1. Identifikasi kepemilikan melalui FGD dan survei : - Permukiman (Kudus, Rembang, Temanggung, Semarang) - Sawah (Kudus, Rembang, Temanggung, Semarang) - Tambak Garam (Rembang) 2. Desa-desa model : Desa Karangbener, Kec. Bae, Kab. Kudus Desa Punjulharjo, Kec. Rembang, Kab. Rembang Desa Jambu, Kec. Jambu, Kab.Semarang Desa Kaloran, Kec. Kaloran, Kab. Temanggung 3. Menyusun Simulasi untuk mendukung Model Desa Mandiri Pangan 4. Presentasi hasil tentative survei dan penyusunan SID
SISTEM INFORMASI DESA BERBASIS GEOSPASIAL MODEL DESA BERDIKARI “BELAJAR DARI PROVINSI JAWA TENGAH Dalam upaya pembangunan desa dan kawasan perdesaan diperlukan 3 (tiga) kata kunci, yaitu percepatan, keberpihakan, dan pemberdayaan. Oleh sebab itu dibutuhkan
informasi
geospasial
untuk
mendukung
proses
percepatan
pembangunan yang berpihak pada masyarakat desa sekaligus dapat mendorong upaya pemberdayaan desa.
STRATEGI PERCEPATAN PENYUSUNAN SID BERBASIS SPASIAL:
Sesuai dengan agenda prioritas pembangunan nasional, kawasan perdesaan
1. BIG DAN LAPAN mempercepat penyediaan CITRA SATELIT Resolusi Tinggi 2. Pemetaan Partisipatif untuk Membangun Sinergitas 3. Tata Kelola dan Tata Laksana Penyusunan Peta Desa 4. Keterlibatan Pemda dalam Penyusunan Peta Desa 5. Penyiapan Standar Penyusuan SID Sebagai Acuan Nasional
Untuk itu diperlukan upaya-upaya guna mendukung kelancaran pelaksanaan
Sistem Ini Dikembangkan Dalam Kerangka Untuk Mendukung Program Penguatan Desa 1. 2. 3. 4. 5.
Pembinaan Kelembagaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemda Dan Desa Peningkatan Kapasitas Aparat Pemda Dan Masyarakat Desa Peningkatan Kapasitas Desa Menyediakan Informasi Dan Evaluasi Perkembangan Desa Penataan Wilayah Penataan Kewenangan Serta Administrasi Pemerintah Desa
menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program-program pembangunan.
pembangunan di wilayah perdesaan. Salah satu faktor pendukung yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan adalah tersedianya informasi yang memadai, termasuk informasi geospasial. Salah satu informasi geospasial yang dibutuhkan berupa Peta Desa. Sesuai dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka diperlukan penyusunan Peta Desa sebagai dasar informasi dan pijakan pembangunan.
BACTH-2
BACTH-3
BACTH-1
BACTH-2
BACTH-3
BACTH-1
PENUTUP STRATEGI PERCEPATAN PENYUSUNAN SID BERBASIS GEOSPASIAL 1. Kepastian Hukum
Penyusunan Peta Desa 2. Sistem Informasi Desa
untuk Basis Data Spasial Desa Data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, informasi lainnya segera terintegrasi
3. Penyediaan Data -
Pembagian peran Inventarisasi data oleh K/L Penyediaan CSRT Prioritas penyusunan peta desa.
4. Pemetaan Partisipatif untuk Membangun Sinergitas Memperluas aktor yang akan melakukan penyusunan peta desa yaitu K/L, Pemda, Perguruan Tinggi – KKN Tematik, LSM
5. Tata Kelola dan Tata
Laksana Penyusunan Peta Desa 6. Keterlibatan Pemda dalam
Penyusunan Peta Desa Keterlibatan mulai dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa.
Sistem Informasi Desa (SID) menyediakan pemetaan partisipatif bagi pemerintah desa untuk menampung informasi desa : pangan, wisata, tangguh bencana, desa ovop dll guna menuju kemandirian desa. Aplikasi telah disosialisasikan oleh pemerintah provinsi jawa tengah ke seluruh bappeda kabupaten / kota
Alamat akses : http://geoportal.jatengprov.go.id:10000/sidesa
KOMUNIKASI DALAM WA GROP DALAM MEMBANGUN SIG Des
Sistem Pelaporan dari Aparat Desa maupun Masyarakat
Integrasi Data
MODEL DASHBOARD
Batas Wilayah, Persil BPN dan TNP2K
SISTEM INFORMASI DESA BERBASIS GEOSPASIAL
ke Dalam SISTEM INFORMASI DESA BERBASIS GEOSPASIAL
Model Pemanfaatan SID Untuk Analisis Pemberian Bantuan ke Desa
RENCANA DELINEASI BATAS DESA 2016 - 2020 Rekap Delineasi Batas Desa 2%
RENCANA DELINEASI BATAS DESA 2016 - 2020
JUMLAH DESA 33%
65%
: Tahun 2013 - 2015 : Tahun 2016 - 2020
: Belum Didelineasi
Total Delineasi Batas Desa s.d 2020
2016
2017
2018
2019
2020
2.865
7.900
4.700
5.650
6.600
27.715
STRATEI PERTAMAdesa
Kecamatan antar Kabupaten/Kota dlm satu prov = Batas Kabupaten/Kota
Kecamatan antar Kabupaten/Kota dlm satu prov = Batas Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Antar Provinsi = Batas Provinsi
Kewenangan Provinsi dan PBD Pusat
Antar desa/kelurahan Desa/Kel antar kecamatan = Batas Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
Antar desa/kelurahan Desa/Kel antar kecamatan = Batas Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Antar Provinsi = Batas Provinsi Kewenangan PBD Pusat
Merah : Batas Persil dari RDTR
Biru : Batas Persil BPN
Penyelenggaraan Standardardisasi IG mendukung Sistem Informasi Desa
Target BSC
Kaji Ulang SNI
IG Strategis
Prioritas Nasional 2017: Penyelenggaraan Standardardisasi IG mendukung Sistem Informasi Desa
Prioritas Nasional 2017
Standar IG
Renstra BIG
UU IG
10 Standar IG
KSP/OMP
NSPK/SOP
OGI
Pemanfaatan Standar IG untuk mendukung SI Desa
BIG – Kemendesa Peta dasar (BIG) Parameter pemetaan tematik (BIG – Kemendesa)
Sistem informasi (BIG – Kemendesa)
SID berbasis geospasial
Usulan Judul Standar Pemetaan mendukung SI Desa 1. 2. 3. 4. 5.
SOP Pemetaan Desa : Pengumpulan data SOP Pemetaan Desa : Pengolahan data RSNI Penyajian Peta Desa – Bagian 1 : Peta Citra (review NSPK) RSNI Penyajian Peta Desa– Bagian 2 : Peta Sarana dan Prasarana (review NSPK) RSNI Penyajian Peta Desa– Bagian 3 : Peta Penutup lahan dan penggunaan lahan (review NSPK) 6. SOP Pemetaan Desa : Kontrol kualitas 7. SOP Pemetaan Desa : Penyimpanan dan pengamanan data 8. Standar Sistem Informasi Desa : Basis data 9. Standar Sistem Informasi Desa : Penyajian tampilan web 10. Standar penomoran Peta Desa 11. SOP Pemetaan Desa secara Partisipatif
Program Nasional Perumusan Standar 2017 No
Judul Standar
1 2 3 4 5
Akuisisi data skala besar Akuisisi data dengan UAV Delineasi batas desa secara kartometrik Penyajian peta desa ISO 19146:2010 Geographic information -- Cross-domain vocabularies
6
Status
Konseptor
Penyelenggaraan IG
NSPK NSPK Draf RSNI 1 NSPK dan Perka ISO
PPRT PPRT PPBW PPBW PPIG
Pengumpulan Pengumpulan Pengumpulan Pengolahan - penyajian Pengolahan
ISO
PSKIG
Pengolahan
ISO
PPIG
Pengolahan
PPIG
Pengolahan
PPIG
Pengolahan
PPIG
Penyebarluasan
PPIDS UGM BBSDLP - Kementan
Pengolahan Pengumpulan
BBSDLP - Kementan
Pengolahan
ISO 19104:2016, Geographic information – Terminology 7 8 9 10 11 12 13
ISO 19107:2003, Geographic information -- Spatial schema ISO 19108:2002, Geographic information -- Temporal ISO schema ISO 19109:2015, Geographic information -- Rules for ISO application schema ISO ISO 19119:2016, Geographic information – Services Kajian Sistem Pengalamatan Survei dan pemetaan tanah tingkat semi detail skala Draf RSNI 1 1:50.000 Penilaian kesesuaian lahan untuk komoditas pertanian Draf RSNI 1 strategis tingkat semi detail skala 1:50.000
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
