1-50

Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018

VI / 1 - 50


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ....................................................................................................... DAFTAR ISI ....................................................................................................... BAB I

i ii

PENDAHULUAN ............................................................... A. Latar Belakang ................................................................ B. Landasan Hukum ........................................................... C. Maksud dan Tujuan ....................................................... D. Sistematika Penulisan .....................................................

I/1-4 I/1-4 I/2-4 I/1-4 I/3-4

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN.................................................................... A. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perkebunan Dan Kehutanan........................................................................ B. Sumber Daya Dinas Perkebunan dan Kehutanan........................................................................ C. Potensi Permasalahan Dinas Perkebunan dan Kehutanan........................................................................

II/1-4

BAB II

BAB III

II/1-4 II/2-4 II/3-4

ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI..................................................................... A. Kondisi Umum Masa Kini ................................................ B. Isu Isu Strategis............................................................... C. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi ke depan.................

III/1-2

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ........... A. Visi dan Misi ................................................................... B. Tujuan ............................................................................ C. Strategi.................... ....................................................... D. Kebijakan ........................................................................

IV/1-6 IV/1-6 IV/2-6 IV/4-6 IV/5-6

BAB V Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif Kinerja,Kelompok

V/1-4

III/1-2 III/1-2 III/2-2

Sasaran Dan Pendanaan Indikatif................................................... BAB VI Indikator Kinerja Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Berdasar RPJMD Kabupaten Probolinggo 2013 - 2018..................... BAB VII

PENUTUP...... ...............................................................

LAMPIRAN: 1. Matrik Program dan Kegiatan Lima Tahun SKPD 2. Matrik Rencana Strategis

VI / 2 - 50

VI/1-1 I/1-4


KATA PENGANTAR Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten

Probolinggo

Tahun

2013-2018

dapat

tersusun

sebagaimana yang diharapkan. Rencana Kabupaten

Strategis

Probolinggo

Dinas

ini

Perkebunan

disusun

sebagai

dan

Kehutanan

acuan

untuk

melaksanakan tugas operasional, yaitu dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan sekaligus melaksanakan misi yang telah ditentukan. Di samping hal tersebut, Rencana Strategis disusun sebagai upaya untuk menentukan arah pelaksanaan tugas dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan yang dikenal dengan sebutan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Probolinggo, yaitu dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahunan. Sehingga pada saatnya Dinas Perkebunan

dan

Kehutanan

Kabupaten

Probolinggo

dapat

menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada publik atau masyarakat Kabupaten Probolinggo. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Probolinggo,

Desember 2013

KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN PROBOLINGGO

RAHARDJO,SP.,MMA Pembina Tingkat I NIP. 19580505 198603 1 022

VI / 3 - 50


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyelenggaraan dalam

pemerintahan

Undang-Undang

daerah

Nomor

32

sebagaimana Tahun

2004,

diatur lebih

mengutamakan pelaksanaan desentralisasi yang memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah, kewenangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri

berdasarkan

aspirasi

masyarakat

mulai

dari

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan penerapan dan pengembangan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan

pelaksanaan

pembangunan

dapat

berlangsung

secara

berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab (akuntabel). Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang

merupakan

instrumen

pertanggungjawaban,

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tahun 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Probolinggo Tahun

VI / 4 - 50


2008-2013, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Probolinggo. 1.2. Landasan Hukum Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Probolinggo disusun atas dasar : 1. Landasan Konstitusional : -

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

-

Undang-Undang Pemerintahan

Nomor Daerah

32

Tahun

(Lembaran

2004

Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); -

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Probolinggo;

-

Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 18 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Probolinggo;

-

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2007-2009.

VI / 5 - 50


2. Landasan Operasional : -

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

-

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang tata cara penyusunan,pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra-SKPD adalah memberikan arah penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pelaksanaan

kegiatan

pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam

waktu

5

(lima)

tahun

mendatang,

dalam

rangka

kelanjutan pembangunan jangka panjang, sehingga secara bertahap

dapat

mewujudkan

cita-cita

(visi)

yang

telah

ditetapkan. Selanjutnya

Renstra-SKPD

ini

menjadi

pedoman

dalam

penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dikenal dengan sebutan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), yaitu dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. 1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Probolinggo disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Berisi

latar

Perkebunan

belakang dan

penyusunan

Kehutanan

Renstra

Kabupaten

Dinas

Probolinggo,

maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renstra Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Probolinggo dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penulisan.

VI / 6 - 50


BAB II

GAMBARAN

PELAYANAN

DINAS

PERKEBUNAN

DAN

KEHUTANAN Berisi

tugas

daya,kinerja

pokok

dan

pelayanan

pembangunan

dan

pelayanan

fungsi,struktur,

sumber

tantangan

peluang

Dinas

dan

Perkebunan

dan

Kehutanan BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

pelayanan,

telaahan

renstra

telaahan Dinas

visi,misi,dan

Perkebunan

dan

program, Kehutanan

,telaahan rencana tata ruang wilayah (RTRW),penentuan isu – isu strategis BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Berisi visi dan misi Dinas Perkebunan Dan Kehutanan, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan Dinas Perkebunan dan Kehutanan

BAB V

RENCANA

PROGRAM

KINERJA,KELOMPOK

DAN SASARAN,

KEGIATAN,INDIKATOR DAN

PENDANAAN

INDIKATIF Berisi rencana kerja dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

VI / 7 - 50


BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .Berisi indikator kinerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen

untuk

mendukung

sasaran RPJMD BAB

PENUTUP

VII

Berisi kaidah pelaksanaan

LAMPIRAN

VI / 8 - 50

pencapian

tujuan

dan


BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN 2.1.

Tugas,

Fungsi

dan

Struktur

Dinas

Perkebunan

Dan

Kehutanan Dalam

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Probolinggo

Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Kabupaten Probolinggo, yang didalamnya disebutkan institusi

Dinas

Perkebunan

dan

Kehutanan

Kabupaten

Probolinggo. Sementara dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Probolinggo, disebutkan dalam Bab II

Kedudukan, Tugas dan Fungsi, pasal 2 bahwa

Dinas Perkebunan dan Kehutanan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Probolinggo ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Probolinggo, sebagai berikut :

VI / 9 - 50


KEPALA DINAS SEKRETARIS DINAS

SUB BAGIAN KEUANGAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KABID PERKEBUNAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN

KABID KEHUTANAN

KASI PRODUKSI PERKEBUNAN

KASI REHAB DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN

KASI BINA USAHA TANI PERKEBUNAN

SUB BAGIAN UMUM

KABID PERLINDUNGAN TANAMAN

KASI HUTAN RAKYAT

KASI PERLINTAN PERKEBUNAN

KASI ANEKA HASIL HUTAN

KASI PERLINDUNGAN HUTAN DAN LAHAN

KASI REHABILITASI HUTAN

UPTD

Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang perkebunan dan kehutanan.

Sedangkan pada pasal 4

disebutkan bahwa fungsi dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah: a. Perumusan

serta

perencanaan

serta

tehnis

operasional

pembinaan, pengelolaan dan perijinan di bidang perkebunan dan kehutanan; b. Pelaksanaan

kebijaksanaan

teknis

dibidang

produksi,

penyuluh, perlindungan serta pengembangan lahan dibidang perkebunan dan kehutanan; c. Pengawasan serta pengendalian teknis dibidang perkebunan dan kehutanan; VI / 10 - 50


d. Penyusunan pelaksanaan program pembangunan dibidang perkebunan dan kehutanan; e. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan serta pemasaran hasil hutan dan perkebunan; f. Pelaksanaan pembinaan serta pengawasan penggunaan dan pemanfaatan dibidang perkebunan dan kehutanan; g. Pelaksanaan

pembinaan,

pengendalian

serta

pengawasan

perijinan dan rekomendasi usaha kehutanan dan perkebunan; h. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha konservasi sumber daya alam dibidang perkebunan dan kehutanan; i. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis dibidang produksi, usaha tani, penyuluhan, perlindungan serta pengembangan lahan dibidang perkebunan dan kehutanan; j. Pengelolaan administrasi umum; k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada pasal 5, Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi urusan surat menyurat,kepegawaian,keuangan,rumah tangga,

perlengkapan,

protokol,

hubungan

masyarakat,

pemeliharaan,penyusunan program dan penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan dinas, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi ; a. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan; b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana; c. Pengelolaan administrasi kepegawaian,keuangan,perlengkapan dan inventarisasi; d. Pengelolaan

urusan

rumah

tangga

surat

menyurat

dan

kearsipan; e. Penyiapan

data

informasi,kepustakaan

dan

hubungan

masyarakat; f. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VI / 11 - 50


Pada Pasal 8, Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan dibidang perkebunan, untuk melaksanakan tugas tersebut bidang perkebunan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan program pembangunan dibidang perkebunan; b. Pelaksanaan

penggunaan

kultur

teknis,

pengolahan

dan

pemasaran kultur perkebunan; c. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan, perijinan dan rekomendasi usaha perkebunan; d. Pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap proses produksi dan penyaluran bahan tanaman perkebunan; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada Pasal 11, Bidang Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan dibidang Kehutanan, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang kehutanan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan,perencanaan teknis operasional pembinaan,pengelolaan dan perijinan dibidang kehutanan sesuai dengan ketentuan ; b. Pelaksanaan pengelolaan

kebijaksanaan hutan

teknsi

milik/hutan

dibidang

penghijauan,

rakyat,pengelolaan

hutan

lindung,pengelolaan hutan hasil non kayu serta perburan tradisional satwa yang tidak dilindungi pada areal buru; c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis dibidang kehutanan; d. Pelaksanaan

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

pengembangan usaha kehutanan; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pada Pasal 14, Bidang Perlindungan mempunyai tugas pokok melaksanakan dibidang perlindungan tanaman,konservasi tanah dan air serta pengendalian organisme pengganggu tanaman, untuk

melaksanakan

tugas

sebagaimana

Perlindungan mempunyai fungsi :

VI / 12 - 50

dimaksud,

Bidang


a. Pelaksanaa pengamatan,peramalan,pengendalian dan eradikasi organisme pengganggu tanaman; b. Pelaksanaan pengujian pestisida dan residu pestisida yang terkandung tanaman, tanah dan air serta pemanfaatan dalam konservasi; c. Pelaksanaan pengawasan peredaran pestisida; d. Pelaksanaan

dan

menyiapkan

bahan

pertimbangan

ijin

peredaran pestisida; e. Pelaksanaan pengembangan penggunaan agen hayati; f.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.

Sumber Daya Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Untuk

mewujudkan

visi

dan

misi

Dinas

Perkebunan

dan

Kehutanan diperlukan sumberdaya yang memadai. Sumber daya tersebut diantaranya adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Pengelolaan yang tepat atas seluruh potensi SDM di lingkungan Dinas Perkebunan dan Kehutanan akan mampu mendorong percepatan terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan. Susunan jabatan menurut tingkat pendidikan yang ada di Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah sebagai berikut : Pendidikan No

Jabatan

S2

S1

SM

SM A

SM P

SD

Juml ah

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

4

1

Kepala Dinas

1

2

Sekretaris/Kepala Bidang

4

3

Kasubag/Kepala Seksi

7

3

-

-

-

-

10

4

Kepala UPTD

2

5

-

-

-

-

7

VI / 13 - 50


5

Staf

-

5

1

6

-

-

12

6

Penyuluh Kehutanan Lapangan

1

16

8

-

-

-

25

7

Honorer

-

2

2

1

1

-

6

13

31

11

7

1

-

62

Jumlah

Sedangkan komposisi Jabatan menurut tingkat kepangkatan yang ada di Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah : No

Golongan Kepangkatan

Jabatan

Jumlah

I

II

III

IV

-

1

1

4

4

1

Kepala Dinas

-

-

2

Sekretaris/Kepala Bidang

-

-

3

Kasubag/Kepala Bidang

-

-

9

1

10

4

Kepala UPTD

-

-

3

-

3

5

Staf

-

5

8

-

13

6

Penyuluh Lapangan

-

5

20

-

25

7

Honorer

-

-

-

-

6

-

10

41

5

62

Jumlah

Sub

Kehutanan

Dari seluruh pegawai yang ada telah ditempatkan sesuai dengan kompetensi dalam merealisasikan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan perlengkapan atau sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka mendukung kegiatan operasional Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Probolinggo berupa Bangunan Kantor yang terdiri dari : -

1 (satu) ruang kerja Kepala Dinas.

-

1 (satu) ruang kerja Sekretaris beserta staf.

-

1 (satu) ruang kerja Kepala Bidang Perkebunan beserta staf.

-

1 (satu) ruang kerja Kepala Bidang Kehutanan beserta staf.

-

1 (satu) ruang kerja Kepala Bidang Perlindungan Tanaman beserta staf.

VI / 14 - 50


Kesemua ruangan tersebut sudah dilengkapi dengan fasilitas yang cukup memadai. Beberapa fasilitas untuk mendukung tugas dan fungsi antara lain terdiri dari 12 unit komputer PC, 5 unit Laptop, 12 unit Printer, 1 unit Faximile, 2 unit pesawat telepon, 3 unit kendaraan roda empat dan 46 unit kendaraan roda dua yang kesemuanya dalam kondisi baik. 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kondisi umum yang telah dicapai dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Kehutanan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Probolinggo

Tahun

2008-2013,

diarahkan

untuk

mencapai 3 ( tiga) kondisi yaitu : 1. Terwujudnya

peningkatan

produksi

perkebunan

dan

kehutanan. 2. Terwujudnya peningkatan sumberdaya perkebunan dan kehutanan. 3. Terwujudnya penurunan luasan areal lahan kritis. Tingkat capaian kinerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan berdasarkan

sasaran/target

renstra

Dinas

Perkebunan

dan

Kehutanan periode sebelumnya, dapat dilihat dalam tabel berikut : Perkembangan Luas Areal Tanaman Perkebunan (Ha) N o

Uraian

1

Satuan

2010

2011

Tembakau

Ha

11.056,64 5

13.072,80 0

2

Tebu

Ha

1.388,658

2.084,825

3

Kapas

Ha

231,000

384,000

4

Kapuk Randu

Ha

1.109,570

1.253,623

5

Cengkeh

Ha

509,650

593,800

6

Kopi

Ha

3.161,348

3.175,803

7

Kelapa

Ha

2.164,778

1.653,965

VI / 15 - 50

2012 13.512,9 5 3.058,44 8 155,000 1.310,93 6 607,000 3.338,23 5 1.441,69 6


8

Lada

Ha

VI / 16 - 50

1,430

1,430

1,430


Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan (Ton/Ha) No

Uraian

1

Tembakau

2

Tebu

3

Kapas

4

Kapuk Randu

5

Cengkeh

6

Kopi

7

Kelapa

8

Lada

2012 Satuan 2010 2011 Ton/ 14.721,65 7.971,815 16.459,764 Ha Ton/ 13.769,735 4.549,682 9.207,129 Ha Ton/ 26,350 52,376 51,000 Ha Ton/ 293,439 410,382 286,980 Ha Ton/ 168,605 114,945 56,230 Ha Ton/ 1.458,258 11.475,615 1.147,410 Ha Ton/ 1.698,498 1.535,112 1.580,204 Ha Ton/ 0,125 0,39 0,114 Ha Tabel 6

Perkembangan Produktivitas Tanaman Perkebunan (Ton) No 1 2 3 4 5 6 7 8

Uraian Tembakau Tebu Kapas Kapuk Randu Cengkeh Kopi Kelapa Lada

Ton

2012 2010 2011 3,290 3.120,918 2.555,007 4.502,20 3,276 4,416 170,00 0,227 170,000 288,941 0,410 290,452

Ton Ton Ton Ton

0,290 123,814 429,622 908,592 4,698 846,712 1,223 1.577,541 1.992,675 115,741 325,714

Satuan Ton Ton Ton

Perkembangan Produksi Kayu Rakyat di Kabupaten Probolinggo NO 1 2 3

URAIA N Kayu Jati Kayu Mahoni Kayu Rimba Campur

Satua n M3 M3 M3

2007

2008

2009

2010

2011

2012 2.604,902

3.189,032

5.784,320

5.734,652

4.903,955

5.072,075

1.491,593

2.165,661

1.795,446

1.983,573

2.770,255

4.211,243

21.829,353

23.336,310

29.795,01 9

55.297,11 5

VI / 17 - 50

1.199,716 50.347,12 1


PERKEMBANGAN LUAS LAHAN KRITIS DI LUAR KAWASAN HUTAN No. 1. 2. 3. 4. 5.

Kelas Lahan Kritis Sangat Kritis Kritis Agak Kritis Potensial Kritis Luas Penurunan Areal Kritis

Satuan

2011

2012

Ha Ha Ha Ha

394,00 2.056,00 9.884,00 14.141,00

450,00 1.987,00 8.230,00 13.690,00

Ha

13.000,00

2.118,00

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan 1. Adanya

anomali

iklim

yang

menyebabkan

timbulnya

permasalahan dalam pola tanam pada komoditas baik perkebunan maupun kehutanan dan munculnya serangan hama penyakit baru. 2. Adanya bencana alam yang terjadi seperti erupsi gunung bromo dan banjir yang menyebabkan kerusakan terhadap luasan areal dan turunnya produksi beberapa komoditas perkebunan dan kehutanan. 3. Masih tingginya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada tanaman hutan rakyat. 4. Masih luasnya areal lahan kritis dibeberapa Kecamatan di wilayah Kabupaten Probolinggo.

VI / 18 - 50


BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas

Perkebunan

dan

Kehutanan

Kabupaten

Probolinggo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Probolinggo dan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 18 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Probolinggo, dalam kondisi umum yang telah dicapai dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan khususnya bidang Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2008-2013, diarahkan untuk mencapai 3 ( tiga) kondisi yaitu : 4. Terwujudnya

peningkatan

produksi

perkebunan

dan

kehutanan. 5. Terwujudnya peningkatan sumberdaya perkebunan dan kehutanan. 6. Terwujudnya penurunan luasan areal lahan kritis.

3.2.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi Bupati Probolinggo Periode 2013 -2018 adalah :

”Terwujudnya Kabupaten Probolinggo Yang Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berwawasan Lingkungan Dan Berakhlak Mulia” adapun Misi-nya adalah : “

1.

Mewujudkan

kesejahteraan

masyarakat

peningkatan daya saing daerah, pertumbuhan ekonomi

VI / 19 - 50

melalui yang


berbasis kerakyatan dan optimalisasi

pengelolaan

sumberdaya

yang berkelanjutan; 2.

Mewujudkan masyarakat yang berakhlak

peningkatan

kualitas

pelaksanaan

otonomi

mulia melalui daerah

dalam

penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan bersih; Program Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo adalah : (Sektor Ekonomi) 1. Program HATI Pro Rakyat (bantuan modal kerja) 2. Program HATI Mesra (Pemberdayaan Home Industri) Peran Dinas Perkebunan dan Kehutanan dalam hal ini adalah melalui program program : Hati Pro Rakyat :  Program Peningkatan Produksi Perkebunan  Program Pemanfaatan Potensi SumberDaya Hutan Hati Mesra :  Program

Peningkatan Produksi Kehutanan Yang Menunjang

Kelestarian Lingkungan  Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 3.3.

Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Tujuan

pembangunan

perkebunan

sebagaimana

dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat; meningkatkan penerimaan negara dan devisa negara; menyediakan lapangan kerja; meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing; memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 akan lebih difokuskan pada 15 komoditas unggulan nasional yaitu Karet, Kelapa Sawit, Kakao, Kelapa, Jarak Pagar, Teh, Kopi, Jambu Mete, Lada, Cengkeh, Kapas, Tembakau, Tebu, Nilam dan Kemiri Sunan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan

VI / 20 - 50


perkebunan selama lima tahun ke depan adalah luas areal, produksi dan produktivitas pada ke-15 komoditas tersebut Adapun Kebijakan Teknis Pembangunan Perkebunan yang merupakan penjabaran dari kebijakan umum pembangunan perkebunan yaitu Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui pengembangan komoditas, sumber daya manusia (SDM), kelembagaan dan kemitraan usaha, investasi usaha perkebunan sesuai kaidah pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup dengan dukungan pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan. Pembangunan

kehutanan

Indonesia

diselenggarakan

berlandaskan pada mandat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yaitu pengurusan sumberdaya alam hutan sebagai satu kesatuan ekosistem. Dimensi yang menjadi mandat penyelenggaraan pengurusan sumberdaya hutan di atas diimplementasikan dalam empat upaya pokok, yaitu : (1) perencanaan hutan; (2) pengelolaan hutan; (3) penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan; dan (4) pengawasan dan pengendalian. Guna tetap menjaga serta meningkatkan keberlanjutan pembangunan

kehutanan,

dalam

5

(lima)

tahun

kedepan

Kementerian Kehutanan menetapkan 6 (enam) kebijakan prioritas pembangunan sektor kehutanan, meliputi : i.

Pemantapan Kawasan Hutan.

ii.

Rehabilitasi Hutan dan Peningkatan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).

iii.

Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan.

iv.

Konservasi Keanekaragaman Hayati.

v.

Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan.

vi.

Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan.

VI / 21 - 50


3.4.

Penentuan Isu Isu Strategis Isu isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus

diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Perkebunan dan Kehutanan dimasa mendatang. Oleh sebab itu berdasarkan kondisi umum masa kini,Dinas Perkebunan dan Kehutanan menyusun isu isu strategis sebagai berikut 1.

Pengetahuan dan

ketrampilan petani dalam hal

teknik

budidaya, perbenihan /pembibitan penanganan panen dan pasca panen masih kurang; 2.

Terjadinya gangguan dalam sistem budidaya (bencana alam, serangan hama penyakit, ulah manusia) mengakibatkan kerusakan/kematian pada tanaman;

3.

Kemampuan kelompok petani dalam manajemen kelembagaan dan permodalan, pengadaan sarana dan prasarana baik produksi maupun pasca panen masih kurang memadai;

4.

Masih luasnya lahan kritis di Kabupaten Probolinggo

5.

Masih banyak petani yang belum menyadari pentingnya penggunaan

pestisida

dan

pupuk

organik

yang

ramah

lingkungan 6.

Masih minimnya pengetahuan dan ketertiban para pengusaha kayu rakyat tentang pentingnya tata usaha kayu rakyat, dan legalitas kayu rakyat

7.

Pasokan bahan baku kayu rakyat belum mampu memenuhi kebutuhan industri

BAB IV VI / 22 - 50


VISI, MISI, TUJUAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. VISI DAN MISI Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Visi

tidak

lain

adalah

suatu

gambaran

yang

menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Probolinggo, dirumuskan sebagai berikut : TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SUMBERDAYA KEBUN, HUTAN DAN LAHAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara seluruh aparatur pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan dengan seluruh satuan kerja pada Pemerintah Kabupaten dalam merealisasikan seluruh peran dan fungsi secara terpadu. Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu : 1. Terwujudnya : adalah terkandung upaya dan peran Dinas Perkebunan dan Kehutanan dalam mewujudkan sinergitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Probolinggo. 2. Pengelolaan : meramu/menjadikan sesuatu menjadi lebih berguna dan memiliki nilai manfaat untuk kelancaran pelaksanaan suatu tugas.

VI / 23 - 50


3. Sumberdaya kebun,hutan dan lahan : Meliputi hutan, tanah dan air baik secara biotik maupun abiotik merupakan suatu kesatuan dalam suatu ekosistem. 4. Kesejahteraan kebutuhan

Masyarakat

dasar

:

Suatu

masyarakat

petani

kondisi

dimana

perkebunan

dan

kehutanan tercukupi. Untuk mewujudkan Visi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Probolinggo di masa mendatang, ditetapkan misi, yaitu : 1. Meningkatkan

produksi

serta

produktivitas

melalui

intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi komoditas perkebunan dan kehutanan ; 2. Meningkatkan

kegiatan

rehabilitasi

dan

konservasi

kawasan DAS / hutan rakyat dan lahan kritis guna keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan ; 3. Meningkatkan perlindungan tanaman kebun dan hutan rakyat secara optimal; 4. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia melalui pemanfaatan

IPTEK

di

bidang

perkebunan

dan

kehutanan;

Misi yang ditetapkan mengacu kepada peran Dinas Perkebunan dan Kehutanan yang bersifat koordinasi, administrasi dan regulasi. Selain itu juga menyesuaikan dengan Tugas, Pokok dan Fungsi

serta

struktur

organisasi

Kehutanan.

VI / 24 - 50

Dinas

Perkebunan

dan


4.2.

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Tujuan (goal) adalah sebagai penjabaran dari misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan visi dan misi tersebut Dinas Perkebunan dan Kehutanan memiliki tujuan sebagai berikut : Tujuan 1 Meningkatnya, produksi, produktivitas tanaman perkebunan dan kehutanan melalui kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi dalam rangka meningkatkan pendapatan petani Tujuan 2 Meningkatnya luasan lahan kritis yang terehabilitasi guna kelestarian hutan rakyat dan lahan secara berkelanjutan Tujuan 3 Meningkatnya ketertiban peredaran hasil hutan rakyat seseuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan 4 Meningkatnya sistem perlindungan, pengamatan, penanganan dampak perubahan iklim dan pengendalian OPT komoditas perkebunan dan kehutanan. Tujuan 5 Meningkatnya SDM Petani, kelembagaan kelompok tani didalam penggunaan IPTEK di bidang perkebunan dan kehutanan.

VI / 25 - 50


4.3.

Strategi dan Kebijakan

4.3.1.Strategi Strategi

adalah

cara

atau

usaha

untuk

mewujudkan tujuan yang hendak dicapai, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensip. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Probolinggo dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut diatas adalah sebagai berikut : 1. Strategi untuk Peningkatan kuantitas, kualitas ,dan daya saing hasil

perkebunan

dan

kehutanan,peningkatan

produksi

perkebunan dan kehutanan dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, peningkatan, penyediaan dan penerapan teknologi, benih unggul, serta sarana prasarana di tingkat petani meliputi : a. Penerapan intensifikasi, rehabilitasi, ekstensifikasi dan diversifikasi

untuk

komoditas

perkebunan

dan

kehutanan. b. Peningkatan mutu hasil dan pangsa pasar perkebunan dan kehutanan. c. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana, d. Pemberdayaan

petani/masyarakat

perkebunan

dan

kehutanan. 2. Strategi

untuk

Peningkatan

luasan

lahan

kritis

yang

terehabilitasi guna kelestarian hutan rakyat dan lahan secara berkelanjutan :  Akselerasi rehabilitasi hutan dan lahan di luar kawasan hutan.  Peningkatan luas areal penanaman di lahan kritis

VI / 26 - 50


3. Strategi

untuk

peningkatan

kelestarian

keanekaragama

hayati melalui kegiatan konservasi sumber daya alam , meliputi : 

Optimalisasi rakyat

pemanfaatan

hasil

hutan

non

dan

pengembangan

kayu

untuk

hutan

kesejahteraan

masyarakat 

Peningkatan

produksi

hasil

huta

non

kayu

untuk

kesejahteraan masyarakat sekitar hutan 

Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui kegiatan PHBM yang berpartisipatif

4. Strategi untuk peningkatan ketertiban peredaran hasil hutan rakyat seseuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi : 

Pengawasan peredaran hasil hutan untuk menjamin kelangsungan sistem distribusi legal



Menyusun

data

dan

informasi

melalui

inventarisasi

tegakan dan pemetaan hutan rakyat 

Memperbaiki

sistem

pengelolaan

hutan

termasuk

meningkatkan pengawaan dan penegakan hukumnya 5. Strategi untuk peningkatan sistem perlindungan,pengamatan, penanganan dampak perubahan iklim dan pengendalian OPT komoditas perkebunan dan kehutanan, meliputi : 

Penyediaan tanaman,

dan

penerapan

obat-obatan,

serta

teknologi sarana

perlindungan

dan

prasarana

pendukung usaha perkebunan dan kehutanan. 

Menyusun database sebaran OPT tanaman perkebunan dan kehutanan dengan petugas lapang dan instansi terkait;



Pengendalian OPT dan perlindungan usaha perkebunan dan kehutanan

6. Strategi

untuk

peningkatan

SDM

Petani,

kelompok tani didalam penggunaan IPTEK perkebunan dan kehutanan, meliputi :

VI / 27 - 50

kelembagaan di bidang




Meningkatkan

kualitas

SDM

petugas,

petani

dan

masyarakat perkebunan dan kehutanan. 

Meningkatkan kinerja dan pelayanan petugas yang efektif dan efisien kepada masyarakat.

4.3.2. KEBIJAKAN Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan petunjuk

untuk

dalam

dijadikan

pedoman,

pengembangan

pegangan

program/kegiatan

atau guna

tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Probolinggo untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai 5 (lima) tahun kedepan adalah Mewujudkan sebagai berikut : 1. Pengembangan perkebunan

produksi

dan

dan

kehutanan

produktifitas

yang

komoditas

dilaksanakan

secara

harmonis, ditinjau dari aspek ekonomi,sosial dan ekologi; 2. Mendorong

percepatan

penanganan

lahan

kritis

dan

pengembangan kelestarian hutan rakyat dan lahan secara berkelanjutan yang memiliki daya dukung DAS sehingga memiliki fungsi yang optimal 3. Meningkatan

pengawasan,dan

pembinaan

masyarakat

terhadap tata usaha kayu rakyat dan peredaran hasil hutan 4. Mendorong

pengembangan

perlindungan

tanaman

perkebunan dan kehutanan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam rangka mengantisipasi serangan OPT tanaman perkebunan dan kehutanan.

VI / 28 - 50


5. Pengembangan SDM perkebunan dan kehutanan sebagai pelaku usaha agar terjadi pertumbuhan dan perkembangan proses perubahan guna mewujudkan sistem dan usaha agribisnis perkebunan dan kelestarian hutan. 6. Pengembangan kemampuan

kelembagaan dan

kemandirian

untuk

meningkatkan

kelembagaan

agribisnis

perkebunan dan kehutanan dalam memanfaatkan peluang usaha dan mempunyai daya saing tinggi.

VI / 29 - 50


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerjasama baik dengan SKPD lainnya maupun dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang ditetapkan di tingkat satuan kerja dalam menunjang pencapaian sasaran di Kabupaten. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah ini merupakan implementasi/penjabaran

dari

program

Lintas

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah. Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perkebunan

dan

Kehutanan

Kabupaten

Probolinggo

untuk

mewujudkan tujuan yang hendak dicapai lima tahun ke depan adalah program dan kegiatan lokalitas kewenangan dan merupakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan dan

Probolinggo

Kabupaten Probolinggo, yaitu : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian  Penyediaan sarana dan prasarana kantor  penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran  Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS VI / 30 - 50


2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -

3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -

4.

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur.

Peningkatan Kapasitas SDM Perkebunan dan Kehutanan.

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja Dan Keuangan

5.

-

Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan SKPD

-

Penyusunan dan Pengelolaan Data base SKPD

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan  Kegiatan pengadaan mesin olah basah  Kegiatan

Pembinaan

teknologi

pasca

panen

tanaman

perkebunan  Kegiatan Sosialisasi Rencana Areal Tanam Tembakau 6.

Program Peningkatan Produksi Perkebunan  Kegiatan Pengembangan Tanaman Cengkeh  Kegiatan Pengembangan Tanaman Kakao  Kegiatan Pengembangan Tanaman Kopi  Kegiatan Pengembangan varietas unggul tanaman tebu  Kegiatan Pengembangan Tembakau Berkadar Nikotin Rendah  Kegiatan Pengembangan Tanaman Wijen  Kegiatan Intensifikasi Tembakau  Kegiatan Diversifikasi Tanaman Perkebunan  Kegiatan Rehabiiltasi Tanaman Perkebunan

7.

Program Penerapan Teknologi Perkebunan  Kegiatan Pemberdayaan Penangakar Bibit Tanaman Kopi  Kegiatan Bimbingan Teknologi Budidaya Tanaman Perkebunan

VI / 31 - 50


 Kegiatan pembinaan

dan penerapan perbenihan tanaman

tembakau

VI / 32 - 50


8.

Program Peningkatan sarana dan prasarana perkebunan  Kegiatan Pembangunan / rehabilitasi jalan produksi  Kegiatan Pompanisasi  Kegiatan Sarana Pasca Panen Tembakau

9.

Program Pembinaan Kelembagaan Petani Perkebunan  Kegiatan penguatan kelembagaan kelompok tani perkebunan

10. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan  Kegiatan Inventarisasi Tegakan  Kegiatan Pembuatan Rancangan Kegiatan RHL 11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehutanan  Kegiatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan (DAK & DAU)  Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan (DAK & DAU) 12. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan  Kegiatan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu  Kegiatan Peningkatan Tata Usaha Kayu Rakyat  Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu  Operasi Ilegal Logging  Pembinaan Usaha Hasil Hutan 13. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan  Kegiatan Pengembangan Tanaman Multi Purpose Tree Species (MPTS)  Kegiatan Hutan Cadangan Pangan  Kegiatan Pengembangan Wanafarma  Kegiatan Pengembangan stup dan koloni lebah madu  Kegiatan Pemanfaatan lahan bawah tegakan VI / 33 - 50


 Penghijauan Lingkungan (DAK & DAU)  Pembuatan Gully Plug (DAK & DAU)  Pembuatan Dam Penahan (DAK & DAU)  Pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat (DAK & DAU)  Pembangunan Hutan Rakyat (DAK & DAU)  Pembuatan Sumur Resapan (DAK & DAU)  Pencanangan Hari Menanam Pohon Indonesia  Pencanangan Hari Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon 14. Program Peningkatan Produksi Kehutanan Yang Menunjang Kelestarian Lingkungan  Kegiatan Penanaman Daerah Rawan Bencana 15. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan  Kegiatan Rehabilitasi Mangrove  Kegiatan Penyempurnaan teras dan penanaman rumput gajah  Pengendalian OPT Tungau Pada Tanaman Gemelina  Pengendalian OPT Karat Puru  Pengendalian OPT Mangrove 16. Program Perlindungan Tanaman Perkebunan  Peningkatan Pestisida Penyangga  Peningkatan Pemanfaatan Pupuk dan Pestisida Organik  Gerakan Pengendalian Kwangwong pada tanaman kelapa  Peningkatan Pengendalian OPT Kapas  Kegiatan Inventarisasi sebaran OPT Perkebunan & Kehutanan

VI / 34 - 50


17. Program Peningkatan Ketrampilan SDM Petani 

SLPHT Tanaman Kopi



SLPHT Tanaman Tembakau



SL Ekologi Tanah



SL Agribisnis Tembakau

Adapun Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif, dapat dijelaskan pada tabel V.1. berikut : Data ada pada format pdf tabel c24 -c29 resntra DISBUNHUT

VI / 35 - 50


BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN BERDASAR RPJMD KABUPATEN PROBOLINGGO 2013 - 2018 6.1. Pengantar Kualitas rencana pembangunan tersebut dapat dilihat dari : 1. Adanya tujuan, target, sasaran yang jelas dan terukur ; 2. Adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD), antar ruang, antar waktu, antar daerah, serta antara daerah dengan pusat ; 3. Adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian; 4. Adanya keterkaitan dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing – masing fungsi pemerintahan baik pada satuan kerja perangkat daerah (Renstra dan Renja SKPD) maupun pada tingkat propinsi dan pusat. Apabila

hal

tersebut

sudah

terpenuhi,

maka

Dinas

Perkebunan dan Kehutanan Kabupten Probolinggo telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian target, sasaran, misi, dan visi RPJMD Kabupaten Probolinggo 2013 2018. 6.1. Indikator Kinerja Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Adapun indikator kinerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan yang mengacu padat tujuan dan sasaran RPJMD dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

VI / 36 - 50


Tabel. Indikator Kinerja Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD NO

1 1

2

3

3

4

INDIKATOR KINERJA

2 Peningkatan luas areal tanaman perkebunan (Hektar) Peningkatan produksi komoditas perkebunan (ton) Peningkatan produktifitas komoditas perkebunan (Ton/Ha/Th) Prosentase luasan lahan kritis yang terehabilitasi Prosentase luasan lahan kritis

KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2013 3 24.214 Ha

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD

2014 4 24.698 Ha

2015 5 25.191 Ha

2016 6 25.694 Ha

2017 7 26.207 Ha

2018 8 26.731 Ha

9 26.731 Ha

32.836 Ton

33.492 Ton

34.161 Ton

34.844 Ton

35.540 Ton

36.250 Ton

36.250 Ton

1,351 (Ton/Ha/T h)

1,351(T 1,351(T on/Ha/ on/Ha/ Th) Th)

1,352 (Ton/Ha/ Th)

1,352 (Ton/Ha/ Th)

1,353 (Ton/Ha/ Th)

1,354 (Ton/Ha/ Th)

40%

20%

30%

40%

50%

60%

60%

24.357 Ha

45%

40%

35%

30%

25%

14.614 Ha

I/37 - 50


I/38 - 50


1 5 6 7

8 9

10

2 Prosentase peredaran kayu yang legal Prosentase pengusaha kayu yang tertib aturan Jumlah teknologi pengamatan peramalan dan pengendalian OPT Persentase luasan lahan terserang OPT yang ditangani Ratio Binaan Kelompok Tani yang baik manajemen kelembagaannya Ratio binaan kelompok tani yang meningkat kemampuan teknisnya

3 80%

4 60%

5 82%

6 85%

7 87%

8 90%

9 90%

40%

20%

40%

60%

75%

80%

80%

3 model

3 model

3 model

3 model

3 model

3 model

3 model

31.80%

9.01%

11.50%

11.38%

13.22%

13.42%

33.29%

10%

20%

40%

60%

70%

90%

90%

10%

20%

30%

45%

50%

75%

75%

I/39 - 50


BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari visi, misi, program dan kegiatan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Probolinggo selama 5 (lima) tahun mendatang, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo tahun 2013-2018. Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Probolinggo dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut: 1. Dinas

Perkebunan

dan

Kehutanan

Kabupaten

Probolinggo

berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018 dengan sebaik-baiknya; 2. Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Probolinggo merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana

Kerja

(Renja)

Dinas

Perkebunan

dan

Kehutanan

Kabupaten Probolinggo. 3. Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Probolinggo merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. 4. Dinas

Perkebunan

dan

Kehutanan

Kabupaten

Probolinggo

berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis Dinas Perkebunan

dan

Kehutanan

Kabupaten

Probolinggo

dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018.

VI / 1 - 50


DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN PROBLINGGO Rencana Strategis Tahun Ke-1 s/d Ke-5 Misi 1

:

Tujuan 1.1

:

Formulir RS Misi 1

MENINGKATKAN PRODUKSI SERTA PRODUKTIVITAS MELALUI INTENSIFIKASI, EKSTENSIFIKASI, DAN DIVERSIFIKASI KOMODITAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN Meningkatnya, produksi, produktivitas tanaman perkebunan dan kehutanan melalui kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi dalam rangka meningkatkan pendapatan petani SASARAN

Uraian

Indikator

1

2

1. Meningka tnya luasan areal tanaman perkebun an

1. Jumlah luas areal tanama n perkebu nan (Hektar)

Rumus 3 Jumlah luas areal tanaman perkebunan (Ha)

Kondisi Awal

Target Tahun Ke 1

2

3

4

5

4

5

6

7

8

9

24.214 Ha

24.698 Ha

25.191 Ha

25.694 Ha

26.207 Ha

26.731 Ha

VI / 1 - 50

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebija Program kan 10 11 Mening Peningka katkan tan luas Produksi areal Perkebu tanama nan n perkeb unan

Ket. 12


SASARAN Uraian

Indikator

1

2

2. Meningk atnya produksi komodit as tanaman perkebun an

2. Jumla h produ ksi tanam an perkeb unan (ton)

Rumus Operasional 3

Kondisi Awal 4

1 5

2 6

Target Tahun Ke 3 7

4 8

5 9

Jumlah produksi tanaman perkebunan (ton/Ha)

32.836 Ton

33.492 Ton

VI / 2 - 50

34.161 Ton

34.844 Ton

35.540 Ton

36.250 Ton

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program 10

11

Meningkat kan produksi komoditas tanaman perkebuna n

 Pening katan Produ ksi Perkeb unan  Penera pan Teknol ogi Perkeb unan  Pening katan sarana dan prasar ana perkeb unan

Ke t 12


Uraian

Indikator

1

2

3. Meningk atnya produkti vitas komodit as tanaman perkebun an

3. Jumla h produ ktifita s tanam an perkeb unan (ton/H a/Th)

Rumus Operasional 3

SASARAN Kondisi Awal 1 4 5

2 6

Target Tahun Ke 3 7

4 8

5 9

Jumlah produktifitas tanaman perkebunan (ton/Ha/th)

1,351(Ton /Ha/Th)

1,351(To n/Ha/Th )

1,352 (Ton/Ha/ Th)

VI / 3 - 50

1,352 (Ton/H a/Th)

1,353 (Ton/Ha /Th)

1,351(T on/Ha/ Th)

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program 10

11

Meningkat kan produktivi tas komoditas tanaman perkebuna n

 Peningkat an Pemasara n Hasil Produksi Perkebun an  Program Peningkat an Produksi Perkebun an  Program Penerapan Teknologi Perkebun an

K et 12


Misi 2

:

Tujuan 2.1

:

MENINGKATKAN KEGIATAN REHABILITASI DAN KONSERVASI KAWASAN DAS / HUTAN RAKYAT DAN LAHAN KRITIS GUNA KESEIMBANGAN EKOSISTEM SECARA BERKELANJUTAN Meningkatnya luasan lahan kritis yang terehabilitasi guna kelestarian hutan rakyat dan lahan secara berkelanjutan

Uraian

Indikator

1

2 Prosentase luasan lahan kritis yang terehabilitasi

1. Peningkatan luasan lahan kritis yang terehabilita si

SASARAN Rumus Kondisi Operasional Awal 3 4 Jumlah lahan kritis yang direhabilitasi dibagi jumlah total lahan kritis 40%

1 5

20%

Target Tahun Ke 2 3 4 6 7 8

30%

VI / 4 - 50

40%

50%

5 9

60%

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program 10 11 Mendorong Pemanfaatan percepatan Potensi penanganan Sumber lahan kritis Daya Hutan dan pengembangan kelestarian hutan rakyat dan lahan secara berkelanjutan yang memiliki daya dukung DAS sehingga memiliki fungsi yang optimal

Keterangan 12


Uraian 1

2. Terken daliny a tingka t kerusa kan DAS dan keane karaga man hayati

Indikator 2 Prosentase luasan lahan kritis

SASARAN Rumus Kondisi Operasional Awal 3 4 Jumlah luasan lahan kritis dibagi total luasan lahan hutan rakyat

24.357 Ha

1 5

45%

VI / 5 - 50


40%

35%

30%

5 9

25%

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program 10 11 Mendorong percepatan  Pemanfa penanganan lahan kritis atan dan pengembangan Potensi kelestarian hutan rakyat Sumber dan lahan secara berkelanjutan yang Daya memiliki daya dukung Hutan DAS sehingga memiliki  Peningka fungsi yang optimal

tan Produksi Kehutan an Yang Menunja ng Kelestari an Lingkung an

Ket 12


Tujuan 2.2

:

Uraian 1

3. Terkend alinya peredara n kayu rakyat yang tertib dan sesuai aturan yang berlaku 4. Meningk atnya Pengusa ha kayu rakyat yang tertib aturan

Meningkatnya ketertiban peredaran hasil hutan rakyat seseuai dengan ketentuan yang berlaku

Indikator 2 Prosentase peredaran kayu yang legal

SASARAN Rumus Kondisi Operasional Awal 3 4 Jumlah Total kayu legal dibagi total kayu yang beredar 80%

Prosentase pengusaha kayu yang tertib aturan

Jumlah total pengusaha kayu yg tertib aturan dibagi total pengusaha kayu

40%

1 5

60%

20%


82%

40%

VI / 6 - 50

85%

60%

87%

75%

5 9

90%

80%

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program 10 11 Meningkatk  Pembinaan an dan pengawasa Penertiban n, dan Industri Hasil pembinaan masyarakat Hutan terhadap  Program tata usaha Perencanaan kayu rakyat dan dan Pengembangan peredaran hasil hutan Hutan

Meningkatk an pengawasa n, dan pembinaan masyarakat terhadap tata usaha kayu rakyat dan peredaran hasil hutan

 Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan  Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

Ket 12


Misi 3 Tujuan 3.1

: :

MENINGKATKAN PERLINDUNGAN TANAMAN KEBUN DAN HUTAN RAKYAT SECARA OPTIMAL Meningkatnya sistem perlindungan, pengamatan, penanganan dampak perubahan iklim dan pengendalian OPT komoditas perkebunan dan kehutanan SASARAN

Uraian

Indikator

1

2 Jumlah teknologi pengamatan peramalan dan pengendalan OPT

1. Terlaksan anya teknologi pengamat an,perama lan dan pengendal ian OPT Tanaman Perkebun an dan Kehutana n

Rumus Operasiona l 3 Jumlah model teknologi pengamata n dan peramalan OPT

Target Tahun Ke

Kondisi Awal

1

2

3

4

5

4

5

6

7

8

9

3 model

3 model

3 model

VI / 7 - 50

3 model

3 model

3 model

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program 10 Menyusun database sebaran OPT tanaman perkebunan dan kehutanan dengan petugas lapang dan Instansi terkait,

11

 Perlindung an dan konservasi sumber daya hutan  Program Perlindung an Tanaman Perkebuna n

Ket 12


SASARAN Uraian

Indikator

1

2 Persentase luasan lahan terserang OPT yang ditangani

2. Terkendal inya perkemba ngan OPT tanaman perkebuna n dan kehutana n

Rumus Operasiona l 3 Jumlah luasan lahn terserang OPT yg ditangani dibagi total luasan lahan terserang OPT

Target Tahun Ke

Kondisi Awal

1

2

3

4

5

4

5

6

7

8

9

31,80%

9,01%

11,50%

VI / 8 - 50

11,38%

13,22%

13,42%

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program 10 Meningkatk an pengawasa n, dan pembinaan masyarakat terhadap tata usaha kayu rakyat dan peredaran hasil hutan

11

 Perlindung an dan konservasi sumber daya hutan  Program Perlindung an Tanaman Perkebuna n

Ket 12


Misi 4

:

Tujuan 4.1

:

MENINGKATKAN KEMAMPUAN SUMBERDAYA MANUSIA MELALUI PEMANFAATAN IPTEK DI BIDANG PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN Meningkatnya SDM Petani, kelembagaan kelompok tani didalam penggunaan IPTEK di bidang perkebunan dan kehutanan SASARAN

Uraian

Indikator

1

2 Ratio Binaan Kelompok Tani yang baik manajemen kelembagaan nya

3. Terpenuhi nya jumlah kelompok tani yang meningka t kemampu an mananjem en kelembag aannya

Rumus Operasiona l 3 Jumlah POKTAN yg baik manajemen kelembagaa nya dibagi total jumlah POKTAN

Target Tahun Ke

Kondisi Awal

1

2

3

4

5

4

5

6

7

8

9

10%

20%

40%

VI / 9 - 50

60%

70%

90%

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program 10 Pengemban gan SDM perkebunan dan kehutanan sebagai pelaku usaha guna mewujudka n sistem dan usaha agribisnis perkebunan dan kelestarian hutan

11

 Program Peningkata n Ketrampila n SDM Petani  Program Peningkata n Pemasaran Hasil Produksi Perkebuna n

Ket 12


SASARAN Uraian

Indikator

1

2 Ratio binaan kelompok tani yang meningkat kemampuan teknisnya

4. Terpenuhi nya jumlah kelompok tani yang meningka t kemampu an teknisnya

Rumus Operasiona l 3 Jumlah POKTAN yg meningkat kemampua n teknis dibagi total jumlah POKTAN

Target Tahun Ke

Kondisi Awal

1

2

3

4

5

4

5

6

7

8

9

10%

20%

30%

VI / 10 - 50

45%

50%

75%

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program 10 Pengemban gan kelembagaa n agribisnis perkebunan dan kehutanan dalam memanfaat kan peluang usaha dan mempunyai daya saing tinggi

11

 Program Peningkata n Ketrampila n SDM Petani  Program Peningkata n Pemasaran Hasil Produksi Perkebuna n

Ket 12

1-50

Recommend Documents