itu volumenya mencapai 2.883.00 M’ yang turap beton tulang ukuran tinggi mencapai 2 Meter tebal mencapai 20 CM dan menggunakan Readymix K 175 Slump 12 besi 93.04 kg/m3, turap pengaman tebing saluran ukuran 25/40 CM tinggi 80 CM Panjang 1.133,00 M’. Tudingan dari Aliansi LSM Jakarta Jimmy Siman-juntak juga mengatakan, seharusnya Inspektorat Pem-bantu Jakarta Timur Didie Sunardi harus tanggap dan janagn duduk saja dikantornya,Hal senada juga dika-takan Ketua LSM “SISIR” DKI Jakarta M.Sitanggang meminta kalau perlu pekerjaan itu dibongkar untuk melihat apa pekerjaannya sesuai speck Bersambung ke hal.11

Terkait Anggaran TA 2015

Inspektorat DKI Jakarta Diminta Periksa Dinas Perindustrian dan Energi JAKARTA, TEROPONG - INSPEKTORAT Provinsi DKI Jakarta diminta periksa Dinas Perindustrian dan Energi terkait Penyerapan anggaran tahun 2015. Bahkan, BPK Kanwil DKI Jakarta juga diminta mengaudit penyerapan anggaran tersebut diantaranya : Peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota pada Jalan JuandaDr.Sutomo-Lap.Banteng-Zainal Arifin-Sukarjo WP-H.Samanhudin-Pecenongan, dengan anggaran HPS Rp.10.750.685.670, yang dalam proses lelang dimenangkan PT.Brantas Abipraya Yuli Hartono (Persero), dengan penawaran Rp.10.140.353.596; Pembangunan Pencahayaan Kota pada Jalan Inspeksi Kanal Banjir Timur (KBT) Sisi Timur, dengan anggaran HPS Rp.12.992.421.485, dimenangkan PT.Brantas Abipraya (Persero), dengan penawaran Rp.11.179.200.240; Peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota pada Jalan Gatot Subroto sisi Semanggi s/d Cawang, dengan anggaran HPS Rp.10.134.085.550, Bersambung ke hal.11

Dana Reklame Bodong Disinyalir Masuk ke Kantong Pribadi Audit BPK Sebut Ada Indikasi Mark-Up dan Merugikan Keuangan

Layak Ditelusuri Setoran Pajak Dinas DPPPJU? KPK Ditantang Bongkar Kasus Korupsi Alat Fitnes BEKASI, TEROPONG - MARAKNYA reklame bodong yang tersebar hampir seluruh wilayah di Kota Bekasi sudah bukan menjadi rahasia umum bagi masyarakat. Pasalnya dari pantauan TEROPONG di lapangan, banyak ditemukan sejumlah reklame yang berdiri, baik dimedian jalan, maupun dijalan - jalan besar, bahkan sampai di pagar rumah warga. Tentunya reklame bodong yang menjamur tersebut, sudah tidak lagi memperhatikan estetika kota, serta perizinan

JAKARTA, TEROPONG - PIMPINAN KPK yang baru diharapkan berani membongkar kasus Pengadaan Alat Fitnes. Hasil audit BPK bisa dijadikan acuan untuk membidik para tersangka. Kasus Pengadaan Alat Fitnes untuk sekolah-sekolah di Jakarta terus bergulir. Terlebih, dalam kasus pengadaan yang menyedot APBD Perubahan tahun 2014 itu, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Padahal, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan (LK) Pemprov DKI Jakarta 2014, pengadaan tersebut jelas disebutkan adanya indikasi mark-up dengan unsur kecurangan. “Hasil audit BPK sudah sangat jelas disebutkan nilai kerugiannya. Maka dari itu, KPK harus membongkar kasus Pengadaan Alat Fitnes untuk sekolah di Jakarta”, ujar M.Sitanggang, Ketua LSM ‘SISIR’ kepada TEROPONG. Dijelaskan M.Sitanggang, pada buku 2 LHP BPK halaman 79, kegiatan



Irbanko Diminta Usut Anggaran 2015 di Sudin Sosial

Penanganan Polisi Lamban, Para Pelaku Pengeroyokan Kabur

Keluarga korban saat melapor ke Polres Blitar

BLITAR, TEROPONG - PERISTIWA main hakim sendiri masih saja terjadi di negara ini. Insiden pengeroyokan yang berlokasi di halaman sebuah kafe di Desa Ngentak, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar menimpa korban bernama Nurdoko (41), warga Dsn.Ngentak Nglegok Blitar. Kejadian itu sendiri berawal Rabu (13/1) di sebuah kafe Dinda Desa Ngoran Kec.Nglegok. Korban dituduh mencuri helm milik pengunjung. Lantaran , tidak terima atas tuduhan itu, korban marah dan terjadi pengrusakan kaca Mobil Toyota Rush Nopol AG 1221 KU milik kafe Dinda. Berawal dari kejadian itu selanjut nya, Jum’at (15/1), korban sekitar jam 20.00 menurut salah satu keluarga korban bernama Endah (44) kakak korban, sebelum kejadian Nurdoko mendapat panggilan lewat HP. Karena habis sholat isya’ dan masih mengenakan baju koko dan mengenakan sarung,korban sempat ganti baju sebelum memenuhi panggilan Bersambung ke hal.11

Dugaan Fiktifisasi Dana Bansos Diskursus Nasional Martabat Hukum

Anggaran Rp 29,5 Milyar Bengkak Jadi Rp 105 Milyar TANGERANG, TEROPONG - PERSOALAN dugaan penyelewengan pelaksanaan dana bantuan sosial (bansos) Pemerintah Kota Tangerang Selatan bernilai puluhan miliar yang sarat kepentingan politik dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) serentak pada 9 Desember, semestinya diskursus nasional terhadap martabat hukum. Hal itu diungkapkan Koordinator Jakarta Corruption Watch (JCW) Manat Gultom, kepada TEROPONG, Kamis (22/01) di areal Kejaksaan Agung (Kejagung). Menurut dia, diskursus nasional berkolerasikan martabat hukum yang dimaksud adalah bahwa pihak lembaganya harus pelibatan dan partisipasi untuk mengungkap dugaan penyelewengan dana Bansos Pemkot Tangsel bernilai Rp 105 miliar tersebut kepada Sekretariat Presiden dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sesuai peran institusi negara Republik Indonesia ini sesuai domain kolektif konstitusi dan perundang-undangan berlaku. Pelaporan hukum korupsi ke Kejaksaan Agung sesuai perihal berkepentingan hukum pihak JCW ke dua elemen negara itu menjadi fungsi pemerintahan bernegara oleh Setpres dan Wantimpres. Dimana, agenda pemberantasan korupsi termasuk tugas pokok dan fungsi lembaga negara tersebut. Sehingga, tambah Manat, prinsip penatausahaan penanganan dugaan korupsi dana bansos Pemkot Tangsel yang dialirkan media Agustus serta November 2015, itu, penyidik pada Kejagung menerapkan prisnsip asas visibel, accessible, transparan dan akuntabel. “Kita sebagai lembaga profesional bidang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak main-main Bersambung ke hal.10

Ngaku KPK, Peras Kasek Rp 30 Juta,

Ditangkap Polisi

Kasudin Penataan Kota Harus Bertanggungjawab Terhadap KRK

Gubernur Wajib Melengser Syukria, Diduga Menerbitkan 2 IMB

JAKARTA,TEROPONG - TERKAIT Anggaran di Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan Tahun Ang-garan 2015, M.Sitanggang Ketua LSM “SISIR” DPW DKI Jakarta mendesak supaya Kepala Inspektur Pembantu Jakarta Timur memeriksa mantan Kasudin Sosial Jakarta Selatan Drs. Kismoyohadi, Msi serta Kasubag TU Drs.Kismoyohadi, Msi Siti Djuleha,S.Sos Siti Djulaeha,S.Sos terkait anggaran Tahun 2015 yang baru saja dilaksanakan, adapun adanya dugaan korupsi yang dilakukannya adalah Belanja Bahan dan Pangan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia yang mencapai Rp.2.282.280.200, Belanja Bahan dan Pangan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Rp.276.607.500, Belanja Bahan dan Pangan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Bermasalah Sosial Rp. 4.306.304.000. Menurut informasi melalui stafnya yang tidak ingin disebutkan namanya bahwa di Seksi Rehabilitasi Sosial (Rehsos) yang dikomandoi Maria April Astuti,S.Sos.M,Si sempat bermasalah juga dan berurusan dengan aparat hukum juga dan Inspektur Pembantu Jakarta Selatan juga diminta periksa Kepala

JAKARTA, TEROPONG - BASUKI Tjahaja Purnama selaku Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka peningkatan penegakan hukum dengan pencapaian pemerintahan yang lebih baik dari kepemimpinan gubernur sebelumnya, adalah harus mencopot jabatan Kepala Suku Dinas (Kasudin) Penataan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan, Syukria. Basuki Tjahaja Purnama semestinya berbanding lurus terhadap pernyataan publiknya, yakni pejabat pada UKPD/SKPD yang tidak seirama atau selaras terhadap kebijakannya melaksanakan perintah konstitusi berdomainkan UndangUndang harus diganti oleh pejabat yang mampu melaksanakan revolusi pelaksanaan perundang-undangan. Sedangkan Syukria sejak menjabat Kasudin Kota Kota Jakarta Selatan, menurut catatan Jakarta Corruption Watch (JCW) tergolong yang tidak kapabel melaksanakan Undang undang Nomor 28/2002 tentang Bangunan Gedung bersama turunnya, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Nomor 7/2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan serta Perda 1/2014 tentang RDTR. Sehingga, kata Koordinator JCW Manat Gultom, banyak fungsi tata ruang atau zonasi rencana detail tata ruang (RDTR), penyebab banjir di Jakarta Selatan. Dijelaskannya, Kasudin Penataan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan pihak instrumen negara yang harus



Sejumlah BB yang diamankan petugas Polres Situbondo

SITUBONDO, TEROPONG – SEORANG pria yang mengaku sebagai partner/mitra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berhasil diamankan dan ditangkap petugas kepolisan resort (Polres) Situbondo, karena telah melakukan pemerasan terhadap seorang kepala sekolah (Kasek) SMP Negeri 1 Situbondo, Kamis (21/1). Informasi yang dihimpun TEROPONG di lapangan menyebutkan, bahwa, pria yang bernama Agus Widiantara, SE tersebut juga mengaku anggota LSM Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GN-PK) koordinator Jember, Bondowoso Situbondo dan Lumajang. Pria asli warga Bersambung ke hal.11

Belum Ada Ijin Pemanfaatan Lahan?

Recommend Documents