BAB II KONDISI UMUM DAERAH
A. Kondisi Saat Ini
1. Geografi dan Demografi Kabupaten Badung secara geografis terletak antara 8’14’20”-8’50’48’’ LS dan 115’05’00”–115’26’16” BT dengan luas wilayah 418,52 km2 atau sekitar 7,43 persen dari daratan Pulau Bali. Hamparan geografis ini dibagi menjadi enam Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Petang disusul kemudian dengan Kecamatan Kuta Selatan, Mengwi, Abiansemal, Kuta Utara dan Kuta. Wilayah Kabupaten Badung yang secara administratif memanjang dari utara ke selatan memiliki Geomorfologi yang bervariasi, dengan ketinggian 0 sampai dengan 750 meter dari permukaan laut. Kecamatan Kuta Selatan yang lebih dikenal dengan sebutan Bukit, sebagian besar wilayahnya berupa perbukitan kapur dengan geomorfologi Karts yang berbeda dengan wilayah di utaranya yang memiliki geomorfologi vulkanik ( dataran, bergelombang dan perbukitan ) dengan batuan penyusunnya didominasi oleh batuan gunung api. Perbedaan geomorfologi tersebut secara geologi diakibatkan oleh adanya sesar melintang arah timur – barat, diantara kawasan Bukit dengan kawasan Badung di bagian utaranya. Hal tersebut berdampak pada terangkatnya Batu Kapur dan Bukit, dimana sebelumnya batuan tersebut merupakan endapan laut. Diantara kedua wilayah tersebut berbentuk isthmus ( daerah sempit yang menghubungkan dua daratan dimana didua sisinya terdapat air) yaitu sekitar Bandara Ngurah Rai, Jimbaran dan Tanjung Benoa yang karena merupakan dataran rendah kemudian terisi oleh endapan alluvial. Ketinggian wilayah dibagian utara Badung yang relatif tinggi, hanya 7,5 % dari keseluruhan luasannya yang kemiringan lerengnya diatas 40 %, sehingga daerah rawan erosi di wilayah ini relatif kecil. Perbedaan jenis batuan serta morfologi di daerah Kab. Badung membuat berbedanya jenis tanah dimasing - masing wilayahnya. Jenis tanah di ujung utara Kabupaten Badung merupakan Tanah Andosol, sedang dibagian sisi timurnya yang berbatasan dengan Kabupaten Gianyar memanjang sampai di sekitar perbatasan Denpasar merupakan Tanah Regosol. Sisi barat bagian tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Tabanan memanjang ke selatan 11
hingga berbatasan dengan Kota Denpasar merupakan Tanah Latosol. Wilayah Bukit yang disusun oleh Batu Kapur
memiliki jenis Tanah Mediteran,
sedangkan di sekitar muara sungai dan beberapa pantai jenis tanahnya Alluvial. Perbedaan jenis tanah tersebut menyebabkan bervariasinya vegetasi yang sangat berhubungan dengan kandungan mineral dan kesuburan dari masing – masing jenis tanah tersebut. Wilayah yang terdiri dari Tanah Regosol dan Latosol sangat cocok diolah untuk penanaman bahan pangan dan holtikultura sedangkan jenis Mediteran di Wilayah Bukit yang minim air hanya ditanami bahan pangan disaat musim hujan. Adanya kondisi geomorfologi yang memisahkan wilayah Bukit dengan Wilayah Badung Tengah dan Utara menyebabkan aliran sungai yang berasal dari hulu utara, tidak sampai mengairi wilayah Kecamatan Kuta Selatan, sehingga secara hidrologis wilayah ini terpisah dari wilayah Badung Tengah dan Utara. Keseluruhan sungai yang ada di wilayah Bukit merupakan sungai Periodik yang hanya berair pada saat hujan dan hanya pada saat penghujan terjadi proses pengisian air tanah. Kondisi tersebut sangat tidak mendukung pengembangan sektor pertanian sebagimana yang dilakukan di Badung Tengah dan Utara, sehingga untuk Kawasan Bukit telah diambil kebijakan untuk pengembangan kawasan pariwisata. Pertumbuhan penduduk satu wilayah dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi netto (selisih antara migrasi masuk dengan migrasi keluar). Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Badung pada periode 2000-2005 rata-rata 3,15 persen per Tahun. Perkembangan penduduk Kabupaten Badung Tahun 2000-2005 dapat dilihat pada Tabel 2.1. Tabel 2.1 Jumlah Penduduk, Laju pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Badung Tahun 2001 - 2005 Jenis Kelamin Laju Kepadatan Laki Perempuan Pertumbuhan Penduduk ( orang ) ( orang ) (%) ( orang/km2 )
Tahun
Jumlah Penduduk ( orang )
2000
345.863
172.300
173.563
2,33
748
2001
327.206
158.669
168.537
2,87
782
2002
342.013
170.823
171.190
4,53
813
2003
351.077
175.984
175.093
2,65
839
2004
358.311
180.121
178.190
2,06
856
2005
374.377
190.109
184.268
4,48
895
Sumber : Badung Dalam Angka Tahun 2000 – 2006
12
2. Sosial Budaya a. Kehidupan beragama di Kabupaten Badung telah berjalan dengan baik dalam artian terjadi toleransi kehidupan beragama yang sangat tinggi. Hal ini merupakan modal penting dalam menjaga harmoni kehidupan masyarakat. Kesadaran melaksanakan ajaran agama dalam masyarakat masih perlu terus ditingkatkan dalam hal penghayatan dan penerapan nilainilai ajaran agama yang dianutnya. Kehidupan beragama tidak berada pada tataran simbol-simbol keagamaan tetapi lebih mengarah pada substansi keagamaan yang berperan bagi etos kerja, prestasi, dan dorongan untuk mencapai kemajuan. Tahun 2005 tempat ibadah di Kabupaten Badung jumlahnya sebanyak 410 buah. Dari berbagai tempat ibadah tersebut, mayoritas merupakan tempat ibadah bagi umat Hindu, kemudian disusul oleh Islam, Kristen dan Budha serta aliran kepercayaan yang tersebar di wilayah Kabupaten Badung, seperti yang terlihat pada tabel 2.2 di bawah ini. Tabel 2.2. Banyaknya Tempat Ibadah (Bangunan Suci) menurut Kecamatan Di Kabupaten Badung Tahun 2005 Kecamatan No
Tempat Ibadah
Kuta Kuta Kuta Mengwi Abiansemal Petang Selatan Utara
Jumlah
1 Kahyangan Tiga]
27
18
18
123
74
76
336
2 Sad + Dang Kahyangan
4
0
1
2
0
3
10
3 Kahyangan Lainnya
3
0
1
1
1
4
10
4 Masjid
4
10
3
0
0
1
18
5 Langgar
0
0
0
0
0
0
0
6 Mushola
3
1
5
0
0
0
9
7 Gereja Kristen
1
1
8
5
0
2
17
8 Gereja Katolik
1
1
3
1
0
0
6
9 Klentengan/Vihara
2
2
0
1
0
0
5
Sumber : Badung Dalam Angka 2006
13
b. Jumlah angkatan kerja, dan pengangguran mengalami perubahan yang signifikan dari Tahun ke Tahun, seperti tabel 2.3 dibawah ini. Tabel 2.3 Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Badung Tahun
Jenis Kegiatan 2000
2001
2002
2003
2004
2005
176.754
164.288
197.727
225.565
217.465
228.940
171.955
156.827
178.844
205.575
206.810
216.360
4.799
7.461
18.883
19.990
10.655
12.580
107.742
119.819
100.479
110.777
95.627
78.715
1. Sekolah
43.665
41.689
51.534
50.900
26.291
31.384
2. Mengurus Rumah Tangga
43.821
51.921
34.840
41.798
47.230
30.211
202.456
25.709
141.105
18.079
22.106
17.120
I. Angkatan Kerja 1. Bekerja 2. Pengangguran II. Bukan Angkatan Kerja
3. Lainnya
Sumber : Badung Dalam Angka 2006 Tabel 2.4 Penduduk Kabupaten Badung Yang bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun No. Lapangan Usaha Utama
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase Banyaknya Persentase 1 Pertanian, Perkebunan,
22.389
13,02
23.065
14,71
31.448
17,58
54.029
26,28
35.613
17,22
28.257
13,62
103
0,06
582
0,37
120
0,07
805
0.39
476
0,23
-
-
14.014
8,15
22.225
14,17
20.153
11,27
20.034
9,75
25.376
12,27
23.107
10,68
567
0,33
97
0,08
410
0,23
162
0,08
1.096
0,53
-
-
5 Bangunan
29.473
17,14
22.817
14,56
22.391
12,52
24.689
12,01
18.344
8,87
25.011
11,56
6 Perdagangan, Hotel dan
60.425
35,14
48.935
29,83
63.518
35,52
64.003
31,13
78.360
37,89
76.051
35,92
13.550
7,88
10.548
6,73
11.098
6,21
10.653
5,10
12.491
6,04
10.450
4,83
4.333
2,52
5.115
3,28
4.933
2,76
8.251
4,01
5.232
2,53
7.205
3,33
27.100
15,76
25.443
16,22
24.341
13,61
22.949
11,16
29.822
14,42
46.085
21,30
-
-
-
-
432
0,24
-
-
-
-
194
0,09
Kehutanan, Perikanan, Peternakan 2 Pertambangan dan Penggalian 3 Industri Pengolahan 4 Listrik, Gas dan Air
Restoran 7 Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi 8 Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan 9 Jasa Kemasyarakatan 10 Lainnya
Sumber : Badung Dalam Angka 2000 – 2006
c. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) semakin baik yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri atas Indeks Kelangsungan Hidup, Indeks Pengetahuan, dan Indeks Daya Beli. Angka IPM Kabupaten Badung Pada Tahun 2005 sebesar 71,6.
d. Status kesehatan masyarakat Badung pada Tahun 2005 kualitasnya cukup baik yang dicerminkan oleh indikator derajat kesehatan. Hal ini ditunjukkan oleh Angka Kematian Kasar per seribu penduduk Tahun 2005 sebesar 3,81
14
turun dari Tahun sebelumnya yaitu Tahun 2003 sebesar 4,66 dan Tahun 2004 sebesar 3,76. Angka Kematian Ibu melahirkan per 100 ribu kelahiran hidup dari Tahun 2003
sampai Tahun 2005 sebesar 29,34; 87,64 dan
44,27. Angka kematian bayi per 100 ribu kelahiran hidup dari Tahun 2003 sampai Tahun 2005 menunjukkan angka 4,10; 5,25 dan 4,72. Angka kematian Balita per 1.000 penduduk juga mengalami penurunan dari Tahun 2003 sampai 2005 sebesar 0,11; 0,004; dan 0,002. Capaian lain Kabupaten Badung Tahun 2005 adalah terealisasinya pemberian subsidi dana kesehatan kepada penduduk miskin. Tahun 2005 Angka Harapan Hidup adalah 72,11 tahun lebih tinggi dari Standar Indonesia Sehat yaitu 67,9 tahun.
e. Di Kabupaten Badung masih terdapat penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun berfluktuasi. Pada Tahun 1996 persentase penduduk miskin 2,63 %, Tahun 1999 3,27 %, Tahun 2003 5, 31 %, sedangkan rumah tangga miskin (RTM) Tahun 2005 adalah 5.201 RTM.
f. Bidang pendidikan angka partisipasi kasar (APK) Tahun 2005 untuk SD 170,52, untuk SMP 141 dan SMA/SMK menunjukkan angka 67,26. Angka partisipasi murni (APM) Tahun 2005 untuk SD 145,09; SMP 97,31 dan SMA/SMK 47,06. Di tingkat pendidikan tinggi, jumlah perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dan program studi sangat memadai meskipun masih terdapat disparitas yang tinggi antarperguruan tinggi, khususnya dalam kualitas proses pembelajaran. Sementara jumlah SD Negeri sebanyak 248 sekolah, SD swasta sebanyak 8 sekolah, SMP Negeri 17 sekolah, SMP swasta sebanyak 25 sekolah, SMA Negeri sebanyak 8 sekolah, SMA swasta sebanyak 9 sekolah, SMK Negeri sebanyak 1 sekolah dan SMK swasta sebanyak 11 sekolah.
g. Pemberdayaan perempuan dan anak telah menunjukkan peningkatan yang tercermin dari kualitas hidup perempuan dan anak, meskipun belum merata disemua bidang pembangunan. Isu gender masih menjadi isu global di berbagai negara termasuk di Indonesia, ketimpangan gender masih terjadi di segala bidang pembangunan. Di Kabupaten Badung isu gender masih terlihat di beberapa aspek seperti di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan pemerintahan serta sosial budaya. Permasalahan ketimpangan dan ketidakadilan gender (KKG) sampai saat ini masih terjadi di masyarakat dan masih perlu mendapat perhatian dan penanganan oleh Pemerintah.
Kebijakan
Pemerintah
dalam
upaya
melaksanakan
pembangunan pemberdayaan perempuan tercermin dengan dikeluarkannya 15
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Di samping itu pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional telah memasukkan program-program pemberdayaan perempuan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka mengatasi ketimpangan gender di berbagai bidang pembangunan serta menindaklanjuti komitmet Pemerintah telah melakukan koordinasi antar instansi dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di Daerah yang berpersfektif gender. Diharapkan pada tahun 2025, masyarakat yang setara dan adil gender sudah bisa tercapai.
h. Kabupaten Badung menjadi salah satu tujuan utama bagi para migran, karena fungsinya sebagai daerah pariwisata. Ke depan Badung tetap menjadi daya tarik bagi datangnya migran untuk mencari pekerjaan di sektor jasa, perdagangan dan perhotelan. Adanya mutasi penduduk pendatang dalam jumlah yang cukup besar yang tidak dilengkapi dengan administrasi kependudukan dan keterampilan yang memadai akan dapat menimbulkan kerawanan sosial di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana terdapat pada tabel 2.5 dibawah ini. Tabel : 2.5. Angka Kelahiran, Kematian, Datang dan Pindah Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kabupaten Badung TAHUN 2005 2004 2003 2002 2001 2000
LAHIR
MATI
L
P
L
P
1.626 1.282 1.347 1.389 1.329 1.740
1.484 1.223 1.225 1.338 1.140 1.747
734 646 635 697 652 722
718 541 524 579 529 649
DATANG L P 10.729 5.915 6.089 8.466 10.895 5.410
PINDAH L P
8.091 4.840 6.114 8.792 11.162 6.796
2.120 2.302 1.496 1.652 6.304 2.764
2.948 2.555 2.149 2.247 7.903 2.297
Sumber : Badung Dalam Angka 2000 - 2006
i.
Pengembangan seni, tradisional maupun modern sudah mendapatkan perhatian
yang
sarana/prasarana,
memadai, dan
baik
dalam
pengembangan
pembiayaan,
sumber
daya
penyediaan manusianya.
Keikutsertaan Kabupaten Badung dalam berbagai event Pesta Seni, tingkat nasional maupun ke luar negeri mencerminkan kehidupan berkesenian semakin bergairah.
16
3. Ekonomi a. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung atas dasar harga konstan tampak mengalami perlambatan pertumbuhan sejak Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2002 yaitu sebesar 5,51 persen Tahun 2001, menjadi 3,90 persen pada Tahun 2002. Tahun 2003 menurun lagi menjadi 3,00 persen. Tahun 2004 pertumbuhannya nampak mengalami peningkatan menjadi 5,78 persen namun Tahun 2005 mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi 5,61 persen. Dengan demikian pertumbuhan perekonomian Kabupaten Badung selama lima tahun terakhir secara rata-rata mencapai 4,76 persen.
Selama Tahun 2001-2005 tersebut rata-rata pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Badung mencapai 4,76 persen. Dua tahun diantaranya yakni Tahun 2002 dan 2003 berada di bawah rata-rata adalah 3,90 persen dan 3,00 persen. Hal ini dapat dipahami bahwa Tahun tersebut terjadi gangguan keamanan Bom Kuta, dua Tahun kemudian terjadi perbaikan ekonomi mencapai 5,78 persen Tahun 2004 sementara pada Tahun 2005 mengalami pertumbuhan 5,61 persen atau mengalami perlambatan pertumbuhan 0,17 persen. Karena pada Tahun 2005 bulan Oktober 2005 kembali lagi diguncang bom seri ke II. Gangguan keamanan yang kedua ini diharapkan Animo Wisatawan khususnya wisatawan manca negara tidak membawa dampak buruk terlalu lama. Sekaligus menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah, Masyarakat dan Komponen Kepariwisataan.
b. Perekonomian
Badung
memberikan
pengaruh
signifikan
kepada
pertumbuhan ekonomi Bali yang sebagian besar digerakkan oleh sektor pariwisata, sehingga dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekspor non migas dan investasi
untuk
meningkatkan taraf hidup
masyarakat Bali, sebagaimana terdapat pada Tabel 2.6 dibawah ini.
17
Tabel 2.6 Realisasi Ekspor Non Migas Kabupaten Badung Jenis Barang
Volume
Nilai ($ US)
Hasil Kerajinan
40.358.262
68.923.168,30
Hasil Industri
31.466.900
70.248.471,11
1.165.327
2.536.536,80
3.611
43.163,20
2.274.955
1.821.897,35
75.269.055
143.573.236,76
Hasil Pertanian Hasil Perkebunan Kom. Lain-lain Jumlah 2005 2004
-
152.509.990,05
2003
-
149.300.971,80
2002
-
154.214.732,21
2001
-
142.139.508,40
2000
-
145.813.683,20
Sumber : Badung Dalam Angka
2000 - 2006
c. Investasi Pembangunan ekonomi di Kabupaten Badung sebagai wujud pelaksanaan
pembangunan
yang
berlandaskan
Tri
Hita
Karana,
konsekuensi logisnya setiap bentuk investasi di kabupaten Badung harus berdampak positif bagi masyarakat, tidak merusak lingkungan, dan tetap menjaga nilai-nilai dan hubungan antar manusia, manusia
dengan
lingkungan dan manusia dengan Sang Pencipta. Wujud positif dari hubungan tersebut adalah bahwa setiap investasi harus melibatkan sebesar-besarnya peran aktif masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi bukan hanya dalam konteks nilai ekonomis namun juga social, budaya, dan spiritual. Kegiatan investasi memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi merupakan stimulus bagi pembangunan daerah. Program pemerintah yang menitikberatkan pada pembangunan berbasiskan perekonomian kerakyatan dengan menciptakan iklim investasi yang baik sehingga mampu menarik investor untuk melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan
investasi di Kabupaten Badung baik penanaman
modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Investasi yang sangat diminati oleh investor adalah pada sektor tersier antara lain sektor jasa seperti jasa pariwisata, bidang konstruksi, perdagangan, keuangan dan jasa jasa lainnya. Potensi investasi yang masih bisa dikembangkan
pada sektor 18
primer adalah tanaman pangan seperti padi dan kacang kedelai; tanaman perkebunan kelapa dalam dan kopi arabika; perikanan : budidaya ikan laut. Pada Sektor Sekunder juga masih bisa dikembangkan antara lain: industri kecil dan menengah, industri sedang dan besar seperti industri pakaian jadi dan kulit. Perkembangan Investasi di Kabupaten Badung Tahun 2000 sampai 2005, sebagaimana terdapat pada tabel 2.7 sebagai berikut : Tabel 2.7 Perkembangan Investasi Di Kabupaten Badung Tahun 2000 - 2005 TAHUN INVESTASI 2000 PEMERINTAH
2001
2002
2003
2004
2005
318.747.821.807 584.803.788.101 515.858.577.885 441.887.808.880 573.848.125.848 651.744.248.213
SWASTA 1. PMA
125.076.487.010
2. PMDN
34.387.000.000
606.146.000
6.076.000.000
8.175.920.000 175.712.850.000
63.296.650.000
25.680.782.935 79.700.625.000
19.353.911.032 62.094.781.682
43.011.880.963
Sumber : Badan Penanaman Modal Propinsi Bali 2005
d. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Badung dibentuk oleh sembilan sektor. Sampai Tahun 2005, pembentukan PDRB Kabupaten Badung didominasi sektor perdagangan, hotel dan restoran, disusul sektor angkutan dan komunikasi. PDRB atas dasar harga berlaku dari Tahun 2003, 2004 dan tahun 2005 (dalam jutaan rupiah) adalah 5.247.925,98; 5.891.231,65 dan 7.004.646,19, sedangkan atas dasar harga konstan berturut-turut adalah 3.876.928,95; 4.100.875,14 dan 4.330.863,41. Sektor perdagangan, hotel dan restoran menyumbang PDRB dari Tahun 2003, 2004 dan tahun 2005 41,6%; 41,09% dan 40,19%. Sektor pertanian masih kecil kontribusinya yaitu rata-rata ± 9% per tahun. sebagaimana terdapat pada tabel 2.8 sebagai berikut :
19
Tabel 2.8 Perkembangan PDRB Kabupaten. Badung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000–2005 (Dalam jutaan rupiah) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2000 2001 2002 2003 (%) (%) (%) (%) Pertanian 296.011,30 327.970,82 404.146,51 487.103,84 8,62 8,29 8,39 9,28 Pertambangan & 7.987,85 9.142,96 10.241,76 11.235,29 Penggalian 0,23 0,23 0,21 0,21 Industri Pengolahan 102.652,34 115.399,13 139.120,78 150.862,67 2,99 2,92 2,89 2,87 Listrik, Gas dan Air 46.484,78 56.562,49 77.768,41 87.990,80 Bersih 1,35 1,43 1,61 1,68 Bangunan 159.467,34 177.993,66 241.010,56 269.101,08 4,64 4,50 5,00 5,13 Perdagangan Hotel dan 1.551.722,87 1.670.995,75 1.982.526,74 2.183.219,66 Restauran 45,19 42,22 41,15 41,60 Pengangkutan dan 917.973,50 1.171.537,59 1.397.048,32 1.409.059,27 Komunikasi 26,73 29,60 29,00 26,85 Keuangan Persw. & 94.286,78 110.160,42 126.700,94 139.451,92 Jasa Prshan 2,75 2,78 2,63 2,66 Jasa-jasa 257.096,62 317.761,52 439.464,85 509.901,55 7,49 8,03 9,12 9,72 3.433.683,38 3.957.524,34 4.818.028,87 5.247.926,08 Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00 Lapangan Usaha
2004 2005 (%) (%) 520.788,36 643.519,20 8,84 9,19 10.259,89 9.715,01 0,17 0,14 165.134,17 182.621,75 2,80 2,61 105.582,34 143.382,70 1,79 2,05 317.623,09 383.973,44 5,39 5,48 2.420.490,15 2.815.368,11 41,09 40,19 1.628.544,61 1.987.076,66 27,64 28,37 157.285,39 188.579,00 2,67 2,69 565.523,65 650.410,32 9,60 9,29 5.891.231,65 7.004.646,19 100,00 100,00
Sumber : Badung Dalam Angka Tahun 2005 - 2006
Pendapatan perkapita penduduk atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sebagaimana nampak dalam Tabel 2.9. Tabel 2.9. Perkembangan Pendapatan Perkapita Kabupaten Badung Tahun 2000-2005 No.
Tahun
Pendapatan Perkapita
1
2000
10.100.465,01
-
2
2001
11.370.268,65
-
3
2002
13.108.777,85
-
4
2003
12.948.282,58
-
5
2004
14.234.497,91
-
6 2005 16.575.944,81 Sumber : Badung Dalam Angka 2005 - 2006
keterangan
-
e. Tingkat inflasi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kegiatan investasi. Kedua variabel ini berjalan ke arah yang berlawanan. Oleh karenanya untuk mendukung agar investasi makin bergairah, salah satunya tingkat inflasi harus dapat dikendalikan pada tingkat yang relatif rendah. Tingkat inflasi di Kota Denpasar merupakan cerminan keadaan Provinsi Bali termasuk Kabupaten Badung. Laju inflasi dari tahun 2001 – 2005 dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut ini. 20
Tabel 2.10. Laju Inflasi di Kabupaten Tahun 2001 - 2005 NO.
TAHUN
LAJU INFLASI
KETERANGAN
1
2001
11,52
2.
2002
12,49
RATA-RATA
3.
2003
4,56
9,17%
4.
2004
5,97
5.
2005
11,31
Sumber : Badung Dalam Angka Tahun 2005 - 2006
f. Koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan dibedakan menjadi KUD dan non KUD. Adapun perkembangan jumlah KUD dan Non KUD di Kabupaten Badung selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.11. Tabel 2.11 Perkembangan Koperasi dan Anggota Koperasi Di Kabupaten Badung Tahun 2000-2005 KUD Tahun 2000
11
Anggota (orang) 15.113
2001
11
2002
Non KUD
150
Anggota (orang) 70.382
15.113
167
74.198
11
15.097
157
57.304
2003
11
15.120
157
57.304
2004
11
15.085
208
76.832
2005
11
16.921
228
81.584
Unit
Unit
Sumber : Badung Dalam Angka 2005 - 2006 Selain
Koperasi,
lembaga
keuangan
desa
yang
juga
berperan
menggerakkan perekonomian masyarakat yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Jumlah LPD di Kabupaten Badung sampai dengan Tahun 2005 sebanyak 118 buah dengan nilai asset sebesar Rp.692.747.773.000 dan kredit yang disalurkan sebesar Rp.512.825.098.000. Sedangkan pasar sebagai salah satu tempat transaksi antara penjual dan pembeli berbagai jenis produk, selama lebih dari lima tahun terakhir jumlahnya meningkat dari 36 unit menjadi 41 unit. Pasar di Kabupaten Badung ada yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam hal ini PD Pasar dan juga oleh desa adat.
21
Tahun 2005 kapasitas daya tampung pedagang tersedia sebanyak 2.672 tempat yang terdiri atas kios, los dan halaman (tanah). Jumlah pedagangnya mencapai 2.440 orang atau 91,32 persen dari tempat yang tersedia.
4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi a. Dalam menghadapi persaingan global, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi mutlak diperlukan. Kemampuan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dirasakan belum optimal. Kegiatan penelitian terapan yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Badung masih minim. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh belum optimalnya sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi di sektor produksi, belum berkembangnya budaya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat dan terbatasnya sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi.
b. Kemampuan pengetahuan
daerah dan
dalam
teknologi
penguasaan dinilai
masih
dan
pemanfaatan
belum
memadai
ilmu untuk
meningkatkan daya saing.
5. Politik, Hukum dan Pemerintahan a. Kondisi kehidupan politik di Kabupaten Badung dewasa ini cukup baik yang dapat dilihat dari pelaksanaan pemilihan umum yang berlangsung aman dan damai serta
tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum
cukup tinggi yang dapat dibuktikan pada pemilihan anggota legislatif tanggal 5 April 2005 sebesar 81,55%, pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahap I dan II sebesar 80,87% dan 79,66%, serta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Badung sebesar 82,09%.
b. Selama pemilihan tersebut tidak terjadi konflik yang berarti antar pendukung partai politik atau kandidat kepala daerah. Prediksi kehidupan politik 20 Tahun mendatang adalah adanya kehidupan politik yang demokratis, adil dan damai di Kabupaten Badung. Indikator peluang untuk terciptanya kondisi kehidupan politik tersebut antara lain: tingkat kesadaran berpolitik masyarakat Badung yang tinggi, terbukti dari tingkat partisipasi dan tidak terjadinya konflik yang berarti di dalam berbagai perhelatan akbar politik praktis yang telah dilaksanakan. Ini merupakan peluang yang sangat penting dalam penciptaan kehidupan politik yang demokratis adil dan 22
damai. Kedewasaan para elit politik dalam menerima hasil pemilihan umum maupun pilkada, sangat mendukung peluang terwujudnya kehidupan politik yang demokratis adil dan damai di Badung. Netralitas pemerintah daerah Kabupaten Badung dalam setiap perhelatan akbar demokrasi juga merupakan faktor yang signifikan untuk terciptanya kehidupan politik yang demokratis adil dan damai. Ancaman serta permasalahan yang ada adalah bagaimana mengelola dan mempertahankan koordinasi antar partai politik, elite politik dan pendukungnya yang sudah kondusif seperti sekarang ini, agar tercipta kehidupan politik yang demokratis adil dan damai di Kabupaten Badung.
c. Dalam bidang hukum, penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia masih perlu ditingkatkan. Kurang optimalnya penegakan supremasi hukum disebabkan oleh berbagai faktor yaitu SDM penegak hukum, kesadaran hukum serta sarana dan prasarana.
d. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat termasuk masyarakat desa, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan. Pelayanan umum mencakup segala bentuk kegiatan pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Pemerintah Kabupaten Badung didukung dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Badung yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2001, terdiri dari Sekretariat Daerah, 19 Dinas Daerah, 10 Lembaga Teknis Daerah. Secara administratif pemerintahan, Kabupaten Badung mewilayahi 6 Kecamatan, 16 Kelurahan, 46 Desa, 161 Lingkungan dan 360 Banjar Dinas. Jumlah pegawai Pemerintah Kabupaten Badung sampai dengan Tahun 2005 sebanyak 10.128 orang, terdiri dari PNS sebanyak 6.851 orang dan THL/Honorer sebanyak 3.277 orang. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah
Kabupaten
Badung
didukung
oleh
Pemerintahan
Desa/Kelurahan. Keberadaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung hingga tahun 2005 dapat dilihat pada tabel 2.12 dibawah ini :
23
Tabel 2.12 Perkembangan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung Tahun 2000-2005 Tahun
Desa
Kelurahan
Jumlah
2000
42
16
58
2001
42
16
58
2002
46
16
62
2003
46
16
62
2004
46
16
62
2005
46
16
62
Sumber: Bagian Pemdes Setda Kabupaten Badung 2006
6. Ketentraman dan Ketertiban a. Berbagai kejahatan/pelanggaran yang terjadi dalam kurun waktu Tahun 2000 sampai dengan 2005 seperti terlihat pada tabel 2.13. Tabel 2.13 Banyaknya Perkara Kejahatan/Pelanggaran yang Dilaporkan di Kabupaten Badung Tahun 2000 - 2005
TAHUN
PENCURIAN PENGANIAYAAN LAIN-LAIN PENGGELAPAN PENIPUAN PENADAHAN JUMLAH BERAT RINGAN BIASA BERAT RINGAN KEJAHATAN
2000
1336
87
351
301
271
3
8
307
1410
4041
2001
230
-
72
130
100
2
2
64
140
732
2002
91
18
42
41
15
1
3
65
191
446
2003
274
-
79
259
276
2
2
78
143
1094
2004
137
-
75
179
202
-
2
67
131
776
2005
55
12
21
28
7
17
15
32
10
194
Sumber : Badung Dalam Angka Tahun 2005 - 2006
b. Kejadian kebakaran yang menggangu ketentraman dan ketertiban di wilayah Kabupaten Badung pada tahun 2000 sebanyak 35 kasus, tahun 2001 sebanyak 46 kasus, tahun 2002 sebanyak 74 kasus, tahun 2003 sebanyak 44 kasus, tahun 2004 sebanyak 83 kasus dan tahun 2005 sebanyak 78 kasus.
c. Sebagai daerah tujuan wisata, Kabupaten Badung sangat diminati oleh penduduk pendatang, sehingga jumlah penduduk yang datang ke Kabupaten Badung tiap tahunnya meningkat. Penduduk pendatang yang 24
tidak memiliki administrasi kependudukan dan ketrampilan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban.
d. Keberadaan aparat keamanan sebagai kekuatan dalam menegakkan ketentraman
dan
ketertiban
belum
maksimal,
sehingga
dalam
pelaksanaannya dibantu partisipasi hansip desa dan pecalang. Dapat dilihat pada Tabel 2.14 dibawah ini : Tabel 2.14 Kekuatan Pertahanan Sipil di Kabupaten Badung KECAMATAN
Kuta Selatan Kuta Kuta Utara Mengwi Abiansemal Petang
JUMLAH KASATGAS 1
KEKUATAN MATRIK HANSIP KECAMATAN 4
6 5 6 20 18 7
33 44 52 69 72 49
ANGGOTA (ORANG) P JUMALAH 8 10
L 7 186 155 186 620 527 217
0 31 0 0 0 0
186 186 186 620 527 217
Matrik Hansip Pemkab Badung
0
0
301
206
507
Matrik Hansip Proyek Vital Kab. Badung
0
0
498
440
938
Jumlah
2005 2004 2003 2002 2001 2000
62 62 68 67 95 100
465 319 1,764 1,764 3,438 8,262
1,046 2,690 2,968 2,911 4,189 5,104
718 749 749 425 983 3,158
1,764 3,367 3,717 3,336 5,172 8,262
Sumber : Badung Dalam Angka 2000-2006
7. Sarana Prasarana Wilayah dan Infrastruktur a. Sarana Prasarana Wilayah 1) Pendidikan Perkembangan jumlah sekolah mulai dari tingkat TK sampai dengan SLTA di Kabupaten Badung periode 2000-2005 tidak sama. Jumlah sekolah TK dan SLTA bertambah, tetapi untuk tingkat SD berkurang. Sedangkan jumlah murid dan guru dalam periode yang sama bertambah untuk semua jenjang pendidikan. Akibatnya rasio guru-murid selama kurun waktu 2000-2005 untuk semua jenjang pendidikan mulai dari TK sampai dengan SLTA tidak berubah secara signifikan, kecuali
25
pada jenjang SD terjadi perubahan yang cukup berarti (Tabel 2.14 s/d Tabel 2.17). Ke depan tidak dapat dihindarkan, kalau rasio guru-murid saat ini ingin dipertahankan, harus ada penambahan jumlah sekolah dan guru. Pada akhir PJP jumlah anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan rata-rata dua kali lipat, yang dapat dilihat pada Tabel 2.15, 2.16, 2.17, dan 2.18 dibawah ini : Tabel 2.15 Perkembangan Jumlah Sekolah TK, Murid dan Guru Kabupaten Badung Tahun 2000-2005 Jumlah guru (orang)
Jumlah murid (orang/sek olah)
Rasio gurumurid
Tahun
Jumlah TK (buah)
Jumlah murid (orang)
2000
105
7.462
313
71
1:24
2001
119
8.323
567
70
1:15
2002
126
8.424
422
67
1:20
2003
128
9.175
443
72
1:21
2004
134
9.875
432
74
1:23
2005
139
10.415
632
75
1:17
Sumber : Badung Dalam Angka Tahun 2005 - 2006 Tabel 2.16 Perkembangan Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Jenjang SD Kabupaten Badung Tahun 2000-2005
Tahun
Jumlah SD (buah)
Jumlah murid (orang)
Jumlah guru (orang)
2000
302
36.618
2.429
Jumlah murid (orang/se kolah) 121
2001
278
40.526
2.305
146
1:18
2002
254
42.069
2.477
166
1:17
2003
254
41.866
2.494
165
1:17
2004
256
47.503
2.626
186
1:18
2005
256
49.895
2.683
195
1:19
Rasio gurumurid 1:15
Sumber : Badung Dalam Angka Tahun 2005 - 2006
26
Tabel 2.17 Perkembangan Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Jenjang SLTP Kabupaten Badung Tahun 2000-2005
Tahun
Jumlah SLTP (buah)
Jumlah murid (orang)
Jumlah guru (orang)
2000
40
14.194
1.153
Jumlah murid (orang/sek olah) 355
2001
39
14.422
1.094
370
1:13
2002
40
14.036
1.252
351
1:11
2003
40
15.712
1.232
393
1:13
2004
40
16.748
1.301
419
1;13
2005
42
17.962
1.393
428
1:13
Rasio gurumurid 1:12
Sumber : Badung Dalam Angka Tahun 2005 - 2006 Tabel 2.18 Perkembangan Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Jenjang SLTA Kabupaten Badung Tahun 2000-2005
2000
29
10.823
941
Jumlah murid (orang/se kolah) 373
2001
27
10.835
913
401
1:12
2002
29
11.097
1.006
383
1:11
2003
29
11.070
1.002
382
1:11
2004
29
10.856
1.019
374
1:11
2005
29
10.982
1.096
379
1:10
Tahun
Jumlah SLTA (buah)
Jumlah murid (orang)
Jumlah guru (orang)
Rasio gurumurid 1:12
Sumber : Badung Dalam Angka Tahun 2005 - 2006 Separuh lebih kondisi ruang belajar tingkat SD termasuk kurang baik. Sedangkan tingkat SLTP dan SLTA kondisi yang rusak lebih sedikit yaitu masing-masing kurang dari 10 persen. 2) Kesehatan Selama periode 2000-2005, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga dokter dan paramedis mengalami peningkatan dari tahun ketahun sebagaimana nampak pada Tabel 2.19 di bawah ini :
27
Tabel 2.19 Perkembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Paramedis Kabupaten Badung Tahun 2000-2005 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun
Tenaga Kesehatan
Rumah Sakit Puskesmas Pustu Pemerintah Swasta
Dokter
Paramedis
2000
1
-
11
40
40
191
2001
1
-
11
40
39
332
2002
1
-
11
40
65
298
2003
1
2
12
47
67
315
2004
1
2
12
47
74
310
2005
1
2
12
50
89
341
Sumber : Badung Dalam Angka Tahun 2005 - 2006 Tahun 2005 hasil registrasi penduduk mencatat penduduk Kabupaten Badung jumlahnya 374.377 orang. Jika jumlah penduduk ini dikaitkan dengan banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia menunjukkan setiap Puskesmas melayani 29.859 penduduk dan satu Puskesmas Pembantu melayani 7.624 penduduk. Disamping itu, keberadaan RSUD Kapal sebagai fasilitas pelayanan kesehatan rujukan belum optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Pada
akhir
PJP
penduduk
Kabupaten
Badung
diproyeksikan lebih dari 600.000 orang, sehingga jelas diperlukan penambahan fasilitas pelayanan kesehatan agar tidak terjadi penurunan pelayanan minimal secara kuantitatif. 3) Gedung Pemerintahan Daerah Sampai dengan awal tahun 2005, Pemerintah Kabupaten Badung belum memiliki Pusat Pemerintahan yang representatif dan berlokasi di wilayah Kabupaten Badung, melainkan sebagian tersebar di wilayah Kota Denpasar dan sebagian kecil telah berada di wilayah Kabupaten Badung, yaitu Kantor Bupati Badung masih memanfaatkan Gedung Diklat di Sempidi, Kantor DPRD memanfaatkan Rumah Jabatan Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD di Jalan Melati Denpasar, dan Dinas Pendapatan Daerah meminjam Gedung Dinas Perindag Provinsi Bali, Dinas Pariwisata dan Kantor Pertambangan dan Energi berlokasi di Kecamatan Kuta serta instansi lainnya tersebar di wilayah Kota Denpasar dengan kondisi gedung yang kurang memadai. 28
Lokasi pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung telah ditetapkan di Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi seluas 46,6 Ha berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 362 Tahun 2004 tentang Rencana Teknik Ruang Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Pelaksanaan pembangunan tersebut sampai saat ini baru pada tahap pembebasan lahan, yang belum keseluruhan dapat dibebaskan khususnya pada akses masuk di timur dan barat kawasan. Sedangkan untuk Kantor Camat serta Lurah/Perbekel perlu dilakukan renovasi guna menunjang pelayanan kepada masyarakat. 4) Pariwisata Kabupaten Badung adalah salah satu daerah tujuan wisata yang sangat terkenal baik di Indonesia ataupun dunia internasional. Sebagian besar prasarana pariwisata seperti hotel dan restoran yang ada di Bali, berada di Kabupaten Badung. Pertumbuhan sarana pariwisata berupa hotel dan kamar hotel di Kabupaten Badung dalam kurun waktu 2000-2005 rata-rata mencapai lima persen per tahun untuk hotel dan 4,5 persen per tahun untuk kamar hotel (Tabel 2.19). Sementara pertumbuhan restoran, rumah makan dan bar kenaikannya cukup signifikan baik jumlah unit ataupun seatnya (Tabel 2.20). Hal ini mungkin disebabkan rumah makan, restoran dan bar bukan terbatas dikunjungi oleh wisatawan, tetapi juga oleh penduduk lokal. Melihat tingkat hunian hotel bintang dan non bintang selama lima tahun terakhir ini sangat fluktuatif (hotel bintang 59,12 persen dan non bintang 44,32 persen), Terpuruknya sektor pariwisata selama ini karena terganggunya stabilitas keamanan sebagai akibat terjadinya ledakan bom di Legian Kuta, 12 Oktober 2002 dan kemudian menyusul ledakan kedua, 1 Oktober 2005. Sebenarnya kunjungan wisatawan asing ke Bali Tahun 2004 sudah lebih banyak dibandingkan Tahun 2001. tetapi dengan terjadinya ledakan bom yang kedua 1 Oktober 2005, kunjungan wisatawan asing ke Bali akan menurun drastis sama halnya setelah terjadinya ledakan bom yang pertama 12 Oktober 2002. Menurunnya kunjungan wisatawan ke Bali bukan hanya terbatas oleh wisatawan mancanegara, tetapi juga wisatawan domestik. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM 1 Oktober 2005 telah memicu inflasi menjadi
29
lebih dari 15 persen (tingkat nasional), sehingga menurunkan daya beli masyarakat termasuk permintaan untuk berwisata, sebagaimana nampak pada Tabel 2.20 dan 2.21 di bawah ini : Tabel 2.20 Perkembangan Jumlah Hotel dan Kamar menurut Jenis, Kabupaten Badung Tahun 2000-2005 Hotel berbintang Unit Kamar
Tahun
Non bintang
Pondok wisata
Jumlah
Unit
Kamar
Unit
Kamar
Unit
Kamar
2000
75
13883
253
6784
102
475
430
20667
2001
76
13904
265
6797
104
476
445
21177
2002
81
14260
290
7352
103
496
474
22108
2003
90
14992
302
7565
110
530
502
23017
2004
90
14922
309
7828
124
594
523
23867
2005
90
14922
337
8368
143
689
570
23997
Sumber : Badung Dalam Angka Tahun 2005 - 2006 Tabel 2.21 Perkembangan Banyaknya Restoran, Rumah Makan dan Bar Kabupaten Badung Tahun 2000-2005 Restoran Tahun
Rumah makan
Bar
Unit
Jumlah Kursi
Unit
Jumlah Kursi
Unit
Jumlah Kursi
2000
43
7.386
377
20.630
206
3.005
2001
61
10.647
362
20.410
246
7.905
2002
67
11.179
374
21.153
258
8.412
2003
76
11.866
383
21.555
264
8.592
2004
97
12.929
413
23.808
287
9.364
2005
131
15.463
429
25.087
302
9.644
Sumber : Badung Dalam Angka Tahun 2005 – 2006
Kunjungan wisatawan asing di Kabupaten Badung dalam kurun waktu 2000-2005 rata-rata mengalami penurunan kecuali pada tahun 2004. Penurunan signifikan sebesar 21,1% pada tahun 2003 dikarenakan peristiwa Bom Bali di Legian. Pada tahun 2004 jumlah wisatawan meningkat sebesar 46,76% namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2005 dikarenakan peristiwa Bom Bali di Jimbaran pada tahun 2004, sebagaimana nampak pada Tabel 2.22 di bawah ini :.
30
Tabel 2.22 Data Kunjungan Wisatawan Tahun 2000-2005 No. 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
KEBANGSAAN Australia Hongkong India Jepang Korsel Selandia Baru Taiwan Pakistan, Banglades, Srilangka Austria Denmark Inggris Italia Jerman Perancis Swiss Benelux (Belanda, Belgia, Luxemberg) Norwegia, Swedia, Finlandia Spanyol & Portugal Eropa Lainnya Amerika Serikat Argentina Brazil Kanada Mexico Ameika Lainnya Brunai Darusalam Kamboja Laos Malaysia Myanmar Philipina Singapura Thailand Vietnam Afrika Timur Tengah Negara Lainnya Jumlah
2000
2001
2002
231.739 773 4.747 362.270 13.739 25.971 157.608 903
239.053 746 5.387 296.284 35.634 26.018 154.575 1.000
183.561 1.768 5.277 301.380 41.036 22.376 168.756 2.235
12.793 9.784 107.181 39.274 83.349 43.555 19.962 39.761
8.331 9.595 116.323 32.939 83.973 42.915 16.614 43.938
30.668 15.748 34.553 79.462 18948 0 11.397 274 16.252 4.063 17.370 11.384 7.846 4.492 6.973 1.412.839
2004
2005
139.029 4.947 4.554 185.751 46.365 15.646 170.533 2.405
267.338 12.677 6.468 325.849 80.273 20.209 183.624 2.503
249.001 7.310 6.614 310.141 78.146 15.928 127.994 1.891
7.014 8.293 96.806 32.531 72.700 43.623 13.243 46.001
5.284 5.529 50.050 12.132 53.732 29.626 9.727 39.131
6.859 6.981 55.502 19.955 70.033 40.426 16.022 39.635
7.566 8.720 75.845 19.389 73.997 44.869 17.155 49.709
20.940
22.066
13.126
15.882
15.739
16.953 30.327 68.359 2.412 3.358 19018 2138 2.575 243 61 32 17.496 156 4.639 18.915 12.719 338 6.875 3.130 9.108
22.189 27.696 49.719 835 3.133 17042 2613 2.722 425 77 67 19.960 250 7.275 28.919 12.827 346 5.955 3.770 11.356
12.797 14.206 35.962 797 2.433 11730 1835 1.732 479 158 75 34.823 168 8.016 42.932 10.136 645 4.606 3.925 13.180
15.716 29.408 50.455 1.016 3.390 15058 2031 2.053 901 142 93 62.973 233 6.385 43.112 13.147 1.464 5.679 9.579 24.215
16.572 29.815 51.739 2.269 3.617 15430 1688 2.075 617 231 49 66.568 158 6.969 35.164 7.983 1.389 6.783 900 26.418
1.353.117
1.285.842
2003
988.202
1.457.286
1.386.448
b. Infrastruktur 1) Kondisi infrastruktur di Badung saat ini masih kurang aksesibilitas, kualitas dan cakupan pelayanannya, sehingga infrastruktur belum sepenuhnya dapat mendukung pembangunan sektor riil, mendorong sektor produksi dan keseimbangan pembangunan daerah. 2) Dibidang Pengairan (irigasi), pemeliharaan saluran telah dilakukan secara sistematis sejak dulu oleh masing-masing subak. Namun saat ini pembangunan dan pemeliharaan irigasi dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan masyarakat subak. Sampai dengan Tahun 2005 Kabupaten Badung memiliki saluran irigasi dengan total panjang 650,07 kilometer yang terbagi berupa Saluran Primer sepanjang 93,90 kilometer, Saluran Sekunder sepanjang 137,29 kilometer dan Saluran
31
Tersier sepanjang 418,88 kilometer. Dari panjang total masing-masing saluran tersebut, 15% saluran primer-nya mengalami kerusakan, demikian juga 17% saluran sekunder dan 25% pada saluran tersier kondisinya mengalami kerusakan (Dinas Bina Marga dan Pengairan’ 2005). Di Wilayah Kabupaten Badung terdapat 20 bendung, 26 bangunan bagi, 8 bangunan bagi sadap, 238 bangunan sadap, 20 kantong lumpur, dan 30 bangunan terjun, dimana sebagian telah mengalami kerusakan. 3) Infrastruktur jalan dan jembatan disamping mempunyai fungsi ekonomi juga mempunyai fungsi sosial. Oleh karenanya infrastruktur jalan merupakan
prasarana
yang
sangat
penting
dalam
kehidupan
masyarakat baik dilihat dari segi kebutuhan ekonomi ataupun sosial. Bahwa panjang jalan kabupaten dan jalan lingkungan di Kabupaten Badung adalah masing-masing 556,872 km dan 1.471 km.
Jumlah
jembatan adalah 126 buah. Proporsi kenaikan panjang jalan relatif kecil dibandingkan pertumbuhan jumlah kendaraan. Periode 2003-2005 jumlah kendaraan di Kabupaten Badung bertambah sebanyak hampir 30.000 unit atau tumbuh sebesar 16,8 persen. Sedangkan pada tahuntahun
sebelumnya
menunjukkan
pertumbuhan
kendaraan
yang
mencakup wilayah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Periode 2001, pertumbuhan kendaraan di kedua wilayah tersebut mencapai 10,7 persen per tahun. Perkembangan kondisi jalan tahun 2000-2005 dengan kondisi terbilang baik, seperti pada tabel 2.23 di bawah ini : Tabel 2.23 Jalan Utama di Kabupaten Badung Tahun 2000-2005 JENIS JALAN
TAHUN 2000
2001
2002
2003
2004
2005
Negara
42,720
42,720
42,720
42,720
42,720
41,200
Provinsi
56,770
56,770
56,770
56,770
56,770
100,360
Kabupaten
374,170
399,634
368,225
374,667
374,667
383,767
Sumber : Badung Dalam Angka 2006 dan Dinas BMP Kab. Badung Sedangkan kondisi jalan yang sedang dan rusak hanya terdapat pada jalan kabupaten dengan panjang jalan rata-rata selama periode tersebut masing-masing 116,641 km dan 56,464 km.
32
4) Sistem jaringan pelayanan transportasi darat di dalam wilayah Kabupaten
Badung
maupun
keluar
wilayah
didukung
oleh
4 terminal/pangkalan ( Terminal Tipe C Bualu, Tipe C Dalung Permai, pangkalan Kampus Bukit dan pangkalan Sentral Parkir Kuta) yang sampai saat ini kondisinya terutama terkait dengan operasionalnya kurang prima. Hal tersebut akibat dari rendahnya minat masyarakat memanfaatkan angkutan umum, yang ditujukan dengan meningkatnya jumlah kendaraan pribadi, sesuai tabel 2.24 dibawah ini. Tabel : 2.24 Sistem Jaringan Transportasi TAHUN 2000 2001 2002 2003 2004 2005
MOBIL PENUMPANG GEROBAK 78.850 24.593 85.792 26.736 88.387 32.938 24.695 7.129 26.367 7.586 27.783 8.185
BUS 4.616 4.537 5.138 552 575 612
SEPEDA MOTOR 341.445 396.561 140.667 166.082 195.014
JUMLAH 449.504 513.626 126.463 173.043 200.610 231.594
Sumber : Badung Dalam Angka Tahun 2006 Tahun 2000-2002 adalah Data Badung dan Kota Denpasar
Sehubungan dengan pembangunan terminal Tipe A Mengwi, sampai tahun 2005 baru pada tahap pengadaan lahan dan pembangunan struktur,
dan
untuk
kelanjutan
pembangunannya
diperlukan
penganggaran secara bertahap. Terkait dengan transportasi udara, di wilayah Kabupaten Badung terdapat Bandar Udara Internasional Ngurah Rai. Selama tahun 2005 arus keberangkatan pesawat udara mencapai 31.441 kali penerbangan dan kedatangan sebanyak 31.315 kali penerbangan. Kapasitas dari landasan pacu (runway) pada tahun 2005 dapat menampung 40 pergerakan per jam. Dilihat dari landasan pacu yang ada saat ini dibandingkan kecendrungan jenis pesawat terbang yang membutuhkan landasan pacu lebih panjang maka kondisi saat ini belumlah memadai. Pertumbuhan kedatangan penumpang selama sepuluh tahun terakhir cendrung meningkat dengan rata-rata 6,18% per tahun, sedangkan penerbangan pesawat mengalami pertumbuhan sekitar 6,66% per tahun. 5) Pada tahun 2000 produksi air minum mencapai 10.621.280 meter3 sedangkan penggunaannya sekitar 7.160.056 meter3, begitu pula pada tahun 2005 menunjukkan besarnya produksi mencapai 37.163.590 33
meter3 sedangkan penggunaannya 27.469.270 meter3. Distribusi pelanggan air minum dapat dikelompokkan menjadi rumah tangga, Niaga/Industri, Sosial dan Non Rutin yang jumlah setiap tahunnya semakin meningkat kecuali pelanggan non rutinnya, sebagaimana ditunjukkan tabel : 2.25.di bawah ini. Tabel 2.25 Jumlah Pelanggan, Produksi dan Konsumsi Air Minum Di Kabupaten Badung Tahun 2000 - 2005 Pelanggan (Or)
Produksi Air Minum (M3)
Konsumsi Air Minum (M3)
2000
26.535
10.621.280
7.160.056
2001
29.394
26.622.988
24.944.536
2002
32.001
32.961.405
25.375.707
2003
34.794
32.786.889
25.533.921
2004
37.301
35.619.347
25.137.089
2005
39.818
37.163.590
27.469.270
Tahun
Sumber : Badung Dalam Angka Tahun 2005 - 2006
6) Infrastruktur telematika terdiri dari jaringan radio, jaringan televisi, jaringan internet dan jaringan telepon. 7) Listrik merupakan infrastruktur dasar yang kebutuhannya semakin hari semakin meningkat, sampai tahun 2005 sumber energi listrik di Kabupaten Badung dipasok oleh PLN dengan pembangkit PLTD/PLTG Sanggaran, pembangkit PLTD/ PLTG Gilimanuk, PLTGU Pemaron serta jaringan
interkoneksi
Jawa
Bali.
Terdapat
peningkatan
jumlah
pelanggan listrik di Kabupaten Badung dari 186.621 pelanggan pada tahun 2001 menjadi 217.599 pelanggan di tahun 2005 dengan rata-rata pertumbuhan 3,92% pertahun. Sampai saat ini untuk menanggulangi keterbatasan ketersediaan listrik, beberapa perusahaan swasta yang menggunakan daya listrik relatif besar, memenuhi kebutuhannya dengan mengoperasikan genset sendiri. Sampai dengan tahun 2005 terdapat 177 genset yang dioperasikan oleh masing-masing pengusaha. Sampai saat ini belum ada listrik dari sumber alternatif. Jumlah pelanggan lima tahun terakhir seperti tabel : 2.26 dibawah ini
34
Tabel 2.26 Jumlah Pelanggan Listrik Di Kabupaten Badung Tahun 2000 - 2005 Tahun
Pelanggan listrik
Keterangan
2000
421.552
Badung dan Denpasar
2001
186.621
-
2002
196.425
-
2003
201.814
-
2004
208.744
-
2005
217.599
-
Sumber : Badung Dalam Angka Tahun 2005 - 2006
8) Pengelolaan air limbah di Kabupaten Badung menggunakan 2 (dua) sistem yakni sistem pengelolaan air limbah terpusat (offsite system) dan sistem pengelolaan air limbah setempat (onsite system). Kondisi sampai Tahun 2005 sebagian besar air limbah yang berasal dari kegiatan hotel, restoran, garmen dan rumah tangga, pengelolaannya menggunakan sistem setempat berupa tangki septik dan sumur resapan yang belum dapat menanggulangi masalah limbah dengan baik. Sedangkan air limbah industri pariwisata di Kawasan BTDC Nusa Dua dan beberapa hotel berbintang di Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan sebagian telah memiliki sistem pengolahan air limbah sendiri berupa Sewerage System Treatment (STP), dimana hasil pengolahan air limbah tersebut dapat dimanfaatkan kembali untuk penyiraman tanaman. 9) Dalam hal persampahan, volume sampah sampai Tahun 2005 mencapai 1.151 m3 /hari, dimana yang terangkut ke TPA Suwung mencapai 1.112 m3/hari (96,61%), sedangkan
sisanya sebesar 39
m3/hari (3,39%) dikelola oleh masyarakat dan pihak swasta dengan cara dibakar, ditimbun pada lahan kosong serta diolah menjadi kompos. Total volume sampah yang ditangani DKP Badung dan terangkut ke TPA Suwung sebesar 767 m3/hari, dengan sistem penanganan sebagai berikut : a) Wilayah Pangkalan Kuta dengan cakupan pelayanan meliputi Kecamatan Kuta Selatan, Kecamatan Kuta sebagian Kecamatan Kuta Utara (Kelurahan Kerobokan) sebanyak 554 m3/hari. b) Wilayah Pangkalan Mengwi mencapai 129 m3/hari dengan cakupan pelayanan meliputi 5 (lima) Desa yaitu Desa Gulingan, Desa 35
Mengwi, Desa Mengwitani, Desa Cemagi dan Desa Munggu, sedangkan desa-desa lainnya di Kecamatan Mengwi ditangani secara swakelola. c) Volume sampah di wilayah Kecamatan Petang dan Abiansemal mencapai 12 m3/hari. d) Volume sampah yang dimusnahkan dengan mesin incenerator mencapai 72 m3/hari. Pengumpulan dan pengangkutan sampah selain dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, juga melibatkan berpartisipasi pihak swasta, PD Pasar serta swakelola oleh desa dan masyarakat. Jumlah pegawai dan tenaga kebersihan pada DKP Badung sebanyak 905 orang dengan rincian Pegawai DKP sebanyak 492 orang, tenaga padat karya kebersihan sebanyak 302 orang, tenaga padat karya pertamanan sebanyak 87 orang dan tenaga pemusnah sampah sebanyak 24 orang. Sarana-prasarana penunjang dalam penanganan sampah milik Pemerintah Kabupaten Badung sampai Tahun 2005 meliputi : (1)
Penampungan sementara yang berlokasi di Bali Hai, Banjar Segara sebanyak 10 unit dengan kapasitas 6 m3.
(2)
Transfer Depo sebanyak 1 unit dengan kapasitas 36 m3.
(3)
Container sebanyak 20 unit dengan kapasitas 6 m3 berlokasi di wilayah pelayanan pangkalan Kuta sebanyak 15 unit dan pangkalan Mengwi sebanyak 5 unit.
(4)
Dump Truck sebanyak 43 unit dengan kapasitas 4 m3.
(5)
Arm Roll Truck sebanyak 8 unit dengan kapasitas 4 m3.
(6)
Kijang Dum sebanyak 9 unit.
(7)
Mobil penyapuan sebanyak 4 unit dengan kapasitas 2 m3.
(8)
Mesin incenerator sebanyak 5 unit.
(9)
Alat berat di TPA dan Pantai Kuta sebanyak 6 unit.
(10) TPS di Kecamatan Kuta sebanyak 4 unit berlokasi di Yonif 741 Tuban, Jalan Nusantara, Jalan Dewi Sri dan Jalan Gatot Kaca. (11) TPS di Kecamatan Mengwi sebanyak 5 unit berlokasi di Br. Pande, Br. Batu Mengwi, Br. Gambang, Br. Delod Bale Agung dan Br. Munggu. 10) Pengendalian masalah banjir di Kabupaten Badung ditangani melalui pembangunan jaringan drainase dan bangunan pengendali. Jaringan drainase yang terdapat di Kabupaten Badung meliputi jaringan primer 36
sepanjang 73,383 km, jaringan sekunder sepanjang 418,881 km dan jaringan tersier sepanjang 50,495 km, serta bangunan pengendali berupa pintu air sebanyak 51 unit. Pada beberapa kawasan seperti kawasan Kuta, kawasan Seminyak, Jalan Pratama, Jalan Uluwatu dan Kawasan Bualu sering terjadi genangan akibat air hujan selama 2-3 jam dengan ketinggian air mencapai 60 cm. Hal tersebut disebabkan karena terjadinya pendangkalan pada saluran drainase baik karena sampah maupun limbah. Disamping itu munculnya permasalahan banjir terutama di Kawasan Perkotaan disebabkan pesatnya pembangunan yang tidak ditunjang jaringan drainase yang memadai berdampak pada berkurangnya daerah resapan air hujan karena tertutup oleh bangunan dan prasarana perkotaan lainnya.
8. Pengembangan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Berdasarkan Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 29 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, struktur ruang wilayah Kabupaten Badung terbagi atas 3 (tiga) wilayah pembangunan yaitu : a. Wilayah Pembangunan
Badung Utara meliputi Kecamatan Petang dan
Kecamatan Abiansemal dengan pusat pengembangan di Blahkiuh yang berfungsi sebagai pusat pengembangan pemerintah tingkat Kecamatan, pusat perdagangan, pusat pengembangan pertanian dalam arti luas dan pusat permukiman. b. Wilayah Pembangunan Badung Tengah meliputi Kecamatan Mengwi dengan pusat pengembangan di Mengwi yang berfungsi sebagai pusat pelayanan fasilitas tingkat Kabupaten, pusat pengembangan pemerintahan Kecamatan,
pusat
pengembangan
pertanian
lahan
basah,
pusat
perdagangan dan aneka industri, pusat angkutan darat dan komunikasi dan pusat permukiman. c. Wilayah Pembangunan Badung Selatan meliputi Kecamatan Kuta dengan pusat pengembangan di Kuta dengan fungsi utama sebagai pusat pengembangan pemerintahan tingkat kecamatan, pusat pengembangan pariwisata, pusat perdagangan dan jasa, pusat angkutan udara, darat dan komunikasi, pusat pendidikan, pusat kesehatan dan pusat permukiman.
37
Wilayah Pembangunan Badung Selatan terbagi menjadi 3 (tiga) Sub Wilayah Pembangunan, yaitu :
Sub Wilayah Pembangunan Kuta Utara meliputi Kerobokan, Canggu dan Dalung dengan pusat pengembangannya di Kerobokan.
Sub Wilayah Pembangunan Kuta Tengah meliputi Jimbaran, Kuta dan Tuban dengan pusat pengembangannya di Kuta.
Sub Wilayah Pembangunan Kuta Selatan meliputi Benoa, Ungasan dan Pecatu dengan pusat pengembangannya di Benoa, seperti pada tabel 2.27 di bawah ini : Tabel : 2.27 Perkembangan Penggunaan lahan di Kabupaten Badung Tahun 2000-2005 sebagai berikut :
Jenis Penggunaan Tanah Tanah Sawah Tanah Kering Pekarangan Rumah Tegal Tambak Kolam Tanah Sementara Tidak diusahakan Hutan Rakyat Hutan Negara Tanah Perkebunan Tanah Lainnya Jumlah Semua
2000 10705 31147 9369 8422 1 24
Kabupaten Badung (ha) 2001 2002 2003 2004 2005 10615 10413 10334 10299 10121 31237 31439 31518 31553 31731 9626 9076 9139 9171 9341 8221 8620 8633 8709 8717 1 1 1 1 1 25 26 31 31 31
165
165
164
164
164
159
1252 1414 6694 3806
1252 1417 6694 3836
1252 1490 6622 4188
1252 1490 6622 4186
1252 1490 6547 4188
1253 1490 6547 4192
41852
41852
41852
41852
41852
41852
Sumber : Badung Dalam Angka, Tahun 2000-2005
Saat ini pemanfaatan dan penggunaan sumberdaya alam pada masingmasing Kecamatan di Kabupaten Badung sudah semakin meningkat dan kurang terkendali seiring dengan percepatan pembangunan disektor industri pariwisata. Hal ini telah membawa dampak negatif yang mengarah pada timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup beserta sumber daya alamnya. Perkembangan industri pariwisata telah menimbulkan kerusakan lingkungan di wilayah pesisir Bali bagian selatan (termasuk Kabupaten Badung) yang diakibatkan oleh pengambilan karang pantai, pengambilan air tanah secara liar dan berlebihan, pembangunan prasarana dan sarana pendukung yang tidak memperhatikan peruntukan dan garis sempadan pantai, perusakan 38
tanaman pantai serta pembuangan air limbah hotel ke sungai atau laut. Tindakan-tindakan ini telah menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti terjadinya pendangkalan, erosi, banjir dan pencemaran Tukad Badung, Tukad Ayung, Tukad Mati, serta terjadinya intrusi air laut di wilayah Kuta, Tuban, Kedonganan dan Jimbaran. Di beberapa kawasan terjadi penurunan peruntukan air tanah, terjadinya kekeruhan dan keracunan air sumur penduduk, penyebaran penyakit saluran pencernaan dan saluran pernafasan, iklim yang tidak teratur, menurunnya biodiversitas, abrasi pantai dan semakin kotornya air laut. Menyadari pentingnya geomorfologi dan lingkungan hidup sebagai aset Kabupaten Badung, serta dalam upaya menyikapi permasalahan yang dapat merusak dan/atau mencemari lingkungan dan sumber daya alam, Pemda Kabupaten Badung telah melakukan beberapa langkah program dan aksi untuk mengantisipasi, memelihara dan menanggulanginya. Namun berbagai kegiatan yang telah dilakukan nampaknya belum mampu mencegah dan mengantisipasi laju degradasi tersebut secara signifikan, bahkan nampak suatu kecendrungan potensi dan kualitas lingkungan hidup semakin menurun. Faktor-faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab degradasi adalah sebagai berikut. a). Meningkatnya pencemaran lingkungan sebagai akibat laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, perubahan gaya hidup yang komsumtif dan rendahnya kesadaran masyarakat, kemajuan transportasi yang tidak diiringi dengan penerapan teknologi besih lingkungan menimbulkan dampak negatif terutama pada lingkungan perkotaan. b). Sungai-sungai tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga dan tanah tercemar oleh bahan kimia, pupuk dan sampah. c). Adanya perubahan iklim dan pemanasan global yang dapat mempengaruhi kondisi lingkungan hidup, inkonsistensi dan tumpang tindihnya kebijakan. d). Kontradiksi dan kekaburan norma hukum yang mengaturnya. e). Lemahnya penegakan hukum. f). Adanya kecenderungan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berlebih (over exploitation). g). Ketidakjelasan wewenang dan tanggung jawab dari berbagai instansi dalam pengeloloaan sumber daya alam dan lingkungan hidup baik dalam hal penyelenggaraan, pengawasan dan pengendaliannya a. Kondisi sumber daya air Secara umum kualitas sumberdaya air meliputi air sungai, air laut, air tanah dan air minum di Kabupaten Badung mengalami kemerosotan mutu. Hal tersebut ditunjukan dari Indeks Pencemaran (IP) dan tingkat pencemaran terhadap bebarapa sampel air sebagai berikut : 39
1) Kualitas air sungai dari beberapa sampel yang diambil secara umum menunjukan kondisi dengan tingkat pencemaran ringan-sedang dengan IP 1,86 – 5,66. 2) Kualitas
air
laut
pada
beberapa
sampel
menunjukan
tingkat
pencemaran ringan-sedang dengan IP 4,32 – 5,01. 3) Kualitas Air Tanah berdasarkan nilai Indeks Pencemaran, menunjukan bahwa kualitas air tanah di Kabupaten Badung secara umum dalam kategori pencemaran ringan-sedang dengan IP 1,33-5,43. 4) Kualitas Air Bersih pada sumber-sumber air berupa mata air yang umum digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga baik minum, cuci dan mandi secara umum mengalami pencemaran ringan dengan kisaran Nilai Indeks Pencemaran antara 1,71-3,08. b. Kondisi kualitas udara Secara umum kualitas udara di Kabupaten Badung masih dibawah baku mutu lingkungan yang diijinkan. Unsur pencemar udara yang menimbulkan tekanan dan penurunan terhadap kualitas lingkungan udara untuk Kabupaten Badung adalah Karbonmonoksida (CO), Sulfurdioksida (SO2) dan Nitrogendioksida (NO2). Sumber pencemaran udara di Kabupaten Badung sebagian besar berasal dari hasil pembakaran BBM untuk transportasi darat serta faktor-faktor lainnya sebagai berikut :
Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor selama empat tahun terakhir (2001-2005) selama 24,98%;
Kurangnya jalur hijau dengan tanaman yang dapat mengabsorpsi bahan pencemar;
Hasil pembakaran BBM yang tidak sempurna terutama mesih-mesin kendaraan yang sudah tua.
Dampak dari pencemaran ini secara kumulatif dapat menimbulkan efek buruk terhadap kesehatan manusia, hewan, vegetasi, material dan ekosistem dalam berbagai bentuk antara lain ganguan pernafasan dan jarak pandang (visibility) serta berubahnya siklus karbon, nitrogen, belerang, fotosintesis di atmosfer bumi. c. Kondisi Hutan Berdasarkan fungsinya hutan mempunyai tiga fungsi pokok yaitu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Luas kawasan hutan menurut fungsinya sampai Tahun 2005 yaitu 1.767,87 ha meliputi hutan lindung seluas 1.126,90 ha terdapat di Kecamatan Petang, hutan wisata seluas
13,97
ha
terdapat
di
Kecamatan
Abiansemal
dan
hutan 40
mangrove/bakau seluas 627 ha terdapat di Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan. Luas kawasan hutan seluruhnya sekitar 4,22% dari luas wilayah Kabupaten Badung, sehingga masih jauh dari kondisi ideal yaitu sebesar 30%. Demikian pula halnya dengan luas hutan di Provinsi Bali yaitu sekitar 23,2% dari luas Bali. d. Lahan Kritis Lahan kritis yang terdapat di Kabupaten Badung tersebar didalam kawasan hutan dan diluar kawasan hutan. Luas lahan kritis didalam kawasan hutan terdapat di Kecamatan Petang seluas 775 ha serta Kecamatan Kuta Selatan dan Kecamatan Kuta seluas 270 ha (90 ha kritis dan 180 ha potensial kritis). Dengan demikian lahan kritis di dalam kawasan hutan secara keseluruhan luasnya 1.045 ha. Lahan kritis di luar kawasan hutan dalam kawasan lindung terdapat di Kecamatan Petang seluas 771 ha dan Kecamatan Abiansemal seluas 136 ha. Sedangkan lahan kritis pada kawasan budidaya pertanian terdapat di Kecamatan Petang selaus 7.846 ha, Kecamatan Abiansemal seluas 1.062 ha, Kecamatan Kuta Selatan seluas 7.750 ha. Dengan demikan lahan kritis di luar kawasan hutan secara keseluruhan luasnya 17.585 ha. Luasan lahan kritis di Kabupaten Badung dipertegas dengan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 539/03-N/Hk/2006 tanggal 12 Oktober 2006 tentang Penetapan Luasan Lahan Kritis di 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota se-Bali yaitu 90 ha yang berada didalam kawasan hutan Tahura Ngurah Rai di Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Selatan. Sedangkan lahan kritis yang berada diluar kawasan hutan seluas 2.211 ha tersebar di Desa Ungasan, Desa Kutuh dan Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kondisi geografis Kabupaten Badung mengakibatkan kondisi alamnya rentan terhadap bencana alam. Potensi bencana berupa angin kencang, kekeringan, banjir, tanah longsor, gempa bumi dan tsunami. Daerah rawan bencana yang paling besar diakibatkan oleh angin kencang seluas 7.098,03 (16,95% dari luas lahan di Kabupaten Badung) . Selain itu, daerah pesisir kabupaten Badung berpotensi pula terjadi tsunami dengan daerah rawan bencana seluas 1.561,77 ha (3,7% dari luas lahan di Kabupaten Badung). Kecamatan Abiansemal merupakan daerah dengan luasan rawan bencana terbesar dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Badung, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.28 dibawah ini :
41
Tabel : 2. 28 Data Luasan Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Badung Luasan Daerah Rawan Bencana Kuta Selatan
Kuta
Kuta Utara
Mengwi
Abiansemal
Petang
Jumlah (ha)
Angin Kencang
1.310,31
951,57
978,75
1.849,14
1.711,08
297,18
7.098,03
Kekeringan Banjir Tanah Longsor Gempa Bumi Tsunami
11,07 752,49 478,89 556,02
951,57 931,86
251,91 0,27 63,27
58,77 39,42 180,99 10,62
0,09 187,47 318,15 -
185.203,80
2.216,79
7.044,57
Jenis Bencana
Jumlah
3.108,78 1.294,20
11,6 2.011,59 6.290,73 6.996,78 456,66 499,14 1.561,77 2.835
Sumber : Studi Identifikasi Potensi Bencana Alam di Provinsi Bali
e. Sumber daya air yang berasal dari air permukaan di Badung didukung oleh adanya 24 sungai yang muaranya ke laut di bagian selatan Kabupaten Badung. Sungai-sungai ini umumnya memanjang yang hulunya ada di bagian utara Badung dan hilirnya di bagian selatan. Dengan demikian Daerah Aliran Sungainya (DAS) juga berbentuk memanjang yang dibeberapa bagian secara administrasi merupakan DAS yang lintas kabupaten. Sedikit berbeda dengan sungai-sungai di Badung Tengah dan Badung Utara yang di kontrol secara geologi oleh batuan vulkanis dan topografi pegunungan sehingga sungai-sungai
yang relatif memanjang
memiliki air dengan debit membesar pada musim hujan dan mengecil di musim kemarau, Sungai di Badung Selatan yaitu di Kawasan Bukit berupa sungai pada Batuan Karts sehingga sungainya berbentuk melingkar dan hanya berair pada saat musim hujan. f.
Geomorfologi Wilayah Badung yang dimulai oleh pegunungan di utara, dataran dan pantai di bagian selatan, serta dikontrol oleh dominasi batuan vulkanik (Batuan Gunung Api Buyan Beratan dan Batur) menjadikan potensi air tanah baik hampir diseluruh wilayah Kabupaten Badung. Air tanah tersebut umumnya merupakan air tanah bebas dan permukaannya relatif dangkal (3 m – 8m). Potensi tersebut memicu besarnya minat masyarakat mengekploitasi air tanah untuk keperluan usaha ataupun keperluan rumah tangga yang sampai tahun 2005 terdapat 465 ijin sumur bor dan 64 sumur gali yang dimanfaatkan oleh berbagai usaha.
42
B. Tantangan RPJP Tahun 2005 – 2025 Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan jangka panjang Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 meliputi : 1. Bidang Sosial Budaya a. Tantangan bidang kebudayaan adalah pesatnya pembangunan dan derasnya arus globalisasi akan melemahkan nilai-nilai tradisional serta membawa dampak perubahan sikap mental masyarakat. b. Jumlah penduduk Kabupaten Badung yang semakin besar merupakan tantangan tersendiri. Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan diprediksi kepadatan dan migrasi penduduk akan semakin komplek. c. Tantangan yang paling besar dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender adalah masih kuatnya berlaku sistem patrilinial dalam masyarakat. d. Semakin besarnya ketimpangan antara pertumbuhan angkatan kerja dengan lapangan kerja yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi, tidak diimbangi dengan perluasan lapangan kerja. Hal ini diperburuk lagi dengan adanya tenaga kerja asing yang memanfaatkan peluang kerja yang ada. 2. Bidang Ekonomi a. Tantangan pembangunan perekonomian daerah 20 tahun mendatang adalah sulitnya mempertahankan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan, karena perekonomian Kabupaten Badung sangat tergantung pada sektor pariwisata yang cenderung sangat rentan terhadap berbagai gejolak baik internal maupun eksternal. Secara eksternal dihadapkan pada situasi persaingan yang makin ketat dan terintegrasinya ekonomi dunia. Tantangan ke depan lainnya adalah menyusutnya lahan pertanian dan menjadi petani sudah tidak favorit lagi. Tantangan internal perekonomian Badung adalah terkonsentrasinya kegiatan ekonomi di Badung Selatan. b. Adanya penyempitan lahan pertanian sebagai akibat alih fungsi lahan. c. Potensi sub sektor perikanan dan peternakan yang belum tergarap secara maksimal. Peternak dan nelayan belum diberdayakan dengan program peningkatan keahlian dan sarana produksi. d. Globalisasi dan terintegrasinya ekonomi dunia merupakan tantangan yang berat dalam persaingan antar daerah dan antar negara untuk menarik investasi, baik dari modal asing maupun domestik. Tantangan berat juga
43
berasal dari kegiatan perdagangan bebas. Dimana mobilitas berbagai sumberdaya menghadapi hambatan yang semakin kecil. Pada situasi ini, dengan tingkat mobilitas penduduk antar daerah dan antar negara menjadi tinggi, maka jika kualitas tenaga kerja secara teknis rendah akan berakibat pada rendahnya daya saing tenaga kerja, pada gilirannya akan sangat merugikan Kabupaten Badung secara keseluruhan. e. Kebijakan yang tidak terpadu dan sinergis antar Provinsi dan antar Kabupaten/Kota
dalam
pelayanan
investasi
akan
menjadi
kendala
masuknya investasi. Selain itu, iklim investasi yang belum kondusif, antara lain kepastian hukum yang berkaitan dengan tanah, birokrasi, serta mekanisme dan prosedur investasi, merupakan kelemahan utama yang menghambat investasi langsung. f.
Tantangan dalam bidang keuangan daerah adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat membayar pajak, belum banyak tergalinya berbagai sumber pendapatan dan perlunya peningkatan kemandirian sumber pembiayaan pembangunan daerah.
g. Pada bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), tantangan meliputi kemampuan membaca peluang pasar, manajemen keuangan, dan budaya kerja, pola dan teknik produksi yang belum mampu menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan kualitas dan persyaratan standarisasi pasar domestik dan internasional. 3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi a. Dalam rangka menghadapi perekembangan ekonomi global berbasis pengetahuan, persaingan akan semakin tinggi menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan iptek. Dalam rangka meningkatkan kemampuan
iptek
nasional,
peranan
daerah
sangat
diharapkan, maka tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kontribusi iptek mulai dari perencanaan hingga implementasi hasil riset dan pengembangan. b. Pemanfaatan hasil riset dan pengembangan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi hajat hidup bangsa; menciptakan rasa aman; memenuhi kebutuhan dasar, kesehatan dan pendidikan, energi, dan pangan; memperkuat sinergi kebijakan iptek dengan kebijakan sektor lain; meningkatkan komitmen dan budaya bangsa terhadap pengembangan iptek,
mengatasi
degradasi
fungsi
lingkungan;
mengantisipasi
dan
menanggulangi bencana alam; serta meningkatkan ketersediaan dan
44
kualitas sumber daya iptek, baik SDM, sarana dan prasarana, maupun pembiayaan iptek. 4. Politik, Hukum dan Pemerintahan a. Beranekaragamnya penduduk Badung dari segi agama dan suku bangsa jika tidak dibina dengan benar akan menjadi potensi kelemahan yang dapat menimbulkan konflik SARA dan politik. Perubahan situasi politik nasional memberikan implikasi komplek dalam kehidupan politik di daerah. b. Tantangan
terberat
adalah
menjaga
konsolidasi
politik
secara
berkelanjutan, berupa reformasi struktur politik; penyempurnaan proses politik; mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan bertanggung jawab. Tantangan lain adalah mendorong terbangunnya partai politik yang mandiri dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan pendidikan politik rakyat, mampu menyalurkan aspirasi politik rakyat, dan menghasilkan pejabat politik yang mampu mengelola penyelenggaraan pemerintahan secara profesional. c. Di Bidang hukum tantangan ke depan adalah masih banyaknya kasuskasus pelanggaran hukum karena lemahnya penegakan hukum, masih terdapat berbagai produk hukum yang tumpang tindih, inkonsisten antara peraturan yang sederajat dan peraturan yang lebih rendah dengan peraturan di atasnya; masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat; serta kurangnya independensi kelembagaan hukum, khususnya aparat penegak hukum di tingkat daerah. d. Di bidang pemerintahan adalah belum mantapnya proses reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, transparan dan berakuntabilitas tinggi. Perlunya struktur kelembagaan Pemerintah Daerah yang efisien dan efektif; pengembangan pemerintahan berorientasi kewirausahaan yang didukung oleh aparatur yang profesional dan kreatif, serta mampu menguasai dan memanfaatkan teknologi informatika dalam mewujudkan EGoverment. 5. Ketentraman dan Ketertiban a. Tantangan
ke
depan
yang
dihadapi
Kabupaten
Badung
adalah
meningkatnya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat, tingginya potensi konflik vertikal maupun horizontal. Kedepan perlu adanya keterpaduan dalam mengantisipasi dan mengadakan deteksi dini terhadap
45
kemungkinan adanya gangguan ketentraman dan ketertiban baik yang datang dari dalam maupun dari luar. b. Keragaman etnis yang tinggi apabila tidak dikelola dengan arif bijaksana dapat memunculkan kerawanan berupa konflik bernuansa SARA. Selain itu, dampak daripada globalisasi dan era informasi menyebabkan terjadinya perubahan perilaku masyarakat. Posisi Kabupaten Badung sebagai daerah wisata
berpeluang bagi munculnya gangguan stabilitas daerah seperti
terorisme, penyebaran paham-paham ekstrim dan kriminalitas. 6. Sarana Prasarana Wilayah dan Infrastruktur a. Jaringan pengairan/irigasi yang pada dasarnya telah dikelola secara kontinyu ternyata masih menyisakan beberapa jaringan yang kondisinya perlu ditingkatkan, apalagi jika dikaitkan kerentanannya terhadap cuaca. Jaringan irigasi yang baik akan dapat menunjang pembangunan sektor pertanian yang merupakan salah satu potensi dasar Kabupaten Badung. Selain pemeliharaan, pembangunan irigasi baru juga perlu didorong untuk memfungsikan dan mengoptimasikan lahan-lahan pertanian yang produktif . b. Pembangunan jalan baru merupakan prioritas 20 tahun ke depan, mengingat meningkatnya perekonomian di Kabupaten Badung berdampak pada meningkatnya aktivitas masyarakat, membawa dampak pada penurunan pelayanan jalan (kemacetan), sehingga sangat diperlukan pengembangan jalan baru serta melakukan peningkatan dan pemeliharaan jalan yang telah ada c. Pembangunan transportasi masal merupakan hal prioritas yang perlu mendapat
penanganan,
mengingat
belum
optimalnya
pemanfaatan
transportasi masal berdampak pada meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi sebagai sumber dari kemacetan lalu-lintas. Terminal tipe A di Mengwi
yang
sudah
mulai
dibangun
diperlukan
percepatan
pembangunannya, sehingga dapat berfungsi sebagai Terminal Regional. Penataan sarana dan prasarana transportasi menjadi hal yang mendesak guna mendorong masyarakat tergerak memanfaatkan jasa transportasi umum. d. Penetapan Milenium Development Goals (MDG’s) dalam pelayanan air bersih sampai dengan Tahun 2015 sebesar 80 %, merupakan tantangan berat yang harus ditangani mengingat dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan air bersih.
46
e. Perkembangan kebutuhan akan teknologi telekomunikasi dan informatika kedepan semakin meningkat seiring pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini akan berdampak
pada
peningkatan
pemanfaatan
ruang
terkait
dengan
pembangunan infrastruktur telekomunikasi, yang apabila tidak terdapat ketentuan dalam pembangunannya akan berdampak negatif terhadap keindahan ruang wilayah Kabupaten Badung sebagai kawasan pariwisata. f.
Tantangan utama yang dihadapi pada sektor energi adalah riskannya keandalan pasokan energi, kedepan harus ada upaya pencarian sumber energi alternatif yang mampu membantu sumber energi listrik yang ada saat ini.
g. Meningkatnya bencana alam seperti banjir sebagai dampak Global Warming. h. Perkembangan pembangunan yang cukup pesat di Kabupaten Badung tentu membawa konsekuensi terjadinya perubahan terhadap bentang alam serta timbulnya berbagai permasalahan lingkungan. Faktor alam/iklim makro juga membawa dampak terhadap perubahan ekologi lingkungan di kawasan pesisir dan pantai seperti terjadinya abrasi pantai, sedimentasi, akresi, instrusi air dan rob. Sementara kerusakan di kawasan hulu dalam bentuk erosi, tanah longsor, rawan air, lahan kritis dan sebagainya disebabkan adanya proses konversi lahan pertanian menjadi non pertanian, berkurangnya tutupan lahan hijau pada kawasan lindung serta eksploitasi sumberdaya lingkungan yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Perkembangan sektor pariwisata dan jasa penunjang lainnya berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi daerah dan
masyarakat, namun disisi lain mengakibatkan terjadinya eksternalitas berupa polusi dan pencemaran lingkungan. i.
Dalam penanganan masalah lingkungan akan semakin menurunnya daya dukung dan daya tampung lahan, belum optimalnya penanganan kerusakan dan pencemaran lingkungan, partisipasi masyarakat yang belum optimal dalam pelestarian lingkungan serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pembangunan yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.
j.
Dalam pengelolaan sampah akan semakin meningkatnya volume produksi sampah yang harus ditangani
sementara disisi lain kapasitas sarana-
prasarana penunjang seperti tempat pembuangan akhir semakin terbatas, tempat penampungan sementara yang terbatas, armada pengangkutan sampah
yang
perlu
diremajakan
serta
pengembangan
teknologi 47
pengolahan sampah yang efisien dan efektif. Sebagai daerah tujuan pariwisata, permasalahan sampah perlu dikelola dengan manajemen yang profesional dengan dukungan sumberdaya manusia yang memadai serta penerapan teknologi yang tepat. Pada skala rumah tangga dan lingkungan perlu dikembangkan konsep 3 R (reduce, reused, recycle) dengan dukungan alat pengolahan sampah seperti mesin pencacah sampah dan komposter sehingga sampah yang terangkut ke TPA dapat dikurangi. Tantangan ke depan dalam pengelolaan air limbah adalah meningkatkan cakupan pelayanan pengolahan air limbah baik melalui sistem setempat maupun sistem terpusat hingga mencapai 80%, produksi air limbah akan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan konsumsi air bersih. 7. Pengembangan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup a. Tantangan kedepan dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah mewujudkan keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antar sektor dan antar wilayah sehingga potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Badung dan kemajuan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan maka penataan ruang di Kabupaten Badung dilaksanakan melalui harmonisasi lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan pelindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. b. Pemanfaatan ruang sesuai peruntukan sehingga struktur dan pola ruang yang terbentuk diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup. c. Berkurangnya ruang terbuka hijau sebagai akibat konversi lahan pertanian, hutan rakyat dan kebun menjadi kawasan permukiman dan prasarana pengembangan ekonomi. d. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dituntut berorientasi pada pembangunan berkelanjutan (sustainable development) sehingga mampu
memberikan
manfaat
bagi
pemenuhan
kebutuhan
hidup
masyarakat Kabupaten Badung. e. Pencemaran air di Kabupaten Badung, baik pada air permukaan dan air tanah merupakan tantangan tersendiri, hal tersebut diakibatkan masih besarnya tantangan program sanitasi lingkungan.
48
C. Modal Dasar 1. Sumber Daya Manusia Jumlah penduduk Kabupaten Badung Tahun 2005 sebanyak 374.377 orang dengan tingkat kepadatan 895 jiwa/km2 merupakan potensi untuk pembangunan daerah Badung dilihat dari segi kualitasnya maupun sebagai potensi pasar. Kualitas SDM Kabupaten Badung tercermin pada tingkat pendidikan yang dimiliki sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.29. Tabel 2.29 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki Di Kabupaten Badung Tahun 2005 No.
Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki
Persentase (%)
1
Tidak Punya Ijazah
22,52
2
SD / MI / Sederajat
21,20
3
SLTP / MTs / Kejuruan / Sederajat
13,72
4
SMU / SMA Sederajat
27,92
5
SM Kejuruan
5,97
6
Diploma I / II
3,25
7
Diploma III / Sarmud
1,89
8
Diploma IV / S1
3,39
9
S2 / S3
0,14
Sumber : Badung Dalam Angka Tahun 2005
2. Sumber Daya Alam Badung seluas 418,52 km2 atau sekitar 7,43 persen dari daratan Pulau Bali secara geografis terletak di Bali Selatan yang memiliki pesona alam yang indah berupa pegunungan, hutan seluas 1.767,87 Ha, lahan pertanian seluas
26.390,16 Ha dan pantai sepanjang 81,3 km. Posisi strategis
Kabupaten Badung pada jalur transportasi yang dilalui oleh jalur SumateraJawa-Bali-NTB-NTT, merupakan potensi ekonomi yang sangat potensial.
49