1 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI

1

Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI

2

Overview


Prinsip Reksus Gambaran Umum Reksus Tahapan Reksus Pelaksanaan Reksus di KPPN Kebijakan Reksus Refund PHLN

3

Prinsip Manajemen Kas Reksus


Efisien dan Efektif (Cost of Fund rendah) Efisien: meminimalisir idle cash di Reksus dan mempercepat penggantian dana RKUN.

Efektif : dana reksus tersedia untuk membiayai kegiatan

Optimal (dana di Reksus sesuai dengan kebutuhan pembayaran proyek)

Disiplin Anggaran (No Money No Game)

Disiplin Pertanggungjawaban (documentation & replenishment tepat waktu)

MEKANISME PENCAIRAN 4


Tata cara penarikan PHLN dengan menggunakan mekanisme Reksus diatur sebagai berikut:

• Pencairan dana pinjaman dilakukan dengan melalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas dasar SPM yang diajukan oleh PA/KPA berdasarkan DIPA • SP2D Reksus dibebankan pada rekening • 601.xxxxxx980 (Pinjaman) • 602.xxxxxx980 (Hibah) • Pencairan dana berpedoman pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005, PER-04/PB/2011 dan PER-78/PB/2011

5

DEFINISI REPLENISHMENT, REIMBURSEMENT DAN Direktorat BACKLOG Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI Replenishment adalah pengisian kembali dana rekening khusus berkenaan yg berkurang krn pelaksanaan pembayaran melalui penerbitan SP2D Reksus & sekaligus berfungsi sbg pertanggungjawaban kpd PPHLN.

Reimbursement adalah penggantian kembali dana talangan pemerintah yg terpakai akibat dana reksus tdk mencukupi utk pelaksanaan pembayaran melalui penerbitan SP2D Reksus & sekaligus berfungsi sbg pertanggungjawaban kpd PPHLN.

Backlog atas PHLN adalah penggunaan Dana Talangan Pemerintah dalam rangka penarikan PHLN melalui mekanisme Reksus yang belum dimintakan dan/atau belum mendapatkan penggantian dan/atau tidak mendapatkan penggantian dari Pemberi PHLN..

6

DEFINISI SP2D OUTSTANDING


6

SP2D Outstanding adalah SP2D yang sudah diterbitkan oleh KPPN tetapi belum dibebankan pada Rekening Koran Bank Indonesia.

SP2D Outstanding belum bisa dimintakan penggantian kepada PPHLN / belum bisa dihitung sebagai pengeluaran proyek oleh PPHLN. Satker wajib menyampaikan laporan kpd Executing Agency SP2D yang sudah diterbitkan oleh KPPN mitra kerjanya, sehingga Executing Agency bisa melakukan croscheck dgn data Rekening Koran Bank Indonesia, untuk selanjutnya disampaikan kpd Dit.PKN-DJPBN, untuk penyelesaiannya.

7

Gambaran Umum Reksus


Definisi

Penarikan PHLN

Jenis dan Valuta

Pemberi PHLN

8

Definisi Reksus


• Reksus adalah Rekening Pemerintah yang dibuka Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau Bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana PHLN dan dapat dipulihkan saldonya setelah dipertanggungjawabkan kepada Pemberi PHLN (revolving). • Reksus adalah salah satu cara penarikan PHLN

Penarikan PHLN


9

No

Mekanisme

1

Transfer Langsung ke RKUN

2 3 4 5

Pelaksanaan

Penggunaan

-

Direktorat PKN

Letter of Credit

LC

KPPN KPH

Pinjaman Program

Pembayaran Langsung (Direct Payment)

PL

KPPN KPH

PP

KPPN KPH

Pinjaman Proyek

RK

Seluruh KPPN (Kecuali KPPN KPN dan KPPN KIP)

Pinjaman Proyek

Pembiayaan Pendahuluan (Prefinancing)

Rekening Khusus

Kode di DIPA

Pinjaman Proyek (Impor) Pinjaman Proyek

10

Jenis dan Valuta Reksus


URAIAN

PINJAMAN

HIBAH

Nomor Reksus

601.XXX.YYY.980

602.XXX.YYY.980

601.XXX.411.980 601.XXX.111.980 601.XXX.991.980 601.XXX.311.980 -

602.XXX.411.980 602.XXX.111.980 602.XXX.991.980 602.XXX.311.980 510.000.XXX.980

1XXXXXXX

7XXXXXXX

Valuta: • USD • JPY • EUR • AUD • IDR

Nomor Register

Pemberi PHLN dengan Mekanisme Reksus Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI

11

No

Pemberi PHLN

1

Bank Dunia

2

ADB

3

JICA/JBIC

5

KfW

4 6

IFAD

AusAID

7

IDB

9

Kanada

8

Russia

Karakteristik PHLN

Proyek fisik, konsultansi, beasiswa, PNPM, dll (kecuali alutsista) Proyek fisik, konsultansi, beasiswa, PNPM, dll (kecuali alutsista) Beasiswa, PNPM PISEW

PNPM untuk daerah pesisir

Pelestarian Lingkungan (Hutan)

Perbaikan Pendidikan (fisik dan pelatihan), perbaikan sanitasi dan transporasi, pembangunan jalan PNPM ICDD, perbaikan sanitasi Alutsista Alutsista

12

Tahapan Reksus


Persiapan


13

DJPU • Mendandatangani Loan/Grant Agreement • Menyiapkan prasyarat effectiveness • Menerbitkan register

EXECUTING AGENCY (KL) • Menyiapkan prasyarat effectiveness; • Memastikan alokasi dana proyek pada RKA-KL (DIPA); • Meminta pembukaan Reksus, pengisian initial deposit dan penerbitan Perdirjen;

• Melampirkan Rencana penarikan dana dan kesiapan proyek ke DJPBN

DJPBN (DIREKTORAT PKN) • Membuka Reksus di BI • Meminta initial deposit ke Pemberi PHLN • Menerbitkan Perdirjen Reksus

14

Pelaksanaan


EXECUTING AGENCY (KL)

DJPBN (KPPN)

Melakukan pengadaan/pelaksanaan

Memeriksa SPM Reksus yang

Menerbitkan SPP dan SPM Reksus

Menerbitkan SP2D Reksus

kegiatan/penandatanganan kontrak

Mengajukan SPM Reksus ke KPPN

diajukan Satker

Mengirim data SPB ke Direktorat PKN

Pertanggungjawaban Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI

15

EXECUTING AGENCY (KL)

DJPBN

(DIT. PKN)

PEMBERI PHLN

• Mengumpulkan dokumen BAP dan copy SP2D Reksus • Menerima RKBI dari Direktorat PKN • Menyiapkan SPP APD Reksus (Dokumentasi dan Pengisian Kembali)

• Mengirim RKBI ke EA • Menerima SPP APD Reksus dari EA • Memroses APD Reksus dan menyampaikan ke pemberi PHLN

• Memeriksa APD Reksus dari Direktorat PKN • Menyetujui/menolak pertanggungjawaban dari EA yang diajukan melalui Direktorat PKN

16

Pelaksanaan Reksus di KPPN


Pemeriksaan SPM

Penerbitan SP2D

Koreksi Salah Beban

Pemeriksaan SPM Reksus


17

No

Pemeriksaan

Acuan

Risiko

Konsekwensi

1

Nomor Reksus

Perdirjen Reksus

Salah Pembebanan

Ineligible

2

Nomor PHLN

Perdirjen Reksus dan DIPA

Salah Pembebanan

Ineligible

3

Nomor Register

Perdirjen Reksus dan DIPA

Salah Pembebanan

Ineligible

4

SD/CP: UP/TUP GUP;LS R/K

DIPA

Salah Pembebanan

Ineligible

5

Closing Date

Perdirjen Reksus

Ineligible

Ineligible

Ineligible


18

Pengeluaran

yang

tidak

Loan/Grant agreement Pemberi

PHLN

diterbitkan KPPN

tidak

sesuai

mau

dengan

mengganti

ketentuan

SP2D

yang

Pemberi PHLN akan meminta refund atas dana Reksus yang telah terpakai Merupakan

beban

dialokasikan di DIPA)

EA/KL

bersangkutan

Berpotensi merugikan (selisih kurs)

(harus

Penerbitan SP2D Reksus Koreksi Salah Beban


19

Penerbitan SP2D

Reksus

Koreksi Salah

Beban

Memedomani PMK

190/PMK.05/2012 dan PER56/PB/2012

Melakukan koordinasi dengan Satker;

Mengajukan

permohonan perbaikan ke Direktorat PKN dengan dilampiri dokumen terkait

Kebijakan Mekanisme Reksus


20

Menutup

Rekening Dana

Talangan

Pendebitan

Reksus H+0

Penghentian

Pembayaran apabila Reksus

Kosong

???

PROSEDUR PEMBEBANAN REKSUS LANGSUNG DAN PRASYARAT


21

SATKER SPM

KPPN SPAN 1

BO I

Data Saldo Reksus

5. Kirim

SPD WPR

2 Cek saldo

SPM

2b. Tidak Ada/ Tidak Cukup

Cek Saldo Reksus

4. Proses SPD

2a. Ada/Cukup

SP2D SPB SP2D

3. Kirim 3a. Kirim

SP2D

3a. Transfer H+0

PIHAK III

  

DIT. PKN

SPB SP2D

BI Data Saldo Reksus 6. Bebani Reksus Pembebanan Reksus 7. Transfer H+0 Transfer Dana

It Must be Reconcil

Prasyarat/Kondisi

Dashboard monitoring saldo reksus sudah siap di PKN dan dapat digunakan oleh seluruh KPPN. Data saldo reksus sudah tersedia secara real-time online di database SPAN dan pada saat yang sama, setiap penerbitan SP2D juga secara real time akan mengurangi saldo reksus. Saldo Rekening Khusus untuk Loan Berkenaan tersedia dan cukup

KONSEKUENSI JIKA REKENING KHUSUS TIDAK CUKUP/KOSONG Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI

22

JIKA REKSUS TIDAK CUKUP/ KOSONG

Kas Negara (BO I) akan terbebani dan tidak segera tergantikan

KPPN dapat menghentikan sementara pembayaran (sesuai Perdirjen )

Dampak

Dampak

Mempengaruhi cash flow keuangan pemerintah, krn pemerintah membiayai pengeluaran proyek yg seharusnya dibiayai dr pinjaman/hibah luar negeri

Menghambat kemajuan fisik, keuangan proyek, berpotensi menimbulkan konflik dgn pihak 3 serta berdampak pd kredibilitas kinerja pengelola proyek

Dana yg terpakai harus dimintakan penggantiannya kembali ke Lender/Donor

Penghentian sementara /pembayaran kembali dapat dilaksanakan setelah KPPN menerima surat pemberitahuan dr Dirjen PBN

22

23


PENGELOLAAN PHLN MELALUI SPAN

Mekanisme Penerbitan SP2D KPPN Belum SPAN


24

PA/KPA Satker

SP2D lbr.2

BO I

kosong SPM, Reksus ada

KPPN

SP2D lbr.1

SPM Kembali

EA Pihak III

Mekanisme Penerbitan SP2D KPPN SPAN


25

PA/KPA Satker

Daftar SP2D ≠ SP2D Data Pihak III SPM, Reksus ada

BO I

kosong

KPPN

SP2D paperless

SPM

Kembali

EA Pihak III

26

ISU-ISU PENARIKAN MEKANISME PL


Penyediaan dana (DIPA) • Keterlambatan DIPA • Ketidakcukupan dana di DIPA akibat selisih kurs saat penyusunan dan pelaksanaan • Kesalahan administratif DIPA ( penulisan kode tata cara penarikan Loan) Inefisiensi Biaya • Agreement sudah ditandatangani tetapi belum ada penarikan karena berbagai sebab sehingga negara harus membayar biaya komitmen Keterlambatan Lelang • keterlambatan proses selanjutnya Ketidaksiapan Pengelola Proyek • misalnya struktur organisasi manajemen proyek belum bisa ditetapkan Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan • misalnya pemenang tender yang kurang memenuhi kualifikasi Keterlambatan Penyampaian Tagihan • PA/KPA tidak segera menyampaikan tagihan berupa SPP APD PL ke KPPN Pinjaman dan Hibah dengan berbagai sebab Keterlambatan Pembayaran oleh Lender • APD PL oleh lender, sering terjadi lender lama membayar tagihan yang diajukan, belum ada kepastian waktu pembayaran Administratif • ineligible yang diketahui oleh lender/pemeriksa setelah adanya post reviews dengan berbagai sebab • Penerbitan SP3 oleh KPPN • pagu untuk kegiatan yang dibiayai dari PHLN closing date tidak teralokasi pada DIPA

27


1 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI

Recommend Documents