08)

Mencakup Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Keppres 80 Tahun 2003

KONSOLIDASI KEPPRES 80 TAHUN 2003 DAN PERUBAHANNYA (VER.1/08)

DILENGKAPI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2005 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PERATURAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 2007 TENTANG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2002 DAN PERUBAHANNYA (KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2004) TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN APBN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 08/PMK.02/2006 TENTANG KEWENANGAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM

Seri Buku Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Indonesia

KONSOLIDASI KEPPRES 80 TAHUN 2003 DAN PERUBAHANNYA (VER. 1/08) – JULI 2008

KEPPRES 61 TAHUN 2004 (Perubahan Pertama) PERPRES 32 TAHUN 2005 (Perubahan Kedua) PERPRES 70 TAHUN 2005 (Perubahan Ketiga) PERPRES 8 TAHUN 2006 (Perubahan Keempat) PERPRES 79 TAHUN 2006 (Perubahan Kelima) PERPRES 85 TAHUN 2006 (Perubahan Keenam) PERPRES 95 TAHUN 2006 (Perubahan Ketujuh)

[Keterangan untuk dicetak jika diperbanyak secara resmi] Permintaan terhadap salinan Buku Konsolidasi ini serta saran dan masukan harap ditujukan kepada: [Cantumkan nama instansi penerbit dan alamat]

Tata penyusunan buku, dan isi di luar muatan peraturan perundangundangan merupakan hak cipta yang dilindungi oleh UndangUndang. Buku Konsolidasi ini tidak boleh diperbanyak sebagian atau keseluruhan untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

[Bagian ini harus disisihkan dalam penerbitan resmi] Catatan Penyusunan Buku Konsolidasi Keppres 80/2003 dan Perubahannya merupakan salah satu hasil tindak lanjut dari kerjasama bilateral Pemerintah RI c.q. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Pemerintah Australia c.q. AusAID dalam rangka implementasi program bantuan teknis bilateral penguatan pengadaan publik di Indonesia atau ISP3 (Indonesia: Strengthening Public Procurement Program). Keluaran Buku Konsolidasi ini merupakan bagian dari Output 1.3 “to assist GoI to improve the regulatory environment” dalam rangka pemenuhan Objective 1 dari ISP3 “to improve the institutional and regulatory environment at the national level”. Kebutuhan akan Buku Konsolidasi yang merupakan restatement dari Keppres 80/2003 beserta ketujuh perubahannya plus kompilasi peraturan perundang-undangan terkait mengenai pengelolaan keuangan publik dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, didasarkan pada saran dan masukan para praktisi dan pemangku kepentingan pengadaan pemerintah pada instansi pusat, daerah maupun dunia usaha. Para praktisi pengadaan mengalami kesukaran untuk dengan mudah dan cepat memahami garis besar, substansi dan konteks aturan Keppres 80/2003 karena luasnya cakupan, banyaknya perubahan dan ketiadaan, misalnya alat bantu sederhana seperti sistematika/daftar isi atau indeks. Terima kasih disampaikan kepada para pihak baik dari instansi Pemerintah Indonesia, AusAID Indonesia, Tim Konsultan ISP3 dan Charles Kendall & Partners, Ltd. yang mengelola Tim Konsultan. Buku Konsolidasi ini disusun oleh Dondy Sentya, Deputy Team Leader & Chief Legal Adviser, Tim Konsultan AusAID ISP3. Jakarta, Juli 2008

PENGANTAR Buku Konsolidasi Keputusan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini merupakan salah satu upaya untuk memudahkan para pengelola pengadaan pada instansi Pemerintah, para penyedia barang/jasa, dunia usaha maupun masyarakat luas memahami Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (”Keppres 80/2003”) yang telah diubah sebanyak tujuh kali pada saat Buku Konsolidasi ini diterbitkan dengan perubahan terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007. Mengingat telah berulang kalinya Keppres 80/2003 diubah serta luasnya cakupan regulasi yang terdiri dari aturan dasar pengadaan dalam 54 Pasal pada Batang Tubuh dan 162 halaman petunjuk teknis dan pelaksanaan pengadaan pemerintah pada bagian Lampiran (sesuai salinan resmi yang tersedia pada situs jaringan Sekretariat Negara), telah menjadi tantangan tersendiri bagi para praktisi pengadaan pemerintah untuk dengan cepat dan mudah menemukan aturan-aturan tertentu sesuai dengan kebutuhan analisis dan memastikan kekinian aturan tersebut. Melalui Buku Konsolidasi ini yang telah merumuskan ulang semua ketentuan dalam Keppres 80/2003 dan ketujuh perubahannya dalam satu dokumen (restatement) diharapkan para praktisi pengadaan pemerintah dapat seketika membaca ketentuan-ketentuan Keppres 80/2003 terkini (upto-date) yang telah disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terakhir tanpa perlu membuka secara terpisah ketujuh Keppres atau Perpres perubahan. Selain itu, untuk kemudahan pembaca Batang Tubuh dan Penjelasan Keppres 80/2003 disejajarkan dan disertakan pula Daftar Isi dan Indeks Keppres 80/2003 sehingga dengan cepat dapat diketahui sistematika, struktur dan garis besar (outline) dari Keppres 80/2003. Hal ini diharapkan dapat mengenalkan kepada pembaca keluasan cakupan aturan dalam Keppres 80/2003 baik yang termuat dalam Batang Tubuh maupun dalam Lampiran yang merupakan petunjuk teknis dan pelaksanaannya. Pada bagian lain dari Buku Konsolidasi ini disertakan juga matriks perubahan Keppres 80/2003 yang mensejajarkan aturan awal Keppres 80/2003 yang diubah dan perubahan-perubahannya melalui tujuh Keppres/Perpres, serta matriks klausul kontrak yang bersifat wajib (mandatory) menurut Keppres 80/2003 untuk dicantumkan dalam setiap kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Lebih lanjut, untuk melengkapi Buku Konsolidasi sebagai alat bantu (tool) para praktisi pengadaan pemerintah disertakan pula peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan publik yang dijadikan acuan atau yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Keppres 80/2003.

CATATAN Buku Konsolidasi ini hanya merupakan alat bantu untuk memudahkan pembaca memahami Keppres 80/2003 dan semua perubahannya dan tidak dimaksudkan untuk memberikan advis hukum atau menggantikan fungsi peraturan perundang-undangan terkait yang diterbitkan secara resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Diingatkan juga agar dalam hal pengambilan keputusan dan tindakan-tindakan lain yang berimplikasi hukum maka pembaca tetap perlu merujuk kepada peraturan perundang-undangan terkait yang diterbitkan secara resmi melalui Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara atau instansi pemerintah yang bersangkutan. i

PETUNJUK PEMAKAIAN 1. Untuk memudahkan pembaca mengetahui penyesuaian-penyesuaian terhadap aturan Keppres 80/2003 dalam Buku Konsolidasi ini, penyesuaian tersebut dicetak dalam huruf miring dan diberikan catatan kaki. Namun demikian, perlu diingat bahwa penggunaan kata atau istilah asing dalam Keppres 80/2003 sesuai kaidah Bahasa Indonesia yang benar juga dicetak dalam huruf miring terlepas ada penyesuaian atau tidak. Contoh: 9. Pejabat Pengadaan adalah 1 (satu) orang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direksi BUMN / Direksi BUMD untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa11 dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta). 11

Disesuaikan dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (1).

2. Untuk penyesuaian berupa frasa atau istilah yang tercantum dalam keseluruhan bagian Keppres 80/2003 maka penyesuaian tersebut dicetak dengan huruf miring tanpa catatan kaki. Penyesuaian ini terbatas pada perubahan yang diatur dalam Penjelasan Pasal I Perpres 8 Tahun 2006, Angka 1: Dengan perubahan pada Pasal 1 sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ini, maka semua istilah di dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 yang berbunyi: a. "Pengguna barang/jasa atau pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa" untuk selanjutnya dibaca "Pejabat Pembuat Komitmen"; b. "Pejabat/Panitia Pengadaan" untuk selanjutnya dibaca "Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)."

3. Pada prinsipnya, penyesuaian yang dilakukan pada bagian Batang Tubuh terdiri dari dua jenis, yaitu penambahan judul, pasal, ayat atau alinea baru, atau perubahan frasa atau bagian kata tertentu dalam satu judul, pasal, ayat atau alinea. Untuk penyesuaian jenis pertama maka dalam catatan kaki akan disebut sebagai ”Ditambahkan”, sedangkan untuk penyesuaian jenis kedua disebut ”Disesuaikan”. 4. Jika dalam satu bagian yang telah disesuaikan dilakukan penyesuaian lagi atau artinya telah terjadi penyesuaian yang berbeda melalui lebih dari satu Keppres/Perpres perubahan maka akan terdapat lebih dari satu catatan kaki. Untuk mengetahui dan membedakan penyesuaian mana yang dijelaskan oleh catatan kaki tersebut maka catatan kaki yang dicantumkan pada awal ayat atau alinea tersebut menandai bahwa ayat atau alinea tersebut telah ditambahkan dari ketentuan awal Keppres 80/2003, dan catatan kaki yang kemudian dalam bagian yang sama tersebut hanya menandakan penyesuaian yang dilakukan terhadap frasa, bagian kata atau butir/poin yang mendahului angka catatan kaki. Contoh: (5)62 Pekerjaan pengadaan barang/jasa yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka (5) meliputi: a. pekerjaan pengadaan perumahan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 31 Desember 200663; 5. Bagian Konsideran dari setiap Keppres/Perpres tidak dicantumkan dalam bagian Batang Tubuh Buku Konsolidasi, tetapi dapat dilihat dalam bagian Matriks Perubahan.

ii

DAFTAR ISI

PENGANTAR...................................................................................................................................................I PETUNJUK PEMAKAIAN .......................................................................................................................... II SISTEMATIKA BATANG TUBUH............................................................................................................ IV SISTEMATIKA LAMPIRAN-LAMPIRAN............................................................................................ VIII BATANG TUBUH......................................................................................................................................... 13 LAMPIRAN-LAMPIRAN............................................................................................................................ 74 MATRIKS PERUBAHAN.......................................................................................................................... 189 MATRIKS KLAUSUL KONTRAK PENGADAAN................................................................................ 244 INDEKS........................................................................................................................................................ 266 LAMPIRAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT................................................. 270 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA............... 271 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA. 286 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA .................................................................................. 313 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI................................................................................................................ 325 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2005 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR....................... 359 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 2007 TENTANG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH .................................................................. 374 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.................................................. 383 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2002 ......................................................... 403 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG KEWENANGAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM ................................ 404

iii

DAFTAR ISI – Sistematika Batang Tubuh Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003

SISTEMATIKA BATANG TUBUH

BAB I KETENTUAN UMUM ................................................................................................................................. 14 BAGIAN PERTAMA ....................................................................................................................................... 14 PENGERTIAN ISTILAH .................................................................................................................................. 14 Pasal 1 ................................................................................................................................................................ 14

BAGIAN KEDUA ........................................................................................................................................... 18 MAKSUD DAN TUJUAN ................................................................................................................................ 18 Pasal 2 ................................................................................................................................................................ 18

BAGIAN KETIGA .......................................................................................................................................... 18 PRINSIP DASAR............................................................................................................................................ 18 Pasal 3 ................................................................................................................................................................ 18

BAGIAN KEEMPAT ....................................................................................................................................... 19 KEBIJAKAN UMUM ...................................................................................................................................... 19 Pasal 4 ................................................................................................................................................................ 19 Pasal 4A ............................................................................................................................................................. 20

BAGIAN KELIMA ......................................................................................................................................... 21 ETIKA PENGADAAN ..................................................................................................................................... 21 Pasal 5 ................................................................................................................................................................ 21

BAGIAN KEENAM ........................................................................................................................................ 22 PELAKSANAAN ATAS PENGADAAN ............................................................................................................. 22 Pasal 6 ................................................................................................................................................................ 22

BAGIAN KETUJUH ....................................................................................................................................... 22 RUANG LINGKUP ......................................................................................................................................... 22 Pasal 7 ................................................................................................................................................................ 22

BAB II PENGADAAN YANG DILAKSANAKAN PENYEDIA BARANG/JASA .............................................. 23 BAGIAN PERTAMA ....................................................................................................................................... 23 PEMBIAYAAN PENGADAAN ......................................................................................................................... 23 Pasal 8 ................................................................................................................................................................ 23

BAGIAN KEDUA ........................................................................................................................................... 24 TUGAS POKOK DAN PERSYARATAN PARA PIHAK ........................................................................................ 24 Paragraf Pertama .................................................................................................................................. 24 Persyaratan dan Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen ................................................................. 24 Pasal 9 ................................................................................................................................................................ 24

Paragraf Kedua ..................................................................................................................................... 26 Pembentukan, Persyaratan, Tugas Pokok dan Keanggotaan Panitia / Pejabat Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit).............................................................................................. 26 Pasal 10 .............................................................................................................................................................. 26

Paragraf Ketiga ..................................................................................................................................... 29 Persyaratan Penyedia Barang/Jasa....................................................................................................... 29 Pasal 11 .............................................................................................................................................................. 29

BAGIAN KETIGA .......................................................................................................................................... 31 JADUAL PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA ................................................................... 31 Pasal 12 .............................................................................................................................................................. 31

BAGIAN KEEMPAT ....................................................................................................................................... 31 PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI ................................................................................................ 31 Pasal 13 .............................................................................................................................................................. 31

BAGIAN KELIMA ......................................................................................................................................... 32 PRAKUALIFIKASI DAN PASCAKUALIFIKASI .................................................................................................. 32 Paragraf Pertama .................................................................................................................................. 32 Prinsip-Prinsip Prakualifikasi dan Pascakualifikasi............................................................................. 32 Pasal 14 .............................................................................................................................................................. 32

Paragraf Kedua ..................................................................................................................................... 33 Proses Prakualifikasi dan Pascakualifikasi........................................................................................... 33

iv


Pasal 15 .............................................................................................................................................................. 33

BAGIAN KEENAM ........................................................................................................................................ 34 PRINSIP PENETAPAN SISTEM PENGADAAN .................................................................................................. 34 Pasal 16 .............................................................................................................................................................. 34

BAGIAN KETUJUH ....................................................................................................................................... 35 SISTEM PENGADAAN BARANG / JASA PEMBORONGAN / JASA LAINNYA ...................................................... 35 Paragraf Pertama .................................................................................................................................. 35 Metode Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Pemborongan / Jasa Lainnya ........................................... 35 Pasal 17 .............................................................................................................................................................. 35

Paragraf Kedua ..................................................................................................................................... 38 Metode Penyampaian Dokumen Penawaran ......................................................................................... 38 pada Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Pemborongan / Jasa Lainnya ............................................... 38 Pasal 18 .............................................................................................................................................................. 38

Paragraf Ketiga ..................................................................................................................................... 39 Evaluasi Penawaran .............................................................................................................................. 39 Pada Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Pemborongan / Jasa Lainnya............................................... 39 Pasal 19 .............................................................................................................................................................. 39

Paragraf Keempat.................................................................................................................................. 40 Prosedur Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Pemborongan / Jasa Lainnya ........................................ 40 Pasal 20 .............................................................................................................................................................. 40 Pasal 20A ........................................................................................................................................................... 42

BAGIAN KEDELAPAN ................................................................................................................................... 43 SISTEM PENGADAAN JASA KONSULTANSI ................................................................................................... 43 Paragraf Pertama .................................................................................................................................. 43 Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konsultansi............................................................................ 43 Pasal 21 .............................................................................................................................................................. 43

Paragraf Kedua ..................................................................................................................................... 43 Metoda Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi...................................................................................... 43 Pasal 22 .............................................................................................................................................................. 43

Paragraf Ketiga ..................................................................................................................................... 45 Metoda Penyampaian Dokumen Penawaran......................................................................................... 45 Pada Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi.......................................................................................... 45 Pasal 23 .............................................................................................................................................................. 45

Paragraf Keempat.................................................................................................................................. 46 Metoda Evaluasi Penawaran ................................................................................................................. 46 Untuk Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi ........................................................................................ 46 Pasal 24 .............................................................................................................................................................. 46

Paragraf Kelima .................................................................................................................................... 47 Prosedur Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi ................................................................................... 47 Pasal 25 .............................................................................................................................................................. 47 Pasal 25A ........................................................................................................................................................... 50

BAGIAN KESEMBILAN ................................................................................................................................. 50 PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN PENYEDIA BARANG/JASA ...................................................... 50 Pasal 26 .............................................................................................................................................................. 50

BAGIAN KESEPULUH ................................................................................................................................... 51 SANGGAHAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA, PENGADUAN MASYARAKAT, DAN ............................. 51 PELELANGAN ATAU SELEKSI GAGAL........................................................................................................... 51 Paragraf Pertama .................................................................................................................................. 51 Sanggahan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan Pengaduan Masyarakat ......................................... 51 Pasal 27 .............................................................................................................................................................. 51

Paragraf Kedua ..................................................................................................................................... 52 Pelelangan/Seleksi Ulang ...................................................................................................................... 52 Pasal 28 .............................................................................................................................................................. 52

BAGIAN KESEBELAS .................................................................................................................................... 54 KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA ....................................................................................................... 54 Paragraf Pertama .................................................................................................................................. 54 Isi Kontrak ............................................................................................................................................. 54 Pasal 29 .............................................................................................................................................................. 54

Paragraf Kedua ..................................................................................................................................... 56 Jenis Kontrak ......................................................................................................................................... 56

v


Pasal 30 .............................................................................................................................................................. 56

Paragraf Ketiga ..................................................................................................................................... 58 Penandatanganan Kontrak .................................................................................................................... 58 Pasal 31 .............................................................................................................................................................. 58

Paragraf Keempat.................................................................................................................................. 59 Hak dan Tanggung Jawab Para Pihak .................................................................................................. 59 dalam Pelaksanaan Kontrak.................................................................................................................. 59 Pasal 32 .............................................................................................................................................................. 59

Paragraf Kelima .................................................................................................................................... 59 Pembayaran Uang Muka dan ................................................................................................................ 59 Prestasi Pekerjaan................................................................................................................................. 59 Pasal 33 .............................................................................................................................................................. 59

Paragraf Keenam................................................................................................................................... 59 Perubahan Kontrak................................................................................................................................ 59 Pasal 34 .............................................................................................................................................................. 59

Paragraf Ketujuh ................................................................................................................................... 60 Penghentian dan Pemutusan Kontrak.................................................................................................... 60 Pasal 35 .............................................................................................................................................................. 60

Paragraf Kedelapan .............................................................................................................................. 61 Serah Terima Pekerjaan ........................................................................................................................ 61 Pasal 36 .............................................................................................................................................................. 61

Paragraf Kesembilan ............................................................................................................................. 61 Sanksi..................................................................................................................................................... 61 Pasal 37 .............................................................................................................................................................. 61

Paragraf Kesepuluh............................................................................................................................... 62 Penyelesaian Perselisihan ..................................................................................................................... 62 Pasal 38 .............................................................................................................................................................. 62

BAB III SWAKELOLA............................................................................................................................................... 63 Pasal 39 .............................................................................................................................................................. 63

BAB IV PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI DAN PERAN SERTA USAHA KECIL TERMASUK KOPERASI KECIL..................................................... 64 BAGIAN PERTAMA ....................................................................................................................................... 64 PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBIAYAI .............................................................................................. 64 DENGAN DANA DALAM NEGERI .................................................................................................................. 64 Pasal 40 .............................................................................................................................................................. 64

BAGIAN KEDUA ........................................................................................................................................... 65 PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBIAYAI ............................................................................................... 65 DENGAN DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI ........................................................................................ 65 Pasal 41 .............................................................................................................................................................. 65

BAGIAN KETIGA .......................................................................................................................................... 65 KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN ASING ....................................................................................................... 65 Pasal 42 .............................................................................................................................................................. 65

BAGIAN KEEMPAT ....................................................................................................................................... 66 PREFERENSI HARGA .................................................................................................................................... 66 Pasal 43 .............................................................................................................................................................. 66

BAGIAN KELIMA ......................................................................................................................................... 66 PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI .................................................................................................. 66 Pasal 44 .............................................................................................................................................................. 66

BAGIAN KEENAM ........................................................................................................................................ 66 PERAN SERTA DAN PEMAKETAN PEKERJAAN .............................................................................................. 66 UNTUK USAHA KECIL TERMASUK KOPERASI KECIL ................................................................................... 66 Paragraf Pertama .................................................................................................................................. 66 Peran Serta Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil.............................................................................. 66 Pasal 45 .............................................................................................................................................................. 66

vi


Paragraf Kedua ..................................................................................................................................... 67 Pemaketan Pekerjaan Untuk Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil ................................................... 67 Pasal 46 .............................................................................................................................................................. 67

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ......................................................................................................... 67 BAGIAN PERTAMA ....................................................................................................................................... 67 PEMBINAAN ................................................................................................................................................. 67 Pasal 47 .............................................................................................................................................................. 67

BAGIAN KEDUA ........................................................................................................................................... 68 PENGAWASAN ............................................................................................................................................. 68 Pasal 48 .............................................................................................................................................................. 68

BAGIAN KETIGA .......................................................................................................................................... 69 TINDAK LANJUT PENGAWASAN ................................................................................................................... 69 Pasal 49 .............................................................................................................................................................. 69

BAB VI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH...................................................................................... 71 Pasal 50 .............................................................................................................................................................. 71

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN ......................................................................................................................... 71 Pasal 51 .............................................................................................................................................................. 71

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN....................................................................................................................... 71 Pasal 52 .............................................................................................................................................................. 71

BAB IX KETENTUAN PENUTUP............................................................................................................................ 73 Pasal 53 .............................................................................................................................................................. 73 Pasal 54 .............................................................................................................................................................. 73

vii

DAFTAR ISI – Sistematika Lampiran-Lampiran Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003

SISTEMATIKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I ................................................................................................................................................ 75 BAB I PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH .............................................................. 75 A Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ......................................................................... 75 1.

2.

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa ...................................... 75 a. Pemaketan Pekerjaan.......................................................................................................................... 75 b. Jadual Pelaksanaan Pekerjaan............................................................................................................. 75 c. Biaya Pengadaan ................................................................................................................................ 75 d. Pelaksana Pengadaan.......................................................................................................................... 76 Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola............................................................................ 76 a. Perencanaan Kegiatan ........................................................................................................................ 76 b. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Swakelola.................................................................................. 76 c. Jadual Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan ............................................................................................. 76 d. Penyusunan Rencana Biaya Pekerjaan/Kegiatan................................................................................ 76 e. Pelaksanaan Kegiatan oleh Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat ........................................... 77

B. Pembentukan Panitia Pengadaan/Penunjukan Pejabat Pengadaan................................................. 77 1. 2. 3.

Panitia Pengadaan ...................................................................................................................................... 77 Anggota panitia pengadaan ........................................................................................................................ 77 Pejabat pengadaan ...................................................................................................................................... 77

C Penetapan Sistem Pengadaan Yang Dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa...................................... 77 1. 2.

3.

Penetapan Metoda Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.................................................................................. 77 a. Metoda Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya............................................... 77 b. Metoda Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi.................................................................................... 79 Penetapan Metoda Penyampaian Dokumen Penawaran.............................................................................. 80 a. Metoda Satu Sampul........................................................................................................................... 80 b. Metoda Dua Sampul ........................................................................................................................... 80 c. Metoda Dua Tahap ............................................................................................................................. 81 Penetapan Metoda Evaluasi Penawaran...................................................................................................... 82 a. Kriteria dan Tata Cara Evaluasi.......................................................................................................... 82 b. Evaluasi Penawaran............................................................................................................................ 83 1) Evaluasi Penawaran Untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya ...................... 83 a) Sistem Gugur ...................................................................................................................... 83 b) Sistem Nilai (Merit Point System) ...................................................................................... 84 c) Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis (Economic Life Cycle Cost)................... 85 2) Evaluasi Penawaran Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi ........................................................... 86 a) Metoda Evaluasi Berdasarkan Kualitas .............................................................................. 86 b) Metoda Evaluasi Berdasarkan Kualitas Teknis dan Biaya.................................................. 86 c) Metoda Evaluasi Pagu Anggaran........................................................................................ 87 d) Metoda Evaluasi Biaya Terendah ....................................................................................... 87 e) Metoda Evaluasi Penunjukan Langsung ............................................................................. 88

D. Penyusunan Jadual Pelaksanaan Pengadaan................................................................................... 88 1.

2.

3.

Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya................................................................................... 88 a. Pelelangan umum dengan prakualifikasi ............................................................................................ 88 b. Pelelangan umum dengan pasca kualifikasi ....................................................................................... 89 c. Pelelangan terbatas ............................................................................................................................. 90 d. Pemilihan langsung ............................................................................................................................ 90 e. Penunjukan langsung......................................................................................................................... 91 Jasa Konsultansi ......................................................................................................................................... 91 a. Seleksi umum melalui metoda evaluasi kualitas dengan metoda dua sampul................................... 91 b. Seleksi umum melalui metoda evaluasi kualitas dan biaya dengan metoda dua sampul ................... 91 c. Seleksi umum melalui metoda evaluasi pagu anggaran, dengan metoda satu sampul ....................... 91 d. Seleksi umum dengan melalui metoda biaya terendah dengan metoda dua samp ............................. 92 e. Seleksi terbatas melalui metoda evaluasi kualitas dengan metoda dua sampul ................................. 92 f. Seleksi terbatas melalui metoda evaluasi kualitas dan biaya dengan metoda dua sampul .................. 92 g. Seleksi terbatas melalui metoda evaluasi pagu anggaran, dengan metoda satu samp........................ 92 h. Seleksi terbatas dengan melalui metoda biaya terendah dengan metoda dua sampu ......................... 92 i. Seleksi langsung ................................................................................................................................. 92 j. Penunjukan langsung......................................................................................................................... 92 Penyusunan Jadual Pelaksanaan Swakelola ............................................................................................... 92

viii


E. Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)................................................................................ 92 F. Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa............................................................................... 94 1. 2.

Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa Pemborongan/ Jasa Lainnya ............................................................... 94 Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi ...................................................................................................... 97

BAB II PROSES PENGADAAN BARANG/JASA................................................................................................ 99 YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA........................................................................... 99 A. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya................................................ 99 1.

2. 3. 4. 5.

Pelelangan Umum ...................................................................................................................................... 99 a. Pengumuman dan Pendaftaran Peserta ............................................................................................... 99 b. Pasca Kualifikasi dan Prakualifikasi ................................................................................................ 100 1) Persyaratan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa ......................................................................... 100 2) Tata Cara Pascakualifikasi........................................................................................................ 101 3) Tata Cara Prakualifikasi ........................................................................................................... 101 c. Penyusunan Daftar Peserta Lelang, Penyampaian Undangan dan Pengambilan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ....................................................................................................................... 102 d. Penjelasan Lelang (Aanwijziing) ...................................................................................................... 102 e. Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran ....................................................................... 103 f. Evaluasi Penawaran.......................................................................................................................... 105 g. Pembuktian Kualifikasi .................................................................................................................... 109 h. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan ....................................................................................... 110 i. Penetapan Pemenang Lelang ............................................................................................................ 110 j. Pengumuman Pemenang Lelang....................................................................................................... 112 k. Sanggahan Peserta Lelang dan Pengaduan Masyarakat.................................................................... 112 l. Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ........................................................................ 113 m. Pelelangan Gagal dan Pelelangan Ulang .......................................................................................... 114 n. Penandatanganan Kontrak ................................................................................................................ 116 Pelelangan Terbatas.................................................................................................................................. 117 Pemilihan Langsung ................................................................................................................................. 117 Penunjukan Langsung .............................................................................................................................. 118 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya untuk Pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam, Bencana Sosial, dan Bencana Perang.............................................................................. 119

B. Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultasi....................................................................................... 120 1.

2. 3. 4. 5.

Seleksi Umum ......................................................................................................................................... 120 a. Pengumuman Prakualifikasi ............................................................................................................. 120 b. Pengambilan Dokumen Prakualifikasi.............................................................................................. 121 c. Pemasukan Dokumen Prakualifikasi ................................................................................................ 121 d. Evaluasi Dokumen Prakualifikasi..................................................................................................... 121 e. Penetapan Hasil Prakualifikasi ......................................................................................................... 122 f. Pengumuman Hasil Prakualifikasi.................................................................................................... 122 g. Undangan Kepada Konsultan Yang Masuk Daftar Pendek .............................................................. 122 h. Penjelasan (aanwijzing).................................................................................................................... 122 i. Pemasukan Penawaran ..................................................................................................................... 123 j. Evaluasi Administrasi....................................................................................................................... 124 k. Evaluasi Teknis ................................................................................................................................ 125 l. Penetapan Peringkat Tekni ............................................................................................................... 126 m. Pengumuman Peringkat.................................................................................................................... 126 n. Sanggahan ........................................................................................................................................ 127 o. Pembukaan Penawaran Harga (Sampul II) Peringkat Teknis Terbaik.............................................. 127 p. Klarifikasi dan Negosiasi ................................................................................................................. 128 Seleksi Terbatas....................................................................................................................................... 130 Seleksi Langsung...................................................................................................................................... 130 Penunjukan Langsung .............................................................................................................................. 130 Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan .................................................................................................. 131 a. Ketentuan Umum ............................................................................................................................. 131 b. Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan dengan Seleksi Umum ..................................................... 131 c. Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Melalui Seleksi Terbatas dan Seleksi Langsung .............. 132 d. Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Melalui Penunjukan Langsung......................................... 132

C. Penyusunan Kontrak ....................................................................................................................... 133 1.

Surat Perjanjian ........................................................................................................................................ 133 a. Pembukaan (Komparisi) ................................................................................................................... 133 b. Isi...................................................................................................................................................... 134 c. Penutup............................................................................................................................................. 134

ix


2.

3.

4.

Syarat-Syarat Umum Kontrak .................................................................................................................. 134 a. Ketentuan Umum ............................................................................................................................. 134 b. Ketentuan Khusus............................................................................................................................. 140 1) Ketentuan Khusus Untuk Kontrak Pengadaan Barang ............................................................. 140 2) Ketentuan Khusus untuk Kontrak Jasa Konsultansi ................................................................. 140 3) Ketentuan Khusus Untuk Kontrak Jasa Pemboronga ............................................................... 142 Syarat-Syarat Khusus Kontrak ................................................................................................................. 144 a. Ketentuan Umum ............................................................................................................................. 144 b. Ketentuan Khusus............................................................................................................................. 144 1) Kontrak pengadaan barang ....................................................................................................... 145 2) Kontrak pengadaan jasa konsultansi......................................................................................... 145 3) Kontrak pengadaan pekerjaan jasa pemborongan..................................................................... 145 Dokumen Lainnya Yang Merupakan Bagian Dari Kontrak ..................................................................... 145 a. Untuk kontrak jasa pemborongan..................................................................................................... 145 b. Untuk pengadaan jasa konsultansi.................................................................................................... 145 c. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya....................................................................................................... 145

D. Pelaksanaan Kontrak ...................................................................................................................... 146 1.

2.

3.

4.

5.

Ketentuan Umum ..................................................................................................................................... 146 a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)................................................................................................. 146 b. Penggunaan Program Mutu .............................................................................................................. 146 c. Mobilisasi ......................................................................................................................................... 146 d. Pemeriksaan Bersama....................................................................................................................... 147 e. Pembayaran Uang Muka .................................................................................................................. 147 f. Pembayaran Prestasi Pekerjaan ........................................................................................................ 147 g. Perubahan Kegiatan Pekerjaan ......................................................................................................... 147 h. Denda dan Ganti Rugi ...................................................................................................................... 148 i. Penyesuaian Harga ........................................................................................................................... 148 j. Keadaan Kahar (Force Majeure)..................................................................................................... 148 k. Penghentian dan Pemutusan Kontrak ............................................................................................... 148 Jasa Pemborongan .................................................................................................................................... 149 a. Ketentuan Umum ............................................................................................................................. 149 b. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.............................................................................................. 149 c. Laporan Hasil Pekerjaan................................................................................................................... 150 d. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan .................................................................................................... 150 e. Kerjasama antara penyedia barang/jasa dan sub kontraktor ............................................................. 150 f. Serah Terima Pekerjaan.................................................................................................................... 151 Jasa Konsultansi ....................................................................................................................................... 151 a. Ketentuan Umum ............................................................................................................................. 151 b. Persiapan Pelaksanaan Kontrak........................................................................................................ 151 c. Pemeriksaan Personil dan Peralatan ................................................................................................. 152 d. Perubahan Personil dan Peralatan yang Diajukan oleh Penyedia Jasa.............................................. 152 e. Penggantian Personil Penyedia Jasa atas Perintah Pejabat Pembuat Komitmen .............................. 152 f. Pembayaran Uang Muka .................................................................................................................. 152 g. Penyelesaian Pekerjaan .................................................................................................................... 152 Pengadaan Barang .................................................................................................................................... 153 a. Ketentuan Umum ............................................................................................................................. 153 b. Surat Pesanan ................................................................................................................................... 153 c. Persiapan Pelaksanaan Kontrak........................................................................................................ 153 d. Inspeksi Pabrikasi............................................................................................................................. 153 e. Perubahan Lingkup........................................................................................................................... 153 f. Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual .................................................................................. 153 g. Pengiriman ....................................................................................................................................... 153 h. Serah Terima Barang........................................................................................................................ 154 i. Uji Coba ........................................................................................................................................... 154 j. Asuransi............................................................................................................................................ 154 k. Pembayaran ...................................................................................................................................... 154 Pengadaan Jasa Lainnya........................................................................................................................... 155 a. Ketentuan Umum ............................................................................................................................. 155 b. Pemeriksaan Personil dan Peralatan ................................................................................................. 155 c. Perubahan Personil dan Peralatan yang Diajukan oleh Penyedia Jasa.............................................. 155 d. Penggantian Personil Dan Peralatan Yang Diperintahkan Oleh Pejabat Pembuat Komitmen.......... 155 e. Denda ............................................................................................................................................... 155 f. Kerahasiaan ...................................................................................................................................... 156

E Tata Cara Perhitungan Penyesuaian Harga (Price Adjustment)................................................... 156 1.

Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga .............................................................................. 156

x


2. 3.

Rumusan penyesuaian harga satuan ......................................................................................................... 156 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ......................................................................................................... 157

BAB III PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLA........................................................................................................................ 158 A. Ketentuan Umum............................................................................................................................. 158 B. Pelaksanaan Swakelola................................................................................................................... 158 1. 2. 3.

Swakelola oleh Pejabat Pembuat Komitmen ............................................................................................ 158 Swakelola oleh instansi pemerintah lain non swadana ............................................................................. 159 Swakelola yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima hibah .................................................................................................................................................................. 159

C. Pelaporan Pelaksanaan Swakelola ................................................................................................. 159 BAB IV LAIN-LAIN.............................................................................................................................................. 161 A. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil......................... 161 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

Ketentuan Umum ..................................................................................................................................... 161 Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri Berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa yang Dibiayai dengan Dana Dalam Negeri .................................................................................................................................. 161 Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri Berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa yang Dibiayai dengan Dana Pinjaman Luar Negeri ..................................................................................................................... 162 Komponen Dalam Negeri Barang/Jasa..................................................................................................... 163 a. Jenis Komponen Dalam Negeri Barang/Jasa.................................................................................... 163 b. Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang/Jasa................................................................................ 163 c. Pernyataan Penggunaan Komponen Dalam Negeri .......................................................................... 163 Preferensi Harga....................................................................................................................................... 164 Pembinaan Penggunaan Produksi Dalam Negeri ..................................................................................... 164 Pengawasan Penggunaan Produksi Dalam Negeri ................................................................................... 165 a. Pelaksanaan Pengawasan.................................................................................................................. 165 b. Sanksi ............................................................................................................................................... 165 Pemberdayaan Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil Dalam Pengadaan Barang/Jasa........................... 166 a. Perluasan Peluang Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil............................................................... 166 b. Pembinaan ........................................................................................................................................ 167

B. Pengadaan Barang/Jasa dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri........................................... 167 1. 2. 3. 4.

Umum....................................................................................................................................................... 167 Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan NPLN/Grant Agreement................................................................ 168 Kredit Ekspor dan Kerjasama Perdagangan ............................................................................................. 168 Manajemen dan Monitoring Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri .......................................................... 169

C. Pengawasan dan Pemeriksaan........................................................................................................ 169 D. Pengadaan Barang/Jasa dengan E-Procurement ........................................................................... 170 BAB V PELAKSANAAN PENILAIAN KUALIFIKASI..................................................................................... 171 A. Ketentuan Umum............................................................................................................................. 171

LAMPIRAN II............................................................................................................................................. 173 FORMULIR 1.......................................................................................................................................... 173 CONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI PEKERJAAN .................................................... 173 JASA PEMBORONGAN, PEMASOKAN BARANG/JASA LAINNYA .................................................. 173 Formulir 1.a.............................................................................................................................................. 174 SURAT PERNYATAAN MINAT ................................................................................................. 174 Formulir 1.b............................................................................................................................................. 175 PAKTA INTEGRITAS .................................................................................................................... 175 Formulir 1.c.............................................................................................................................................. 176 Formulir Isian Penilaian Kualifikasi................................................................................................. 176

FORMULIR 2........................................................................................................................................... 181 CONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI PEKERJAAN .................................................... 181 JASA KONSULTANSI.......................................................................................................................... 181 Formulir 2.a.............................................................................................................................................. 182

xi


SURAT PERNYATAAN MINAT ................................................................................................. 182 Formulir 2.b............................................................................................................................................. 183 PAKTA INTEGRITAS .................................................................................................................... 183 Formulir 2.c.............................................................................................................................................. 184 Formulir Isian Penilaian Kualifikasi................................................................................................. 184

xii

KONSOLIDASI

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 DAN PERUBAHANNYA


TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

13

BATANG TUBUH – Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003

PASAL

PENJELASAN BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian Istilah Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan: 1.

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan Angka 1 pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Yang dimaksud dengan dilaksanakan secara APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola adalah: swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. a. Dilaksanakan sendiri secara langsung oleh instansi penanggung jawab anggaran; b. Institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggung jawab anggaran, misalnya: perguruan tinggi negeri atau lembaga penelitian/ilmiah pemerintah; c. Kelompok masyarakat penerima hibah dari penanggung jawab anggaran.

1a. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) / Pemimpin Badan Hukum Milik Negara (BHMN) / Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 1 1b. Pengguna Anggaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2 1c. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. 3 2.

Dihapus. 4

3.

Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang Angka 3 perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan Cukup jelas barang/layanan jasa;

4.

Dihapus. 5

Angka 2. Dihapus (red.)


1

Ditambahkan dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (1). Lihat catatan kaki 1. 3 Lihat catatan kaki 1. 4 Disesuaikan dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (1). 5 Lihat catatan kaki 4. 2

14


PASAL

PENJELASAN

5.

Dihapus. 6


6.

Dihapus. 7


7.

Dihapus. 8


8.

Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Angka 8 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran / Cukup jelas Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direksi BUMN / Direksi BUMD, 9 untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang barang/jasa.

8a. Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direksi BUMD yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Departemen / Lembaga / Sekretariat Lembaga Tinggi Negara / Pemerintah Daerah / Komisi / BI / BHMN / BUMN / BUMD. 10 9.

Pejabat Pengadaan adalah 1 (satu) orang yang Angka 9 diangkat oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Cukup jelas Anggaran / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direksi BUMN / Direksi BUMD untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa 11 dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta).

10. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk Angka 10 menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk Cukup jelas untuk melaksanakan pekerjaan. 11. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan Angka 11 uraian, yang meliputi bahan baku. Barang setengah Cukup jelas jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran. 12. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan Angka 12 pelaksanaan kontruksi atau wujud fisik lainnya yang Cukup jelas perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

6

Disesuaikan dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (1). Lihat catatan kaki 6. 8 Lihat catatan kaki 6. 9 Lihat catatan kaki 6. 10 Ditambahkan dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (1). 11 Disesuaikan dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (1). 12 Ditambahkan dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (1). 13 Lihat catatan kaki 12. 14 Lihat catatan kaki 12. 7

15


PASAL

PENJELASAN

13. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian Angka 13 profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa Cukup jelas perencanaan kontruksi, jasa pengawasan kontruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran. 14. Jasa Lainnya adalah segala pekerjaan dan/atau Angka 14 penyediaan jasa selain jasa konsultansi, jasa Cukup jelas pemborongan, dan pemasokan barang. 15. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah Angka 15 adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan Cukup jelas kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang diperoleh melalui ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa nasional dan untuk memenuhi persyaratan seseorang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen atau panitia/pejabat pengadaan atau anggota Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit). 16. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang disiapkan Angka 16 oleh panitia / pejabat pengadaan / Unit Layanan Cukup jelas Pengadaan (Procurement Unit) sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh panitia / pejabat pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan (procurement Unit). 17. Kontrak adalah perikatan antara Pejabat Pembuatan Angka 17 Komitmen dengan penyedia barang/jasa dalam Cukup jelas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 18. Usaha kecil termasuk koperasi kecil adalah kegiatan Angka 18 ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi Kriteria Usaha kecil adalah: kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan b. Milik Warga Negara Indonesia; dan c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menegah atau Usaha Besar; atau d. Koperasi kecil yang mempunyai unit usaha jasa pemborongan, pengadaan barang atau jasa lainnya.

16


PASAL

PENJELASAN Pembuktian usaha kecil cukup dengan surat ijin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota setempat.

19. Surat jaminan adalah jaminan tertulis yang Angka 19 dikeluarkan bank umum/lembaga keuangan lainnya Cukup jelas yang diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa. 20. Kemitraan adalah kerjasama usaha anatara penyedia Angka 20 barang/jasa dalam negeri maupun dengan luar negeri Cukup jelas yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. 21. Pakta integritas adalah surat pernyataan yang Angka 21 ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen / Cukup jelas panitia pengadaan / pejabat pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) / penyedia barang/jasa. 22. Pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang Angka 22 memerlukan teknologi tinggi dan/atau mempunyai Cukup jelas risiko tinggi dan/atau menggunakan peralatan didesain khusus dan/atau bernilai di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliyar rupiah). 23. Surat kabar nasional adalah surat kabar yang beroplah besar dan memiliki peredaran luas secara nasional, yang tercantum dalam daftar surat kabar nasional yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. 12 24. Surat kabar provinsi adalah surat kabar yang beroplah besar dan memiliki peredaran luas di daerah provinsi, yang tercantum dalam daftar surat kabar yang ditetapkan oleh Gubernur. 13 25. Website pengadaan nasional adalah website yang dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas untuk mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa di Departemen / Lembaga / Komisi / BI / Pemerintah Daerah / BHMN / BUMN / BUMD dan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. 14 Perpres 8 Tahun 2006 Penjelasan Pasal I Angka 1 Dengan perubahan pada Pasal 1 sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ini, maka semua istilah di dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden

17


PASAL

PENJELASAN Nomor 70 Tahun 2005 yang berbunyi: a. "Pengguna barang/jasa atau pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa" untuk selanjutnya dibaca "Pejabat Pembuat Komitmen"; b. "Pejabat/Panitia Pengadaan" untuk selanjutnya dibaca "Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)." Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2

(1) Maksud diberlakukannya Keputusan Presiden ini Ayat (1) adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan Yang dimaksud dengan dibiayai dari barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD adalah pengadaan barang/jasa dari APBN/APBD. yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD. (2) Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini Ayat (2) Cukup jelas adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Bagian Ketiga Prinsip Dasar Pasal 3 Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip: a.

Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;

b.

Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

c.

Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

d.

Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa,

Panitia pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan keputusan, ketentuan, prosedur, dan tindakan lainnya, harus didasarkan pada nilai-nilai dasar tersebut. Dengan demikian akan dapat tercipta suasana yang kondusif bagi tercapainya efisiensi, partisipasi dan persaingan yang sehat dan terbuka antara penyedia jasa yang setara dan memenuhi syarat, menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik dari segi fisik, keuangan dan manfaatnya bagi kelancaran pelaksanaan tugas institusi pemerintah.

18


PASAL

PENJELASAN

sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya; e.

Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;

f.

Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa. Bagian Keempat Kebijakan Umum Pasal 4

Kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa adalah: a.

meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, Huruf a rancang bangun dan perekayasaan nasional yang Cukup jelas sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional;

b.

meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk Huruf b koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam Cukup jelas pengadaan barang/jasa;

c. menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk Huruf c mempercepat proses pengambilan keputusan dalam Cukup jelas pengadaan barang/jasa; d.

meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan Huruf d tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen, Cukup jelas panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang/jasa;

e.

meningkatkan penerimaan negara melalui sektor Huruf e perpajakan; Cukup jelas

f.

menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional;

g.

mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia Huruf g barang/jasa dilakukan di dalam wilayah Negara Wilayah Republik Indonesia termasuk Kesatuan Republik Indonesia; Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

h.

mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana Huruf h pengadaan barang/jasa kecuali yang bersifat rahasia, Pengumuman secara terbuka artinya pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada rencana pengadaan Departemen / Lembaga

15

Huruf f Cukup jelas

Ditambahkan dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (2).

19


PASAL

PENJELASAN

masyarakat luas;

i.

/ Komisi / BI / Pemerintah Daerah / BHMN / BUMN / BUMD diumumkan di website pengadaan nasional dengan alamat www.pengadaannasionalbappenas.go.id yang dikoordinasikan oleh Menteri Negera Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas dan/atau di website Departemen / Lembaga / Komisi BI / Pemerintah Daerah / BHMN / BUMN / BUMD yang telah diintegrasikan ke website pengadaan nasional. 16

mengumumkan kegiatan pengadaan barang/jasa Huruf i Cukup jelas 17 pemerintah secara terbuka melalui surat kabar 15 nasional dan/atau surat kabar provinsi. Pasal 4A 18

(1) Pemilihan surat kabar nasional dan surat kabar provinsi sebagai dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, dilakukan sesuai tata cara pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini. (2) Pemilihan surat kabar nasional dan surat kabar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk surat kabar nasional dan Gubernur untuk surat kabar provinsi.

Pemilihan surat kabar sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dimaksudkan agar calon penyedia barang/jasa dan masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai rencana kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Di lain pihak, dengan telah ditetapkannya surat kabar untuk pengumuman kegiatan pengadaan barang/jasa, Pejabat Pembuat Komitmen akan mengeluarkan biaya pengumuman lelang yang lebih murah sehingga pada akhirnya menghemat APBN/APBD. 19

(3) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Gubernur melaksanakan pemilihan surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan daftar surat kabar yang beroplah besar dan memiliki peredaran luas yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. (4) Segala biaya yang timbul dalam rangka pemilihan surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

16

Disesuaikan terakhir kali dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Penjelasan Pasal I angka (2). Lihat catatan kaki 15. 18 Ditambahkan dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (3) dan Penjelasannya. 19 Dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal II angka (5) dijelaskan lebih lanjut perihal surat kabar nasional dan provinsi yang dijadikan tempat pengumuman kegiatan pengadaan selama penetapan resmi surat kabar tersebut belum dilakukan: ”Sebelum Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Gubernur menetapkan surat kabar nasional dan surat kabar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A, pengumuman kegiatan pengadaan barang/jasa pemeriksaan dilakukan sekurang-kurangnya di satu surat kabar yang mempunyai oplah besar dan memiliki peredaran luas secara nasional dan/atau wilayah provinsi.” 17

20


PASAL

PENJELASAN Bagian Kelima Etika Pengadaan Pasal 5

Pejabat Pembuat Komitmen, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: a.

melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa Huruf a tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran Cukup jelas dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;

b.

bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar Huruf b kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen Cukup jelas pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;

c.

tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun Huruf c tidak langsung untuk mencegah dan menghindari Cukup jelas terjadinya persaingan tidak sehat;

d.

menerima dan bertanggung jawab atas segala Huruf d keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan Cukup jelas para pihak;

e.

menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan Huruf e kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun Yang dimaksud dengan “menghindari dan tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa mencegah terjadinya pertentangan (conflict of interest); kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan”, adalah dimaksudkan untuk menjamin perilaku dan tindakan tidak mendua dari para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya. Oleh karena itu, yang bersangkutan tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda, misalnya: 1) Dalam suatu perusahaan Perseroan Terbatas, seorang anggota Direksi tidak boleh merangkap sebagai Dewan Komisaris; 2) Dalam pelaksanaan proyek jasa konstruksi/pemborongan, konsultan perencana tidak boleh bertindak sebagai pelaksana/pemborong pekerjaan yang direncanakannya, kecuali dalam pelaksanaan turnkey contract; 3) Pengurus koperasi pegawai atau anak perusahaan dalam suatu instansi / BHMN / BUMN / BUMD yang mengikuti pengadaan barang/jasa dan bersaing dengan perusahaan lainnya, tidak boleh

21


PASAL

PENJELASAN merangkap sebagai anggota panitia pengadaan atau sebagai pejabat yang berwenang menentukan pemenang lelang / Pemilihan Langsung / Penunjukan Langsung.

f.

menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan Huruf f dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan Cukup jelas barang/jasa;

g.

menghindari dan mencegah penyalahgunaan Huruf g wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk Cukup jelas keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

h.

tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak Huruf h menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, Cukup jelas imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Bagian Keenam Pelaksanaan Atas Pengadaan Pasal 6

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan: a.

dengan menggunakan penyedia barang/jasa;

Huruf a Cukup jelas

b.

dengan cara swakelola.

Huruf b Pengadaan barang/jasa swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh institusi pemerintah penanggungjawab anggaran atau institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggungjawab anggaran atau kelompok masyarakat penerima hibah. Bagian Ketujuh Ruang Lingkup Pasal 7

(1) Ruang lingkup berlakunya Keputusan Presiden ini Ayat (1) adalah untuk: a. pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD;

Huruf a Cukup jelas

b. pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) yang sesuai atau tidak bertentangan dengan pedoman dan ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberi pinjaman/hibah bersangkutan;

Huruf b Proses penyusunan Naskah Pinjaman/Hibah Luar Negeri (NPHLN) harus berpedoman pada Keputusan Presiden ini.

22


PASAL

PENJELASAN

c. pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan BI, BHMN, BUMN, BUMD, yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.

Huruf c Pengadaan barang/jasa untuk investasi adalah barang/jasa yang ditujukan untuk menambah aset guna meningkatkan kemampuan operasi baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang dan pada umumnya tidak habis dipakai dalam 1 (satu) tahun. Dalam pembukuan/neraca perusahaan aset tersebut dapat berupa aktiva lancar maupun maupun aktiva tetap.

(2) Pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang Ayat (2) dibiayai dari dana APBN, apabila ditindaklanjuti Cukup jelas dengan Keputusan Menteri/Pemimpin Lembaga / Panglima TNI / Kapolri / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini. (3) Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah yang Ayat (3) mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah yang Cukup jelas dibiayai dari dana APBD harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini. BAB II PENGADAAN YANG DILAKSANAKAN PENYEDIA BARANG/JASA Bagian Pertama Pembiayaan Pengadaan Pasal 8 Departemen / Kementerian / Lembaga / TNI / Polri / Komponen biaya administrasi proyek harus Pemerintah Daerah / BI / BHMN / BUMN / BUMD wajib disediakan dalam anggaran: menyediakan biaya administrasi proyek untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBN/APBD, yaitu: a.

honorarium Pejabat Pembuat Komitmen, Huruf a panitia/pejabat pengadaan, bendaharawan, dan staf Besaran honorarium Pejabat Pembuat proyek; Komitmen, panitia/pejabat pengadaan, bendaharawan, dan staf proyek ditetapkan secara proporsional berdasarkan pengalaman dan profesionalisme;

b.

pengumuman pengadaan barang/jasa;

Huruf b Biaya pengumuman pengadaan barang/jasa meliputi: 1) Biaya pengumuman rencana pengadaan barang/jasa pada awal pelaksanaan anggaran; 2) Biaya pengumuman pemilihan penyedia barang/jasa.

23


PASAL

PENJELASAN

c.

penggandaan dokumen pengadaan dan/atau dokumen prakualifikasi;

barang/jasa Huruf c Cukup jelas

d.

administrasi lainnya yang diperlukan untuk Huruf d mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Cukup jelas Bagian Kedua Tugas Pokok dan Persyaratan Para Pihak Paragraf Pertama Persyaratan dan Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen Pasal 9

(1) Pejabat Pembuat Komitmen persyaratan sebagai berikut:

harus

memenuhi Ayat (1)

a. memiliki integritas moral;

Huruf a Cukup jelas

b. memiliki disiplin tinggi;

Huruf b Cukup jelas

c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;

Huruf c Yang dimaksud persyaratan manajerial, antara lain: 1) Berpendidikan sekurang-kurangnya Diploma 3 (D3) sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan; 2) Memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah; 3) Memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun memimpin / mengorganisasi kelompok kerja yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa; 4)

Memiliki ketaatan yang tinggi dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya;

5) Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku antara lain tidak terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);

20

Disesuaikan terakhir kali dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (4). Ketentuan huruf b ayat 3 sebelum Perpres 8 Tahun 2006 mengatur bahwa salah satu tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen atau sebelumnya disebut sebagai pengguna barang jasa adalah untuk “mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa”. Tugas pokok ini telah dihapus dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (4). 22 Ditambahkan dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (4). 21

24


PASAL

PENJELASAN 6) Penilaian kondite dan prestasi kerja (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) untuk masa 3 (tiga) tahun terakhir dengan nilai rata-rata minimal “Baik”.

d. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;

Huruf d Dalam masa transisi, sebelum memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, seseorang yang telah diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen harus mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pejabat yang wajib mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa adalah: Pejabat Pembuat Komitmen dan panitia/pejabat pengadaan.

e. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN.

Huruf e Cukup jelas

(2) Pejabat Pembuat Komitmen diangkat dengan surat Ayat (2) Keputusan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Cukup jelas Anggaran / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN BUMD. 20 (3) Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam Ayat (3) pengadaan barang/jasa adalah: Cukup jelas a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa; menetapkan paket-paket pekerjaan disertai b. 21 ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat; c. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan / pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan; d. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia / pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya; e. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku; f. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;

23

Ditambahkan dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Penjelasan Pasal I angka (4).

25


PASAL

PENJELASAN

g. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya; h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; i. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pimpinan Lembaga / Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara / Pimpinan Kesekretariatan Komisi / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan; j. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai. (4) Pejabat Pembuat Komitmen dilarang mengadakan Ayat (4) ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila Yang dimaksud dengan dilarang belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia mengadakan ikatan perjanjian adalah anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya menerbitkan surat penunjukan dan/atau batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek menandatangani surat perintah yang dibiayai dari APBN/APBD. kerja/kontrak. (5) Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari Ayat (5) segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas Cukup jelas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya. (6) Pejabat Pembuat Komitmen dapat melaksanakan Ayat (6) proses pengadaan barang/jasa sebelum dokumen Cukup jelas 23 anggaran disahkan sepanjang anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan telah dialokasikan, dengan ketentuan penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dan penandatangan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelah dokumen anggaran untuk kegiatan/proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan. 22 Paragraf Kedua Pembentukan, Persyaratan, Tugas Pokok dan Keanggotaan Panitia / Pejabat Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) 24 Pasal 10 (1) Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua Ayat (1) pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima Cukup jelas puluh juta rupiah). (2) Untuk pengadaan sampai dengan nilai Ayat (2) Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Cukup jelas dilaksanakan oleh panitia atau pejabat pengadaan. (2a) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2a) ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Unit Layanan Cukup jelas 28 25 Pengadaan (Procurement Unit).

24 25

Disesuaikan terakhir kali dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (5). Ditambahkan dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (6).

26


PASAL

PENJELASAN

(3) Anggota panitia pengadaan / pejabat pengadaan / Ayat (3) anggota unit layanan pengadaan berasal dari pegawai Anggota panitia yang berasal dari instansi negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi teknis lain adalah anggota panitia yang teknis lainnya. diangkat dari unit kerja / instansi / departemen / lembaga lain karena di instansi yang sedang melakukan pengadaan barang/jasa tidak mempunyai pegawai yang memahami masalah teknis yang ada dalam ketentuan pengadaan barang/jasa, jenis pekerjaan, dan isi dokumen pengadaan dari pekerjaan yang akan dilakukan pengadaannya. (3a) Dalam hal pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Ayat (3a) Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Cukup jelas 29 Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, anggota panitia pengadaan berasal dari instansinya sendiri atau instansi teknis Pemerintah, dan dapat menyertakan pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala Badan pelaksana. 26 (4) Panitia / pejabat pengadaan / anggota unit layanan Ayat (4) pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;

Huruf a Cukup jelas

b. memahami diadakan;

akan

Huruf b Cukup jelas

c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia / pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan yang bersangkutan;

Huruf c Cukup jelas

d. memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan berdasarkan Keputusan Presiden ini;

Huruf d Cukup jelas

e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai panitia / pejabat pengadaan / anggota unit layanan pengadaan;

Huruf e Hubungan keluarga yang dimaksud adalah hubungan keluarga sedarah dan semenda.

f. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.

Huruf f Cukup jelas

keseluruhan

pekerjaan

yang

(5) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pejabat / Ayat (5) panitia pengadaan / Unit Layanan Pengadaan Cukup jelas (Procurement Unit) meliputi sebagai berikut: 26

Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2005 (Perubahan Ketiga) Pasal I angka (1). Lihat catatan kaki 25. 28 Lihat catatan kaki 25. 29 Ditambahkan dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Penjelasan Pasal I angka (6). 27

27


PASAL

PENJELASAN

a. menyusun jadual dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan; b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS); c. menyiapkan dokumen pengadaan; d. mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di website pengadaan nasional; e. menilai kualifikasi penyedia pascakualifikasi atau prakualifikasi;

melalui

f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; g. mengusulkan calon pemenang; h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pejabat pembuat komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya; i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai. (6) Panitia berjumlah gasal beranggotakan sekurang- Ayat (6) kurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara Cukup jelas pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan. (7) Pejabat pengadaan hanya 1 (satu) orang yang Ayat (7) memahami tata cara pengadaan, substansi Cukup jelas pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan. (8) Dilarang duduk sebagai panitia / pejabat pengadaan / Ayat (8) anggota Unit Layanan Pengadaan (Procurement Cukup jelas Unit): a. Pejabat Pembuat Komitmen dan bendahara; b. Pegawai pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) / Inspektorat Jenderal Departemen / Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non-Departemen / Badan Pengawas Daerah Propinsi / Kabupaten/Kota, Pengawasan Internal BI / BHMN / BUMN / BUMD kecuali menjadi panitia / pejabat pengadaan / anggota unit layanan pengadaan untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan instansinya;

28


PASAL

PENJELASAN

c. Pejabat yang bertugas melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran dan/atau pejabat yang bertugas menandatangani surat perintah membayar. 27 Paragraf Ketiga Persyaratan Penyedia Barang/Jasa Pasal 11 (1) Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan Ayat (1) pengadaan adalah sebagai berikut: a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;

Huruf a Yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa antara lain peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi, kesehatan, perhubungan, perindustrian.

b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;

Huruf b Cukup jelas

c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

Huruf c Cukup jelas

d. secara hukum mempunyai menandatangani kontrak;

kapasitas

Huruf d Cukup jelas

e. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;

Huruf e Cukup jelas

f. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

Huruf f Cukup jelas

g. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;

Huruf g Cukup jelas

h. tidak masuk dalam daftar hitam;

Huruf h Merupakan kewajiban panitia/pejabat pengadaan untuk mencari informasi dalam rangka meyakini atau memastikan suatu badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam instansi pemerintah manapun

29


PASAL

PENJELASAN dengan cara antara lain menghubungi Pejabat Pembuat Komitmen sebelumnya. Untuk mempercepat kerja panitia/pejabat pengadaan, cukup penyedia membuat pernyataan bahwa penyedia barang/jasa tidak sedang masuk dalam daftar hitam. Kepada seluruh penyedia jasa juga tidak diwajibkan mempunyai surat keterangan tidak masuk dalam daftar hitam dari instansi/lembaga baik pemerintah maupun swasta.

i. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;

Huruf i Cukup jelas

j. khusus untuk penyedia barang/jasa orang perseorangan persyaratannya sama dengan di atas kecuali huruf f.

Huruf j Cukup jelas

(2) Tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam Ayat (2) melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi harus Cukup jelas memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak; b. lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi oleh instansi yang berwenang atau yang lulus ujian negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang ijasahnya telah disahkan/diakui oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang pendidikan tinggi; c. mempunyai pengalaman di bidangnya. (3) Pegawai negeri, pegawai BI, pegawai Ayat (3) BHMN/BUMN/BUMD dilarang menjadi penyedia Cukup jelas barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara / BI / BHMN / BUMN / BUMD. (4) Penyedia barang/jasa yang keikutsertaannya Ayat (4) menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang Yang dimaksud dengan pertentangan menjadi penyedia barang/jasa. kepentingan antara lain: a. Penyedia barang/jasa yang telah ditunjuk sebagai konsultan perencana tidak boleh menjadi penyedia barang/jasa pemborongan untuk pekerjaan fisik yang direncanakan; b. Penyedia barang/jasa yang telah ditunjuk sebagai konsultan pengawas tidak boleh menjadi penyedia/barang jasa pemborongan untuk pekerjaan fisik yang diawasi; (5) Terpenuhinya persyaratan penyedia barang/jasa dinilai Ayat (5) melalui proses prakualifikasi atau pascakualifikasi Cukup jelas

30


PASAL

PENJELASAN

oleh panitia/pejabat pengadaan. Bagian Ketiga Jadual Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pasal 12 Pejabat Pembuat Komitmen wajib mengalokasikan waktu Cukup jelas yang cukup untuk penayangan pengumuman, kesempatan untuk pengambilan dokumen, kesempatan untuk mempelajari dokumen, dan penyiapan dokumen penawaran. Bagian Keempat Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri Pasal 13 (1) Pejabat Pembuat Komitmen wajib memiliki harga Ayat (1) perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara Data yang digunakan sebagai dasar keahlian dan berdasarkan data yang dapat penyusunan HPS antara lain: dipertangungjawabkan. a. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan; b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/ pabrikan; d. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya; e. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. (2) HPS disusun oleh Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Ayat (2) Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dan Cukup jelas ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. (3) HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran Ayat (3) harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk Cukup jelas menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran. (4) Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia.

Ayat (4) Nilai total HPS diumumkan sejak rapat penjelasan lelang/aanwijzing, rincian HPS tidak boleh dibuka dan bersifat rahasia.

31


PASAL

PENJELASAN

(5) HPS merupakan salah satu acuan dalam menentukan Ayat (5) tambahan nilai jaminan. Cukup jelas Bagian Kelima Prakualifikasi dan Pascakualifikasi Paragraf Pertama Prinsip-Prinsip Prakualifikasi dan Pascakualifikasi Pasal 14 (1) Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan Ayat (1) kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan Cukup jelas tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa sebelum memasukkan penawaran. (2) Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi Ayat (2) dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan Cukup jelas tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa setelah memasukkan penawaran. (3) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Ayat (3) Pengadaan (Procurement Unit) wajib melakukan Cukup jelas pascakualifikasi untuk pelelangan umum pengadaan barang / jasa pemborongan / jasa lainnya secara adil, transparan, dan mendorong terjadinya persaingan yang sehat dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya penyedia barang/jasa. (4) Prakualifikasi wajib dilaksanakan untuk pengadaan Ayat (4) jasa konsultansi dan pengadaan barang/jasa Cukup jelas pemborongan/jasa lainnya yang menggunakan metoda penunjukan langsung untuk pekerjaan kompleks, pelelangan terbatas dan pemilihan langsung. (5) Panitia/pejabat pengadaan dapat melakukan Ayat (5) prakualifikasi untuk pelelangan umum pengadaan Cukup jelas barang / jasa pemborongan / jasa lainnya yang bersifat kompleks. (6) Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi Ayat (6) panitia/pejabat pengadaan dilarang menambah Cukup jelas persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi di luar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Keputusan Presiden ini atau ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi; (7) Persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi yang Ayat (7) ditetapkan harus merupakan persyaratan minimal yang Cukup jelas dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas. (8) Pejabat Pembuat Komitmen wajib menyederhanakan Ayat (8) proses prakualifikasi dengan tidak meminta seluruh Cukup jelas dokumen yang disyaratkan melainkan cukup dengan formulir isian kualifikasi penyedia barang/jasa.

32


PASAL

PENJELASAN

(9) Penyedia barang/jasa wajib menandatangani surat Ayat (9) pernyataan di atas meterai bahwa semua informasi Cukup jelas yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar, dan apabila diketemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan, terhadap yang bersangkutan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam daftar hitam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dan tidak boleh mengikuti pengadaan untuk 2 (dua) tahun berikutnya, serta diancam dituntut secara perdata dan pidana. (10) Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi Ayat (10) panitia/pejabat pengadaan tidak boleh melarang, Cukup jelas menghambat, dan membatasi keikutsertaan calon peserta pengadaan barang/jasa dari luar propinsi/kabupaten/kota lokasi pengadaan barang/jasa. (11) Departemen / Kementerian / Lembaga / TNI / Polri / Ayat (11) Pemerintah / Daerah / BI / BHMN / BUMN / BUMD Yang dimaksud dengan prakualifikasi dilarang melakukan prakualifikasi massal yang berlaku massal untuk pengadaan barang/jasa kurun untuk pengadaan dalam kurun waktu tertentu. waktu tertentu adalah pelaksanaan prakualifikasi yang dilakukan secara sekaligus kepada seluruh calon penyedia barang/jasa yang mendaftar dengan menerbitkan tanda daftar lulus prakualifikasi/sejenis yang berlaku pada kurun waktu tertentu, misalnya 1 (satu) tahun anggaran dan hanya berlaku untuk Departemen / Kementerian / Lembaga / TNI / Polri / Pemerintah Daerah / BI / BHMN/ BUMN / BUMD yang menerbitkan. (12) Pada setiap tahapan proses pemilihan penyedia Ayat (12) barang/jasa, Pejabat Pembuat Komitmen / Semua pungutan yang dilakukan oleh panitia/pejabat pengadaan dilarang membebani atau Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat / memungut biaya apapun kepada penyedia barang/jasa, Panitia Pengadaan / Unit Layanan kecuali biaya penggandaan dokumen pengadaan. Pengadaan (Procurement Unit) harus disetorkan ke Kas Negara. Paragraf Kedua Proses Prakualifikasi dan Pascakualifikasi Pasal 15 (1) Proses prakualifikasi secara umum meliputi Cukup jelas pengumuman prakualifikasi, pengambilan dokumen prakualifikasi, pemasukan dokumen prakualifikasi, evaluasi dokumen prakualifikasi, penetapan calon peserta pengadaan yang lulus prakualifikasi, dan pengumuman hasil prakualifikasi. (2) Proses pascakualifikasi secara umum meliputi pemasukan dokumen kualifikasi bersamaan dengan dokumen penawaran dan terhadap peserta yang diusulkan untuk menjadi pemenang serta cadangan pemenang dievaluasi dokumen kualifikasinya.

33


PASAL

PENJELASAN

Bagian Keenam Prinsip Penetapan Sistem Pengadaan Pasal 16 (1) Untuk menentukan sistem pengadaan yang meliputi Ayat (1) metoda pemilihan penyedia barang/jasa, metoda Cukup jelas penyampaian dokumen penawaran, metoda evaluasi penawaran, dan jenis kontrak, perlu mempertimbangkan jenis, sifat, dan nilai barang/jasa serta kondisi lokasi, kepentingan masyarakat, dan jumlah penyedia barang/jasa yang ada. (2) Dalam menyusun rencana dan penentuan paket Ayat (2) pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen bersama Cukup jelas dengan panitia, wajib memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil, koperasi kecil, dan masyarakat. (3) Dalam menetapkan Pembuat Komitmen:

sistem

pengadaan,

Pejabat Ayat (3)

a. wajib menyediakan sebanyak-banyaknya paket pengadaan untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, kualitas, dan kemampuan teknis usaha kecil;

Huruf a Cukup jelas

b. dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah masing-masing;

Huruf b Cukup jelas

c. dilarang menyatukan beberapa paket pekerjaan yang menurut sifat pekerjaan dan besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil termasuk koperasi kecil;

Huruf c Cukup jelas

d. dilarang menetapkan kriteria dan persyaratan pengadaan yang diskriminatif dan tidak obyektif.

Huruf d Yang dimaksud dengan kriteria dan persyaratan yang diskriminatif dan tidak obyektif, antara lain: 1. Persyaratan-persyaratan yang menghalangi terwujudnya persaingan sehat, misalnya: persyaratan menjadi anggota asosiasi tertentu, penggunaan metode pemilihan penyedia dengan cara undian, mengharuskan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada BUMD setempat, dan sebagainya; 2. Persyaratan-persyaratan yang menghalangi keikutsertaaan penyedia

34


PASAL

PENJELASAN barang/jasa dari daerah lain, misalnya: kewajiban mempunyai rekening di bank daerah setempat, kewajiban membuka kantor perwakilan/cabang sebelum ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa, kewajiban mempunyai surat ijin tempat usaha (SITU) daerah setempat.

Bagian Ketujuh Sistem Pengadaan Barang / Jasa Pemborongan / Jasa Lainnya Paragraf Pertama Metode Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Pemborongan / Jasa Lainnya Pasal 17 (1) Dalam pemilihan penyedia barang/jasa Ayat (1) pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan Cukup jelas melalui metoda pelelangan umum. (2) Pelelangan umum adalah metoda pemilihan penyedia Ayat (2) barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan Pengumuman pemilihan penyedia pengumuman secara luas sekurang-kurangnya di satu barang/jasa harus dapat memberikan surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar informasi secara luas kepada masyarakat provinsi 30 dunia usaha baik pengusaha daerah setempat maupun pengusaha daerah lainnya. Pengumuman pemilihan penyedia barang/jasa tersebut, selain dilakukan melalui surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat ini, diupayakan pula melalui Website pengadaan nasional. 32 (3) Dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampu Ayat (3) Pengumuman pemilihan penyedia melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan barang/jasa dengan metode pelelangan yang kompleks, maka pemilihan penyedia barang/jasa terbatas, selain diumumkan secara luas dapat dilakukan dengan metoda pelelangan terbatas melalui surat kabar sebagaimana dimaksud dan diumumkan secara luas sekurang-kurangnya di pada ayat ini, diupayakan pula melalui satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar website pengadaan. 33 provinsi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa 31 yang mampu , guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi. (4) Dalam hal metode pelelangan umum atau pelelangan Ayat (4) terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan, Cukup jelas maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda pemilihan langsung, yaitu pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya serta 30

Disesuaikan terakhir kali dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (7). Lihat catatan kaki 30. 32 Disesuaikan terakhir kali dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Penjelasan Pasal I angka (7). 33 Lihat catatan kaki 32. 31

35


PASAL

PENJELASAN

harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet. (5) Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, Ayat (5) pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan Yang dimaksud dalam keadaan tertentu dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) adalah: 34 penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi a. penanganan darurat untuk pertahanan baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga negara, keamanan dan keselamatan yang wajar dan secara teknis dapat masyarakat yang pelaksanaan dipertanggungjawabkan. pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam serta tindakan darurat untuk pencegahan bencana dan/atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Pekerjaan sebagai kelanjutan dari tindakan darurat di atas, untuk selanjutnya dilakukan sesuai dengan tata cara pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden ini; dan/atau 35 b. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau 36 c. pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan: 1) untuk keperluan sendiri; dan/atau 2) teknologi sederhana; dan/atau 3) risiko kecil; dan/atau 4) dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang34

Ditambahkan dalam Perpres 32 Tahun 2005 (Perubahan Kedua) Pasal I angka (1). Lihat catatan kaki 34. 36 Lihat catatan kaki 34. 37 Lihat catatan kaki 34. 38 Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2005 (Perubahan Ketiga) Pasal I angka (1). 39 Penomoran baru Huruf e. ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2005 (Perubahan Ketiga) Pasal I angka (1). 40 Paragraf dalam Huruf e. ditambahkan dalam Perpres 32 Tahun 2005 (Perubahan Kedua) Pasal I angka (1). 41 Tenggat waktu 31 Desember 2006 yang diatur dalam Perpres 79 Tahun 2006 (Perubahan Kelima) Pasal I angka (1) merupakan penyesuaian dari sebelumnya tanggal 1 Juli 2006 dalam Perpres 70 Tahun 2005 (Perubahan Ketiga) Pasal I angka (4). 42 Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2005 (Perubahan Ketiga) Pasal I angka (1). 43 Huruf g. ditambahkan dalam Perpres 85 Tahun 2006 (Perubahan Keenam) Pasal I angka (1). 44 Sub-huruf e ditambahkan dalam Perpres 95 Tahun 2007 (Perubahan Ketujuh) Pasal I angka (1). 35

36


PASAL

PENJELASAN perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil; dan/atau 37 d. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin; dan/atau 38 pekerjaan pengadaan barang dan e. 39 pendistribusian logistik pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan sampai dengan bulan Juli 2005 berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pekerjaan tersebut meliputi pengadaan dan pendistribusian surat suara, kartu pemilih beserta perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan/atau 40 f. pekerjaan pengadaan barang/jasa yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Pekerjaan tersebut meliputi: 1) pekerjaan pengadaan perumahan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 31 Desember 2006 41 ; 2) pekerjaan yang dilakukan dalam rangka meneruskan pekerjaan pengadaan perumahan yang tidak dilaksanakan oleh pemberi hibah sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang penyelesaian pekerjaannya perlu dilaksanakan secara cepat paling lama 1 (satu) tahun setelah pemberi hibah tidak mampu melaksanakan kewajibannya; dan/atau 42 43

g. pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihan Kepala

37


PASAL

PENJELASAN Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang diselenggarakan sampai dengan bulan Desember 2006 berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pekerjaan tersebut meliputi pengadaan Kartu Tanda Penduduk, pengadaan dan pendistribusian surat suara, kartu pemilih beserta perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Yang dimaksud dalam keadaan khusus adalah: a. pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau b. pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau c. merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau d. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya; atau 44

e.pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang jenis, jumlah dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

Paragraf Kedua Metode Penyampaian Dokumen Penawaran pada Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Pemborongan / Jasa Lainnya Pasal 18 (1) Dalam pemilihan penyedia barang / jasa pemborongan Cukup jelas / jasa lainnya dapat dipilih salah 1 (satu) dari 3 (tiga) metoda penyampaian dokumen penawaran

38


PASAL

PENJELASAN

berdasarkan jenis barang/jasa yang akan diadakan dan metoda penyampaian dokumen penawaran tersebut harus dicantumkan dalam dokumen lelang yang meliputi: a. metoda satu sampul; b. metoda dua sampul; c. metoda dua tahap. (2) Metoda satu sampul yaitu penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis, dan penawaran harga yang dimasukan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup kepada panitia/pejabat pengadaan. (3) Metoda dua sampul yaitu penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, selanjutnya sampul I dan sampul II dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul (sampul penutup) dan disampaikan kepada panitia/pejabat pengadaan. (4) Metoda dua tahap yaitu penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, yang penyampaiannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap secara terpisah dan dalam waktu yang berbeda. Paragraf Ketiga Evaluasi Penawaran Pada Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Pemborongan / Jasa Lainnya Pasal 19 (1) Dalam pemilihan penyedia barang/jasa Cukup jelas pemborongan/jasa lainnya dapat dipilih salah 1 (satu) dari 3 (tiga) metoda evaluasi penawaran berdasarkan jenis barang/jasa yang akan diadakan, dan metoda evaluasi penawaran tersebut harus dicantumkan dalam dokumen lelang, yang meliputi: a. sistem gugur; b. sistem nilai; c. sistem penilaian biaya selama umur ekonomis. (2) Sistem gugur adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga, terhadap penyedia barang/jasa

39


PASAL

PENJELASAN

yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur. (3) Sistem nilai adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan nilai yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, kemudian membandingkan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya. (4) Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai pada unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai menurut umur ekonomis barang yang ditawarkan berdasarkan kriteria dan nilai yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, kemudian nilai unsur-unsur tersebut dikonversikan ke dalam satuan mata uang tertentu, dan dibandingkan dengan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya. (5) Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pejabat pemilihan penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah, menambah, dan mengurangi kriteria dan tatacara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat post bidding. Paragraf Keempat Prosedur Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Pemborongan / Jasa Lainnya Pasal 20 (1) Prosedur pemilihan penyedia barang / jasa Cukup jelas pemborongan / jasa lainnya dengan metoda pelelangan umum meliputi: a. dengan prakualifikasi: 1) pengumuman prakualifikasi; 2) pengambilan dokumen prakualifikasi; 3) pemasukan dokumen prakualifikasi; 4) evaluasi dokumen prakualifikasi; 5) penetapan hasil prakualifikasi; 6) pengumuman hasil prakualifikasi; 7) masa sanggah prakualifikasi; 8) undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi; 9) pengambilan dokumen lelang umum; 10) penjelasan; 11) penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya; 12) pemasukan penawaran; 13) pembukaan penawaran; 14) evaluasi penawaran; 15) penetapan pemenang; 16) pengumuman pemenang; 17) masa sanggah;

40


PASAL

PENJELASAN

18) penunjukan pemenang; 19) penandatanganan kontrak. b. dengan pasca kualifikasi: 1) pengumuman pelelangan umum; 2) pendaftaran untuk mengikuti pelelangan; 3) pengambilan dokumen lelang umum; 4) penjelasan; 5) penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya; 6) pemasukan penawaran; 7) pembukaan penawaran; 8) evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi; 9) penetapan pemenang; 10) pengumuman pemenang; 11) masa sanggah; 12) penunjukan pemenang; 13) penandatanganan kontrak. (2) Prosedur pemilihan penyedia barang / jasa pemborongan / jasa lainnya dengan metoda pelelangan terbatas meliputi: a. pemberitahuan dan konfirmasi kepada peserta terpilih; b. pengumuman pelelangan terbatas; c. pengambilan dokumen prakualifikasi; d. pemasukan dokumen prakualifikasi; e. evaluasi dokumen prakualifikasi; f. penetapan hasil prakualifikasi; g. pemberitahuan hasil prakualifikasi; h. masa sanggah prakualifikasi; i. undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi; j. penjelasan; k. penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya; l. pemasukan penawaran; m.pembukaan penawaran; n. evaluasi penawaran; o. penetapan pemenang; p. pengumuman pemenang; q. masa sanggah; r. penunjukan pemenang; s. penandatanganan kontrak. (3) Prosedur pemilihan penyedia barang / jasa pemborongan / jasa lainnya dengan metoda pemilihan langsung meliputi: a. pengumuman pemilihan langsung; b. pengambilan dokumen prakualifikasi; c. pemasukan dokumen prakualifikasi d. evaluasi dokumen prakualifikasi; e. penetapan hasil prakualifikasi; f. pemberitahuan hasil prakualifikasi; g. masa sanggah prakualifikasi; h. undangan pengambilan dokumen

pemilihan

41


PASAL

PENJELASAN

langsung; i. penjelasan; j. penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya; k. pemasukan penawaran; l. pembukaan penawaran; m.evaluasi penawaran; n. penetapan pemenang; o. pemberitahuan penetapan pemenang; p. masa sanggah; q. penunjukan pemenang; r. penandatanganan kontrak. (4) Tata cara pemilihan penyedia barang pemborongan / jasa lainnya dengan penunjukan langsung meliputi:

/ jasa metoda

a. undangan kepada peserta terpilih; b. pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung; c. pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi, penjelasan, dan pembuatan berita acara penjelasan; d. pemasukan penawaran; e. evaluasi penawaran; f. negosiasi baik teknis maupun biaya; g. penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa; h. penandatanganan kontrak. Pasal 20A 45 Pengumuman pengadaan barang / jasa pemborongan / jasa lainnya dengan metode pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan metode pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) wajib dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pengumuman pengadaan barang / jasa pemborongan / jasa lainnya dengan metode pelelangan umum / terbatas yang bernilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), selain dilakukan di surat kabar nasional/provinsi, diupayakan pula diumumkan di website pengadaan nasional.

a. untuk pengadaan dengan metode pelelangan umum yang bernilai sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diumumkan sekurangkurangnya di: 1) satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan; 2) satu surat kabar nasional, dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksaanakan kegiatan tersebut yang berdomisili di provinsi setempat kurang dari 3 (tiga) penyedia barang/jasa. b. untuk pengadaan dengan metode pelelangan umum/terbatas yang bernilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diumumkan sekurang-kurangnya di satu surat 45


42


PASAL

PENJELASAN

kabar nasional dan satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan. Bagian Kedelapan Sistem Pengadaan Jasa Konsultansi Paragraf Pertama Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konsultansi Pasal 21 (1) Pejabat Pembuat Komitmen menyusun Kerangka Cukup jelas Acuan Kerja (KAK) dan menunjuk Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit). (2) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) dan dokumen pemilihan penyedia jasa konsultansi meliputi KAK, syarat administrasi, syarat teknis, syarat keuangan, metoda pemilihan penyedia jasa konsultansi, metoda penyampaian dokumen penawaran, metoda evaluasi penawaran, dan jenis kontrak yang akan digunakan. Paragraf Kedua Metoda Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Pasal 22 (1) Pemilihan penyedia jasa konsultansi pada prinsipnya Ayat (1) harus dilakukan melalui seleksi umum, dan dalam Cukup jelas keadaan tertentu pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dilakukan melalui seleksi terbatas, seleksi langsung atau penunjukan langsung. (2) Seleksi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ayat (2) merupakan metode pemilihan penyedia jasa Pengumuman pemilihan penyedia jasa konsultansi yang daftar pendek pesertanya dipilih konsultansi harus dapat memberikan melalui proses prakualifikasi yang diumumkan secara informasi kepada masyarakat luas, ter utama luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional penyedia jasa konsultansi baik dari daerah dan/atau satu surat kabar provinsi. 46 setempat maupun dari daerah lainnya. Pengumuman pemilihan penyedia jasa konsultansi tersebut, selain diumumkan di surat kabar nasional/provinsi, diupayakan pula untuk diumumkan di website pengadaan nasional. 48 (3) Seleksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ayat (3) Cukup jelas merupakan metode pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk pekerjaan yang kompleks dan diyakini jumlah penyedia jasa yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut jumlahnya terbatas, dan diumumkan secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi dengan mencantumkan penyedia jasa yang

46

Disesuaikan terakhir kali dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (9).

43


PASAL

PENJELASAN

mampu guna memberi kesempatan kepada penyedia jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi. 47 (4) Dalam hal metode seleksi umum atau seleksi terbatas Ayat (4) dinilai tidak efisien dari segi biaya seleksi, maka Cukup jelas pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dilakukan dengan seleksi langsung, yaitu metode pemilihan penyedia jasa konsultansi yang daftar pendek pesertanya ditentukan melalui proses prakualifikasi terhadap penyedia jasa konsultansi yang dipilih langsung dan diumumkan sekurang-kurangnya di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan diupayakan diumumkan di website pengadaan nasional. (5) Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dilakukan dengan menunjuk satu penyedia jasa konsultansi yang memenuhi kualifikasi dan dilakukan negosiasi baik dari segi teknis maupun biaya sehingga diperoleh biaya yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

49

Ayat (5) Yang dimaksud dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus dalam ayat ini adalah: a. penanganan darurat untuk pertanahan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera; dan/atau b. penyedia jasa tunggal; dan/atau c. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau d. pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan: untuk keperluan sendiri, mempunyai risiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, dan/atau bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau e. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin; dan/atau f. pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dalam rangka pengembalian kekayaan negara yang penanganannya dilakukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

47

Lihat catatan kaki 45. Disesuaikan terakhir kali dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Penjelasan Pasal I angka (9). 49 Huruf a – f ditambahkan dalam Keppres 61 Tahun 2004 (Perubahan Pertama) Pasal I angka (1). 50 Huruf g. ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2005 (Perubahan Ketiga) Pasal I angka (5). 51 Tenggat waktu 31 Desember 2006 yang diatur dalam Perpres 79 Tahun 2006 (Perubahan Kelima) Pasal I angka (2) merupakan penyesuaian dari sebelumnya tanggal 1 Juli 2006 dalam Perpres 70 Tahun 2005 (Perubahan Ketiga) Pasal I angka (5). 48

44


PASAL

PENJELASAN Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf f adalah pekerjaan yang dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepada Pemerintah oleh badan khusus yang dibentuk dalam rangka penyehatan perbankan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk penilaian pertanggungjawaban badan khusus dimaksud; dan/atau 50

g. pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitas dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf g adalah pekerjaan desain dan perencanaan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 31 Desember 2006 51 .

Paragraf Ketiga Metoda Penyampaian Dokumen Penawaran Pada Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Pasal 23 (1) Dalam pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat Ayat (1) dipilih salah 1 (satu) dari 3 (tiga) metoda penyampaian Cukup jelas dokumen penawaran berdasarkan jenis jasa konsultansi yang akan diadakan dan harus dicantumkan dalam dokumen seleksi. (2) Metoda penyampaian konsultansi meliputi:

dokumen

penawaran

jasa Ayat (2)

a. metoda satu sampul;

Huruf a Metoda 1 (satu) sampul hanya untuk pengadaan jasa konsultansi dengan metoda evaluasi penunjukan langsung.

b. metoda dua sampul;

Huruf b Metoda 2 (dua) sampul untuk pengadaan jasa konsultansi dengan metoda evaluasi selain penunjukan langsung.

c. metoda dua tahap.

Huruf c Metoda 2 (dua) tahap hanya digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi yang

45


PASAL

PENJELASAN bersifat kompleks dan biayanya relatif besar yang menggunakan metoda evaluasi kualitas.

Paragraf Keempat Metoda Evaluasi Penawaran Untuk Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Pasal 24 (1) Dalam pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat Ayat (1) dipilih salah 1 (satu) dari 5 (lima) metoda evaluasi Cukup jelas penawaran berdasarkan jenis jasa konsultansi yang akan diadakan dan harus dicantumkan dalam dokumen seleksi, yaitu: a. metoda evaluasi kualitas; b. metoda evaluasi kualitas dan biaya; c. metoda evaluasi pagu anggaran; d. metoda evaluasi biaya terendah; e. metoda evaluasi penunjukan langsung. (2) Metoda evaluasi kualitas adalah evaluasi penawaran Ayat (2) jasa konsultansi berdasarkan kualitas penawaran teknis Cukup jelas terbaik, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya. (3) Metoda evaluasi kualitas dan biaya adalah evaluasi Ayat (3) pengadaan jasa konsultansi berdasarkan nilai Pada prinsipnya harga satuan tidak dapat kombinasi terbaik penawaran teknis dan biaya dinegosiasikan, kecuali untuk biaya terkoreksi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi langsung non-personil yang dapat diganti teknis serta biaya. (reimburseable at cost) atau biaya langsung personil yang dinilai tidak wajar. (4) Metoda evaluasi pagu anggaran adalah evaluasi Ayat (4) pengadaan jasa konsultansi berdasarkan kualitas Cukup jelas penawaran teknis terbaik dari peserta yang penawaran biaya terkoreksinya lebih kecil atau sama dengan pagu anggaran, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya. (5) Metoda evaluasi biaya terendah adalah evaluasi Ayat (5) pengadaan jasa konsultansi berdasarkan penawaran Cukup jelas biaya terkoreksinya terendah dari konsultan yang nilai penawaran teknisnya di atas ambang batas persyaratan teknis yang telah ditentukan, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya. (6) Metoda evaluasi penunjukan langsung adalah evaluasi Ayat (6) terhadap hanya satu penawaran jasa konsultansi Cukup jelas berdasarkan kualitas teknis yang dapat dipertanggungjawabkan dan biaya yang wajar setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.

46


PASAL

PENJELASAN

Paragraf Kelima Prosedur Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Pasal 25 (1) Prosedur pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan Cukup jelas metoda seleksi umum meliputi: a. metoda evaluasi kualitas, metoda dua sampul: 1) pengumuman prakualifikasi; 2) pengambilan dokumen prakualifikasi; 3) pemasukan dokumen prakualifikasi; 4) evaluasi prakualifikasi; 5) penetapan hasil prakualifikasi; 6) pengumuman hasil prakualifikasi; 7) masa sanggah prakualifikasi; 8) undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek; 9) pengambilan dokumen seleksi umum; 10) penjelasan; 11) penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dan perubahaannya; 12) pemasukan penawaran; 13) pembukaan penawaran administrasi dan teknis (sampul I); 14) evaluasi administrasi dan teknis; 15) penetapan peringkat teknis; 16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis (pemenang); 17) masa sanggah; 18) pembukaan penawaran harga (sampul II) peringkat teknis terbaik; 19) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; 20) penunjukan pemenang; 21) penandatanganan kontrak. b. metoda evaluasi kualitas, metoda dua tahap: 1) pengumuman prakualifikasi; 2) pengambilan dokumen prakualifikasi; 3) pemasukan dokumen prakualifikasi; 4) evaluasi prakualifikasi; 5) penetapan hasil prakualifikasi; 6) pengumuman hasil prakualifikasi; 7) masa sanggah prakualifikasi; 8) undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek; 9) pengambilan dokumen seleksi umum; 10) penjelasan; 11) penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dan perubahaannya; 12) tahap I, pemasukan penawaran administrasi dan teknis; 13) pembukaan penawaran administrasi dan teknis; 14) evaluasi administrasi dan teknis;

47


PASAL

PENJELASAN

15) penetapan peringkat teknis; 16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis (pemenang); 17) masa sanggah; 18) tahap II, mengundang peringkat teknis terbaik (pemenang) untuk memasukkan penawaran biaya; 19) pemasukan penawaran biaya; 20) pembukaan penawaran biaya; 21) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; 22) penunjukan pemenang; 23) penandatanganan kontrak. c. metoda evaluasi kualitas dan biaya, metoda dua sampul: 1) pengumuman prakualifikasi; 2) pengambilan dokumen prakualifikasi; 3) pemasukan dokumen prakualifikasi; 4) evaluasi prakualifikasi; 5) penetapan hasil prakualifikasi; 6) pengumuman hasil prakualifikasi; 7) masa sanggah prakualifikasi; 8) undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek; 9) pengambilan dokumen seleksi umum; 10) penjelasan; 11) penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dan perubahaannya; 12) pemasukan penawaran; 13) pembukaan penawaran administrasi dan teknis (sampul I); 14) evaluasi administrasi dan teknis; 15) penetapan peringkat teknis; 16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis; 17) undangan pembukaan penawaran kepada peserta yang lulus evaluasi teknis; 18) pembukaan penawaran biaya (sampul II); 19) evaluasi biaya; 20) perhitungan kombinasi teknis dan biaya; 21) penetapan pemenang; 22) pengumuman pemenang; 23) masa sanggah; 24) klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya dengan pemenang; 25) penunjukan pemenang; 26) penandatanganan kontrak. d. metoda evaluasi pagu anggaran, metoda dua sampul: 1) pengumuman prakualifikasi; 2) pengambilan dokumen prakualifikasi; 3) pemasukan dokumen prakualifikasi; 4) evaluasi prakualifikasi; 5) penetapan hasil prakualifikasi; 6) pengumuman hasil prakualifikasi; 7) masa sanggah prakualifikasi; 8) undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek; 9) penjelasan;

48


PASAL

PENJELASAN

10) penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dan perubahaannya; 11) pemasukan penawaran; 12) pembukaan penawaran administrasi dan teknis (sampul I); 13) evaluasi administrasi dan teknis; terhadap yang penawaran biayanya sama atau di bawah pagu anggaran; 14) penetapan peringkat teknis; 15) pengumuman/pemberitahuan peringkat teknis; 16) masa sanggah; 17) Undangan pembukaan penawaran biaya kepada peserta yang lulus evaluasi teknis; 18) pembukaan penawaran biaya (sampul II), koreksi aritmatik, dan penetapan pemenang; 19) klarifikasi dan konfirmasi negosiasi teknis dan biaya dengan pemenang (peringkat teknis terbaik yang penawaran biayanya sama atau di bawah pagu anggaran); 20) penunjukan pemenang (award); 21) penandatanganan kontrak. e. metoda evaluasi biaya terendah, metoda dua sampul: 1) pengumuman prakualifikasi; 2) pengambilan dokumen prakualifikasi; 3) pemasukan dokumen prakualifikasi; 4) evaluasi prakualifikasi; 5) penetapan hasil prakualifikasi; 6) pengumuman hasil prakualifikasi; 7) masa sanggah prakualifikasi; 8) undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek; 9) pengambilan dokumen seleksi umum; 10) penjelasan; 11) penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dan perubahaannya; 12) pemasukan penawaran; 13) pembukaan penawaran administrasi dan teknis (sampul I); 14) evaluasi administrasi dan teknis; 15) pengumuman/pemberitahuan hasil evaluasi administrasi dan teknis; 16) undangan pembukaan penawaran bagi yang lulus; 17) pembukaan penawaran biaya (sampul II); 18) evaluasi penawaran biaya; 19) penetapan pemenang; 20) pengumuman pemenang; 21) masa sanggah; 22) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan pemenang; 23) penunjukan pemenang; 24) penandatanganan kontrak. (2) Prosedur pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan metoda seleksi terbatas dan seleksi langsung pada prinsipnya sama dengan prosedur pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan metoda seleksi umum, hanya

49


PASAL

PENJELASAN

berbeda pada cara penyusunan daftar pendek. (3) Tata cara pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan metoda penunjukan langsung meliputi: a. undangan kepada konsultan terpilih dilampiri dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung; b. pemasukan dan evaluasi dokumen prakualifikasi serta penjelasan; c. pemasukan penawaran administrasi, teknis, dan biaya dalam satu sampul; d. pembukaan dan evaluasi penawaran oleh panitia; e. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; f. penetapan/penunjukan penyedia jasa konsultansi; g. penandatanganan kontrak. Pasal 25A 52 (1) Untuk pengadaan jasa konsultansi dengan metode Ayat (1) seleksi umum/seleksi terbatas dengan nilai diatas Pengumuman pengadaan jasa Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) wajib konsultansi sebagaimana diatur pada diumumkan sekurangkurangnya di satu surat kabar ayat ini, selain diumumkan di nasional dan satu surat kabar provinsi di lokasi surat kabar nasional dan surat kabar kegiatan bersangkutan. provinsi diupayakan pula untuk diumumkan di website pengadaan nasional. (2) Untuk pengadaan jasa konsultansi dengan metode Ayat (2) seleksi umum yang bernilai sampai dengan Cukup jelas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), wajib diumumkan sekurang-kurangnya di satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan atau sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dalam hal untuk kegiatan dimaksud tidak dapat dipenuhi oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) penyedia jasa konsultasi di kabupaten / kota / provinsi yang bersangkutan. Bagian Kesembilan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Penyedia Barang/Jasa Pasal 26 Pejabat yang berwenang menetapkan penyedia barang/jasa Cukup jelas adalah: a.

Pejabat Pembuat Komitmen untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) tanpa memerlukan persetujuan Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pemimpin Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN/BUMD, pejabat atasan Pejabat Pembuat Komitmen yang bersangkutan.

b.

Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pemimpin

52


50


PASAL

PENJELASAN

Lembaga / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN untuk pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana APBN yang bernilai di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). c.

Gubernur untuk pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana APBD Propinsi yang bernilai di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

d.

Bupati/Walikota untuk pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana APBD Kabupaten/Kota yang bernilai di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

e.

Direksi BUMD untuk pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana APBN/APBD yang bernilai di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dengan persetujuan Gubernur / Walikota / Bupati. Bagian Kesepuluh Sanggahan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Pengaduan Masyarakat, dan Pelelangan atau Seleksi Gagal Paragraf Pertama Sanggahan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan Pengaduan Masyarakat Pasal 27

(1) Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa Ayat (1) dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan surat sanggahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen apabila ditemukan: a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;

Huruf a Cukup jelas

b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat;

Huruf b Cukup jelas

c. penyalahgunaan wewenang oleh panitia/pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya;

Huruf c Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang lainnya adalah Pejabat Pembuat Komitmen, atasan langsung/atasan Pejabat Pembuat Komitmen.

d. adanya unsur KKN di antara peserta pemilihan penyedia barang/jasa;

Huruf d Cukup jelas

e. adanya unsur KKN antara peserta dengan anggota Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dan/atau dengan pejabat yang berwenang lainnya.

Huruf e Cukup jelas

(2) Pejabat Pembuat Komitmen wajib memberikan Ayat (2) jawaban selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak Cukup jelas surat sanggahan diterima.

51


PASAL

PENJELASAN

(3) Apabila penyedia barang/jasa tidak puas terhadap Ayat (3) jawaban Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana Cukup jelas dimaksud dalam ayat (2), maka dapat mengajukan surat sanggahan banding. (4) Surat sanggahan banding disampaikan kepada Menteri Ayat (4) / Panglima TNI / Kepala Polri / Pemimpin Lembaga / Cukup jelas Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN/BUMD selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya jawaban atas sanggahan tersebut. (5) Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pemimpin Ayat (5) Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Cukup jelas Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN/BUMD wajib memberikan jawaban selambatlambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak surat sanggahan banding diterima. (6) Proses pemilihan penyedia barang/jasa tetap Ayat (6) dilanjutkan tanpa menunggu jawaban atas sanggahan Cukup jelas banding. (7) Apabila sanggahan banding ternyata benar, maka Ayat (7) proses pemilihan penyedia barang/jasa dievaluasi Cukup jelas kembali atau dilakukan proses pemilihan ulang, atau dilakukan pembatalan kontrak. (8) Setiap pengaduan harus ditindaklanjuti oleh Ayat (8) instansi/pejabat yang menerima pengaduan sesuai Cukup jelas dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paragraf Kedua Pelelangan/Seleksi Ulang Pasal 28 (1) Pelelangan umum dan terbatas dinyatakan gagal oleh Ayat (1) panitia/pejabat pengadaan, apabila: Cukup jelas a. jumlah penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta; atau b. tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis; atau c. harga penawaran terendah lebih tinggi dari pagu anggaran yang tersedia. (2) Seleksi umum dan terbatas dinyatakan gagal oleh Ayat (2) panitia/pejabat pengadaan, apabila: a. jumlah penyedia jasa konsultansi yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta; atau

Huruf a Cukup jelas

b. tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan

Huruf b

52


PASAL administrasi dan teknis; atau

PENJELASAN Seleksi ulang yang disebabkan karena tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan teknis maka dilakukan dengan: a. melakukan perbaikan KAK; b. mengumumkan kembali pengadaan jasa konsultansi; c. melakukan kembali prakualifikasi dan menyusun kembali daftar pendek konsultan.

c. negosiasi atas harga penawaran gagal karena tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati klarifikasi dan negosiasi.

Huruf c Seleksi ulang yang disebabkan karena tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati klarifikasi dan negosiasi, maka dilakukan dengan: a. mengumumkan kembali pengadaan jasa konsultansi; b. melakukan kembali prakualifikasi dan menyusun daftar pendek konsultan dengan tidak mengikutsertakan konsultan yang telah masuk dalam daftar pendek konsultan sebelumnya.

(3) Pelelangan/seleksi dinyatakan gagal oleh Pejabat Ayat (3) Pembuat Komitmen atau pejabat berwenang lainnya Cukup jelas apabila: a. sanggahan dari penyedia barang/jasa ternyata benar; b. pelaksanaan pelelangan/seleksi tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pengadaan yang telah ditetapkan. (4) Apabila pelelangan/seleksi dinyatakan gagal, maka Ayat (4) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Apabila sanggahan dan sanggahan banding Pengadaan (Procurement Unit) segera melakukan karena sebab pada Pasal 27 ayat (1) huruf b, pelelangan/seleksi ulang. huruf c atau huruf e ternyata benar, maka dilakukan lelang/seleksi umum/terbatas ulang dengan membentuk panitia/pejabat pengadaan baru. (5) Apabila dalam pelelangan ulang, jumlah penyedia Ayat (5) barang/jasa yang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua) Cukup jelas maka dilakukan permintaan penawaran dan negosiasi seperti pada proses pemilihan langsung. (6) Apabila dalam pelelangan ulang, jumlah penyedia Ayat (6) barang/jasa yang memasukkan penawaran hanya 2 Cukup jelas (dua) maka dilakukan negosiasi seperti pada proses pemilihan langsung.

53


PASAL

PENJELASAN

(7) Apabila dalam pelelangan ulang, jumlah penyedia Ayat (7) barang/jasa yang lulus prakualifikasi hanya 1 (satu) Cukup jelas maka dilakukan permintaan penawaran dan negosiasi seperti pada proses penunjukan langsung. (8) Apabila dalam pelelangan ulang, jumlah penyedia Ayat (8) barang/jasa yang memasukkan penawaran hanya 1 Cukup jelas (satu) maka dilakukan negosiasi seperti pada proses penunjukan langsung. (9) Apabila dalam seleksi umum/terbatas ulang, jumlah Ayat (9) penyedia jasa konsultansi yang lulus prakualifikasi Cukup jelas hanya 2 (dua) maka dilakukan permintaan penawaran dan negosiasi seperti pada proses seleksi langsung. (10) Apabila dalam seleksi umum/terbatas ulang, jumlah Ayat (10) penyedia jasa konsultansi yang memasukkan Cukup jelas penawaran hanya 2 (dua) maka dilakukan negosiasi seperti pada proses seleksi langsung. (11) Apabila dalam seleksi umum/terbatas ulang, jumlah Ayat (11) penyedia jasa konsultansi yang lulus prakualifikasi Cukup jelas hanya 1 (satu) maka dilakukan permintaan penawaran dan negosiasi seperti pada proses penunjukan langsung. (12) Apabila dalam seleksi umum/terbatas ulang, jumlah Ayat (12) penyedia jasa konsultansi yang memasukkan Cukup jelas penawaran hanya 1 (satu) maka dilakukan negosiasi seperti pada proses penunjukan langsung. (13) Pejabat Pembuat Komitmen dilarang memberikan Ayat (13) ganti rugi kepada peserta lelang/seleksi bila Cukup jelas penawarannya ditolak atau pelelangan/seleksi dinyatakan gagal. Bagian Kesebelas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Paragraf Pertama Isi Kontrak Pasal 29 (1) Kontrak sekurang-kurangnya sebagai berikut:

memuat

ketentuan Cukup jelas

a. para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat; b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan; c. hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian; d. nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syaratsyarat pembayaran;

54


PASAL

PENJELASAN

e. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci; f. tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syaratsyarat penyerahannya; g. jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan; h. ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya; i. ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak; j. ketentuan mengenai keadaan memaksa; k. ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan; l. ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja; m. ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan; n. ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan. (2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah adalah peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. (3) Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa di dalam negeri tidak dapat dilakukan dalam bentuk valuta asing. (4) Perjanjian/kontrak dalam bentuk valuta asing tidak dapat membebani dana rupiah murni. (5) Perjanjian atau kontrak dalam bentuk valuta asing tidak dapat diubah dalam bentuk rupiah dan sebaliknya kontrak dalam bentuk rupiah tidak dapat diubah dalam bentuk valuta asing. (6) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal ini harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

55


PASAL

PENJELASAN Paragraf Kedua Jenis Kontrak Pasal 30

(1) Kontrak pengadaan barang/jasa dibedakan atas:

Ayat (1) Cukup jelas

a. berdasarkan bentuk imbalan: 1) lump sum; 2) harga satuan; 3) gabungan lump sum dan harga satuan; 4) terima jadi (turn key); 5) persentase. b. berdasarkan jangka waktu pelaksanaan: 1) tahun tunggal; 2) tahun jamak. c. berdasarkan jumlah Pejabat Pembuat Komitmen: 1) kontrak pengadaan tunggal; 2) kontrak pengadaan bersama. (2) Kontrak lump sum adalah kontrak pengadaan Ayat (2) barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam Sistem kontrak ini lebih tepat digunakan batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti untuk pembelian barang dengan contoh dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi yang jelas, atau untuk jenis pekerjaan dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya borongan yang perhitungan volumenya ditanggung oleh penyedia barang/jasa. untuk masing-masing unsur/jenis pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi teknisnya. Harga yang mengikat dalam kontrak sistem ini adalah total penawaran harga. (3) Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan Ayat (3) barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam Untuk sistem kontrak harga satuan, batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pekerjaan tambah/kurang dimungkinkan pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan berdasarkan hasil pengukuran bersama atas dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaan yang diperlukan. Pertimbangan pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, untuk memilih dengan cara ini adalah sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil karena untuk keakuratan pengukuran pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang volume pekerjaan yang tinggi diperlukan benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia survei dan penelitian yang sangat barang/jasa. mendalam, detail dan sampel yang banyak, waktu yang lama sehingga biaya sangat besar, padahal pengukuran juga lebih mudah dalam pelaksanaan, dipihak lain 53

Disesuaikan terakhir kali dalam Perpres 70 Tahun 2005 (Perubahan Ketiga) Pasal I angka (2).

56


PASAL

PENJELASAN pekerjaan sangat mendesak dan harus segera dilaksanakan, sehingga untuk pekerjaan yang sifat kondisinya seperti hal tersebut tidak tepat bila digunakan kontrak dengan Sistem lump sum.

(4) Kontrak gabungan lump sum dan harga satuan adalah Ayat (4) kontrak yang merupakan gabungan lump sum dan Cukup jelas harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan. (5) Kontrak terima jadi adalah kontrak pengadaan Ayat (5) barang/jasa pemborongan atas penyelesaian seluruh Sistem ini lebih tepat digunakan untuk pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah membeli suatu barang atau industri jadi harga pasti dan tetap sampai seluruh yang hanya diperlukan sekali saja, dan tidak bangunan/konstruksi, peralatan dan jaringan utama mengutamakan kepentingan untuk alih maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik (transfer) teknologi selanjutnya. sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan. (6) Kontrak persentase adalah kontrak pelaksanaan jasa Ayat (6) konsultansi di bidang konstruksi atau pekerjaan Cukup jelas pemborongan tertentu, dimana konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan persentase tertentu dari nilai pekerjaan fisik konstruksi/ pemborongan tersebut. (7) Kontrak tahun tunggal adalah kontrak pelaksanaan Ayat (7) pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa 1 Cukup jelas (satu) tahun anggaran. (8) Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan Ayat (8) pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa Untuk sistem kontrak tahun jamak perlu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas diperhatikan bahwa ketentuan mengenai persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan eskalasi dan perhitungan rumus eskalasi yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yang ditetapkan oleh kepala kantor / satuan kerja dibiayai APBD Propinsi, Bupati/Walikota untuk / pimpinan proyek / pimpinan bagian proyek pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota, dan dimasukan dalam dokumen Kepala Badan Pelaksana Rehabilitasi dan pengadaan/kontrak. Rekonstruksi Wilayah dan kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara untuk pengadaan yang dibiayai APBN dalam rangka kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara 53 . (9) Kontrak pengadaan tunggal adalah kontrak antara satu Ayat (9) unit kerja atau satu proyek dengan penyedia Cukup jelas barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu. (10) Kontrak pengadaan bersama adalah kontrak antara Ayat (10) beberapa unit kerja atau beberapa proyek dengan Cukup jelas penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu sesuai dengan kegiatan bersama yang jelas dari masing-masing unit kerja dan pendanaan bersama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama.

57


Paragraf Ketiga Penandatanganan Kontrak Pasal 31 (1) Para pihak menandatangani kontrak selambat- Ayat (1) lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Cukup jelas diterbitkannya surat keputusan penetapan penyedia barang/jasa dan setelah penyedia barang/jasa menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak kepada Pejabat Pembuat Komitmen. (2) Untuk pekerjaan jasa konsultansi tidak diperlukan Ayat (2) jaminan pelaksanaan. Cukup jelas (3) Untuk pengadaan dengan nilai di bawah Ayat (3) Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bentuk kontrak Cukup jelas cukup dengan kuitansi pembayaran dengan meterai secukupnya. (4) Untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp5.000.000,00 Ayat (4) (lima juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 Cukup jelas (lima puluh juta rupiah), bentuk kontrak berupa Surat Perintah Kerja (SPK) tanpa jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (5) Untuk pengadaan dengan nilai di atas Ayat (5) Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bentuk Cukup jelas kontrak berupa kontrak pengadaan barang/jasa (KPBJ) dengan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (6) Dalam melakukan perikatan, para pihak sedapat Ayat (6) mungkin menggunakan standar kontrak atau contoh Bentuk standar kontrak dan SPK SPK yang dikeluarkan pimpinan instansi yang dicantumkan pada dokumen pengadaan dan bersangkutan atau instansi lainnya. disampaikan kepada para calon penyedia jasa. (7) Kontrak untuk pekerjaan barang/jasa yang bernilai di Ayat (7) atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) Untuk memperlancar persiapan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen penandatanganan kontrak dan memperkecil setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak resiko yang mungkin terjadi dalam yang profesional. pelaksanaan kontrak baik secara material maupun finansial, maka untuk pengadaan barang/jasa yang kompleks dan atau bernilai di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) agar sejak penyusunan dokumen pengadaan khususnya pembuatan konsep kontrak telah menggunakan jasa ahli hukum kontrak yang profesional.

58


Paragraf Keempat Hak dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Kontrak Pasal 32 (1) Setelah penandatanganan kontrak, Pejabat Pembuat Ayat (1) Komitmen segera melakukan pemeriksaan lapangan Bentuk acara serah terima lapangan bersama-sama dengan penyedia barang/jasa dan ditetapkan berdasarkan hasil berita acara membuat berita acara keadaan lapangan/serah terima peninjauan lapangan yang dilakukan pada lapangan. saat peninjauan lapangan. (2) Penyedia barang/jasa dapat menerima uang muka dari Ayat (2) Pejabat Pembuat Komitmen. Cukup jelas (3) Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung Ayat (3) jawab seluruh pekerjaan utama dengan Cukup jelas mensubkontrakkan kepada pihak lain. (4) Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung Ayat (4) jawab sebagian pekerjaan utama dengan Cukup jelas mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disub-kontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis. (5) Terhadap pelanggaran atas larangan sebagaimana Ayat (5) dimaksud dalam ayat (3), dikenakan sanksi berupa Cukup jelas denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak. Paragraf Kelima Pembayaran Uang Muka dan Prestasi Pekerjaan Pasal 33 (1) Uang muka dapat diberikan barang/jasa sebagai berikut:

kepada

penyedia Ayat (1) Cukup jelas

a. Untuk usaha kecil setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak; b. Untuk usaha selain usaha kecil setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak. (2) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan Ayat (2) sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan Khusus untuk pekerjaan konstruksi, memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pajak. pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan. Paragraf Keenam Perubahan Kontrak Pasal 34 Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang

Dalam melaksanakan perubahan kontrak harus memperhatikan sistem kontrak. Ketentuan perpanjangan pelaksanaan kontrak harus dengan dokumen tertulis dari pemberi tugas.

59


berlaku. Paragraf Ketujuh Penghentian dan Pemutusan Kontrak Pasal 35 (1) Penghentian kontrak dilakukan bilamana terjadi hal- Cukup jelas hal di luar kekuasaan para pihak untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, yang disebabkan oleh timbulnya perang, pemberontakan, perang saudara, sepanjang kejadian-kejadian tersebut berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kekacauan dan huru hara serta bencana alam yang dinyatakan resmi oleh pemerintah, atau keadaan yang ditetapkan dalam kontrak. (2) Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak. (3) Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa: a. jaminan pelaksanaan menjadi milik negara; b. sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa; c. membayar denda dan ganti rugi kepada negara; d. pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu. (4) Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui besarnya jaminan pelaksanaan. (5) Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kesalahan Pejabat Pembuat Komitmen, dikenakan sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian yang menimpa penyedia barang/jasa sesuai yang ditetapkan dalam kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (6) Kontrak batal demi hukum apabila isi kontrak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (7) Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak.

60


Paragraf Kedelapan Serah Terima Pekerjaan Pasal 36 (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai Ayat (1) dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia Cukup jelas barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk penyerahan pekerjaan. (2) Pejabat Pembuat Komitmen melakukan penilaian Ayat (2) terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik Cukup jelas secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak. (3) Pejabat Pembuat Komitmen menerima penyerahan Ayat (3) pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan Cukup jelas sesuai dengan ketentuan kontrak. (4) Penyedia barang/jasa wajib melakukan pemeliharaan Ayat (4) atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan Masa pemeliharaan pekerjaan harus dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada diberikan waktu yang cukup, dengan saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh memperhatikan sifat, jenis dari pembayaran uang retensi dengan menyerahkan pekerjaannya. jaminan pemeliharaan. (5) Masa pemeliharaan minimal untuk pekerjaan Ayat (5) permanen 6 (enam) bulan untuk pekerjaan semi Yang dimaksud dengan pekerjaan permanen permanen 3 (tiga) bulan dan masa pemeliharaan dapat adalah pekerjaan yang umur rencananya melampaui tahun anggaran. lebih dari 1 (satu) tahun. Yang dimaksud dengan pekerjaan semi permanen adalah pekerjaan yang umur rencananya kurang dari 1 (satu) tahun. (6) Setelah masa pemeliharaan berakhir, Pejabat Pembuat Ayat (6) Komitmen mengembalikan jaminan pemeliharaan Cukup jelas kepada penyedia barang/jasa. Paragraf Kesembilan Sanksi Pasal 37 (1) Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan Ayat (1) akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa, Besarnya denda keterlambatan tidak sebagaimana diatur dalam kontrak, maka penyedia dibatasi dan Pejabat Pembuat Komitmen barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda dapat memutuskan kontrak apabila denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1/1000 54 (satu keterlambatan sudah melampaui nilai perseribu) per hari dari nilai kontrak. jaminan pelaksanaan. Penyedia barang/jasa tidak dapat menuntut kerugian atas pemutusan kontrak tersebut. (2) Bila terjadi keterlambatan pekerjaan/pembayaran Ayat (2) karena semata-mata kesalahan atau kelalaian Pejabat Cukup jelas Pembuat Komitmen, maka Pejabat Pembuat 54

Disesuaikan terakhir kali dalam Perpres 70 Tahun 2005 (Perubahan Ketiga) Pasal I angka (3).

61


Komitmen membayar kerugian yang ditanggung penyedia barang/jasa akibat keterlambatan dimaksud, yang besarnya ditetapkan dalam kontrak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. (3) Konsultan perencana yang tidak cermat dan Ayat (3) mengakibatkan kerugian Pejabat Pembuat Komitmen Cukup jelas dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan, dan/atau tuntutan ganti rugi. Paragraf Kesepuluh Penyelesaian Perselisihan Pasal 38 (1) Bila terjadi perselisihan antara Pejabat Pembuat Ayat (1) Komitmen dan penyedia barang/jasa maka kedua belah Arbitrase atau perwasitan adalah cara pihak menyelesaikan perselisihan di Indonesia dengan penyelesaian suatu sengketa diluar peradilan cara musyawarah, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau umum yang didasarkan pada perjanjian melalui pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh telah ditetapkan dalam kontrak menurut hukum yang para pihak yang bersengketa. berlaku di Indonesia. Perjanjian arbitrase (Arbitrarian agreement) adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Klausul Arbitrase adalah suatu klausul dalam perjanjian yang menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka yang mungkin timbul dimasa depan menyangkut hubungan hukum mereka ke forum arbitrase. Arbiter/wasit adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Musyawarah adalah metode penyelesaian sengketa melalui perundingan dan persetujuan yang mengikat kedua belah pihak diluar arbitrase maupun pengadilan. Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang diselesaikan oleh suatu panitia pendamai yang berfungsi sebagai wasit dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari anggota mewakili pihak pertama dan pihak kedua dan ketua yang disetujui oleh kedua belah pihak. Keputusan panitia pendamai mengikat kedua belah pihak dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan ditanggung secara bersama. Penyelesaian pengadilan adalah metode penyelesaian sengketa yang timbul dari

62


hubungan hukum mereka yang diputuskan oleh pengadilan. Keputusan pengadilan mengikat kedua belah pihak. (2) Keputusan dari hasil penyelesaian perselisihan dengan Ayat (2) memilih salah satu cara tersebut di atas adalah Biaya yang diakibatkan penyelesaian mengikat dan segala biaya yang timbul untuk perselisihan yang merupakan tanggung menyelesaikan perselisihan tersebut dipikul oleh para jawab kepala kantor / satuan kerja / pihak sebagaimana diatur dalam kontrak. pemimpin proyek / bagian proyek dibebankan pada kegiatan proyek bersangkutan. BAB III SWAKELOLA Pasal 39 (1) Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri.

yang Cukup jelas

(2) Swakelola dapat dilaksanakan oleh: a. Pejabat Pembuat Komitmen; b. instansi pemerintah lain; c. kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima hibah. (3) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola: a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia instansi pemerintah yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen; dan/atau b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat; dan/atau c. pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa; dan/atau d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar; dan/atau e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan; dan/atau f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metoda kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; dan/atau g. pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di

63


laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah; h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi Pejabat Pembuat Komitmen yang bersangkutan. (4) Prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan di lapangan dan pelaporan. BAB IV PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI DAN PERAN SERTA USAHA KECIL TERMASUK KOPERASI KECIL Bagian Pertama Pengadaan Barang/Jasa yang Dibiayai dengan Dana Dalam Negeri Pasal 40 (1) Instansi pemerintah wajib:


a. memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional dalam pengadaan barang/jasa; b. memaksimalkan penggunaan penyedia barang/jasa nasional; c. memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat. (2) Kewajiban instansi pemerintah sebagaimana Ayat (2) disebutkan dalam ayat (1) dilakukan pada setiap Cukup jelas tahapan pengadaan barang/jasa mulai dari persiapan sampai dengan penyelesaian perjanjian/kontrak. (3) Dalam perjanjian wajib mencantumkan persyaratan Ayat (3) penggunaan: a. Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang berlaku dan/atau standar internasional yang setara yang ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang;

Yang dimaksud dengan instansi terkait yang berwenang antara lain: a. Departemen Pertahanan/TNI untuk standar peralatan/perlengkapan militer; b. Departemen/Lembaga lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan industri nasional; c. tenaga ahli dan/atau penyedia barang/jasa dalam negeri.

64


Bagian Kedua Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri Pasal 41 (1) Pengadaan barang/jasa melalui pelelangan Cukup jelas internasional agar mengikutsertakan penyedia barang/jasa nasional seluas-luasnya. (2) Pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan pinjaman kredit ekspor atau kredit lainnya harus dilakukan dengan persaingan sehat dengan persyaratan yang paling menguntungkan negara, dari segi harga dan teknis, dengan memaksimalkan penggunaan komponen dalam negeri dan penyedia barang/jasa nasional. (3) Pemilihan penyedia barang/jasa yang dibiayai dengan pinjaman kredit ekspor atau kredit lainnya harus dilakukan di dalam negeri. (4) Apabila pinjaman kredit ekspor atau hibah luar negeri disertai dengan syarat bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa hanya dapat dilakukan di negara pemberi pinjaman kredit ekspor/hibah, agar tetap diupayakan semaksimal mungkin penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri dan mengikutsertakan penyedia barang/jasa nasional. Bagian Ketiga Keikutsertaan Perusahaan Asing Pasal 42 (1) Perusahaan asing dapat ikut serta di dalam pengadaan Cukup jelas barang/jasa dengan nilai: a. Untuk jasa pemborongan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); b. Untuk barang/jasa lainnya di Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

atas

c. Untuk jasa konsultansi di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Perusahaan asing yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus melakukan kerjasama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subkontrak, dan lain-lain, apabila ada perusahaan nasional yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan. (3) Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pada pasal ini dapat dikecualikan untuk pengadaan material dan peralatan pertahanan di lingkungan Departemen Pertahanan/TNI yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan / Panglima TNI / Kepala Staf Angkatan.

65


Bagian Keempat Preferensi Harga Pasal 43 (1) Dalam dokumen pengadaan diwajibkan memberikan Ayat (1) preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri, Pemberian preferensi harga tidak mengubah dan penyedia jasa pemborongan nasional. harga penawaran dan hanya dipergunakan Panitia pengadaan untuk keperluan evaluasi penawaran. (2) Untuk pengadaan barang/jasa internasional yang Ayat (2) dibiayai dengan pinjaman luar negeri, besarnya Cukup jelas preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri setinggi-tingginya 15% (lima belas persen) di atas harga penawaran barang impor, tidak termasuk bea masuk. (3) Besarnya preferensi harga untuk pekerjaan jasa Ayat (3) pemborongan yang dikerjakan oleh kontraktor Cukup jelas nasional adalah 7,5% (tujuh koma lima persen) di atas harga penawaran terendah dari kontraktor asing. Bagian Kelima Penggunaan Produksi Dalam Negeri Pasal 44 (1) Pengadaan barang/jasa supaya mengacu pada daftar Cukup jelas inventarisasi barang/jasa yang termasuk produksi dalam negeri yang didasarkan pada kriteria tertentu, menurut bidang, subbidang, jenis, dan kelompok barang/jasa. (2) Pengaturan mengenai daftar inventarisasi dan penyebarluasan informasi barang/jasa produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikeluarkan oleh departemen yang membidangi perindustrian 55 . Bagian Keenam Peran Serta dan Pemaketan Pekerjaan Untuk Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil Paragraf Pertama Peran Serta Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil Pasal 45 (1) Dalam proses perencanaan dan penganggaran Cukup jelas proyek/kegiatan, instansi pemerintah mengarahkan dan menetapkan besaran pengadaan barang/jasa untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil. (2) Departemen yang membidangi koperasi, pengusaha kecil, dan menengah mengkoordinasikan pemberdayaan usaha kecil termasuk koperasi kecil dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

55

Disesuaikan terakhir kali dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (11).

66


(3) Pimpinan instansi yang membidangi koperasi, pengusaha kecil dan menengah bersama instansi terkait di Propinsi / Kabupaten / Kota menyebarluaskan informasi mengenai peluang usaha kecil termasuk koperasi kecil mengenai rencana pengadaan barang/jasa pemerintah di wilayahnya dan menyusun Direktori Peluang Bagi Usaha Kecil termasuk koperasi kecil untuk disebarluaskan kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil. Paragraf Kedua Pemaketan Pekerjaan Untuk Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil Pasal 46 Nilai paket pekerjaan pengadaan barang / jasa Cukup jelas pemborongan / jasa lainnya sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil termasuk koperasi kecil. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Pertama Pembinaan Pasal 47 (1) Instansi pemerintah wajib mensosialisasikan dan Cukup jelas memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada semua pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansinya yang terkait agar Keputusan Presiden ini dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan benar. (2) Instansi pemerintah bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk kewajiban mengoptimalkan penggunaan produksi dalam negeri, perluasan kesempatan berusaha bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil. (3) Pejabat Pembuat Komitmen setiap triwulan wajib melaporkan realisasi pengadaan barang/jasa secara kumulatif kepada pimpinan instansinya. (4) Instansi pemerintah wajib mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa setiap awal pelaksanaan tahun anggaran. (5) Pemimpin instansi pemerintah wajib membebaskan segala bentuk pungutan biaya yang berkaitan dengan perijinan dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil. (6) Instansi pemerintah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pengadaan barang/jasa pemerintah kecuali pungutan perpajakan sesuai dengan

67


ketentuan berlaku.

peraturan

perundang-undangan

yang

Bagian Kedua Pengawasan Pasal 48 (1) Pejabat Pembuat Komitmen segera setelah Ayat (1) pengangkatannya, menyusun organisasi, uraian tugas Cukup jelas dan fungsi secara jelas, kebijaksanaan pelaksanaan, rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja, sasaran yang harus dicapai, tata laksana dan prosedur kerja secara tertulis, dan disampaikan kepada atasan langsung dan unit pengawasan intern instansi yang bersangkutan. (2) Pejabat Pembuat Komitmen wajib melakukan Ayat (2) pencatatan dan pelaporan keuangan dan hasil kerja Cukup jelas pada setiap kegiatan/proyek, baik kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugasnya dan disampaikan kepada atasan langsung dan unit pengawasan intern instansi yang bersangkutan. (3) Pejabat Pembuat Komitmen wajib menyimpan dan Ayat (3) memelihara seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan Cukup jelas barang/jasa termasuk berita acara proses pelelangan/seleksi. (4) Instansi pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat / Ayat (4) Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan Cukup jelas (Procurement Unit) di lingkungan instansi masingmasing, dan menugaskan kepada aparat pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. (5) Unit pengawasan intern pada instansi pemerintah Ayat (5) melakukan pengawasan kegiatan/proyek, menampung Cukup jelas dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, kemudian melaporkan hasil pemeriksaannya kepada menteri/pimpinan instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (5a) Dalam hal berdasarkan tembusan laporan hasil Ayat (5a) pemeriksan yang disampaikan oleh unit pengawasan Cukup jelas 57 intern sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPKP menilai terdapat penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa, maka BPKP dapat menindaklanjutinya. 56 (6) Pejabat Pembuat Komitmen wajib memberikan Ayat (6) tanggapan/informasi mengenai pengadaan barang/jasa Informasi yang wajib diberikan kepada yang berada di dalam batas kewenangannya kepada masyarakat adalah:

56 57

Ditambahkan dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (12). Ditambahkan dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Penjelasan Pasal I angka (12).

68


peserta pengadaan/masyarakat yang mengajukan pengaduan atau yang memerlukan penjelasan.

a. Perencanaan paket-paket pekerjaan; b. Pengumuman pengadaan barang/jasa; c. Hasil evaluasi prakualifikasi; d. Hasil evaluasi pemilihan penyedia; e. Dokumen kontrak; f. Pelaksanaan kontrak.

Bagian Ketiga Tindak Lanjut Pengawasan Pasal 49 (1) Kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar Ayat (1) ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa, maka: a. dikenakan sanksi administrasi;

Huruf a Yang dimaksud administrasi adalah:

dengan

sanksi

1. Sanksi administrasi kepada aparat erintah / BUMN / BUMD meliputi sanksi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 untuk Pegawai Negeri Sipil, dan sanksi untuk anggota TNI, sanksi untuk anggota Polri dan sanksi untuk pegawai BUMN/BUMD, serta sanksi untuk pejabat negara sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 2. Sanksi administrasi bagi penyedia barang/jasa meliputi: pembatalan sebagai pemenang, pembatalan kontrak, dimasukkan dalam daftar hitam. b. dituntut ganti rugi/digugat secara perdata;

Huruf b Cukup jelas

c. dilaporkan untuk diproses secara pidana.

Huruf c Cukup jelas

(2) Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang Ayat (2) dapat dikenakan sanksi adalah: a. berusaha mempengaruhi panitia pengadaan/pejabat yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak, dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Huruf a Cukup jelas

69


b. melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;

Huruf b Berdasarkan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, penyedia barang/jasa dilarang melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang pelelangan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Terhadap penyedia barang/jasa yang melanggar Pasal 22 tersebut, berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang tersebut dikenakan hukuman minimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti selamalamanya 5 (lima) bulan.

c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;

Huruf c Cukup jelas

d. mengundurkan diri dengan berbagai alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh panitia pengadaan;

Huruf d Cukup jelas

e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab.

Huruf e Cukup jelas

(3) Atas perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud Ayat (3) dalam ayat (2), dikenakan sanksi berdasarkan Cukup jelas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang didahului dengan tindakan tidak mengikutsertakan penyedia barang/jasa yang terlibat dalam kesempatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersangkutan. (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat Ayat (4) (3), dilaporkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau Cukup jelas pejabat yang berwenang lainnya kepada: a. Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pemimpin Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN/BUMD; b. Pejabat berwenang yang mengeluarkan izin usaha penyedia barang/jasa yang bersangkutan. (5) Kepada perusahaan non usaha kecil termasuk non Ayat (5) koperasi kecil yang terbukti menyalahgunakan Cukup jelas kesempatan dan/atau kemudahan yang diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

70


BAB VI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pasal 50 (1) Pengembangan kebijakan pengadaan barang/jasa Cukup jelas pemerintah dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LPKPP) yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden tersendiri. (2) LPKPP sudah terbentuk paling lambat pada tanggal 1 Januari 2005. (3) Langkah-langkah persiapan pembentukan LPKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 51 Ketentuan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui Cukup jelas pola kerjasama pemerintah dengan badan usaha, diatur dengan Keputusan Presiden tersendiri. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 52 (1) Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat / Panitia Cukup jelas Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) wajib memenuhi persyaratan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 paling lambat tanggal 1 Januari 2006. 58 (2) Selama persyaratan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 belum dipenuhi, maka sampai dengan batas waktu tanggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku tanda bukti

58

Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal II angka (1) menjelaskan lebih lanjut pengaturan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa sebagai berikut: ”Sebelum pelaksanaan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa dapat dilakukan sesuai dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka pelaksanaan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.” Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas melalui Surat Edaran Nomor 0021/M. PPN/01/2008 angka (2) menegaskan pengalihan kebijakan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang telah dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007.

71


keikutsertaan dalam pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah. 59 (3) Sampai dengan tanggal 31 Desember 2005, di bidang jasa konstruksi diberlakukan ketentuan pemaketan sebagai berikut: a. Pengadaan dengan nilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) diperuntukkan bagi usaha menengah jasa pelaksanaan konstruksi, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha menengah; b. Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diperuntukkan bagi usaha kecil jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil; (4) Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sebelum tanggal 1 Januari 2004 dapat berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah beserta Petunjuk Teknisnya.

59

Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal II angka (2), (3) dan (4) menjelaskan lebih lanjut pengaturan pemberlakuan dan keberlakuan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa sebagai berikut: “2. Dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen dan panitia/pejabat pengadaan belum memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), maka panitia/pejabat pengadaan tetap dapat melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, sepanjang telah memiliki bukti keikutsertaan dalam pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah.” Namun demikian, dalam Penjelasan Pasal II Angka (2) ditegaskan agar Departemen / Lembaga / Komisi / BI / Pemerintah Daerah / BHMN / BUMN / BUMD wajib mengutamakan pejabat yang telah mempunya sertifikat keahlian tersebut untuk diangkat menjadi Pejabat / Panitia Pengadaan / Anggota Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit). Selanjutnya Perpres 8 Tahun 2006 menyatakan: “3. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/panitia/pejabat pengadaan yang belum memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dinyatakan tetap sah, sepanjang pada saat kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dimaksud dilaksanakan, yang bersangkutan telah memiliki bukti keikutsertaan dalam pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah. 4. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang telah diterbitkan oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini dinyatakan berlaku sebagai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005.” Khusus untuk angka (2) tersebut di atas, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas melalui Surat Edaran Nomor 0021/M. PPN/01/2008 angka (1) telah memperpanjang keberlakuan sementara bukti keikutsertaan dalam pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sampai dengan 31 Desember 2008.

72


BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 53 Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka: 1.

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999 yang masih berlaku pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan;

2.

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah; beserta petunjuk teknis dan seluruh perubahannya dinyatakan tidak berlaku.

Cukup jelas

Pasal 54 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal Cukup jelas ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Nopember 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Nopember 2003 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 120

73

KONSOLIDASI




74

LAMPIRAN I KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 80 TAHUN 2003 TANGGAL : 3 NOPEMBER 2003

BAB I PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

A. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa Pejabat Pembuat Komitmen diwajibkan menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi: a. Pemaketan Pekerjaan 1) Dalam penentuan paket pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan panitia, wajib memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil. 2) Pejabat Pembuat Komitmen diwajibkan: a) menetapkan sebanyak-banyaknya paket pengadaan untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, kesatuan sistem barang/jasa, kualitas dan kemampuan teknis usaha kecil termasuk koperasi kecil; b) mengumumkan secara luas paket-paket pekerjaan dan rencana pelaksanaan pengadaan sebelum proses pemilihan penyedia barang/jasa dimulai. 3) Pejabat Pembuat Komitmen dilarang: a) memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan; b) menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah masing-masing; c) menyatukan/menggabung beberapa paket pekerjaan yang menurut sifat pekerjaan dan besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil termasuk koperasi kecil menjadi satu paket pekerjaan untuk dilaksanakan oleh perusahaan/koperasi menengah dan/atau besar; d) menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif. b. Jadual Pelaksanaan Pekerjaan 1) Pejabat Pembuat Komitmen wajib membuat jadual pelaksanaan pekerjaan; 2) Jadual pelaksanaan pekerjaan meliputi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, waktu mulai dan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, dan waktu serah terima akhir hasil pekerjaan; 3) Pembuatan jadual pelaksanaan pekerjaan disusun sesuai dengan waktu yang diperlukan serta dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektifnya anggaran. c. Biaya Pengadaan Pejabat Pembuat Komitmen wajib menyediakan biaya yang diperlukan untuk proses pengadaan.

75

LAMPIRAN I BAB I (PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH) Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003

d. Pelaksana Pengadaan 1) Untuk melaksanakan pengadaan Pejabat Pembuat Komitmen wajib membentuk panitia pengadaan atau menunjuk pejabat pengadaan; 2) Untuk paket pengadaan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan membentuk panitia pengadaan; 3) Untuk paket pengadaan sampai dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan membentuk panitia pengadaan atau menunjuk pejabat pengadaan. 2. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola Pekerjaan swakelola adalah pekerjaan yang dilaksanakan sendiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau dikuasakan kepada instansi pemerintah bukan penanggung jawab anggaran/kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat. a. Perencanaan Kegiatan 1) Menetapkan sasaran, rencana kegiatan dan jadual pelaksanaan; 2) Melakukan perencanaan teknis dan menyiapkan metode pelaksanaan yang tepat agar diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan, dan peralatan yang sesuai; 3) Menyusun rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan secara rinci serta dijabarkan ke dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan rencana kerja harian; 4) Menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan biaya mingguan; 5) Butir 1) sampai dengan butir 4) dituangkan dalam bentuk kerangka acuan kerja. b. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Swakelola Kerangka Acuan Kerja memuat hal-hal sebagai berikut: 1) Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan; 2) Waktu pelaksanaan yang diperlukan; 3) Produk yang dihasilkan; 4) Besarnya pembiayaan. c. Jadual Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan 1) Pejabat Pembuat Komitmen untuk membantu pelaksanaan kegiatan membuat jadual pelaksanaan pekerjaan/kegiatan; 2) Jadual pelaksanaan kegiatan adalah waktu pelaksanaan pekerjaan/kegiatan yang meliputi waktu mulai hingga berakhirnya pelaksanaan pekerjaan/ kegiatan; 3) Pembuatan jadual pelaksanaan pekerjaaan/kegiatan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/ kegiatan. d. Penyusunan Rencana Biaya Pekerjaan/Kegiatan 1) Pejabat Pembuat Komitmen membuat rincian biaya pekerjaan/kegiatan dengan tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran; 2) Rincian biaya pekerjaan/kegiatan tersebut mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; 3) Dalam hal diperlukan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu maka dapat dilakukan kontrak/sewa tersendiri.

76


e. Pelaksanaan Kegiatan oleh Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat 1) Untuk pekerjaan/kegiatan yang sebagian atau seluruhnya dilaksanakan oleh masyarakat/lembaga swadaya masyarakat, perlu dibuat surat penunjukan/surat kuasa; 2) Pertanggung jawaban untuk pekerjaan/kegiatan ini dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan disampaikan kepada pengguna. B. Pembentukan Panitia Pengadaan/Penunjukan Pejabat Pengadaan 1. Panitia Pengadaan berjumlah gasal beranggotakan sekurang-kurangnya: a. 3 (tiga) orang, untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya sampai dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau untuk pengadaan jasa konsultansi sampai dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); b. 5 (lima) orang, untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 2. Anggota panitia pengadaan terdiri dari unsur-unsur yang memahami: a. tata cara pengadaan; b. substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan; c. hukum-hukum perjanjian/kontrak. 3. Pejabat pengadaan yang ditunjuk adalah 1 (satu) orang yang memahami: a.

tata cara pengadaan;

b.

substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan;

c.

Ketentuan-ketentuan perjanjian/surat perintah kerja.

C. Penetapan Sistem Pengadaan Yang Dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa Dengan mempertimbangkan jenis, sifat, dan nilai barang/jasa serta kondisi lokasi, kepentingan masyarakat dan jumlah penyedia barang/jasa yang ada, Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan panitia/pejabat pengadaan, terlebih dahulu harus menetapkan metoda pemilihan penyedia barang/jasa, metoda penyampaian dokumen penawaran, metoda evaluasi penawaran, dan jenis kontrak yang paling tepat atau cocok dengan barang/jasa yang bersangkutan. 1. Penetapan Metoda Pemilihan Penyedia Barang/Jasa a. Metoda Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya 1) Semua pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan dengan pelelangan umum; 2) Untuk pekerjaan yang kompleks dan jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda pelelangan terbatas; 3) Pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

77


4) Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut: a) Keadaan tertentu, yaitu: (1) penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam; dan/atau (2) pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau (3) pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan: (a) untuk keperluan sendiri; dan/atau (b) teknologi sederhana; dan/atau (c) resiko kecil; dan/atau (d) dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil. (4) Pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan sampai dengan bulan Juli 2005 berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau 60 61 (5) Pekerjaan pengadaan barang/jasa yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka (5) meliputi: a. pekerjaan pengadaan perumahan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 31 Desember 2006 62 ; b. pekerjaan yang dilakukan dalam rangka meneruskan pekerjaan pengadaan perumahan yang tidak dilaksanakan oleh pemberi hibah sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang penyelesaian pekerjaannya perlu dilaksanakan secara cepat paling lama 1 (satu) tahun setelah pemberi hibah tidak mampu melaksanakan kewajibannya. (6) pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang diselenggarakan sampai dengan bulan Desember 2006 berdasarkan peraturan perundangundangan. Pekerjaan tersebut meliputi pengadaan Kartu Tanda Penduduk, pengadaan dan pendistribusian surat suara, kartu pemilih beserta

60

Ditambahkan dalam Perpres 32 Tahun 2004 (Perubahan Kedua) Pasal I angka (2). Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2005 (Perubahan Ketiga) Pasal I angka (6). 62 Tenggat waktu 31 Desember 2006 yang diatur dalam Perpres 79 Tahun 2006 (Perubahan Kelima) Pasal I angka (3) merupakan penyesuaian dari sebelumnya tanggal 1 Juli 2006 dalam Perpres 70 Tahun 2005 (Perubahan Ketiga) Pasal I angka (6). 61

78


perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 63 b) Pengadaan barang/jasa khusus, yaitu: (1) pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau (2) pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau (3) merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau (4) pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya. (5) Pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang jenis, jumlah dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan 64 b. Metoda Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi 1) Semua pengadaan jasa konsultansi pada prinsipnya dilakukan dengan seleksi umum; 2) Untuk pekerjaan jasa konsultansi yang kompleks dan jumlah penyedia jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda seleksi terbatas; 3) Seleksi langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 4) Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut: a. penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera; dan/atau b. penyedia jasa tunggal; dan/atau c. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau d. pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan: untuk keperluan sendiri, mempunyai resiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, dan/atau bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau e. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin. f. pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara tepat dalam rangka pengembalian kekayaan negara yang penanganannya dilakukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. 65 g. 66 pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. 63

Ditambahkan dalam Perpres 85 Tahun 2006 (Perubahan Keenam) Pasal I angka (2). Ditambahkan dalam Perpres 95 Tahun 2007 (Perubahan Ketujuh) Pasal I angka (2). 65 Ditambahkan dalam Keppres 61 Tahun 2004 (Perubahan Pertama) Pasal I angka (2). 66 Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2005 (Perubahan Ketiga) Pasal I angka (7). 64

79


Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf g adalah pekerjaan desain dan perencanaan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 31 Desember 2006. 67 2. Penetapan Metoda Penyampaian Dokumen Penawaran a. Metoda Satu Sampul Metoda Satu Sampul lebih tepat digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang bersifat sederhana dan spesifikasi teknisnya jelas atau pengadaan dengan standar harga yang telah ditetapkan pemerintah atau pengadaan barang/jasa yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam dokumen pengadaan. Sebagai contoh: pengadaan jasa pemborongan, alat tulis kantor (ATK), mobil, dan sepeda motor. Cara penyampaian dokumen penawaran dengan sistem satu sampul adalah sebagai berikut: 1) Keseluruhan dokumen penawaran dimasukkan ke dalam satu sampul, yang mencakup semua persyaratan dan dokumen sebagaimana diminta dalam dokumen pengadaan; 2) Dokumen penawaran mencakup surat penawaran yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi, teknis, dan perhitungan harga yang ditandatangani oleh penyedia barang/jasa sebagaimana disyaratkan dalam dokumen pengadaan; 3) Pada sampul luar hanya dicantumkan alamat Pejabat Pembuat Komitmen yang mengadakan pengadaan barang/jasa dan kata-kata “dokumen penawaran pengadaan barang/jasa … (yang mencantumkan: jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam pemasukan)”; 4) Apabila penawaran disampaikan melalui pos, sampul tersebut pada angka 3) dimasukkan ke dalam sampul luar yang hanya mencantumkan alamat Pejabat Pembuat Komitmen yang mengadakan pengadaan barang/jasa serta tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam pemasukan; 5) Harga penawaran dalam dokumen penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf; 6) Dokumen penawaran bersifat rahasia. Oleh sebab itu, dilarang dikirim kepada anggota panitia pengadaan atau perseorangan, melainkan kepada alamat sebagaimana disebutkan pada angka 4); 7) Jika disampaikan secara langsung, maka dokumen penawaran harus dimasukkan oleh peserta yang bersangkutan ke dalam tempat/kotak yang telah disediakan oleh panitia/pejabat pengadaan; 8) Jika dokumen penawaran disampaikan melalui pos, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) mencatat tanggal dan jam penerimaannya, serta memasuk-kannya ke tempat/kotak yang tertutup, yang terkunci dan tersegel yang telah ditentukan. Dokumen penawaran yang diterima setelah batas waktu pemasukan penawaran tidak diikutsertakan. b. Metoda Dua Sampul Metoda Dua Sampul digunakan dalam hal diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam terhadap penawaran yang disampaikan oleh para penyedia barang/jasa, dan untuk menjaga agar evaluasi teknis jangan sampai terpengaruh oleh besarnya 67

Tenggat waktu 31 Desember 2006 yang diatur dalam Perpres 79 Tahun 2006 (Perubahan Kelima) Pasal I angka (4) merupakan penyesuaian dari sebelumnya tanggal 1 Juli 2006 dalam Perpres 70 Tahun 2005 (Perubahan Ketiga) Pasal I angka (7).

80


penawaran harga. Metoda ini lebih tepat digunakan untuk pengadaan peralatan dan mesin yang tidak sederhana. Cara penyampaian penawaran dengan metoda dua sampul adalah sebagai berikut: 1) Sampul pertama berisi kelengkapan data administrasi dan teknis yang disyaratkan dan pada sampul tertulis “Data Administrasi dan Teknis“; 2) Sampul kedua berisi data perhitungan harga penawaran dan pada sampul ditulis “Data Harga Penawaran”; 3) Sampul pertama dan kedua dimasukkan ke dalam satu sampul (disebut sampul penutup); 4) Sampul penutup hanya mencantumkan alamat Pejabat Pembuat Komitmen yang mengadakan pengadaan barang/jasa dan kata-kata “dokumen penawaran pengadaan barang/jasa … (yang mencantumkan: jenis, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam pemasukan)”; 5) Apabila penawaran disampaikan melalui pos, sampul penutup yang berisi sampul pertama dan sampul kedua dimasukkan dalam satu sampul, disebut sampul luar; 6)

Sampul luar hanya mencantumkan alamat Pejabat Pembuat Komitmen yang mengadakan pengadaan barang/jasa serta tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam pemasukan. Dokumen penawaran yang diterima melalui pos, pada sampul luarnya diberi catatan tanggal dan jam penerimaan. Dokumen penawaran yang diterima setelah batas akhir pemasukan, tidak diikutsertakan dan diberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk diambil kembali;

7) Harga penawaran dalam dokumen penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf. Jumlah yang tertera dalam angka harus sesuai dengan jumlah yang tertera dalam huruf; 8) Dokumen penawaran bersifat rahasia. Oleh sebab itu, dilarang dikirim kepada anggota panitia pengadaan atau perseorangan, melainkan kepada alamat sebagaimana disebutkan pada angka 4); 9) Dokumen penawaran disampaikan pada waktu yang telah ditentukan dan sekaligus dimasukkan ke dalam tempat/kotak tertutup yang terkunci dan disegel, yang disediakan oleh panitia/pejabat pengadaan. c. Metoda Dua Tahap Metoda Dua Tahap dapat digunakan untuk pengadaan barang/jasa berkaitan dengan penggunaan teknologi tinggi, kompleks dan resiko tinggi dan/atau yang mengutamakan tercapainya/pemenuhan kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan sistem termasuk pertimbangan kemudahan atau efisiensi pengoperasian dan pemeliharan peralatannya dan/atau yang mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan disain penerapan teknologi yang berbeda, serta pengadaan barang/jasa yang memerlukan penyesuaian kriteria teknis untuk menyetarakan spesifikasi teknis diantara penawar sesuai yang disyaratkan pada dokumen pengadaan. Sebagai contoh: kontrak terima jadi (turnkey), rancang bangun rekayasa, dan pembangkit tenaga listrik. Pemasukan dokumen penawaran dengan metoda dua tahap dilakukan sebagai berikut: 1) Tahap Pertama a) Pada tahap I dimasukkan sampul yang memuat persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana disyaratkan dalam dokumen pengadaan barang/jasa dan tidak termasuk usulan harga; b) Pada sampul tahap I hanya dicantumkan alamat Pejabat Pembuat Komitmen yang mengadakan pengadaan barang/jasa dan kata-kata “dokumen penawaran

81


pengadaan barang/jasa tahap I (yang mencantumkan: jenis, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam pemasukan)”; c) Apabila penawaran disampaikan melalui pos, sampul pertama dimasukkan dalam satu sampul, disebut sampul luar; d) Sampul luar hanya memuat alamat Pejabat Pembuat Komitmen yang mengadakan pengadaan barang/jasa serta tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam pemasukan. Dokumen penawaran yang diterima melalui pos, pada sampul luarnya diberi catatan tanggal dan jam penerimaan. Dokumen penawaran yang diterima setelah batas akhir pemasukan, tidak diikutsertakan dan diberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk diambil kembali. 2) Tahap Kedua a) Calon penyedia barang/jasa, yang telah dinyatakan lulus oleh Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) pada evaluasi tahap pertama, diminta memasukkan surat penawaran harga yang dimasukan ke dalam sampul kedua; b) Surat penawaran harga tersebut dilampiri rincian analisis biaya, dan syarat lainnya yang telah disepakati pada tahap pertama; c) Harga penawaran dalam surat penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf; d) Dokumen penawaran bersifat rahasia dan hanya ditujukan kepada alamat yang telah ditetapkan; e) Dokumen penawaran disampaikan pada waktu yang telah ditentukan dan dimasukkan ke dalam kotak/tempat tertutup yang terkunci dan disegel. Dokumen penawaran yang diterima setelah batas akhir pemasukan, tidak diikutsertakan dan diberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali dokumen penawarannya; f) Apabila penawaran disampaikan melalui pos, sampul kedua dimasukkan dalam satu sampul, disebut sampul luar. Sampul luar hanya memuat alamat Pejabat Pembuat Komitmen, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam pemasukan akan diadakan. Dokumen penawaran yang diterima melalui pos, pada sampul luarnya diberi catatan tanggal dan jam penerimaan. Dokumen penawaran yang diterima setelah batas waktu pemasukan, tidak diikutsertakan dan diberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali dokumen penawarannya. 3. Penetapan Metoda Evaluasi Penawaran a. Kriteria dan Tata Cara Evaluasi 1) Kriteria dan tata cara evaluasi harus ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan dijelaskan pada waktu pemberian penjelasan. Perubahan kriteria dan tata cara evaluasi dapat dilakukan dan disampaikan secara tertulis kepada seluruh peserta dalam waktu memadai sebelum pemasukan penawaran; 2) Dalam mengevaluasi penawaran, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) berpedoman pada kriteria dan tata cara evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan penjelasan sebelumnya. Bila terdapat hal-hal yang kurang jelas dalam suatu penawaran, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dapat melakukan klarifikasi dengan calon penyedia barang/jasa yang bersangkutan. Dalam klarifikasi, penawar hanya diminta untuk menjelaskan hal-hal yang menurut Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) kurang jelas, namun tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Demikian juga, calon penyedia barang/jasa tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi atau mengubah penawarannya setelah penawaran dibuka (post bidding); 82


3) Pengertian/batasan tentang substansi penawaran harus dicantumkan dengan jelas dalam dokumen pengadaan dan dijelaskan kepada calon penyedia barang/jasa sebelum pembukaan penawaran; 4) Untuk hal-hal tertentu, calon penyedia barang/jasa mungkin perlu diminta konfirmasi, untuk membuat pernyataan kesanggupannya, misalnya apabila masa berlakunya surat jaminan penawaran telah habis. Dalam hal tersebut calon penyedia barang/jasa diminta konfirmasi mengenai kesanggupannya untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut berdasarkan harga yang ditawarkannya; 5) Dalam pengadaan barang/jasa Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) maupun peserta dilarang melakukan tindakan post bidding; 6) Dalam penelitian/evaluasi atas penawaran harga, perlu diperhatikan: a) HPS merupakan salah satu acuan untuk menilai kewajaran harga terhadap penawaran yang masuk dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran; b) Penerapan preferensi harga penggunaan produksi dalam negeri dilakukan untuk menentukan harga terevaluasi guna menetapkan urutan calon pemenang; c) Apabila dalam dokumen pengadaan mengatur kemungkinan calon penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran alternatif, maka penawaran alternatif yang ternyata baik dari segi teknis maupun harga lebih menguntungkan bagi negara (harga lebih rendah dari penawaran utama), dapat diusulkan sebagai calon pemenang lelang dengan ketentuan penawaran alternatif yang dievaluasi hanya penawaran alternatif dari calon penyedia barang/jasa yang penawaran utamanya merupakan penawaran terendah dan responsif. b. Evaluasi Penawaran 1) Evaluasi Penawaran Untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya a) Sistem Gugur Evaluasi penawaran dengan sistem gugur dapat dilakukan untuk hampir seluruh pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya. Urutan proses penilaian dengan sistem ini adalah sebagai berikut: (1) Evaluasi Administrasi (a) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran; (b) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi atau ditambah); (c) Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi. (2) Evaluasi Teknis (a) Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan/lulus administrasi; (b) Faktor-faktor yang dievaluasi pada tahap ini harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi atau ditambah); (c) Hasil evaluasi teknis adalah: memenuhi syarat teknis (lulus) atau tidak memenuhi syarat teknis (gugur). (3) Evaluasi Harga (a) Evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;

83


(b) Berdasarkan hasil evaluasi harga, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawar terendah sebagai calon pemenang. b) Sistem Nilai (Merit Point System) Evaluasi penawaran dengan sistem nilai digunakan untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harganya, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas teknis. Urutan proses penilaian dengan sistem ini adalah sebagai berikut: (1) Evaluasi Administrasi (a) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran; (b) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi atau ditambah); (c) Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi. (2) Evaluasi Teknis dan Harga (a) Sistem nilai menggunakan pendekatan/metode kuantitatif, yaitu dengan memberikan nilai angka terhadap unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan; (b) Evaluasi teknis dan harga dilakukan terhadap penawaran-penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis dan/atau harga penawaran (lihat contoh); (c) Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) membuat daftar urutan penawaran, yang dimulai dari urutan penawaran yang memiliki nilai tertinggi; Contoh: Sistem Nilai (Merit Point System) Pengadaan Barang: 1 (satu) Unit Turbin Air No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Unsur Penilaian

Nilai Bobot Harga alat (setelah 50 dievaluasi) Harga suku cadang 10 Disain teknis dan 15 kinerja Waktu penyerahan 5 Pelayanan pasca jual 10 Standardisasi 10 Total 100 Peringkat

Penawar “A” 50

Penawar “B” 45

Penawar “C” 44

7 11

4 14

5 15

3 6 6 83 II

3 7 8 81 III

5 8 8 85 I

84


(d) Bila menggunakan nilai ambang batas lulus (passing grade), hal ini harus dicantumkan dalam dokumen pengadaan. Panitia membuat daftar urutan yang dimulai dari penawaran harga terendah untuk semua penawaran yang memperoleh nilai di atas atau sama dengan nilai ambang batas lulus (passing grade). c) Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis (Economic Life Cycle Cost) Evaluasi penawaran dengan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis khususnya dilakukan untuk pengadaan barang/peralatan yang memperhitungkan faktor-faktor: umur ekonomis, harga, biaya operasi dan pemeliharaan, dalam jangka waktu operasi tertentu. Urutan proses penilaian dengan sistem ini adalah sebagai berikut: (1) Evaluasi Administrasi (a) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran; (b) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi atau ditambah); (c) Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi. (2) Evaluasi Teknis dan Harga (a) Sistem economic life cycle cost digunakan khusus untuk mengevaluasi pengadaan barang yang kompleks dengan memperhitungkan perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan serta nilai sisa selama umur ekonomis barang tersebut; (b) Sistem ini diterapkan terhadap penawaran-penawaran yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi; (c) Unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan; (d) Unsur harga tersebut dikonversikan ke dalam mata uang tunggal berdasarkan perhitungan secara profesional; (e) Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) membuat daftar urutan yang dimulai dari urutan harga evaluasi terendah; (f) Biaya-biaya yang dihitung dalam evaluasi, kecuali harga penawaran yang terkoreksi (total bid evaluated price), tidak dimasukkan dalam harga kontrak (hanya berfungsi sebagai alat pembanding saja).

85


Contoh: SISTEM PENILAIAN BIAYA SELAMA UMUR EKONOMIS (Economic Life Cycle Cost System) Pengadaan Barang: 1 (satu) Unit Buldozer (x 1 Juta) No. Umur Penilaian Penawar Penawar “A” “B” A Harga Penawaran (setelah koreksi 300 250 aritmatik) B Biaya Operasional (8 Tahun) 250 200 C Biaya Pemeliharaan (8 tahun) 240 300 D Nilai Sisa ( - ) 30 25

E

Biaya Selama Umur Ekonomis Peringkat Tanpa Preferensi Harga Preferensi Komponen Dalam Negeri Total Harga Evaluasi Peringkat Dengan Preferensi Harga

760 II

725 I

--

37.5

760 I

762.5 II

Catatan: Umur Ekonomis alat 8 tahun 2) Evaluasi Penawaran Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi a) Metoda Evaluasi Berdasarkan Kualitas (1) Evaluasi penawaran dengan sistem evaluasi digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi yang kompleks dan menggunakan teknologi tinggi, kualitas usulan merupakan faktor yang menentukan terhadap outcome secara keseluruhan, dan lingkup pekerjaan sulit ditetapkan dalam kerangka acuan kerja (KAK). Sebagai contoh: desain pembuatan pembangkit tenaga nuklir, perencanaan terowongan di bawah laut, dan desain pembangunan bandara internasional; (2) Urutan proses adalah sebagai berikut: (a) Dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis, kemudian dipilih konsultan yang mengajukan penawaran teknis yang terbaik dan diatas batas lulus terendah (passing grade); (b) Dilakukan pembukaan penawaran biaya dari konsultan dengan nilai penawaran teknis terbaik; (c) Diadakan klarifikasi dan negosiasi penawaran teknis dan penawaran biaya; (d) Klarifikasi tidak boleh mengubah sasaran kerangka acuan kerja; (e) Negosiasi biaya dapat segera dilakukan apabila biaya tersebut tidak wajar; (3) Pengadaan jasa konsultansi dengan cara evaluasi kualitas digunakan bagi pekerjaan jasa konsultansi yang memerlukan inovasi atau pekerjaan konsultansi yang permasalahannya kompleks. b) Metoda Evaluasi Berdasarkan Kualitas Teknis dan Biaya (1) Metoda evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya digunakan untuk pekerjaan yang lingkup, keluaran (output), waktu penugasan, dan hal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK, serta besarnya biaya dapat ditentukan dengan tepat. Sebagai contoh: desain jaringan irigasi 86


primer, desain jalan, studi kelayakan, konsultansi manajemen, dan supervisi bangunan non-gedung. (2) Urutan proses evaluasi adalah sebagai berikut: (a) Dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis, kemudian dipilih penawaran-penawaran yang diatas batas lulus (passing grade); (b) Dilakukan penilaian penawaran biaya terhadap konsultan yang mempunyai nilai evaluasi penawaran teknis di atas batas lulus (passing grade); (c) Dilakukan penjumlahan atau perhitungan kombinasi nilai penawaran teknis dan nilai penawaran biaya; (d) Diadakan klarifikasi dan negosiasi terhadap konsultan yang mempunyai nilai kombinasi penawaran teknis dan penawaran biaya terbaik; (e) Klarifikasi dan negosiasi tidak boleh mengubah sasaran kerangka acuan kerja. Pada prinsipnya harga satuan tidak boleh dinegosiasi kecuali untuk biaya langsung non personil yang dapat diganti dan biaya langsung personil yang dinilai tidak wajar. (3) Pengadaan jasa konsultansi dengan cara evaluasi kualitas dan biaya digunakan bagi pekerjaan jasa konsultansi yang jumlah maupun kualifikasi tenaga ahli yang diperlukan sudah diketahui secara pasti. c) Metoda Evaluasi Pagu Anggaran (1) Metoda evaluasi pagu anggaran digunakan untuk pekerjaan yang sederhana, dapat didefinisikan dan diperinci dengan tepat, meliputi: waktu penugasan, kebutuhan tenaga ahli dan input lainnya serta anggarannya tidak melampaui pagu tertentu. Sebagai contoh: pekerjaan disain dan supervisi bangunan gedung serta pekerjaan survei dan pemetaan skala kecil, dan lain-lain yang serupa. (2) Urutan proses adalah sebagai berikut: (a) Dilakukan pembukaan penawaran biaya dan dilakukan koreksi aritmatik; (b) Dipilih konsultan yang menawarkan biaya lebih rendah atau sama dengan pagu anggaran setelah dilakukan koreksi aritmatik; (c) Dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis dari konsultan yang lulus dari persyaratan penawaran biaya tersebut pada butir (2) huruf (b); (d) Penentuan pemenang pengadaan jasa konsultansi berdasarkan nilai penawaran teknis terbaik, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi; (e) Klarifikasi dan negosiasi tidak boleh mengubah sasaran kerangka acuan kerja. Pada prinsipnya harga satuan tidak boleh dinegosiasi kecuali untuk biaya langsung non personil yang dapat diganti dan biaya langsung personil yang dinilai tidak wajar. (3) Peserta pengadaan jasa konsultansi dengan sistem evaluasi pagu anggaran terdiri dari konsultan yang memenuhi syarat prakualifikasi.; (4) Pengadaan jasa konsultansi dengan cara evaluasi pagu anggaran digunakan bagi pekerjaan jasa konsultansi yang sederhana dan dana terbatas. d) Metoda Evaluasi Biaya Terendah (1) Metoda evaluasi biaya terendah digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sederhana dan standar. Sebagai contoh: desain dan/atau supervisi bangunan sederhana dan pengukuran skala kecil. (2) Urutan proses adalah sebagai berikut: (a) Dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis, kemudian dipilih penawaran-penawaran yang diatas batas lulus (passing grade); (b) Dilakukan pembukaan penawaran biaya terhadap konsultan yang mempunyai nilai evaluasi penawaran teknis diatas batas lulus (passing 87


grade) serta pengembalian penawaran biaya dari konsultan yang tidak lulus; (c) Dilakukan penilaian penawaran biaya termasuk koreksi perhitungan pada hari yang sama dengan hari pembukaan penawaran biaya; (d) Penentuan pemenang pengadaan jasa konsultansi berdasarkan nilai penawaran biaya yang paling rendah; (e) Diadakan klarifikasi teknis dan negosiasi harga terhadap konsultan pemenang. Klarifikasi tidak boleh mengubah sasaran kerangka acuan kerja dan mengubah harga satuan. e) Metoda Evaluasi Penunjukan Langsung (1) Metoda evaluasi penunjukan langsung digunakan untuk evaluasi yang hanya terdiri dari satu penawaran jasa konsultansi berdasarkan kualitas teknis yang dapat dipertanggungjawabkan dan biaya yang wajar; (2) Urutan proses adalah sebagai berikut: (a) Pembukaan penawaran teknis dan penawaran harga dibuka sekaligus; (b) Dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis; (c) Dilakukan klarifikasi dan negosiasi penawaran teknis; (d) Dilakukan kesesuaian penawaran teknis dan penawaran harga; (e) Dilakukan klarifikasi dan negosiasi penawaran harga meliputi biaya langsung personil, biaya langsung non-personil dan komposisi biaya langsung personil dan/atau biaya langsung non-personil. D. Penyusunan Jadual Pelaksanaan Pengadaan Penyusunan jadual pelaksanaan pengadaan harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses pengadaan. 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya a. Pelelangan umum dengan prakualifikasi: 1) Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual adalah sebagai berikut: a) Penayangan pengumuman prakualifikasi sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja dalam hal pengumuman dilakukan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan internet. Penayangan pengumuman prakualifikasi yang dilaksanakan melalui media cetak, radio atau televisi minimal dilakukan 1 (satu) kali, diawal masa pengumuman; b) Pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi; c) Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi; d) Tenggang waktu antara hari pengumuman dengan batas akhir hari pengambilan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja; e) Pengambilan dokumen penawaran dilakukan satu hari setelah dikeluarkannya undangan lelang sampai dengan satu hari sebelum pemasukan dokumen penawaran; f) Penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengumuman; g) Pemasukan dokumen penawaran dimulai satu hari setelah penjelasan (aanwijzing). Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurangkurangnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penjelasan. 2) Pengalokasian waktu di luar proses butir a) sampai dengan butir g) di atas, diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

88


b. Pelelangan umum dengan pasca kualifikasi: 1) Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual adalah sebagai berikut: a) Penayangan pengumuman lelang sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja di website pengadaan nasional. Penayangan pengumuman lelang yang dilaksanakan melalui surat kabar nasional/provinsi minimal dilakukan 1 (satu) kali, diawal masa pengumuman 68 ; b) Pendaftaran dan Pengambilan dokumen penawaran dilakukan 1 (satu) hari setelah pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran 69 ; c) Penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 4 (empat) 70 hari kerja sejak tanggal pengumuman; d) Pemasukan dokumen penawaran dimulai 1 (satu) hari setelah penjelasan (aanwijzing). Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurangkurangnya 2 (dua) hari kerja setelah penjelasan. Penetapan waktu pemasukan dokumen penawaran harus memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan dokumen penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas, dan lokasi pekerjaan. Contoh: waktu pemasukan dokumen penawaran untuk pengadaan ATK cukup 2 (dua) hari kerja, waktu pemasukan dokumen penawaran untuk pengadaan untuk peningkatan jalan kabupaten/kota 14 (empat belas) hari kerja, waktu pemasukan dokumen penawaran untuk pengadaan pekerjaan kompleks dapat lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja. 71 e) Evaluasi penawaran dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari atau sesuai dengan waktu yang diperlukan. Contoh: evaluasi penawaran pengadaan sederhana, misal ATK dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari, waktu evaluasi penawaran pekerjaan peningkatan jalan provinsi diperlukan selama kurang lebih 5 (lima) hari, waktu evaluasi penawaran pekerjaan pembangunan bendungan serbaguna (multi purpose dam) diperlukan selama dapat lebih 15 (lima belas) hari. 72 2

Pengalokasian waktu di luar proses butir a) sampai dengan butir d) di atas, diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Presiden ini. 73

68

Frasa dalam huruf miring merupakan penyesuaian terakhir kali dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (13). 69 Lihat catatan kaki 64. 70 Lihat catatan kaki 64. 71 Lihat catatan kaki 64. 72 Ditambahkan dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (13). 73 Disesuaikan terakhir kali dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (13).

89


3

No

Uraian Kegiatan

1

Berikut ini contoh tabel jadwal pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan pascakualifikasi: 74 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Hari Kerja Ke12 13 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Keterangan 1 hari surat kabar dan minimal 7 hari untuk di internet 1 hari setelah pengumuman s.d. 1 hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen paling cepat 4 hari sejak tanggal pengumuman batas akhir pemasukan min. 2 hari setelah penjelasan

1.

Pengumuman lelang

2.

Pendaftaran dan pengambilan dokumen

3.

Penjelasan (Aanwijzing)

4.

Pemasukan penawaran

5.

Pembukaan dokumen penawaran

hari terahir pemasukan dok. penawaran

6.

Evaluasi dokumen penawaran

maksimal 7 hari setelah pembukaan penawaran/pembukaan penawaran harga (dua sampul)

7.

Penilaian dan pembuktian kualifikasi

tidak diatur

8.

Usulan calon pemenang

paling lambat 7 hari setelah pembukaan penawaran harga

9. 10. 11. 12. 13.

Penetapan pemenang Pengumuman pemenang

tidak diatur maks. 2 hr setelah surat penetapan maks. 2 hr setelah surat pengumuman

Masa Sanggah Penunjukan pemenang (SPPBJ) Penandatanganan kontrak

paling lambat 6 hari sejak pengumuman paling lambat 14 hr sejak SPPBJ

c. Pelelangan terbatas 1) Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual adalah sebagai berikut: a) Penayangan pengumuman lelang terbatas sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja dalam hal pengumuman dilakukan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan internet. Penayangan pengumuman lelang yang dilaksanakan melalui media cetak, radio atau televisi minimal dilakukan 1 (satu) kali, diawal masa pengumuman; b) Pengambilan dokumen penawaran dilakukan satu hari setelah pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran; c) Penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengumuman; d) Pemasukan dokumen penawaran dimulai satu hari setelah penjelasan (aanwijzing). Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurangkurangnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penjelasan. 2) Pengalokasian waktu di luar proses butir a) sampai dengan butir d) di atas, diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen. d. Pemilihan langsung 1) Dalam penyusunan jadual pelaksanaan pengadaan dengan pemilihan langsung harus mengalokasikan waktu untuk proses: pengumuman pemilihan langsung di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan di internet sekurangkurangnya selama 3 (tiga) hari kerja; pengambilan dokumen prakualifikasi, pemasukan dokumen prakualifikasi dan pengambilan dokumen pengadaan, penetapan hasil prakualifikasi, pemberitahuan hasil prakualifikasi dan penjelasan, 74


90


pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, penetapan pemenang, pemberitahuan penetapan pemenang, masa sanggah, penunjukan pemenang, penandatanganan kontrak; 2) Pengalokasian waktu dalam proses pemilihan langsung diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen. e. Penunjukan langsung 1) Dalam penyusunan jadual pelaksanaan pengadaan dengan penunjukan langsung yang melalui prakualifiaksi harus mengalokasikan waktu untuk proses: undangan kepada peserta terpilih dilampiri dokumen prakualifikasi dan dokumen pengadaan, pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi dan penjelasan, pemasukan penawaran, evaluasi penawaran, negosiasi baik teknis maupun harga penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa, penandatanganan kontrak; 2) Pengalokasian waktu dalam proses pemilihan langsung diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen 2. Jasa Konsultansi a. Seleksi umum melalui metoda evaluasi kualitas dengan metoda dua sampul. 1) Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual adalah sebagai berikut: a) Penayangan pengumuman prakualifikasi sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja dalam hal pengumuman dilakukan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan internet. Penayangan pengumuman prakualifikasi yang dilaksanakan melalui media cetak, radio dan televisi minimal dilakukan 1 (satu) kali, diawal masa pengumuman; b) Pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi; c) Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi; d) Tenggang waktu antara hari pengumuman dengan batas akhir hari pengambilan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja; e) Pengambilan dokumen penawaran dilakukan 1 (satu) hari setelah dikeluarkannya undangan lelang sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pemasukan dokumen penawaran; f) Penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengumuman; g) Pemasukan dokumen penawaran dimulai satu hari setelah penjelasan (aanwijzing). Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurangkurangnya 7 (tujuh) hari setelah penjelasan. 2) Pengalokasian waktu di luar proses butir a) sampai dengan butir g) di atas, diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen. b. Seleksi umum melalui metoda evaluasi kualitas dan biaya dengan metoda dua sampul. Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual mengikuti ketentuan pada butir 2.a.1) tersebut di atas. c. Seleksi umum melalui metoda evaluasi pagu anggaran, dengan metoda satu sampul. Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual mengikuti ketentuan pada butir 2. a.1) tersebut di atas.

91


d. Seleksi umum dengan melalui metoda biaya terendah dengan metoda dua sampul. Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual mengikuti ketentuan pada butir 2.a.1) tersebut di atas. e. Seleksi terbatas melalui metoda evaluasi kualitas dengan metoda dua sampul. Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual mengikuti ketentuan pada butir 2.a.1) tersebut di atas. f.

Seleksi terbatas melalui metoda evaluasi kualitas dan biaya dengan metoda dua sampul. Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual mengikuti ketentuan pada butir 2.a.1) tersebut di atas.

g. Seleksi terbatas melalui metoda evaluasi pagu anggaran, dengan metoda satu sampul. Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual mengikuti ketentuan pada butir 2.a.1) tersebut di atas. h. Seleksi terbatas dengan melalui metoda biaya terendah dengan metoda dua sampul. Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual mengikuti ketentuan pada butir 2.a.1) tersebut di atas. i.

Seleksi langsung 1) Dalam penyusunan jadual pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi dengan seleksi langsung harus mengalokasikan waktu untuk proses: pengumuman seleksi langsung di papan pengumuman atau internet sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) hari kerja, undangan kepada peserta dilampiri dokumen prakualifikasi, pemasukan dokumen prakualifikasi dan pengambilan dokumen pengadaan, pemberitahuan hasil prakualifikasi dan penjelasan, pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, penetapan pemenang, pemberitahuan penetapan pemenang, masa sanggah, penunjukan pemenang, penanda-tanganan kontrak; 2) Pengalokasian waktu dalam proses seleksi langsung diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

j.

Penunjukan langsung 1) Dalam penyusunan jadual pelaksanaan pengadaan harus mengalokasikan waktu untuk proses: undangan kepada konsultan terpilih dilampiri dokumen pengadaan dan dokumen prakualifikasi, pemasukan dan evaluasi dokumen prakualifikasi serta penjelasan, pemasukan penawaran, pembukaan dan evaluasi penawaran oleh panitia, klarifikasi dan negosiasi, penetapan/penunjukan penyedia jasa konsultansi, penanda-tanganan kontrak; 2) Pengalokasian waktu dalam proses penunjukan langsung diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

3. Penyusunan Jadual Pelaksanaan Swakelola a. Dalam penyusunan jadual pelaksanaan swakelola harus mengalokasikan waktu untuk proses: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan; b. Pengalokasian waktu dalam proses pemilihan langsung diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen. E. Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) 1. Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan: 92


a. analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan; b. perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate (EE); c. harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS; d. harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan; e. informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan; f.

harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;

g. daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; h. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. HPS telah memperhitungkan: a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN); b. biaya umum dan keuntungan (overhead cost and profit) yang wajar bagi penyedia barang/jasa. 3. HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPh) penyedia barang/jasa. 4. Untuk pekerjaan jasa konsultansi: a. HPS dibuat pada saat akan melaksanakan pengadaan yang terdiri dari dua komponen pokok, yaitu: Biaya Personil (Remuneration), dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost) yang meliputi antara lain biaya untuk sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain; b. Dalam penyusunan HPS, Biaya Langsung Non Personil tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus, seperti: pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain; c. Pembuat/penyusun HPS/OE harus mempunyai kualifikasi sebagai berikut: 1) Memahami dokumen pengadaan dan seluruh tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan; 2) Menguasai informasi/kondisi lapangan dan lingkungan di lokasi pekerjaan; 3) Memahami dan menguasai berbagai metode pelaksanaan dan mengetahui mana yang paling efisien; 4) Tidak pernah terlibat pelanggaran kode etik profesi; 5) Diutamakan yang telah mendapatkan penataran mengenai pengadaan barang/jasa termasuk pembuatan/penyusunan HPS untuk pekerjaan jasa konsultansi. d. KAK dan HPS digunakan sebagai acuan dalam evaluasi penawaran, klarifikasi, dan/atau negosiasi dengan calon konsultan terpilih. Dimungkinkan adanya perbedaan hasil negosiasi terhadap KAK dan HPS seperti kualifikasi, jumlah penggunaan tenaga ahli (person-month), satuan biaya personil sepanjang tidak mengubah sasaran, tujuan, dan keluaran/ouput yang dihasilkan serta tidak melampui pagu anggaran, yang dipertanggungjawabkan secara keahlian (professional).

93


F. Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa 1. Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa Pemborongan/ Jasa Lainnya a. Panitia menyiapkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa untuk keperluan pengadaan barang/jasa. Dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, panitia harus mencantumkan secara jelas dan terinci semua persyaratan yang diperlukan, baik administratif maupun teknis, penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri dan preferensi harga, unsur-unsur yang dinilai, kriteria, formula evaluasi yang akan digunakan, dan jenis kontrak yang dipilih termasuk contoh-contoh formulir yang perlu diisi yang dapat dimengerti dan diikuti oleh calon penyedia barang/jasa yang berminat; b. Panitia juga menyiapkan dokumen pasca/prakualifikasi untuk calon penyedia barang/jasa berupa formulir isian yang memuat data administrasi, keuangan, personil, peralatan, dan pengalaman kerja; c. Panitia menetapkan nilai nominal jaminan penawaran sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) dari nilai HPS. d. Dokumen pengadaan terdiri dari: 1) Dokumen pasca/prakualifikasi; 2) Dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. e.

Dalam hal pengadaan dilakukan prakualifikasi, dokumen prakualifikasi sekurangkurangnya memuat: 1) pengumuman prakualifikasi yang memuat: lingkup pekerjaan, persyaratan peserta, waktu dan tempat pengambilan dan pemasukan dokumen prakualifikasi, serta penanggung jawab prakualifikasi; 2) tata cara penilaian yang meliputi penilaian aspek administrasi, per-modalan, tenaga kerja, peralatan, pengalaman dengan mempergunakan metode sistem gugur atau sistem nilai (scoring system).

f.

Dokumen pemilihan penyedia barang/jasa sekurang-kurangnya memuat: 1) Undangan kepada penyedia barang/jasa yang mendaftar dalam hal dilakukan pascakualifikasi/yang lulus prakualifikasi, sekurang-kurangnya memuat: a) tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk memperoleh dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan keterangan lainnya; b) tempat, tanggal, hari, dan waktu pemberian penjelasan mengenai dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan keterangan lainnya; c) tempat, tanggal, hari, dan waktu penyampaian dokumen penawaran; d) alamat tujuan pengiriman dokumen penawaran; e) jadual pelaksanaan pengadaan barang/jasa sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa. 2) Instruksi kepada peserta pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya memuat: a) umum: lingkup pekerjaan, sumber dana, persyaratan dan kualifikasi peserta pengadaan barang/jasa, jumlah dokumen penawaran yang disampaikan, dan peninjauan lokasi kerja; b) isi dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, penjelasan isi dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, dan perubahan isi dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;

94


c) persyaratan bahasa yang digunakan dalam penawaran, penulisan harga penawaran, mata uang penawaran dan cara pembayaran, masa berlaku penawaran, surat jaminan penawaran, usulan penawaran alternatif oleh peserta pengadaan barang/jasa, bentuk penawaran, dan penandatanganan surat penawaran; d) cara penyampulan dan penandaan sampul penawaran, batas akhir waktu penyampaian penawaran, perlakuan terhadap penawaran yang terlambat, serta larangan untuk perubahan dan penarikan penawaran yang telah masuk; e) prosedur pembukaan penawaran, kerahasiaan dan larangan, klarifikasi dokumen penawaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran, koreksi aritmatik, konversi ke dalam mata uang tunggal, sistem evaluasi penawaran meliputi kriteria, formulasi dan tata cara evaluasi, serta penilaian preferensi harga; f) penilaian kualifikasi dalam hal dilakukan pascakualifikasi, kriteria penetapan pemenang pengadaan barang/jasa, hak dan kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen untuk menerima dan menolak salah satu atau semua penawaran, syarat penandatanganan kontrak, dan surat jaminan pelaksanaan. 3)

Syarat-syarat umum kontrak: memuat batasan pengertian istilah yang digunakan, hak, kewajiban, tanggung jawab termasuk tanggung jawab pada pekerjaan yang disub-kontrakkan, sanksi, penyelesaian perselisihan, dan peraturan perundangundangan yang berlaku, dalam pelaksanaan kontrak bagi para pihak.

4)

Syarat-syarat khusus kontrak: merupakan bagian dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang memuat ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik sebagaimana dirujuk dalam pasal-pasal syarat-syarat umum kontrak, dan memuat perubahan, penambahan, atau penghapusan ketentuan dalam syarat-syarat umum kontrak, yang sifatnya lebih mengikat dari syarat-syarat umum kontrak.

5)

Daftar kuantitas dan harga: jenis dan uraian singkat pekerjaan yang akan dilaksanakan atau barang yang akan dipasok, negara asal barang/jasa, volume pekerjaan, harga satuan barang/jasa yang akan ditawarkan, komponen produksi dalam negeri, harga total pekerjaan/barang, biaya satuan angkutan (khusus untuk pengadaan barang/jasa), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak lainnya.

6)

Khusus untuk pengadaan barang, harga barang dalam negeri dan barang impor harus dipisahkan. Jika barang dalam negeri, harus dijelaskan apakah harga tersebut merupakan harga eks pabrik, eks gudang, atau di lapangan (on site stock), sedangkan untuk barang impor, harus dijelaskan apakah harga tersebut merupakan harga free on board (FOB) atau cost insurance and freight (CIF).

7)

Spesifikasi teknis dan gambar: tidak mengarah kepada merk/produk tertentu kecuali untuk suku cadang/komponen produk tertentu, tidak menutup digunakannya produksi dalam negeri, semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional, metode pelaksanaan pekerjaan harus logis, jadual waktu pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan, macam/jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, syarat-syarat kualifikasi dan jumlah personil inti yang dipekerjakan, syarat-syarat material (bahan) yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan, gambar-gambar kerja harus lengkap dan jelas, dan kriteria kinerja produk (output performance) yang diinginkan harus jelas.

8)

Bentuk surat penawaran: merupakan pernyataan resmi mengikuti pengadaan barang/jasa, pernyataan bahwa penawaran dibuat sesuai dengan peraturan pengadaan barang/jasa, harga total penawaran dalam angka dan huruf, masa berlaku penawaran, lamanya waktu penyelesaian pekerjaan, nilai jaminan 95


penawaran dalam angka dan huruf, kesanggupan memenuhi persyaratan yang ditentukan, dilampiri dengan daftar volume dan harga pekerjaan, dan ditandatangani oleh pimpinan/direktur utama perusahaan atau yang dikuasakan di atas materai dan bertanggal. 9)

Bentuk kontrak: memuat tanggal mulai berlakunya kontrak, nama dan alamat para pihak, nama paket pekerjaan yang diperjanjikan, harga kontrak dalam angka dan huruf, pernyataan bahwa kata dan ungkapan yang terdapat dalam syarat-syarat umum/khusus kontrak telah ditafsirkan sama bagi para pihak, kesanggupan penyedia barang/jasa yang ditunjuk untuk memperbaiki kerusakan pekerjaan atau akibat pekerjaan, kesanggupan Pejabat Pembuat Komitmen untuk membayar kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan jumlah harga kontrak, dan tandatangan para pihak di atas materai.

10) Bentuk surat jaminan penawaran: memuat nama dan alamat Pejabat Pembuat Komitmen, penyedia barang/jasa, dan pihak penjamin, nama paket pekerjaan yang dilelangkan, besar jumlah jaminan penawaran dalam angka dan huruf, pernyataan pihak penjamin bahwa jaminan penawaran dapat dicairkan dengan segera sesuai ketentuan dalam jaminan penawaran, masa berlaku surat jaminan penawaran, batas akhir waktu pengajuan tuntutan pencairan surat jaminan penawaran oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada pihak penjamin, mengacu kepada Kitab Undangundang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1831 dan 1832, dan tandatangan penjamin. 11) Bentuk surat jaminan pelaksanaan: memuat nama dan alamat Pejabat Pembuat Komitmen, penyedia barang/jasa, dan pihak penjamin, nama paket kontrak, nilai jaminan pelaksanaan dalam angka dan huruf, kewajiban pihak penjamin untuk mencairkan surat jaminan pelaksanaan dengan segera kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan dalam jaminan pelaksanaan, masa berlaku surat jaminan pelaksanaan, mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1831 dan 1832, dan tanda tangan penjamin; 12) Bentuk surat jaminan uang muka: memuat nama dan alamat Pejabat Pembuat Komitmen, penyedia barang/jasa yang ditunjuk, dan hak penjamin, nama paket kontrak, nilai jaminan uang muka dalam angka dan huruf, kewajiban pihak-pihak penjamin untuk mencairkan surat jaminan uang muka dengan segera kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan dalam jaminan uang muka, masa berlaku jaminan uang muka, mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1831 dan 1832, dan tanda tangan penjamin. g. Untuk pengadaan dengan pascakualifikasi dokumen pascakualifikasi dimasukkan dalam dokumen pengadaan barang/jasa. h. Untuk pengadaan jasa konsultansi dokumen pemilihan dilengkapi dengan kerangka acuan kerja. i.

Untuk kontrak yang jangka waktu pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan, bila dianggap perlu, dalam dokumen pengadaan dapat dicantumkan ketentuan tentang penyesuaian harga (price adjustment) dan sekaligus dijelaskan rumus-rumus penyesuaian harga yang akan digunakan.

j.

Dalam dokumen pengadaan harus dijelaskan metoda penyampaian dokumen penawaran dan jenis kontrak yang akan digunakan.

k. Dalam dokumen pengadaan harus memuat ketentuan tentang hubungan kontrak kerja dengan sub penyedia barang/jasa dan hak intervensi Pejabat Pembuat Komitmen terhadap sub penyedia barang/jasa dalam hal-hal yang menyangkut: 1) pembayaran kepada sub penyedia barang/jasa;

96


2) hubungan langsung dengan sub penyedia barang/jasa dalam kaitan pelaksanaan pekerjaan. 2. Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi a. Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) menyiapkan dan menyusun dokumen pengadaan yang terdiri dari dokumen pemilihan penyedia jasa dan dokumen prakualifikasi yang berupa formulir isian yang memuat data administrasi keuangan, personil dan pengalaman kerja. b. Dokumen pemilihan penyedia jasa terdiri dari: 1) Surat undangan kepada penyedia jasa konsultansi untuk memasukkan penawaran teknis dan biaya. Dalam surat undangan dicantumkan secara jelas hal-hal sebagai berikut: a) Nomor dan tanggal surat; b) Nama dan alamat seluruh konsultan yang diundang; c) Nama atau judul dari paket pengadaan jasa konsultansi; d) Sumber dana; e) Jumlah lampiran dan nama lampiran surat; f) Petugas dan alamat petugas yang dapat dimintakan informasi; g) Tempat dan waktu pengambilan dokumen pengadaan, rapat penjelasan dan pemasukan penawaran; h) Permintaan masa berlaku penawaran; i) Permintaan konfirmasi kesediaan atau menolak mengikuti pengadaan jasa konsultansi. 2) KAK yang sudah disetujui Pejabat Pembuat Komitmen; a)

Sebelum melaksanakan pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen wajib menyusun dan mempersiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan tujuan sebagai berikut: (1) Menjelaskan tujuan dan lingkup jasa konsultansi serta keahlian yang diperlukan. (2) Sebagai acuan dan informasi bagi para konsultan yang diundang mengikuti pengadaan dalam rangka menyiapkan kelengkapan administrasi, usulan teknis, dan usulan biaya. (3) Sebagai acuan dalam evaluasi usulan, klarifikasi dan negosiasi dengan calon konsultan terpilih, dasar pembuatan kontrak dan acuan evaluasi hasil kerja konsultan.

b) KAK sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: (1) Uraian pendahuluan berupa gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, antara lain latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi, asal sumber pendanaan, nama dan organisasi Pejabat Pembuat Komitmen; (2) Data penunjang berupa data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, antara lain data dasar, standar teknis, studi-studi terdahulu yang pernah dilaksanakan, dan peraturan perundang~undangan yang harus digunakan; (3) Tujuan dan ruang lingkup pekerjaan yang memberikan gambaran mengenai tujuan yang ingin dicapai, keluaran yang akan dihasilkan, keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain, peralatan dan material yang disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen serta peralatan dan material yang harus disediakan oleh konsultan, lingkup kewenangan yang dilimpahkan kepada konsultan, perkiraan jangka waktu penyelesaian pekerjaan jasa konsultansi, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli yang harus 97


disediakan oleh konsultan, perkiraan keseluruhan tenaga ahli/tenaga pendukung yang diperlukan (jumlah person-months) dan jadual setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan. Khusus untuk pengadaan jasa konsultansi dengan evaluasi pagu anggaran, jumlah tenaga ahli tidak dicantumkan dalam kerangka acuan kerja; (4) Jenis dan jumlah laporan yang disyaratkan (antara lain laporan pendahuluan, laporan bulanan, laporan antara dan laporan akhir); (5) Ketentuan bahwa kegiatan jasa konsultansi harus dilaksanakan di Indonesia, kecuali untuk kegiatan tertentu yang belum mampu dilaksanakan di Indonesia; (6) Hal-hal lain seperti fasilitas yang disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk membantu kelancaran tugas konsultan, persyaratan kerjasama dengan konsultan lain (apabila diperlukan), dan pedoman tentang pengumpulan data lapangan. 3) Rencana kerja dan syarat terdiri dari: a) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi; b) Hal-hal yang dapat menggugurkan penawaran pada saat evaluasi administrasi; c) Kerangka penyusunan penawaran teknis berikut uraian singkat tiap butir dalam kerangka tersebut; d) Kerangka dan format penyusunan penawaran biaya berikut hal-hal yang dapat atau tidak dapat dibiayai; e) Tata cara penilaian administrasi, penawaran teknis dan penawaran biaya; f) Kriteria, batasan nilai dan formula dari penilaian teknis dan/atau penawaran biaya; g) Jadual pengadaan untuk tiap tahapan dengan waktu yang memadai. 4) Konsep kontrak. Khusus untuk pekerjaan pengadaan barang/jasa yang bersifat kompleks atau bernilai di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), konsep kontrak harus sudah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak yang profesional; c. Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) mengajukan dokumen pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk meminta pengesahan.

98

LAMPIRAN I BAB II (PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA) Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003

BAB II PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

A. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya Dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang memerlukan penyedia barang/jasa dibedakan menjadi 4 (empat), sebagai berikut: 1. Pelelangan Umum a. Pengumuman dan Pendaftaran Peserta 1) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) harus mengumumkan secara luas tentang adanya pelelangan umum dengan pascakualifikasi atau adanya prakualifikasi dalam rangka pelelangan umum untuk pengadaan yang kompleks, melalui media cetak, papan pengumuman resmi untuk penerangan umum serta bila memungkinkan melalui media elektronik. 2) Isi pengumuman memuat sekurang-kurangnya: a) nama dan alamat Pejabat Pembuat Komitmen yang akan mengadakan pelelangan umum; b) uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan atau barang yang akan dibeli; c) perkiraan nilai pekerjaan; d) syarat-syarat peserta lelang umum; e) tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk mengambil dokumen pengadaan. 3) Agar pengumuman secara luas pada butir 1) tersebut dapat mencapai sasaran secara luas, efisien, dan tepat sesuai dengan jangkauan masyarakat pengusaha yang dituju, maka pengumuman diatur sebagai berikut: a) Pengumuman pelelangan/prakualifikasi yang ditujukan kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil, menggunakan surat kabar dan siaran radio pemerintah daerah/swasta yang mempunyai jangkauan pembaca dan pendengar sekurangkurangnya di seluruh kabupaten/ kota yang bersangkutan, serta memasang pengumuman pada papan pengumuman resmi untuk penerangan umum yang letaknya strategis di ibukota kabupaten/kota yang bersangkutan dan papan pengumuman Pejabat Pembuat Komitmen. Dalam hal di kabupaten/kota yang bersangkutan tidak memiliki surat kabar harus dipergunakan surat kabar terbitan ibu kota propinsi yang bersangkutan; b) Pengumuman pelelangan/prakualifikasi yang ditujukan kepada perusahaan/koperasi bukan usaha kecil dengan menggunakan surat kabar yang mempunyai jangkauan propinsi dan nasional, serta memasang pengumuman pada papan pengumuman resmi untuk penerangan umum yang letaknya strategis di ibukota kabupaten/kota yang bersangkutan dan papan pengumuman Pejabat Pembuat Komitmen serta mengupayakan menggunakan media elektronik/internet. 4) Calon peserta lelang dari propinsi/kabupaten/kota lain tidak boleh dihalangi/dilarang untuk mengikuti proses lelang di propinsi/ kabupaten/kota lokasi pelelangan;

99


5) Dalam hal pelelangan umum dengan pascakualifikasi, apabila penyedia barang/jasa yang memasukan dokumen penawaran kurang dari 3 (tiga) maka dilakukan pengumuman ulang; 6) Dalam hal pelelangan umum dengan prakualifikasi, apabila penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka dilakukan pengumuman prakualifikasi ulang. Penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi tidak perlu diprakualifikasi ulang; 7) Apabila terbukti terjadi kecurangan dalam pengumuman lelang, maka kepada: a) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b) penyedia barang/jasa yang terlibat dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah selama 2 (dua) tahun, dan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Pasca Kualifikasi dan Prakualifikasi Pada prinsipnya penilaian kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha peserta pelelangan umum, dilakukan dengan pascakualifikasi. Khusus untuk pekerjaan yang kompleks dapat dilakukan dengan prakualifikasi. 1) Persyaratan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa a) Memiliki surat izin usaha pada bidang usahanya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yang masih berlaku, seperti SIUP untuk jasa perdagangan, IUJK untuk jasa konstruksi, dan sebagainya; b) Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan; c) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana; d) Dalam hal penyedia jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; e) Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; f) Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak baik di lingkungan pemerintah atau swasta , kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; g) Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu instansi; h) Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil; i) Memiliki kemampuan pada bidang dan subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil: (1) Untuk jasa pemborongan memenuhi KD = 2 NPt (KD: Kemampuan Dasar, NPt: nilai pengalaman tertinggi) pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir; (2) Untuk pengadaan barang/jasa lainnya memenuhi KD = 5 NPt (KD: Kemampuan Dasar, NPt: nilai pengalaman tertinggi) pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir; j) Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah kemampuan dasar dari perusahaan yang mewakili kemitraan (lead firm);

100


k) Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi dapat ditambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu; l) Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari nilai proyek untuk pekerjaan jasa pemborongan dan 5% (lima persen) dari nilai proyek untuk pekerjaan pemasokan barang/jasa lainnya, kecuali untuk penyedia barang/jasa usaha kecil termasuk koperasi kecil; m) Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan; n) Termasuk dalam penyedia barang/jasa yang sesuai dengan nilai paket pekerjaan; o) Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan khusus untuk jasa pemborongan; p) Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimilikinya; q) Untuk pekerjaan jasa pemborongan memiliki sisa kemampuan keuangan (SKK) yang cukup dan sisa kemampuan paket (SKP). 2) Tata Cara Pascakualifikasi a) Pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi; b) Penyampaian dokumen kualifikasi bersamaan (menjadi satu) dengan dokumen penawaran; c) Evaluasi dokumen kualifikasi dilaksanakan setelah evaluasi dokumen penawaran; d) Penyedia barang/jasa yang dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi persyaratan kualifikasi pada butir 1) huruf a) sampai dengan huruf q) di atas; e) Penawaran yang tidak memenuhi syarat kualifikasi dinyatakan gugur. 3) Tata Cara Prakualifikasi a) Pengumuman prakualifikasi untuk pelelangan umum; b) Pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi; c) Penyampaian dokumen prakualifikasi oleh penyedia barang/jasa; d) Evaluasi dokumen prakualifikasi yang telah dilengkapi oleh penyedia barang/jasa; e) Penyedia barang/jasa dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi persyaratan kualifikasi pada butir 1) huruf a) sampai dengan huruf q) di atas; f) Penetapkan daftar penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi oleh panitia/pejabat pengadaan; g) Pengesahan hasil prakualifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen; h) Pengumuman hasil prakualifikasi; i) Penelitian dan tindak lanjut atas sanggahan terhadap hasil prakualifikasi; j) Pengumuman hasil prakualifikasi sekurang-kurangnya memuat: (1) Nama dan perkiraan nilai pekerjaan serta sumber dananya; (2) Nama dan alamat penyedia barang/jasa dan nama pengurus yang berhak menandatangani kontrak pekerjaan untuk setiap calon penyedia barang/jasa; (3) Nama dan nilai paket tertinggi pengalaman pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil dan subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir; (4) Keputusan lulus tidaknya setiap calon penyedia barang/jasa; k) Penyedia barang/jasa yang tidak lulus prakualifikasi dapat menyatakan keberatan/mengajukan sanggahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;

101


l)

Apabila sanggahan/keberatan penyedia barang/jasa terbukti benar maka Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)

melakukan evaluasi ulang dan daftar penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi hasil evaluasi ulang diumumkan; m) Dalam rangka efisiensi pelaksanaan penilaian kualifikasi, Pejabat Pembuat Komitmen wajib menyediakan fomulir isian kualifikasi penyedia barang/jasa yang memuat ringkasan informasi dari persyaratan kualifikasi sesuai butir 1) huruf a) sampai dengan huruf q). Formulir isian tersebut disertai pernyataan penyedia barang/jasa yang ditanda-tangani di atas meterai, bahwa informasi yang disampaikan dalam formulir tersebut adalah benar dan bersedia untuk dituntut secara pidana dan perdata serta bersedia dimasukkan dalam daftar hitam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sehingga tidak boleh mengikuti pengadaan untuk 2 (dua) tahun berikutnya, apabila terbukti informasi yang disampaikan merupakan kebohongan. Formulir isian tersebut sebagai pengganti dokumen yang dipersyaratkan. c. Penyusunan Daftar Peserta Lelang, Penyampaian Undangan dan Pengambilan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 1) Daftar peserta lelang yang akan diundang harus disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen; 2) Apabila penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) maka dilakukan pengumuman dan proses prakualifikasi bagi penyedia barang/jasa yang baru; 3) Bila setelah pengumuman lelang/prakualifikasi diulang, ternyata tidak ada tambahan calon peserta lelang yang baru atau keseluruhan peserta lelang masih kurang dari 3 (tiga) peserta, maka Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) melanjutkan proses pemilihan dengan metoda seperti pemilihan langsung apabila peserta yang mendaftar/lulus prakualifikasi 2 (dua) peserta atau penunjukan langsung apabila peserta yang mendaftar/lulus prakualifikasi hanya 1 (satu) peserta; 4) Semua calon peserta lelang yang tercatat dalam daftar peserta lelang harus diundang untuk mengambil dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; 5) Peserta lelang yang diundang berhak mengambil dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dari panitia/pejabat pengadaan; 6) Hanya penyedia barang/jasa yang diundang sebagai peserta lelang yang diperkenankan memasukkan penawaran. d. Penjelasan Lelang (Aanwijziing) 1) Penjelasan lelang dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditentukan, dihadiri oleh para penyedia barang/jasa yang terdaftar dalam daftar peserta lelang; 2) Ketidakhadiran penyedia barang/jasa pada saat penjelasan lelang tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran; 3) Dalam acara penjelasan lelang, harus dijelaskan kepada peserta lelang mengenai: a) Metoda pengadaan/penyelenggaraan pelelangan; b) Cara penyampaian penawaran (satu sampul atau dua sampul atau dua tahap); c) Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran; d) Acara pembukaan dokumen penawaran; e) Metoda evaluasi; f) Hal-hal yang menggugurkan penawaran; g) Jenis kontrak yang akan digunakan;

102


h) Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri; i) Ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil; j) Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan penawaran. 4) Bila dipandang perlu, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan; 5) Pemberian penjelasan mengenai pasal-pasal dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang berupa pertanyaan dari peserta dan jawaban dari Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) serta keterangan lain termasuk perubahannya dan peninjauan lapangan, harus dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; 6) Apabila dalam BAP sebagaimana dimaksud angka 5 tersebut terdapat halhal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) harus menuangkan ke dalam adendum dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan harus disampaikan dalam waktu bersamaan kepada semua peserta secara tertulis setelah disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Bila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan penyedia barang/jasa maka bukan merupakan bagian dari dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan yang berlaku adalah dokumen pemilihan penyedia barang/jasa awal (asli). e. Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran 1) Metoda penyampaian dan cara pembukaan dokumen penawaran harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. 2) Metoda penyampaian dokumen penawaran yang akan digunakan harus dijelaskan pada waktu acara pemberian penjelasan, yaitu apakah dengan sistem satu sampul, dua sampul atau dua tahap. 3) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) mencatat waktu, tanggal dan tempat penerimaan dokumen penawaran yang diterima melalui pos pada sampul luar penawaran dan memasukkan ke dalam kotak/tempat pelelangan. 4) Pada akhir batas waktu penyampaian dokumen penawaran, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) membuka rapat pembukaan dokumen penawaran, menyatakan dihadapan para peserta pelelangan bahwa saat pemasukan dokumen penawaran telah ditutup sesuai waktunya, menolak dokumen penawaran yang terlambat dan/atau tambahan dokumen penawaran, kemudian membuka dokumen penawaran yang masuk. 5) Bagi penawaran yang disampaikan melalui pos dan diterima terlambat, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) membuka sampul luar dokumen penawaran untuk mengetahui alamat peserta lelang. Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) segera memberitahukan kepada penyedia barang/jasa yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh

103


dokumen penawaran. Pengembalian dokumen penawaran disertai dengan bukti serah terima. 6) Tidak diperkenankan mengubah waktu penutupan penyampaian penawaran untuk hal-hal yang tidak penting. Apabila terpaksa dilakukan perubahan waktu penutupan penyampaian penawaran maka perubahan tersebut harus dituangkan di dalam adendum dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan disampaikan pada seluruh peserta lelang. 7) Pembukaan dokumen penawaran yang masuk dilaksanakan sebagai berikut: a) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) meminta kesediaan sekurang-kurangnya 2 (dua) wakil dari peserta pelelangan yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak terdapat saksi dari peserta pelelangan yang hadir, panitia/ pejabat pengadaan menunda pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran sampai dengan waktu tertentu yang telah ditentukan Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) sekurang-kurangnya 2 (dua) jam. Setelah sampai batas waktu yang telah ditentukan, wakil peserta lelang tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di luar Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) yang ditunjuk secara tertulis oleh panitia/pejabat pengadaan; b) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) meneliti isi kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk (tidak dihitung surat pengunduran diri) dan bila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pelelangan tidak dapat dilanjutkan dan harus diulang, kemudian mengumumkan kembali dengan mengundang calon peserta lelang yang baru; c) Pembukaan dokumen penawaran untuk setiap sistem dilakukan sebagai berikut: (1) Untuk Sistem Satu Sampul, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) membuka kotak dan sampul dokumen penawaran di hadapan para peserta lelang. (2) Untuk Sistem Dua Sampul, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) membuka kotak dan sampul I di hadapan peserta lelang. Sampul I yang berisi data administrasi dan teknis dibuka, dan dijadikan lampiran berita acara pembukaan dokumen penawaran sampul I. Sampul II yang berisi data harga tidak boleh dibuka dan sampulnya dituliskan identitas perusahaan dan diparaf oleh Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dan wakil peserta lelang dari perusahaan yang berbeda sebelum disimpan oleh panitia/pejabat pengadaan. (3) Untuk Sistem Dua Tahap, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) membuka kotak dan sampul I di hadapan peserta lelang. Sampul I yang berisi data administrasi dan teknis dibuka, dan dijadikan lampiran berita acara pembukaan dokumen penawaran sampul I. Sampul II yang berisi data harga disampaikan kemudian oleh peserta lelang bilamana telah dinyatakan lulus persyaratan teknis dan administrasi. d) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) memeriksa, menunjukkan dan membacakan di hadapan para peserta pelelangan mengenai kelengkapan dokumen penawaran, yang terdiri atas: (1) Untuk satu sampul: (a) surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran; (b) jaminan penawaran asli; 104


e)

f) g) h)

i) j) f.

(c) daftar kuantitas dan harga (khusus untuk kontrak harga satuan). (2) Untuk dua sampul: (a) surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran tetapi tidak tercantum harga penawaran; (b) jaminan penawaran asli. (3) Untuk dua tahap: (a) surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran tetapi tidak tercantum harga penawaran; (b) jaminan penawaran asli; (c) dokumen penawaran teknis dan dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. Dalam hal dilakukan prakualifikasi, untuk menghindari kesalahan-kesalahan kecil yang dapat menggugurkan peserta pelelangan, maka syarat-syarat administrasi lainnya yang diperlukan agar diminta dan dievaluasi pada saat prakualifikasi dan tidak perlu lagi dilampirkan pada dokumen penawaran; Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk penawaran yang terlambat memasukkan/menyampaikan penawarannya; Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) segera membuat berita acara pembukaan dokumen penawaran terhadap semua penawaran yang masuk Setelah dibacakan dengan jelas, berita acara ditandatangani oleh Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) yang hadir dan dua orang wakil peserta lelang yang sah yang ditunjuk oleh para peserta lelang yang hadir; Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas di dalam berita acara pembukaan penawaran (BAPP); BAPP dibagikan kepada wakil peserta pelelangan yang hadir tanpa dilampiri dokumen penawaran.

Evaluasi Penawaran 1) Pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) terhadap semua penawaran yang masuk. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi, teknis, dan harga berdasarkan kriteria, metoda, dan tatacara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. 2) Pada tahap awal, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dapat melakukan koreksi aritmatik terhadap semua penawaran yang masuk dan melakukan evaluasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik. 3) Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. 4) Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: a) jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang sangat substantif dan akan mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja/performance pekerjaan; b) substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;

105


c) adanya penawaran dari penyedia barang/jasa dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil di antara peserta lelang yang memenuhi syarat. 5) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila: a) Syarat-syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dipenuhi/ dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani oleh orang yang berwenang; b) Dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) di antara para peserta dan/atau dengan Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) yang dapat merugikan negara dan/atau peserta lainnya; c) Surat jaminan penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: (1) diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) yang mempunyai dukungan reasuransi sebagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (2) masa berlaku jaminan penawaran tidak kurang dari jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. (3) nama peserta lelang sama dengan nama yang tercantum dalam surat jaminan penawaran. (4) besar jaminan penawaran tidak kurang dari nilai nominal yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. (5) besar jaminan penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf. (6) nama Pejabat Pembuat Komitmen yang menerima jaminan penawaran sama dengan nama Pejabat Pembuat Komitmen yang mengadakan pelelangan. (7) paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelang. (8) isi surat jaminan penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan/atau meragukan dalam surat jaminan penawaran perlu diklarifikasi dengan pihak yang terkait tanpa mengubah substansi dari jaminan penawaran. d) Surat penawaran (contoh untuk sistem satu sampul): (1) ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama; (2) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; (3) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; (4) bermaterai, dan bertanggal. e) Daftar kuantitas dan harga satuan setiap jenis/item pekerjaan untuk kontrak harga satuan diisi dengan lengkap kecuali ditentukan lain dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. Sedangkan untuk kontrak lumpsum, bila diperlukan, daftar kuantitas dan harga hanya sebagai pelengkap. Daftar rincian kuantitas dan harga satuan dalam sistem kontrak lumpsum tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran dan perhitungan prestasi kerja berkaitan dengan persyaratan pembayaran; 106


f) Analisis harga satuan pekerjaan utama harus disampaikan dengan lengkap sesuai yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; g) Telah melunasi kewajiban membayar pajak tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29, yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak setempat, sesuai dengan domisili perusahaan yang bersangkutan; h) Terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dapat melakukan klarifikasi dan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis. Terhadap penawaran yang tidak memenuhi persyaratan administrasi tidak dilanjutkan dengan evaluasi teknis. 6) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) melakukan evaluasi teknis terhadap semua penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi. Faktor-faktor yang dinilai pada evaluasi teknis harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) tidak diperkenankan menambah dan/atau mengurangi faktor-faktor yang dinilai dan tatacara penilaian yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. 7) Untuk pengadaan jasa pemborongan, penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila: a) Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan; b) Jadual waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; c) Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; d) Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; e) Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan; f) Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; g) Memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. 8) Untuk pengadaan barang/jasa lainnya, penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila: a) Memenuhi spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur, dan gambar-gambar yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; b) Jadual waktu penyerahan barang/jasa lainnya tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; c) Identitas barang/jasa lainnya yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas; d) Jumlah barang/jasa lainnya yang ditawarkan tidak kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; e) Memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. 9) Tidak dapat menggugurkan teknis berdasarkan analisa harga satuan. 107


10)

Apabila dalam evaluasi teknis termaksud pada butir 7) dan butir 8) terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) melakukan klarifikasi dengan pihak penawar. Terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan dilanjutkan dengan evaluasi kewajaran harga, sedangkan terhadap penawaran yang tidak memenuhi persyaratan teknis dinyatakan gugur.

11)

Dalam sistem satu sampul, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dapat langsung melakukan evaluasi kewajaran harga secara rinci bagi penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis tersebut. Dalam sistem dua sampul, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) mengumumkan hasil evaluasi administrasi dan teknis serta mengundang penawar yang lulus untuk menyaksikan pembukaan sampul II (penawaran harga).

12)

Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi kewajaran harga adalah hal-hal yang pokok atau penting, meliputi: a) Total harga penawaran terhadap pagu anggaran: (1) apabila total harga penawaran melebihi pagu anggaran dinyatakan gugur; (2) apabila semua harga penawaran di atas pagu anggaran dilakukan lelang ulang. b) unsur-unsur yang mempengaruhi substansi/lingkup/kualitas pekerjaan untuk kontrak harga satuan, apabila mata pembayaran utama di bawah persyaratan/spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan akan mempengaruhi substansi/kualitas pekerjaan, maka penawaran dinyatakan gugur; c) harga satuan timpang yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari HPS dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan tersebut timpang, maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; d) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan, dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya; e) untuk kontrak lumpsum atau kontrak harga satuan yang harga satuannya ditulis dalam angka dan huruf, apabila terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf; f) koreksi aritmatik dilakukan sebagai berikut: (1) volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; (2) apabila terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; (3) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain, dan harga satuan pada surat penawaran tetap dibiarkan kosong. g) hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai atau urutan penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah terhadap urutan penawaran semula. h) memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri.

13)

Dalam mengevaluasi kewajaran harga penawaran dapat dilakukan: a) klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri terlalu tinggi dibandingkan dengan perkiraan panitia/pejabat pengadaan;

108


b) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dinilai terlalu rendah. Apabila dari hasil klarifikasi terbukti dinilai harganya terlampau rendah, dan peserta lelang tetap menyatakan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, maka peserta lelang tersebut harus bersedia untuk menaikkan jaminan pelaksanaannya menjadi sekurangkurangnya persentase jaminan pelaksanaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dikalikan 80% (delapan puluh persen) HPS, bilamana ditunjuk sebagai pemenang lelang. Dalam hal peserta lelang yang bersangkutan tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaannya, maka penawarannya dapat digugurkan dan jaminan penawarannya disita untuk negara, sedangkan penyedia barang/jasa itu sendiri, di black list (didaftarhitamkan) selama 1 (satu) tahun dan tidak diperkenankan ikut serta dalam pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah. 14)

Penilaian kualifikasi untuk pelelangan dengan pascakualifikasi terhadap 3 (tiga) penawaran terendah yang responsif.

g. Pembuktian Kualifikasi Terhadap penyedia barang/jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila diperlukan dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.

109


h. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan 1) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) membuat kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis, dan harga dituangkan dalam berita acara hasil pelelangan (BAHP). BAHP memuat hasil pelaksanaan pelelangan, termasuk cara penilaian, rumus-rumus yang digunakan, sampai dengan penetapan urutan pemenangnya berupa daftar peserta pelelangan yang dimulai dari harga penawaran terendah. BAHP ditandatangani oleh ketua dan semua anggota Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) atau sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota panitia. 2) BAHP bersifat rahasia sampai dengan saat penandatangan kontrak. 3) BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut: a) Nama semua peserta lelang dan harga penawaran dan/atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta lelang; b) Metoda evaluasi yang digunakan; c) Unsur-unsur yang dievaluasi; d) Rumus yang dipergunakan; e) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan; f) Tanggal dibuatnya berita acara serta jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; g) Penetapan urutan dari 1 (satu) calon pemenang dan 2 (dua) cadangan. Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa pelelangan dinyatakan gagal, dan harus segera dilakukan pelelangan ulang. Apabila peserta lelang yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga), maka penyedia barang/jasa tersebut tetap diusulkan sebagai calon pemenang lelang. i.

Penetapan Pemenang Lelang 1) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) menetapkan calon pemenang lelang yang menguntungkan bagi negara dalam arti: a) Penawaran memenuhi syarat administratif dan teknis yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; b) Perhitungan harga yang ditawarkan adalah terendah yang responsif; c) Telah memperhatikan penggunaan semaksimal mungkin hasil produksi dalam negeri; d) Penawaran tersebut adalah terendah di antara penawaran yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c). 2) Calon pemenang lelang harus sudah ditetapkan oleh Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pembukaan penawaran dalam sistem satu sampul, atau atau 7 (tujuh) hari kerja setelah pembukaan sampul II pada sistem dua sampul atau dua tahap. 3) Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang lelang mengajukan harga penawaran yang sama, maka Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) meneliti kembali data kualifikasi peserta yang bersangkutan, dan memilih peserta yang menurut pertimbangannya mempunyai kemampuan yang lebih besar, dan hal ini dicatat dalam berita acara. 4) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) membuat dan menyampaikan laporan kepada Pejabat Pembuat Komitmen atau kepada pejabat yang berwenang mengambil keputusan untuk menetapkan pemenang lelang, melalui Pejabat Pembuat Komitmen. Laporan tersebut disertai usulan calon

110


pemenang dan penjelasan atau keterangan lain yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. a) Untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), apabila Pejabat Pembuat Komitmen tidak sependapat dengan usulan panitia/pejabat pengadaan, maka Pejabat Pembuat Komitmen membahas hal tersebut dengan Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) untuk mengambil keputusan sebagai berikut: (1) menyetujui usulan panitia/pejabat pengadaan; atau (2) menetapkan keputusan yang disepakati bersama untuk melakukan evaluasi ulang atau lelang ulang atau menetapkan pemenang lelang, dan dituangkan dalam berita acara yang memuat keberatan dan kesepakatan masingmasing pihak; atau (3) bila akhirnya tidak tercapai kesepakatan, maka akan diputuskan oleh Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Kepala LPND/Gubernur/ Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/ Direktur Utama BUMN/BUMD dan bersifat final. b) Untuk pengadaan yang bernilai di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), apabila Pejabat Pembuat Komitmen tidak sependapat dengan usulan panitia/pejabat pengadaan, maka Pejabat Pembuat Komitmen membahas hal tersebut dengan Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) untuk mengambil keputusan sebagai berikut: (1) menyetujui usulan panitia/pejabat pengadaan untuk dimintakan persetujuan kepada Menteri / Panglima TNI / Kapolri / Kepala LPND / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direktur Utama BUMN/BUMD; atau (2) menetapkan keputusan yang disepakati bersama untuk melakukan evaluasi ulang atau lelang ulang, dan dituangkan dalam berita acara serta dilaporkan kepada Menteri / Panglima TNI / Kapolri / Kepala LPND / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direktur Utama BUMN/BUMD; atau (3) apabila masih belum ada kesepakatan maka dilaporkan kepada Menteri / Panglima TNI / Kapolri / Kepala LPND / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direktur Utama BUMN/BUMD, dengan catatan keberatan dari Pejabat Pembuat Komitmen, untuk diputuskan dan bersifat final. c) Untuk pengadaan yang bernilai di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), apabila Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) pengadaan tidak sependapat dengan keputusan Menteri / Panglima TNI / Kapolri / Kepala LPND / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direktur Utama BUMN/BUMD, maka: (1) Penetapan pemenang lelang atau keputusan lain diserahkan kepada Menteri / Panglima TNI / Kapolri / Kepala LPND / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direktur Utama BUMN/BUMD dan Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dan Pejabat Pembuat Komitmen tidak perlu melakukan perubahan berita acara evaluasi. (2) Keputusan Menteri / Panglima TNI / Kapolri / Kepala LPND / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direktur Utama BUMN/BUMD bersifat final. 5) Usulan penetapan pemenang lelang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat: a) Nama dan alamat penyedia barang/jasa; 111


b) Harga penawaran setelah dikoreksi aritmatik; c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 6) Pemenang lelang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan berdasarkan usulan Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) melalui Pejabat Pembuat Komitmen. Pejabat yang berwenang segera menetapkan pemenang lelang dan mengeluarkan surat penetapan penyedia barang/jasa, serta menyampaikannya kepada Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) selambat-lambatnya: a) Lima hari kerja untuk penetapan oleh Pejabat Pembuat Komitmen; b) Empat belas hari kerja untuk penetapan oleh Menteri / Panglima TNI / Kapolri / Kepala LPND / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direktur Utama BUMN/BUMD. Ketentuan butir a) dan butir b) terhitung sejak surat usulan penetapan pemenang lelang tersebut diterima oleh pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang. 7) Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang lelang adalah: a) Dokumen pemilihan penyedia barang/jasa beserta adendum (bila ada); b) Berita acara pembukaan penawaran (BAPP); c) Berita acara hasil pelelangan (BAHP); d) Ringkasan proses pelelangan dan hasil pelelangan; e) Dokumen penawaran dari calon pemenang pelelangan dan cadangan calon pemenang yang telah diparaf Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dan 2 (dua) wakil peserta lelang; f) Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang lelang dan mengakibatkan penawaran/jaminan penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada seluruh peserta lelang untuk memperpanjang surat penawaran dan jaminan penawaran. Calon pemenang lelang dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi. j.

Pengumuman Pemenang Lelang Pemenang lelang diumumkan dan diberitahukan oleh Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) kepada para peserta selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat penetapan penyedia barang/jasa dari pejabat yang berwenang.

k. Sanggahan Peserta Lelang dan Pengaduan Masyarakat 1) Kepada peserta lelang yang berkeberatan atas penetapan pemenang lelang diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, selambatlambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang. 2) Sanggahan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan disampaikan sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal. Sanggahan yang disampaikan kepada bukan pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti. 3) Sanggahan wajib diajukan oleh peserta lelang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan peserta lelang lain apabila telah terjadi penyimpangan prosedur yang merugikan negara dan/atau masyarakat dirugikan, meliputi: a) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dan/atau pejabat yang berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan/atau b) Pelaksanaan pelelangan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; dan/atau

112


c) Terjadi praktek KKN di antara peserta lelang dan/atau dengan anggota panitia/pejabat pengadaan/pejabat yang berwenang; dan/atau d) Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pelelangan tidak adil, tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat. 4) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) sepenuhnya bertanggung jawab atas seluruh proses pelelangan dan hasil evaluasi yang dilakukan. Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) wajib menyampaikan bahan-bahan, yang berkaitan dengan sanggahan peserta lelang yang bersangkutan baik secara tertulis maupun lisan kepada pejabat yang berwenang memberikan jawaban atas sanggahan tersebut. 5) Pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang memberikan jawaban tertulis selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja atas sanggahan tersebut secara proporsional sesuai dengan masalahnya dengan ketentuan sebagai berikut: a) Apabila pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa karena kesalahan atau kelalaian panitia/pejabat pengadaan, maka pejabat yang berwenang memerintahkan Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) melakukan evaluasi ulang; b) Apabila terbukti terjadi KKN antara pejabat yang berwenang, anggota Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dengan peserta lelang tertentu yang merugikan peserta lainnya, maka diambil tindakan dengan memberhentikan pejabat/anggota Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dari jabatannya dan menggugurkan penawaran peserta yang terlibat KKN tersebut. Kemudian pejabat yang berwenang mengganti Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dengan pejabat lain untuk melakukan evaluasi ulang; c) Peserta lelang yang terlibat KKN dan rekayasa sebagaimana pada butir 3).c) dan butir 3).d) dikenakan sanksi berupa pencairan jaminan penawaran dan dilarang untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah selama 1 (satu) tahun; d) Apabila pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, maka dilakukan pelelangan ulang dimulai dari pengumuman kembali oleh Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) yang baru. 6) Apabila peserta lelang yang menyanggah tidak dapat menerima jawaban atas sanggahan dari Pejabat Pembuat Komitmen, maka peserta lelang tersebut dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri / Panglima TNI / Kapolri / Kepala LPND / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direktur Utama BUMN/BUMD, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya jawaban sanggahan tersebut. Sedangkan proses pengadaan dapat dilanjutkan tanpa harus menunggu hasil keputusan tersebut. l.

Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 1) Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebagai pelaksana pekerjaan yang dilelangkan, dengan ketentuan: a) Tidak ada sanggahan dari peserta lelang; atau b) Sanggahan yang diterima pejabat yang berwenang menetapkan dalam masa sanggah ternyata tidak benar, atau sanggahan diterima melewati waktu masa sanggah. 2) Peserta lelang yang ditetapkan sebagai penyedia barang/jasa wajib menerima keputusan tersebut. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa 113


penawarannya masih berlaku maka pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran peserta lelang yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah. 3) Terhadap penyedia barang/jasa yang ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, disamping jaminan penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah penyedia barang/jasa tersebut juga dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun. 4) Apabila pemenang lelang urutan pertama yang ditetapkan sebagai penyedia barang/jasa mengundurkan diri, maka penetapan penyedia barang/jasa dapat dilakukan kepada calon pemenang lelang urutan kedua (jika ada) sesuai dengan harga penawarannya, dengan ketentuan: a) Penetapan pemenang lelang urutan kedua tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/penetapan pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang; b) Masa penawaran calon pemenang lelang urutan kedua masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya. 5) Apabila calon pemenang lelang urutan kedua juga mengundurkan diri, maka penetapan penyedia barang/jasa dapat dilakukan kepada calon pemenang urutan ketiga (jika ada) sesuai dengan harga penawarannya dengan ketentuan: a) Penetapan pemenang lelang tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/penetapan pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang; b) Masa berlakunya penawaran calon pemenang lelang urutan ketiga masih berlaku atau sudah diperpanjang; c) Jaminan penawaran dari pemenang lelang urutan kedua dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah; d) Bila calon pemenang kedua mengundurkan diri, dengan alasan yang tidak dapat diterima, dikenakan sanksi sebagaimana tersebut pada butir 3) di atas. 6) Apabila calon pemenang ketiga mengundurkan diri, dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka dikenakan sanksi sebagaimana tersebut pada butir 3) di atas. Kemudian Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) melakukan pelelangan ulang, dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran dari calon pemenang lelang urutan ketiga dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah. 7) Dalam hal tidak ada sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang dan dalam hal terdapat sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari setelah jawaban atas semua sanggahan tersebut dijawab serta segera SPPBJ tersebut disampaikan kepada pemenang lelang. 75 8) Salah satu tembusan dari SPPBJ disampaikan (tanpa lampiran perjanjian/kontrak) sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal. m. Pelelangan Gagal dan Pelelangan Ulang 1) Pelelangan dinyatakan gagal apabila: a) Penyedia barang/jasa yang tercantum dalam daftar calon peserta lelang kurang dari 3 (tiga); atau b) Penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga); atau 75

Frasa dalam huruf miring merupakan penyesuaian terakhir kali dalam Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Pasal I angka (14).

114


c) Tidak ada penawaran yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; atau d) Semua penawaran di atas pagu dana yang tersedia; atau e) Sanggahan dari peserta lelang atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa ternyata benar; atau f) Sanggahan dari peserta lelang atas terjadinya KKN dari calon pemenang lelang urutan 1, 2, dan 3 ternyata benar; atau g) Calon pemenang lelang urutan 1, 2, dan 3 mengundurkan diri dan tidak bersedia ditunjuk; atau h) Pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa atau prosedur yang berlaku; atau i) Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dalam pelaksanaan lelang ternyata benar. 2) Pelelangan Ulang: Dalam hal pelelangan dinyatakan gagal, Pejabat Pembuat Komitmen/pejabat yang berwenang memerintahkan pelelangan ulang dengan prosedur: a) Pelelangan gagal karena tersebut pada butir 1).a), dan/atau butir 1).b), dan/atau butir 1).e) dilakukan pelelangan ulang, dengan cara mengumumkan kembali dan mengundang calon peserta lelang yang baru selain calon peserta lelang yang telah masuk dalam daftar calon peserta lelang; b) Pelelangan gagal karena tersebut pada butir 1).c) dan/atau butir 1).d), dan/atau butir 1).h) dilakukan pelelangan ulang, dengan cara mengundang ulang semua peserta lelang yang tercantum dalam daftar calon peserta lelang untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis, dan harga). Bilamana dianggap perlu Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) melakukan pelelangan ulang dengan mengundang calon peserta lelang yang baru; c) Pelelangan gagal yang disebabkan sebagaimana tersebut pada butir 1).f) dan butir 1).i) dilakukan sebagai berikut: (1) apabila Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) lelang tidak terbukti terlibat KKN, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) lelang mengundang ulang semua peserta lelang yang tercantum dalam daftar calon penyedia barang/jasa untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis, dan harga). Bilamana dianggap perlu Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) lelang melakukan pelelangan ulang dengan mengundang calon penyedia barang/jasa yang baru. Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) lelang dilarang mengundang peserta lelang yang terlibat KKN, dan penyedia barang/jasa dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) apabila Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) lelang terbukti terlibat KKN, maka panitia/ pejabat pengadaan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dibentuk Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) lelang baru untuk melakukan pelelangan ulang. Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) lelang baru dilarang mengikutsertakan peserta lelang yang terbukti terlibat KKN. d) Pelelangan gagal yang disebabkan sebagaimana tersebut pada butir 1).g), dilakukan pelelangan ulang dengan cara sebagai berikut: (1) mengundang peserta yang memenuhi syarat untuk menyampaikan penawaran harga yang baru apabila peserta lelang yang memenuhi syarat

115


sama dengan atau lebih dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk peserta yang mengundurkan diri); (2) mengumumkan kembali/mengundang peserta lelang yang baru dan lama yang memenuhi syarat untuk mengajukan penawarannya apabila peserta yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk peserta yang mengundurkan diri); e) Apabila dalam pelelangan ulang pesertanya kurang dari 3 (tiga) maka: (1) Dalam hal peserta lelang yang memenuhi syarat hanya 2 (dua), maka proses pemilihan dilanjutkan seperti pada proses pemilihan langsung; (2) Dalam hal peserta lelang yang memenuhi syarat hanya 1 (satu), maka proses pemilihan dilanjutkan seperti pada proses penunjukan langsung. f) Dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) menemukan indikasi kuat adanya KKN di antara para penyedia barang/jasa, maka: (1) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) meneliti kewajaran penawaran dengan cara memeriksa koefisien dan harga satuan dasar upah, bahan, dan alat dan membandingkan dengan harga satuan pekerjaan sejenis terdekat; (2) Memeriksa dokumentasi yang mendukung adanya KKN; (3) Apabila hasil penelitian dan pemeriksaan pada butir (1) dan butir (2) mengarah kepada terjadinya KKN, maka Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)

wajib menghentikan proses pelelangan untuk diperiksa intansi yang berwenang. g) Apabila dalam pelaksanaan lelang ulang terjadi KKN, maka Pejabat Pembuat Komitmen wajib menghentikan proses pengadaan dan pejabat yang berwenang mengusulkan pemindahan alokasi dananya untuk pekerjaan lain. n. Penandatanganan Kontrak Setelah SPPBJ diterbitkan, Pejabat Pembuat Komitmen menyiapkan dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan apabila dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterbitkan SPPBJ dan setelah penyedia barang/jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan dengan ketentuan: a) Nilai jaminan pelaksanaan dengan jaminan bank 5% (lima persen) dari nilai kontrak; b) Untuk nilai pengadaan kecil sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa jaminan pelaksanaan; c) Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal masa pemeliharaan berakhir berdasarkan kontrak. 2) Apabila penyedia barang/jasa yang ditunjuk menolak/ mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima atau gagal untuk menandatangani kontrak, maka Pejabat Pembuat Komitmen membatalkan SPPBJ, mencairkan jaminan penawaran, dan penyedia barang/jasa dikenakan sanksi dilarang mengikuti pengadaan barang/jasa instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun; 3) Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah dokumen pengadaan secara sepihak sampai dengan penandatanganan kontrak; 4) Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia barang/jasa wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa/redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada lembar demi lembar dokumen kontrak;

116


5) Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian dokumen kontrak di dalam surat perjanjian dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan berdasarkan urutan yang ditetapkan sebagai berikut: a) Surat perjanjian; b) Surat penawaran berikut kuantitas dan harga; c) Amandemen kontrak; d) Ketentuan khusus kontrak; e) Ketentuan umum kontrak; f) Spesifikasi khusus; g) Spesifikasi umum; h) Gambar-gambar; i) Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, Berita Acara Hasil Pelelangan, Berita Acara Penjelasan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. 6) Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: a) Sekurang-kurangnya 2 (dua) kontrak asli, kontrak asli pertama untuk Pejabat Pembuat Komitmen dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia barang/jasa , dan kontrak asli kedua untuk penyedia barang/jasa dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen; b) Rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai. 2. Pelelangan Terbatas a. Proses pelelangan terbatas pada prinsipnya sama dengan proses pelelangan umum kecuali dalam pengumuman dicantumkan kriteria peserta dan nama-nama penyedia barang/ jasa yang akan diundang. b. Apabila setelah diumumkan ternyata ada penyedia barang/jasa yang tidak tercantum dalam pengumuman dan berminat serta memenuhi kualifikasi, maka wajib untuk diikutsertakan dalam pelelangan terbatas. 3. Pemilihan Langsung a.

Penetapan Calon Peserta 1) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) wajib melakukan prakualifikasi; 2) Prakualifikasi harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet.

b.

Undangan, permintaan penawaran, dan evaluasi. 1) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) mengundang sebanyak-banyaknya calon peserta yang lulus prakualifikasi. 2) Apabila penyedia barang/jasa yang lulus prakualifiaksi kurang dari 3 (tiga), maka dilakukan pengumuman ulang. 3) Apabila setelah pengumuman ulang, yang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua), maka proses pemilihan langsung dilanjutkan. 4) Apabila setelah pengumuman ulang, yang lulus prakualifikasi hanya 1 (satu), maka dilakukan proses penunjukan langsung. 5) Atas dasar pengajuan penawaran yang dilakukan secara terpisah dari masingmasing peserta pemilihan langsung, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga

117


terhadap semua penawaran yang masuk serta menyusun urutan penawaran sebagai dasar untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi selanjutnya. 6) Klarifikasi dan negosiasi dilaksanakan sebagai berikut: a) sebelum klarifikasi dan negosiasi dilakukan, panitia/pejabat pengada-an membuat pedoman klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. Dalam pedoman klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga di-cantumkan hal-hal teknis dan item pekerjaan yang akan diklarifikasi dan dinegosiasi, tetapi tidak boleh mencantumkan rincian HPS; b) klarifikasi dan negosiasi dilakukan kepada peserta pemilihan langsung yang menawarkan harga terendah sampai terjadi kesepakatan. Klarifikasi dan negosiasi tidak boleh dihadiri oleh peserta pemilihan langsung lainnya; c) klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa atau spesifikasi yang lebih tinggi; d) bagi pengadaan barang/jasa berdasarkan kontrak harga satuan, panitia/pejabat pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi terutama terhadap harga satuan item-item pekerjaan yang harga satuan penawarannya lebih tinggi dari harga satuan yang tercantum dalam HPS; e) bagi pengadaan barang/jasa berdasarkan kontrak lumpsum, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) melakukan negosiasi hanya pada harga total saja; f) setelah klarifikasi dan negosiasi, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) meminta kepada peserta pemilihan langsung yang akan diusulkan untuk menandatangani berita acara hasil klarifikasi dan negosiasi. Apabila tidak terjadi kesepakatan dengan urutan pertama, maka klarifikasi dan negosiasi dilakukan kepada urutan penawar terendah berikutnya; g) berdasarkan berita acara tersebut, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) membuat surat usulan penetapan penyedia barang/jasa kepada pejabat yang berwenang menetapkan. 7) Penetapan pemenang a) Berdasarkan usulan dari panitia/pejabat pengadaan, pejabat yang berwenang menetapkan pemenang pemilihan langsung; b) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dengan Pejabat Pembuat Komitmen dilakukan proses sesuai ketentuan yang tercantum dalam butir i.4) di atas; c) Hasil penetapan pemenang pemilihan langsung diumumkan/di-sampaikan kepada seluruh peserta pemilihan langsung. 8) Sanggahan dan pengaduan Mekanisme dan prosedur sanggahan dan pengaduan mengikuti ketentuan seperti yang ditetapkan pada proses pelelangan. 9) Penunjukan pemenang Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan. 10)

Penandatanganan kontrak Pejabat Pembuat Komitmen menyiapkan dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan mengikuti ketentuan seperti yang ditentukan dalam proses pelelangan.

4. Penunjukan Langsung

118


a. Penilaian kualifikasi: Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) melakukan prakualifikasi terhadap penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk pekerjaan kompleks.

b. Permintaan penawaran dan negosiasi harga dilakukan sebagai berikut: 1) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) mengundang penyedia barang/jasa untuk mengajukan penawaran secara tertulis. 2) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) melakukan evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi teknis dan harga terhadap penawaran yang diajukan penyedia barang/jasa berdasarkan dokumen pengadaan. 3) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) membuat berita acara hasil evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi. c. Penetapan penunjukan langsung Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) mengusulkan hasil evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan.

d. Penunjukan penyedia barang/jasa Berdasarkan surat penetapan dari pejabat yang berwenang, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) mengumumkan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum atas penetapan penyedia barang/jasa yang ditunjuk untuk pekerjaan dimaksud dan kemudian Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) kepada penyedia barang/jasa yang ditunjuk. e. Pengaduan Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan apabila dalam proses penunjukan langsung dipandang tidak transparan, tidak adil, dan terdapat indikasi KKN. f.

Penandatanganan kontrak Penandatanganan kontrak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam proses pelelangan.

5. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya untuk Pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam, Bencana Sosial, dan Bencana Perang. a. Pekerjaan penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan bencana perang adalah pekerjaan untuk penanganan darurat menjelang, pada saat, dan setelah terjadinya bencana. b. Pekerjaan dalam rangka penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan bencana perang diuraikan sebagai berikut: 1) Pengadaan barang/jasa lainnya untuk keperluan penanggulangan bencana sosial, dan bencana perang, misalnya pengadaan obat-obatan, tenda darurat, bahan pangan untuk yang terkena bencana; 2) Konstruksi darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau menghindari kerugian negara/ masyarakat yang lebih besar; 3) Konstruksi darurat harus dapat mengatasi kelancaran kegiatan masyarakat semula dan harus tetap memenuhi persyaratan teknis sebagai jenis pekerjaan darurat walaupun kemampuan konstruksinya dapat lebih rendah, dan pengamatan atas kestabilan konstruksi/ perawatannya harus diawasi secara terus menerus;

119


4) Pekerjaan penanggulangan bencana alam yang tidak masuk dalam cakupan areal suatu kontrak, pengadaan penyedia barang/jasa dilakukan dengan penunjukan langsung kepada penyedia barang/jasa yang sedang melaksanakan kontrak pekerjaan sejenis terdekat dan/atau yang dinilai mempunyai kemampuan, peralatan, tenaga yang cukup serta kinerja baik dan diyakini dapat melaksanakan pekerjaan dengan tahapan sebagai berikut: a) Pejabat Pembuat Komitmen dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), setelah mendapat persetujuan dari penanggung jawab keuangan (Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Pemimpin Lembaga/ Gubernur/Bupati/Walikota) dan ada pernyataan bencana alam dari Presiden/ Gubernur/ Bupati/Walikota; b) Opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia barang/jasa, sementara proses dan administrasi pengadaan dapat dilakukan secara simultan; c) Dana bencana alam dalam DIP bencana alam digunakan hanya untuk membiayai penanganan darurat dengan konstruksi darurat, bukan untuk membiayai penanganan yang sifatnya permanen; d) Bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam cakupan areal suatu kontrak, pekerjaan penanganan darurat dapat dimasukkan ke dalam Contract Change Order (CCO) dan dapat melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak awal. B. Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultasi 1. Seleksi Umum a. Pengumuman Prakualifikasi 1) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) harus mengumumkan secara luas tentang adanya prakualifikasi untuk seleksi umum melalui surat kabar, papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan bilamana memungkinkan melalui media eletronik; 2) Isi pengumuman prakualifikasi memuat sekurang-kurangnya: a) nama dan alamat Pejabat Pembuat Komitmen jasa konsultansi yang akan mengadakan seleksi umum; b) uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; c) perkiraan nilai pekerjaan; d) syarat-syarat peserta seleksi umum; e) tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk mengambil dokumen prakualifikasi. 3) Agar pengumuman secara luas tersebut pada butir a. 1) dapat mencapai sasaran secara luas, efisien, dan tepat sesuai dengan jangkauan masyarakat pengusaha yang dituju, maka pengumuman diatur sebagai berikut: a) Pengumuman seleksi umum untuk nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menggunakan surat kabar dan siaran radio pemerintah daerah/swasta yang mempunyai jangkauan pembaca dan pendengar sekurangkurangnya di seluruh kabupaten/kota yang bersangkutan, memasang pengumuman pada papan pengumuman resmi untuk penerangan umum yang letaknya strategis di ibukota kabupaten/kota yang bersangkutan dan papan pengumuman Pejabat Pembuat Komitmen serta. Dalam hal di kabupaten/ kota yang bersangkutan tidak memiliki surat kabar harus diperguna-kan surat kabar terbitan ibu kota propinsi yang bersangkutan; b) Pengumuman seleksi umum untuk nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menggunakan surat kabar yang mempunyai jangkauan nasional, memasang pengumuman pada papan pengumuman resmi untuk penerangan umum yang letaknya strategis di ibukota kabupaten/kota yang bersangkutan,

120


dan papan pengumuman Pejabat Pembuat Komitmen serta mengupayakan menggunakan media elektronik/internet. b. Pengambilan Dokumen Prakualifikasi 1) Pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi. 2) Tenggang waktu antara hari pengumuman dengan batas akhir hari pengambilan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja. 3) Calon peserta seleksi umum dari propinsi/kabupaten/kota lain tidak boleh dihalangi/dilarang untuk mengikuti proses seleksi umum di propinsi/kabupaten/kota lokasi seleksi umum dilakukan. c. Pemasukan Dokumen Prakualifikasi 1) Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari setelah batas akhir pengambilan dokumen prakualifikasi. 2) Apabila terbukti terjadi kecurangan dalam pengumuman lelang, maka kepada: a) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b) penyedia jasa konsultansi yang terlibat dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah selama 2 (dua) tahun, dan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Penyedia jasa konsultansi dinyatakan lulus prakualifikasi apabila memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut: 1) Memiliki surat izin usaha sesuai dengan bidang usahanya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang, seperti SIUP untuk jasa konsultansi non konstruksi dan IUJK untuk jasa konsultansi konstruksi; 2) Surat penyampaian dokumen prakualifikasi ditandatangani oleh orang yang secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak; 3) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana berupa surat pernyataan dari konsultan yang bersangkutan; 4) Dalam hal penyedia jasa konsultansi akan melakukan kemitraan, penyedia jasa konsultansi wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; 5) Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir, kecuali untuk perusahaan baru yang belum berkewajiban untuk melapor; 6) Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman menyediakan jasa konsultansi termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia jasa konsultansi yang baru berdiri kurang dari 2 (dua) tahun; 7) Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu instansi pemerintah; 8) Memiliki kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai;

121


9) Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi dapat ditambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu; 10)

Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan;

11)

Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimiliki;

12)

Memenuhi KD = 3 NPt (KD: Kemampuan Dasar, NPt: nilai pengalaman tertinggi) pada subbidang pekerjaan dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.

e. Penetapan Hasil Prakualifikasi 1) Peserta yang lulus prakualifikasi dimasukkan dalam daftar pendek konsultan sekurang-kurangnya 5 (lima) konsultan dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) konsultan; 2) Apabila peserta yang lulus prakualifikasi lebih dari 7 (tujuh) konsultan, maka yang dimasukkan dalam daftar pendek adalah 7 (tujuh) konsultan peringkat terbaik; 3) Apabila peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 5 (lima) konsultan, maka dilakukan prakualifikasi ulang dengan mengumumkan prakualifikasi kembali; 4) Apabila peserta yang lulus prakualifikasi ulang berjumlah 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) konsultan, maka proses seleksi umum dilanjutkan; 5) Apabila peserta yang lulus prakualifikasi ulang hanya 1 (satu) konsultan, maka dilakukan proses penunjukan langsung. f.

Pengumuman Hasil Prakualifikasi 1) Hasil prakualifikasi setelah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen jasa konsultansi disampaikan kepada seluruh peserta prakualifikasi dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan/atau internet; 2) Peserta yang berkeberatan terhadap hasil prakualifikasi dapat mengajukan surat sanggahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen jasa konsultansi; 3) Proses sanggahan secara mutatis mutandis mengikuti Pasal 27 Keputusan Presiden ini.

g. Undangan Kepada Konsultan Yang Masuk Daftar Pendek 1) Peserta yang masuk dalam daftar pendek diundang untuk mengambil dokumen seleksi umum apabila tidak ada sanggahan atau sanggahan sudah dinyatakan tidak benar; 2) Pengambilan dokumen seleksi umum dilakukan satu hari setelah dikeluarkannya undangan seleksi umum sampai dengan satu hari sebelum batas waktu pemasukan dokumen penawaran. h. Penjelasan (aanwijzing) 1) Penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja dan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek; 2) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) menjelaskan isi dokumen pengadaan, menampung pertanyaan peserta, dan memberikan jawaban atas hal-hal yang kurang jelas yang terdapat dalam dokumen seleksi umum;

122


3) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) membuat Berita Acara Penjelasan (aanwijzing) yang ditandatangani oleh Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dan wakil peserta yang hadir; 4) Berita acara memuat segala keterangan dan perubahan yang dianggap perlu, serta risalah tanya jawab. Apabila terjadi perubahan atau tambahan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam dokumen seleksi umum harus dituangkan dalam adendum. Berita acara dan adendum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen seleksi umum; 5) Berita acara dan adendum dokumen seleksi umum wajib disampaikan kepada seluruh peserta dalam waktu yang memadai; 6) Ketidakhadiran peserta dalam rapat penjelasan dan kunjungan lapangan tidak menggugurkan keikutsertaan peserta. i.

Pemasukan Penawaran 1) Pemasukan dokumen penawaran dimulai satu hari setelah penjelasan (aanwijzing). Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah penjelasan; 2) Sampul I yang berisi dokumen administrasi dan teknis serta sampul II yang berisi dokumen penawaran harga dimasukkan dalam satu sampul luar untuk disampaikan kepada panitia/pejabat pengadaan; 3) Pada sampul I ditulis “Data Administrasi dan Teknis” yang mencantumkan: jenis pekerjaan dan nama serta alamat konsultan; 4) Pada sampul II ditulis “Data Biaya Penawaran” yang mencantumkan: jenis pekerjaan dan nama serta alamat konsultan; 5) Pada sampul luar ditulis jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam batas akhir pemasukan penawaran, nama konsultan, dan ditujukan kepada panitia/pejabat pengadaan/ pejabat pengadaan; 6) Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat pemasukan dokumen penawaran: a) Jumlah rangkap dokumen penawaran sebanyak 3 (tiga) buah, 1 (satu) rangkap untuk Pejabat Pembuat Komitmen jasa konsultansi dan 2 (dua) rangkap untuk panitia/pejabat pengadaan; b) Dokumen penawaran asli untuk Pejabat Pembuat Komitmen jasa konsultansi disampaikan oleh Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dalam keadaan tertutup dan dilak serta hanya dibuka setelah diterbitkannya surat penetapan pemenang atau bilamana ada sanggahan dari peserta. Pembukaan dokumen penawaran asli dilakukan dihadapan peserta yang menyanggah dan disanggah; c) Dokumen penawaran dan surat pengantar penawaran dimasukkan dalam sampul luar disampaikan kepada Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dengan jumlah rangkap sesuai yang disyaratkan dan alamat yang ditentukan oleh Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) di dalam surat undangan; d) Jika disampaikan secara langsung, maka dokumen penawaran harus dimasukkan oleh peserta yang bersangkutan ke dalam tempat yang telah disediakan oleh panitia/pejabat pengadaan; e) Jika dokumen penawaran disampaikan melalui pos, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) mencatat tanggal dan waktu penerimaannya serta memasukkannya ke tempat yang telah ditentukan;

123


f) Jika dokumen penawaran diterima setelah melampaui batas akhir pemasukan dokumen penawaran, maka dokumen penawaran tersebut tidak diikutsertakan. 7) Pembukaan Penawaran Administrasi Dan Teknis (Sampul I) a) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) membuka dokumen penawaran dihadapan peserta pada tanggal yang sama dengan tanggal terakhir pemasukan dokumen penawaran sebagaimana telah ditentukan dalam dokumen seleksi umum; b) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) membuka sampul I di hadapan peserta. Sampul II tidak boleh dibuka dan sampulnya diparaf oleh Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) serta wakil peserta seleksi umum dari perusahaan yang berbeda, sebelum disimpan oleh panitia/pejabat pengadaan. 8) Berita acara pembukaan sampul I sekurang-kurangnya memuat: a) Jumlah dokumen penawaran yang masuk; b) Jumlah dokumen penawaran yang lengkap dan tidak lengkap; c) Kelainan-kelainan yang dijumpai dalam dokumen penawaran; d) Keberatan/sanggahan dari konsultan peserta; e) Keterangan lain yang dianggap perlu; f) Tanggal pembuatan berita acara; g) Tanda tangan anggota Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dan wakil konsultan peserta yang hadir; h) Berita acara pembukaan sampul I dilampiri dokumen penawaran sampul I. 9) Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat pembukaan dokumen penawaran: a) Pembukaan dokumen penawaran dilakukan oleh panitia/pejabat pengadaan/pejabat pengadaan setelah menyatakan dihadapan para peserta yang hadir bahwa saat pemasukan dokumen penawaran telah ditutup; b) Dokumen penawaran tidak dapat lagi diterima setelah batas waktu pemasukan dokumen penawaran yang telah ditetapkan; c) Setelah pemasukan dokumen penawaran ditutup, perubahan atau susulan pemberian bahan dan penjelasan secara lisan atau tertulis atas dokumen penawaran yang telah disampaikan tidak dapat diterima; d) Sampul penawaran biaya tidak boleh dibuka; e) Semua dokumen penawaran dan surat keterangan dibacakan dengan jelas sehingga terdengar oleh semua peserta. j.

Evaluasi Administrasi 1) Penilaian terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dilakukan penilaian pada saat prakualifikasi; 2) Penawaran dinyatakan gugur apabila salah satu persyaratan administrasi yang diminta dalam dokumen seleksi umum tidak dipenuhi atau tidak memenuhi syarat, yaitu: a) Tidak ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama atau penerima kuasa dari pemimpin/direktur utama yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama (association agreement) adalah yang berhak mewakili kemitraan (pejabat dari perusahaan konsultan utama/lead firm); b) Tidak mencantumkan masa berlakunya penawaran, atau mencantumkan kurun waktu kurang dari yang diminta dalam dokumen pengadaan; c) Tidak menyampaikan dokumen penawaran teknis.

124


3) Untuk menghindari kesalahan-kesalahan kecil yang dapat menggugur-kan peserta pengadaan, maka syarat-syarat lainnya yang diperlukan agar diminta dan dievaluasi pada saat penyusunan daftar pendek konsultan dan tidak perlu dilampirkan pada dokumen penawaran; 4) Untuk dokumentasi panitia/pejabat pengadaan, dokumen asli yang mengakibatkan gugurnya penawaran disimpan oleh Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) sebagai arsip; 5) Penawaran yang lulus administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis; 6) Dokumen penawaran teknis dan penawaran biaya bagi penawaran yang dinyatakan gugur administrasi dapat diambil kembali oleh peserta yang bersangkutan. k. Evaluasi Teknis 1) Penilaian penawaran teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka terhadap unsur penawaran teknis dengan memperhatikan bobot yang diberikan pada unsurunsur yang dinilai; 2) Unsur-unsur pokok yang dinilai adalah: pengalaman konsultan, pendekatan dan metodologi, serta kualifikasi tenaga ahli; 3) Penilaian dilakukan sesuai pembobotan dari masing-masing unsur yang telah ditentukan dalam dokumen seleksi umum. Pada saat menyusun dokumen seleksi umum, acuan yang digunakan untuk pembobotan sesuai dengan rentang sebagai berikut: Unsur Pengalaman Perusahaan Konsultan Pendekatan dan Metodologi Kualifikasi Tenaga Ahli Jumlah

Bobot (%) 10 - 20 20 - 40 50 - 70 100

4) Penetapan bobot yang digunakan untuk masing-masing unsur, dalam rentang tersebut di atas didasarkan pada jenis pekerjaan jasa yang akan dilaksanakan; 5) Untuk jasa studi analisis perlu diberikan penekanan kepada pengalaman perusahaan konsultan dan pendekatan metodologi, sedangkan untuk jasa supervisi dan perencanaan teknis, penekanan lebih diberikan kepada kualifikasi tenaga ahli. 6) Pengalaman Perusahaan Konsultan: a) Penilaian dilakukan atas pengalaman perusahaan konsultan dalam melaksanakan pekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang dipersyaratkan dalam KAK untuk 7 (tujuh) tahun terakhir. Pengalaman kerja di Indonesia dan/atau di lokasi proyek mendapat tambahan nilai. Pengalaman tersebut diuraikan secara jelas dengan mencantumkan informasi: nama pekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yang dilaksanakan secara singkat, lokasi, pemberi tugas, nilai, dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun). Penilaian juga dilakukan terhadap jumlah pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh konsultan, disamping untuk mengukur pengalaman juga dapat dipergunakan untuk mengukur kemampuan/kapasitas konsultan yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya. b) Pengalaman perusahaan konsultan harus dilengkapi dengan referensi dari pengguna jasa, yang menunjukkan kinerja konsultan yang bersangkutan selama 7 (tujuh) tahun terakhir. Subunsur yang dinilai, antara lain: (1) Pengalaman melaksanakan proyek/kegiatan sejenis; (2) Pengalaman melaksanakan proyek/kegiatan di Indonesia dan/atau di lokasi proyek/kegiatan; 125


(3) Pengalaman manajerial dan fasilitas utama; (4) Kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap. 7) Pendekatan dan Metodologi: a) Untuk menilai pemahaman konsultan atas lingkup pekerjaan/jasa layanan yang diminta dalam KAK, pemahaman atas sasaran/tujuan, kualitas metodologi, dan hasil kerja, subunsur yang dinilai antara lain: (1) Pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, penilaian terutama meliputi: pengertian terhadap tujuan proyek/kegiatan, lingkup serta jasa konsultansi yang diperlukan (aspek-aspek utama yang diindikasikan dalam KAK), dan pengenalan lapangan; (2) Kualitas metodologi, penilaian terutama meliputi: ketepatan menganalisa masalah dan langkah pemecahan yang diusulkan dengan tetap mengacu kepada persyaratan KAK, konsistensi antara metodologi dengan rencana kerja, apresiasi terhadap inovasi, tanggapan terhadap KAK khususnya mengenai data yang tersedia, orang bulan (person-month) tenaga ahli, uraian tugas, jangka waktu pelaksanaan laporan-laporan yang disyaratkan, jenis keahlian serta jumlah tenaga ahli yang diperlukan, program kerja, jadual pekerjaan, jadual penugasan, organisasi, kebutuhan jumlah orang bulan, dan kebutuhan fasilitas penunjang; (3) Hasil kerja (deliverable), penilaian meliputi antara lain: analisis, gambargambar kerja, spesifikasi teknis, perhitungan teknis, dan laporan-laporan; (4) Fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK. b) Konsultan yang mengajukan gagasan baru yang meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK diberikan nilai lebih. 8) Kualifikasi Tenaga Ahli a) Penilaian dilakukan atas tenaga ahli yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan jenis keahlian, persyaratan, serta jumlah tenaga yang telah diindikasikan di dalam KAK. Subunsur yang dinilai, antara lain: (1) Tingkat pendidikan, yaitu lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan salinan ijazah; (2) Pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KAK, didukung dengan referensi dari pengguna jasa. Bagi tenaga ahli yang diusulkan sebagai pemimpin/wakil pemimpin pelaksana pekerjaan (Team Leader/Co Team Leader) dinilai pula pengalaman sebagai pemimpin/wakil pemimpin tim; (3) Lain-lain: penguasaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia (bagi konsultan Asing), bahasa setempat, aspek pengenalan (familiarity) atas tata-cara, aturan, situasi, dan kondisi (custom) setempat. Personil yang menguasai/memahami aspek-aspek tersebut di atas diberikan nilai lebih tinggi. b) Kualifikasi dari tenaga ahli yang melebihi kualifikasi dari persyaratan KAK tidak memperoleh tambahan nilai. l.

Penetapan Peringkat Teknis 1) Berdasarkan evaluasi penawaran teknis, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) menetapkan urutan konsultan yang dituangkan dalam berita acara evaluasi penawaran teknis; 2) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) melaporkan hasil penilaian teknis kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk dimintakan persetujuan.

m. Pengumuman Peringkat 126


Hasil evaluasi teknis setelah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen jasa konsultansi disampaikan kepada seluruh peserta dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan/atau internet. n. Sanggahan (1) Peserta yang berkeberatan terhadap hasil evaluasi teknis dapat mengajukan surat sanggahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen jasa konsultansi; (2) Proses sanggahan secara mutatis mutandis mengikuti Pasal 27 Keputusan Presiden ini. o. Pembukaan Penawaran Harga (Sampul II) Peringkat Teknis Terbaik (1) Dalam hal menggunakan metoda evaluasi kualitas, maka Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) hanya membuka sampul II peringkat teknis terbaik dan melakukan evaluasi harga; (2) Dalam hal menggunakan metoda evaluasi kualitas teknis dan biaya, maka Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) mengundang peserta yang lulus evaluasi teknis untuk menghadiri acara pembukaan penawaran sampul II sebagai berikut: a) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) menyebutkan peserta yang lulus evaluasi teknis dan masing-masing nilai evaluasi penawaran teknis; b) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) menyebutkan ketentuan pembobotan nilai evaluasi penawaran teknis dan nilai evaluasi penawaran biaya sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan; c) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) membuka sampul II dari seluruh peserta yang lulus evaluasi teknis; d) Panitia/pejabat pengadaan membacakan dan menulis biaya penawaran dari tiap peserta yang lulus evaluasi teknis; e) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) di hadapan peserta melakukan evaluasi gabungan teknis dan biaya sebagai berikut: (1) Melakukan koreksi aritmatik; (2) Menghitung nilai kombinasi antara nilai penawaran teknis dan nilai penawaran biaya dengan cara perhitungan sebagai berikut: NILAI AKHIR = {Nilai (score) Penawaran Teknis x Bobot Penawaran Teknis} +{Nilai (score) Penawaran Biaya x Bobot Penawaran Biaya} Catatan: - Pembobotan nilai (score) teknis dan biaya sesuai dengan bobot yang telah ditentukan dalam dokumen seleksi umum. Pada saat menyusun dokumen seleksi umum, acuan yang digunakan untuk pembobotan sesuai dengan rentang sebagai berikut: Bobot penawaran teknis antara 0,60 sampai 0,80 Bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,40 - Nilai penawaran biaya terendah diberikan nilai (score) penawaran biaya tertinggi (3) Hasil dari peringkat gabungan tersebut akan dijadikan dasar untuk penetapan peringkat konsultan. 127


f) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) membuat berita acara pembukaan penawaran biaya, yang mencantumkan penawaran biaya, penawaran biaya terkoreksi, nilai (score) penawaran teknis, nilai (score) penawaran biaya, dan nilai gabungan penawaran teknis dan penawaran biaya. Berita acara ditandatangani oleh Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dan wakil peserta. (3) Dalam hal menggunakan metoda evaluasi pagu anggaran, maka Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) mengundang peserta yang lulus evaluasi teknis untuk menghadiri acara pembukaan penawaran sampul II sebagai berikut: a) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) menyebutkan peserta yang lulus evaluasi teknis dan masing-masing nilai evaluasi penawaran teknis; b) Panitia/pejabat pengadaan membuka sampul II dari seluruh peserta yang lulus evaluasi teknis; c) Panitia/pejabat pengadaan membacakan dan menulis biaya penawaran dari tiap peserta yang lulus evaluasi teknis; d) Panitia/pejabat pengadaan di hadapan peserta: (1) Melakukan koreksi aritmatik; (2) Menggugurkan penawaran terkoreksi yang melampaui pagu anggaran; (3) Menetapkan pemenang yang peringkat teknisnya tertinggi; e) Panitia/pejabat pengadaan/pejabat pengadaan membuat berita acara pembukaan penawaran biaya, yang mencantumkan penawaran biaya, penawaran biaya terkoreksi, dan nilai penawaran teknis. Berita acara ditandatangani oleh Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dan wakil peserta. (4) Dalam hal menggunakan metoda evaluasi biaya terendah, maka Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) mengundang peserta yang lulus evaluasi teknis untuk menghadiri acara pembukaan penawaran sampul II sebagai berikut: a) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) menyebutkan peserta yang lulus evaluasi teknis dan masing-masing nilai evaluasi penawaran teknis; b) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) membuka sampul II dari seluruh peserta yang lulus evaluasi teknis; c) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) membacakan dan menulis biaya penawaran dari tiap peserta yang lulus evaluasi teknis; d) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) di hadapan peserta: (1) Melakukan koreksi aritmatik; (2) Menetapkan pemenang yang harga penawaran terkoreksinya terendah dan tidak melampaui pagu anggaran. e) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) membuat berita acara pembukaan penawaran biaya, yang mencantumkan penawaran biaya, penawaran biaya terkoreksi, dan nilai penawaran teknis. Berita acara ditandatangani oleh Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dan wakil peserta. p. Klarifikasi dan Negosiasi Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) melakukan klarifikasi dan negosiasi kepada calon pemenang seleksi umum dengan ketentuan sebagai berikut:

128


1) Klarifikasi dan negosiasi dilakukan oleh Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dengan pemimpin/direktur utama perusahaan konsultan atau wakil yang memperoleh kuasa penuh dari pemimpin/direktur utama perusahaan (dinyatakan dengan surat kuasa); 2) Dalam hal penilaian menggunakan metoda evaluasi kualitas, klarifikasi dan/atau negosiasi dilakukan untuk memperoleh kemantapan dan kejelasan teknis dan biaya dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan dan tenaga ahli yang ditugaskan dengan mempertimbangkan pula kebutuhan perangkat/fasilitas pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja yang optimal: a) Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dan/atau dinegosiasi terutama: (1) lingkup dan sasaran jasa konsultansi; (2) cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja; (3) kualifikasi tenaga ahli; (4) organisasi pelaksanaan; (5) program alih pengetahuan; (6) jadual pelaksanaan pekerjaan; (7) jadual penugasan personil; (8) fasilitas penunjang. b) Klarifikasi dan/atau negosiasi dilakukan untuk memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan konsultan. c) Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan/atau dinegosiasi terutama: (1) kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya; (2) volume kegiatan dan jenis pengeluaran; (3) biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku di pasaran/kewajaran biaya. d) Klarifikasi dan/atau negosiasi terhadap unit biaya personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan. Biaya satuan dari biaya langsung personil maksimum 3,2 (tiga koma dua) kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap dan maksimum 1,5 (satu koma lima) kali penghasilan yang diterima tenaga ahli tidak tetap. e) Unit biaya personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang dihitung berdasarkan tingkat kehadiran dengan ketentuan sebagai berikut : (1) 1 (satu) bulan dihitung minimal 22 (dua puluh dua) hari kerja; (2) 1 (satu) hari kerja dihitung minimal 8 (delapan) jam kerja. f) Apabila klarifikasi dan/atau negosiasi dengan konsultan peringkat pertama tidak menghasilkan kesepakatan, maka Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) melanjutkan klarifikasi dan negosiasi kepada konsultan peringkat kedua, dan demikian seterusnya dari konsultan yang lulus atau di atas nilai ambang batas sampai tercapai kesepakatan. g) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) membuat berita acara hasil klarifikasi dan negosiasi dilampiri pernyataan konsultan tentang telah/tidak tercapainya kesepakatan klarifikasi dan/atau negosiasi. h) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) menyusun risalah hasil klarifikasi dan negosiasi serta melaporkan hasilnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditetapkan. 3) Dalam hal penilaian menggunakan metoda evaluasi kualitas teknis dan biaya atau pagu anggaran atau biaya terendah, klarifikasi dan/atau negosiasi teknis dan biaya dilakukan sesuai klarifikasi dan negosiasi pada metoda evaluasi kualitas, kecuali: a) harga satuan biaya langsung personil tidak boleh dikurangi, kecuali jika dinilai terlalu tinggi yaitu melebihi 10% (sepuluh persen) dari 3,2 (tiga koma dua) kali 129


gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap dan melebihi 10% (sepuluh persen) dari 1,5 (satu koma lima) kali penghasilan yang diterima tenaga ahli tidak tetap, berdasarkan perhitungan dari daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan; b) harga satuan biaya langsung non personil yang bersifat lump sum tidak boleh dikurangi. 2. Seleksi Terbatas Tata cara seleksi terbatas pada prinsipnya sama dengan tata cara seleksi umum, kecuali pada pengumuman prakualifikasi, isi pengumuman prakualifikasi harus ditambahkan: a. penyedia jasa konsultansi yang akan diikutsertakan dalam proses seleksi terbatas; b. penyedia jasa konsultansi lain yang memenuhi kualifikasi dapat mengikuti proses prakualifikasi. 3. Seleksi Langsung Tata cara seleksi langsung pada prinsipnya sama dengan tata cara seleksi umum, kecuali prakualifikasi cukup diumumkan melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet. 4. Penunjukan Langsung Proses penunjukan langsung dilakukan sebagai berikut: a. Undangan 1) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) mengirimkan undangan kepada konsultan yang akan ditunjuk dilampiri dokumen prakualifikasi dan dokumen pemilihan penyedia jasa; 2) Dalam dokumen pemilihan penyedia jasa ditetapkan jadual untuk rapat penjelasan dan pemasukan dokumen penawaran. b. Pemasukan dan evaluasi dokumen prakualifikasi serta penjelasan 1) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) menerima dokumen prakualifikasi dan melakukan penilaian kualifikasi; 2) Apabila dari hasil penilaian, ternyata penyedia jasa konsultansi tidak memenuhi kualifikasi, maka diundang penyedia jasa konsultansi yang lain; 3) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) memberikan penjelasan kepada konsultan yang memenuhi kualifikasi. c. Pemasukan penawaran Konsultan memasukkan penawaran pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan. d. Pembukaan dan evaluasi penawaran Penawaran teknis dan harga dibuka sekaligus: 1) Evaluasi penawaran teknis dan penawaran harga dilakukan bersamaan dan diselesaikan sebelum dilakukan klarifikasi dan negosiasi penawaran teknis dan penawaran harga. 2) Unsur-unsur pokok yang dinilai adalah: pengalaman konsultan, pendekatan dan metodologi, serta kualifikasi tenaga ahli. Evaluasi dilakukan dalam rangka mencari kesesuaian antara usulan teknis dan biaya dengan kebutuhan jasa konsultansi yang dituangkan dalam KAK.

130


e. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya 1) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga kepada konsultan yang akan ditunjuk sebagaimana pada pengadaan jasa konsultansi metoda seleksi umum dengan sistem evaluasi teknis. 2) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) membuat berita acara klarifikasi dan negosiasi yang ditanda-tangani Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dan konsultan serta membuat laporan hasil klarifikasi dan negosiasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen. f.

Penetapan/penunjukan penyedia jasa konsultansi Pejabat Pembuat Komitmen jasa konsultansi menetapkan konsultan berdasarkan hasil klarifikasi dan negosiasi.

5. Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan a. Ketentuan Umum Konsultan perorangan dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Pekerjaan yang tidak memerlukan kerja kelompok (team work); 2) Pekerjaan yang secara utuh berdiri sendiri; 3) Pekerjaan hanya dimungkinkan dilakukan oleh seorang yang ahli di bidangnya. Keahlian tersebut dibuktikan dengan tingkat pendidikan dan pengalaman pada bidang pekerjaan yang dipersyaratkan; 4) Pekerjaan yang berkaitan dengan tugas-tugas khusus instansi pelaksana yang memerlukan masukan/nasehat. b. Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan dengan Seleksi Umum 1) Prosedur Pemilihan Prosedur pemilihan penyedia jasa konsultansi perorangan dengan seleksi umum dilakukan sesuai dengan prosedur pemilihan pada metoda evaluasi kualitas kecuali ditetapkan lain pada subbab ini. 2) Peserta Pengadaan Yang dapat mengikuti pengadaan jasa konsultansi perorangan adalah penyedia jasa konsultansi perorangan yang memiliki keahlian di bidangnya. Keahlian tersebut dibuktikan dengan tingkat pendidikan dan pengalaman pada bidang pekerjaan yang dipersyaratkan. 3) Konsultan Yang Diundang Seluruh penyedia jasa konsultansi yang lulus prakualifikasi, wajib diundang untuk diikutsertakan dalam seleksi. 4) Evaluasi Penawaran Teknis a) Evaluasi penawaran teknis dilakukan dengan sistem evaluasi kualitas; b) Penilaian penawaran teknis dilakukan dengan sistem nilai (scoring system); c) Unsur pokok yang dinilai adalah kualifikasi dan pengalaman tenaga ahli. Kualifikasi tenaga ahli harus didukung sertifikat yang otentik atau telah dilegalisir. Pengalaman tenaga ahli yang dihitung harus berdasarkan referensi

131


dari pengguna jasa sebelumnya. Bilamana diperlukan, penilaian penawaran teknis dapat ditambahkan dengan metoda kerja yang diusulkan; d) Penilaian dilakukan dengan pembobotan dari masing-masing unsur dan rentang pembobotan masing-masing unsur ditetapkan berdasarkan tingkat pengaruh unsur yang dinilai terhadap keberhasilan penugasan. Bobot kualifikasi dan pengalaman tenaga ahli tidak boleh kurang dari 80% (delapan puluh persen). 5) Klarifikasi dan/atau Negosiasi a) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) melakukan klarifikasi dan/atau negosiasi teknis dan harga kepada konsultan yang akan ditunjuk sebagaimana pada pengadaan jasa konsultansi dengan metoda evaluasi kualitas. b) Aspek-aspek yang perlu diklarifikasi dan/atau dinegosiasi terutama: (1) kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya; (2) volume kegiatan dan jenis pengeluaran; (3) harga satuan dibandingkan dengan harga yang berlaku di pasaran/kewajaran harga. c) Klarifikasi dan/atau negosiasi terhadap unit biaya personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan. Biaya langsung personil tidak boleh dibebankan biaya overhead dan keuntungan. d) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) membuat berita acara klarifikasi dan/atau negosiasi yang ditanda-tangani oleh Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dan konsultan serta membuat laporan hasil klarifikasi dan negosiasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen. c. Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Melalui Seleksi Terbatas dan Seleksi Langsung Prosedur pemilihan penyedia jasa konsultansi perorangan dengan seleksi terbatas dan seleksi langsung dilakukan sesuai dengan prosedur pemilihan pada metoda evaluasi kualitas. Konsultan perorangan yang dipilih dan yang mendaftar baru yang memenuhi kualifikasi wajib diikutsertakan dalam proses pemilihan. d. Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Melalui Penunjukan Langsung 1) Prosedur Pemilihan Prosedur pemilihan penyedia jasa konsultansi perorangan dengan penunjukan langsung mengikuti prosedur penunjukan langsung untuk badan usaha jasa konsultansi kecuali ditetapkan lain pada subbab ini. 2) Peserta Pengadaan Penyedia jasa konsultansi yang dapat mengikuti pengadaan jasa konsultansi perorangan adalah penyedia jasa konsultansi perorangan yang memiliki sertifikat dari asosiasi profesi. 3) Klarifikasi dan Negosiasi a) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) melakukan klarifikasi dan/atau negosiasi teknis dan harga kepada konsultan yang akan ditunjuk sebagaimana pada pengadaan jasa konsultansi dengan metoda evaluasi kualitas. b) Aspek-aspek yang perlu diklarifikasi dan/atau dinegosiasi terutama: (1) kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya; (2) volume kegiatan dan jenis pengeluaran;

132


(3) harga satuan dibandingkan dengan harga yang berlaku di pasaran/kewajaran harga. c) Klarifikasi dan/atau negosiasi terhadap unit biaya personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan. Biaya langsung personil tidak boleh dibebankan biaya overhead dan keuntungan. d) Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) membuat berita acara klarifikasi dan/atau negosiasi yang ditanda-tangani oleh Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dan konsultan serta membuat laporan hasil klarifikasi dan negosiasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen. C. Penyusunan Kontrak Kontrak terdiri dari: 1. Surat Perjanjian Kerangka surat perjanjian pengadaan barang/jasa terdiri dari: a. Pembukaan (Komparisi) Pembukaan adalah bagian dari surat perjanjian yang meliputi: 1) Judul Kontrak a) Menjelaskan tentang judul dari kontrak yang akan ditandatangani; b) Menjelaskan jenis pekerjaan (pekerjaan jasa pemborongan, pengadaan barang, jasa lainnya, dan jasa konsultansi). 2) Nomor Kontrak a) Menjelaskan nomor kontrak yang akan ditandatangani; b) Bilamana kontrak berupa perubahan kontrak maka nomor kontrak harus berurut sesuai dengan berapa kali mengalami perubahan. 3) Tanggal Kontrak Menjelaskan hari, tanggal, bulan, dan tahun kontrak ditandatangani oleh para pihak. 4) Kalimat Pembuka Merupakan kalimat pembuka dalam kontrak yang menjelaskan bahwa para pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun mereka membuat dan menandatangani kontrak. 5) Penandatanganan Kontrak Kontrak ditandatangani setelah ada penunjukan penyedia barang/jasa. Oleh karena itu, tanggal penandatanganan kontrak tidak boleh mendahului tanggal surat penunjukan penyedia barang/jasa. 6) Para Pihak Dalam Kontrak a) Menjelaskan identitas dari para pihak yang menandatangani kontrak. Identitas para pihak meliputi: nama, jabatan, dan alamat serta kedudukan para pihak dalam kontrak tersebut, apakah sebagai pihak pertama atau pihak kedua; b) Para pihak dalam kontrak terdiri dari dua pihak yaitu: (1) Pihak pertama adalah pihak Pejabat Pembuat Komitmen; (2) Pihak kedua adalah pihak penyedia barang/jasa yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan; (3) Menjelaskan bahwa pihak-pihak tersebut bertindak untuk dan atas nama siapa dan dasar ia bertindak;

133


(4) Penjelasan mengenai identitas para pihak harus jelas dan terinci dan menerangkan hal yang sebenarnya; (5) Apabila pihak kedua dalam kontrak merupakan suatu konsorsium, kerjasama, joint venture, dan bentuk kerjasama lainnya, maka harus dijelaskan nama bentuk kerjasamanya, siapa saja anggotanya, dan siapa yang memimpin dan mewakili kerjasama tersebut. b. Isi 1) Pernyataan bahwa para pihak telah sepakat atau setuju untuk mengadakan kontrak mengenai obyek yang dikontrakkan sesuai dengan jenis pekerjaannya; 2) Pernyataan bahwa para pihak telah menyetujui besarnya harga kontrak. Harga kontrak harus ditulis dengan angka dan huruf, serta rincian sumber pembiayaannya; 3) Pernyataan bahwa ungkapan-ungkapan dalam perjanjian harus mempunyai arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam kontrak; 4) Pernyataan bahwa kontrak yang dibuat ini meliputi beberapa dokumen dan merupakan satu kesatuan yang disebut kontrak; 5) Pernyataan bahwa apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen-dokumen perjanjian/kontrak maka yang dipakai adalah dokumen urutannya lebih dulu; 6) Pernyataan mengenai persetujuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban masing-masing, yaitu pihak pertama membayar harga kontrak dan pihak kedua melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak; 7) Pernyataan mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu kapan dimulai dan diakhirinya pekerjaan tersebut; 8) Pernyataan mengenai kapan mulai efektif berlakunya kontrak. c. Penutup Penutup adalah bagian surat perjanjian yang memuat: 1) Pernyataan bahwa para pihak dalam perjanjian ini telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada hari dan tanggal penandatanganan perjanjian tersebut; 2) Tanda tangan para pihak dalam surat perjanjian dengan dibubuhi materai. 2. Syarat-Syarat Umum Kontrak Syarat-syarat umum kontrak meliputi: a. Ketentuan Umum Ketentuan-ketentuan umum ini berlaku untuk semua jenis kontrak. Ketentuanketentuan pokok yang dapat diterapkan pada semua jenis kontrak adalah: 1) Definisi Definisi adalah uraian atau pengertian mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam kontrak. Istilah-istilah tersebut dijelaskan dan diberi arti atau tafsiran sehingga isi kontrak mudah dipahami oleh setiap orang yang membacanya dan tidak ditafsirkan atau diartikan lain. 2) Penerapan

134


Penerapan adalah ketentuan bahwa syarat-syarat umum dalam kontrak ini diterapkan secara luas tetapi tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam kontrak. 3) Asal Barang dan Jasa Asal barang dan jasa adalah ketentuan mengenai penjelasan dari negara mana asal barang atau jasa yang menjadi obyek perjanjian dalam kontrak. Asal barang adalah tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi. Dalam ketentuan ini juga harus dirinci komponen dalam negeri dan komponen impornya. Asal barang harus dibedakan dengan negara penjual. Penjelasan dan rincian komponen dalam negeri dan impor dijelaskan pada syarat-syarat khusus kontrak. 4) Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi Penggunaan dokumen-dokumen kontrak dan informasi adalah ketentuan mengenai penggunaan dokumen-dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak, misalnya ketentuan-ketentuan kontrak, spesifikasi tehnik, gambar-gambar, pola, contoh serta informasi-informasi yang berkaitan dengan kontrak oleh penyedia barang/jasa dengan ijin tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen. 5) Hak Paten, Hak Cipta, dan Merek Hak paten, hak cipta, dan merek adalah ketentuan yang mengatur kewajiban penyedia barang/jasa untuk melindungi Pejabat Pembuat Komitmen dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran hak paten, hak cipta, dan merek. 6) Jaminan Jaminan adalah ketentuan mengenai jaminan yang harus disediakan oleh penyedia barang/jasa yaitu: a) Jaminan uang muka diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai minimal 100% (seratus persen) dari besarnya uang muka; b) Jaminan pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebelum dilakukan penanda-tanganan kontrak dengan besar jaminan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak; c) Besarnya jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah (lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) HPS), dinaikan menjadi sekurang-kurangnya persentase jaminan pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan dikalikan dengan 80 % (delapan puluh persen) HPS; d) Jaminan pemeliharaan diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen); e) Besarnya jaminan, bentuk, dan masa berlakunya jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan. 7) Asuransi Asuransi adalah ketentuan mengenai asuransi yang harus disediakan oleh pihak penyedia barang/jasa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yaitu: a) Pihak penyedia barang/jasa harus mengasuransikan semua barang dan peralatan-peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadi kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja-pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan

135


kontrak atas segala resiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga; b) Pihak penyedia barang/jasa harus mengasuransikan pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; c) Besarnya asuransi ditentukan di dalam dokumen pengadaan. 8) Pembayaran Pembayaran adalah ketentuan mengenai cara-cara dan termin pembayaran serta mata uang yang digunakan. Cara pembayaran harus disesuaikan dengan ketentuan dalam dokumen anggaran. 9) Harga Harga adalah ketentuan mengenai harga yang harus dibayarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada penyedia barang/jasa atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak. Harga kontrak harus jelas, pasti, dan dirinci sumber pembiayaannya. 10)

Amandemen Kontrak Amandemen kontrak adalah ketentuan mengenai perubahan kontrak. Perubahan kontrak dapat terjadi apabila: a) Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; b) Perubahan jadual pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; c) Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan; d) Amandemen bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak yang membuat kontrak tersebut.

11)

Hak dan Kewajiban Para Pihak Hak dan kewajiban para pihak adalah ketentuan mengenai hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia barang/jasa dalam melaksanakan kontrak. Hak dan kewajiban para pihak adalah: a) Hak dan kewajiban pihak Pejabat Pembuat Komitmen (1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; (2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia barang/jasa; (3) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan kepada pihak penyedia barang/jasa; (4) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia barang/jasa untuk kelancaran pelaksanan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak. b) Hak dan kewajiban Pihak Penyedia Barang/Jasa (1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; (2) Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; (3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak Pejabat Pembuat Komitmen; (4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadual pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

136


(5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak Pejabat Pembuat Komitmen; (6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadual penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; (7) Kontraktor harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi perusakan dan pengaruh/ gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain sebagai akibat kegiatan kontraktor. 12)

Jadual Pelaksanaan Pekerjaan Jadual pelaksanaan pekerjaan adalah ketentuan mengenai: a) Kapan kontrak mulai berlaku; b) Kapan pekerjaan mulai dilaksanakan; c) Kapan penyerahan hasil pekerjaan dari penyedia barang/jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

13)

Pengawasan Pengawasan adalah ketentuan tentang kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh pihak penyedia barang/jasa. Apabila diperlukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen karena Pejabat Pembuat Komitmen tidak dapat melakukan pemeriksaan atau pengawasan, maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang sudah atau sedang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.

14)

Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan adalah ketentuan mengenai: a) Hal-hal yang berkaitan dengan keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh pihak penyedia barang/jasa atau Pejabat Pembuat Komitmen dari jadual yang ditentukan dalam kontrak; b) Sanksi yang diberikan kepada pihak penyedia barang/jasa atau Pejabat Pembuat Komitmen jika terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; c) Pengecualian dari ketentuan butir b) akibat keadaan kahar.

15)

Keadaan Kahar a) Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi; b) Yang digolongkan keadaan kahar adalah: (1) Peperangan; (2) Kerusuhan; (3) Revolusi; (4) Bencana alam: banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan; (5) Pemogokan; (6) Kebakaran; (7) Gangguan industri lainnya. c) Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak; d) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi;

137


e) Siapa yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, diserahkan pada kesepakatan para pihak; f) Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar, diserahkan kepada kesepakatan dari para pihak. 16)

Itikad Baik a) Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak; b) Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Jika selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

17)

Pemutusan Kontrak Pemutusan Kontrak adalah ketentuan mengenai kapan kontrak dapat diputuskan, dibagi dua yaitu: a) Pemutusan kontrak oleh pihak penyedia barang/jasa; b) Pemutusan kontrak oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen.

18)

Penyelesaian Perselisihan Penyelesaian perselisihan adalah ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam kontrak. Cara yang diambil dapat melalui pengadilan atau di luar pengadilan yaitu melalui musyawarah, mediasi, konsiliasi atau arbitrase di Indonesia.

19)

Bahasa dan Hukum Bahasa dan hukum adalah ketentuan mengenai bahasa dan hukum yang digunakan dalam kontrak. Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri dapat menggunakan bahasa Inggris. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

20)

Perpajakan Perpajakan adalah ketentuan mengenai perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

21)

Korespondensi Korespondensi adalah ketentuan kontrak mengenai semua korespondensi yang dapat berbentuk surat, telex, atau kawat dan ditujukan kepada alamat para pihak. Dijelaskan alamat para pihak yang digunakan sebagai alamat korespondensi.

22)

Penggunaan Penyedia Barang/Jasa Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil a) Apabila penyedia barang/jasa yang ditunjuk adalah penyedia barang/jasa usaha kecil termasuk koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia barang/jasa yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain; b) Apabila penyedia barang/jasa yang terpilih adalah penyedia barang/jasa bukan usaha kecil termasuk koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat: (1) Penyedia barang/jasa wajib bekerja sama dengan penyedia barang/jasa usaha kecil termasuk koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya; (2) Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia barang/jasa terpilih tetap bertanggung-jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut; (3) Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan, dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan tersebut; (4) Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas. 138


c) Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka kontrak akan batal dan penyedia barang/jasa dikenakan sanksi yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden ini.

139


b. Ketentuan Khusus Ketentuan khusus berikut ini berlaku untuk masing-masing kontrak sesuai dengan jenis pekerjaannya. 1) Ketentuan Khusus Untuk Kontrak Pengadaan Barang a) Standar Standar adalah ketentuan mengenai barang yang disediakan oleh pihak penyedia barang harus sesuai dengan standar yang telah disebutkan dalam spesifikasi teknis. b) Pengepakan Pengepakan adalah ketentuan mengenai kewajiban penjual untuk melakukan pengepakan atas barang-barang yang dikirim dari asal barang sampai ke tujuan akhir yang telah ditentukan dalam kontrak. Tujuan ketentuan pengepakan ini adalah supaya barang-barang yang dikirimkan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan pada saat pengiriman dari tempat asal barang sampai ke tujuan akhir yang telah dicantumkan dalam kontrak. c) Pengiriman Pengiriman adalah ketentuan mengenai pengiriman barang yang dilakukan pihak penjual sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pihak pembeli disesuaikan dengan jadual kebutuhan. d) Transportasi Transportasi adalah ketentuan mengenai transportasi yang digunakan untuk pengiriman barang (melalui laut, darat atau udara). Biaya transportasi pada waktu pengiriman barang dimasukan dalam harga kontrak. e) Pemeriksaan dan Pengujian Pemeriksaan dan pengujian adalah ketentuan tentang pihak Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak. Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh pihak pembeli atau diwakilkan kepada pihak ketiga. f) Layanan Tambahan Penjual mungkin diperlukan untuk menyediakan beberapa atau semua layanan lanjutan, termasuk penambahan layanan, yang dituangkan dalam syarat-syarat khusus kontrak. 2) Ketentuan Khusus untuk Kontrak Jasa Konsultansi a) Kewenangan Anggota Konsultan Kewenangan anggota penyedia jasa adalah ketentuan yang mengatur mengenai apabila penyedia jasa adalah sebuah joint venture yang beranggotakan lebih dari sebuah penyedia jasa, anggota joint venture tersebut memberi kuasa kepada salah satu anggota joint venture untuk bertindak dan mewakili hak-hak dan kewajiban anggota penyedia jasa lainnya terhadap Pejabat Pembuat Komitmen. b) Kewajiban Penyedia Jasa (1) Umum (a) Standar pelaksanaan jasa Penyedia jasa akan melaksanakan perjanjian dan kewajibankewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggungjawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak.

140


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(b) Hukum Penyedia jasa dalam melaksanakan jasa sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis akan memberitahukan kepada penyedia jasa mengenai kebiasaankebiasaan setempat. Pertentangan Kepentingan (a) Penyedia jasa tidak mengambil keuntungan Penyedia jasa tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (trade commision), rabat (discount) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa. (b) Penyedia jasa dan anggotanya tidak bertentangan dengan kegiatan tertentu. Penyedia jasa setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, penyedia jasa dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak. (c) Larangan atas kegiatan yang bertentangan. Penyedia jasa, subkonsultan, dan personil konsultan dilarang untuk tidak menentang secara langsung atau tidak langsung kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia jasa. Tanggungjawab Penyedia Jasa Tanggungjawab penyedia jasa adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban penyedia jasa sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pemeriksaaan keuangan Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban penyedia jasa untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan penyedia jasa atau kuasanya, Pejabat Pembuat Komitmen dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya kontrak. Tindakan penyedia jasa yang perlu mendapat persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen. Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen meliputi: (a) Memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar; (b) Membuat subkontrak dengan pengaturan (i) cara seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) penyedia jasa bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya. Dokumen-dokumen yang disiapkan oleh penyedia jasa dan menjadi hak milik Pejabat Pembuat Komitmen. Ketentuan ini mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta software yang disiapkan oleh penyedia jasa menjadi hak milik Pejabat Pembuat Komitmen. Penyedia jasa, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Penyedia jasa dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut. Peralatan dan bahan yang disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen

141


Ketentuan ini mengatur mengenai peralatan dan bahan yang disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia jasa. Pada saat berakhirnya kontrak, penyedia jasa harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi Pejabat Pembuat Komitmen. c) Personil Konsultan dan Subkonsultan (1) Umum Ketentuan ini mengatur mengenai pernyataan penyedia jasa akan mempekerjakan personil atau subkonsultan sesuai dengan kualifikasi dan pengalamannya. (2) Personil Inti Personil inti adalah ketentuan yang mengatur mengenai: (a) nama personil dan uraian pekerjaan, kualifikasi minimum, perkiraan waktu pelaksanaan; (b) penyesuaian terhadap perkiraan waktu pekerjaan personil akan dibuat oleh penyedia jasa melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen; (c) jika terdapat pekerjaan tambah, maka perkiraan waktu pelaksanaan harus ditentukan secara tertulis oleh para pihak. (3) Persetujuan Personil Persetujuan personil adalah ketentuan yang mengatur mengenai tenaga kerja inti dan subkonsultan yang telah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen harus memberikan data dirinya dan surat keterangan tidak mengidap penyakit berbahaya/menular (medical certificate) serta terdaftar atau tertera dalam daftar personalia penyedia jasa. (4) Waktu kerja dan lembur Waktu kerja dan lembur adalah ketentuan yang mengatur mengenai: (a) jam kerja dan waktu cuti untuk tenaga kerja inti ditentukan dalam dokumen kontrak; (b) waktu kerja tenaga kerja asing yang dimobilisasi ke Indonesia dihitung sejak kedatangannya di Indonesia sesuai dengan surat perintah mobilisasi; (c) tenaga kerja tidak berhak untuk dibayar atas pekerjaan lembur ataupun sakit atau liburan, karena perhitungan upah sudah mencakup hal tersebut. (5) Penggantian dan Perpindahan Tenaga Kerja (a) penggantian dan perpindahan tenaga inti hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen. Jika memang terdapat hal-hal penting yang mengharuskan penggantian, maka atas persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen, dapat dilakukan penggantian tenaga kerja dengan tenaga kerja yang setara atau lebih baik tanpa menambah biaya; (b) jika Pejabat Pembuat Komitmen menemukan tenaga kerja yang melakukan kesalahan serius atau terlibat tindak kejahatan, atau mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya, maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat secara tertulis mengajukan penggantian tenaga kerja tersebut. 3) Ketentuan Khusus Untuk Kontrak Jasa Pemborongan a) Personil Personil adalah ketentuan mengenai pihak Pejabat Pembuat Komitmen (employer) dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil atau tenaga ahli menurut kualifikasi yang dibutuhkan. b) Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Pembuat Komitmen

142


c)

d)

e)

f)

g)

h)

Penilaian pekerjaan sementara oleh Pejabat Pembuat Komitmen adalah ketentuan mengenai pihak Pejabat Pembuat Komitmen dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa. Penemuan-penemuan Penemuan-penemuan adalah ketentuan mengenai penemuan-penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan yang menurut Undang-Undang dikuasai oleh negara di lokasi pekerjaan pada masa pelaksanaan kontrak. Pihak penyedia jasa wajib memberitahukan kepada pihak Pejabat Pembuat Komitmen dan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kompensasi Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia jasa bilamana dapat dibuktikan merugikan penyedia jasa dalam hal sebagai berikut: (1) Pihak Pejabat Pembuat Komitmen memodifikasi atau mengubah jadual yang dapat mempengaruhi pekerjaan penyedia jasa; (2) Keterlambat pembayaran kepada penyedia jasa; (3) Pihak Pejabat Pembuat Komitmen tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi atau instruksi sesuai jadual yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan; (4) Pihak penyedia jasa belum bisa masuk ke lokasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak; (5) Pihak Pejabat Pembuat Komitmen menginstruksikan kepada pihak penyedia jasa untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak diketemukan kerusakan/ kegagalan/penyimpangan; (6) Kompensasi lain yang dirinci dalam syarat khusus kontrak. Penangguhan Pihak Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis memberitahukan kepada penyedia jasa tentang penangguhan hak pembayaran sesuai dengan proporsi, jika pihak penyedia jasa tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut, dan diberi kesempatan kepada pihak penyedia jasa untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu. Hari Kerja Hari kerja adalah ketentuan mengenai hal-hal sebagai berikut: (1) Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh pihak penyedia jasa. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masingmasing pekerja dan dapat diperiksa oleh Pejabat Pembuat Komitmen; (2) Penyedia jasa harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditanda-tangani; (3) Jam kerja dan waktu cuti untuk karyawan harus dilampirkan. Pengambilalihan Pengambilalihan adalah ketentuan yang mengatur bahwa pihak Pejabat Pembuat Komitmen akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan (1) Penyedia jasa diwajibkan memberikan petunjuk kepada pihak Pejabat Pembuat Komitmen tentang pengoperasian dan petunjuk perawatan, sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak;

143


i)

(2) Jika penyedia jasa tidak melakukan hal tersebut butir (1), Pejabat Pembuat Komitmen dapat memperhitungkan pembayaran kepada penyedia jasa sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Penyesuaian Biaya Penyesuaian biaya adalah ketentuan mengenai harga kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian biaya. Perhitungan penyesuaian biaya harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku termasuk mata uang yang dipakai untuk penyesuaian biaya sesuai dengan kesepakatan para pihak.

3. Syarat-Syarat Khusus Kontrak Syarat-syarat khusus kontrak adalah ketentuan-ketentuan yang merupakan perubahan, tambahan dan/atau penjelasan dari ketentuan-ketentuan yang ada pada syarat-syarat umum kontrak. Syarat-syarat khusus kontrak terdiri atas: a. Ketentuan Umum Ketentuan umum berisi uraian lebih lanjut dari ketentuan yang ada di dalam syaratsyarat umum kontrak, misalnya: 1) Definisi (Tambahan Ketentuan butir 1 Syarat Umum Kontrak) Dalam definisi ini dijelaskan tambahan dari istilah-istilah Kontrak yang masih perlu diberi arti atau ditafsirkan artinya. 2) Asal Barang dan Jasa (Tambahan Ketentuan butir 3 Syarat Umum Kontrak) Dijelaskan lebih terinci mengenai dari mana asal barang atau jasa yang menjadi obyek kontrak. 3) Jaminan (Tambahan Ketentuan butir 6 Syarat Umum Kontrak) Dijelaskan mengenai besarnya jaminan, bentuk dan jangka waktu berlakunya jaminan. 4) Asuransi (Tambahan Ketentuan butir 7 Syarat Umum Kontrak) Dijelaskan mengenai apa saja yang perlu diasuransikan dan besarnya premi, serta siapa yang menanggung premi asuransi tersebut. 4) Pembayaran (Tambahan Ketentuan butir 8 Syarat Umum Kontrak) Dijelaskan lebih rinci mengenai: a) Tahapan pembayaran dengan cara bulanan dan/atau termijn, dari pembayaran pertama sampai dengan pembayaran terakhir; b) Rincian mengenai jumlah pembayaran; c) Penjelasan mengenai mata uang yang digunakan. 5) Harga (Tambahan Ketentuan butir 9 Syarat Umum Kontrak) Penjelasan lebih terinci mengenai harga kontrak dan sumber pembiayaan. 6) Hak dan Kewajiban Para Pihak (Tambahan Ketentuan butir 11 Syarat Umum Kontrak) Tambahan penjelasan mengenai hak dan kewajiban dari para pihak dalam kontrak. 7) Penyelesaian Perselisihan (Tambahan Ketentuan butir 16 Syarat Umum Kontrak) Penjelasan mengenai pengadilan mana atau badan arbitrase mana yang dipilih untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak dalam kontrak. b. Ketentuan Khusus

144


Ketentuan khusus berisi perubahan dan/atau tambahan dari syarat-syarat umum kontrak, misalnya: 1) Kontrak pengadaan barang Layanan tambahan: menjelaskan jenis layanan tambahan yang diperlukan, contohnya layanan purna jual. 2) Kontrak pengadaan jasa konsultansi Layanan tambahan: pembuatan maket/model dari hasil desain. 3) Kontrak pengadaan pekerjaan jasa pemborongan a) Kompensasi Menjelaskan hal-hal lain yang tergolong sebagai terjadinya kompensasi. b) Pedoman pengoperasian dan perawatan (tambahan ketentuan-ketentuan khusus syarat-syarat umum kontrak) (1) Hal-hal yang disyaratkan dalam petunjuk pengoperasian dan perawatan; (2) Hal-hal yang tidak dimasukkan dalam ketentuan petunjuk pengoperasian dan perawatan. 4. Dokumen Lainnya Yang Merupakan Bagian Dari Kontrak Dokumen berikut ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak. a. Untuk kontrak jasa pemborongan, terdiri dari: 1) Surat penunjukan; 2) Surat penawaran; 3) Spesifikasi umum; 4) Spesifikasi khusus; 5) Gambar-gambar; 6) Adenda dalam proses pemilihan yang kemudian dimasukkan di masing-masing substansinya; 7) Daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan); 8) Dokumen lainnya, misalnya: a) Dokumen penawaran lainnya; b) Jaminan pelaksanaan; c) Jaminan uang muka. b. Untuk pengadaan jasa konsultansi, terdiri dari: 1) Surat penunjukan; 2) Kerangka Acuan Kerja; 3) Hasil negosiasi; 4) Dokumen penawaran; 5) Adenda dalam proses pemilihan yang kemudian dimasukkan di masing-masing substansinya; 6) Dokumen lainnya, misalnya jaminan uang muka. c. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya, terdiri dari: 1) Surat penunjukan; 2) Dokumen penawaran; 3) Spesifikasi umum; 4) Spesifikasi khusus; 5) Gambar-gambar;

145


6) Adenda dalam proses pemilihan yang kemudian dimasukkan di masing-masing substansinya; 7) Daftar kuantitas dan harga; 8) Dokumen lainnya, misalnya: a) Jaminan pelaksanaan; b) Jaminan uang muka. D. Pelaksanaan Kontrak 1. Ketentuan Umum a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 1) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda tanganan kontrak, Pejabat Pembuat Komitmen sudah harus menerbitkan SPMK; 2) Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak yang akan dinyatakan Pihak Kedua dalam pernyataan dimulainya pekerjaan; 3) Untuk kontrak sederhana, tanggal mulai kerja dapat ditetapkan sama dengan tanggal penandatangan kontrak atau tanggal dikeluarkannya SPMK. b. Penggunaan Program Mutu 1) Program mutu pengadaan barang/jasa harus disusun oleh penyedia barang/jasa dan disepakati Pejabat Pembuat Komitmen pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak dan dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan; 2) Program mutu pengadaan barang/jasa paling tidak berisi: a) informasi pengadaan barang/jasa; b) organisasi proyek, Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia barang/jasa; c) jadual pelaksanaan; d) prosedur pelaksanaan pekerjaan; e) prosedur instruksi kerja; f) pelaksana kerja. c. Mobilisasi 1) Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK. 2) Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan meliputi: a) Pekerjaan pemborongan: (1) mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; (2) mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; (3) mendatangkan personil-personil. b) Pekerjaan Konsultansi: (1) Mendatangkan tenaga ahli; (2) Menyiapkan peralatan pendukung. c) Pengadaan barang/jasa lainnya tidak diperlukan mobilisasi. 3) Mobilisasi peralatan dan personil penyedia barang/jasa dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

146


d. Pemeriksaan Bersama 1) Pada tahap awal periode pelaksanaan kontrak dan pada pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan penyedia barang/jasa melakukan pemeriksaan bersama; 2) Untuk pemeriksaan bersama ini, Pejabat Pembuat Komitmen dapat membentuk panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak; 3) Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk adendum kontrak. e. Pembayaran Uang Muka 1) Penyedia barang/jasa mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak; 2) Pejabat Pembuat Komitmen sudah harus mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut pada butir 1) yang nilainya paling tinggi sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jaminan uang muka diterima dari penyedia barang/jasa; 3) Besarnya jaminan uang muka harus bernilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang muka yang diberikan; 4) Jaminan uang muka harus diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) dan harus direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan; 5) Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100 % (seratus persen); 6) Untuk kontrak tahun jamak (multi years) nilai jaminan uang muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan. f.

Pembayaran Prestasi Pekerjaan 1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 2) Pejabat Pembuat Komitmen dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran prestasi kerja; 3) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termijn yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak; 4) Pembayaran bulanan/termijn harus dipotong jaminan pemeliharaan, angsuran uang muka, denda (jika ada), dan pajak; 5) Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya.

g. Perubahan Kegiatan Pekerjaan 1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Pejabat Pembuat Komitmen dapat membentuk panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak;

147


2) Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka Pejabat Pembuat Komitmen bersama penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain: a) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak; b) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan; c) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; d) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. 3) Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal; 4) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis kepada penyedia barang/jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal; 5) Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak. h. Denda dan Ganti Rugi 1) Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia barang/jasa sedangkan ganti rugi adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, karena terjadinya cidera janji yang tercantum dalam kontrak; 2) Besarnya denda kepada penyedia barang/jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 10/00 (satu perseribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan; 3) Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak; 4) Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur di dalam dokumen kontrak. i.

Penyesuaian Harga 1) Penyesuaian harga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak; 2) Penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak jangka panjang (lebih dari 12 (dua belas) bulan).

j.

Keadaan Kahar (Force Majeure) Apabila terjadi keadaan kahar maka penyedia barang/jasa memberitahukan dalam waktu 14 (empat belas) hari dari hari terjadinya keadaan kahar dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar dari instansi yang berwenang.

k. Penghentian dan Pemutusan Kontrak 1) Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai;

148


2) Penghentian kontrak dilakukan karena terjadinya hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam kontrak antara lain: a) timbulnya perang; b) pemberontakan di wilayah Republik Indonesia; c) keributan, kekacauan dan huru-hara; d) bencana alam. Dalam hal kontrak dihentikan, maka Pejabat Pembuat Komitmen wajib membayar kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan proyek yang telah dicapai; 3) Pemutusan kontrak dilakukan bilamana penyedia barang/jasa cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak. Kepada penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak; 4) Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa maupun pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini: a) Penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi yaitu: (1) jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas negara/daerah; (2) sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa; (3) pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. b) Pejabat Pembuat Komitmen dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Jasa Pemborongan a. Ketentuan Umum Ketentuan umum pada Bab II butir D.1. di atas dinyatakan berlaku untuk pelaksanaan kontrak jasa pemborongan kecuali dinyatakan lain pada ketentuan berikut ini. b. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak 1) Sebelum pelaksanaan kontrak, Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan penyedia barang/jasa, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, terlebih dahulu menyusun rencana pelaksanaan kontrak; 2) Pejabat Pembuat Komitmen harus menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya SPMK; 3) Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah: a) organisasi kerja; b) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; c) jadual pelaksanaan pekerjaan; d) jadual pengadaan bahan, mobilisasi peralatan dan personil; e) penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lapangan; f) pendekatan kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat mengenai rencana kerja; g) penyusunan program mutu proyek.

149


c. Laporan Hasil Pekerjaan 1) Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lapangan dicatat di dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan berupa rencana dan realisasi pekerjaan harian; 2) Laporan harian berisi: a) kuantitas dan macam bahan yang berada di lapangan; b) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; c) jumlah, jenis dan kondisi peralatan; d) kuantitas jenis pekerjaan yang dilaksanakan; e) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir, dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; f) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan. 3) Laporan harian dibuat oleh penyedia barang/jasa, bilamana perlu diperiksa oleh konsultan, dan disetujui oleh wakil Pejabat Pembuat Komitmen; 4) Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan; 5) Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan; 6) Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, Pejabat Pembuat Komitmen membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan. d. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan 1) Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas pertimbangan yang layak dan wajar; 2) Yang dimaksud hal-hal yang layak dan wajar untuk perpanjangan waktu pelaksanaan adalah sebagai berikut: a) pekerjaan tambah; b) perubahan disain; c) keterlambatan yang disebabkan oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen; d) masalah yang timbul di luar kendali penyedia barang/jasa; e) keadaan kahar (force majeur). 3) Pejabat Pembuat Komitmen dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian dan evaluasi terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia barang/jasa; 4) Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan di dalam adendum kontrak. e. Kerjasama antara penyedia barang/jasa dan sub kontraktor 1) Penyedia barang/jasa yang mempunyai harga kontrak di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) wajib bekerja sama dengan penyedia barang/jasa golongan usaha kecil termasuk koperasi kecil, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; 2) Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Pembuat Komitmen; 150


3) Penyedia barang/jasa tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut; 4) Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada kontrak serta menganut prinsip kesetaraan. f.

Serah Terima Pekerjaan 1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk penyerahan pekerjaan; 2) Pejabat Pembuat Komitmen melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa. Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang/jasa wajib memperbaiki/menyelesaikannya; 3) Pejabat Pembuat Komitmen menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak; 4) Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyedia barang/jasa harus menyerahkan jaminan bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) dan direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan; 5) Penyedia barang/jasa wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan; 6) Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk penyerahan akhir pekerjaan; 7) Pejabat Pembuat Komitmen menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia barang/jasa melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik dan wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan jaminan pemeliharaan; 8) Apabila penyedia barang/jasa tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya maka Pejabat Pembuat Komitmen berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan jaminan pemeliharaan.

3.

Jasa Konsultansi a. Ketentuan Umum Ketentuan umum pada Bab II butir D.1. dinyatakan berlaku untuk pelaksanaan kontrak jasa konsultansi kecuali dinyatakan lain pada ketentuan berikut ini. b. Persiapan Pelaksanaan Kontrak Pejabat Pembuat Komitmen bersama penyedia jasa melakukan persiapan pelaksanaan kontrak mencakup penyusunan organisasi, mobilisasi, rencana pengadaan peralatan, bahan, waktu dan tata cara pelaksanaan pekerjaan serta pelaporan kemajuan pekerjaan.

151


c. Pemeriksaan Personil dan Peralatan 1) Pemeriksaan (inspeksi) personil dan peralatan harus dilaksanakan setelah personil dan peralatan tiba di lokasi pekerjaan serta dibuatkan berita acara hasil inspeksi/pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia jasa; 2) Bila hasil inspeksi/pemeriksaan personil dan peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan namun tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan, maka penyedia jasa dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personil dan peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti sesuai dengan waktu yang disepakati bersama; 3) Pada waktu penyedia jasa mulai melaksanakan tugasnya, Pejabat Pembuat Komitmen harus melakukan pengecekan apakah personil yang dimobilisasi sesuai dengan kontrak. d. Perubahan Personil dan Peralatan yang Diajukan oleh Penyedia Jasa 1) Penyedia jasa tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen; 2) Apabila personil dan/atau peralatan dari penyedia jasa tersebut akan diganti maka penyedia jasa harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebelum melaksanakan penggantian personil dan/atau peralatan tersebut; 3) Untuk mengajukan permohonan penggantian personil, penyedia jasa diwajibkan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan dan disertai alasan penggantian personil yang bersangkutan. e. Penggantian Personil Penyedia Jasa atas Perintah Pejabat Pembuat Komitmen 1) Apabila Pejabat Pembuat Komitmen menilai bahwa personil dari penyedia jasa tersebut tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik atau berkelakuan tidak baik, Pejabat Pembuat Komitmen harus segera memerintahkan kepada penyedia jasa untuk mengganti personil dengan kualifikasi keahlian yang sama atau lebih tinggi; 2) Dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat perintah penggantian personil dari Pejabat Pembuat Komitmen, penyedia jasa harus mengganti personil dengan keahlian yang setara atau lebih baik tanpa penambahan biaya; 3) Apabila waktu 15 (lima belas) hari terlampaui, maka penyedia jasa harus melaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen disertai alasannya. f.

Pembayaran Uang Muka Uang muka diberikan untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, dan pengeluaran bulan pertama. Besaran uang muka setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak dan diberikan setelah penyedia jasa menyerahkan jaminan uang muka sekurang-kurangnya sama dengan uang muka.

g. Penyelesaian Pekerjaan Pekerjaan dinyatakan selesai apabila penyedia jasa telah menyerahkan laporan akhir pekerjaan dan diterima serta disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

152


4. Pengadaan Barang a. Ketentuan Umum Ketentuan umum pada Bab II butir D.1. di atas dinyatakan berlaku untuk pelaksanaan kontrak pengadaan barang kecuali dinyatakan lain pada ketentuan berikut ini. b. Surat Pesanan 1) Pejabat Pembuat Komitmen harus menerbitkan surat pesanan (SP)/Purchase Order (PO) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal keputusan penetapan penyedia barang/jasa; 2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan surat pesanan (SP)/Purchase Order (PO), surat pesanan (SP)/Purchase Order (PO) tersebut harus sudah disetujui/ditanda tangani di atas kertas segel/bermaterai oleh penyedia barang sesuai dengan yang dipersyaratkan; 3) Tanggal penanda tanganan surat pesanan (SP)/Purchase Order (PO) oleh penyedia barang ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu penyerahan; 4) Pesanan barang yang telah diserahkan sebelum diterbitkan surat pesanan/purchase order, harus dinyatakan secara jelas dalam surat pesanan (SP)/Purchase Order (PO). c. Persiapan Pelaksanaan Kontrak Persiapan pelaksanaan kontrak dilakukan sebagai berikut: 1) Penyedia barang membuat penjelasan rinci terhadap barang yang akan dikirim untuk pabrikasi sesuai dengan pesanan; 2) Dalam hal pengadaan barang dilaksanakan dengan “sistem harga satuan” maka harga satuan, jadual dan tempat pengiriman serta perkiraan jumlah barang harus ditetapkan. d. Inspeksi Pabrikasi 1) Pejabat Pembuat Komitmen atau jasa inspeksi yang ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus yang nilainya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); 2) Jadual, tempat, dan ruang lingkup inspeksi harus disepakati kedua belah pihak; 3) Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga kontrak. e. Perubahan Lingkup Berdasarkan pertimbangan efisiensi, ekonomis dan kesempurnaan hasil, Pejabat Pembuat Komitmen dapat mengubah surat pesanan (purchase order) dengan persetujuan penyedia barang sepanjang tidak mengurangi kualitas dengan mempertimbangkan tersedianya anggaran dan setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak. f.

Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Penyedia barang harus menjamin Pejabat Pembuat Komitmen bahwa barang yang diserahkan tidak melanggar hak atas kekayaan intelektual sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Pengiriman

153


1) Penyedia barang memberi informasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen tentang jadual pengiriman barang serta menyampaikan dokumen pengiriman barang; 2) Sarana transportasi yang dipakai harus sesuai dengan dokumen kontrak; 3) Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, penyedia barang harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya. h. Serah Terima Barang 1) Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan, dan kondisi nyata (actual condition) dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan/purchase order dan/atau dokumen yang menyertai penyerahan barang; 2) Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh penyedia barang dan Pejabat Pembuat Komitmen; 3) Berita acara serah terima merupakan dokumen yang harus dilampirkan dalam surat permintaan pembayaran, kecuali dalam hal cara pembayaran menggunakan letter of credit (LC); 4) Pejabat Pembuat Komitmen dapat menunjuk wakil untuk memeriksa barang yang akan diserahkan sebagai petugas penerima/pemeriksa dan menandatangani berita acara; 5) Apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak/PO, Pejabat Pembuat Komitmen berhak menolak barang tersebut dan penyedia barang harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang. i.

Uji Coba 1) Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia barang disaksikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen; 2) Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara; 3) Apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan keahlian khusus maka harus dilakukan pelatihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen oleh penyedia barang, biaya pelatihan termasuk dalam harga barang; 4) Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak, maka penyedia barang memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang.

j.

Asuransi 1) Penyedia barang harus mengasuransikan barang-barang yang akan dikirim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak; 2) Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi yang disesuaikan dengan ketentuan kontrak.

k. Pembayaran 1) Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba; 2) Pembayaran dengan LC mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan. 154


5. Pengadaan Jasa Lainnya a. Ketentuan Umum Ketentuan umum pada Bab II butir D.1. di atas dinyatakan berlaku untuk pelaksanaan kontrak pengadaan jasa lainnya kecuali dinyatakan lain pada ketentuan berikut ini. b. Pemeriksaan Personil dan Peralatan 1) Pemeriksaan (inspeksi) peralatan dan tenaga kerja harus dilaksanakan setelah personil atau peralatan dilokasi pekerjaan siap diperiksa dan dibuatkan berita acara hasil inspeksi/pemeriksaan yang ditanda tangani oleh penyedia jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen; 2) Bila hasil inspeksi/pemeriksaan personil dan peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan namun tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan, maka penyedia jasa dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personil dan peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti sesuai dengan waktu yang disepakati bersama; 3) Pada waktu penyedia jasa mulai melaksanakan tugasnya, Pejabat Pembuat Komitmen harus melakukan pengecekan apakah personil yang melakukan pekerjaan sesuai dengan yang disetujui dalam kontrak. c. Perubahan Personil dan Peralatan yang Diajukan oleh Penyedia Jasa 1) Penyedia jasa tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen; 2) Apabila personil dan/atau peralatan dari penyedia jasa tersebut akan diganti maka penyedia jasa harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebelum melaksanakan penggantian personil dan/atau peralatan tersebut; 3) Untuk mengajukan permohonan tersebut, penyedia jasa diwajibkan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan dan disertai alasan penggantian personil yang tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana tertuang dalam kontrak. d.

Penggantian Personil Dan Peralatan Yang Diperintahkan Oleh Pejabat Pembuat Komitmen 1) Apabila Pejabat Pembuat Komitmen menilai bahwa personil dari penyedia jasa tersebut tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik atau berkelakuan tidak baik, Pejabat Pembuat Komitmen harus segera memerintahkan kepada penyedia jasa untuk mengganti personil dengan kualifikasi keahlian yang sama atau lebih tinggi; 2) Dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) hari setelah menerima perintah dari Pejabat Pembuat Komitmen, penyedia jasa harus telah mengganti personil tanpa penambahan biaya; 3) Apabila jangka waktu lima belas hari terlampaui, maka penyedia jasa harus melaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan disertai alasan.

e. Denda Denda dapat dilakukan secara selektif sesuai dengan sifat pengadaan jasa lainnya.

155


f.

Kerahasiaan 1) Personil penyedia jasa harus menjaga kerahasiaan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak; 2) Apabila diperlukan, janji untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan oleh personil penyedia jasa dilakukan di bawah sumpah.

E. Tata Cara Perhitungan Penyesuaian Harga (Price Adjustment) 1. Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga a. Penyesuaian harga diberlakukan bagi kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan pertama pelaksanaan pekerjaan; b. Penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran kecuali komponen keuntungan dan overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran; c. Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadual pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak/addendum. Bagian kontrak atau pekerjaan yang terlambat dilaksanakan karena kesalahan rekanan, penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak menggunakan indeks harga sesuai jadual pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan pada kontrak awal; d. Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri dan dibayar dengan valuta asing menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut. 2. Rumusan penyesuaian harga satuan Hn

=

Ho (a + b.Bn/Bo + c.Cn/Co + d.Dn/Do + ……… )

Hn

=

Harga satuan barang/jasa pada saat pekerjaan dilaksanakan

Ho

=

Harga satuan barang/jasa pada saat penyusunan harga penawaran (28 (dua puluh delapan) hari sebelum pemasukan penawaran)

a

=

Koefisien tetap yang terdiri keuntungan dan overhead. Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead, maka a adalah 0,15.

b, c, d

=

Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja dsb. Penjumlahan a+b+c+d+…. dst. adalah 1,00.

Bn, Cn, Dn

=

indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan

Bo, Co, Do

=

indeks harga komponen pada saat penyusunan harga penawaran (28 (dua puluh delapan) hari sebelum pemasukan penawaran).

Catatan: a. Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan Badan Pusat Statistik (BPS). Jika indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, maka digunakan indeks harga yang disiapkan oleh departemen teknis. b. Penetapan koefisien komponen kontrak pekerjaan dilakukan oleh menteri teknis yang terkait.

156


3. Rumusan penyesuaian nilai kontrak Pn =

(Hn1 x V1) + (Hn2 x V2) + (Hn3 x V3) + ..... dst

Pn =

Nilai kontrak setelah dilakukan penyesuaian harga satuan barang/jasa

Hn =

Harga satuan baru setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian satuan harga

Vi =

Volume pekerjaan yang dilaksanakan

157

LAMPIRAN I BAB III (PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLA) Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003

BAB III PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLA

A. Ketentuan Umum 1. Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan. Tenaga ahli dari luar tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari tenaga sendiri. 2. Swakelola dilihat dari pelaksana pekerjaan dibedakan menjadi: a.

Swakelola oleh Pejabat Pembuat Komitmen adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan menggunakan tenaga sendiri, dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan;

b. Swakelola oleh instansi pemerintah lain non swadana (universitas negeri, lembaga penelitian/ilmiah pemerintah, lembaga pelatihan) adalah pekerjaan yang perencanaan dan pengawasannya dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, sedangkan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh instansi pemerintah yang bukan penanggung jawab anggaran; c. Swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan yang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah (kelompok masyarakat, LSM, komite sekolah/pendidikan, lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian/ilmiah non badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah. B. Pelaksanaan Swakelola 1. Swakelola oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dalam pelaksanaan swakelola perlu mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh panitia yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan menggunakan metoda pengadaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam keputusan presiden ini, yaitu lelang/seleksi umum, lelang/seleksi terbatas, pemilihan/seleksi langsung atau penunjukan langsung; b. Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong; c. Pembayaran gaji tenaga ahli tertentu yang diperlukan dilakukan berdasarkan kontrak konsultan perorangan; d. Penggunaan tenaga kerja, bahan, dan peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian; e. Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas penyimpanan; f.

Panjar kerja dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara bulanan;

g. Pencapaian target fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai, 158


sedangkan pencapaian target non fisik/perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan; h. Pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. 2. Swakelola oleh instansi pemerintah lain non swadana a. Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh panitia dari unsur instansi pemerintah pelaksana swakelola yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan menggunakan metoda pengadaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam keputusan presiden ini, yaitu lelang/seleksi umum, lelang/seleksi terbatas, pemilihan/seleksi langsung atau penunjukan langsung; b. Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong; c. Pelaksanaan pengadaan yang menggunakan UYHD (uang yang harus dipertanggungjawabkan) dilakukan oleh instansi pemerintah pelaksana swakelola; d. Pembayaran gaji tenaga ahli tertentu yang diperlukan dilakukan berdasarkan kontrak konsultan perorangan; e. Penggunaan tenaga kerja, bahan, dan peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian; f.

Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas penyimpanan;

g. Panjar kerja dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara bulanan; h. Pencapaian target fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai, sedangkan pencapaian target non fisik/perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan; i.

Pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk oleh instansi penerima kuasa, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

3. Swakelola yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima hibah a. Pengadaan barang, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh penerima hibah; b. Penyaluran dana hibah khusus untuk pekerjaan konstruksi dilakukan secara bertahap sebagai berikut: 1) 50% (lima puluh persen) apabila organisasi pelaksanaan penerima hibah telah siap; 2) 50% (lima puluh persen) sisanya apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh persen). c. Pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana yang dikeluarkan dilaporkan secara berkala kepada Pejabat Pembuat Komitmen; d. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh penerima hibah. C. Pelaporan Pelaksanaan Swakelola 1. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/pelaksana swakelola kepada Pejabat Pembuat Komitmen setiap bulan;

159


2.

Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada Menteri / Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen / Gubernur / Bupati / Walikota / Direktur Utama BUMN/BUMD terkait atau pejabat yang disamakan.

160

BAB IV LAIN-LAIN

A. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil 1. Ketentuan Umum a. Dalam proses pembuatan produksi dalam negeri baik berupa barang maupun jasa dimungkinkan penggunaan komponen yang tidak berasal dari dalam negeri (impor). b. Termasuk di dalam pengertian produksi dalam negeri adalah: 1) Barang yang bahan baku dan pembuatannya di Indonesia, terdiri dari: a) barang jadi, barang setengah jadi, peralatan, suku cadang, komponen utama, dan komponen pembantu; b) bahan baku bahan pelengkap, dan bahan pembantu. 2) Jasa yang dilaksanakan di Indonesia oleh tenaga Indonesia meliputi jasa pemborongan, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. 2. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri Berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa yang Dibiayai dengan Dana Dalam Negeri a. Upaya pendayagunaan produksi dalam negeri pada proses pengadaan barang/jasa dilakukan sebagai berikut: 1) Dalam dokumen pengadaan barang/jasa dimuat secara jelas ketentuan dan syarat penggunaan hasil produksi dalam negeri dan dijelaskan kepada semua peserta. 2) Dalam pengadaan barang/jasa supaya diteliti sebaik-baiknya agar benar-benar merupakan hasil produksi dalam negeri dan bukan barang/jasa impor yang dijual di dalam negeri. 3) Apabila sebagian bahan untuk menghasilkan barang/jasa produksi dalam negeri berasal dari impor, dipilih barang/jasa yang komponen dalam negerinya paling besar. 4) Dalam mempersiapkan pengadaan barang/jasa, sejauh mungkin digunakan standar nasional dan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. b. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa diupayakan agar penyedia barang/jasa nasional bertindak sebagai penyedia barang/jasa utama, sedangkan penyedia barang/jasa asing dapat berperan sebagai sub-penyedia barang/jasa sesuai dengan kebutuhan. c. Apabila sifat dan lingkup kegiatan pengadaan barang/jasa terlalu besar, atau jenis keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tidak dapat dilakukan oleh satu penyedia barang/jasa nasional, maka dalam pelaksanaan pengadaan barang /jasa: 1) Diberikan kesempatan yang memungkinkan para penyedia barang/jasa nasional saling bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerja sama lain. 2) Diberikan kesempatan yang memungkinkan penyedia barang/jasa nasional, atau konsorsium penyedia barang/jasa nasional untuk menggunakan tenaga ahli asing sepanjang hal itu diperlukan untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang benar-benar belum dimiliki, dan benar-benar untuk meningkatkan kemampuan teknis guna menangani kegiatan atau pekerjaan. d. Penggunaan tenaga ahli asing yang keahliannya belum dapat diperoleh di Indonesia harus disusun berdasarkan keperluan yang nyata dan diusahakan secara terencana 161

LAMPIRAN I BAB IV (LAIN-LAIN) Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003

untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing ke tenaga Indonesia. e.

Apabila pengadaan tersebut menyangkut barang/jasa yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor, maka harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor. 2) Pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian, dan lainnya sejauh mungkin dilakukan di dalam negeri. 3) Dalam rangka pengadaan barang yang terdiri atas bagian/komponen produksi dalam negeri dan impor, peserta pengadaan diwajibkan membuat daftar barang yang diimpor, dan melampirkan pada penawarannya. Daftar barang tersebut dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah, dan harganya.

f.

Pengadaan barang impor dapat dimungkinkan bilamana: 1) Barang tersebut belum diproduksi di dalam negeri; dan/atau 2) Spesifikasi teknis barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan.

g. Prinsipal luar negeri yang memasok barang-barang yang membutuhkan pelayanan purna jual harus mempunyai agen resmi pemegang merek yang ditunjuk dan berkantor di Indonesia. h. Penyedia barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa yang diimpor langsung diwajibkan untuk semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan. 3. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri Berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa yang Dibiayai dengan Dana Pinjaman Luar Negeri a. Dalam kegiatan perencanaan dan perumusan perjanjian/ kerjasama/pinjaman, perumusan KAK/dokumen pelelangan dan dokumen kontrak perlu memperhatikan penggunaan spesifikasi, kualifikasi, dan standar nasional, serta kemampuan/potensi nasional yang diatur sebagai berikut: 1) Dalam tahap perumusan dan negosiasi Naskah Pinjaman Luar Negeri (NPLN) agar diusahakan memasukkan persyaratan pengadaan dan evaluasi yang berkaitan dengan penggunaan produksi dalam negeri; 2) Dalam tahap studi dan rancang bangun proyek (design and engineering) telah diperhitungkan adanya produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan/potensi nasional dan standar nasional; 3) Dalam pembuatan harga perhitungan sendiri (owner’s estimate) sudah harus diperhitungkan penggunaan produksi dalam negeri; 4) Dalam dokumen pengadaan/KAK telah mencantumkan syarat semaksimal mungkin menggunakan barang/jasa produksi dalam negeri; 5) Dalam menetapkan kriteria dan tata cara evaluasi agar secara jelas mencantumkan rumusan peran serta penyedia barang/jasa nasional, preferensi harga yang ditetapkan, dan menjelaskan kepada semua peserta pengadaan;

162


6) Dalam tahap penyusunan kontrak perlu diteliti dan dicantumkan kewajiban penggunaan produksi dalam negeri sesuai dengan penawaran peserta yang bersangkutan serta sanksi bila yang bersangkutan tidak memenuhinya. b. Apabila suatu pekerjaan harus dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa asing, dalam dokumen pengadaan agar disyaratkan: 1) Adanya kerjasama antara penyedia barang/jasa asing dengan penyedia barang/jasa nasional. 2) Adanya ketentuan yang jelas dan tegas dalam perjanjian kerjasama tersebut mengenai cara pelaksanaan pengalihan kemampuan, pengetahuan, keahlian, dan keterampilan. 3) Sejauh mungkin seluruh kegiatan dilaksanakan di wilayah Indonesia. 4. Komponen Dalam Negeri Barang/Jasa a. Jenis Komponen Dalam Negeri Barang/Jasa 1) Komponen dalam negeri untuk barang adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun, dan rekayasa dalam negeri yang mengandung unsur manufactur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian pekerjaan. 2) Komponen dalam negeri untuk jasa adalah jasa yang dilakukan di dalam negeri dengan menggunakan tenaga ahli dan perangkat lunak dari dalam negeri. 3) Komponen dalam negeri untuk gabungan barang dan jasa adalah penggabungan antara butir 1) dan butir 2). b. Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang/Jasa 1) Tingkat komponen dalam negeri untuk barang adalah perbandingan antara harga barang jadi dikurangi harga komponen luar negeri terhadap harga barang jadi. 2) Tingkat komponen dalam negeri untuk jasa adalah perbandingan antara harga jasa yang diperlukan dikurangi harga komponen jasa luar negeri terhadap harga seluruh jasa yang diperlukan. 3) Tingkat komponen dalam negeri untuk gabungan barang dan jasa adalah penggabungan antara butir a dan b dalam satu paket kontrak. c. Pernyataan Penggunaan Komponen Dalam Negeri 1) Para penyedia barang/jasa yang mengikuti pengadaan barang/jasa menyatakan sendiri besarnya komponen dalam negeri barang/jasa yang ditawarkan (self assesment). 2) Para penyedia barang/jasa harus dapat membuktikan kebenaran pernyataan besarnya komponen dalam negeri barang/jasa dan melampirkan rincian dan nilai bahan baku/bahan penolong, baik dari dalam negeri maupun impor, nilai barang jadi keseluruhan serta daftar nama pemasok. 3) Besarnya komponen dalam negeri barang/jasa yang ditawarkan oleh penyedia barang/jasa dapat diklarifikasikan oleh panitia pada saat evaluasi. Jika dilakukan klarifikasi, hasil klarifikasi tersebut dijadikan dasar untuk menghitung preferensi. 4) Formulir yang berkaitan dengan cara perhitungan tingkat komponen dalam negeri barang/jasa, sesuai ketentuan dari instansi yang berwenang dicantumkan dalam dokumen pengadaan. 5) Dalam setiap kontrak dilampirkan rincian barang/jasa dilengkapi dengan spesifikasi teknis dan besarnya komponen dalam negeri.

163


5. Preferensi Harga a. Besarnya preferensi terhadap komponen dalam negeri barang/jasa adalah tingkat komponen dalam negeri dikalikan preferensi harga. b. Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, termasuk koreksi aritmatik. c. Perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA): HEA =

100 100 + KP

x HP

Keterangan: HEA =

Harga Evaluasi Akhir

KP

=

Koefisien Preferensi (Tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dikali Preferensi)

HP

=

Harga Penawaran (Harga penawaran yang memenuhi persyaratan lelang dan telah dievaluasi)

Catatan: apabila ada dua atau lebih penawaran dengan HEA yang sama maka penawar dengan tingkat komponen dalam negeri terbesar adalah sebagai pemenang. 6. Pembinaan Penggunaan Produksi Dalam Negeri a. Pembinaan teknis penggunaan produksi dalam negeri dilaksanakan oleh: 1) Departemen yang membidangi perindustrian dan perdagangan untuk barangbarang hasil industri, rancang bangun dan perekayasaan pabrik, dan jasa-jasa yang berkenaan dengan bidang industri dan perdagangan. 2) Menteri yang membidangi konstruksi untuk pekerjaan bidang konstruksi. 3) Departemen/lembaga/instansi teknis lain di luar butir 1 dan butir 2 untuk bidangbidang/tugas di bawah pembinaannya. b. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi: 1) Menggali dan menghimpun masukan sebanyak mungkin mengenai komponen dalam negeri barang/jasa, baik dari produsen, importir, instansi Pejabat Pembuat Komitmen, maupun lembaga independen. 2) Melakukan pengkajian secara mendalam dan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya dan lembaga profesional independen untuk menyusun daftar inventarisasi komponen dalam negeri barang/jasa berdasarkan kriteria tertentu, secara sistimatis menurut bidang/sub-bidang dan kelompok barang/jasa. 3) Menyusun dan menyiapkan sistem informasi yang handal yang dapat dimanfaatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam penggunaan produksi dalam negeri. 4) Menyebarluaskan informasi produksi dalam negeri secara periodik. 5) Memberikan bimbingan teknis kepada pelaksana pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah. 6) Melakukan kegiatan promosi produksi dalam negeri. 7) Departemen yang membidangi perindustrian dan perdagangan melakukan koordinasi antar instansi teknis terkait dalam rangka meningkatkan produksi dalam negeri. 164


8) Memberikan pembinaan secara dini kepada para penyedia barang/jasa yang telah menunjukkan kemampuan dan kinerja yang baik serta mempunyai potensi yang dapat dikembangkan di waktu mendatang, untuk memungkinkan yang bersangkutan meningkatkan kemampuan / keahlian / kualifikasinya. 9) Mendorong penyedia barang/jasa nasional untuk meningkatkan kemampuannya sehingga mendapat pengakuan oleh lembaga-lembaga internasional. 7. Pengawasan Penggunaan Produksi Dalam Negeri a. Pelaksanaan Pengawasan Aparat pengawasan fungsional pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan penggunaan produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa untuk keperluan instansinya masing-masing, dan segera melakukan langkah serta tindakan yang bersifat kuratif/perbaikan bilamana terjadi ketidaksesuaian dalam penggunaan produksi dalam negeri, termasuk audit teknis (technical audit) berdasarkan dokumen pengadaan dan kontrak pengadaan barang/jasa yang bersangkutan. b. Sanksi Bila hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas menyatakan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri, maka dikenakan sanksi finansial dan atau administrasi berdasarkan ketentuan dalam kontrak. 1) Sanksi bagi penyedia barang/jasa a) Sanksi administrasi Sanksi administrasi diberikan kepada penyedia barang/jasa yang bersangkutan dalam bentuk peringatan tertulis dan bilamana terbukti dengan sengaja memalsukan data komponen dalam negeri, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan sanksi antara lain dimasukkan dalam daftar hitam (black list). b) Sanksi finansial Sanksi perubahan tingkat komponen dalam negeri tidak mengubah peringkat pemenang. Besarnya sanksi adalah selisih perhitungan normalisasi harga yang dimenangkan dengan normalisasi harga atas tingkat komponen dalam negeri yang sebenarnya. Contoh: Penyedia Barang/jasa A B C

Penawaran Harga Penawaran (Rp.) 1.100.000.000 1.050.000.000 1.200.000.000

HEA =

Yang Seharusnya

TKDN

HEA (Rp)

Peringkat

TKDN

HEA (Rp)

Peringkat

80% 40% 80%

982.142.857,14 990.566.037,74 1.071.428.571,43

I II III

75% 40% 80%

988.764.044,94 990.566.037,74 1.071.428.571,43

I II III

100 100 + KP

x HP

Keterangan: KP = TKDN x Preferensi Besarnya sanksi yang dikenakan kepada penyedia barang/jasa A adalah: Rp988.764.044,94 – Rp982.142.857,14 = Rp6.621.187,80 c) Sanksi perubahan tingkat komponen dalam negeri yang mengubah peringkat pemenang. 165


Besarnya sanksi adalah selisih nilai penawaran yang dimenangkan dengan penawaran terbaik yang dikalahkan ditambah selisih perhitungan normalisasi harga yang dimenangkan dengan normalisasi harga atas tingkat komponen dalam negeri yang sebenarnya. Contoh: Penawaran Penyedia barang/jasa A B C

Harga Penawaran (Rp.) 1.100.000.000 1.050.000.000 1.200.000.000

Yang Seharusnya

TKDN

HEA (Rp)

Peringkat

TKDN

HEA (Rp)

Peringkat

80% 40% 80%

982.142.857,14 990.566.037,74 1.071.428.571,43

I II III

60% 40% 80%

1.009.174.311,93 990.566.037,74 1.071.428.571,43

II I III

Besarnya sanksi yang dikenakan kepada Penyedia barang/jasa A adalah: (Rp1.100.000.000,00 - Rp1.050.000.000,00) + (Rp1.009.174.311,93 Rp982.142.857,14) = Rp50.000.000,00 + Rp27.031.454,79 = Rp77.031.454,79

-

2) Sanksi bagi Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen yang menyimpang dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Pemberdayaan Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil Dalam Pengadaan Barang/Jasa a. Perluasan Peluang Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil Untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil termasuk koperasi kecil setempat dalam rangka pengadaan barang/jasa instansi pemerintah, ditetapkan sebagai berikut: 1) Setiap awal tahun anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen atau pejabat berwenang lainnya wajib membuat rencana pengadaan barang/jasa sesuai dengan keperluannya berdasarkan dana yang tersedia dan agar sebanyak mungkin menyediakan paket-paket pekerjaan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, selanjutnya segera melaporkan kepada pimpinan instansinya, serta instansi yang membidangi usaha kecil termasuk koperasi kecil di setiap kabupaten/kota. 2) Instansi yang membidangi usaha kecil di setiap kabupaten/kota wajib menghimpun laporan rencana pengadaan barang/jasa instansi pemerintah di wilayahnya dan menyusun direktori peluang bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta memantau pelaksanaannya berdasarkan pedoman teknis dari Menteri yang membidangi usaha kecil. 3) Apabila Pejabat Pembuat Komitmen mengikat kontrak dengan penyedia barang/jasa bukan usaha kecil, maka di dalam kontrak agar dicantumkan klausul tentang: “Kepada penyedia barang/jasa bukan usaha kecil yang terbukti menyalahgunakan fasilitas dan kesempatan yang diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana termaktub dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 undang-undang tersebut yaitu sebagai berikut: a) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mengaku atau memakai nama usaha kecil sehingga memperoleh fasilitas kemudahan dana, keringanan tarif, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa atau pemborongan pekerjaan Pemerintah yang diperuntukkan dan dicadangkan bagi usaha kecil yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian

166


bagi usaha kecil diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); b) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada butir a) di atas adalah tindak pidana kejahatan; c) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir a) dilakukan oleh atau atas nama badan usaha, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sementara atau pencabutan tetap izin usaha oleh instansi yang berwenang.” b. Pembinaan 1) Menteri / Panglima TNI / Kapolri / Kepala LPND / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direktur Utama BUMN/BUMD agar membebaskan segala bentuk pungutan biaya yang berkaitan dengan perizinan usaha, registrasi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta pungutan lain dalam pengadaan barang/jasa instansi pemerintah kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil di wilayahnya. 2) Menteri / Panglima TNI / Kapolri / Kepala LPND / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direktur Utama BUMN/BUMD bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk upaya peningkatan pelaksanaan kemitraan antara usaha besar, menengah dan usaha kecil termasuk koperasi kecil di lingkungan instansinya. 3) Usaha kecil termasuk koperasi kecil yang ditetapkan sebagai penyedia barang/jasa (pemenang pengadaan barang/jasa) dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain dengan alasan apapun. B. Pengadaan Barang/Jasa dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri 1. Umum a. Pinjaman luar negeri adalah penerimaan negara yang diperoleh dari lembaga keuangan internasional atau negara-negara lain, baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau jasa yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. b. Hibah luar negeri adalah penerimaan negara yang diperoleh dari lembaga keuangan internasional maupun negara-negara sahabat dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. c. Pinjaman dengan fasilitas kredit ekspor (export credit) atau trade-related aid adalah pinjaman luar negeri yang diberikan oleh lembaga keuangan suatu negara yang didukung oleh negara yang bersangkutan dalam bentuk pemberian pinjaman langsung, subsidi bunga, bantuan keuangan, jaminan dan asuransi dan sebagainya untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan untuk membeli barang dari negara pemberi pinjaman. d. Ketentuan dalam Keputusan Presiden ini berlaku bagi pengadaan barang/jasa yang dibiayai sebagian atau seluruhnya dengan pinjaman/hibah luar negeri sepanjang ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini sesuai atau tidak bertentangan dengan pedoman dan ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberi pinjaman/hibah yang bersangkutan atau kesepakatan-kesepakatan yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan pemberi pinjaman. e. Pejabat Pembuat Komitmen yang melaksanakan pekerjaan yang dibiayai sebagian atau seluruhnya dengan pinjaman, wajib memahami isi semua dokumen penyiapan,

167


penilaian dan pelaksanaan proyek, serta Naskah Perjanjian Luar Negeri (NPLN) atau dokumen kesepahaman (Memorandum of Understanding) dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan proyek dan guidelines pengadaan yang ada dari pemberi pinjaman bersangkutan. 2. Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan NPLN/Grant Agreement a. Pengadaan barang/jasa pada umumnya dilakukan setelah NPLN/grant agreement disepakati pemerintah RI dan pemberi pinjaman/hibah kecuali untuk beberapa pinjaman bilateral. b. Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri dan dilakukan setelah penandatangan NPLN/grant agreement, pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan-ketentuan (guidelines) dari pemberi pinjaman dan atau ketentuan-ketentuan lain yang disepakati oleh pemerintah RI dengan pemberi pinjaman dalam NPLN/grant agreement beserta dokumen persiapan maupun dokumen-dokumen proyek dalam rangka pelaksanaan proyek terkait. c. Ketentuan dalam Keputusan Presiden ini berlaku sepanjang sesuai dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan (guidelines) dari pemberi pinjaman dan atau ketentuan-ketentuan lain yang disepakati oleh pemerintah RI dengan pemberi pinjaman dalam NPLN/grant agreement beserta dokumen persiapan maupun dokumendokumen proyek dalam rangka pelaksanaan proyek terkait. 3. Kredit Ekspor dan Kerjasama Perdagangan a. Pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai dengan kredit ekspor harus dilakukan melalui cara pelelangan internasional. b. Pengadaan barang/jasa yang dibiayai sebagian atau seluruhnya dari kredit ekspor harus merupakan proyek prioritas yang tercantum dalam Daftar Rencana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (DRPHLN) yang diterbitkan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan/Bappenas dan baru dapat dilaksanakan setelah alokasi pembiayaan kredit ekspor disetujui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. c. Pembiayaan yang diperlukan untuk pembelanjaan lokal (local expenditure) yang tidak dibiayai kredit ekspor harus dijamin ketersediaan dana pendampingnya oleh instansi pelaksana proyek dari bagian anggarannya. d. Peserta pelelangan internasional memasukan penawaran administratif, teknis, harga dan penawaran sumber pendanaannya yang persyaratannya sesuai dengan ketentuan Overseas Economic Cooperation for Development (OECD) menyangkut antara lain: jenis proyek yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendanaan dari kredit ekspor maupun trade-related aid; jangka waktu pengembalian maksimum yang dapat diberikan; besarnya insurance premium; interest rate; dan sebagainya. e. Penawaran 1) Tahap-tahap penyiapan pelelangan sepenuhnya mengacu kepada Keputusan Presiden ini; 2) Penawaran disampaikan dalam dua tahap, yaitu persyaratan administrasi dan teknis disampaikan pada tahap pertama, sedangkan harga penawaran dan penawaran sumber pendanaanya (kondisi dan syarat pinjaman) disampaikan pada tahap kedua setelah ditetapkan penawar yang memenuhi syarat teknis. f.

Evaluasi Penawaran 1) Metoda evaluasi teknis maupun harga dan pembiayaan (termasuk syarat-syarat finansial yang dikehendaki) harus sudah dicantumkan dalam dokumen pelelangan;

168


2) Evaluasi penawaran teknis dapat dilakukan dengan membandingkan spesifikasi teknis disain atau kinerja disain antara spesifikasi teknis yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dengan spesifikasi teknis atau kinerja disain yang diajukan penyedia barang/jasa; 3) Setelah dilakukan evaluasi teknis, ditetapkan dan diumumkan penawar yang memenuhi persyaratan; 4) Evaluasi penawaran harga dan penawaran sumber pendanaan dilakukan setelah penawaran tahap dua diterima. Evaluasi penawaran harga dilakukan dengan memperhitungkan harga dan kondisi pembiayaan ke dalam perhitunganperhitungan yang mendasari kelayakan proyek yang bersangkutan dengan menggunakan metode perhitungan biaya efektif diantaranya discounted cost/net present value; 5) Penyedia barang/jasa yang menawarkan biaya efektif terendah mencerminkan biaya pendanaan yang termurah ditetapkan sebagai calon pemenang. g. Sebelum kontrak ditandatangani oleh pemenang lelang yang telah ditetapkan, penawaran pembiayaan dievaluasi kembali dan kalau perlu dinegosiasikan kembali oleh Departemen Keuangan untuk meneliti komponen-komponen maturity, grace period, repayment period, interest rate, commitment fee dan management fee dikaitkan kemampuan membayar kembali dan proyeksi keuangan negara, khususnya berkaitan dengan besarnya cicilan dan jatuh tempo pinjaman. 4. Manajemen dan Monitoring Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam rangka memperlancar komunikasi dengan lender/donor, terutama proyek-proyek pinjaman yang pelaksanaannya tersebar di beberapa propinsi, instansi penanggung jawab (executing agency) di tingkat pusat dapat membentuk unit manajemen dan monitoring pelaksanaan proyek yang membantu Pejabat Pembuat Komitmen dengan tanpa mengurangi tanggung jawab dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden ini. C. Pengawasan dan Pemeriksaan 1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus dilakukan pengawasan dan pemeriksaan. Pengawasan dilakukan oleh Menteri / Panglima TNI / Kapolri / Kepala LPND / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direktur Utama BUMN/BUMD dan Pejabat Pembuat Komitmen dengan menciptakan sistem pemantauan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Pemeriksaan dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. 2. Menteri / Panglima TNI / Kapolri / Kepala LPND / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direktur Utama BUMN/BUMD dan Pejabat Pembuat Komitmen harus mempedomani prosedur pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Keputusan Presiden ini dan menciptakan sistem pengendalian manajemen sebelum pengadaan barang/jasa dilakukan. 3. Inspektorat Jenderal / Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Departemen / Badan Pengawas Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota / satuan pengawasan internal BI/BHMN/BUMN/BUMD melakukan pemeriksaan terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan menyampaikan laporan pemeriksaannya kepada Menteri/pimpinan instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

169


4. Ketentuan dalam butir 3 (tiga) tidak mengurangi kewenangan BPKP untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sebagai bagian integral dari penilaian kinerja pelaksanaan anggaran secara menyeluruh yang dilaksanakan oleh BPKP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Pengawasan dan pemeriksaan atas pengadaan barang/jasa dimaksudkan untuk mendukung usaha pemerintah guna: a. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah, mewujudkan aparatur yang profesional, bersih dan bertanggung-jawab. b. Memberantas penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN. c. Menegakkan peraturan yang berlaku dan mengamankan keuangan negara. 6. Tindak lanjut pengaduan masyarakat agar dimanfaatkan untuk: a. Menegakkan hukum dan keadilan secara tertib dan proporsional bagi semua pihak yang melanggar ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa. b. Membangun citra aparat pemerintah yang bersih, profesional dan bertanggung jawab. c. Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam kontrol sosial terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa. d. Membangun sensitifitas fungsi-fungsi manajerial para pejabat pemerintah dalam pengadaan barang/jasa. e. Memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pengorganisasian, metode kerja, dan ketatalaksanaan dalam pengadaan barang/jasa dan pelayanan masyarakat. f.

Menggiatkan dan mendinamisasi pelaksanaan aparat pengawasan fungsional.

7. Pengawasan Masyarakat (Wasmas) dapat berfungsi: a. Sebagai barometer untuk mengukur dan mengetahui kepercayaan publik terhadap kinerja aparatur pemerintah, khususnya dalam pengadaan barang/jasa. b. Memberikan koreksi secara mendasar atas kecenderungan sikap cara berfikir dan perilaku pejabat birokrasi yang menyimpang dalam pengadaan barang/jasa. c. Memberikan masukan-masukan yang bermanfaat sekaligus mendinamisasi fungsifungsi perumusan kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, laporan pertanggungjawaban dan pengawasan internal maupun fungsional (sebagai second opinion) dalam pengadaan barang/jasa. D. Pengadaan Barang/Jasa dengan E-Procurement Dalam menyikapi era globalisasi, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat menggunakan sarana elektronik (internet, Electronic Data Interchange dan e-mail). Pelaksanaan e-procurement disesuaikan dengan kepentingan Pejabat Pembuat Komitmen dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan e-Procurement adalah: a. Memudahkan sourcing, proses pengadaan, dan pembayaran; b. Komunikasi On-line antara Buyers dengan Vendors; c. Mengurangi biaya proses dan administrasi pengadaan; d. Menghemat biaya dan mempercepat proses.

170

LAMPIRAN I BAB V (PELAKSANAAN PENILAIAN KUALIFIKASI) Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003

BAB V PELAKSANAAN PENILAIAN KUALIFIKASI

A. Ketentuan Umum 1. Sesuai Pasal 15 dan Lampiran Bab II huruf A dari Keputusan Presiden ini, penilaian kualifikasi dilaksanakan sebagai berikut: a. Pekerjaan jasa pemborongan, pemasokan barang, dan pemasokan jasa lainnya Metode pengadaan

Tidak kompleks

Kompleks

Pelelangan umum Pelelangan terbatas Pemilihan langsung Penunjukan langsung

Pasca kualifikasi Prakualifikasi Prakualifikasi Prakualifikasi

Pra atau pasca kualifikasi Prakualifikasi Prakualifikasi Prakualifikasi

b. Pekerjaan jasa konsultansi Metode pengadaan

Tidak kompleks atau kompleks

Seleksi umum Seleksi terbatas Seleksi langsung Penunjukan langsung

Prakualifikasi Prakualifikasi Prakualifikasi Prakualifikasi

2. Untuk efisiensi, data yang diperlukan untuk menilai kualifikasi cukup dari formulir isian yang harus dilengkapi oleh penyedia barang/jasa disertai penyataan kebenaran data yang disampaikan. Bila ternyata data tersebut palsu atau bohong, maka penyedia barang/jasa sanggup dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain bersedia dimasukkan ke dalam daftar hitam selama 2 (dua) tahun yang berarti tidak boleh mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah selama 2 (dua) tahun. Bukti kebenaran data tersebut baru diminta apabila penyedia barang/jasa akan diusulkan menjadi pemenang atau cadangan. 3. Prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang masih dapat diminta untuk dilengkapi. Berbeda dengan pasca kualifikasi yang merupakan bagian dari penawaran, maka penambahan data kualifikasi yang merupakan bagian dari dokumen penawaran pada prinsipnya dilarang. Klarifikasi terhadap data kualifikasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah substansinya. 4. Pengalaman pekerjaan dapat dilakukan konversi dengan menggunakan rumus berikut: a. NPt =

Nilai paket tertinggi berdasarkan pengalaman menangani pekerjaan dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.

b. nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang dengan present value menggunakan perhitungan sebagai berikut: NPs = Npo x Is Io NPs = Nilai pekerjaan sekarang Npo =

Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (bila ada) saat penyerahan pertama/provisional hand over (PHO)

Io

Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan PHO

=

171

LAMPIRAN I BAB V (PELAKSANAAN PENILAIAN KUALIFIKASI) Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003

Is

=

Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (bila belum ada dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya)

Indeks BPS yang dipakai adalah: a. Untuk jasa pemborongan: indeks perdagangan besar barang-barang konstruksi atau lainnya yang merupakan komponen terbesar dari pekerjaan. b. Untuk jasa konsultansi: indeks biaya hidup (consumer Price Index/CPI). c. Untuk pemasokan barang: indeks perdagangan besar barang-barang yang sesuai. d. Untuk jasa lainnya: indeks yang sesuai. 5. Formulir isian menggunakan contoh sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Nopember 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

172

LAMPIRAN II CONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 80 TAHUN 2003 TANGGAL : 3 NOPEMBER 2003 FORMULIR 1

CONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI PEKERJAAN JASA PEMBORONGAN, PEMASOKAN BARANG/JASA LAINNYA

Formulir Isian Penilaian Kualifikasi Pekerjaan Pemborongan, Pemasokan Barang/Jasa Lainnya

Pengadaan …………………. Proyek/unit kerja ………………… Departemen/Lembaga/Pemda ………….. Tahun Anggaran ……..

173

LAMPIRAN II CONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003 Formulir 1.a.

CONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI PEKERJAAN JASA PEMBORONGAN, PEMASOKAN BARANG/JASA LAINNYA

SURAT PERNYATAAN MINAT UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN …….

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan Bertindak untuk dan atas nama Alamat Telepon/Fax Email

: ............................... : ............................... : PT/CV/Firma/Koperasi . . . . . . . . . . . . . . . : ............................... : ............................... : ...............................

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh proyek/unit kerja …………… …………… , tahun anggaran ….., maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses pengadaan paket pekerjaan/kegiatan : ……………………….…. (nama pekerjaan/kegiatan) sampai selesai. Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

……………………….. , ……………..200... PT/CV/Firma/Koperasi …………………….. Materai Rp. 6.000,Tanggal dan Cap Perusahaan (Nama Jelas) Jabatan

174

LAMPIRAN II CONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003 Formulir 1.b.

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka pengadaan …………………. (nama pekerjaan/kegiatan) pada proyek/satuan kerja…………….., dengan ini menyatakan bahwa saya: 1.

Tidak akan melakukan praktek KKN;

2.

Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;

3.

Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;

4.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. …………………………………. , ………….200….

1. Pengguna Barang/Jasa

: …………(tanda tangan), ……… (nama jelas)

2. Panitia/Pejabat Pengadaan

: a. ………… (tanda tangan), ………… (nama jelas) b. ………… (tanda tangan), ………… (nama jelas) c. ………… (tanda tangan), ………… (nama jelas) d. ………… (tanda tangan), ………… (nama jelas) e. ………… (tanda tangan), ………… (nama jelas)

3. Penyedia Barang/Jasa

: …………… (tanda tangan), ………… (nama jelas)

175

LAMPIRAN II CONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003 Formulir 1.c.

Formulir Isian Penilaian Kualifikasi Pengadaan …………………. Proyek/Unit kerja ………………… Departemen/Lembaga/Pemda ………….. Tahun Anggaran ……..

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan Bertindak untuk dan atas nama Alamat Telepon/Fax Email

: ............................... : ............................... : PT/CV/FIRMA/KOPERASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : ............................... : ............................... : ...............................

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1

Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat …………………… (sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas no akta pendirian/perubahan/surat kuasa dan tanggalnya);

2

Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;

3

Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya;

4

Data-data saya/perusahaan saya adalah sebagai berikut:

A.

Data Administrasi 1.

1.

2.

3.

Umum Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)

:

Status (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)

:

Alamat PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan) No. Telepon No. Fax E-Mail

:

Pusat

Cabang

: :

176


4.

Alamat Kantor Pusat No. Telepon No. Fax E-Mail

B.

C.

(diisi, dalam hal yang menawar perusahan/bukan perusahaan pusatnya)

cabang

Ijin Usaha No. IUJK/SIUP/SIUI/TDP*

:

………………. Tanggal …………….

Masa berlaku ijin usaha

:

………………………………………

Instansi pemberi ijin usaha * Pilih yang sesuai

:

………………………………………..

Landasan Hukum Pendirian Perusahaan 1.

2.

D.

: : : :

Akta Pendirian PT/CV/Firma/ Koperasi a. Nomor Akta

:

b. Tanggal

:

c. Nama Notaris

:

Akta Perubahan Terakhir a. Nomor Akta

:

b. Tanggal

:

c. Nama Notaris

:

Pengurus 1. Komisaris (untuk PT) No.

Nama

No. KTP

Jabatan dalam Perusahaan

2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan No.

Nama

No. KTP


177

LAMPIRAN II CONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003 E.

Data Keuangan 1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma) No.

No. KTP

Nama

Alamat

Persentase

2. Pajak 1. Nomor Pokok Wajib Pajak 2. 3.

:

Bukti Pelunasan Pajak Tahun terakhir Nomor/Tanggal

:

Laporan bulanan PPH/PPN tiga bulan terakhir Nomor/ Tanggal :

3. Neraca Perusahaan Terakhir Per Tanggal …. Bulan …. Tahun ….. (hanya untuk jasa pemborongan) (dalam ribuan rupiah) PASIVA

AKTIVA I

II

III

Aktiva Lancar

:

Rp. ……….

Kas

:

Bank

Rp. ……….

Utang jangka pendek Utang dagang

:

:

Rp. ……….

Utang pajak

:

Piutang *)

:

Rp. ……….

Utang lainnya

:

Persediaan Barang Pekerjaan dalam proses Jumlah (a)

: :

Rp. ………. Rp. ……….

Aktiva tetap Peralatan dan mesin Inventaris Gedung-gedung Jumlah (b)

: :

Rp. ………. Rp. ……….

: :

Rp. ………. Rp. ……….

Aktiva lainnya (c) Jumlah

IV

Jumlah (d) Rp. ……….

V VI

Rp. ………. Rp. ………. Rp. ………. Rp. ……….

Utang jangka panjang (e)

Rp. ……….

Kekayaan bersih (a+b+c) – (d+e)

Rp. ……….

Rp. ………. Rp. ………. Rp. ……….

*) Piutang jangka pendek (sampai dengan enam bulan) Piutang jangka panjang (lebih dari enam bulan) Jumlah

Jumlah

Rp. ……….

: Rp. : Rp. : Rp.

178

LAMPIRAN II CONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003 ………….., tanggal ……………….. 2003 PT/CV. …………………………. Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan

Materai Rp. 6.000,Nama Jelas

F.

Data Personalia Tenaga ahli/teknis yang diperlukan (prinsipnya hanya untuk jasa pemborongan)

1. No.

Nama

Tgl/bln/thn lahir

Pendidikan

1

2

3

4

Jabatan dalam “Proyek”

Pengalaman Kerja (tahun)

Profesi/ keahlian

Sertifikat/ Ijazah

5

6

7

8

Direktur Utama / Penanggung jawab Perusahaan

Nama Jelas

G.

Data Peralatan/Perlengkapan (prinsipnya hanya untuk jasa pemborongan)

Jenis No. Peralatan/ Perlengkapan 1

2

Jumlah

Kapasitas atau output pada saat ini

Merk dan tipe

Tahun pembuatan

Kondisi Baik/rusak

Lokasi Sekarang

3

4

5

6

7

8

Bukti Kepemilikan

9

Catatan : bila diperlukan dapat dibuat rincian tersendiri untuk setiap jenis dan bukti-bukti surat pemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu diperlukan

H.

No.

1

Data Pengalaman Perusahaan (nilai 3 paket tertinggi pengalaman di bidang/subbidang yang sesuai)

Nama Paket Pekerjaan

Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan

2

3

Pemberi Tugas / Pengguna Jasa Lokasi

4

Kontrak *)

Tanggal Selesai Menurut

Nama

Alamat/ Telepon

No / Tanggal

Nilai

Kontrak

BA. Serah Terima

5

6

7

8

9

10

179


I.

No.

1

J.

Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan ( hanya untuk jasa pemborongan) Pemberi Tugas / Pengguna Jasa

Bidang Pekerjaan

Sub Bidang Pekerjaan

Lokasi

2

3

4

Kontrak *)

Progres Terakhir

Nama

Alamat Telepon

No / Tanggal

Nilai

Tanggal

Prestasi Kerja (%)

5

6

7

8

9

10

Modal Kerja Surat dukungan keuangan dari Bank: Nomor

:

Tanggal

:

Nama Bank

:

Nilai

:

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

…………………… , ………………. 200… PT/CV/Firma/Koperasi …………………….. Materai Rp. 6.000,Tanggal dan Cap Perusahaan (Nama Jelas) Jabatan

180

LAMPIRAN II CONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003 FORMULIR 2

CONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI PEKERJAAN JASA KONSULTANSI

Formulir Isian Penilaian Kualifikasi Pekerjaan Jasa Konsultansi

Pengadaan …………………. Proyek/unit kerja ………………… Departemen/Lembaga/Pemda ………….. Tahun Anggaran ……..

181

LAMPIRAN II CONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003 Formulir 2.a. CONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI PEKERJAAN JASA KONSULTANSI

SURAT PERNYATAAN MINAT UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN ……. Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan Bertindak untuk dan atas nama Alamat Telepon/Fax Email

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………….... . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………... : PT/CV/Firma/Koperasi . . . . . . . . . . . .. . ……………………….. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………….

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh proyek/unit kerja …………… …………… , tahun anggaran ….., maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses pengadaan paket pekerjaan/kegiatan : ……………………….…. (nama pekerjaan/kegiatan) sampai selesai. Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. ……………….. , ……………. ……..200… PT/CV/Firma/Koperasi …………………….. Materai Rp. 6.000,Tanggal dan Cap Perusahaan (Nama Jelas) Jabatan

182

LAMPIRAN II CONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003 Formulir 2.b.

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka pengadaan …………………. (nama pekerjaan/kegiatan) pada proyek/satuan kerja…………….., dengan ini menyatakan bahwa saya :

1.

Tidak akan melakukan praktek KKN;

2.

Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;

3.

Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;

4.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ………………………. , ………….200….

1. Pengguna Barang/Jasa

: …………(tanda tangan), ……… (nama jelas)

2. Panitia/Pejabat Pengadaan

: a. ………… (tanda tangan), ………… (nama jelas) b. ………… (tanda tangan), ………… (nama jelas) c. ………… (tanda tangan), ………… (nama jelas) d. ………… (tanda tangan), ………… (nama jelas) e. ………… (tanda tangan), ………… (nama jelas)

3. Penyedia Barang/Jasa

: …………… (tanda tangan), ………… (nama jelas)

183

LAMPIRAN II CONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003 Formulir 2.c

CONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI PEKERJAAN JASA KONSULTANSI

FORMULIR-1 DAN FORMULIR-2 UNTUK JASA KONSULTANSI SAMA DENGAN CONTOH FORMULIR-1 DAN FORMULIR-2 UNTUK JASA PEMBORONGAN

Formulir Isian Penilaian Kualifikasi Pengadaan …………………. Proyek/Unit kerja ………………… Departemen/Lembaga/Pemda ………….. Tahun anggaran ……..

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan Bertindak untuk dan atas nama Alamat Telepon/Fax Email

: ............................... : ............................... : PT/CV/FIRMA/KOPERASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : ............................... : ............................... : ...............................

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1

Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat …………………… (sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas no akta pendirian/perubahan/surat kuasa dan tanggalnya);

2

Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;

3

Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya;

4

Data-data saya/perusahaan saya adalah sebagai berikut:

A.

Data Administrasi 1.

1.

2.

Umum Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)

:

Status (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)

:

Pusat

Cabang

184


3.

4.

B.

C.

Alamat PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan) No. Telepon No. Fax E-Mail

:

Alamat Kantor Pusat No. Telepon No. Fax E-Mail

: : : :

(diisi, dalam hal yang menawar perusahan/bukan perusahaan pusatnya)

cabang

Ijin Usaha No. IUJK/SIUP/SIUI/TDP*

:

………………. Tanggal …………….

Masa berlaku ijin usaha

:

………………………………………

Instansi pemberi ijin usaha * Pilih yang sesuai

:

………………………………………..

Landasan Hukum Pendirian Perusahaan 1.

2.

D.

: :

Akta Pendirian PT/CV/Firma/ Koperasi a. Nomor Akta

:

b. Tanggal

:

c. Nama Notaris

:

Akta Perubahan Terakhir a. Nomor Akta

:

b. Tanggal

:

c. Nama Notaris

:

Pengurus 1. Komisaris (untuk PT) No.

Nama

No. KTP


2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan No.

Nama

No. KTP


185

LAMPIRAN II CONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003 E.

Data Keuangan 1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma) No.

No. KTP

Nama

Alamat

Persentase

2. Pajak 1. Nomor Pokok Wajib Pajak 2. 3.

:

Bukti Pelunasan Pajak Tahun terakhir Nomor/Tanggal

:

Laporan bulanan PPH/PPN tiga bulan terakhir Nomor/ Tanggal :

3. Neraca Perusahaan Terakhir Per Tanggal …. Bulan …. Tahun ….. (hanya untuk jasa pemborongan) (dalam ribuan rupiah) PASIVA

AKTIVA I

II

III

Aktiva Lancar

:

Rp. ……….

Kas

:

Bank

Rp. ……….

Utang jangka pendek Utang dagang

:

:

Rp. ……….

Utang pajak

:

Piutang *)

:

Rp. ……….

Utang lainnya

:

Persediaan Barang Pekerjaan dalam proses Jumlah (a)

: :

Rp. ………. Rp. ……….

Aktiva tetap Peralatan dan mesin Inventaris Gedung-gedung Jumlah (b)

: :

Rp. ………. Rp. ……….

: :

Rp. ………. Rp. ……….

Aktiva lainnya (c) Jumlah

IV

Jumlah (d) Rp. ……….

V VI

Rp. ………. Rp. ………. Rp. ………. Rp. ……….

Utang jangka panjang (e)

Rp. ……….

Kekayaan bersih (a+b+c) – (d+e)

Rp. ……….

Rp. ………. Rp. ………. Rp. ……….

*) Piutang jangka pendek (sampai dengan enam bulan) Piutang jangka panjang (lebih dari enam bulan) Jumlah

Jumlah

Rp. ……….

: Rp. : Rp. : Rp.

186

LAMPIRAN II CONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003 ………….., tanggal ……………….. 2003 PT/CV. …………………………. Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan

Materai Rp. 6.000,Nama Jelas

F.

Data Personalia Tenaga ahli/teknis yang diperlukan (prinsipnya hanya untuk jasa pemborongan)

1. No.

Nama

Tgl/bln/thn lahir

Pendidikan

1

2

3

4

Jabatan dalam “Proyek”

Pengalaman Kerja (tahun)

Profesi/ keahlian

Sertifikat/ Ijazah

5

6

7

8

Direktur Utama / Penanggung jawab Perusahaan

Nama Jelas

G.

Data Peralatan/Perlengkapan (prinsipnya hanya untuk jasa pemborongan)

Jenis No. Peralatan/ Perlengkapan 1

2

Jumlah

Kapasitas atau output pada saat ini

Merk dan tipe

Tahun pembuatan

Kondisi Baik/rusak

Lokasi Sekarang

3

4

5

6

7

8

Bukti Kepemilikan

9

Catatan : bila diperlukan dapat dibuat rincian tersendiri untuk setiap jenis dan bukti-bukti surat pemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu diperlukan

H.

No.

1

Data Pengalaman Perusahaan (nilai 3 paket tertinggi pengalaman di bidang/subbidang yang sesuai)

Nama Paket Pekerjaan

Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan

2

3

Pemberi Tugas / Pengguna Jasa Lokasi

4

Kontrak *)

Tanggal Selesai Menurut

Nama

Alamat/ Telepon

No / Tanggal

Nilai

Kontrak

BA. Serah Terima

5

6

7

8

9

10

187

LAMPIRAN II CONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003 I.

No.

1

J.

Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan ( hanya untuk jasa pemborongan) Pemberi Tugas / Pengguna Jasa

Bidang Pekerjaan

Sub Bidang Pekerjaan

Lokasi

2

3

4

Kontrak *)

Progres Terakhir

Nama

Alamat Telepon

No / Tanggal

Nilai

Tanggal

Prestasi Kerja (%)

5

6

7

8

9

10

Modal Kerja Surat dukungan keuangan dari Bank: Nomor

:

Tanggal

:

Nama Bank

:

Nilai

:

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. …………………… , ………………. 200… PT/CV/Firma/Koperasi …………………….. Materai Rp. 6.000,Tanggal dan Cap Perusahaan (Nama Jelas) Jabatan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Nopember 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd. Lambock V. Nahattands

188

KONSOLIDASI




189

MATRIKS PERUBAHAN Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003

No.

Keppres 80/2003

Keppres 61/2004 (Perubahan Ke-1)

Perpres 32/2005 (Perubahan Ke-2)


1.





KONSIDERANS Menimbang:

Menimbang:

Menimbang:

Menimbang:

Menimbang:

Menimbang:

Menimbang:

Menimbang:

a. bahwa agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawab kan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi

a.

a. bahwa sehubungan dengan mendesaknya waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tahun 2005 sesuai dengan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu diadakan pengadaan dan pendistribusian surat suara, kartu pemilih serta perlengkapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara cepat dengan tetap mengutamakan aspek kualitas, keamanan dan tepat waktu;

a.

a. bahwa dengan berlakunya UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dipandang perlu menyesuaikan beberapa ketentuan dan istilah di dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 agar selaras dengan kedua undangundang dimaksud;

a.

a. bahwa sehubungan dengan mendesaknya waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006 sesuai dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu dilakukan pengadaan kartu tanda penduduk, pengadaan dan pendistribusian surat suara, kartu pemilih, serta perlengkapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara cepat dengan tetap mengutamakan

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pengadaan obat dan alat kesehatan perlu didukung jaminan, ketersediaan obat generik dan alat kesehatan;

b.

bahwa untuk mempercepat pengadaan dan pendistribusian bahan dan obat generik sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu segera menetapkan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung dengan tetap mengacu pada kaidahkaidah yang berlaku dalam pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah;

b.

bahwa penyelesaian pekerjaan yang menjadi tugas pemerintah berkaitan dengan pengakhiran tugas dan pembubaran badan khusus yang dibentuk untuk penyehatan perbankan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 harus diselesaikan dengan cepat; bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam upaya percepatan pengembalian kekayaan negara dan menunjang perbaikan kondisi ekonomi nasional, dipandang perlu

b.

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara bertugas melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku; bahwa untuk

b. bahwa untuk lebih meningkatkan transparansi dan kompetisi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah serta untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan negara, dipandang perlu melakukan

bahwa untuk mempercepat pengadaan perumahan bagi masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan masyarakat Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang terkena bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami oleh Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, dipandang perlu menyesuaikan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

190


No.

Keppres 80/2003

Keppres 61/2004 (Perubahan Ke-1) segera menetapkan konsultan penilai melalui penunjukkan langsung dengan tetap mengacu pada kaedahkaedah yang berlaku dalam pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah;

Pemerintah; b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

c.

bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Perpres 32/2005 (Perubahan Ke-2) b. bahwa dalam rangka mempercepat pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, dipandang perlu segera menetapkan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung dengan tetap mengacu kepada kaidahkaidah yang berlaku dalam pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Perpres 70/2005 (Perubahan Ke-3) memperlancar pelaksanaan tugas Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, khususnya dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Sumatera Utara, dipandang perlu menyesuaikan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan kondisi yang ada, agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cepat, efektif dan efisien, dengan tetap berpegang pada prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan




dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006, agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cepat, efektif dan efisien dengan tetap berpegang pada prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak serta akuntabel;

aspek kualitas, keamanan dan tepat waktu;

penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai tata cara pengumuman dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah; c. bahwa untuk lebih memperoleh hasil yang maksimal dalam pelaksanaan sertifikasi bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan panitia/pejabat pengadaan dalam rangka meningkatkan kompetensi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, dipandang perlu mengatur kembali batas waktu kewajiban syarat sertifikasi bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan panitia/pejabat pengadaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah; d. bahwa sehubungan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu mengubah

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa dalam rangka mempercepat pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu segera menetapkan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung dengan tetap mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah;

Perpres 95/2007 (Perubahan Ke-7) c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

191


No.

Keppres 80/2003



Perpres 70/2005 (Perubahan Ke-3) perlakuan yang adil bagi semua pihak serta akuntabel; c.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Perpres no 70 tentang Perubahan Ketiga Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



Pemerintah;

Mengingat:

Mengingat:

Mengingat:

Mengingat:

Mengingat:

Mengingat:

Mengingat:

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

1.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;


1.



1.


2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100,

2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

2.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat UndangUndang Dasar 1945; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

192


No.

Keppres 80/2003








Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);

Republik Indonesia Nomor 4286);

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3956);


Republik Indonesia Nomor 4286);


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956); 3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212);

3.

4.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212); Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3.

4.

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

3.

4.

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

193


No.

Keppres 80/2003


Perpres 32/2005 (Perubahan Ke-2) .bpkp.go.id 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480); 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Perpres 70/2005 (Perubahan Ke-3) 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dari Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara; 6.


Perpres 79/2006 (Perubahan Ke-5) Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4550);

Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005;

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara; 6.

7.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

Perpres 85/2006 (Perubahan Ke-6) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan

Perpres 95/2007 (Perubahan Ke-7) Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);

7.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330)

194


No.

Keppres 80/2003


Perpres 32/2005 (Perubahan Ke-2) 2004 Nomor 77);

MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN

MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN



Republik Indonesia Nomor 4430) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 36);


Perpres 79/2006 (Perubahan Ke-5) 7.

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;




Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005;

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;

8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN


195


No.

Keppres 80/2003 PRESIDEN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Keppres 61/2004 (Perubahan Ke-1) PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Perpres 32/2005 (Perubahan Ke-2) PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Perpres 70/2005 (Perubahan Ke-3) PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Perpres 8/2006 (Perubahan Ke-4) PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Perpres 79/2006 (Perubahan Ke-5) PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Perpres 85/2006 (Perubahan Ke-6) PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Perpres 95/2007 (Perubahan Ke-7) PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

BATANG TUBUH PASAL 1 PENGERTIAN ISTILAH

2.

Perubahan 8.

Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;

9.

Pejabat pengadaan adalah personil yang diangkat oleh pengguna

8. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direksi BUMN / Direksi BUMD, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang barang/jasa. 9. Pejabat Pengadaan adalah 1 (satu) orang yang diangkat oleh Pengguna

196


No.

Keppres 80/2003 barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);








Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direksi BUMN / Direksi BUMD untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta). Penambahan Judul/Pasal/Ayat Baru 1a. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) / Pemimpin Badan Hukum Milik Negara (BHMN) / Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan

197


No.

Keppres 80/2003








barang/jasa. 1b. Pengguna Anggaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 1c. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran Kementrian/Lemba ga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. 8a. Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direksi BUMD yang bertugas secara khusus

198


No.

Keppres 80/2003








untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Departemen / Lembaga / Sekretariat Lembaga Tinggi Negara / Pemerintah Daerah / Komisi / BI / BHMN / BUMN / BUMD. 23. Surat kabar nasional adalah surat kabar yang beroplah besar dan memiliki peredaran luas secara nasional, yang tercantum dalam daftar surat kabar nasional yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. 24. Surat kabar provinsi adalah surat kabar yang beroplah besar dan memiliki peredaran luas di daerah provinsi, yang tercantum dalam daftar surat kabar yang ditetapkan oleh Gubernur.

199


No.

Keppres 80/2003








25. Website pengadaan nasional adalah website yang dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas untuk mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa di Departemen / Lembaga / Komisi / BI / Pemerintah Daerah / BHMN / BUMN / BUMD dan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Penghapusan Pasal/Ayat/Paragraf 2.

Pejabat Pembuat Komitmen adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran Daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam

200


No.

Keppres 80/2003








lingkungan unit kerja/proyek tertentu; 4.

Kepala kantor/satuan kerja adalah pejabat struktural departemen/lemba ga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana anggaran belanja rutin APBN;

5.

Pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri / Pemimpin Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / pejabat yang diberi kuasa, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari anggaran belanja pembangunan APBN;

6.

Pengguna Anggaran Daerah

201


No.

Keppres 80/2003








adalah pejabat di lingkungan pemerintah propinsi / kabupaten / kota yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana anggaran belanja APBD; 7.

Pejabat yang disamakan adalah pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) / Kepolisian Republik Indonesia (Polri) / pemerintah daerah / Bank Indonesia (BI) / Badan Hukum Milik Negara (BHMN) / Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBN/APBD;

202


No. 3.

Keppres 80/2003








PASAL 4 KEBIJAKAN UMUM Penambahan Judul/Pasal/Ayat Baru i.

mengumumkan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah secara terbuka melalui surat kabar nasional dan/atau surat kabar provinsi.

Pasal 4A (1) Pemilihan surat kabar nasional dan surat kabar provinsi sebagai dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, dilakukan sesuai tata cara pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini. (2) Pemilihan surat kabar nasional dan surat kabar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri Negara

203


No.

Keppres 80/2003








Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk surat kabar nasional dan Gubernur untuk surat kabar provinsi. (3) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Gubernur melaksanakan pemilihan surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan daftar surat kabar yang beroplah besar dan memiliki peredaran luas yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. (4) Segala biaya yang timbul dalam rangka pemilihan surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

204


No.

Keppres 80/2003








PASAL 9 PERSYARATAN DAN TUGAS POKOK PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

4.

Perubahan (2) Berdasarkan usulan pimpinan unit kerja yang bersangkutan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengguna barang/jasa diangkat dengan surat keputusan Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Pemimpin Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN / BUMD atau pejabat yang diberi kuasa.

(2) Pejabat Pembuat Komitmen diangkat dengan surat Keputusan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN BUMD.

Penambahan Judul/Pasal/Ayat Baru (6) Pejabat Pembuat Komitmen dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sebelum dokumen anggaran disahkan sepanjang anggaran untuk kegiatan yang

205


No.

Keppres 80/2003








bersangkutan telah dialokasikan, dengan ketentuan penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dan penandatangan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelah dokumen anggaran untuk kegiatan/proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan. Penghapusan Pasal/Ayat/Paragraf (3)b

5.

mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;

PASAL 10 PEMBENTUKAN, PERSYARATAN, TUGAS POKOK DAN KEANGGOTAAN PANITIA / PEJABAT PENGADAAN / UNIT LAYANAN PENGADAAN (PROCUREMENT UNIT) Perubahan Subjudul: Paragraf Kedua Pembentukan, Persyaratan, Tugas Pokok dan Keanggotaan Panitia/Pejabat Pengadaan

Subjudul: Paragraf Kedua Pembentukan, Persyaratan, Tugas Pokok dan Keanggotaan Panitia / Pejabat Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)

206


No.

Keppres 80/2003








Penambahan Judul/Pasal/Ayat Baru (2a)

Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit).

Penambahan Judul/Pasal/Ayat Baru (3a) Dalam hal pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, anggota panitia pengadaan berasal dari instansinya sendiri atau instansi teknis Pemerintah, dan dapat menyertakan pihak lain yang

207


No.

Keppres 80/2003








ditunjuk oleh Kepala Badan pelaksana. (8)c. Pejabat yang bertugas melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran dan/atau pejabat yang bertugas menandatangani surat perintah membayar. PASAL 17 METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG / JASA PEMBORONGAN / JASA LAINNYA

6.

Perubahan (2) Pelelangan umum adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

(2) Pelelangan umum adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas sekurangkurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi.

208


No.

Keppres 80/2003 (3) Dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas yaitu untuk pekerjaan yang kompleks, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda pelelangan terbatas dan diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang telah diyakini mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi.








(3) Dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda pelelangan terbatas dan diumumkan secara luas sekurangkurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi.

209


No. 7.

Keppres 80/2003








PASAL 20 PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA BARANG / JASA PEMBORONGAN / JASA LAINNYA

Penambahan Judul/Pasal/Ayat Baru

Pasal 20A Pengumuman pengadaan barang / jasa pemborongan / jasa lainnya dengan metode pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan metode pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) wajib dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk pengadaan dengan metode pelelangan umum yang bernilai sampai dengan Rp1.000.000.000,0 0 (satu miliar rupiah) diumumkan sekurangkurangnya di: 1) satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan;

210


No.

Keppres 80/2003








2) satu surat kabar nasional, dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksaanakan kegiatan tersebut yang berdomisili di provinsi setempat kurang dari 3 (tiga) penyedia barang/jasa. b. untuk pengadaan dengan metode pelelangan umum/terbatas yang bernilai di atas Rp1.000.000.000,0 0 (satu miliar rupiah) diumumkan sekurangkurangnya di satu surat kabar nasional dan satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan.

211


No.

Keppres 80/2003








PASAL 22 METODA PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI

8.

Perubahan (2) Seleksi umum adalah metoda pemilihan penyedia jasa konsultansi yang daftar pendek pesertanya dipilih melalui proses prakualifikasi secara terbuka yaitu diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas mengetahui dan penyedia jasa konsultansi yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

(2) Seleksi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan metode pemilihan penyedia jasa konsultansi yang daftar pendek pesertanya dipilih melalui proses prakualifikasi yang diumumkan secara luas sekurangkurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi.

(3) Seleksi terbatas adalah metoda pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk pekerjaan yang kompleks dan diyakini jumlah penyedia jasa yang mampu melaksanakan

(3) Seleksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan metode pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk pekerjaan yang kompleks dan diyakini jumlah penyedia jasa yang

212


No.

Keppres 80/2003 pekerjaan tersebut jumlahnya terbatas.

9.








mampu melaksanakan pekerjaan tersebut jumlahnya terbatas, dan diumumkan secara luas sekurangkurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi dengan mencantumkan penyedia jasa yang mampu guna memberi kesempatan kepada penyedia jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi. PASAL 25 PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI Penambahan Judul/Pasal/Ayat Baru Pasal 25A (1) Untuk pengadaan jasa konsultansi dengan metode seleksi umum/seleksi terbatas dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) wajib diumumkan sekurang-

213


No.

Keppres 80/2003








kurangnya di satu surat kabar nasional dan satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan. (2) Untuk pengadaan jasa konsultansi dengan metode seleksi umum yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), wajib diumumkan sekurangkurangnya di satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan atau sekurangkurangnya di satu surat kabar nasional dalam hal untuk kegiatan dimaksud tidak dapat dipenuhi oleh sekurangkurangnya 5 (lima) penyedia jasa konsultasi di kabupaten / kota / provinsi yang bersangkutan.

214


No.

Keppres 80/2003








PASAL 30 JENIS KONTRAK

10. Perubahan (8) Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Propinsi, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota.

(8) Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Propinsi, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota, Kepala Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara untuk pengadaan yang dibiayai

215


No.

Keppres 80/2003








APBN dalam rangka kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. PASAL 37 SANKSI

11.

Perubahan (1) Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurangkurangnya 1o/oo (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak.

(1) Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa, sebagaimana diatur dalam kontrak, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurangkurangnya 1/1000 (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak.

216


No.

Keppres 80/2003








PASAL 44 PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI

12.

Perubahan (2) Pengaturan mengenai daftar inventarisasi dan penyebarluasan informasi barang/jasa produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikeluarkan oleh departemen yang membidangi perindustrian dan perdagangan.

13.

(2) Pengaturan mengenai daftar inventarisasi dan penyebarluasan informasi barang/jasa produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikeluarkan oleh departemen yang membidangi perindustrian

PASAL 48 PENGAWASAN Penambahan Judul/Pasal/Ayat Baru (5a)

Dalam hal berdasarkan tembusan laporan hasil pemeriksan yang disampaikan oleh unit pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPKP

217


No.

Keppres 80/2003








menilai terdapat penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa, maka BPKP dapat menindaklanjuti nya.

PENJELASAN 13.

PENJELASAN – PASAL 4 Huruf h Pengumuman secara terbuka artinya diumumkan di media cetak, media elektronik, dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum.

Huruf h Pengumuman secara terbuka artinya rencana pengadaan Departemen / Lembaga / Komisi / BI / Pemerintah Daerah / BHMN / BUMN / BUMD diumumkan di website pengadaan nasional dengan alamat www.pengadaann asionalbappenas.g o.id yang dikoordinasikan oleh Menteri Negera Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas dan/atau di website Departemen /

218


No.

Keppres 80/2003








Lembaga / Komisi BI / Pemerintah Daerah / BHMN / BUMN / BUMD yang telah diintegrasikan ke website pengadaan nasional. Pasal 4A Pemilihan surat kabar sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dimaksudkan agar calon penyedia barang/jasa dan masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai rencana kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Di lain pihak, dengan telah ditetapkannya surat kabar untuk pengumuman kegiatan pengadaan barang/jasa, Pejabat Pembuat Komitmen akan mengeluarkan biaya pengumuman lelang yang lebih murah sehingga pada akhirnya menghemat APBN/APBD.

219


No.

Keppres 80/2003

14.








PENJELASAN – PASAL 10 Ayat (2a) Cukup jelas Ayat (3a) Cukup jelas

15.

PENJELASAN – PASAL 17 Ayat (2) Pengumuman pemilihan penyedia barang/jasa harus dapat memberikan informasi secara luas kepada masyarakat dunia usaha baik pengusaha daerah setempat maupun pengusaha daerah lainnya.

Ayat (2) Pengumuman pemilihan penyedia barang/jasa harus dapat memberikan informasi secara luas kepada masyarakat dunia usaha baik pengusaha daerah setempat maupun pengusaha daerah lainnya. Pengumuman pemilihan penyedia barang/jasa tersebut, selain dilakukan melalui surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat ini, diupayakan pula melalui Website pengadaan nasional.


Ayat (3) Pengumuman pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode

220


No.

Keppres 80/2003








pelelangan terbatas, selain diumumkan secara luas melalui surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat ini, diupayakan pula melalui website pengadaan. Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (5) Yang dimaksud dalam keadaan tertentu adalah: a. penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam serta tindakan darurat untuk pencegahan bencana dan/atau kerusakan infrastruktur

221


No.

Keppres 80/2003








yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Pekerjaan sebagai kelanjutan dari tindakan darurat di atas, untuk selanjutnya dilakukan sesuai dengan tata cara pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden ini; dan/ atau b. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau c. pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp50.000.000,0

222


No.

Keppres 80/2003








0 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan: 1) untuk keperluan sendiri; dan/atau 2 )teknologi sederhana; dan/atau 3) risiko kecil; dan/atau 4) dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil; dan/atau Ayat (5) d. pekerjaan yang hanya dapatdilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin; dan/atau e.

pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian

223


No.

Keppres 80/2003








logistik pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggara -an pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan sampai dengan bulan Juli 2005 berdasarkan peraturan perundangundangan. Pekerjaan tersebut meliputi pengadaan dan pendistribusian surat suara, kartu pemilih beserta perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

224


No.

Keppres 80/2003








Kepala Daerah; dan/atau f.

pekerjaan pengadaan barang/jasa yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Pekerjaan tersebut meliputi: 1) pekerjaan pengadaan perumahan,yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 1 Juli 2006;

Ayat (5) f. 1) pekerjaan pengadaan perumahan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 31Desember 2006;

2) pekerjaan yang dilakukan dalam rangka meneruskan pekerjaan

225


No.

Keppres 80/2003








pengadaan perumahan yang tidak dilaksanakan oleh pemberi hibah sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang penyelesaian pekerjaannya perlu dilaksanakan secara cepat paling lama 1 (satu) tahun setelah pemberi hibah tidak mampu melaksanakan kewajibannya; dan/atau Ayat (5) g. pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan

226


No.

Keppres 80/2003








kabupaten/kota yang diselenggarakan sampai dengan bulan Desember 2006 berdasarkan peraturan perundangundangan. Pekerjaan tersebut meliputi pengadaan Kartu Tanda Penduduk, pengadaan dan pendistribusian surat suara, kartu pemilih beserta perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Yang dimaksud dalam keadaan khusus adalah: a. pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau b. pekerjaan / barang spesifik yang hanya dapat

227


No.

Keppres 80/2003








dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau c. merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi keci atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau d. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya. e. pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan dalam rangka menjamin

228


No.

Keppres 80/2003







Perpres 95/2007 (Perubahan Ke-7) ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang jenis, jumlah dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

16.

PENJELASAN – PASAL 20A Pasal 20A Pengumuman pengadaan barang / jasa pemborongan / jasa lainnya dengan metode pelelangan umum / terbatas yang bernilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), selain dilakukan di surat kabar nasional/provinsi, diupayakan pula diumumkan di website pengadaan nasional.

17.

PENJELASAN – PASAL 22 Ayat (2) Pengumuman pemilihan penyedia jasa konsultansi harus dapat memberikan informasi kepada

Ayat (2) Pengumuman pemilihan penyedia jasa konsultansi harus dapat memberikan informasi kepada

229


No.

Keppres 80/2003







masyarakat luas, ter utama penyedia jasa konsultansi baik dari daerah setempat maupun dari daerah lainnya. Pengumuman pemilihan penyedia jasa konsultansi tersebut, selain diumumkan di surat kabar nasional/provinsi, diupayakan pula untuk diumumkan di website pengadaan nasional.

masyarakat luas, terutama penyedia jasa konsultansi baik dari daerah setempat maupun dari daerah lainnya.



Ayat (5) Yang dimaksud dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus dalam ayat ini adalah: a. penanganan darurat untuk pertanahan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera; dan/atau

230


No.

Keppres 80/2003








b. penyedia jasa tunggal; dan/atau c. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau d. pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan: untuk keperluan sendiri, mempunyai risiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orangperseorangan dan badan usaha kecil, dan/atau bernilai sampai dengan Rp50.000.000,0 0 (lima puluh juta rupiah); dan/atau

231


No.

Keppres 80/2003








e. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin; dan/atau f. pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dalam rangka pengembalian kekayaan negara yang penanganannya dilakukan secara khusus berdasarkan peraturan perundangundangan. Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf f adalah pekerjaan yang dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepada Pemerintah oleh badan khusus yang dibentuk dalam rangka penyehatan perbankan sebagaimana dimaksud dalam

232


No.

Keppres 80/2003








Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk penilaian pertanggungjawaban badan khusus dimaksud; dan/atau Ayat (5)

Ayat (5)

g. pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitas dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada

g. pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Pekerjaan sebagaimana

233


No.

Keppres 80/2003







dimaksud pada huruf g adalah pekerjaan desain dan perencanaan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 31 Desember 2006.

huruf g adalah pekerjaan desain dan perencanaan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 1 Juli 2006. 18.


PENJELASAN – PASAL 25 Pasal 25A Ayat (1) Pengumuman pengadaan jasa konsultansi sebagaimana diatur pada ayat ini, selain diumumkan di surat kabar nasional dan surat kabar provinsi diupayakan pula untuk diumumkan di website pengadaan nasional. Ayat (2) Cukup jelas

234


No.

Keppres 80/2003








LAMPIRAN-LAMPIRAN 19.

LAMPIRAN I BAB I HURUF C.1.A.4)A)(4) Pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan sampai dengan bulan Juli 2005 berdasarkan peraturan perundangundangan.

20.

LAMPIRAN I BAB I HURUF C.1.A.4)A)(5) Pekerjaan pengadaan barang/jasa yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan

Pekerjaan pengadaan barang/jasa yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan

235


No.

Keppres 80/2003






Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka (5) meliputi: a. pekerjaan pengadaan perumahan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 1 Juli 2006;

Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka (5) meliputi:

b. pekerjaan yang dilakukan dalam rangka meneruskan pekerjaan pengadaan perumahan yang tidak dilaksanakan oleh pemberi hibah sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang penyelesaian pekerjaannya perlu dilaksanakan secara cepat paling lama 1 (satu) tahun ssetelah pemberi hibah tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

b. pekerjaan yang dilakukan dalam rangka meneruskan pekerjaan pengadaan perumahan yang tidak dilaksanakan oleh pemberi hibah sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang penyelesaian pekerjaannya perlu dilaksanakan secara cepat paling lama 1 (satu) tahun setelah pemberi hibah tidak mampu melaksanakan kewajibannya.



a. pekerjaan pengadaan perumahan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 31 Desember 2006;

236


No. 21.

Keppres 80/2003








LAMPIRAN I BAB I HURUF C.1.A.4)A)(6) pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang diselenggarakan sampai dengan bulan Desember 2006 berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pekerjaan tersebut meliputi pengadaan Kartu Tanda Penduduk, pengadaan dan pendistribusian surat suara, kartu pemilih beserta perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

237


No.

Keppres 80/2003



22.






LAMPIRAN I BAB I HURUF C.1.A.4)B)(5) Pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang jenis, jumlah dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

23.

LAMPIRAN I BAB I HURUF C.1.B.4)F. pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara tepat dalam rangka pengembalian kekayaan negara yang penanganannya dilakukan secara khusus berdasarkan peraturan perundangundangan.

24.

LAMPIRAN I BAB I HURUF C.1.B.4)G. pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias

pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias

238


No.

Keppres 80/2003







Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf g adalah pekerjaan desain dan perencanaan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 31Desember 2006.

Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf g adalah pekerjaan desain dan perencanaan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 1 Juli 2006. 25.


LAMPIRAN I BAB I HURUF D.1.B.1) a)

Penayangan pengumuman lelang sekurangkurangnya dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja dalam hal pengumuman dilakukan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan internet. Penayangan pengumuman lelang yang dilaksanakan melalui media cetak, radio atau televisi minimal dilakukan 1 (satu)

a) Penayangan pengumuman lelang sekurangkurangnya dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja di website pengadaan nasional. Penayangan pengumuman lelang yang dilaksanakan melalui surat kabar nasional/provinsi minimal dilakukan 1 (satu) kali, diawal masa pengumuman.

239


No.

Keppres 80/2003








kali, diawal masa pengumuman; b) Pengambilan dokumen penawaran dilakukan satu hari setelah pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran;

b) Pendaftaran dan Pengambilan dokumen penawaran dilakukan 1 (satu) hari setelah pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran;

c)

c) Penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman;

Penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengumuman;

d) Pemasukan dokumen penawaran dimulai satu hari setelah penjelasan (aanwijzing). Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurangkurangnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penjelasan.

d) Pemasukan dokumen penawaran dimulai 1 (satu) hari setelah penjelasan (aanwijzing). Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurangkurangnya 2 (dua) hari kerja setelah penjelasan. Penetapan waktu pemasukan dokumen penawaran harus memperhitungkan waktu yang

240


No.

Keppres 80/2003








diperlukan untuk mempersiapkan dokumen penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas, dan lokasi pekerjaan. Contoh: waktu pemasukan dokumen penawaran untuk pengadaan ATK cukup 2 (dua) hari kerja, waktu pemasukan dokumen penawaran untuk pengadaan untuk peningkatan jalan kabupaten/kota 14 (empat belas) hari kerja, waktu pemasukan dokumen penawaran untuk pengadaan pekerjaan kompleks dapat lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja. e) Evaluasi penawaran dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari atau sesuai dengan waktu yang diperlukan. Contoh: evaluasi penawaran pengadaan sederhana, misal ATK dapat

241


No.

Keppres 80/2003








diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari, waktu evaluasi penawaran pekerjaan peningkatan jalan provinsi diperlukan selama kurang lebih 5 (lima) hari, waktu evaluasi penawaran pekerjaan pembangunan bendungan serbaguna (multi purpose dam) diperlukan selama dapat lebih 15 (lima belas) hari. 26.

LAMPIRAN I BAB I HURUF D.1.B.2) Pengalokasian waktu di luar proses butir a) sampai dengan butir d) di atas, diserahkan sepenuhnya kepada pengguna barang/jasa.

27.

Pengalokasian waktu di luar proses butir a) sampai dengan butir d) di atas, diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Presiden ini. LAMPIRAN I BAB I HURUF D.1.B.3) Berikut ini contoh tabel jadwal pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan pascakualifikasi: (Contoh tabel jadwal dapat dilihat pada Konsolidasi Keppres 80

242


No.

Keppres 80/2003








Tahun 2003 perihal Lampiran-Lampiran on page 90, red.) 28.

LAMPIRAN I BAB II HURUF A.1.L.7) SPPBJ harus dibuat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang dan segera disampaikan kepada pemenang lelang.

Dalam hal tidak ada sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang dan dalam hal terdapat sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari setelah jawaban atas semua sanggahan tersebut dijawab serta segera SPPBJ tersebut disampaikan kepada pemenang lelang.

243

KONSOLIDASI




244

MATRIKS KLAUSUL KONTRAK PENGADAAN Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003

Catatan Matriks Klausul Kontrak Pengadaan ini merupakan sarana bantu bagi para pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah untuk memetakan secara mudah klausul-klausul (contract provisions) yang bersifat mutlak dan mengikat (mandatory) sebagaimana diatur dalam Keppres 80 Tahun 2003 dan semua perubahannya untuk dicantumkan dalam setiap bentuk kontrak pengadaan pemerintah. Mayoritas klausul-klausul kontrak ini sebagaimana tercantum dalam Keppres 80 Tahun 2003 hanya bersifat untuk memberikan arahan mengenai substansi yang akan diatur tetapi tidak dilengkapi dengan redaksi atau bunyi klausul itu sendiri. Oleh karena itu, para pengelola pengadaan masih dituntut untuk dapat menerjemahkan substansi klausul-klausul kontrak ke dalam redaksi kontrak yang benar.

No. 1.

Hal Yang Diatur Para pihak

Substansi Pengaturan

Dasar Hukum Mengikat

Para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat.

Keppres 80 Tahun 2003 Bab II, Bagian Kesebelas, Pasal 29 ayat (1) (a)

Redaksi Klausul Kontrak Tidak ada.

Penjabaran

Referensi

a) Menjelaskan identitas dari para pihak yang menandatangani kontrak. Identitas para pihak meliputi: nama, jabatan, dan alamat serta kedudukan para pihak dalam kontrak tersebut, apakah sebagai pihak pertama atau pihak kedua; b) Para pihak dalam kontrak terdiri dari dua pihak yaitu: (1) Pihak pertama adalah pihak Pejabat Pembuat Komitmen; (2) Pihak kedua

Keppres 80 Tahun 2003 Lampiran I, Bab II, C. 1. a. 6)

245


No.

Hal Yang Diatur



Redaksi Klausul Kontrak

Penjabaran

Referensi

adalah pihak penyedia barang/jasa yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan; (3) Menjelaskan bahwa pihakpihak tersebut bertindak untuk dan atas nama siapa dan dasar ia bertindak; (4) Penjelasan mengenai identitas para pihak harus jelas dan terinci dan menerangkan hal yang sebenarnya; (5) Apabila pihak kedua dalam kontrak merupakan suatu konsorsium, kerjasama, joint venture, dan bentuk kerjasama lainnya, maka harus

246


No.

Hal Yang Diatur




Penjabaran

Referensi

dijelaskan nama bentuk kerjasamanya, siapa saja anggotanya, dan siapa yang memimpin dan mewakili kerjasama tersebut. 2.

Hal yang diperjanjikan

Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan.

Keppres 80 Tahun 2003 Bab II, Bagian Kesebelas, Pasal 29 ayat (1) (b)

Tidak ada.

Pernyataan bahwa para pihak telah sepakat atau setuju untuk mengadakan kontrak mengenai obyek yang dikontrakkan sesuai dengan jenis pekerjaannya.

Keppres 80 Tahun 2003 Lampiran I, Bab II, C. 1. b. 1)

3.

Hak dan kewajiban

Hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian.

Keppres 80 Tahun 2003 Bab II, Bagian Kesebelas, Pasal 29 ayat (1) (c)

Tidak ada.

Hak dan kewajiban para pihak adalah ketentuan mengenai hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia barang/jasa dalam melaksanakan kontrak. Hak dan kewajiban para pihak adalah: a) Hak dan kewajiban pihak Pejabat Pembuat Komitmen


247


No.

Hal Yang Diatur




Penjabaran

Referensi

(1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; (2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia barang/jasa; (3) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan kepada pihak penyedia barang/jasa; (4) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia barang/jasa untuk kelancaran pelaksanan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

248


No.

Hal Yang Diatur




Penjabaran

Referensi

b) Hak dan kewajiban Pihak Penyedia Barang/Jasa (1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; (2) Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; (3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak Pejabat Pembuat Komitmen; (4) Melaksanakan dan menyelesaikan

249


No.

Hal Yang Diatur




Penjabaran

Referensi

pekerjaan sesuai dengan jadual pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; (5) Memberikan keteranganketerangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak Pejabat Pembuat Komitmen; (6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadual penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; (7) Kontraktor harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi perusakan dan

250


No.

Hal Yang Diatur




Penjabaran

Referensi

pengaruh/ gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain sebagai akibat kegiatan kontraktor. 4.

Harga dan pembayaran

Nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syaratsyarat pembayaran.

Keppres 80 Tahun 2003 Bab II, Bagian Kesebelas, Pasal 29 ayat (1) (d)

Tidak ada.

Pernyataan bahwa para pihak telah menyetujui besarnya harga kontrak. Harga kontrak harus ditulis dengan angka dan huruf, serta rincian sumber pembiayaannya.

Keppres 80 Tahun 2003 Lampiran I, Bab II, C. 1. b. 2)

8) Pembayaran

Keppres 80 Tahun 2003 Lampiran I, Bab II, C. 2. a.

Pembayaran adalah ketentuan mengenai cara-cara dan termin pembayaran serta mata uang yang digunakan. Cara pembayaran harus disesuaikan dengan ketentuan dalam dokumen anggaran.

251


No.

Hal Yang Diatur




Penjabaran

Referensi

9) Harga Harga adalah ketentuan mengenai harga yang harus dibayarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada penyedia barang/jasa atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak. Harga kontrak harus jelas, pasti, dan dirinci sumber pembiayaannya. 5.

Syarat khusus dan spesifikasi teknis berdasarkan jenis pengadaan

Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci.

Keppres 80 Tahun 2003 Bab II, Bagian Kesebelas, Pasal 29 ayat (1) (e)

Tidak ada.

Lihat ketentuanketentuan spesifik berdasarkan jenis pengadaan barang atau jasa pemborongan atau jasa lainnya atau jasa konsultansi yang tercantum dalam bagian “Ketentuan Khusus” di bawah “Syarat-Syarat Umum Kontrak”.

Keppres 80 Tahun 2003 Lampiran I, Bab II, C. 2. b.

6.

Jadwal penyelesaian/penyerahan

Tempat dan jangka waktu penyelesaian / penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian /

Keppres 80 Tahun 2003 Bab II, Bagian Kesebelas, Pasal 29 ayat (1) (f)

Tidak ada.

Jadual pelaksanaan pekerjaan adalah ketentuan mengenai: a) Kapan kontrak mulai berlaku;


252


No.

Hal Yang Diatur




penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya.

Penjabaran

Referensi

b) Kapan pekerjaan mulai dilaksanakan; c) Kapan penyerahan hasil pekerjaan dari penyedia barang/jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

7.

Mutu

Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan.

Keppres 80 Tahun 2003 Bab II, Bagian Kesebelas, Pasal 29 ayat (1) (g)

Tidak ada.



8.

Wanprestasi

Ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Keppres 80 Tahun 2003 Bab II, Bagian Kesebelas, Pasal 29 ayat (1) (h)

Tidak ada.

-

-

9.

Pemutusan sepihak

Ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak.

Keppres 80 Tahun 2003 Bab II, Bagian Kesebelas, Pasal 29 ayat (1) (i)

Tidak ada.

Pemutusan Kontrak adalah ketentuan mengenai kapan kontrak dapat diputuskan, dibagi dua yaitu: a) Pemutusan kontrak oleh pihak penyedia barang/jasa; b) Pemutusan kontrak


253


No.

Hal Yang Diatur




Penjabaran

Referensi

oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen. 10.

Keadaan kahar (force majeure)

Ketentuan mengenai keadaan memaksa.

Keppres 80 Tahun 2003 Bab II, Bagian Kesebelas, Pasal 29 ayat (1) (j)

Tidak ada.

a) Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi; b) Yang digolongkan keadaan kahar adalah: (1) Peperangan; (2) Kerusuhan; (3) Revolusi; (4) Bencana alam: banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan; (5) Pemogokan; (6) Kebakaran; (7) Gangguan industri lainnya. c) Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak;


254


No.

Hal Yang Diatur




Penjabaran

Referensi

d) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi; e) Siapa yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, diserahkan pada kesepakatan para pihak; f) Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar, diserahkan kepada kesepakatan dari para pihak. 11.

Kegagalan pelaksanaan pekerjaan

Ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Keppres 80 Tahun 2003 Bab II, Bagian Kesebelas, Pasal 29 ayat (1) (k)

Tidak ada.

a)

Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan adalah ketentuan mengenai: Hal-hal yang berkaitan dengan keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh pihak penyedia barang/jasa atau Pejabat Pembuat


255


No.

Hal Yang Diatur




Penjabaran

Referensi

Komitmen dari jadual yang ditentukan dalam kontrak; b) Sanksi yang diberikan kepada pihak penyedia barang/jasa atau Pejabat Pembuat Komitmen jika terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; c) Pengecualian dari ketentuan butir b) akibat keadaan kahar.

12.

Perlindungan tenaga kerja

Ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja.

Keppres 80 Tahun 2003 Bab II, Bagian Kesebelas, Pasal 29 ayat (1) (l)

Tidak ada.



Lihat ketentuanketentuan spesifik berdasarkan jenis pengadaan barang atau


256


No.

Hal Yang Diatur




Penjabaran

Referensi

jasa pemborongan atau jasa lainnya atau jasa konsultansi, seperti perlindungan upah, yang tercantum dalam bagian “Ketentuan Khusus” di bawah “Syarat-Syarat Umum Kontrak”. 13.

Tanggung jawab lingkungan hidup

Ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan.

Keppres 80 Tahun 2003 Bab II, Bagian Kesebelas, Pasal 29 ayat (1) (m)

Tidak ada.

(7) Kontraktor harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi perusakan dan pengaruh/ gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain sebagai akibat kegiatan kontraktor.

Keppres 80 Tahun 2003 Lampiran I, Bab II, C. 2. a. 11) b)

257




No.

Hal Yang Diatur

14.

Penyelesaian perselisihan

Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.

Keppres 80 Tahun 2003 Bab II, Bagian Kesebelas, Pasal 29 ayat (1) (n)

15.

Penggunaan produksi dalam negeri dan SNI (Standar Nasional Indonesia)

Dalam perjanjian wajib mencantumkan persyaratan penggunaan: a. Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang berlaku dan/atau standar internasional yang setara yang ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang; b. produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan industri nasional; c. tenaga ahli dan/atau penyedia barang/jasa dalam

Keppres 80 Tahun 2003 Bab IV, Bagian Pertama, Pasal 40 ayat (3)


Penjabaran

Referensi

Tidak ada.

Penyelesaian perselisihan adalah ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam kontrak. Cara yang diambil dapat melalui pengadilan atau di luar pengadilan yaitu melalui musyawarah, mediasi, konsiliasi atau arbitrase di Indonesia.


Tidak ada.

Asal barang dan jasa adalah ketentuan mengenai penjelasan dari negara mana asal barang atau jasa yang menjadi obyek perjanjian dalam kontrak.


Asal barang adalah tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi. Dalam ketentuan ini juga harus dirinci komponen dalam negeri dan komponen

258


No.

Hal Yang Diatur




negeri. Upaya pendayagunaan produksi dalam negeri pada proses pengadaan barang/jasa dilakukan sebagai berikut:

Perlindungan usaha kecil termasuk koperasi kecil

Menjaga akuntabilitas usaha kecil termasuk koperasi kecil dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Keppres 80 Tahun 2003 Lampiran I, Bab IV, A. 2. a.

Keppres 80 Tahun 2003 Lampiran I, Bab IV, A. 8. a. 3)

Referensi

impornya. Asal barang harus dibedakan dengan negara penjual. Penjelasan dan rincian komponen dalam negeri dan impor dijelaskan pada syarat-syarat khusus kontrak.

1) Dalam dokumen pengadaan barang/jasa dimuat secara jelas ketentuan dan syarat penggunaan hasil produksi dalam negeri dan dijelaskan kepada semua peserta. 16.

Penjabaran

Kepada penyedia barang/jasa bukan usaha kecil yang terbukti menyalahgunakan fasilitas dan kesempatan yang diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi

-

-

259


No.

Hal Yang Diatur




Penjabaran

Referensi

sebagaimana termaktub dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 undangundang tersebut yaitu sebagai berikut: a) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mengaku atau memakai nama usaha kecil sehingga memperoleh fasilitas kemudahan dana, keringanan tarif, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa atau pemborongan pekerjaan Pemerintah yang diperuntukkan dan dicadangkan bagi usaha kecil yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi usaha

260


No.

Hal Yang Diatur




Penjabaran

Referensi

kecil diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); b) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada butir a) di atas adalah tindak pidana kejahatan; c) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir a) dilakukan oleh atau atas nama badan usaha, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sementara atau pencabutan tetap izin usaha oleh instansi yang berwenang. a) Apabila penyedia barang/jasa yang ditunjuk adalah penyedia


261


No.

Hal Yang Diatur




Penjabaran

Referensi

barang/jasa usaha kecil termasuk koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia barang/jasa yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain; b) Apabila penyedia barang/jasa yang terpilih adalah penyedia barang/jasa bukan usaha kecil termasuk koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat: (1) Penyedia barang/jasa wajib bekerja sama dengan penyedia barang/jasa usaha kecil termasuk koperasi kecil, antara lain

262


No.

Hal Yang Diatur




Penjabaran

Referensi

dengan mensubkontrak kan sebagian pekerjaannya; (2) Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia barang/jasa terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut; (3) Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan, dilarang mensubkontrak kan seluruh pekerjaan tersebut; (4) Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.

263


No.

Hal Yang Diatur




Penjabaran

Referensi

c) Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka kontrak akan batal dan penyedia barang/jasa dikenakan sanksi yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden ini.Menjaga akuntabilitas pemaketan pekerjaan untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil. 17.

Penyesuaian harga (price adjustment)

Untuk kontrak yang jangka waktu pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan, bila dianggap perlu, dalam dokumen pengadaan dapat dicantumkan ketentuan tentang penyesuaian harga (price adjustment) dan sekaligus dijelaskan rumus-rumus penyesuaian harga yang akan digunakan.

Keppres 80 Tahun 2003 Lampiran I, Bab I, F. 1. i.

Tidak ada.

Lihat ”Tata Cara Perhitungan Penyesuaian Harga (Price Adjustment)”

Keppres 80 Tahun 2003 Lampiran I, Bab II, E.

264


No. 18.

Hal Yang Diatur Kewenangan dalam subkontrak

Substansi Pengaturan Dalam dokumen pengadaan harus memuat ketentuan tentang hubungan kontrak kerja dengan sub penyedia barang/jasa dan hak intervensi Pejabat Pembuat Komitmen terhadap sub penyedia barang/jasa dalam halhal yang menyangkut:

Dasar Hukum Mengikat Keppres 80 Tahun 2003 Lampiran I, Bab I, F. 1. k.

Redaksi Klausul Kontrak Tidak ada

Penjabaran -

Referensi -

1) pembayaran kepada sub penyedia barang/jasa; 2) hubungan langsung dengan sub penyedia barang/jasa dalam kaitan pelaksanaan pekerjaan.

265

KONSOLIDASI




266

INDEKS B Barang ............................................................... 14 Berita Acara Berita Acara Hasil Inspeksi ................ 152, 155 Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi ....................................... 118, 119, 131, 133 Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)...... 110 Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) ............................................... 105, 124, 128 Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) 103, 123 Berita Acara Serah TErima......................... 154 D Daftar Hitam................................... Lihat "Sanksi" Pemeriksaan.................................................. 29 Dokumen Pengadaan......................................... 14 Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya 94–97 Jasa Konsultansi ..................................... 97–98 H Harga Perkiraan Sendiri (HPS).............. 31, 92–93 J Jasa Konsultansi ........................................ 14, 131 Jasa Lainnya ...................................................... 14 Jasa Pemborongan ............................................. 14 K Keadaan Kahar (Force Majeure)....... 137–38, 148 Kemitraan ............................ 14, 65, 100, 121, 124 Keppres 80 Tahun 2003 Maksud dan Tujuan ...................................... 18 Ruang Lingkup ............................................. 22 Kontrak Pengadaan............................................ 54 Amandemen.................................................. 59 Bentuk Kontrak Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) . 58 Kuitansi Pembayaran ............................... 58 Surat Perintah Kerja (SPK)...................... 58 Hak dan Tanggung Jawab Para Pihak........... 59 Isi Kontrak .................................................... 54 Lampiran (Appendixes).................... 145–46 Surat Perjanjian (Letter of Agreement) 133– 34 Syarat-Syarat Khusus Kontrak (Special Conditions of Contract)............... 133–34 Syarat-Syarat Umum Kontrak (General Conditions of Contract)............... 134–44 Jenis Kontrak ................................................ 55 Pelaksanaan Kontrak ............................ 155–56 Barang.............................................. 153–54 Jasa Konsultansi............................... 151–52 Jasa Pemborongan............................ 149–51 Ketentuan Umum............................. 146–49 Pembayaran .......................................... 59, 147 Penandatanganan Kontrak ............................ 58 Pengertian ..................................................... 14

Penghentian dan Pemutusan ............60, 148–49 Penyelesaian Perselisihan............................. 62 Sanksi ........................................................... 61 Serah Terima Pekerjaan................................ 61 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) .......... 146 Koreksi Aritmatik ........................................... 108 Kualifikasi Pascakualifikasi............................................ 32 Prakualifikasi................................................ 32 Prinsip .............................................32, 171–72 Kuasa Pengguna Anggaran ............................... 14 L Lelang Terbatas (Limited Sealed Bidding) Pengertian..................................................... 35 Tahapan Pelaksanaan ................................. 117 Lelang Umum (Open Sealed Bidding) Pengertian..................................................... 35 Tahapan Pelaksanaan ........................... 99–117 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ...................................... 71 M Monitoring dan Evaluasi Laporan Realisasi Pengadaan ....................... 67 P Pakta integritas.................................................. 14 Panitia Pengadaan Larangan....................................................... 26 Pembentukan, Persyaratan, Tugas Pokok dan Keanggotaan .................................26, 76, 77 Pengertian..................................................... 14 Pejabat Pembuat Komitmen Larangan....................................................... 24 Pengertian..................................................... 14 Persyaratan dan Tugas Pokok....................... 24 Tanggung Jawab........................................... 24 Pejabat Pengadaan Larangan....................................................... 26 Pembentukan, Persyaratan, Tugas Pokok dan Keanggotaan .................................26, 76, 77 Pengertian................................................. ii, 14 Pekerjaan Kompleks.......................................... 14 Pekerjaan Tambah........................................... 148 Pemilihan Langsung (Competitive Proposals) Pengertian..................................................... 35 Tahapan Pelaksanaan ........................... 117–18 Pemilihan Penyedia Barang/Jasa....................... 14 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bimbingan Teknis ........................................ 67 Etika Pengadaan ........................................... 20 Kebijakan Umum Pengadaan ....................... 19 Pengadaan dengan Pendanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)........................ 167–69 Optimalisasi Produksi Dalam Negeri .. Lihat "Produksi Dalam Negeri"

267

INDEKS Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003 Pengadaan mendahului pengesahan anggaran ................................................................. 24 Pengadaan Secara Elektronis (Electronic Procurement) ......................................... 170 Pengadaan untuk Investasi............................ 22 Pengadaan untuk Penanggulangan Bencana Alam/Sosial/Perang ......................... 119–20 Pengertian ..................................................... 14 Prinsip Dasar Pengadaan .............................. 18 Pengaduan Masyarakat........ 51, 68, 112, 118, 170 Pengawasan (Audit) Mekanisme ..................................... 68, 169–70 Sanksi ........................................................... 69 Pengguna Anggaran .......................................... 14 Pengumuman Pengumuman Pelaksanaan Pengadaan (Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya) ................................................................. 42 Pengumuman Pelaksanaan Pengadaan (Jasa Konsultansi) ............................................. 50 Rencana Pengadaan ...................................... 67 Penjelasan Lelang (Aanwijzing) .................. 102–3 Penunjukan Langsung (Sole Source) Pengadaan Bencana/Perang ..Lihat "Pengadaan untuk Penanggulangan Bencana Alam/Sosial/Perang" di bawah "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" Pengertian ..................................................... 35 Tahapan Pelaksanaan............................ 118–19 Penunjukan Langsung Jasa Konsultansi (Sole Source) Pengertian ..................................................... 43 Tahapan Pelaksanaan.............. 130–31, 132–33 Penyedia Barang/Jasa Pengertian ..................................................... 14 Persyaratan ................................................... 29 Penyesuaian Harga (Price Adjustment) Pengertian ............................................. 96, 148 Tata Cara Perhitungan .......................... 156–57 Persengkongkolan Pengadaan (Bid Rigging)..... 69 Perusahaan Asing .............................................. 65 Produksi Dalam Negeri Kewajiban....................................... 64, 161–62 Komponen Dalam Negeri ........................... 163 Mekanisme Penggunaan ....................... 66, 161 Pembinaan ............................................ 164–65 Pengawasan .......................................... 165–66 PHLN dan Optimalisasi Produksi Dalam Negeri ........................................ 65, 162–63 Preferensi Harga ................................... 66, 164 Standar Nasional Indonesia (SNI) ................ 64 S Sanggahan Pengadaan ......... 51, 112–13, 118, 127 Sanksi Daftar Hitam .... 32, 60, 69, 102, 109, 149, 165, 171 Denda (Penyedia Barang/Jasa) ............. 61, 148 Ganti Rugi (PPK)............................ 61–62, 148 Segmentasi Penyedia Barang/Jasa

Jasa Konstruksi (Transisi) ............................ 71 Pemaketan Pekerjaan.............................. 67, 75 Seleksi Langsung (Competitive Proposals) Pengertian..................................................... 43 Tahapan Pelaksanaan ..........................130, 132 Seleksi Terbatas (Limited Sealed Bidding) Pengertian..................................................... 43 Tahapan Pelaksanaan ..........................130, 132 Seleksi Umum (Open Sealed Bidding) Pengertian..................................................... 43 Tahapan Pelaksanaan ..............120–30, 131–32 Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Keberlakuan ................................................. 71 Pengertian..................................................... 14 Syarat...................................................... 25, 27 Sistem Pengadaan Biaya Pengadaan ...................23, 33, 67–68, 75 Metode Evaluasi Penawaran Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya . 39 Sistem Gugur ................................ 83–84 Sistem Nilai (Merit Point) ............ 84–85 Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis (Economic Life Cycle Cost)......................................... 85–86 Jasa Konsultansi ...................................... 46 Biaya Terendah ............................. 87–88 Kualitas ............................................... 86 Kualitas Teknis dan Biaya ............ 86–87 Pagu Anggaran.................................... 87 Penunjukan Langsung......................... 88 Kriteria dan Tata Cara Evaluasi......... 82–83 Metode Pemilihan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya 35, 77–79 Jasa Konsultansi ...........................43, 79–80 Metode Penyampaian Dokumen Penawaran Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya . 38 Jasa Konsultansi ...................................... 45 Metode Dua Sampul .......................... 80–81 Metode Dua Tahap ............................ 81–82 Metode Satu Sampul................................ 80 Pelelangan/Seleksi Ulang ............................. 52 Penetapan Pemenang.................................... 50 Prinsip .......................................................... 33 Tahapan Pemilihan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya . 40 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan........... 75, 76 Jadwal Pelaksanaan Pemilihan ................ 31 Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya ................................................. 88–91 Jasa Konsultansi............................ 91–92 Jasa Konsultansi ...................................... 47 Situs jaringan pengadaan nasional .................... 14 Surat Jaminan............................................ 14, 135 Surat Kabar Nasional........................................................ 14 Pemilihan...................................................... 20 Provinsi ........................................................ 14 Swakelola (Self-Management)

268

INDEKS Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003 Jadwal Pelaksanaan ...................................... 92 Lingkup Pekerjaan........................................ 63 Pelaksanaan oleh Instansi Pemerintah Lain................ 159 oleh LSM (Hibah).................................. 159 oleh PPK .......................................... 158–59 Pelaporan .............................................. 159–60 Pengertian ............................................... 14, 63 Perencanaan ............................................ 76–77

Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) Larangan....................................................... 26 Pembentukan, Persyaratan, Tugas Pokok dan Keanggotaan ...................................... 26, 76 Pengertian..................................................... 14 Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil Kriteria ......................................................... 14 Pengertian..................................................... 14 Preferensi.........................................66, 166–67

U Uang Muka........ 147, 152, Lihat "Pembayaran" di bawah "Kontrak Pengadaan"

269

KONSOLIDASI


270

1.

2.

KEUANGAN NEGARA

Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

5.

Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.

6.

Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

7.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

8.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :

a.

b. c. d.

Mengingat :

bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang; bahwa pengelolaan hak dan kewajiban negara sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diatur dalam Bab VIII UUD 1945; bahwa Pasal 23C Bab VIII UUD 1945 mengamanatkan hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-undang tentang Keuangan Negara;

Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D, Pasal 23E, dan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

Pemerintah adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

3.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

9.

Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara.

10.

Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara.

11.

Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

12.

Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

13.

Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

14.

Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

15.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

16.

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

17.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2 Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

MEMUTUSKAN: Menetapkan : a.

hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

b.

kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; Penerimaan Negara; Pengeluaran Negara; Penerimaan Daerah; Pengeluaran Daerah;

UNDANG-UNDANG TENTANG KEUANGAN NEGARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

c. d. e. f.

271

g.

h.

i.

kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Pasal 3 (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (2) APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. (3) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (4) APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. (5) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN. (6) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD. (7) Surplus penerimaan negara/daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara/daerah tahun anggaran berikutnya. (8) Penggunaan surplus penerimaan negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada Perusahaan Negara/Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD.

a.

dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. d. tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang. Pasal 7 (1) Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara. (2) Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap tahun disusun APBN dan APBD.

Pasal 8 Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut : a) menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; b) menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN; c) mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; d) melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan;

Pasal 4 Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

e) melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undangundang; f) melaksanakan fungsi bendahara umum negara;

Pasal 5 (1) Satuan hitung dalam penyusunan, penetapan, dan pertanggungjawaban APBN/APBD adalah mata uang Rupiah.

g) menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN; h) melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.

(2) Penggunaan mata uang lain dalam pelaksanaan APBN/APBD diatur oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 9 Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut :

BAB II KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Pasal 6 (1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. (2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :

a. b. c. d. e. f. g.

menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; melaksanakan anggaran kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya; melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara; mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya; mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya; menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;

272

melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang. Pasal 10 (1) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) h.

huruf c : a.

dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD;

b.

dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

(2) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut : a. b. c. d. e.

menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD; menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; melaksanakan fungsi bendahara umum daerah; menyusun laporan keuangan yang merupakan per-tanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(3) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut: a.

menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

b.

menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

c.

melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

d.

melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

e.

mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

f.

mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

g.

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. BAB III PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBN Pasal 11

(1) APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang- undang.

Pasal 12 (1) APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. (2) Penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. (3) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-undang tentang APBN. (4) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, Pemerintah Pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 13 (1) Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan. (2) Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya. (3) Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran. Pasal 14 (1) Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/ pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya. (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. (3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun. (4) Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN. (5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN tahun berikutnya. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 15

(2) APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. (3) Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. (4) Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. (5) Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

(1) Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Agustus tahun sebelumnya. (2) Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undangundang yang mengatur susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat.

273

(3) Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN. (4) Pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undangundang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

(1) Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya. (2) Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

(5) APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

(3) Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun.

(6) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.

(4) Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.

BAB IV PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

(5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 16 Pasal 20 (1) APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. (2) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. (3) Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. (4) Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

(1) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya. (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD. (3) DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 17 (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. (2) Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. (3) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. (4) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

(4) Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. (5) APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. (6) Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 18 (1) Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. (2) DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. (3) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pasal 19

BAB V HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN BANK SENTRAL, PEMERINTAH DAERAH, SERTA PEMERINTAH/LEMBAGA ASING Pasal 21 Pemerintah Pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Pasal 22 (1) Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah. (2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya.

274

(3) Pemberian pinjaman dan/atau hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman kepada/menerima pinjaman dari daerah lain dengan persetujuan DPRD.

(1) Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. (2) Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 23 (1) Pemerintah Pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan DPR.

Pasal 26

menerima

(2) Pinjaman dan/atau hibah yang diterima Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diteruspinjam-kan kepada Pemerintah Daerah/Perusahaan Negara/ Perusahaan Daerah.

Pasal 27 (1) Pemerintah Pusat menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBN dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada DPR selambatlambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah Pusat.

BAB VI HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH DAN PERUSAHAAN NEGARA, PERUSAHAAN DAERAH, PERUSAHAAN SWASTA, SERTA BADAN PENGELOLA DANA MASYARAKAT

(3) Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan Pemerintah Pusat dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi : a. b.

Pasal 24

perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN; perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;

c.

keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;

(1) Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/ penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah.

d.

keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

(2) Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD.

(4) Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(3) Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara. (4) Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan daerah. (5) Pemerintah Pusat dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan negara setelah mendapat persetujuan DPR.

(5) Pemerintah Pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang Perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

(6) Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. (7) Dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR. Pasal 25 (1) Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Pusat. (2) Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Daerah. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku bagi badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari pemerintah. BAB VII PELAKSANAAN APBN DAN APBD

Pasal 28 (1) Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada DPRD selambatlambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah. (3) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :

a.

perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;

b.

keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja.

c.

keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

275

(4) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. (5) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Pasal 29 Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara. BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN DAN APBD Pasal 30 (1) Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Pasal 31 (1) Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Peme- riksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Pasal 32 (1) Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. (2) Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA, SANKSI ADMINISTRATIF, DAN GANTI RUGI Pasal 34 (1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. (2) Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. (3) Presiden memberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Pasal 35 (1) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud. (2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan. (3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya. (4) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 36 (1) Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. (2) Batas waktu penyampaian laporan keuangan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah, demikian pula penyelesaian pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat/ pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, berlaku mulai APBN/APBD tahun 2006.

Pasal 33 Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diatur dalam undang-undang tersendiri.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

276

Pasal 37 I. UMUM Pada saat berlakunya undang-undang ini : 1. Dasar Pemikiran 1.

Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860); Indische Bedrijvenwet (IBW) Stbl. 1927 Nomor 419 jo. Stbl. 1936 Nomor 445;

2.

Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) Stbl. 1933 Nomor 381;

3.

sepanjang telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 38 Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut undang-undang ini sudah selesai selambatlambatnya 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Pasal 39 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Telah sah pada tanggal 5 April 2003 Diundangkan di Jakarta Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2003 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd. BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 47 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG

Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII Hal Keuangan, antara lain disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Hal-hal lain mengenai keuangan negara sesuai dengan amanat Pasal 23C diatur dengan undangundang. Selama ini dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara masih digunakan ketentuan perundang-undangan yang disusun pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang berlaku berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indische Comptabiliteitswet yang lebih dikenal dengan nama ICW Stbl. 1925 No. 448 selanjutnya diubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 6, 1955 Nomor 49, dan terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968, yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku pada tahun 1867, Indische Bedrijvenwet (IBW) Stbl. 1927 No. 419 jo. Stbl. 1936 No. 445 dan Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) Stbl. 1933 No. 381. Sementara itu, dalam pelaksanaan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara digunakan Instructie en verdere bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer (IAR) Stbl. 1933 No. 320. Peraturan perundangundangan tersebut tidak dapat mengakomodasikan berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, meskipun berbagai ketentuan tersebut secara formal masih tetap berlaku, secara materiil sebagian dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud tidak lagi dilaksanakan. Kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam upaya menghilangkan penyimpangan tersebut dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan (sustainable) sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dan asas-asas umum yang berlaku secara universal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan suatu undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara.

KEUANGAN NEGARA

277

Upaya untuk menyusun undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara telah dirintis sejak awal berdirinya negara Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian Undang-undang tentang Keuangan Negara merupakan kelanjutan dan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. 2. Hal-hal Baru dan/atau Perubahan Mendasar dalam Ketentuan Pengelolaan Keuangan Negara yang Diatur dalam Undang-undang ini Hal-hal baru dan/atau perubahan mendasar dalam ketentuan keuangan negara yang diatur dalam undang-undang ini meliputi pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, pendelegasian kekuasaan Presiden kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga, susunan APBN dan APBD, ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah dan pemerintah/lembaga asing, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah dengan perusahaan negara, perusahaan daerah dan perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat, serta penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD. Undang-undang ini juga telah mengantisipasi perubahan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan di Indonesia yang mengacu kepada perkembangan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan secara internasional. 3. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

4. Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain : •

akuntabilitas berorientasi pada hasil;

•

profesionalitas;

•

proporsionalitas;

•

keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;

•

pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Bab VI Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut di dalam Undang-undang tentang Keuangan Negara, pelaksanaan Undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Sub bidang pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan.

278

Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian kekuasaan Presiden tersebut diserahkan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota selaku pengelola keuangan daerah. Demikian pula untuk mencapai kestabilan nilai rupiah tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dilakukan oleh bank sentral. 6.

Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBD

Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN/APBD dalam undang-undang ini meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran. Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan itu, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa belanja negara/belanja daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Hal tersebut berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD. Masalah lain yang tidak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki proses penganggaran di sektor publik adalah penerapan anggaran berbasis prestasi kerja. Mengingat bahwa sistem anggaran berbasis prestasi kerja/hasil memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah, perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran dengan memperkenalkan sistem penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah. Dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga/perangkat daerah tersebut dapat terpenuhi sekaligus kebutuhan akan anggaran berbasis prestasi kerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga/perangkat daerah yang bersangkutan. Sejalan dengan upaya untuk menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik, perlu pula dilakukan perubahan klasifikasi anggaran agar sesuai dengan klasifikasi yang digunakan secara internasional. Perubahan dalam pengelompokan transaksi pemerintah tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, memberikan gambaran yang objektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintah, menjaga konsistensi dengan standar akuntansi sektor publik, serta memudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah. Selama ini anggaran belanja pemerintah dikelompokkan atas anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Pengelompokan dalam anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan yang semula bertujuan untuk memberikan penekanan pada

arti pentingnya pembangunan dalam pelaksanaannya telah menimbulkan peluang terjadinya duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran. Sementara itu, penuangan rencana pembangunan dalam suatu dokumen perencanaan nasional lima tahunan yang ditetapkan dengan undangundang dirasakan tidak realistis dan semakin tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dalam era globalisasi. Perkembangan dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan sistem perencanaan fiskal yang terdiri dari sistem penyusunan anggaran tahunan yang dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework) sebagaimana dilaksanakan di kebanyakan negara maju. Walaupun anggaran dapat disusun dengan baik, jika proses penetapannya terlambat akan berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam undang-undang ini diatur secara jelas mekanisme pembahasan anggaran tersebut di DPR/DPRD, termasuk pembagian tugas antara panitia/komisi anggaran dan komisi-komisi pasangan kerja kementerian negara/lembaga/perangkat daerah di DPR/DPRD. 7. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, serta Badan Pengelola Dana Masyarakat Sejalan dengan semakin luas dan kompleksnya kegiatan pengelolaan keuangan negara, perlu diatur ketentuan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah dan lembaga-lembaga infra/supranasional. Ketentuan tersebut meliputi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, pemerintah asing, badan/lembaga asing, serta hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta dan badan pengelola dana masyarakat. Dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral ditegaskan bahwa pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Dalam hubungan dengan pemerintah daerah, undang-undang ini menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Selain itu, undang-undang ini mengatur pula perihal penerimaan pinjaman luar negeri pemerintah. Dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat ditetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD. 8.

Pelaksanaan APBN dan APBD

Setelah APBN ditetapkan secara rinci dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan Presiden sebagai pedoman bagi kementerian negara/lembaga dalam pelaksanaan anggaran. Penuangan dalam keputusan Presiden tersebut terutama menyangkut hal-hal yang belum dirinci di dalam undang-undang APBN, seperti alokasi anggaran untuk kantor pusat dan kantor daerah kementerian negara/lembaga, pembayaran gaji dalam belanja pegawai, dan pembayaran untuk tunggakan yang menjadi beban kementerian negara/lembaga. Selain itu, penuangan dimaksud meliputi pula alokasi

279

dana perimbangan untuk provinsi/kabupaten/kota dan alokasi subsidi sesuai dengan keperluan perusahaan/badan yang menerima. Untuk memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan APBN/APBD, pemerintah pusat/pemerintah daerah perlu menyampaikan laporan realisasi semester pertama kepada DPR/DPRD pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan. Informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut menjadi bahan evaluasi pelaksanaan APBN/APBD semester pertama dan penyesuaian/perubahan APBN/APBD pada semester berikutnya. Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD ditetapkan tersendiri dalam undangundang yang mengatur perbendaharaan negara mengingat lebih banyak menyangkut hubungan administratif antarkementerian negara/ lembaga di lingkungan pemerintah. 9.

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, demikian pula laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPRD selambatlambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi manfaat/hasil (outcome). Sedangkan Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN, demikian pula Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (output). Sebagai konsekuensinya, dalam undang-undang ini diatur sanksi yang berlaku bagi menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota, serta Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN /Peraturan Daerah tentang APBD. Ketentuan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif dan represif, serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan. Selain itu perlu ditegaskan prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan

membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggungjawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya. Kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan negara oleh para pengelola keuangan negara dimaksud merupakan unsur pengendalian intern yang andal.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah. Pasal 3 Ayat (1) Setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung-jawaban. Ayat (2)

280

Cukup jelas

antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan Penerimaan Negara.

Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4)

Kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan/ kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara.

Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan lembaga adalah lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian negara.

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Di lingkungan lembaga negara, yang dimaksud dengan pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertangguing jawab atas pengelolaan keuangan lembaga yang bersangkutan. Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas


Pasal 7 Cukup jelas


Pasal 8


Cukup jelas


Pasal 9 Huruf a Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Huruf b Cukup jelas Huruf c

Pasal 5 Cukup jelas

Cukup jelas Huruf d

Pasal 6

Cukup jelas

Ayat (1) Kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN,

Huruf e Piutang dimaksud dalam ayat ini adalah hak negara dalam rangka penerimaan negara bukan pajak yang pemungutannya menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

281

Utang dimaksud dalam ayat ini adalah kewajiban negara kepada pihak ketiga dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang pembayarannya merupakan tanggung jawab kementerian negara/lembaga berkaitan sebagai unit pengguna anggaran dan/atau kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan undangundang/keputusan pengadilan.

Cukup jelas Huruf g Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dimaksud adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran.

Huruf f Cukup jelas Pasal 11

Huruf g Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dimaksud adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran. Huruf h Cukup jelas Pasal 10

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Dalam pungutan perpajakan tersebut termasuk pungutan bea masuk dan cukai. Ayat (4)

Ayat (1)

Cukup jelas Cukup jelas

Ayat (5)

Ayat (2)

Rincian belanja negara menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementerian negara/lembaga pemerintahan pusat.

Huruf a

Rincian belanja negara menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c

Rincian belanja negara menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e

Pasal 12 Ayat (1)

Cukup jelas

Dalam menyusun APBN dimaksud, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Ayat (3) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto.

Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas

Ayat (4) Penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsip pertang-gungjawaban antargenerasi sehingga penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan peningkatan jaminan sosial.

Huruf f

282

Ayat (1) Dalam menyusun APBD dimaksud, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 13 Cukup jelas Ayat (2) Pasal 14

Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (3) Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Regional Bruto daerah yang bersangkutan. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Regional Bruto daerah yang bersangkutan.

Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2)

Ayat (4) Penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsip pertanggungjawaban antar generasi, sehingga penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan cadangan, dan peningkatan jaminan sosial.

Cukup jelas Ayat (3) Perubahan Rancangan Undang-undang tentang APBN dapat diusulkan oleh DPR sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran. Ayat (4)

Pasal 18 Cukup jelas

Cukup jelas Ayat (5)

Pasal 19

Cukup jelas

Cukup jelas


Pasal 20 Ayat (1)

Pasal 16

Cukup jelas

Ayat (1)

Ayat (2)



Cukup jelas

Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dapat diusulkan oleh DPRD sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran.


Ayat (4)

Cukup jelas

Rincian belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan perangkat daerah/lembaga teknis daerah.

Ayat (5)

Rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial.

Ayat (6)

Rincian belanja daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

Cukup jelas Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 17

283

Pasal 22

Yang dimaksud dengan badan pengelola dana masyarakat dalam ayat ini tidak termasuk perusahaan jasa keuangan yang telah diatur dalam aturan tersendiri.



Pemerintah wajib menyampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan salinan setiap perjanjian pinjaman dan/atau hibah yang telah ditandatangani.




Cukup jelas Pasal 27 Pasal 23

Ayat (1)

Ayat (1)

Cukup jelas



Pemerintah wajib menyampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan salinan setiap perjanjian pinjaman dan/atau hibah yang telah ditandatangani.

Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Pengeluaran tersebut dalam ayat ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Undangundang tentang APBN yang bersangkutan.

Pasal 24 Ayat (1) Pemerintah wajib menyampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan salinan setiap perjanjian pinjaman dan/atau hibah yang telah ditandatangani.


Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6)

Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Pengeluaran tersebut dalam ayat ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan.

Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas


Pasal 25 Ayat (1)


284

Cukup jelas Pasal 37

Pasal 30

Cukup jelas

Ayat (1) Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Pusat. Ayat (2) Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja setiap kementerian negara/lembaga.

Pasal 38 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Undang-undang ini sudah harus selesai selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun. Pelaksanaan penataan dimulai sejak ditetapkannya Undang-undang ini dan sudah selesai dalam waktu 2 (dua) tahun. Pasal 39 Cukup jelas

Pasal 31 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4286

Ayat (1) Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah. Ayat (2) Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja satuan kerja perangkat daerah. Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak memberikan pertimbangan yang diminta, Badan Pemeriksa Keuangan dianggap menyetujui sepenuhnya standar akuntansi pemerintahan yang diajukan oleh Pemerintah. Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Ayat (1) Kebijakan yang dimaksud dalam ayat ini tercermin pada manfaat/hasil yang harus dicapai dengan pelaksanaan fungsi dan program kementerian negara/lembaga/pemerintahan daerah yang bersangkutan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36

285

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA.

NOMOR 1 TAHUN 2004 BAB I

TENTANG

KETENTUAN UMUM

PERBENDAHARAAN NEGARA

Bagian Pertama Pengertian

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pasal 1

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

Menimbang :

Mengingat :

a.

bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara;

b.

bahwa pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

c.

bahwa dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara yang mengatur perbendaharaan negara;

d.

bahwa Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53), tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara;

e.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas perlu dibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara;

1.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

1.

Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.

2.

Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

3.

Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

4.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

5.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

6.

Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

7.

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

8.

Utang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah

286

Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 9.

Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

10.

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

11.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

12.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.

13.

Pengguna Barang adalah pejabat penggunaan barang milik negara/daerah.

14.

Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.

pemegang

kewenangan

15.

Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.

16.

Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.

17.

Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

18.

mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 24.

Bank Sentral adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23D.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2 Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1, meliputi: a.

pelaksanaan pendapatan dan belanja negara;

b.

pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah;

c.

pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara;

d.

pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah;

e.

pengelolaan kas;

f.

pengelolaan piutang dan utang negara/daerah;

g.

pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah;

h.

penyelenggaraan akuntansi keuangan negara/daerah;

dan

sistem

informasi

manajemen

i.

penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD;

j.

penyelesaian kerugian negara/daerah;

k.

pengelolaan Badan Layanan Umum;

l.

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah.

perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

Bagian Ketiga Asas Umum

19.

Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian negara/ lembaga yang bersangkutan.

20.

Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/ lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.

21.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan/ dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

22.

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

(3)

23.

Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan

(4) Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN.

Pasal 3 (1) Undang-undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara. (2) Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang

287

(5) sesuai dengan program pemerintah daerah, dibiayai dengan APBD.

d.

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau (6) tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.

menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

e.

menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;

f.

menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

(7)

Kelambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN/APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.

BAB II

Pasal 6

PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA

kerja perangkat daerah adalah Pengguna satuan (1) Kepala Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. (2) Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang:

Bagian Pertama Pengguna Anggaran

Pasal 4 (1) Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. (2) Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, berwenang:

bertugas

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

e. mengelola utang dan piutang;

b. menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; yang

b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

c. menetapkan pejabat penerimaan negara;

a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

melakukan

pemungutan

f.

menggunakan barang milik daerah;

g. mengawasi pelaksanaan anggaran;

d. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang; e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;

h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan; satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Bagian Kedua

f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran;

Bendahara Umum Negara/Daerah

g. menggunakan barang milik negara; h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara; i.

mengawasi pelaksanaan anggaran;

j.

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;

(2) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang: a.

kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

Pasal 5 Gubernur/bupati/walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah: a.

menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;

b.

menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;

c.

menetapkan pejabat penerimaan daerah;

yang

bertugas

Pasal 7 (1) Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara.

melakukan

pemungutan

menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;

b.

mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;

c.

melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;

d.

menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;

e.

menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara;

f.

mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara;

288

g. h.

menyimpan uang negara; menempatkan uang investasi;

negara

dan mengelola/menatausahakan

melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara;

j.

melakukan pinjaman dan memberikan pemerintah;

jaminan

k.

memberikan pinjaman atas nama pemerintah;

l.

melakukan pengelolaan utang dan piutang negara;

o.

menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara;

p.

menyajikan informasi keuangan negara;

q.

menetapkan kebijakan dan penghapusan barang milik negara;

r.

menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak;

pedoman

pengelolaan

serta

menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pasal 8 (1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengangkat Kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. (2) Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawab-kan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. (3) Kuasa Bendahara Umum Negara melaksanakan penerimaan dan pengeluaran Kas Negara sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c. (4) Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban memerintahkan penagihan piutang negara kepada pihak ketiga sebagai penerimaan anggaran. (5) Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran.

Pasal 9 (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Bendahara Umum Daerah. (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang: menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; melaksanakan pemungutan pajak daerah;

f.

memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

g.

mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;

h.

mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan; melakukan penagihan piutang negara;

a.

melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

e.

atas nama

n.

s.

mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;

c. d.

i.

m.

b.

menyimpan uang daerah;

i.

melaksanakan penempatan mengelola/menatausahakan investasi;

j.

melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;

k.

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;

l.

melaksanakan daerah;

pemberian

uang

pinjaman

atas

daerah

nama

dan

pemerintah

m.

melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

n.

melakukan penagihan piutang daerah;

o.

melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

p.

menyajikan informasi keuangan daerah;

q.

melaksanakan kebijakan dan penghapusan barang milik daerah.

pedoman

pengelolaan

serta

Bagian Ketiga Bendahara Penerimaan/Pengeluaran

Pasal 10 (1) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. (2) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat

(3)

Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pejabat Fungsional.

(4) Jabatan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Bendahara Umum Negara. (5) Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan

289

pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/ penjualan tersebut.

BAB III PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA/DAERAH Bagian Pertama Tahun Anggaran

Pasal 11 Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

semua menteri/pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara/lembaga. (2) Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Presiden. (3) Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan. (4) Pada dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan rencana kerja dan anggaran Badan Layanan Umum dalam lingkungan kementerian negara yang bersangkutan. (5) Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga, bendahara umum negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 12

kuasa

(1) APBN dalam satu tahun anggaran meliputi: a.

hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;

b.

kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;

c.

penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

(2) Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara.

Pasal 13 (1) APBD dalam satu tahun anggaran meliputi:

(2)

a.

hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;

b.

kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;

c.

penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Bagian Kedua Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 14 (1) Setelah APBN ditetapkan, Menteri Keuangan memberitahukan kepada

Pasal 15 (1) Setelah APBD ditetapkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memberitahukan kepada semua kepala satuan kerja perangkat daerah agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masingmasing satuan kerja perangkat daerah. (2) Kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun dokumen pelaksanaan

(3)

anggaran untuk satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.

Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta (4) pendapatan yang diperkirakan. Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah disampaikan kepada Kepala satuan kerja perangkat daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Pasal 16 (1) Setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada (2) waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah. Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah (3) tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran.

290

(4)

Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah.

b. c.

menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

d.

memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran negara;

e.

menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja

menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tercantum dalam perintah pembayaran;

Pasal 17 (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan. (2) Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

Pasal 20 (1) Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah. (2) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk:

Pasal 18 (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;

b.

meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;

c. d. e.

meneliti tersedianya dana yang bersangkutan; membebankan pengeluaran sesuai dengan mata pengeluaran yang bersangkutan;

anggaran

memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban (3) APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

(2) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban untuk: a.

meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

b.

menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran; menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

d.

memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah;

e.

menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 21 (1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan (3) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :

Pasal 19 (1) Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran;

c.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna (2) Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang: a.

a.

(4)

a.

meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

b.

menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;

c.

menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) (5) tidak dipenuhi. (6) Bendahara Pengeluaran bertanggung pembayaran yang dilaksanakannya.

jawab

secara

pribadi

291

atas

Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

BAB IV PENGELOLAAN UANG

(2) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah Pusat/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku. (3) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank umum yang bersangkutan.

Bagian Pertama Pengelolaan Kas Umum Negara/Daerah

Pasal 22 (1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah. (2) Dalam rangka penyelenggaraan rekening pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Keuangan membuka Rekening Kas Umum Negara. (3) Uang negara disimpan dalam Rekening Kas Umum Negara pada bank (4) sentral. Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran negara, (5) Bendahara Umum Negara dapat membuka Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada bank umum. (6) Rekening Penerimaan digunakan untuk menampung penerimaan negara setiap hari. (7) Saldo Rekening Penerimaan setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral. (8) Dalam hal kewajiban penyetoran tersebut secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, Bendahara Umum Negara mengatur penyetoran secara berkala. (9) Rekening Pengeluaran pada bank umum diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral. Jumlah dana yang disediakan pada Rekening Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBN.

Pasal 23 (1) Pemerintah Pusat memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank sentral. (2)

Jenis dana, tingkat bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank sentral, ditetapkan berdasarkan kesepakatan Gubernur bank sentral dengan Menteri Keuangan.

Pasal 24 (1) Pemerintah Pusat/Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum.

Pasal 25 (1) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah merupakan Pendapatan Negara/Daerah. (2) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum dibebankan pada Belanja Negara/Daerah.

Pasal 26 (1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam hal tertentu dapat menunjuk badan lain untuk melaksanakan penerimaan dan/atau pengeluaran negara untuk mendukung kegiatan operasional kementerian negara/lembaga. (2) Penunjukan badan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan (3) dalam suatu kontrak kerja. Badan lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala kepada Bendahara Umum Negara mengenai pelaksanaan penerimaan dan/atau pengeluaran sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 27 (1) Dalam rangka penyelenggaraan rekening Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota. (2) Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Bendahara Umum Daerah dapat membuka Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh (3) gubernur/bupati/walikota. Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah setiap hari. (4) Saldo Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum (5) Daerah. Rekening Pengeluaran pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (6) diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah. Jumlah dana yang disediakan pada Rekening Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 28

292

(1) Pokok-pokok mengenai pengelolaan uang negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah setelah dilakukan konsultasi dengan bank sentral. (2) Pedoman lebih lanjut mengenai pengelolaan uang negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku (3) Bendahara Umum Negara.

bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku (2) Bendahara Umum Negara. (3)

Menteri/pimpinan lembaga mengangkat bendahara untuk mengelola uang yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga. Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Negara dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berkaitan dengan pengelolaan uang daerah selanjutnya diatur dengan peraturan daerah.

Bagian Kedua Pelaksanaan Penerimaan Negara/Daerah oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 32 (1) Gubernur/bupati/walikota dapat memberikan ijin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan satuan kerja perangkat daerah. (2) Gubernur/bupati/walikota mengangkat bendahara untuk mengelola uang yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran satuan kerja perangkat daerah.

BAB V Pasal 29 (1) Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan di lingkungan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan dari Bendahara Umum Negara. (2) Menteri/pimpinan lembaga mengangkat bendahara untuk menatausahakan penerimaan negara di lingkungan kementerian negara/lembaga. (3) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Negara dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30 (1) Gubernur/bupati/walikota dapat memberikan ijin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Gubernur/bupati/walikota mengangkat bendahara untuk menatausahakan (2) penerimaan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.

Bagian Ketiga Pengelolaan Uang Persediaan untuk Keperluan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah

PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG Bagian Pertama Pengelolaan Piutang

Pasal 33 (1) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN. (2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada lembaga asing sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang (3) tentang APBN. Tata cara pemberian pinjaman atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 34 (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara/daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang negara/daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu. Piutang negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat (2) waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Pasal 35

(1) Menteri/pimpinan lembaga dapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan kementerian negara/lembaga yang

Piutang negara/daerah jenis tertentu mempunyai hak mendahulu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

293

b. Pasal 36

(1) Penyelesaian piutang negara/daerah yang timbul sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang. (2) Penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut piutang negara ditetapkan oleh: a.

b.

c.

(4)

Gubernur/bupati/walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Perubahan atas jumlah uang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan undang-undang.

Tata cara penyelesaian dan penghapusan piutang negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta dalam Pasal 36 (5) ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua

Menteri Keuangan, jika bagian piutang negara yang tidak disepakati tidak lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Pengelolaan Utang

Presiden, jika bagian piutang negara yang tidak disepakati lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); Presiden, setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, jika bagian piutang negara yang tidak disepakati lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut piutang Pemerintah Daerah ditetapkan oleh: a.

Gubernur/bupati/walikota, jika bagian piutang daerah yang tidak disepakati tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

b.

Gubernur/bupati/walikota, setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jika bagian piutang daerah yang tidak disepakati lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Perubahan atas jumlah uang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 38 (1) Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang APBN. (2) Utang/hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD. (3) Biaya berkenaan dengan proses pengadaan utang atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Belanja Negara. (4) Tata cara pengadaan utang dan/atau penerimaan hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri serta penerusan utang atau hibah luar negeri kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD, diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 39

(4)

Pasal 37

(1) Piutang negara/daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang. (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Pusat, ditetapkan oleh: a.

Menteri Keuangan untuk jumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

b.

Presiden untuk jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

c.

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

sampai

Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (3) menyangkut piutang Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh: a.

Gubernur/bupati/walikota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

dengan

sepanjang

(1) Gubernur/bupati/walikota dapat mengadakan utang daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah menyiapkan pelaksanaan pinjaman daerah sesuai dengan keputusan gubernur/bupati/walikota. (3) Biaya berkenaan dengan pinjaman dan hibah daerah dibebankan pada (4) Anggaran Belanja Daerah. Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan utang negara/daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 40 (1) Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. (2) Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada negara/daerah sebelum

294

(3) berakhirnya masa kedaluwarsa.

penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman negara/daerah.

Pasal 45 (1) Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan.

BAB VI PENGELOLAAN INVESTASI

(2) Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.

Pasal 41 (1) Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung. (3) (4)

Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. Penyertaan modal pemerintah pusat pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

(5) Penyertaan modal pemerintah daerah pada negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.

perusahaan

BAB VII PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

Pasal 42 (1)

Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara.

Pasal 46 (1) Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan untuk: a. b.

Pasal 43 Gubernur/bupati/walikota menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik (1) daerah.

2) harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran; 3) diperuntukkan bagi pegawai negeri; 4) diperuntukkan bagi kepentingan umum; 5) dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. c.

(3) Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 47 (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan untuk: a.

Pasal 44 Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam

Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(2) Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden.

(2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota. Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang bagi (3) satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak termasuk tanah dan/atau bangunan yang:

1) sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang bagi kementerian (2) negara/lembaga yang dipimpinnya. Kepala kantor dalam lingkungan kementerian negara/lembaga adalah (3) Kuasa Pengguna Barang dalam lingkungan kantor yang bersangkutan.

pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan.

b.

pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan. tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak termasuk tanah dan/atau bangunan yang:

1) sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah

295

2) disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran; diperuntukkan bagi pegawai negeri;

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap: a.

3) diperuntukkan bagi kepentingan umum; 4) dikuasai daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah 5) memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. c.

Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

b.

uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;

c.

barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;

d.

barang tidak negara/daerah;

e.

barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(2) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota.

bergerak

dan

hak

kebendaan

lainnya

milik

BAB IX PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBN/APBD

Pasal 48

Bagian Pertama

Penjualan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara lelang, (1) kecuali dalam hal-hal tertentu.

Akuntansi Keuangan

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 49 (1)

Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik (2) Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan. Bangunan milik negara/daerah harus dilengkapi dengan bukti status (3) kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. Tanah dan bangunan milik negara/daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Menteri (4) Keuangan/ gubernur/bupati/ walikota untuk kepentingan penyeleng-garaan tugas pemerintahan negara/daerah. (5) Barang milik negara/daerah dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Pusat/Daerah. (6) Barang milik negara/daerah dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Ketentuan mengenai pedoman teknis dan administrasi pengelolaan barang milik negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 51 (1) Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Negara/Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya. (2) Menteri/pimpinan lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya. (3) Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Bagian Kedua Penatausahaan Dokumen

Pasal 52 Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

Bagian Ketiga

LARANGAN PENYITAAN UANG DAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DAN/ATAU YANG DIKUASAI NEGARA/DAERAH

Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 53

Pasal 50 (1) Bendahara

Penerimaan/Bendahara

Pengeluaran

bertanggung

296

jawab

secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah. (2) Kuasa Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya. (3) Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepada Presiden dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan (4) pengeluaran yang dilakukannya. Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya.

Pasal 54 (1) Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya. (2)

(4) setelah tahun anggaran berakhir. Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi (5) pemerintahan. Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 56 (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (2) Dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a.

Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

b.

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

c.

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah;

d.

Gubernur/bupati/walikota selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah.

Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.

Bagian Keempat Laporan Keuangan

Pasal 55 Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan (1) Pemerintah Pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. (2) Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

(3)

a.

Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada kementerian negara/lembaga masing-masing.

b.

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

c.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat;

d.

Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah Pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara.

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Presiden kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan

(3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (4) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Bagian Kelima Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Pasal 57 (1) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2) Komite Standar Akuntansi Pemerintahan bertugas menyusun standar akuntansi pemerintahan yang berlaku baik untuk Pemerintah Pusat

297

maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku umum. (3) Pembentukan, susunan, kedudukan, keanggotaan, dan masa kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Presiden.

BAB X PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Pasal 58 (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. (2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

BAB XI

Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dapat segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi (1) tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud. Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, (2) tidak gubernur/bupati/walikota yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan. (3) Pasal 62

Pasal 59

Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.

Pasal 60 (2)

Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah kepada gubernur/bupati/walikota dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (3) (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

(1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, (3) wajib mengganti kerugian tersebut.

(1)

(1) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan. (2) Pasal 61

Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui.

Segera setelah kerugian negara tersebut diketahui, kepada bendahara, (3) pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.

(1)

Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa (2) Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(1) (2)

Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara terhadap bendahara diatur dalam undang-undang mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Pasal 63 Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. Tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 64 Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi. Pasal 65 Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain

298

untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan. Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah daerah dilakukan (4) oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.

Pasal 66 (1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian negara/daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan. (2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara/daerah.

Pasal 67 (1) Ketentuan penyelesaian kerugian negara/daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. (2) Ketentuan penyelesaian kerugian negara/daerah dalam Undang-undang ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan negara/daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri.

BAB XII PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

Pasal 68 (1) Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (2) Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan. (3) Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang

Pasal 69 (1) Setiap Badan Layanan Umum wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan. (2) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja (3) Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah. Pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum dalam rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) (4) dikonsolidasikan dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan. (5) Pendapatan yang diperoleh Badan Layanan Umum sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan Pendapatan Negara/Daerah. (6) Badan Layanan Umum dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain. (7) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja Badan Layanan Umum yang bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum diatur dalam peraturan pemerintah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70 (1) Jabatan fungsional bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. (2) Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan (3) pengukuran berbasis kas. Penyimpanan uang negara dalam Rekening Kas Umum Negara pada Bank Sentral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan secara bertahap, sehingga terlaksana secara penuh selambat-lambatnya pada (4) tahun 2006. Penyimpanan uang daerah dalam Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

299

dilaksanakan secara bertahap, sehingga selambat-lambatnya pada tahun 2006.

terlaksana

secara penuh Disahkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2004

Pasal 71


(1) Pemberian bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mulai dilaksanakan pada saat penggantian Sertifikat Bank Indonesia dengan Surat Utang Negara sebagai instrumen moneter.

ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Penggantian Sertifikat Bank Indonesia dengan Surat Utang Negara (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai tahun 2005. Selama Surat Utang Negara belum sepenuhnya menggantikan Sertifikat (3) Bank Indonesia sebagai instrumen moneter, tingkat bunga yang diberikan adalah sebesar tingkat bunga Surat Utang Negara yang berasal dari penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2004 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 5

Pasal 72 Pada saat berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) dinyatakan tidak berlaku.

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Pasal 73 Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Undang-undang ini sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.

Lambock V. Nahattands

Pasal 74 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

300

PENJELASAN

tersebut perlu diganti dengan undang-undang baru yang mengatur kembali

ATAS

ketentuan di bidang perbendaharaan negara, sesuai dengan tuntutan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR

1

perkembangan demokrasi, ekonomi, dan teknologi modern.

TAHUN 2004

2.

Pengertian, Ruang Lingkup, dan Asas Umum Perbendaharaan Negara

TENTANG Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara ini dimaksudkan

PERBENDAHARAAN NEGARA

untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan I.

negara. Dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini ditetapkan

UMUM

bahwa 1.

Dasar Pemikiran

Perbendaharaan

pertanggungjawaban

Penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Negara

keuangan

adalah

negara,

pengelolaan

termasuk

dan

investasi

dan

kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Sesuai

dengan

pengertian

tersebut,

dalam

Undang-undang

Perbendaharaan Negara ini diatur ruang lingkup dan asas umum perbendaharaan negara, kewenangan pejabat perbendaharaan negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah, pengelolaan uang negara/daerah,

pengelolaan

piutang

dan

utang

negara/daerah,

pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD, pengendalian intern pemerintah,

Sebagai landasan hukum pengelolaan keuangan negara tersebut, pada

penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pengelolaan keuangan

tanggal 5 April 2003 telah diundangkan Undang-undang Nomor 17 Tahun

badan layanan umum.

2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 ini menjabarkan lebih lanjut aturan-aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke dalam asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara yang ditetapkan dalam APBN dan APBD, perlu ditetapkan kaidahkaidah hukum administrasi keuangan negara.

Sesuai dengan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, Undang-undang Perbendaharaan Negara ini menganut asas kesatuan, asas universalitas, asas tahunan, dan asas spesialitas. Asas kesatuan

menghendaki

agar

semua

Negara/Daerah disajikan dalam

satu

Pendapatan

dan

Belanja

dokumen anggaran. Asas

universalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. Asas spesialitas

Sampai dengan saat ini, kaidah-kaidah tersebut masih didasarkan pada

mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas

ketentuan dalam

peruntukannya.

Undang-undang

Perbendaharaan

Indonesia/Indische

Demikian

pula

Undang-undang

Perbendaharaan

Comptabiliteitswet (ICW) Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana

Negara ini memuat ketentuan yang mendorong profesionalitas, serta

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun

menjamin keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan

Lembaran

Negara

Nomor

2860)

Undang-undang

Perbendaharaan Indonesia tersebut tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan tuntutan perkembangan demokrasi, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, Undang-undang

Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini dimaksudkan pula untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, kepada daerah telah diberikan

301

kewenangan yang luas, demikian pula dana yang diperlukan untuk

negara/lembaga sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut, serta

menyelenggarakan kewenangan itu. Agar kewenangan dan dana

memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang timbul

tersebut

sebagai akibat pelaksanaan anggaran.

dapat

digunakan

dengan

sebaik-baiknya

untuk

penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah, diperlukan kaidah-

Di lain pihak, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan

kaidah sebagai rambu-rambu dalam pengelolaan keuangan daerah.

pejabat lainnya yang ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara

Oleh karena itu Undang-undang Perbendaharaan Negara ini selain

bukanlah

menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan reformasi pengelolaan Keuangan Negara pada tingkat pemerintahan pusat, berfungsi pula

yang

hanya

penerimaan dan pengeluaran tersebut.

untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi

berwenang

melaksanakan

Menteri Keuangan selaku

Bendahara Umum Negara adalah pengelola keuangan dalam arti

daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3.

sekedar kasir

penerimaan dan pengeluaran negara tanpa berhak menilai kebenaran

seutuhnya,

Pejabat Perbendaharaan Negara

yaitu

berfungsi

sekaligus

sebagai

kasir,

pengawas

keuangan, dan manajer keuangan.

Sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17

Fungsi

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Menteri Keuangan sebagai

rechmatigheid dan wetmatigheid dan hanya dilakukan pada saat

pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah

terjadinya penerimaan atau pengeluaran, sehingga berbeda dengan

Chief

Financial

Officer

sini

terbatas

pada

aspek

fungsi pre-audit yang dilakukan oleh kementerian teknis atau post-audit yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional. Dengan demikian,

Chief

dapat dijalankan salah satu prinsip pengendalian intern yang sangat

(COO)

untuk

Republik

di

sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah Officer

Pemerintah

keuangan

Indonesia,

Operational

(CFO)

pengawasan

suatu

bidang

tertentu

pemerintahan.

penting dalam proses pelaksanaan anggaran, yaitu adanya pemisahan yang tegas antara pemegang kewenangan administratif (ordonnateur)

Sesuai dengan prinsip tersebut Kementerian Keuangan berwenang dan

dan pemegang fungsi pembayaran (comptable). Penerapan pola

bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara

pemisahan kewenangan tersebut, yang merupakan salah satu kaidah

nasional, sementara kementerian negara/lembaga berwenang dan

yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, telah mengalami

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan

?deformasi? sehingga menjadi kurang efektif untuk mencegah dan/atau

tugas dan fungsi masing-masing.

meminimalkan Konsekuensi pembagian tugas antara Menteri Keuangan dan para menteri lainnya

terjadinya

penyimpangan

dalam

pelaksanaan

penerimaan dan pengeluaran negara. Oleh karena itu, penerapan pola

tercermin dalam pelaksanaan anggaran. Untuk

pemisahan tersebut harus dilakukan secara konsisten.

meningkatkan akuntabilitas dan menjamin terselenggaranya saling-uji (check and balance) dalam proses pelaksanaan anggaran perlu dilakukan pemisahan secara tegas antara pemegang kewenangan administratif

dengan

Penyelenggaraan kementerian kewenangan

pemegang

kewenangan

negara/lembaga, kebendaharaan

kewenangan

administratif sementara

Penerapan kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan

kepada

negara, dirasakan pula semakin pentingnya fungsi perbendaharaan

penyeleng-garaan

dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang

Kementerian

terbatas secara efisien. Fungsi perbendaharaan tersebut meliputi,

Keuangan. Kewenangan administratif tersebut meliputi melakukan

terutama, perencanaan kas yang baik, pencegahan agar jangan sampai

perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinya

terjadi kebocoran dan penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan

penerimaan atau pengeluaran negara, melakukan pengujian dan

yang paling murah dan pemanfaatan dana yang menganggur (idle cash)

pembebanan

untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan.

tagihan

yang

diserahkan

kebendaharaan.

diserahkan

4.

pemerintahan

diajukan

kepada

kepada

kementerian

302

Upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang

serta

selama ini lebih banyak dilaksanakan di dunia usaha dalam pengelolaan

negara/daerah.

kewenangan

mengelola

dan

menggunakan

barang

milik

keuangan pemerintah, tidaklah dimaksudkan untuk menyamakan pengelolaan

keuangan

sektor

pemerintah

dengan

pengelolaan

5. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

keuangan sektor swasta. Pada hakikatnya, negara adalah suatu

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan

lembaga politik.

keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu

Dalam kedudukannya yang demikian, negara tunduk pada tatanan hukum publik. Melalui kegiatan berbagai lembaga pemerintah, negara berusaha memberikan jaminan kesejahteraan kepada rakyat (welfare

disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Sehubungan dengan itu, perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal tersebut agar:

state).

• Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi;

Namun, pengelolaan keuangan sektor publik yang dilakukan selama ini

• Laporan keuangan pemerintah disajikan sesuai dengan standar

dengan menggunakan pendekatan superioritas negara telah membuat

akuntansi keuangan pemerintahan, yang terdiri dari Laporan Realisasi

aparatur pemerintah yang bergerak dalam kegiatan pengelolaan

Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas disertai dengan catatan

keuangan sektor publik tidak lagi dianggap berada dalam kelompok

atas laporan keuangan;

profesi manajemen oleh para profesional. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelurusan kembali pengelolaan keuangan pemerintah dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) yang sesuai dengan lingkungan pemerintahan.

prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang piutang dan investasi serta barang milik negara/daerah yang selama ini belum mendapat perhatian yang memadai. Dalam rangka pengelolaan uang negara/daerah, dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini ditegaskan kewenangan Menteri Keuangan mengatur

dan

menyelenggarakan

setiap entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan kementerian negara/lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerah;

Dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini juga diatur prinsip-

untuk

• Laporan keuangan disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban

rekening

pemerintah,

• Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambatlambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir; • Laporan keuangan pemerintah diaudit oleh lembaga pemeriksa ekstern yang independen dan profesional sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat;

menyimpan uang negara dalam rekening kas umum negara pada bank

• Laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan

sentral, serta ketentuan yang mengharuskan dilakukannya optimalisasi

yang

pemanfaatan dana pemerintah. Untuk meningkatkan transparansi dan

(Government

akuntabilitas pengelolaan piutang negara/daerah, diatur kewenangan

kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis

mengacu

kepada

Finance

manual

Statistik

Statistics/GFS)

penyelesaian piutang negara dan daerah. Sementara itu, dalam rangka

perbandingan

pelaksanaan pembiayaan ditetapkan pejabat yang diberi kuasa untuk

pemerintahan, dan penyajian statistik keuangan pemerintah.

mengadakan utang negara/daerah. Demikian pula, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini diatur pula ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan investasi

antarnegara

(cross

Keuangan

Pemerintah

sehingga dapat memenuhi country

studies),

kegiatan

Pada saat ini laporan keuangan pemerintah dirasakan masih kurang transparan dan akuntabel karena belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik

yang diterima secara internasional. Standar akuntansi

303

pemerintahan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang

Untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara/daerah akibat

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjadi acuan bagi

tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, dalam Undang-undang

Pemerintah Pusat dan seluruh Pemerintah Daerah di dalam menyusun dan

Perbendaharaan Negara ini diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian

menyajikan Laporan Keuangan.

negara/daerah. Oleh karena itu, dalam Undang-undang Perbendaharaan

Standar

akuntansi

pemerintahan

ditetapkan

dalam

suatu

peraturan

pemerintah dan disusun oleh suatu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen yang terdiri dari para profesional. Agar komite dimaksud terjamin independensinya, komite harus dibentuk dengan suatu keputusan

Negara ini ditegaskan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugian tersebut negara/daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi.

Presiden dan harus bekerja berdasarkan suatu due process. Selain itu, usul

Sehubungan

standar yang disusun oleh komite perlu mendapat pertimbangan dari Badan

lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah wajib segera melakukan

Pemeriksa Keuangan. Bahan pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan

tuntutan

digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan. Hasil penyempurnaan

negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi

tersebut diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, dan selanjutnya

kerugian. Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara

usul standar yang telah disempurnakan tersebut diajukan oleh Menteri

ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan pengenaan ganti

Keuangan untuk ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

kerugian

Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat

dengan

ganti

rugi

itu, setelah

negara/daerah

setiap

pimpinan

mengetahui

terhadap

pegawai

kementerian

bahwa

negeri

dalam

negara/

kementerian

bukan

bendahara

ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota.

memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang terdiri dari Sistem

ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi

Akuntansi Pusat (SAP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan

administratif dan/atau sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh kementerian

administratif dan/atau pidana.

negara/lembaga. 7. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Selain itu, perlu pula diatur agar laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah dapat disampaikan tepat waktu kepada DPR/DPRD. Mengingat bahwa laporan keuangan pemerintah terlebih dahulu harus diaudit oleh Badan

Pemeriksa

Keuangan

(BPK)

sebelum

disampaikan

kepada

DPR/DPRD, BPK memegang peran yang sangat penting dalam upaya percepatan penyampaian laporan keuangan pemerintah tersebut kepada DPR/DPRD. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menetapkan bahwa audit atas Laporan Keuangan Pemerintah harus diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Laporan Keuangan tersebut diterima oleh BPK dari Pemerintah. Selama ini, menurut Pasal 70 ICW, BPK diberikan batas waktu 4 (empat) bulan untuk menyelesaikan tugas tersebut. 6. Penyelesaian Kerugian Negara

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dapat dibentuk Badan Layanan Umum yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan

serta

dikelola

dan

dimanfaatkan

sepenuhnya

untuk

menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan. Berkenaan dengan itu, rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum dilakukan oleh Menteri Keuangan, sedangkan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.

304

Gubernur/bupati/walikota menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara II.

Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran berdasarkan usulan Pengguna

PASAL DEMI PASAL

Anggaran yang bersangkutan. Pasal 1

Pasal 6

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 2

Pasal 7

Cukup jelas

Ayat (1)

Pasal 3

Cukup jelas

Ayat (1) Ayat (2)

Cukup jelas

Huruf a Ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas Huruf b Cukup jelas


Huruf c Cukup jelas

Ayat (4) Program Pemerintah Pusat dimaksud diusulkan di dalam Rancangan

Huruf d Cukup jelas

Undang-undang tentang APBN serta disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan

pemerintahan

negara

dan

kemampuan

dalam

Huruf e

menghimpun pendapatan negara dengan berpedoman kepada rencana

Cukup jelas

kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Huruf f Cukup jelas

Ayat (5) Program Pemerintah Daerah dimaksud diusulkan di dalam Rancangan

Huruf g

Peraturan Daerah tentang APBD serta disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

dan

kemampuan

Cukup jelas

dalam

menghimpun pendapatan daerah dengan berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

Huruf h Dalam rangka pengelolaan kas, investasi yang dimaksud adalah pembelian Surat Utang Negara.

Ayat (6)

Huruf i


Cukup jelas Huruf j Cukup jelas

Denda dan/atau bunga dimaksud dapat dikenakan kepada kedua belah pihak. Pasal 4

Huruf k

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 5 Huruf l

305

Cukup jelas

Huruf g Cukup jelas

Huruf m Cukup jelas

Huruf h Cukup jelas

Huruf n Cukup jelas

Huruf i Dalam rangka pengelolaan kas, investasi yang dimaksud adalah

Huruf o

pembelian Surat Utang Negara.

Cukup jelas Huruf p

Huruf j Cukup jelas

Cukup jelas Huruf q

Huruf k Cukup jelas

Cukup jelas Huruf l

Huruf r

Cukup jelas

Cukup jelas Huruf s

Huruf m Cukup jelas

Cukup jelas Pasal 8

Huruf n

Cukup jelas Pasal 9

Cukup jelas Huruf o

Ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas Huruf p Ayat (2)

Cukup jelas

Huruf a

Huruf q

Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas

Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi

kegiatan

menyerahkan,

menerima,

menatausahakan,

menyimpan, dan

menyetor/membayar/

mempertanggungjawabkan

penerimaan/pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

Huruf e Cukup jelas

Persyaratan pengangkatan dan pembinaan karier bendahara diatur oleh Bendahara Umum Negara selaku Pembina Nasional Jabatan Fungsional Bendahara.

Huruf f Cukup jelas

306

Ayat (4)

Dalam hal tertentu, Bendahara Umum Negara dapat membuka rekening

Cukup jelas

pada lembaga keuangan lainnya. Pembukaan rekening pada bank umum sebagaimana dimaksud pada

Ayat (5)

ayat ini dilakukan dengan mempertimbangkan asas kesatuan kas dan

Cukup jelas

asas kesatuan perbendaharaan, serta optimalisasi pengelolaan kas.

Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12





Cukup jelas

Cukup jelas













Ayat (1) Hal tertentu yang dimaksud pada ayat ini adalah keadaan belum

Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas

tersedianya layanan perbankan di satu tempat yang menjamin kelancaran pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara. Badan lain yang dimaksud pada ayat ini adalah badan hukum di luar


lembaga keuangan yang memiliki kompetensi dan reputasi yang baik untuk melaksanakan fungsi penerimaan dan pengeluaran negara. Kompetensi dimaksud meliputi keahlian, permodalan, jaringan, dan sarana

Ayat (3) Uang negara dimaksud pada ayat ini adalah uang milik negara yang meliputi rupiah dan valuta asing.

penunjang layanan yang diperlukan. Reputasi dinilai berdasarkan perkembangan kinerja badan hukum yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir.

Ayat (4)

307

Kegiatan

operasional

dimaksud

terutama

berkaitan

dengan

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/ lembaga.

Pasal 31 Ayat (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga,

Ayat (2)

kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga dapat Penunjukan badan lain tersebut dilakukan secara tertib, taat pada

diberi persediaan uang kas untuk keperluan pembayaran yang tidak

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,

dapat dilakukan langsung oleh Kuasa Bendahara Umum Negara kepada

dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan

pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa. Sehubungan dengan itu,

kepatutan serta mengutamakan badan hukum di luar lembaga keuangan

diperlukan pembukaan rekening untuk menyimpan uang persediaan

yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.

tersebut

sebelum

dibayarkan

kepada yang

berhak. Tata

cara

pembukaan rekening dimaksud, serta penggunaan dan mekanisme

Ayat (3)

pertanggungjawaban

Badan lain dimaksud berkewajiban menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan penerimaan dan/atau pengeluaran yang dilakukannya.

persediaan

tersebut

ditetapkan

oleh

mengenai pengelolaan uang negara.

Laporan dimaksud disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

uang

Bendahara Umum Negara sesuai dengan peraturan pemerintah


Pasal 27

Ayat (3)

Cukup jelas


Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, satuan kerja yang bersangkutan dapat diberi persediaan uang kas untuk

Pasal 29

keperluan pembayaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh

Ayat (1)

Bendahara Umum Daerah kepada pihak yang menyediakan barang

Pembukaan rekening dapat dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/pejabat lain

dan/atau jasa. Sehubungan dengan itu, diperlukan pembukaan rekening

yang ditunjuk.

untuk menyimpan uang persediaan tersebut sebelum dibayarkan

Ayat (2)

kepada yang berhak. Tata cara pembukaan rekening dimaksud, serta

Cukup jelas

penggunaan dan mekanisme pertanggungjawaban uang persediaan tersebut ditetapkan oleh Bendahara Umum Negara sesuai dengan

Ayat (3)

peraturan pemerintah mengenai pengelolaan uang daerah.


Ayat (2)

Ayat (1)

Cukup jelas Ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan uang negara/daerah.

Ayat (2)

Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas

Cukup jelas

308

Pasal 35

Pasal 44 Yang dimaksud dengan piutang negara/daerah jenis tertentu antara lain piutang pajak dan piutang yang diatur dalam undang-undang tersendiri.

Pasal 36

Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas

Ayat (1)

Pasal 46

Cukup jelas


Ayat (2)

Cukup jelas Yang dimaksud dengan bagian piutang yang tidak disepakati adalah selisih antara jumlah tagihan piutang menurut pemerintah dengan jumlah kewajiban yang diakui oleh debitur.

Ayat (3)

Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Ayat (1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam menetapkan

Cukup jelas

ketentuan pelaksanaan pensertifikatan tanah yang dimiliki dan dikuasai pemerintah

Ayat (4)

pusat/daerah

berkoordinasi

dengan

lembaga

yang

bertanggung jawab di bidang pertanahan nasional.






Ayat (4)

Ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas Ayat (5) Ayat (2)

Cukup jelas

Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud ayat ini dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Ayat (6) Peraturan

Ayat (3)

Pemerintah

perencanaan

Cukup jelas

pemeliharaan,

Pasal 41

yang

kebutuhan,

dimaksud

tata

penatausahaan,

cara

pada

ayat

penggunaan,

penilaian,

ini

penghapusan,

pemindahtanganan.

Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas

meliputi

pemanfaatan,


309

dan

Huruf b

Pasal 55

Cukup jelas


Huruf c

Cukup jelas

Cukup jelas Huruf d

Pasal 57 Ayat (1)

Cukup jelas Huruf e


Barang milik pihak ketiga yang dikuasai dimaksud adalah barang yang

Dalam penyusunan standar akuntansi pemerintahan sebagaimana

secara fisik dikuasai atau digunakan atau dimanfaatkan oleh pemerintah

dimaksud pada ayat ini, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

berdasarkan hubungan hukum yang dibuat antara pemerintah dan pihak

menetapkan proses penyiapan standar dan meminta pertimbangan

ketiga.

mengenai substansi standar kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Proses penyiapan standar dimaksud mencakup langkah-langkah yang

Pasal 51

perlu ditempuh secara cermat (due process) agar dihasilkan standar

Ayat (1)

yang objektif dan bermutu. Aset yang dimaksud pada ayat ini adalah sumber daya, yang antara lain

Terhadap

meliputi uang, tagihan, investasi, dan barang, yang dapat diukur dalam

pertimbangan

yang

diterima

dari

Badan

Pemeriksa

Keuangan, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan

satuan uang, serta dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah dan

tanggapan, penjelasan, dan/atau melakukan penyesuaian sebelum

diharapkan memberi manfaat ekonomi/sosial di masa depan.

standar

Ekuitas dana yang dimaksud pada ayat ini adalah kekayaan bersih

akuntansi

pemerintahan

ditetapkan

menjadi

peraturan

pemerintah.

pemerintah yang merupakan selisih antara nilai seluruh aset dan nilai seluruh kewajiban atau utang pemerintah.

Ayat (3) Keanggotaan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana

Ayat (2) dan Ayat (3)

dimaksud pada ayat ini berasal dari profesional di bidang akuntansi dan

Tiap-tiap kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan

berjumlah sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang yang ketua dan

yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib

wakil ketuanya dipilih dari dan oleh anggota.

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pasal 58 Pasal 52 Peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Undang-undang tentang kearsipan.

Ayat (1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang perbendaharaan. Menteri/pimpinan lembaga


selaku

Pengguna Anggaran/Pengguna

Barang menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang pemerintahan masing-masing. Gubernur/bupati/walikota mengatur lebih lanjut dan meyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.

310

Ayat (2)

kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Menteri Keuangan selaku Sistem pengendalian intern yang akan dituangkan dalam peraturan

Bendahara Umum Negara.

pemerintah

Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian negara adalah Menteri

dimaksud

dikonsultasikan

dengan

Badan

Pemeriksa

Keuangan.

Keuangan,

surat

keputusan

pembebanan

penggantian

kerugian

sementara dimaksud diterbitkan oleh Presiden. Pasal 59

Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian negara adalah pimpinan

Ayat (1)

lembaga negara, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian Kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian

sementara dimaksud diterbitkan oleh Presiden.

pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam Ganti rugi sebagaimana dimaksud didasarkan pada ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyelesaian

kerugian

negara

perlu

segera

Pasal 61 Ayat (1)

rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan.

dilakukan


untuk

Cukup jelas

mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat

Ayat (3) Surat keputusan dimaksud pada ayat ini mempunyai kekuatan hukum

negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya.

untuk pelaksanaan sita jaminan (conservatoir beslaag). Ayat (2)

Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian daerah adalah Kepala Pejabat lain sebagaimana dimaksud meliputi pejabat negara dan

Satuan Kerja

pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak

Perangkat Daerah, surat keputusan pembebanan

penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Kepala

termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum

bendahara.

Daerah. Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian daerah adalah Kepala

Ayat (3)

Satuan


Kerja

Pengelola

Keuangan

Daerah,

surat

keputusan

pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan

Ayat (1)

oleh gubernur/bupati/walikota.

Cukup jelas

Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian daerah adalah pimpinan lembaga

Ayat (2)

pemerintahan

daerah,

surat

keputusan

pembebanan

penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Presiden.

Cukup jelas Pasal 62 Ayat (1)

Ayat (3) Surat keputusan dimaksud pada ayat ini mempunyai kekuatan hukum

Cukup jelas

untuk pelaksanaan sita jaminan (conservatoir beslaag). Dalam

hal

pejabat

yang

melakukan

kerugian

negara

adalah

menteri/pimpinan lembaga, surat keputusan pembebanan penggantian

Ayat (2) Yang dimaksud dengan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang

berlaku

adalah

menyampaikan

311

hasil

pemeriksaan tersebut beserta bukti-buktinya kepada instansi yang berwenang. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4355 Ayat (3) Cukup jelas Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pengenaan ganti kerugian negara terhadap pengelola perusahaan umum dan perusahaan perseroan yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri. Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Pelaksanaan secara bertahap dimaksud disesuaikan dengan kondisi perbankan dan kesiapan sarana dan prasarana pendukung. Pasal 71 Cukup jelas Pasal 72 Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Cukup jelas

312

3.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2004

dan

TENTANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA MEMUTUSKAN: DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG

TENTANG

PEMERIKSAAN

PENGELOLAAN

DAN

TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA


BAB I KETENTUAN UMUM

Menimbang

:

a.

bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Pasal 1

negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

1.

yang

b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sebagaimana

2.

dan

profesional

menilai

kebenaran,

Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

3.

2.

obyektif, untuk

Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

dan huruf b, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pemeriksaan

1.

independen,

pemeriksaan,

dan tanggung jawab keuangan negara.

mandiri;

:

secara

standar

kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan

standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan

Mengingat

dilakukan

berdasarkan

dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi

Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 23 dan Pasal 23E

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

nama BPK.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

4.

Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, yang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

selanjutnya disebut pejabat, adalah satu orang atau lebih yang diserahi

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

tugas untuk mengelola keuangan negara.

313

5.

Lembaga perwakilan adalah DPR, DPD, DPRD Provinsi dan/atau DPRD

BAB II

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

LINGKUP PEMERIKSAAN

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 2

6.

Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola

keuangan

kewenangannya,

negara

yang

sesuai

meliputi

dengan

kedudukan

perencanaan,

dan

pelaksanaan,

Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan,

keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.

pengawasan, dan pertanggungjawaban.

7.

(1) Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan

efisien,

ekonomis,

efektif,

(2) BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

dan

transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

8.

9.

Pasal 3

Standar pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan

(1) Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi

dilakukan

standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17

pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa.

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

oleh

BPK

meliputi

seluruh

unsur

keuangan

negara

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana

(2) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan

ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang

ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan

disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.

ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 4

10.

Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak

Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa

(2) Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.

mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan

(3) Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan

keuangan.

12.

pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

apapun.

11.

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas

Rekomendasi

negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta adalah

saran

dari

pemeriksa

berdasarkan

hasil

pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

pemeriksaan aspek efektivitas.

(4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

314

Pasal 5

(1)

(3) Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan

atas nama BPK.

berdasarkan standar pemeriksaan.

(2)

Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

Pasal 10

oleh BPK, setelah berkonsultasi dengan Pemerintah. Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat: a.

BAB III

meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

tanggung jawab keuangan negara; Pasal 6

b.

Penentuan obyek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan,

dari entitas yang menjadi obyek pemeriksaan atau entitas lain yang

penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian

dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya;

laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK. c.

merencanakan

tugas

pemeriksaan,

BPK

memperhatikan

permintaan, saran, dan pendapat lembaga perwakilan. (2) Dalam

rangka

membahas

melakukan penyegelan

tempat penyimpanan uang, barang, dan

dokumen pengelolaan keuangan negara;

Pasal 7 (1) Dalam

mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali

permintaan,

saran,

dan

pendapat

d.

meminta keterangan kepada seseorang;

e.

memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK atau lembaga perwakilan dapat mengadakan pertemuan konsultasi.

Pasal 11 Dalam rangka meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

Pasal 8

huruf d, BPK dapat melakukan pemanggilan kepada seseorang.

Dalam merencanakan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK dapat mempertimbangkan informasi dari pemerintah, Pasal 12

bank sentral, dan masyarakat.

Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan Pasal 9

pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.

(1) Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah. (2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK.

Pasal 13 Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.

315

(2) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Pasal 14

disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

(1) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/ bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh BPK dan Pemerintah.

(4) Laporan

hasil

pemeriksaan

kinerja

disampaikan

kepada

DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya. (5) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada BAB IV

DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya.

HASIL PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/ bupati/walikota Pasal 15 (1) Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan

sesuai dengan kewenangannya. (7) Tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)

selesai dilakukan. (2) Dalam hal diperlukan, pemeriksa dapat menyusun laporan interim

diatur bersama oleh BPK dan lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.

pemeriksaan. Pasal 16 (1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

Pasal 18 (1) Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya

(2) Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.

semester yang bersangkutan. (2) Ikhtisar hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

(3) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan. (4) Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada

disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/ walikota selambatlambatnya

3

(tiga) bulan

sesudah

berakhirnya

semester

yang

bersangkutan.

laporan hasil pemeriksaan. Pasal 19 Pasal 17 (1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat.

(1) Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum. (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

316

Pasal 22 (1) BPK

Pasal 20 (1)

Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil

terjadi,

pemeriksaan.

menerbitkan

surat

keputusan

penetapan

batas

waktu

pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang setelah

mengetahui

ada

kekurangan

kas/barang

dalam

persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah. (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

(2) Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat

(3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari (3) Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya

setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

ditolak, BPK menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian (4) BPK

memantau

pelaksanaan

tindak

lanjut

hasil

pemeriksaan

kerugian negara/daerah kepada bendahara bersangkutan.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Tata (5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan

cara penyelesaian

bendahara

ditetapkan

ganti kerugian negara/daerah

oleh

BPK

setelah

berkonsultasi

terhadap dengan

pemerintah.

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. (5) Tata cara penyelesaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada (6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

ayat (4) berlaku pula bagi pengelola perusahaan umum dan perusahaan perseroan yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri.

Pasal 21 Pasal 23

(1) Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya. (2) DPR/DPRD

meminta

penjelasan

kepada

BPK

dalam

(1) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/direksi perusahaan rangka

menindaklanjuti hasil pemeriksaan. (3) DPR/DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.

negara dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara melaporkan

penyelesaian

kerugian

negara/daerah

kepada

BPK

selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud.

(4) DPR/DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat

(2) BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada

(3).

kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah. BAB V PENGENAAN GANTI KERUGIAN NEGARA

BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 24

317

Pasal 26

(1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan keterangan yang

(1) Setiap pemeriksa yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan

diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan dan

pemeriksaan yang mengandung unsur pidana yang diperolehnya pada

tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal

waktu melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam)

dan Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima

rupiah).

ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, dan/atau

(2) Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti

menggagalkan pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan

Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara

(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima

paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak

ratus juta rupiah).

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang menolak pemanggilan yang dilakukan oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tanpa menyampaikan alasan

BAB VII

penolakan secara tertulis dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)

tahun

6

(enam)

bulan

dan/atau

denda

paling

KETENTUAN PERALIHAN

banyak Pasal 27

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(4) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan atau membuat palsu dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(1) Ketentuan mengenai pemeriksaan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud

dalam

Undang-undang

ini

dilaksanakan

mulai

sejak

pemeriksaan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2006. (2) Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang sedang dilakukan oleh BPK dan/atau Pemerintah pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 25

yang ada sebelum berlakunya Undang-undang ini.

(1) Setiap pemeriksa yang dengan sengaja mempergunakan dokumen yang diperoleh

dalam

pelaksanaan

tugas

pemeriksaan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 melampaui batas kewenangannya, dipidana

(3) Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-undang ini.

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap pemeriksa yang menyalahgunakan kewenangannya sehubungan

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

dengan kedudukan dan/atau tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggitingginya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 28 Pada saat Undang-undang ini berlaku, Instructie en Verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer atau IAR (Staatsblad 1898 Nomor 9 sebagaimana

318

telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1933 Nomor 320) dinyatakan tidak

PENJELASAN

berlaku.

ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2004 Pasal 29

TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB

Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

KEUANGAN NEGARA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik I.

Indonesia.

UMUM A. Dasar Pemikiran

Disahkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2004

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu dilakukan


pemeriksaan oleh satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri,

ttd.

sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sampai saat ini, BPK masih berpedoman kepada Instructie en Verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer atau IAR (Staatsblad

Diundangkan di Jakarta

1898 Nomor 9 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1933 Nomor 320).

pada tanggal 19 Juli 2004

Sampai saat ini BPK, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Badan Pemeriksa Keuangan, masih belum memiliki landasan operasional yang memadai dalam pelaksanaan tugasnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab

ttd.

keuangan negara. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang BAMBANG KESOWO

Perbendaharaan

Negara,

selain

berpedoman

pada

IAR,

dalam

pelaksanaan

pemeriksaan BPK juga berpedoman pada Indische Comptabiliteitswet atau ICW (Staatsblad 1925 Nomor 448 Jo. Lembaran Negara 1968 Nomor 53). LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 66 Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands _______________________________________________________________________ ______________________________

Agar BPK dapat mewujudkan fungsinya secara efektif, dalam Undang-undang ini diatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai berikut:

1.

Pengertian pemeriksaan dan pemeriksa;

2.

Lingkup pemeriksaan;

3.

Standar pemeriksaan;

4.

Kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan pemeriksaan;

319

5.

Akses pemeriksa terhadap informasi;

6.

Kewenangan untuk mengevaluasi pengendalian intern;

7.

Hasil pemeriksaan dan tindak lanjut;

8.

Pengenaan ganti kerugian negara;

9.

Sanksi pidana.

standar di lingkungan profesi audit secara internasional. Sebelum standar dimaksud ditetapkan, BPK perlu mengkonsultasikannya dengan pihak pemerintah serta dengan organisasi profesi di bidang pemeriksaan. C. Pelaksanaan Pemeriksaan BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap

B. Lingkup Pemeriksaan BPK

perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan obyek yang akan diperiksa,

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiri dalam undang-undang, atau

Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas

pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan.

pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut

Untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif, BPK dapat memanfaatkan hasil

mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, memperhatikan masukan dari pihak

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

lembaga perwakilan, serta informasi dari berbagai pihak. Sementara itu kebebasan

Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis

dalam penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan antara lain meliputi kebebasan dalam

pemeriksaan, yakni:

penentuan waktu pelaksanaan dan metode pemeriksaan, termasuk metode pemeriksaan

1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. 2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif. 3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

yang bersifat investigatif. Selain itu, kemandirian BPK dalam pemeriksaan keuangan negara mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung lainnya yang memadai. BPK dapat memanfaatkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Dengan demikian, luas pemeriksaan yang akan dilakukan dapat disesuaikan dan difokuskan pada bidang-bidang yang secara potensial berdampak pada kewajaran laporan keuangan serta tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, aparat pengawasan intern pemerintah wajib menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada BPK. BPK diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak yang diperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diperiksa, termasuk melakukan penyegelan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pemeriksaan berlangsung. D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan,

Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada suatu

kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan

standar pemeriksaan. Standar dimaksud disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan

menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada

320

DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan

kerugian negara/daerah ini ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan

membahasnya bersama pihak terkait.

pemerintah.

Selain disampaikan kepada lembaga perwakilan, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK kepada pemerintah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas

(audited financial statements) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD. Pemerintah diberi kesempatan untuk menanggapi temuan dan kesimpulan yang dikemukakan dalam laporan hasil pemeriksaan. Tanggapan dimaksud disertakan

Pasal 2 Cukup jelas

dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR/DPRD. Apabila pemeriksa

menemukan

unsur

pidana,

Undang-undang

ini

mewajibkan

BPK

melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-

Pasal 3 Ayat (1)

undangan.

Cukup jelas

BPK diharuskan menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan yang dilakukan selama 1 (satu)

Ayat (2)

semester. Ikhtisar dimaksud disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan

Penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini

kewenangannya,

yang

diperlukan agar BPK dapat melakukan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan yang

bersangkutan agar memperoleh informasi secara menyeluruh tentang hasil pemeriksaan.

dilakukan oleh akuntan publik. Hasil pemeriksaan akuntan publik dan evaluasi

dan

kepada

Presiden

serta

gubernur/

bupati/walikota

tersebut selanjutnya disampaikan oleh BPK kepada lembaga perwakilan, sehingga

Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik, Undang-undang ini

dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.

menetapkan bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan, antara lain melalui publikasi dan situs web BPK.


Undang-undang ini mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil


pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD.

Ayat (3) E. Pengenaan Ganti Kerugian Negara Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 62 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun


2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang ini mengatur lebih lanjut tentang

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal

pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara. BPK menerbitkan surat

lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem

keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan

pengendalian intern pemerintah.

kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah. Bendahara tersebut dapat mengajukan keberatan terhadap putusan BPK. Pengaturan tata cara penyelesaian ganti


321

Ayat (2)

Pemeriksa dan/atau tenaga ahli dalam bidang tertentu dari luar BPK dimaksud

Dalam penyusunan standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini,

adalah pemeriksa di lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah, pemeriksa,

BPK menetapkan proses penyiapan standar dan berkonsultasi mengenai substansi

dan/atau tenaga ahli lain yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh BPK.

standar kepada Pemerintah.

Penggunaan pemeriksa yang berasal dari aparat pengawasan intern pemerintah

Proses penyiapan standar dimaksud mencakup langkah-langkah yang perlu

merupakan penugasan pimpinan instansi yang bersangkutan.

ditempuh secara cermat (due process) dengan melibatkan organisasi terkait dan mempertimbangkan standar pemeriksaan internasional agar dihasilkan standar yang diterima secara umum.


Pasal 6

Huruf b

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 7 Ayat (1)

Huruf c Penyegelan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa sebagai salah

Permintaan dimaksud dapat berupa hasil keputusan rapat paripurna, rapat kerja,

satu bagian dari prosedur pemeriksaan paling lama 2 x 24 jam dengan

dan alat kelengkapan lembaga perwakilan.

memperhatikan kelancaran pelaksanaan pekerjaan/ pelayanan di tempat yang diperiksa. Penyegelan hanya dilakukan apabila pemeriksaan atas persediaan

Ayat (2)

uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara terpaksa

Cukup jelas

ditunda karena sesuatu hal. Penyegelan dilakukan untuk mengamankan uang,

Pasal 8

barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara dari kemungkinan

Informasi dari pemerintah termasuk dari lembaga independen yang dibentuk dalam

usaha pemalsuan, perubahan, pemusnahan, atau penggantian pada saat

upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, seperti Komisi Pemberantasan

pemeriksaan berlangsung.

Korupsi, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Huruf d

Informasi dari masyarakat termasuk hasil penelitian dan pengembangan, kajian,

Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan oleh

pendapat dan keterangan organisasi profesi terkait, berita media massa, pengaduan

pemeriksa untuk memperoleh, melengkapi, dan/atau meyakini informasi yang

langsung dari masyarakat.

dibutuhkan dalam kaitan dengan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan seseorang adalah perseorangan atau badan hukum.

Pasal 9

Huruf e

Ayat (1)

Kegiatan pemotretan, perekaman, dan/atau pengambilan sampel (contoh) fisik

Cukup jelas

obyek yang dilakukan oleh pemeriksa bertujuan untuk memperkuat dan/atau

Ayat (2)

melengkapi informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan.

Cukup jelas Ayat (3) Penggunaan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK dilakukan apabila BPK tidak memiliki/tidak cukup memiliki pemeriksa dan/atau tenaga ahli yang diperlukan

Pasal 11 Tata cara pemanggilan dimaksud ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.

dalam suatu pemeriksaan.

322

Pasal 12

Ayat (4)

Pengujian dan penilaian dimaksud termasuk atas pelaksanaan sistem kendali mutu dan

Cukup jelas

hasil pemeriksaan aparat pemeriksa intern pemerintah. Dengan pengujian dan penilaian dimaksud BPK dapat meningkatkan efisiensi dan

Pasal 17 Ayat (1)

efektifitas pelaksanaan pemeriksaan. Hasil pengujian dan penilaian tersebut menjadi masukan bagi pemerintah untuk

Yang dimaksud dengan laporan keuangan pemerintah pusat pada ayat ini adalah

memperbaiki pelaksanaan sistem pengendalian dan kinerja pemeriksaan intern.

laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 13

Ayat (2)

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan laporan keuangan pemerintah daerah pada ayat ini adalah laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor

Pasal 14

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 15 Ayat (1)

Ayat (4)

Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat (5)

Laporan interim pemeriksaan dimaksud, diterbitkan sebelum suatu pemeriksaan selesai secara keseluruhan dengan tujuan untuk segera dilakukan tindakan


pengamanan dan/atau pencegahan bertambahnya kerugian.


Pasal 16

Cukup jelas

Ayat (1) Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian

dengan

standar

akuntansi

pemerintahan,

(ii)

pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap

kecukupan peraturan

Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Ayat (1)

perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4

Laporan hasil pemeriksaan yang terbuka untuk umum berarti dapat diperoleh

(empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa

dan/atau diakses oleh masyarakat.

pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified

Ayat (2)

opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion). Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3)

Cukup jelas Pasal 20 Ayat (1) Tindak lanjut atas rekomendasi dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi.

Cukup jelas

323

Dalam hal sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan, pejabat

Ayat (3)

wajib memberikan alasan yang sah.

Pembelaan diri ditolak oleh BPK apabila bendahara tidak dapat membuktikan bahwa dirinya bebas dari kesalahan, kelalaian, atau kealpaan.





Ayat (4) Dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat ini, BPK menatausahakan laporan hasil pemeriksaan dan menginventarisasi permasalahan, temuan, rekomendasi, dan/atau tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabat yang diperiksa dan/atau atasannya untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan. Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27

Ayat (6) Cukup jelas Pasal 21




Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4400

pemeriksaan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Ayat (4) Cukup jelas Pasal 22 Ayat (1) Surat keputusan dimaksud pada ayat ini diterbitkan apabila belum ada penyelesaian yang dilakukan sesuai dengan tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh BPK. Ayat (2) Cukup jelas

324

KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pelelangan umum adalah pelelangan yang dilakukan secara terbuka dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2000

2. TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

3.

Menimbang :

a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional sehingga penyelenggaraannya perlu diatur untuk mewujudkan tertib pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas, dan peningkatan peran masyarakat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; Mengingat :

4.

5. 6.

pengumuman secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman resmi untuk umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Pelelangan terbatas adalah pelelangan untuk pekerjaan tertentu yang diikuti oleh penyedia jasa yang dinyatakan telah lulus prakualifikasi dan jumlahnya diyakini terbatas dengan pengumuman secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman resmi untuk umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Pemilihan langsung adalah pengadaan jasa konstruksi tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas, yang dilakukan dengan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar dari penyedia jasa dan dapat dilakukan negosiasi, baik dari segi teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Penunjukan langsung adalah pengadaan jasa konstruksi yang dilakukan tanpa melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung yang dilakukan hanya terhadap 1 (satu) penyedia jasa dengan cara melakukan negosiasi baik dari segi teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang konstruksi.

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833); 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

Pasal 2 Lingkup pengaturan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi pemilihan penyedia jasa, kontrak kerja konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan, penyelesaian sengketa, larangan persekongkolan, dan sanksi administratif.

BAB II PEMILIHAN PENYEDIA JASA

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I

Bagian Pertama Umum Pasal 3 (1) Pemilihan penyedia jasa yang meliputi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi oleh pengguna jasa dapat dilakukan dengan cara pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, atau penunjukan langsung.

325

(2) Dalam pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengguna jasa dapat melakukan prakualifikasi dan pasca kualifikasi. (3) Dalam pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengguna jasa wajib melakukan prakualifikasi. (4) Perusahaan nasional yang mengadakan kerja sama dengan perusahaan nasional lainnya dan atau perusahaan asing dapat mengikuti prakualifikasi dan dinilai sebagai perusahaan gabungan. (5) Dalam pelelangan umum, pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung penyedia jasa, pengguna jasa harus mengikutsertakan sekurang-kurangnya 1 (satu) perusahaan nasional. (6) Dalam pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi dapat disyaratkan adanya kewajiban :

i. penetapan pemenang. (4) Pemilihan cara evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e ditetapkan oleh pengguna jasa. Pasal 5 (1) Pemilihan perencana konstruksi untuk mendapatkan gagasan arsitektural terbaik dan perencana konstruksi untuk perencanaan sistem dapat dilakukan melalui sayembara terbuka atau terbatas. (2) Lembaga merumuskan dan menerbitkan model dokumen termasuk tata cara mengenai sayembara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai acuan bagi pengguna jasa. Pasal 6

a. jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan pekerjaan perencanaan untuk perencana konstruksi; atau b. jaminan penawaran untuk pengawas konstruksi, apabila hal tersebut disepakati oleh pengguna jasa dan penyedia jasa yang mengikuti pemilihan. Bagian Kedua Perencana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi Pasal 4 (1) Pemilihan perencana konstruksi dan atau pengawas konstruksi oleh pengguna jasa dengan cara pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), berlaku untuk semua pekerjaan perencanaan dan pengawasan konstruksi. (2) Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan syarat :

a. diumumkan secara luas melalui media massa sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman resmi untuk umum;

b. peserta yang berbentuk badan usaha atau usaha orang perseorangan harus sudah diregistrasi pada Lembaga; dan

c. tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orang

(1) Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi dengan cara pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dilakukan untuk pekerjaan yang :

a. mempunyai risiko tinggi; dan atau b. mempunyai teknologi tinggi. (2) Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan syarat :

a. diumumkan secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman resmi untuk umum;

b. jumlah penyedia jasa yang tersedia terbatas; c. melalui proses prakualifikasi untuk menetapkan daftar pendek peserta pelelangan; d. peserta yang berbentuk badan usaha atau usaha orang perseorangan harus sudah diregistrasi pada Lembaga;

e. tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga; dan

f. kriteria penetapan daftar pendek sebagaimana dimaksud butir c meliputi : 1) pengalaman perusahaan untuk pekerjaan sejenis; dan

perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga. 2) kualifikasi tenaga ahli yang dimiliki. (3) Tata cara pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

a. b. c. d. e. f.

pengumuman; pendaftaran untuk mengikuti pelelangan; penjelasan; pemasukan penawaran; evaluasi penawaran; penetapan calon pemenang dilakukan berdasarkan penilaian kualitas dan atau gabungan kualitas dan harga dan atau harga tetap dan atau harga terendah; g. pengumuman calon pemenang; h. masa sanggah; dan

(3) Tata cara pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

a. b. c. d. e. f. g.

pengumuman prakualifikasi; pemasukan dokumen prakualifikasi; evaluasi prakualifikasi dan menetapkan daftar pendek; undangan para peserta yang termasuk dalam daftar pendek; penjelasan; pemasukan penawaran; evaluasi penawaran;

326

h. penetapan calon pemenang dilakukan berdasarkan penilaian kualitas dan atau gabungan kualitas dan harga dan atau harga tetap dan atau harga terendah; i. pengumuman calon pemenang; j. masa sanggah; dan k. penetapan pemenang. (4) Pemilihan cara evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf g ditetapkan oleh pengguna jasa. Pasal 7 (1) Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi dengan cara pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya berlaku untuk keadaan tertentu, yaitu :

a. penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat yang masih memungkinkan untuk mengadakan pemilihan langsung;

b. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa yang sangat terbatas jumlahnya, dengan ketentuan pekerjaan hanya dapat dilakukan dengan teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya sangat terbatas; c. pekerjaan yang perlu dirahasiakan, yang menyangkut keamanan dan keselamatan Negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan atau d. pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan : 1) untuk kepentingan pelayanan umum; 2) mempunyai risiko kecil; 3) menggunakan teknologi sederhana; dan atau 4) dilaksanakan penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil. (2) Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan syarat :

a. mengundang sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar; b. memilih dari beberapa penawar; c. peserta yang berbentuk badan usaha atau usaha orang perseorangan harus sudah diregistrasi pada Lembaga; dan d. tenaga terampil dan ahli yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga. (3) Tata cara pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

a. b. c. d.

undangan; penjelasan; pemasukan penawaran; evaluasi penawaran dilakukan berdasarkan penilaian kualitas dan atau gabungan kualitas dan harga dan atau harga tetap dan atau harga terendah; e. klarifikasi dan negosiasi setelah ditentukan peringkatnya; dan f. penetapan pemenang.

(4) Pemilihan cara evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d ditetapkan oleh pengguna jasa. Pasal 8 (1) Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi dengan cara penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk : a. keadaan tertentu, yaitu : 1) penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan dengan segera; 2) pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa yang sangat terbatas jumlahnya dengan ketentuan pekerjaan hanya dapat dikerjakan dengan teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya hanya satu-satunya; 3) pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan Negara yang ditetapkan oleh Presiden; 4) pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan : a) untuk keperluan sendiri/pribadi; c) mempunyai risiko kecil; b) menggunakan teknologi sederhana; dan atau d) dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil; dan atau 5) pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya; atau

b. pekerjaan yang hanya dilakukan oleh pemegang hak cipta atau pihak lain yang telah mendapat lisensi. (2) Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan syarat :

a. penyedia jasa yang berbentuk badan usaha harus sudah diregistrasi pada Lembaga; b. tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga; atau

c. penyedia jasa yang bersangkutan merupakan pemegang hak cipta atau pihak lain yang telah mendapat lisensi. (3) Tata cara pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

327

a. b. c. d. e.

a. diumumkan melalui media massa sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan

undangan; penjelasan; pemasukan penawaran; negosiasi; dan penetapan pemenang.

pengumuman resmi;

b. jumlah penyedia jasa terbatas; c. melalui proses prakualifikasi; d. peserta pelelangan yang berbentuk badan usaha harus sudah diregistrasi pada Lembaga; dan Bagian Ketiga Pelaksana Konstruksi Pasal 9

(1) Pemilihan pelaksana konstruksi dengan cara pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk semua pekerjaan pelaksanaan konstruksi. (2) Pemilihan pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan syarat :

a. diumumkan secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman;

b. dilakukan penilaian kualifikasi baik prakualifikasi maupun pasca kualifikasi; c. peserta yang berbentuk badan usaha harus sudah diregistrasi pada Lembaga; dan d. tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga. (3) Tata cara pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tediri dari :

e. tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga. (3) Tata cara pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:

a. b. c. d. e. f. g. h.

pengumuman untuk prakualifikasi; pemasukan dokumen prakualifikasi; evaluasi prakualifikasi; undangan berdasarkan hasil prakualifikasi; penjelasan; pemasukan penawaran; evaluasi penawaran; penetapan calon pemenang berdasarkan harga terendah terevaluasi diantara penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta tanggap terhadap dokumen pelelangan; i. pengumuman calon pemenang; j. masa sanggah; dan k. penetapan pemenang. Pasal 11

a. b. c. d. e. f.

pengumuman; pendaftaran untuk mengikuti pelelangan; penjelasan; pemasukan penawaran; evaluasi penawaran; penetapan calon pemenang berdasarkan harga terendah terevaluasi diantara penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta tanggap terhadap dokumen pelelangan; g. pengumuman calon pemenang; h. masa sanggah; dan i. penetapan pemenang. Pasal 10 (1) Pemilihan pelaksana konstruksi dengan cara pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk pekerjaan dengan ketentuan :

(1) Pemilihan pelaksana konstruksi dengan cara pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk keadaan tertentu, yaitu :

a. penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat yang masih memungkinkan untuk mengadakan proses pemilihan langsung;

b. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya sangat terbatas;

c. pekerjaan yang perlu dirahasiakan, yang menyangkut keamanan dan keselamatan Negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan atau

d. pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan : 1) untuk kepentingan pelayanan umum; 2) mempunyai risiko kecil; 3) menggunakan teknologi sederhana; dan atau

a. mempunyai risiko tinggi; dan b. menggunakan teknologi tinggi. (2) Pemilihan pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan syarat :

4) dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan atau badan usaha kecil. (2) Pemilihan pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan syarat :

a. diundang sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar;

328

b. pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran tidak perlu pada waktu yang bersamaan; c. peserta yang berbentuk badan usaha harus sudah diregistrasi pada Lembaga; dan d. tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga.

(2) Penunjukan langsung pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan syarat :

a. peserta yang berbentuk badan usaha atau usaha orang perseorangan harus sudah diregistrasi pada Lembaga;

b. tenaga ahli dan atau tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha dan usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga; dan

(3) Tata cara pemilihan pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

c. penyedia jasa yang bersangkutan merupakan pemegang hak paten atau pihak lain yang a. b. c. d. e. f.

undangan; penjelasan; pemasukan penawaran; evaluasi penawaran; dapat dilakukan negosiasi setelah ditentukan peringkatnya; dan penetapan pemenang. Pasal 12

(1) Penunjukan langsung pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk :

telah mendapat lisensi. (3) Tata cara penunjukan langsung pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

a. b. c. d. e.

undangan; penjelasan; pemasukan penawaran; negosiasi; dan penetapan penyedia jasa. Pasal 13

a. keadaan tertentu, yaitu : 1) penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera; 2) pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya hanya satu-satunya; 3) pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan Negara yang ditetapkan oleh Presiden;

(1) Pemilihan penyedia jasa terintegrasi dilakukan mengikuti tata cara pemilihan pelaksana konstruksi dengan cara pelelangan terbatas. (2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan layanan jasa konstruksi secara terintegrasi adalah pekerjaan yang :

a. b. c. d.

bersifat kompleks; memerlukan teknologi tinggi; mempunyai risiko tinggi; dan memiliki biaya besar.

4) pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan : (3) Pemilihan penyedia jasa terintegrasi dilakukan dengan syarat : a) untuk keperluan sendiri;

a. diumumkan secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman resmi untuk umum;

b) mempunyai risiko kecil; c) menggunakan teknologi sederhana; dan atau d) dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, dan atau 5) pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya; atau

b. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak lain yang telah mendapat izin.

b. jumlah penyedia jasa terbatas; dan c. melalui proses prakualifikasi. (4) Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

a. b. c. d. e. f. g.

pengumuman prakualifikasi; pemasukan dokumen prakualifikasi; evaluasi prakualifikasi; undangan berdasarkan hasil prakualifikasi; penjelasan; pemasukan penawaran; evaluasi penawaran;

329

h. penetapan calon pemenang berdasarkan harga terendah terevaluasi diantara penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta tanggap terhadap dokumen pelelangan; i. pengumuman calon pemenang; j. masa sanggah; dan k. penetapan pemenang. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan syaratsyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dan pekerjaan yang dapat dilakukan secara terintegrasi ditentukan oleh Menteri. Pasal 14 (1) Lembaga merumuskan dan menerbitkan model dokumen untuk pemilihan penyedia jasa sebagai acuan bagi pengguna jasa dalam melaksanakan pemilihan penyedia jasa konstruksi. (2) Pedoman tentang tata cara pelelangan umum dan tata cara evaluasi ditetapkan oleh Lembaga.

2) syarat-syarat kontrak mencakup syarat umum dan syarat khusus;

e. memberikan penjelasan tentang pekerjaan termasuk mengadakan peninjauan lapangan apabila diperlukan;

f. memberikan tanggapan terhadap sanggahan dari penyedia jasa; g. menetapkan penyedia jasa dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang; h. mengembalikan jaminan penawaran bagi penyedia jasa yang kalah, sedangkan bagi penyedia jasa yang menang mengikuti ketentuan yang diatur dalam dokumen pelelangan; i. menunjukkan bukti kemampuan membayar; j. menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang; k. mengganti biaya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa untuk penyiapan pelelangan apabila pengguna jasa membatalkan pemilihan penyedia jasa; dan l. memberikan penjelasan tentang risiko pekerjaan termasuk kondisi dan bahaya yang dapat timbul dalam pekerjaan konstruksi dan mengadakan peninjauan lapangan apabila diperlukan. Pasal 16

(3) Petunjuk pelaksanaan pemilihan penyedia jasa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang pembiayaannya dibebankan pada anggaran Negara yang meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun dana bantuan luar negeri, ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dengan tetap berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Bagian Keempat Kewajiban dan Hak Pengguna Jasa Pasal 15 Pengguna jasa dalam pemilihan penyedia jasa berkewajiban untuk :

a. mengumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman setiap

Pengguna jasa dalam pemilihan penyedia jasa berhak untuk :

a. memungut biaya penggandaan dokumen pelelangan umum dan pelelangan terbatas dari penyedia jasa;

b. mencairkan jaminan penawaran dan selanjutnya memiliki uangnya dalam hal penyedia jasa tidak memenuhi ketentuan pelelangan; dan

c. menolak seluruh penawaran apabila dipandang seluruh penawaran tidak menghasilkan kompetisi yang efektif atau seluruh penawaran tidak cukup tanggap terhadap dokumen pelelangan. Bagian Kelima Kewajiban dan Hak Penyedia Jasa

pekerjaan yang ditawarkan dengan cara pelelangan umum atau pelelangan terbatas;

Pasal 17

b. menerbitkan dokumen pelelangan umum, pelelangan terbatas, dan pemilihan langsung secara lengkap, jelas, dan benar serta dapat dipahami, yang memuat : 1) petunjuk bagi penawaran; 2) tata cara pelelangan dan atau pemilihan mencakup prosedur, persyaratan, dan kewenangan; 3) persyaratan kontrak mencakup syarat umum dan syarat khusus; dan 4) ketentuan evaluasi;

Penyedia jasa dalam pemilihan penyedia jasa berkewajiban untuk :

a. menyusun dokumen penawaran yang memuat rencana dan metode kerja, rencana usulan biaya, tenaga terampil dan tenaga ahli, rencana dan anggaran keselamatan dan kesehatan kerja, dan peralatan; b. menyerahkan jaminan penawaran; dan c. menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang.

c. mengundang semua penyedia jasa yang lulus prakualifikasi untuk memasukkan penawaran;

Pasal 18

d. menerbitkan dokumen penunjukan langsung secara lengkap, jelas, dan benar serta dapat dipahami yang memuat : 1) tata cara penunjukan langsung mencakup prosedur, persyaratan, dan kewenangan; dan

Penyedia jasa dalam pemilihan penyedia jasa berhak untuk :

a. memperoleh penjelasan pekerjaan;

330

b. c. d. e.

melakukan peninjauan lapangan apabila diperlukan; mengajukan sanggahan terhadap pengumuman hasil lelang; menarik jaminan penawaran bagi penyedia jasa yang kalah; dan mendapat ganti rugi apabila terjadi pembatalan pemilihan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dokumen lelang. Bagian Keenam Penetapan Penyedia Jasa

b. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang terdiri dari : 1) tahun tunggal; atau 2) tahun jamak.

c. Cara pembayaran hasil pekerjaan : 1) sesuai kemajuan pekerjaan; atau

Pasal 19 2) secara berkala. (1) Pengguna jasa atau wakil yang diberi wewenang, menetapkan secara tertulis penyedia jasa sebagai pemenang dalam pemilihan penyedia jasa. (2) Penetapan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi didasarkan pada pemilihan kualitas dan atau gabungan kualitas dan harga dan atau kualitas dengan harga tetap dan atau harga terendah. (3) Penetapan pelaksana konstruksi didasarkan pada harga terendah terevaluasi di antara penawaran yang telah memenuhi persyaratan serta tanggap terhadap dokumen pelelangan. (4) Penetapan penyedia jasa dalam penunjukan langsung didasarkan pada hasil negosiasi antara pengguna jasa dan penyedia jasa. BAB III

Pasal 21 (1) Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan Lump Sum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a angka 1 merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah. (2) Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a angka 2 merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia jasa.

KONTRAK KERJA KONSTRUKSI Pasal 20 (1) Kontrak kerja konstruksi pada dasarnya dibuat secara terpisah sesuai tahapan dalam pekerjaan konstuksi yang terdiri dari kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan, kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan pelaksanaan, dan kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan pengawasan. (2) Dalam hal pekerjaan terintegrasi, kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dituangkan dalam 1 (satu) kontrak kerja konstruksi. (3) Kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan berdasarkan :

a. Bentuk imbalan yang terdiri dari : 1) Lump Sum;

(3) Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan Biaya Tambah Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a angka 3 merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, dimana jenis-jenis pekerjaan dan volumenya belum diketahui dengan pasti, sedangkan pembayarannya dilakukan berdasarkan pengeluaran biaya yang meliputi pembelian bahan, sewa peralatan, upah pekerja dan lain-lain, ditambah imbalan jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. (4) Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a angka 4 merupakan gabungan Lump Sum dan atau harga satuan dan atau tambah imbalan jasa dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan sejauh yang disepakati para pihak dalam kontrak kerja konstruksi. (5) Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan Aliansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a angka 4 merupakan kontrak pengadaan jasa dimana suatu harga kontrak referensi ditetapkan lingkup dan volume pekerjaan yang belum diketahui ataupun diperinci secara pasti sedangkan pembayarannya dilakukan secara biaya tambah imbal jasa dengan suatu pembagian tertentu yang disepakati bersama atas penghematan ataupun biaya lebih yang timbul dari perbedaan biaya sebenarnya dan harga kontrak referensi.

2) harga satuan; Pasal 22 3) biaya tambah imbalan jasa; 4) gabungan Lump Sum dan harga satuan; atau

Kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat dokumen yang meliputi :

5) Aliansi.

331

5) jangka waktu pelaksanaan;

a. surat perjanjian yang ditandatangani pengguna jasa dan penyedia jasa yang memuat antara lain :

c. Pertanggungan dalam kontrak kerja konstruksi meliputi : 1) uraian para pihak; 1) jenis pertanggungan yang menjadi kewajiban penyedia jasa yang berkaitan dengan pembayaran uang muka, pelaksanaan pekerjaan, hasil pekerjaan, tenaga kerja, tuntutan pihak ketiga dan kegagalan bangunan;

2) konsiderasi; 3) lingkup pekerjaan;

2) pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) memuat : 4) hal-hal pokok seperti nilai kontrak, jangka waktu pelaksanaan; dan a) nilai jaminan; 5) daftar dokumen-dokumen yang mengikat beserta urutan keberlakuannya; b) jangka waktu pertanggungan;

b. dokumen lelang, yaitu dokumen yang disusun oleh pengguna jasa yang merupakan dasar bagi penyedia jasa untuk menyusun usulan atau penawaran untuk pelaksanaan tugas yang berisi lingkup tugas dan persyaratannya (umum dan khusus, teknis dan administratif, kondisi kontrak); c. usulan atau penawaran, yaitu dokumen yang disusun oleh penyedia jasa berdasarkan dokumen lelang yang berisi metode, harga penawaran, jadwal waktu, dan sumber daya; d. berita acara berisi kesepakatan yang terjadi antara pengguna jasa dan penyedia jasa selama proses evaluasi usulan atau penawaran oleh pengguna jasa antara lain klarifikasi atas hal-hal yang menimbulkan keragu-raguan; e. surat pernyataan dari pengguna jasa menyatakan menerima atau menyetujui usulan atau penawaran dari penyedia jasa; dan f. surat pernyataan dari penyedia jasa yang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan. Pasal 23 (1) Kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sekurangkurangnya harus memuat uraian mengenai :

a. Para pihak yang meliputi : 1) akta badan usaha atau usaha orang perseorangan; 2) nama wakil/kuasa badan usaha sesuai kewenangan pada akta badan usaha atau sertifikat keahlian kerja dan sertifikat keterampilan kerja bagi usaha orang perseorangan; dan 3) tempat kedudukan dan alamat badan usaha atau usaha orang perseorangan;

b. Rumusan pekerjaan yang meliputi : 1) pokok-pokok pekerjaan yang diperjanjikan; 2) volume atau besaran pekerjaan yang harus dilaksanakan; 3) nilai pekerjaan dan ketentuan mengenai penyesuaian nilai pekerjaan akibat fluktuasi harga untuk kontrak kerja konstruksi bertahun jamak;

c) prosedur pencairan; dan d) hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan 3) Dalam hal penyedia jasa tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kontrak kerja konstruksi, pengguna jasa dapat mencairkan dan selanjutnya menggunakan jaminan dari penyedia jasa sebagai kompensasi pemenuhan kewajiban penyedia jasa;

d. Tenaga ahli yang meliputi : 1) persyaratan klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli; 2) prosedur penerimaan dan atau pemberhentian tenaga ahli yang dipekerjakan; dan 3) jumlah tenaga ahli sesuai dengan jenis pekerjaan;

e. Hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak kerja konstruksi meliputi : 1) hak dan kewajiban pengguna jasa; dan 2) hak dan kewajiban penyedia jasa;

f. Cara pembayaran memuat : 1) volume/besaran fisik; 2) cara pembayaran hasil pekerjaan; 3) jangka waktu pembayaran; 4) denda keterlambatan pembayaran; dan 5) jaminan pembayaran;

g. Ketentuan mengenai cidera janji yang meliputi :

4) tata cara penilaian hasil pekerjaan dan pembayaran; dan

332

1) bentuk cidera janji : a) oleh penyedia jasa yang meliputi :

2) bentuk tanggung jawab terhadap kegagalan bangunan;

l. Perlindungan pekerja memuat :

- tidak menyelesaikan tugas;

1) kewajiban terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- tidak memenuhi mutu;

2) bentuk tanggung jawab dalam perlindungan pekerja; dan

- tidak memenuhi kuantitas; dan

m. Aspek lingkungan memuat :

- tidak menyerahkan hasil pekerjaan; dan

1) kewajiban terhadap pemenuhan ketentuan undang-undang yang berlaku; dan

b) oleh pengguna jasa yang meliputi :

2) bentuk tanggung jawab mengenai gangguan terhadap lingkungan dan manusia.

- terlambat membayar;

(2) Kontrak kerja konstruksi harus memuat ketentuan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual yang mencakup :

- tidak membayar; dan - terlambat menyerahkan sarana pelaksanaan pekerjaan; dan 2) Dalam hal terjadi cidera janji yang dilakukan oleh penyedia jasa atau pengguna jasa, pihak yang dirugikan berhak untuk memperoleh kompensasi, penggantian biaya dan atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau pemberian ganti rugi;

h. Penyelesaian perselisihan memuat :

a. kepemilikan hasil perencanaan, berdasarkan kesepakatan; dan b. pemenuhan kewajiban terhadap hak cipta atas hasil perencanaan yang telah dimiliki oleh pemegang hak cipta dan hak paten yang telah dimiliki oleh pemegang hak paten sesuai undang-undang tentang hak cipta dan undang-undang tentang hak paten. (3) Kontrak kerja konstruksi dapat memuat ketentuan tentang insentif yang mencakup persyaratan pemberian insentif, dan bentuk insentif. (4) Kontrak kerja konstruksi dapat memuat ketentuan tentang sub penyedia jasa dan atau pemasok bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatan mengenai hal-hal :

1) penyelesaian di luar pengadilan melalui alternatif penyelesaian sengketa, atau arbitrase; dan 2) penyelesaian melalui pengadilan sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

a. pengusulan oleh penyedia jasa dan pemberian izin oleh pengguna jasa untuk sub penyedia jasa/pemasok bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatan;

b. tanggung jawab penyedia jasa dalam kaitan penggunaan sub penyedia jasa/pemasok i. Ketentuan pemutusan kontrak kerja konstruksi memuat :

terhadap pemenuhan ketentuan kontrak kerja konstruksi; dan

c. hak intervensi pengguna jasa dalam hal : 1) bentuk pemutusan yang meliputi pemutusan yang disepakati para pihak atau pemutusan secara sepihak; dan 2) hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa sebagai konsekuensi dari pemutusan kontrak kerja konstruksi;

j. Keadaan memaksa mencakup kesepakatan mengenai : 1) risiko khusus;

1) pembayaran dari penyedia jasa kepada sub penyedia jasa/pemasok terlambat; dan 2) sub penyedia jasa/pemasok tidak memenuhi ketentuan kontrak kerja konstruksi. (5) Pada kontrak kerja konstruksi dengan mempergunakan 2 (dua) bahasa harus dinyatakan secara tegas hanya 1 (satu) bahasa yang mengikat secara hukum. (6) Kontrak kerja konstruksi tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

2) macam keadaan memaksa lainnya; dan 3) hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa pada keadaan memaksa;

k. Kewajiban para pihak dalam kegagalan bangunan meliputi :

BAB IV PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

1) jangka waktu pertanggungjawaban kegagalan bangunan; dan

333

Bagian Pertama Umum

(2) Pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi dilakukan berdasarkan hasil perencanaan teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 24

(3) Pelaksanaan beserta pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran.

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib dimulai dengan tahap perencanaan yang selanjutnya diikuti dengan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran. Bagian Kedua Tahap Perencanaan Pasal 25 Lingkup tahap perencanaan pekerjaan konstruksi meliputi prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik. Pasal 26 (1) Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko tinggi harus dilakukan prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik. (2) Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko sedang harus dilakukan studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik. (3) Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko kecil harus dilakukan perencanaan teknik. Pasal 27 (1) Perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib didukung dengan ketersediaan lapangan, dokumen, fasilitas, dan peralatan serta tenaga kerja konstruksi yang masing-masing disesuaikan dengan kegiatan tahapan perencanaan. (2) Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan perencanaan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama, dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu. (3) Pengguna jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan penyedia jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu.

Bagian Ketiga Tahap Pelaksanaan Beserta Pengawasannya Pasal 28 (1) Lingkup tahap pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi meliputi pelaksanaan fisik, pengawasan, uji coba, dan penyerahan hasil akhir pekerjaan.

Pasal 29 (1) Pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus didukung dengan ketersediaan lapangan, dokumen, fasilitas, peralatan, dan tenaga kerja konstruksi serta bahan/komponen bangunan yang masingmasing disesuaikan dengan kegiatan tahapan pelaksanaan dan pengawasan. (2) Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu. (3) Pengguna jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pelaksanaan pekerjaan beserta pengawasan secara tepat jumlah dan tepat waktu. (4) Untuk pekerjaan tertentu uji coba wajib dilakukan atau disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Keempat Standar Keteknikan, Ketenaga Kerjaan, dan Tata Lingkungan Pasal 30 (1) Untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang :

a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku; b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Ketentuan keteknikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur oleh Menteri teknis yang bersangkutan. (3) Ketentuan pembinaan dan pengendalian tentang keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kegiatan konstruksi diatur lebih lanjut oleh Menteri bersama Menteri teknis yang terkait. Bagian Kelima Kegagalan Pekerjaan Konstruksi

334

Pasal 31 Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.

(1) Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditentukan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dengan maksimal 10 tahun, sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. (2) Penetapan umur konstruksi yang direncanakan harus secara jelas dan tegas dinyatakan dalam dokumen perencanaan, serta disepakati dalam kontrak kerja konstruksi.

Pasal 32 (1) Perencana konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang disebabkan kesalahan pengguna jasa, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi. (2) Pelaksana konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang disebabkan kesalahan pengguna jasa, perencana konstruksi, dan pengawas konstruksi. (3) Pengawas konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang disebabkan kesalahan pengguna jasa, perencana konstruksi, dan pelaksana konstruksi. (4) Penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang disebabkan kesalahan penyedia jasa atas biaya sendiri. Pasal 33 Pemerintah berwenang untuk mengambil tindakan tertentu apabila kegagalan pekerjaan konstruksi mengakibatkan kerugian dan atau gangguan terhadap keselamatan umum.

(3) Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan harus dinyatakan dengan tegas dalam kontrak kerja konstruksi.

Bagian Ketiga Penilaian Kegagalan Bangunan Pasal 36 (1) Kegagalan bangunan dinilai dan ditetapkan oleh 1 (satu) atau lebih penilai ahli yang profesional dan kompeten dalam bidangnya serta bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara obyektif, yang harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya kegagalan bangunan. (2) Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih, dan disepakati bersama oleh penyedia jasa dan pengguna jasa. (3) Pemerintah berwenang untuk mengambil tindakan tertentu apabila kegagalan bangunan mengakibatkan kerugian dan atau menimbulkan gangguan pada keselamatan umum, termasuk memberikan pendapat dalam penunjukan, proses penilaian dan hasil kerja penilai ahli yang dibentuk dan disepakati oleh para pihak. Pasal 37

BAB V KEGAGALAN BANGUNAN

Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus memiliki sertifikat keahlian dan terdaftar pada Lembaga.

Bagian Pertama Umum Pasal 34 Kegagalan Bangunan merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan atau Pengguna Jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.

Pasal 38 (1) Penilai ahli, bertugas untuk antara lain :

a. menetapkan sebab-sebab terjadinya kegagalan bangunan; b. menetapkan tidak berfungsinya sebagian atau keseluruhan bangunan; c. menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan serta tingkat dan sifat kesalahan yang dilakukan;

d. menetapkan besarnya kerugian, serta usulan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak atau pihak-pihak yang melakukan kesalahan; Bagian Kedua Jangka Waktu Pertanggungjawaban Pasal 35

e. menetapkan jangka waktu pembayaran kerugian. (2) Penilai ahli berkewajiban untuk melaporkan hasil penilaiannya kepada pihak yang menunjuknya dan menyampaikan kepada Lembaga dan instansi yang mengeluarkan izin membangun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah melaksanakan tugasnya.

335

Sub penyedia jasa berbentuk usaha orang perseorangan dan atau badan usaha yang dinyatakan terkait dalam terjadinya kegagalan bangunan bertanggung jawab kepada penyedia jasa utama. Pasal 39 Penilai ahli berwenang untuk : a. menghubungi pihak-pihak terkait, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan; b. memperoleh data yang diperlukan; c. melakukan pengujian yang diperlukan; d. memasuki lokasi tempat terjadinya kegagalan bangunan.

Pasal 44 (1) Apabila dokumen perencanaan sebagai bentuk fisik lain dari hasil pekerjaan konstruksi tidak segera dilaksanakan, maka yang dimaksud dengan kegagalan bentuk lain hasil pekerjaan konstruksi ini adalah keadaan apabila dokumen perencanaan tersebut dipakai sebagai acuan pekerjaan konstruksi menyebabkan terjadinya kegagalan bangunan karena kesalahan perencanaannya. (2) Apabila terjadi seperti dimaksud pada ayat (1), maka tanggung jawab perencana konstruksi, dalam hal dokumen perencanaannya tidak segera dilaksanakan tetap sebatas umur konstruksi yang direncanakan dengan maksimal 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak penyerahan dokumen perencanaan tersebut.

Bagian Keempat Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa Pasal 40

Bagian Kelima Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengguna Jasa

(1) Sebagai dasar penetapan jangka waktu pertanggung jawaban, perencana konstruksi wajib menyatakan dengan jelas dan tegas tentang umur konstruksi yang direncanakan, dalam dokumen perencanaan dan dokumen lelang, dilengkapi dengan penjelasannya. (2) Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan perencana konstruksi, maka perencana konstruksi hanya bertanggung jawab atas ganti rugi sebatas hasil perencanaannya yang belum/tidak diubah. (3) Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan pelaksana konstruksi, maka tanggung jawab berupa sanksi dan ganti rugi dapat dikenakan pada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha pelaksana konstruksi penandatangan kontrak kerja konstruksi.

Pasal 45 (1) Pengguna jasa wajib melaporkan terjadinya kegagalan bangunan dan tindakan-tindakan yang diambil kepada Menteri atau instansi yang berwenang dan Lembaga. (2) Pengguna jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan pengguna jasa.

Bagian Keenam Ganti Rugi dalam Hal Kegagalan Bangunan

(4) Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh pengawas konstruksi, maka tanggung jawab berupa sanksi dan ganti rugi dapat dikenakan pada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha pengawas konstruksi penandatangan kontrak kerja konstruksi. Pasal 41 (1) Penyedia jasa konstruksi diwajibkan menyimpan dan memelihara dokumen pelaksanaan konstruksi yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian, bilamana terjadi kegagalan bangunan.

Pasal 46 (1) Pelaksanaan ganti rugi dalam hal kegagalan bangunan dapat dilakukan dengan mekanisme pertanggungan pihak ketiga atau asuransi, dengan ketentuan :

a. persyaratan dan jangka waktu serta nilai pertanggungan ditetapkan atas dasar kesepakatan;

(2) Lama waktu menyimpan dan memelihara dokumen pelaksanaan konstruksi adalah sesuai dengan jangka waktu pertanggungan, dengan maksimal lama pertanggungan selama 10 (sepuluh) tahun sejak dilakukan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi. Pasal 42 Pertanggungjawaban berupa sanksi profesi dan atau adminsitratif dapat dikenakan pada orang perseorangan dan atau badan usaha penandatangan kontrak kerja konstruksi.

b. premi dibayar oleh masing-masing pihak, dan biaya premi yang menjadi tanggungan penyedia jasa menjadi bagian dari unsur biaya pekerjaan konstruksi. (2) Dalam hal pengguna jasa tidak bersedia memasukan biaya premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka resiko kegagalan bangunan menjadi tanggung jawab pengguna jasa. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungan/asuransi ini diatur oleh instansi yang berwenang dalam bidang asuransi.

Pasal 43 Pasal 47

336

Penetapan besarnya kerugian oleh penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d, bersifat final dan mengikat. Pasal 48 (1) Biaya penilai ahli menjadi beban pihak atau pihak-pihak yang melakukan kesalahan. (2) Selama penilai ahli melakukan tugasnya, maka pengguna jasa menanggung pembiayaan pendahuluan.

Pasal 51 (1) Penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa konsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a angka 2) dilakukan dengan bantuan seorang konsiliator. (2) Konsiliator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa. (3) Konsiliator tersebut harus mempunyai sertifikat keahlian yang ditetapkan oleh Lembaga. (4) Konsiliator menyusun dan merumuskan upaya penyelesaian untuk ditawarkan kepada para pihak.

BAB VI PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 49 (1) Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara :

a. melalui pihak ketiga yaitu : 1) mediasi (yang ditunjuk oleh para pihak atau oleh Lembaga Arbitrase dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa); 2) konsiliasi; atau

(5) Jika rumusan tersebut disetujui oleh para pihak, maka solusi yang dibuat konsiliator menjadi rumusan pemecahan masalah. (6) Rumusan pemecahan masalah sebagaimana tersebut pada ayat (5) dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Pasal 52 Kesepakatan tertulis dalam penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a butir 1 dan butir 2, Pasal 50, dan Pasal 51 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik. Pasal 53

b. arbitrase melalui Lembaga Arbitrase atau Arbitrase Ad Hoc. (2) Penyelesaian sengketa secara mediasi atau konsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat dibantu penilai ahli untuk memberikan pertimbangan profesional aspek tertentu sesuai kebutuhan. Pasal 50 (1) Penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a angka 1) dilakukan dengan bantuan satu orang mediator. (2) Mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa.

(1) Penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dilakukan dengan melalui arbitrase sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Pasal 54 Tata cara penyelesaian sengketa melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase dilakukan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa. BAB VII LARANGAN PERSEKONGKOLAN

(3) Mediator tersebut harus mempunyai sertifikat keahlian yang ditetapkan oleh Lembaga. Pasal 55 (4) Apabila diperlukan, mediator dapat minta bantuan penilai ahli. (5) Mediator bertindak sebagai fasilitator yaitu hanya membimbing para pihak yang bersengketa untuk mengatur pertemuan dan mencapai suatu kesepakatan. (6) Kesepakatan tersebut pada ayat (5) dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

(1) Pengguna jasa dan penyedia jasa atau antar penyedia jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang dalam pelelangan umum atau pelelangan terbatas sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. (2) Pengguna jasa dan penyedia jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk menaikkan nilai pekerjaan (mark up) yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan atau keuangan Negara.

337

(3) Pelaksana konstruksi dan atau sub pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi dan atau sub pengawas konstruksi dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi yang merugikan pengguna jasa dan atau masyarakat.

e. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi.

(4) Pelaksana konstruksi dan atau sub pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi dan atau sub pengawas konstruksi dan atau pemasok dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pemasokan bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi yang merugikan pengguna jasa dan atau masyarakat.

a. peringatan tertulis; atau

(5) Pengguna jasa dan atau penyedia jasa dan atau pemasok yang melakukan persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

(4) Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Lembaga kepada penyedia jasa dan asosiasi, berupa :

b. pembatasan bidang usaha dan atau profesi. (5) Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif yang ditetapkan oleh asosiasi kepada anggota, berupa : a. peringatan tertulis; atau b. pembekuan sertifikat. Pasal 57

Pasal 56 (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada Lembaga, berupa peringatan tertulis. (2) Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada penyedia jasa, berupa : a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan konstruksi;

(1) Pengguna jasa yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan ayat (3), Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3), Pasal 7 ayat (2) huruf a dan ayat (3), Pasal 9 ayat (2) huruf a dan ayat (3), Pasal 10 ayat (2) huruf a dan ayat (3), Pasal 11 ayat (2) huruf a, Pasal 13 ayat (3) huruf a dan ayat (4), Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e, Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administrtif berupa peringatan tertulis. (2) Pengguna jasa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 huruf c, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k, serta dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi tidak memenuhi Pasal 26, maka pengguna jasa dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan konstruksi.

c. pembekuan izin usaha; d. pencabutan izin usaha; e. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi; f. pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi; g. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi; atau h. larangan melakukan pekerjaan. (3) Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada pengguna jasa, berupa : a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan konstruksi; c. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi; d. pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi; atau

(3) Pengguna jasa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 26, 6 (enam) bulan sejak peringatan tertulis dan atau penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka pengguna jasa dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin atau pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi. (4) Pengguna jasa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi tidak melaksanakan ketentuan Pasal 26 sehingga mengakibatkan kerugian/gangguan keselamatan umum, harta benda dan atau kerusakan lingkungan, maka pengguna jasa dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan dan atau pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Pasal 58 (1) Perencana konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi berupa :

a. peringatan tertulis dan atau penghentian sementara pekerjaan; b. pembatasan bidang usaha dan atau profesi atau pembekuan izin usaha dan atau profesi apabila perencana konstruksi tidak memenuhi persyaratan perencanaan paling lama 6 (enam) bulan sejak peringatan tertulis dan atau penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pelaksanaan pekerjaan;

338

c. pembekuan atau pencabutan izin usaha dan atau profesi apabila dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi mengakibat-kan kerugian/kerusakan keselamatan umum, harta benda dan atau keselamatan nyawa manusia dan atau lingkungan. (2) Pelaksana konstruksi dalam hal :

e. pencabutan izin usaha dan atau profesi; f. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi; g. pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan atau

a. menggunakan rencana yang tidak memenuhi ketentuan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dalam pelaksanaan pekerjaan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan atau penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan konstruksi; b. tidak memenuhi persyaratan perencanaan tersebut pada huruf a paling lama 6 (enam) bulan sejak peringatan tertulis dan atau penghentian sementara dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan bidang usaha dan atau profesi atau pembekuan izin usaha dan atau profesi; c. pelaksanaan kegiatan menimbulkan gangguan pada keselamatan dan atau kerugian harta benda dan atau keselamatan nyawa manusia dan atau bangunan/kerusakan pada lingkungan sebagai akibat menggunakan rencana yang tidak memenuhi persyaratan perencanaan tersebut pada huruf a dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin atau pencabutan izin usaha dan atau profesi; d. menggunakan rencana yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dalam pelaksanaan pekerjaan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan atau penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan.

h. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi.

Pasal 60 Pengguna jasa dan penyedia jasa atau antar penyedia jasa dan atau sub penyedia jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dikenakan sanksi peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan konstruksi atau pembatasan kegiatan usaha atau profesi. Pasal 61 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Pasal 62

(3) Pengawas konstruksi dalam hal :

a. menggunakan rencana yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dalam pelaksanaan pengawasan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan atau penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan konstruksi; b. apabila pengawas tidak memenuhi ketentuan perencanaan tersebut pada huruf a paling lama 6 (enam) bulan sejak peringatan tertulis dan atau penghentian sementara, dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan bidang usaha dan atau pembekuan izin usaha dan atau profesi.

(1) Tata laksana dan penerapan sanksi administratif terhadap pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 diatur lebih lanjut oleh Menteri. (2) Tata laksana dan penerapan sanksi administratif terhadap pengguna jasa instansi/lembaga pemerintah dan atau lembaga Negara diatur lebih lanjut oleh Menteri. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 63

(4) Penyedia jasa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan atau pembatasan bidang usaha dan atau profesi.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi yang telah ada sepanjang tidak bertentangan ataupun belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 59 Pengguna jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 29 ayat (3) dan penyedia jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 64

a. peringatan tertulis;

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

b. penghentian sementara sementara atau keseluruhan pekerjaan konstruksi;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

c. pembatasan kegiatan usaha dan atau profesi; d. pembekuan izin usaha dan atau profesi;

339

PENJELASAN ATAS

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2000

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

ABDURRAHMAN WAHID Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BONDAN GUNAWAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 64

UMUM Pembangunan Nasional antara lain dapat diwujudkan melalui upaya mendorong tumbuh dan berkembangnya jasa konstruksi secara mantap, peningkatan keandalan dan daya saing jasa konstruksi nasional, yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Dengan kemampuan jasa konstruksi nasional diharapkan dapat terwujud peningkatan penggunaan barang dan jasa produksi nasional, sehingga mampu mendukung upaya peningkatan penerimaan dan penghematan penggunaan devisa Negara, serta mendukung perluasan lapangan usaha dan kesempatan kerja. Faktor kunci dalam pengembangan jasa konstruksi nasional adalah peningkatan kemampuan usaha, terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, serta peningkatan peran masyarakat secara aktif dan mandiri dalam melaksanakan kedua upaya tersebut. Peningkatan kemampuan usaha ditopang oleh peningkatan profesionalisme dan peningkatan efisiensi usaha. Sedangkan terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dapat dicapai antara lain melalui pemenuhan hak dan kewajiban dan adanya kesetaraan kedudukan para pihak terkait. Salah satu asas dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi yang menjiwai Peraturan Pemerintah ini adalah asas kemitraan yang saling menguntungkan. Dengan asas tersebut dapat diwujudkan keterkaitan yang makin erat dalam satu kesatuan yang efesien dan efektif antar penyedia jasa. Kemitraan yang demikian sekaligus berarti memberikan peluang usaha yang semakin besar tanpa mengabaikan kaidah-kaidah efisiensi dan efektivitas serta kemanfaatan. Di samping asas kemitraan, asas lain yang cukup penting dan mendasar adalah asas keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara. Keamanan dan keselamatan ini perlu dilihat, baik dalam persyaratan usaha maupun persyaratan kemampuan profesional agar berkembang pengusaha yang profesional yang mampu mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dengan menghasilkan bangunan yang berkualitas. Aspek keamanan dan keselamatan ini diuraikan pula dalam Bab Pengikatan, antara lain mempersyaratkan adanya perlindungan dan keselamatan kerja, baik bagi penyedia jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat, disertai dengan tuntutan untuk menumbuhkan budaya sadar lingkungan, sehingga keseluruhan ketentuan tersebut akan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan menjamin keselamatan bagi para pihak. Keamanan dan keselamatan masih berlanjut pada tahapan pasca penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana dituangkan dalam Bab tentang Kegagalan Bangunan yang menuntut terpenuhinya kewajiban dan tanggung jawab dalam hal keamanan dan keselamatan dalam pemanfaatan bangunan yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam rangka menghapuskan inefisiensi, monopoli, dan praktek–praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kegiatan jasa konstruksi, telah dirumuskan asas keterbukaan secara lebih rinci dalam pasal-pasal pengaturan yang diharapkan dapat mewujudkan tertib penyelenggaraan dalam kegiatan jasa konstruksi yang bernuansa tersedianya kesempatan atau peluang yang adil

340

bagi masyarakat untuk berperanserta dalam penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi, persaingan yang sehat antar para penyedia jasa, kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan akan peraturan perundang-undangan.

Prakualifikasi (pre qualification) dan pasca kualifikasi (post qualification) merupakan proses pemilihan penyedia jasa yang berbentuk badan usaha dan telah diregistrasi oleh Lembaga untuk menentukan kesesuaian bidang, sub bidang, kemampuan nyata, dan kinerjanya. Ayat (3)

Guna mencapai tujuan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yaitu perusahaan nasional yang mampu menunjukkan komitmennya pada penyelenggaraan jasa konstruksi dalam bentuk peningkatan kemampuan personil, teknologi dan permodalan usahanya di Indonesia, maka perusahaan nasional perlu diberikan kesempatan untuk bersaing dalam proses pelelangan dengan tetap memperhatikan asas kejujuran dan keadilan, keseimbangan, keterbukaan, dan kemitraan serta kriteria biaya, mutu, jadwal serta tidak boleh menimbulkan efek proteksi (non tarif barier) maupun ketentuan-ketentuan lain yang diatur dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam menghadapi kompetisi internasional, maka yang harus ditempuh yakni mewujudkan kemampuan profesionalisme dan daya saing usaha jasa konstruksi yang sejajar dengan pelakupelaku di pasar internasional. Dari sisi dunia usaha jasa konstruksi diharapkan tumbuh kesadaran akan peningkatan kemampuan usaha, keahlian dan keterampilan melalui penataan dan upaya-upaya yang mandiri. Sedangkan Pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk pemberdayaan dan regulasi ataupun memanfaatkan proyek-proyek Pemerintah sebagai wahana untuk meningkatkan kemampuan usaha, keterampilan dan keahlian kerja. Langkah-langkah Pemerintah tersebut adalah sejalan dengan berbagai kesepakatan internasional dan regional yang telah diratifikasi.

Cukup jelas Ayat (4) Sesuai dengan asas kemitraan, persyaratan prakualifikasi dapat dipenuhi sebagai suatu kesatuan oleh gabungan dari beberapa perusahaan baik antara perusahaan nasional maupun antara perusahaan nasional dan perusahaan asing dengan pengertian bahwa setiap anggota gabungan tidak perlu dapat memenuhi seluruh persyaratan prakualifikasi dan bahwa perusahaan gabungan tersebut bertanggung jawab setara secara tanggung renteng kepada pengguna jasa. Perusahaan nasional yang mengadakan kerjasama dengan perusahaan asing di bidang jasa konstruksi sebagai perusahaan gabungan diperlakukan sebagai perusahaan nasional. Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas

PASAL DEMI PASAL

Pasal 4

Pasal 1

Ayat (1).

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (3)

Ayat (1)

huruf a

Sesuai dengan asas keadilan dan keterbukaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi maka pemilihan penyedia jasa harus dilakukan dengan cara pelelangan umum atau pelelangan terbatas untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya dan seadil-adilnya kepada penyedia jasa dalam mengikuti pemilihan.

Cukup jelas

Pemilihan langsung atau penunjukan langsung penyedia jasa pada dasarnya hanya dimungkinkan untuk pekerjaan-pekerjaan darurat dan mendesak yang menyangkut keamanan dan keselamatan masyarakat dan Negara. Ayat (2)

huruf b Cukup jelas huruf c Cukup jelas Huruf d

341

Cukup jelas

Cara penilaian ini lebih cocok dipakai untuk penugasan standar atau rutin (misalnya untuk pelelangan pengawasan).

Huruf e Huruf f Evaluasi penawaran dilakukan oleh pengguna jasa untuk menentukan peringkat perencana konstruksi dan pengawas konstruksi dengan cara menilai penawaran dari segi kualitas (QBS) atau kualitas dan harga (QCBS) atau harga tetap (fixed cost) atau harga terendah (least cost).

Cukup jelas Huruf g

1. Cara menilai penawaran dari segi kualitas (Quality Based Selection (QBS)). Cukup jelas Pada cara penilaian ini, penawar dengan rangking penilaian proposal teknik tertinggi diundang untuk negosiasi proposal keuangan. Proposal keuangan dapat disampaikan bersama-sama dengan pemasukan proposal teknik atau disampaikan pada saat diundang untuk negosiasi. Cara penilaian ini dipakai untuk : a) penugasan yang kompleks atau penugasan yang sangat khusus (sangat spesialis); b) penugasan yang hasilnya memberikan impact sangat besar pada proses hilirnya; c) penugasan yang dilakukan berbeda sekali dan sulit untuk diperbandingkan. 2. Cara menilai penawaran dari segi kualitas dan harga (Quality Cost Based Selection (QCBS)). Pada cara penilaian ini penetapan rangking penawar didasarkan pada gabungan hasil penilaian terhadap proposal teknik dan proposal keuangan dengan rasio tertentu. Rasio untuk proposal keuangan tidak boleh lebih besar dari 30 point (dari 100 point). Umumnya rasio untuk proposal keuangan antara 10 - 20 point. Penawar dengan rangking tertinggi ditetapkan sebagai pemenang. Pada waktu diadakan negosiasi untuk pembuatan kontrak kerja konstruksi, harga satuan (antara lain billing rate) tidak boleh dinegosiasikan, hanya boleh diklarifikasi.

Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Untuk pemilihan perencana konstruksi dan perencana sistem dapat dilakukan dengan cara sayembara terbuka atau sayembara terbatas. Sayembara terbuka atau sayembara terbatas pada dasarnya adalah merupakan bagian dari proses pemilihan penyedia jasa.

Cara penilaian ini dapat dipakai untuk hampir semua pelelangan pekerjaan perencanaan atau pengawasan.

Ayat (2)

3. Cara menilai penawaran dari segi harga tetap (Fixed Cost)

Cukup jelas

Pada cara ini proposal teknik dan proposal keuangan dibuka bersama-sama. Penawar dengan harga penawaran melebihi plafon anggaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu dinyatakan gugur. Selanjutnya penawar yang lulus dan mendapat rangking penilaian proposal teknik tertinggi ditetapkan sebagai pemenang dan diundang untuk negosiasi pembuatan kontrak.

Pasal 6 Ayat (1) Huruf a

Cara penilaian ini hanya cocok dipakai untuk penugasan yang sifatnya sederhana dan mudah ditetapkan serta apabila plafon anggaran sudah dipastikan.

Pekerjaan dengan risiko tinggi adalah pekerjaan konstruksi yang dalam pelaksanaannya dapat membahayakan keselamatan umum.

4. Cara menilai penawaran dari segi harga terendah (Least Cost). Huruf b Pada cara ini penawar dengan skor penilaian proposal teknik di bawah skor minimal dinyatakan gugur. Selanjutnya proposal keuangan penawar yang lulus dibuka dan penawar dengan harga terendah dinyatakan sebagai pemenang lelang. Harga penawaran tidak boleh dinegosiasi.

Pekerjaan dengan teknologi tinggi adalah pekerjaan konstruksi yang dalam pelaksanaannya banyak menggunakan peralatan berat dan tenaga ahli maupun tenaga terampil.

342

Ayat (2)

Pasal 7

Cukup jelas

Ayat (1)

Ayat (3)

Huruf a

Huruf a

Cukup jelas

Pengumuman dalam pelelangan terbatas perlu dilakukan untuk memberi kesempatan pada penyedia jasa untuk mengikuti prakualifikasi bagi penetapan daftar pendek.

Huruf b Cukup jelas

huruf b Huruf c Cukup jelas Cukup jelas huruf c Huruf d Cukup jelas Pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan : huruf d Cukup jelas huruf f

1) risiko kecil, adalah pekerjaan konstruksi yang dalam pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum. 2) teknologi sederhana, adalah pekerjaan konstruksi yang dalam pelaksanaannya menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan keahlian.

Cukup jelas huruf g Sama dengan penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf e. huruf h Cukup jelas huruf i Cukup jelas huruf j Cukup jelas huruf k Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas

3) penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, adalah pekerja konstruksi yang dalam pelaksanaannya hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, berteknologi sederhana dan berbiaya kecil. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Sama dengan penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf e.

343

Huruf e

Ayat (3)

Cukup jelas

Huruf a

Huruf f

Cukup jelas

Cukup jelas

Huruf b

Ayat (4)

Cukup jelas

Cukup jelas

Huruf c

Pasal 8

Cukup jelas

Ayat (1)

Huruf d

Huruf a

Cukup jelas

Angka 1)

Huruf e

Penanganan darurat adalah merupakan upaya penanggulangan yang amat mendesak dan tidak memungkinkan diadakan proses pemilihan langsung.

Pada evaluasi penawaran sekaligus dapat dilakukan pasca kualifikasi (post qualification). Pasal 9

Untuk mengantisipasi terjadinya keadaan yang membahayakan bagi keamanan dan keselamatan masyarakat atau untuk menghindarkan kerugian yang semakin besar akibat suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan antara lain : banjir, pipa gas berbahaya bocor, dan gempa bumi. Angka 2) Cukup jelas

Ayat (1) Tata cara pelelangan pada ayat ini dapat dilakukan dengan melalui penilaian kualifikasi secara prakualifikasi atau pasca kualifikasi. Apabila dikehendaki adanya penilaian kualifikasi secara prakualifikasi, maka tata caranya mengikuti ketentuan Pasal 10 ayat (3). Sedangkan apabila dikehendaki adanya penilaian kualifikasi secara pasca kualifikasi, maka tata caranya mengikuti ketentuan Pasal 9 ayat (3).

Angka 3) Cukup jelas Angka 4) Sama dengan penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf d. Angka 5) Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

Pada pengumuman harus dicantumkan cara penilaian kualifikasi mana yang akan dipakai. Selanjutnya pada pengumuman tidak boleh ada pembatasan yang akan mengganggu proses penilaian kualifikasi. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1)

344

Huruf a

Huruf b

Cukup jelas

Cukup jelas

Huruf b

Ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Huruf c

Ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Huruf d

Pasal 13

Sama dengan penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf d.

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat (3)

Pekerjaan yang dapat dilakukan secara terintegrasi antara lain adalah pembangunan kilang minyak/gas, pembangkit tenaga listrik, dan reaktor nuklir.

Cukup jelas Ayat (3) Pasal 12 Cukup jelas Ayat (1) Ayat (4) Huruf a Cukup jelas Angka 1) Ayat (5) Sama dengan penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1). Cukup jelas Angka 2) Pasal 14 Cukup jelas Cukup jelas Angka 3) Pasal 15 Cukup jelas Huruf a Angka 4) Cukup jelas Sama dengan penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf d. Huruf b Angka 5) Cukup jelas Cukup jelas Huruf c

345

Cukup jelas

Cukup jelas

Huruf d

Huruf c

Cukup jelas

Dalam hal terjadi penolakan terhadap seluruh penawaran, pengguna jasa harus meninjau ulang dokumen pelelangan. Peninjauan ulang terhadap dokumen pelelangan meliputi syarat-syarat kontrak, desain dan spesifikasi, lingkup kontrak, atau kombinasi dari ketiganya. Penolakan terhadap seluruh penawaran karena alasan tidak tercapai kompetisi yang efektif jangan sematamata didasarkan pada jumlah penawar (misalnya karena jumlah penawar kurang).

Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas

Jika penolakan terhadap seluruh penawaran karena alasan tidak tercapai kompetisi yang efektif, maka harus dipertimbangkan menyebarkan pengumuman (iklan) yang lebih luas. Jika penolakan terhadap seluruh penawaran karena seluruh penawaran atau sebagain besar penawaran tidak tanggap terhadap dokumen pelelangan, maka penawar baru yang sudah diprakualifikasi dapat diundang. Pengguna jasa tidak boleh menolak seluruh penawaran dan selanjutnya mengundang penawaran baru dengan menggunakan dokumen pelelangan yang sama untuk mendapatkan harga penawaran yang lebih rendah. Apabila harga terendah terevaluasi jauh lebih tinggi dari plafon biaya yang dimiliki pengguna jasa, maka pengguna jasa dapat :

Huruf i Bukti kemampuan membayar dari pengguna jasa yang berbentuk badan usaha atau usaha orang perseorangan antara lain berupa bank garansi, jaminan dari lembaga keuangan.

a. mengubah dokumen pelelangan dan mengundang penawaran berdasar dokumen pelelangan baru; atau b. melakukan negosiasi dengan penawar terendah terevaluasi untuk mengurangi lingkup kontrak.

Bukti kemampuan membayar untuk proyek-proyek Pemerintah antara lain Daftar Isian Proyek atau Daftar Isian Kegiatan.

Pasal 17

Huruf j

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf k

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf l

Ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (2)

Huruf a

Sama dengan penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf e.

Biaya yang boleh dipungut oleh pengguna jasa dalam proses pelelangan umum atau pelelangan terbatas hanya sebesar biaya nyata yang diperlukan untuk penggandaan dokumen pelelangan.

Ayat (3)

Huruf b

Yang dimaksud dengan terevaluasi adalah antara lain setelah dilakukan, perbaikan kesalahan perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan (arithmatic correction).

346

Ayat (4) Cukup jelas Pasal 20 Ayat (1) Kontrak kerja konstruksi harus dituangkan dalam dokumen tertulis yang terpisah pada masingmasing penyedia jasa yaitu perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi. Ayat (2)

total tidak boleh diubah. Perubahan hanya boleh dilakukan pada salah satu atau volume pekerjaan atau harga satuan, dan semua risiko akibat perubahan karena adanya koreksi aritmatik menjadi tanggung jawab sepenuhnya penyedia jasa, selanjutnya harga penawaran menjadi harga kontrak (nilai pekerjaan). Ayat (2) Pada pelelangan dengan bentuk imbalan harga satuan dalam hal terjadi pembetulan perhitungan perincian harga penawaran dikarenakan adanya kesalahan aritmatik, harga penawaran total dapat berubah, akan tetapi harga satuan tidak boleh diubah. Koreksi aritmatik hanya boleh dilakukan pada perkalian antara volume dengan harga satuan atau penjumlahan hasil perkalian volume dengan harga satuan. Semua risiko akibat perubahan karena adanya koreksi aritmatik menjadi tanggung jawab sepenuhnya penyedia jasa. Penetapan pemenang lelang berdasarkan harga penawaran terkoreksi. Selanjutnya harga penawaran terkoreksi menjadi harga kontrak (nilai pekerjaan).

Cukup jelas Harga satuan juga menganut prinsip Lump Sum. Ayat (3) Ayat (3) Huruf a Cukup jelas

Pada pelelangan dengan bentuk imbalan biaya tambah imbalan jasa, pembetulan harga penawaran akibat koreksi aritmatik mengikuti pelelangan dengan bentuk imbalan Lump Sum atau pelelangan dengan bentuk imbalan harga satuan.

Huruf b Ayat (4) Kontrak kerja konstruksi berdasarkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi : Sama dengan penjelasan ayat (3). 1) tahun tunggal adalah pekerjaan yang pendanaan dan pelaksanaannya direncanakan selesai dalam 1 (satu) tahun. 2) tahun jamak adalah pekerjaan yang pendanaan dan pelaksanaannya direncanakan selesai lebih dari 1 (satu) tahun.

Ayat (5) Sama dengan penjelasan ayat (3). Pasal 22

Huruf c Cukup jelas Angka 1) Pasal 23 Pengukuran hasil pekerjaan berdasarkan kemajuan pekerjaan selain dilakukan dalam beberapa tahapan kemajuan pekerjaan, bisa juga dilakukan sekaligus pada saat pekerjaan fisik selesai 100% (turn key). Angka 2) Pengukuran hasil pekerjaan secara berkala umumnya dilakukan secara bulanan pada tiap akhir bulan. Pasal 21 Ayat (1) Pada pelelangan dengan bentuk imbalan Lump Sum, dalam hal terjadi pembetulan perhitungan perincian harga penawaran dikarenakan adanya kesalahan aritmatik, maka harga penawaran

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Angka 1) Cukup jelas Angka 2)

347

Cukup jelas Angka 3)

yang harus disediakan oleh pelaksana konstruksi, sedangkan jaminan pertanggungan terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi pada pekerjaan perencanaan atau pengawasan adalah professional indemnity insurance yang pemberlakuannya disesuaikan dengan tingkat pengembangan sistem pertanggungan yang berlaku di Indonesia.

Yang dimaksud dengan penyesuaian nilai pekerjaan akibat fluktuasi harga adalah eskalasi/deeskalasi yang rumusannya sudah harus dicantumkan dalam dokumen pelelangan.

Angka 2)

Angka 4)

Cukup jelas

Cukup jelas

Angka 3)

Angka 5)

Cukup jelas

Cukup jelas

Huruf d

Huruf c

Cukup jelas

Angka 1)

Huruf e

Jenis pertanggungan yang dapat diperjanjikan dalam kontrak kerja konstruksi mencakup jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan atas mutu hasil pekerjaan, jaminan pertanggungan terhadap kegagalan bangunan, dan jaminan terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi, antara lain asuransi pekerjaan, bahan dan peralatan, asuransi tenaga kerja, dan asuransi tuntutan pihak ketiga.

1) Hak dan kewajiban pengguna jasa antara lain meliputi :

Jaminan uang muka adalah jaminan yang diberikan penyedia jasa kepada pengguna jasa sebelum penyedia jasa menerima uang muka untuk memulai pekerjaan konstruksi. Pengguna jasa berhak mencairkan dan selanjutnya mempergunakan jaminan uang muka apabila penyedia jasa tidak melunasi pengembalian uang muka dan dalam hal terjadi pemutusan kontrak kerja konstruksi sepihak, karena kesalahan pengguna jasa, maka sisa uang muka yang belum dilunasi dapat diperhitungkan sebagai bagian dari ganti rugi yang harus dibayar oleh pengguna jasa kepada penyedia jasa. Jaminan pelaksanaan adalah jaminan bahwa penyedia jasa akan meyelesaikan pekerjaannya sesuai ketentuan kontrak kerja kontruksi. Jaminan pelaksanaan dapat diuangkan oleh pengguna jasa dan uangnya menjadi milik pengguna jasa, apabila penyedia jasa tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya/kewajibannya atau kontrak kerja kontruksi diputus akibat kesalahan penyedia jasa. Jaminan atas mutu hasil pekerjaan adalah jaminan yang diberikan penyedia jasa kepada pengguna jasa selama masa tanggungan yaitu waktu antara penyerahan pertama kalinya hasil akhir pekerjaan dan penyerahan kedua kalinya hasil akhir pekerjaan. Jaminan atas mutu hasil akhir pekerjaan antara lain dapat berupa jaminan pemeliharaan. Pengguna jasa berhak mencairkan jaminan dan selanjutnya mempergunakan uangnya untuk membiayai pemeliharaan/ perbaikan hasil akhir pekerjaan apabila pelaksana konstruksi tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan kontrak kerja konstruksi selama masa jaminan atas mutu hasil pekerjaan. Jaminan pertanggungan terhadap kegagalan bangunan baik untuk pekerjaan perencanaan maupun pelaksanaan dan pengawasannya, pemberlakukannya disesuaikan dengan tingkat pengembangan sistem pertanggungan yang berlaku di Indonesia. Asuransi pekerjaan/asuransi bahan dan asuransi peralatan/ asuransi tenaga kerja/asuransi tuntutan pihak ketiga adalah jaminan pertanggungan terhadap kegagalan pekerjaan kontruksi

a) hak pengguna jasa : - mengubah sebagian isi kontrak kerja konstruksi tanpa mengubah lingkup kerja yang telah diperjanjikan atas kesepakatan dengan penyedia jasa; - menghentikan pekerjaan sementara apabila penyedia jasa bekerja tidak sesuai ketentuan kontrak kerja konstruksi; - menghentikan pekerjaan secara permanen dengan cara pemutusan kontrak kerja konstruksi apabila penyedia jasa tidak mampu memenuhi ketentuan kontrak kerja konstruksi; - menolak usulan perubahan isi sebagian kontrak kerja konstruksi yang diusulkan penyedia jasa; - menolak bahan dan atau hasil pekerjaan penyedia jasa yang tidak memenuhi persyaratan teknis; - menetapkan dan atau mengubah besaran serta persyaratan pertanggungan atas kesepakatan dengan penyedia jasa. - mengganti tenaga penyedia jasa karena dinilai tidak mampu melaksanakan pekerjaan; - menghentikan pekerjaan sementara apabila penyedia jasa tidak memenuhi kewajibannya; - menolak usul sub penyedia jasa dan atau pemasok yang diusulkan penyedia jasa. b) kewajiban pengguna jasa : - menyerahkan sarana kerja kepada penyedia jasa untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai kesepakatan kontrak kerja konstruksi;

348

- memberikan bukti kemampuan membayar biaya pelaksanaan pekerjaan;

Cukup jelas

- menerima bahan dan atau hasil pekerjaan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi;

Angka 2) Cukup jelas

- memberikan imbalan atas prestasi lebih; Angka 3) - membayar tepat waktu dan tepat jumlah sesuai tahapan proses pembayaran yang disepakati; Cukup jelas - memenuhi pembayaran kompensasi atas kelalaian atau kesalahan pengguna jasa; Angka 4) - menjaga kerahasiaan dokumen/proses kerja yang diminta penyedia jasa; - melaksanakan pengawasan dan koreksi-koreksi terhadap pelaksanaan pekerjaan.

Denda akibat keterlambatan pembayaran adalah biaya uang (cost of money) yang dihitung berdasarkan bunga untuk hari-hari keterlambatan (interest of delay payment).

2) Hak dan kewajiban penyedia jasa antara lain meliputi :

Angka 5)

a) hak penyedia jasa :

Cukup jelas

- mengajukan usul perubahan atas sebagian isi kontrak kerja konstruksi;

Huruf g

- mendapatkan imbalan atas prestasi lebih yang dilakukannya;

Cukup jelas

- mendapatkan kompensasi atas kerugian yang timbul akibat perubahan isi kontrak kerja konstruksi yang diperintahkan pengguna jasa;

Huruf h Cukup jelas

- menghentikan pekerjaan sementara apabila pengguna jasa tidak memenuhi kewajibannya; Huruf i - menghentikan pekerjaan secara permanen dengan cara pemutusan kontrak kerja konstruksi, apabila pengguna jasa tidak mampu melanjutkan pekerjaan atau tidak mampu memenuhi kewajibannya dan penyedia jasa berhak mendapat kompensasi atas kerugian yang timbul akibat pemutusan kontrak kerja konstruksi;

Cukup jelas

- menolak usul perubahan sebagian isi kontrak kerja konstruksi dari pengguna jasa;

Cukup jelas

- menunjuk sub penyedia jasa dan atau pemasok atas persetujuan pengguna jasa. b) kewajiban penyedia jasa : - memberikan pendapat kepada pengguna jasa atas penugasannya, dokumen yang menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan, data pendukung, kualitas sarana pekerjaan atau hal-hal lainnya yang dipersyaratkan pada kontrak kerja konstruksi; - memperhitungkan risiko pelaksanaan dan hasil pekerjaan;

Huruf j

Huruf k Cukup jelas Huruf l Cukup jelas Huruf m

- memenuhi ketentuan pertanggungan, membayar denda dan atau ganti rugi sesuai yang dipersyaratkan pada kontrak kerja konstruksi.

Cukup jelas

Huruf f

Ayat (2)

Angka 1)

349

Ketentuan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dimaksudkan agar para pihak membuat kesepakatan untuk hak memiliki hasil penemuan atau inovasi pelaksanaan pekerjaan dalam pekerjaan yang diperjanjikan. Penggunaan hal-hal yang telah didaftarkan hak atas kekayaan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (3)

6) mencairkan jaminan uang muka, apabila perencana konstruksi tidak melunasi pengembalian uang muka dan dalam hal terjadi pemutusan kontrak kerja konstruksi sepihak karena kesalahan perencana konstruksi, maka sisa uang muka yang belum dilunasi dapat diperhitungkan sebagai bagian dari ganti rugi yang harus dibayar oleh pengguna jasa kepada perencana konstruksi serta pengguna jasa wajib mengembalikan jaminan uang muka; 7) mencairkan jaminan pelaksanaan apabila perencana konstruksi tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya/kewajibannya (dalam hal diperjanjikan adanya jaminan pelaksanaan).


b. dalam kegiatan penyiapan, perencana konstruksi:

Cukup jelas

1) memberi pendapat atas dokumen yang diserahkan oleh pengguna jasa;

Ayat (5)

2) mengajukan usulan wakil perencana konstruksi beserta kewenangannya untuk mendapat persetujuan pengguna jasa;


3) bertanggung jawab atas rencana kerja yang telah disetujui pengguna jasa;

Cukup jelas Pasal 24 Dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi pada tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan beserta pengawasannya, dilakukan kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran yang melibatkan interaksi dan atau hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa yang antara lain meliputi : 1. Tahap Perencanaan a. Dalam kegiatan penyiapan, pengguna jasa : 1) menyerahkan dokumen-dokumen dan atau fasilitas yang diperlukan oleh perencana konstruksi untuk dapat memulai pekerjaannya dan bertanggung jawab atas kebenaran/ketepatan isi dokumen dan atau fasilitas dimaksud, termasuk kelengkapannya dan tepat waktu dalam penyerahannya; 2) menetapkan wakil pengguna jasa untuk penyelenggaraan pekerjaan; 3) memberi keputusan terhadap usul perencana konstruksi mengenai wakil perencana konstruksi dan rencana kerja; 4) wajib membayar uang muka atas jaminan uang muka yang diserahkan oleh perencana konstruksi (dalam hal diperjanjikan); 5) memberhentikan dan atau meminta ganti tenaga perencana konstruksi yang tidak sesuai keahliannya atau tidak memadai kinerjanya atau berperilaku di luar kepatutan;

4) menyerahkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan (dalam hal diperjanjikan) dan atau jaminan pertanggungan terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi dan atau kegagalan bangunan, dalam bentuk polis asuransi sesuai yang diperjanjikan; 5) mendapat ganti rugi atas : a) ketidakbenaran dan ketidaktepatan isi dokumen dan atau fasilitas beserta kelengkapannya dan ketidaktepatan waktu penyerahan dari pengguna jasa yang mengakibatkan kerugian pada perencana konstruksi; b) keterlambatan pengguna jasa dalam memberi keputusan terhadap usulan wakil perencana konstruksi dan usulan rencana kerja dari perencana konstruksi yang mengakibatkan kerugian pada perencana konstruksi; c) keterlambatan pembayaran uang muka (apabila diperjanjikan). c. Dalam kegiatan pengerjaan, pengguna jasa : 1) bertanggung jawab atas segala konsekwensi yang timbul akibat perintah perubahan yang diberikan kepada perencana konstruksi; 2) memberi keputusan terhadap usulan perubahan dari perencana konstruksi dalam batasan waktu yang diperjanjikan;

350

3) melakukan pembayaran untuk prestasi pekerjaan perencana konstruksi atas dasar kesepakatan cara pembayaran dan jadwal pembayaran;

2) dalam hal diperjanjikan wajib memberi insentif apabila perencana konstruksi menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari waktu yang diperjanjikan;

4) dapat memerintahkan perubahan pekerjaan;

3) melakukan pembayaran akhir untuk seluruh sisa pembayaran yang menjadi kewajiban pengguna jasa, termasuk pelepasan uang retensi, atas dasar kesepakatan cara pembayaran dan jadwal pembayaran;

5) dapat menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk jaminan mutu hasil pekerjaan perencana konstruksi; 6) mendapat kompensasi sesuai persyaratan jaminan pertanggungan terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi apabila terjadi kegagalan pekerjaan konstruksi karena kesalahan perencana konstruksi. d. Dalam kegiatan pengerjaan, perencana konstruksi :

4) mengembalikan jaminan pelaksanaan dan atau jaminan pertanggungan terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi apabila pengguna jasa menerima hasil akhir pekerjaan; 5) melepaskan jaminan pertanggungan terhadap kegagalan bangunan pada akhir masa tanggungan;

1) melaksanakan setiap tahapan kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana kerja yang sudah disetujui pengguna jasa;

6) mengenakan denda keterlambatan apabila perencana konstruksi terlambat meyelesaikan hasil akhir pekerjaan;

2) menyampaikan laporan pelaksanaan tahapan kegiatan dan hasilnya untuk mendapat persetujuan pengguna jasa;

7) mempergunakan uang retensi untuk memperbaiki hasil akhir pekerjaan apabila perencana konstruksi tidak melakukan perbaikan sesuai yang diminta pengguna jasa.

3) bertanggung jawab atas kebenaran hasil pekerjaannya; 4) memberi pendapat atas perintah perubahan dari pengguna jasa dan menerima atas segala konsekuensinya apabila perencana konstruksi tidak memberi pendapat; 5) bertanggung jawab terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi sampai penyerahan hasil akhir pekerjaan; 6) mendapat ganti rugi : a) apabila pengguna jasa mengubah keputusannya yang dapat mengakibatkan kerugian pada perencana konstruksi; b) apabila terjadi pengurangan volume pekerjaan yang dapat mengakibatkan kerugian pada perencana konstruksi; c) apabila pengguna jasa terlambat memberi keputusan yang mengakibatkan kerugian pada perencana konstruksi; d) akibat keterlambatan pembayaran (apabila diperjanjikan); 7) dapat mengusulkan perubahan metode dan atau tahapan kegiatan pekerjaan; 8) menahan hasil bagian pekerjaan yang belum dibayar. e. Dalam kegiatan pengakhiran, pengguna jasa : 1) memberi keputusan atas hasil akhir pekerjaan dalam batasan waktu yang diperjanjikan;

8) mendapat kompensasi sesuai ketentuan jaminan pertanggungan terhadap kegagalan bangunan apabila terjadi kegagalan bangunan selama masa pertanggungan karena kesalahan perencana konstruksi. f. Dalam kegiatan pengakhiran, perencana konstruksi : 1) menyampaikan hasil akhir pekerjaan untuk mendapat persetujuan pengguna jasa; 2) menyimpan dokumen yang berkaitan dengan proses pengerjaan sampai selesainya masa tanggungan; 3) bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawabnya selama masa tanggungan; 4) mendapat ganti rugi : a) apabila pengguna jasa terlambat memberi keputusan terhadap hasil akhir pekerjaan yang dapat mengakibatkan kerugian pada perencana konstruksi; b) akibat keterlambatan pembayaran akhir (apabila diperjanjikan); c) apabila pengguna jasa menahan-nahan atau terlambat mengembalikan jaminan pelaksanaan dan atau jaminan pertanggungan pekerjaan konstruksi dan atau jaminan terhadap kegagalan bangunan yang mengakibatkan kerugian pada perencana konstruksi. 5) menahan hasil akhir pekerjaan yang belum dibayar;

351

6) mendapat insentif apabila menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari waktu yang diperjanjikan (dalam hal diperjanjikan).

dapat diperhitungkan sebagai bagian dari ganti rugi yang harus dibayar oleh pengguna jasa kepada pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi serta pengguna jasa mengembalikan jaminan uang muka.

2. Tahap Pelaksanaan beserta Pengawasannya a. Dalam kegiatan penyiapan, pengguna jasa :

13) mencairkan jaminan pelaksanaan dan memiliki uangnya apabila pelaksana konstruksi tidak mampu menyelesaikan kewajibannya.

1) menyerahkan lapangan beserta fasilitasnya dan atau dokumen untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan oleh pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi untuk memulai pekerjaannya;

14) menolak dan atau memberhentikan dan atau meminta ganti sub penyedia jasa atau pemasok bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatan.

2) bertanggung jawab atas kebenaran, ketepatan dan kelengkapan lapangan, fasilitas, dan isi dokumen, termasuk tepat waktu dalam penyerahannya;

15) melakukan intervensi terhadap hubungan antara pelaksana konstruksi dengan sub penyedia jasa/pemasok dalam hal pembayaran dari pelaksana konstruksi kepada sub penyedia jasa/pemasok terlambat karena adanya itikad tidak baik dari pelaksana konstruksi.

3) menetapkan wakilnya dan atau pengawas konstruksi disertai dengan batasan kewenangannya; 4) memberi keputusan terhadap usulan penanggung jawab pelaksana pekerjaan dari pelaksana konstruksi dan atau wakil pengawas konstruksi dari pengawas konstruksi; 5) memberi keputusan terhadap usul rencana kerja dari pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi; 6) memberikan tanggapan atas pendapat pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi terhadap dokumen perencanaan; 7) membayar uang muka atas jaminan uang muka yang diserahkan oleh pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi (dalam hal diperjanjikan). 8) memberi kepastian kepada pelaksana konstruksi atas ketepatan jumlah, mutu, dan waktu penyerahan bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatan konstruksi yang menjadi tanggung jawabnya (dalam hal diperjanjikan). 9) menyetujui atau tidak menyetujui usulan penanggung jawab pelaksana pekerjaan yang diajukan oleh pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi. 10) memberhentikan dan atau meminta ganti tenaga pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi yang tidak sesuai keahliannya atau tidak memadai kinerjanya atau berperilaku tidak pantas.

16) berhubungan langsung dengan sub pelaksana konstruksi/pemasok apabila dipandang perlu untuk terpenuhinya pemasok pelaksanaan pekerjaan. 17) melakukan pemutusan kontrak kerja konstruksi apabila pelaksana konstruksi mempekerjakan sub penyedia jasa/pemasok tanpa seizin pengguna jasa. b. dalam kegiatan penyiapan, pelaksana konstruksi : 1) mengajukan usulan penanggung jawab pelaksana pekerjaan beserta kewenangannya untuk mendapat persetujuan pengguna jasa. 2) mengajukan usulan rencana kerja pelaksanaan fisik dan rencana kerja yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja untuk mendapat persetujuan pengguna jasa. 3) memberikan pendapat terhadap dokumen perencanaan. 4) menyerahkan jaminan uang muka dalam hal diperjanjikan, jaminan pelaksanaan dan jaminan pertanggungan terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi dalam bentuk polis asuransi sesuai yang diperjanjikan pada kontrak kerja konstruksi. 5) mengajukan usulan sub penyedia jasa atau pemasok bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatan yang tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi. 6) mendapat ganti rugi :

11) menyetujui atau tidak menyetujui atau mengubah atau meminta ganti usulan rencana kerja yang diajukan pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi. 12) mencairkan jaminan uang muka apabila pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi tidak melunasi pengembalian uang muka dan dalam hal terjadi pemutusan kontrak kerja konstruksi sepihak karena kesalahan penyedia jasa, maka sisa uang muka yang belum dilunasi

a) apabila pengguna jasa terlambat menyerahkan lapangan dan atau fasilitas, atau fasilitasnya tidak lengkap yang dapat mengakibatkan kerugian pada pelaksana konstruksi; b) apabila pengguna jasa terlambat menyerahkan dokumen atau atas ketidakbenaran isi dokumen yang dapat mengakibatkan kerugian pada pelaksana konstruksi;

352

c) apabila pengguna jasa terlambat menetapkan wakilnya atau terlambat menetapkan pengawas konstruksi yang dapat mengakibatkan kerugian pada pelaksana konstruksi;

1) bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul akibat perintah perubahan pekerjaan dan atau rencana kerja, baik dari pengguna jasa dan atau dari pengawas konstruksi.

d) apabila pengguna jasa terlambat memberi keputusan terhadap usulan penanggung jawab pelaksana pekerjaan dari pelaksana konstruksi yang dapat mengakibatkan kerugian pada pelaksana konstruksi;

2) memberi keputusan terhadap usulan perubahan pekerjaan dan atau rencana kerja dari pelaksana konstruksi.

e) apabila pengguna jasa terlambat memberi keputusan terhadap usulan rencana kerja dari pelaksana konstruksi yang dapat mengakibatkan kerugian pada pelaksana konstruksi; f) apabila pengguna jasa mengubah dan mengganti rencana kerja yang dapat mengakibatkan kerugian pada pelaksana konstruksi;

3) memberi keputusan terhadap usulan perubahan rencana kerja pengawasan dari pengawas konstruksi. 4) menyerahkan bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatan yang menjadi tanggung jawabnya tepat jumlah dan sesuai jadwal yang disepakati, kepada pelaksana konstruksi (dalam hal diperjanjikan). 5) menyerahkan fasilitas kerja dan atau dokumen sesuai jadwal yang disepakati kepada pengawas konstruksi (dalam hal diperjanjikan).

g) akibat pengguna jasa terlambat membayar uang muka; h) apabila pengguna jasa terlambat dan atau tidak dapat memberi kepastian atas ketepatan jumlah, mutu, dan waktu penyerahan bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatan yang menjadi tanggung jawabnya, yang dapat mengakibatkan kerugian pada pelaksana konstruksi; i) apabila pengguna jasa terlambat memberi keputusan usulan sub penyedia jasa dan atau pemasok yang dapat mengakibatkan kerugian pada pelaksana konstruksi.

6) melakukan pembayaran prestasi kerja atas permintaan pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi atas dasar kesepakatan cara pembayaran dan jadwal pembayaran. 7) memberi pendapat dan atau keputusan terhadap laporan hasil pengawasan setiap bagian kegiatan pekerjaan dan laporan akhir pengawasan. 8) bertanggung jawab atas akibat penggunaan hasil pekerjaan, baik hasil sementara yang sudah dipergunakan atau hasil akhir pekerjaan yang diserahkan untuk pertama kalinya.

c. Dalam kegiatan penyiapan, pengawas konstruksi : 1) mengajukan usulan rencana kerja pengawasan untuk mendapat persetujuan pengguna jasa. 2) memberikan pendapat terhadap dokumen perencanaan. 3) mengajukan usulan wakil pengawas konstruksi beserta kewenangannya untuk mendapat persetujuan pengguna jasa. 4) menyerahkan jaminan uang muka, dalam hal diperjanjikan adanya pembayaran uang muka. 5) mendapat ganti rugi : a) apabila pengguna jasa terlambat memberi keputusan terhadap usulan rencana kerja pengawasan dan usulan wakil pengawas konstruksi yang dapat mengakibatkan kerugian pada pengawas konstruksi; b) akibat pengguna jasa terlambat membayar uang muka. d. Dalam kegiatan pengerjaan, pengguna jasa :

9) memberi insentif apabila pelaksana konstruksi dapat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari waktu yang diperjanjikan. 10) meminta perubahan pekerjaan dan atau rencana kerja pelaksanaan kepada pelaksana konstruksi atau perubahan rencana kerja pengawasan kepada pengawas konstruksi. 11) menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan pekerjaan dan atau rencana kerja pelaksanaan dari pelaksana konstruksi atau usulan perubahan rencana pengawasan dari pengawas konstruksi. 12) mendapat kompensasi sesuai persyaratan jaminan pertanggungan terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi apabila terjadi kegagalan pekerjaan konstruksi karena kesalahan pelaksana konstruksi. 13) menolak penyerahan pertama kalinya hasil akhir pekerjaan dari pelaksana konstruksi apabila hasil pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen kontrak. 14) menahan sebagian pembayaran kepada pelaksana konstruksi sebagai uang retensi untuk jaminan mutu hasil pekerjaan sampai penyerahan akhir hasil pekerjaan.

353

15) mengenakan denda keterlambatan apabila pelaksana konstruksi terlambat menyerahkan hasil akhir pekerjaan. e. Dalam kegiatan pengerjaan, pelaksana konstruksi :

hasil bagian kegiatan pekerjaan yang dapat mengakibatkan kerugian pada pelaksana konstruksi; d) apabila terjadi perubahan secara mendasar akibat permintaan perubahan pekerjaan dari pengguna jasa;

1) meminta izin untuk melaksanakan setiap bagian kegiatan pekerjaan kepada pengguna jasa dan atau pengawas konstruksi.

e) apabila ...

2) melaksanakan setiap bagian kegiatan pekerjaan sesuai rencana kerja yang telah disetujui pengguna jasa dan atau pengawas konstruksi. 3) bertanggung jawab terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi sampai penyerahan akhir hasil akhir pekerjaan dari pelaksana konstruksi. 4) menyampaikan laporan pelaksanaan bagian kegiatan pekerjaan dan hasilnya untuk mendapat persetujuan pengguna jasa dan atau pengawas konstruksi. 5) menjaga dan memelihara bagian kegiatan pekerjaan yang telah mendapat persetujuan pengguna jasa dan atau pengawas konstruksi sampai adanya penyerahan pertama pekerjaan. 6) memberi pendapat terhadap permintaan perubahan pekerjaan dari pengguna jasa dan atau pengawas konstruksi. 7) menerima segala konsekuensinya apabila tidak memberi pendapat terhadap permintaan perubahan pekerjaan dari pengguna jasa dan atau pengawas konstruksi. 8) bertanggung jawab atas segala konsekuensinya apabila mengajukan usul perubahan pekerjaan dan atau rencana kerja. 9) menyerahkan untuk pertama kalinya hasil akhir pekerjaan untuk mendapat persetujuan pengguna jasa. 10) menyerahkan jaminan atas mutu hasil pekerjaan sebagai pengganti atas penerimaan uang rentensi, setelah diterimanya penyerahan pertama hasil akhir pekerjaan oleh pengguna jasa (dalam hal diperjanjikan). 11) berhak mendapat ganti rugi : a) apabila pengguna jasa dan atau pengawas konstruksi menunda-nunda atau terlambat memberi keputusan terhadap usulan pengguna jasa, yang dapat mengakibatkan kerugian pada pelaksana konstruksi; b) apabila ketidakhadiran wakil pengguna jasa atau pengawas konstruksi mengakibatkan kerugian pada pelaksana konstruksi; c) apabila pengguna jasa dan atau pengawas konstruksi menunda-nunda atau menghambat atau terlambat menerima

e) apabila pengguna jasa terlambat dan atau tidak tepat jumlah atau sama sekali tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatan yang dapat mengakibatkan kerugian pada pelaksana konstruksi; f. akibat keterlambatan pembayaran (apabila diperjanjikan); g. apabila pengguna jasa menunda-nunda atau menghambat atau terlambat menerima penyerahan pertama kalinya hasil akhir pekerjaan yang dapat mengakibatkan kerugian pada pelaksana konstruksi; h. apabila pengguna jasa terlambat menyerahkan kembali jaminan pelaksanaan dan atau jaminan pertanggungan terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi yang dapat mengakibatkan kerugian pada pelaksana konstruksi. 12) mendapat insentif apabila dapat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat (dalam hal diperjanjikan). 13) menyetujui atau tidak menyetujui permintaan perubahan pekerjaan dan atau rencana kerja dari pengguna jasa dan atau pengawas konstruksi. 14) mengajukan usul perubahan pekerjaan dan rencana kerja. f. Dalam kegiatan pengerjaan, pengawas konstruksi : 1) memberi keputusan terhadap usulan untuk melaksanakan bagian kegiatan pekerjaan dari pelaksana konstruksi. 2) memberi pendapat terhadap permintaan perubahan pekerjaan dan atau rencana kerja pelaksanaan dari pengguna jasa. 3) memberi pendapat kepada pengguna jasa atau memberi keputusan berdasar kewenangan dari pengguna jasa, terhadap usulan perubahan pekerjaan dan atau rencana kerja pelaksanaan dari pelaksana konstruksi. 4) memberi laporan hasil pengawasan setiap bagian kegiatan pekerjaan dan laporan akhir pengawasan untuk mendapat persetujuan pengguna jasa.

354

5) memberi pendapat kepada pengguna jasa terhadap usulan penyerahan pertama kalinya hasil akhir pekerjaan dari pelaksana konstruksi.

6) melepaskan jaminan pertanggungan terhadap kegagalan bangunan pada akhir masa pertanggungan. 7) dapat menolak penyerahan kedua kalinya hasil akhir pekerjaan dari pelaksana konstruksi apabila hasil pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen kontrak.

6) dapat menolak menerima hasil bagian kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari pengawas konstruksi.

8) menggunakan uang retensi atau dalam hal diperjanjikan adanya jaminan atas mutu hasil pekerjaan, menyita dan mencairkan jaminan untuk membiayai pemeliharaan hasil akhir pekerjaan apabila pelaksana konstruksi tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan kontrak kerja konstruksi selama masa jaminan atas mutu hasil pekerjaan.

7) dapat menolak menerima hasil bagian kegiatan pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan kontrak kerja konstruksi dan atau rencana kerja yang telah disetujui pengguna jasa dan atau pengawas konstruksi. 8) mengajukan usul perubahan rencana kerja pengawasan.

9) mendapat kompensasi sesuai ketentuan jaminan pertanggungan terhadap kegagalan bangunan apabila terjadi kegagalan bangunan selama masa pertanggungan akibat kesalahan pelaksana konstruksi.

9) mendapat ganti rugi : a) apabila pengguna jasa terlambat memberi keputusan terhadap laporan akhir pengawasan dari pengawas konstruksi yang dapat mengakibatkan kerugian pada pengawas konstruksi;

h. Dalam kegiatan pengakhiran, pelaksana konstruksi : 1) melakukan pemeliharaan/penjagaan mutu terhadap hasil akhir pekerjaan selama masa jaminan atas mutu hasil pekerjaan.

b) apabila pengguna jasa terlambat dan atau tidak lengkap dan atau tidak akurat atau sama sekali tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan fasilitas dan atau dokumen yang dapat mengakibat-kan kerugian pada pengawas konstruksi;

2) menyerahkan untuk kedua kalinya hasil akhir pekerjaan disertai dokumen kelengkapannya setelah selesai masa pemeliharaan untuk mendapat persetujuan dari pengguna jasa. 3) menyimpan dokumen yang berkaitan dengan proses pelaksanaan konstruksi sampai selesainya masa pertanggungan.

c) akibat keterlambatan pembayaran (apabila diperjanjikan). 10) mendapat insentif apabila hasil akhir pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat (apabila diperjanjikan).

4) mendapat ganti rugi apabila pengguna jasa menunda-nunda atau menghambat atau terlambat menerima penyerahan kedua kalinya hasil akhir pekerjaan yang dapat mengakibatkan kerugian pada pelaksana konstruksi.

g. Dalam kegiatan pengakhiran, pengguna jasa : 1) menyelesaikan klaim dari pelaksana konstruksi yang sudah diterima pengguna jasa selambat-lambatnya sebelum penyerahan kedua kalinya hasil akhir pekerjaan. 2) melakukan pembayaran akhir, termasuk membayar seluruh uang retensi (apabila uang retensi belum dibayarkan), setelah menerima penyerahan kedua kalinya hasil akhir pekerjaan dan atau setelah seluruh klaim dari pelaksana konstruksi diselesaikan.

5) mendapat ganti rugi apabila pengguna jasa menahan-nahan atau terlambat mengembalikan jaminan atas mutu hasil pekerjaan dan atau jaminan pertanggungan terhadap kegagalan bangunan yang dapat mengakibatkan kerugian pada pelaksana konstruksi. i. Dalam kegiatan pengakhiran, pengawas konstruksi :

3) melakukan pembayaran akhir kepada pengawas konstruksi setelah menerima laporan akhir hasil pengawasan.

1) memberikan pendapat kepada pengguna jasa terhadap usulan penyerahan kedua kalinya hasil akhir pekerjaan dari pelaksana konstruksi.

4) mengembalikan jaminan atas mutu hasil pekerjaan setelah menerima penyerahan kedua kalinya hasil akhir pekerjaan dari pelaksana konstruksi (dalam hal diperjanjikan).

2) menyerahkan laporan akhir hasil pengawasan beserta dokumen yang berkaitan dengan proses pengawasan konstruksi kepada pengguna jasa.

5) melepaskan jaminan pertanggungan terhadap jaminan kegagalan pekerjaan konstruksi setelah menerima penyerahan kedua kalinya hasil akhir pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

3) mendapat ganti rugi akibat keterlambatan pembayaran akhir (apabila diperjanjikan). Pasal 25

355

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (3)

Ayat (1)

Cukup jelas Pekerjaan konstruksi dengan risiko tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan.

Ayat (4) Yang dimaksud dengan pekerjaan tertentu yang memerlukan uji coba antara lain : bendungan oleh instansi yang membidangi pengairan, pembangkit listrik oleh instansi yang membidangi energi dan nuklir oleh instansi yang membidangi kenukliran.

Ayat (2) Pekerjaan konstruksi dengan risiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia.

Pasal 30 Ayat (1)

Ayat (3) Cukup jelas Pekerjaan konstruksi dengan risiko kecil mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda. Pasal 27


Ayat (1)

Ayat (3) Dalam pekerjaan konstruksi tertentu, perencana konstruksi dapat menunjuk sub perencana yang mempunyai keahlian khusus setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pengguna jasa.

Ketentuan ini tidak termasuk keselamatan dan kesehatan kerja di bidang tertentu yang secara khusus telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Ayat (2)

Pasal 31

Cukup jelas

Kegagalan pekerjaan konstruksi terjadi selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Ayat (3)

Pasal 32

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 28

Pasal 33

Cukup jelas

Untuk keamanan dan keselamatan umum, Pemerintah dapat mengambil tindakan antara lain :

Pasal 29

a. Menghentikan sementara pekerjaan konstruksi;

Ayat (1)

b. Meneruskan pekerjaan dengan persyaratan tertentu; atau Dalam pekerjaan konstruksi tertentu, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi dapat menunjuk sub pelaksana dan sub pengawas yang mempunyai keahlian khusus setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pengguna jasa.

Ayat (2)

c. Menghentikan sebagian pekerjaan. Pasal 34 Cukup jelas

356

Pasal 35

Ayat (1)

Ayat (1)

Cukup jelas Pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan untuk perencana konstruksi mengikuti kaidah teknik perencanaan dengan ketentuan sebagai berikut :

Ayat (2) Perencana konstruksi dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan bangunan sebagai akibat dari rencana yang diubah pengguna jasa dan atau pelaksana konstruksi tanpa persetujuan tertulis dari perencana konstruksi.

a. selama masa tanggungan atas kegagalan bangunan di bawah 10 (sepuluh) tahun berlaku ketentuan sanksi profesi dan ganti rugi;

b. untuk kegagalan bangunan lewat dari masa tanggungan dikenakan ketentuan sanksi Ayat (3)

profesi. Ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (4)

Ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 41

Pasal 36

Ayat (1)

Ayat (1)

Cukup jelas Yang dimaksud penilai ahli adalah penilai ahli di bidang konstruksi.

Ayat (2) Untuk perencana konstruksi, lama waktu menyimpan dan memelihara dokumen pelaksanaan konstruksi mengikuti ketentuan sesuai penjelasan Pasal 35 ayat (1).

Penilai ahli terdiri dari orang perseorangan, atau kelompok orang atau badan usaha yang disepakati para pihak, yang bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara obyektif dan profesional. Ayat (2)

Pasal 42

Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (3)

Pasal 43

Sama dengan penjelasan Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 37

Pasal 44

Cukup jelas

Ayat (1) Yang dimaksud dengan bentuk fisik lain dari hasil pekerjaan konstruksi adalah hasil pekerjaan konstruksi yang berupa dokumen studi kelayakan, dokumen perencanaan teknik, gambar rencana, dokumen pengawasan teknik/supervisi, tata ruang dalam (interior design), tata ruang luar (exterior design), penghancuran bangunan (demolition), dan pemeliharaan.


Kegagalan bentuk fisik lain adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dalam dokumen kontrak kerja konstruksi.

Pasal 40

357

Ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 57

Pasal 45

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 58

Pasal 46

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 59

Pasal 47

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 60

Pasal 48

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 61

Pasal 49

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 62

Pasal 50

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 63

Pasal 51

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 64

Pasal 52

Cukup jelas


TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3956

Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2002

Tahun Anggaran berlaku sebagaimana ditetapkan oleh Undangundang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 2

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai pengganti Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam suatu tahun anggaran mencakup: a. pendapatan negara yaitu semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri selama tahun anggaran yang bersangkutan; b. belanja negara yaitu semua pengeluaran negara untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui dana perimbangan selama tahun anggaran bersangkutan; c. defisit belanja negara yaitu selisih kurang antara pendapatan negara dengan belanja negara; d. pembiayaan defisit yaitu semua jenis pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit belanja negara yang bersumber dari pembiayaan dalam dan luar negeri; e. surplus pendapatan negara yaitu selisih lebih antara pendapatan negara dengan belanja negara. (2) Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui rekening Kas Negara pada bank sentral dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Mengingat : Pasal 3 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteitswet, Staatsblad 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

MEMUTUSKAN :

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang dirinci lebih lanjut ke dalam bagian anggaran dengan Keputusan Presiden. (2) Bagian anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirinci sebagai berikut : a. anggaran pendapatan dirinci ke dalam unit organisasi dan jenis pendapatan; b. anggaran belanja dirinci ke dalam unit organisasi, kegiatan/ proyek dan jenis belanja.

Menetapkan : Pasal 4 KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengatur penyediaan uang dan penyaluran dana untuk membiayai anggaran

383

belanja negara sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dalam melaksanakan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 5 (1) Menteri/pimpinan lembaga yang menguasai bagian anggaran mempunyai kewenangan otorisasi dan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran di lingkungan departemen/lembaga yang dipimpinnya. (2) Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, departemen/lembaga membuat dokumen anggaran berupa surat keputusan otorisasi (SKO) atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO. (3) Dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO antara lain untuk : a. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rutin dimuat dalam daftar isian kegiatan (DIK); b. pelaksanaan belanja pembangunan dimuat dalam daftar isian proyek (DIP). (4) Menteri/pimpinan lembaga pada setiap awal tahun anggaran menetapkan pejabat yang diberi wewenang sebagai : a. penandatangan SKO; b. atasan langsung bendaharawan; c. bendaharawan. (5) Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana tersebut dalam ayat (4) dilarang merangkap jabatan dimaksud. Pasal 6 (1) Menteri Keuangan mempunyai kewenangan otorisasi atas penguasaan bagian anggaran diluar bagian anggaran departemen/ lembaga. (2) Tata cara pengelolaan bagian anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan. Pasal 7 (1) Pendapatan negara pada departemen/lembaga wajib disetor sepenuhnya dan pada waktunya ke rekening Kas Negara. (2) Pendapatan negara dibukukan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(3) Pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan disetor sepenuhnya dan pada waktunya ke rekening Kas Negara. Pasal 8 (1) Departemen/lembaga wajib : a. mengadakan intensifikasi pemungutan pendapatan negara yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya; b. mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara; c. melakukan penuntutan dan pemungutan ganti rugi atas kerugian negara; d. mengintensifkan pemungutan sewa penggunaan barangbarang milik negara; e. melakukan penuntutan dan pemungutan denda yang telah diperjanjikan; f. mengenakan sanksi atas kelalaian pembayaran piutang negara tersebut di atas. (2) Pemerintah daerah membantu pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 9 (1) Barang tidak bergerak milik negara yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi secara optimal dan efisien untuk menunjang tugas pokok dan fungsi departemen/lembaga, dapat dimanfaatkan dengan cara dipinjamkan, disewakan, bangun guna serah dan kerjasama pemanfaatan atau dapat dihapus dengan tindak lanjut dijual, dipertukarkan, dihibahkan, dijadikan penyertaan modal negara dan dimusnahkan dengan ketentuan sebagai berikut : a. untuk barang tidak bergerak milik Negara yang bernilai diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), berdasarkan persetujuan tertulis dari Presiden atas usul Menteri Keuangan; b. untuk barang tidak bergerak milik Negara yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), berdasarkan keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Menteri Keuangan. (2) Barang bergerak milik negara yang berlebih atau tidak dapat dipergunakan lagi hanya dapat dihapus dengan cara dimusnah-kan/dipindahtangankan dengan keputusan menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan, kecuali kendaraan bermotor dan atau barang yang bernilai ekonomis tinggi terlebih dahulu dengan persetujuan tertulis Menteri Keuangan.

384

(3) Dalam hal barang-barang yang karena peraturan perundangundangan yang berlaku dikuasai oleh negara atau menjadi milik negara tidak dapat dimanfaatkan dan tidak laku dijual, dapat dimusnahkan dengan persetujuan tertulis Menteri Keuangan.

(4) Dalam penyediaan anggaran belanja negara diutamakan untuk penyediaan belanja operasional dan pemeliharaan atas barang milik negara.

(4) Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pemusnahan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditanggung oleh negara.

(1) Belanja atas beban anggaran belanja negara didasarkan pada SKO atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.

(5) Menteri Keuangan dapat menunjuk departemen/lembaga untuk memanfaatkan barang-barang yang dikuasai oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) SKO atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dananya bersumber dari dalam negeri dan atau luar negeri berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran.

(6) Apabila departemen/lembaga akan menjual/memindahtangankan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Menteri Keuangan.

(3) SKO atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO merupakan dasar pencairan dana oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).

(7) Tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (5), dan (6) diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. (8) Penjualan barang milik negara dilakukan melalui Kantor Lelang Negara, kecuali untuk barang milik negara yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri. (9) Hasil penjualan, selisih tukar menukar, penyewaan, bangun guna serah dan kerjasama pemanfaatan barang milik negara merupakan pendapatan negara yang harus disetor seluruhnya ke Rekening Kas Negara. (10) Pinjam meminjam barang milik negara hanya dapat dilaksanakan antar instansi pemerintah, sepanjang tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan. Pasal 10 (1) Jumlah dana yang dimuat dalam anggaran belanja negara merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran. (2) Pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga/pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara, jika dana untuk membiayai tindakan tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam anggaran belanja negara. (3) Pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga/pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja negara.

Pasal 11

Pasal 12 (1) Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsipprinsip sebagai berikut : a. hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan; b. efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/ pemerintah daerah; c. mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri. (2) Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. (3) Tata cara pengeluaran dan pembayaran dalam pelaksanaan anggaran belanja negara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan. Pasal 13 (1) Atas beban anggaran belanja negara tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan : a. perayaan atau peringatan hari besar, hari raya dan hari ulang tahun departemen/ lembaga/pemerintah daerah; b. pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga, dan sebagainya untuk berbagai peristiwa; c. pesta untuk berbagai peristiwa dan pekan olah raga pada departemen/lembaga/ pemerintah daerah; d. pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan yang sejenis serupa dengan yang tersebut di atas.

385

(2) Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/proyek dan sejenisnya, dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin. Pasal 14

(3) Perjanjian/kontrak yang dibiayai sebagian maupun seluruhnya dengan pinjaman/hibah luar negeri untuk masa pelaksanaan pekerjaan melebihi 1 (satu) tahun anggaran, maka di dalam perjanjian/kontrak tersebut harus mencantumkan tahun anggaran pembebanan dana.

(1) Dalam melaksanakan belanja negara dilakukan standardisasi komponen kegiatan termasuk harga satuannya.

(4) Perjanjian/kontrak dalam bentuk valuta asing tidak dapat diubah dalam bentuk rupiah dan sebaliknya kontrak dalam bentuk rupiah tidak dapat diubah dalam bentuk valuta asing.

(2) Standardisasi harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun pembiayaan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam dokumen anggaran.

(5) Perjanjian/kontrak dalam bentuk valuta asing tidak dapat membebani dana rupiah murni.

(3) Dalam penyusunan standardisasi harga satuan, sedapat mungkin menggunakan data dasar yang bersumber dari penerbitan resmi Badan Pusat Statistik, departemen/lembaga, dan pemerintah daerah. (4) Penetapan standardisasi perlu dilakukan secara berkala oleh : a. Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan menteri/pimpinan lembaga terkait untuk standardisasi harga satuan umum, satuan biaya langsung personil dan non personil untuk kegiatan jasa konsultasi; b. Menteri/pimpinan lembaga untuk standardisasi harga satuan pokok kegiatan departemen/lembaga yang bersangkutan; c. Gubernur/bupati/walikota dengan memperhatikan pertimbangan dari instansi terkait untuk standardisasi harga satuan pokok kegiatan daerah provinsi/kabupaten/kota yang ber-sangkutan; d. Bupati/walikota untuk standardisasi harga satuan bangunan gedung negara untuk keperluan dinas seperti kantor, rumah dinas, gudang, gedung rumah sakit, gedung sekolah, pagar dan bangunan fisik lainnya. Pasal 15 Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan APBN diatur dengan Keputusan Presiden tersendiri.

(6) Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang dan jasa di dalam negeri tidak dapat dilakukan dalam bentuk valuta asing. (7) Perjanjian/kontrak dengan dana kredit ekspor yang sudah ditandatangani tidak dapat dilaksanakan apabila naskah perjanjian pinjaman luar negeri (NPPLN) belum ditandatangani. (8) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (4), (5) dan (6) harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

BAB II PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN Pasal 17 (1) Departemen/lembaga menetapkan kebijakan untuk mengintensif-kan pelaksanaan pungutan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. (2) Departemen/lembaga tidak diperkenankan mengadakan pungutan dan atau tambahan pungutan yang tidak tercantum dalam undang-undang dan atau peraturan pemerintah. Pasal 18

Pasal 16 (1) Perjanjian/kontrak pelaksanaan pekerjaan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran atas beban anggaran dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. (2) Perjanjian/kontrak yang dibiayai sebagian atau seluruhnya dengan pinjaman/hibah luar negeri untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran tidak memerlukan persetujuan Menteri Keuangan.

(1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, departemen/ lembaga, pemerintah daerah, kantor/ satuan kerja, proyek/bagian proyek dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menyampaikan bahan-bahan keterangan untuk keperluan perpajakan kepada Menteri Keuangan untuk perhatian Direktur Jenderal Pajak. (2) Setiap instansi pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, bendaharawan dan badan-badan lain yang melakukan pembayaran atas beban APBN/APBD/ anggaran BUMN/BUMD, ditetapkan sebagai

386

wajib pungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 19 (1) Menteri/pimpinan departemen/lembaga berkewajiban mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak meliputi sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN dan penerimaan negara bukan pajak lainnya. (2) Atas pemanfaatan barang milik negara oleh pihak ketiga wajib dipungut sewa. (3) Menteri/pimpinan lembaga berkewajiban mengintensifkan penerimaan sewa barang milik negara yang dipergunakan oleh pihak ketiga. (4) Penghuni rumah negara dikenakan pembayaran sewa. (5) Besaran tarif dan prosedur pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pasal 20 (1) Orang atau badan yang melakukan pemungutan atau penerimaan uang negara wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah, atau lembaga lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (2) Bendaharawan penerima/penyetor berkala wajib menyetor/ melimpahkan seluruh penerimaan negara yang telah dipungutnya ke rekening Kas Negara sekurang-kurangnya sekali seminggu. (3) Setiap bendaharawan, instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan badan-badan lain, sebagai wajib pungut pajak, wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 21 (1) Kelalaian atau kelambatan penyetoran penerimaan negara ke rekening Kas Negara diperhitungkan dengan dana yang tersedia dalam dokumen anggaran pada departemen/lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan. (2) Bendaharawan penerima/penyetor berkala dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya:

a. lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 20; b. atas nama pribadi pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya.

BAB III PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELUARAN RUTIN Pasal 22 Menteri/pimpinan lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan pengeluaran rutin di lingkungan departemen/ lembaga yang dipimpinnya. Pasal 23 (1) Untuk pelaksanaan pengeluaran rutin, departemen/lembaga membuat DIK atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO sesuai dengan contoh dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (2) DIK atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO setelah dibahas Departemen Keuangan dengan departemen/ lembaga, ditandatangani oleh : a. Sekretaris Jenderal atau pejabat lain yang ditunjuk atas nama menteri/pimpinan lembaga untuk DIK yang dibuat di Pusat; b. Kepala Kantor Wilayah Departemen/lembaga atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri/pimpinan lembaga untuk DIK yang dibuat di daerah. (3) DIK atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran rutin setelah mendapat pengesahan dari : a. Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan untuk DIK yang dibuat di Pusat; b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan untuk DIK yang dibuat di daerah. (4) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan DIK atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang telah disahkan kepada : a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); b. Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan; c. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); d. Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN);

387

e. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA) Direktorat Jenderal Anggaran; f. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran; dan g. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN). (5) Menteri/pimpinan lembaga menyampaikan DIK yang telah disahkan kepada : a. Direktorat Jenderal/unit eselon I dan kantor/satuan kerja; dan b. Inspektorat Jenderal departemen/unit pengawasan pada lembaga. (6) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan DIK yang telah disahkan kepada : a. Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan; b. Direktur Jenderal Anggaran; c. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderal Anggaran; d. Kepala kantor wilayah/perwakilan departemen/lembaga yang bersangkutan; e. Kepala Perwakilan Badan Perbendaharaan dan Kas Negara (BPKP); f. Ketua Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); g. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN); dan h. Kepala Kantor Akuntansi Regional (Kepala KAR); Pasal 24 (1) Berdasarkan DIK yang telah disahkan disusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) oleh : a. Pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk pada Departemen/ Lembaga/instansi/ kantor/satuan kerja untuk DIK yang dibuat di Pusat; b. Kepala Kantor Wilayah Departemen/lembaga atau pejabat yang ditunjuk untuk DIK yang dibuat di daerah. (2) Departemen/lembaga menyampaikan juklak DIK yang dibuat di pusat kepada kepala kantor/satuan kerja yang bersangkutan. (3) Kepala Kantor Wilayah Departemen/lembaga atau pejabat lain yang ditunjuk menyampaikan juklak DIK yang dibuat di daerah kepada kepala kantor/satuan kerja yang bersangkutan. Pasal 25 (1) Menteri/pimpinan lembaga atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan bendaharawan rutin untuk DIK atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di pusat.

(2) Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga, atas nama menteri/ pimpinan lembaga menetapkan bendaharawan rutin untuk DIK atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di daerah. (3) Kepala kantor/satuan kerja bertanggung jawab, baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan kantor/satuan kerja yang dipimpinnya sebagaimana tersebut dalam DIK yang bersangkutan. Pasal 26 (1) Perubahan/pergeseran biaya dalam satu program dalam satu dan atau antar DIK instansi pusat departemen/lembaga diputuskan oleh Direktur Jenderal Anggaran berdasarkan usulan Sekretaris Jenderal atau pejabat eselon I yang ditunjuk. (2) Perubahan/pergeseran biaya dalam satu program dalam satu dan atau antar-DIK instansi vertikal departemen/lembaga diputuskan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran berdasarkan usulan : a. Kepala kantor/satuan kerja bersangkutan apabila meliputi satu kantor/satuan kerja; b. Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/direktorat jenderal yang bersangkutan apabila meliputi lebih dari satu kantor/satuan kerja. (3) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan keputusan perubahan/pergeseran DIK kepada : a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); b. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); c. Kepala Badan Akuntansi Keuangan (BAKUN); d. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderal Anggaran; e. Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/direktorat jenderal yang bersangkutan; f. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN); dan g. Kepala kantor/satuan kerja yang bersangkutan. (4) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan keputusan perubahan/ pergeseran DIK kepada : a. Direktur Jenderal Anggaran; b. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderal Anggaran; c. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);

388

d. Ketua Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): e. Kepala kantor wilayah departemen/lembaga/direktorat jenderal yang bersangkutan; f. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN); g. Kepala Kantor akuntansi Regional (Kantor KAR); dan h. Kepala kantor/satuan kerja yang bersangkutan. Pasal 27 (1) Perubahan/pergeseran biaya antar program dalam satu subsektor dan atau dalam satu atau antar DIK kantor/satuan kerja tingkat pusat departemen/lembaga diputuskan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan departemen/lembaga yang bersangkutan. (2) Keputusan terhadap usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterima usul tersebut beserta bahan-bahannya secara lengkap. (3) Perubahan/pergeseran biaya tidak dapat dilakukan dari : a. Biaya untuk gaji dan tunjangan beras ke biaya lainnya dalam Belanja Pegawai; b. Belanja pegawai ke belanja non pegawai; c. Dana yang disediakan untuk pengeluaran rutin Perwakilan Republik Indonesia termasuk perwakilan departemen/lembaga di luar negeri untuk keperluan pembiayaan kegiatan kantor/ satuan kerja di dalam negeri. (4) Peninjauan kembali ketentuan dalam ayat (3) dilakukan oleh Menteri Keuangan. Pasal 28 (1) Departemen/lembaga pada tiap awal tahun anggaran, menyusun daftar susunan kekuatan pegawai (formasi) bagi tiap unit organisasi sampai pada tiap kantor/satuan kerja dan menyampaikan formasi tersebut kepada menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara paling lambat 1 (satu) bulan setelah berlakunya tahun anggaran. (2) Formasi tersebut disahkan oleh menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan dan dalam hal menyangkut formasi pegawai di luar negeri, setelah mendengar pula pertimbangan Menteri Luar Negeri.

pendayagunaan aparatur negara kepada menteri/pimpinan lembaga dan Menteri Keuangan sebagai bahan perencanaan pengeluaran rutin paling lambat 4 (empat) bulan setelah berlakunya tahun anggaran. (4) Pengadaan pegawai hanya diperkenankan dalam batas formasi yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberikan prioritas kepada : a. pegawai pelimpahan dari departemen/lembaga yang kelebihan pegawai; b. siswa/mahasiswa ikatan dinas, setelah lulus dari pendidikannya; c. pegawai tidak tetap (PTT) yang telah menyelesaikan masa baktinya dengan baik. (5) Pengadaan pegawai dalam batas formasi yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (6) Kenaikan pangkat pegawai dalam batas formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan kenaikan pangkat sampai dengan golongan IV/a dilaksanakan setelah mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). (7) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah berlakunya tahun anggaran menteri/pimpinan lembaga telah menetapkan/menetapkan kembali pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat keputusan kepegawaian. (8) Salinan surat keputusan penetapan/penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) beserta contoh (spesimen) tanda tangan pejabat yang diberi wewenang segera dikirimkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, dan dalam hal tidak ada perubahan, penetapan kembali pejabat tersebut dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh Menteri/pimpinan Lembaga yang bersangkutan. (9) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada daerah, perusahaan atau badan yang anggarannya tidak dibiayai atau sebagian dibiayai dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, menjadi beban pemerintah daerah/perusahaan/badan bersangkutan. (10) Perbantuan pegawai negeri sipil untuk tugas-tugas di luar pemerintahan dengan membebani anggaran belanja negara tidak diperkenankan, kecuali dengan izin menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan yang sekaligus menetapkan batas lamanya perbantuan tersebut.

(3) Formasi yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh menteri yang membidangi

389

(11) Selama perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10), formasi bagi pegawai tersebut tidak boleh diisi, dan setelah perbantuan berakhir, pegawai yang bersangkutan ditempatkan kembali pada departemen/lembaga asalnya. (12) Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) hanya diperkenankan melakukan pembayaran upah pegawai harian/tenaga honorer, apabila untuk keperluan tersebut telah tersedia dananya dalam DIK/SKO bersangkutan. (13) Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil dan anggota Tentara Nasional lndonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah. (14) Penghasilan pegawai yang ditempatkan di luar negeri diatur dengan Keputusan Presiden. (15) Penghasilan sebagaimana pada ayat (12), (13), dan (14) di atas tidak diperkenankan pemotongan untuk keperluan apapun kecuali atas persetujuan pejabat/pegawai/penerima pensiun yang bersangkutan. Pasal 29

(1) Tunjangan anak dan tunjangan beras untuk anak dibatasi untuk 2 (dua) orang anak. (2) Dalam hal pegawai/pensiunan pada tanggal 1 Maret 1994 telah memperoleh tunjangan anak dan tunjangan beras untuk lebih dari 2 (dua) orang anak, kepadanya tetap diberikan tunjangan untuk jumlah menurut keadaan pada tanggal tersebut. (3) Apabila setelah tanggal tersebut jumlah anak yang memperoleh tunjangan anak berkurang karena menjadi dewasa, kawin atau meninggal, pengurangan tersebut tidak dapat diganti, kecuali jumlah anak menjadi kurang dari 2 (dua). Pasal 32 Pelaksanaan belanja barang dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 33 (1) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.

(1) Kenaikan gaji berkala dilakukan dengan penerbitan surat pemberitahuan oleh kepala kantor/satuan kerja setempat atas nama pejabat yang berwenang.

(2) Perjalanan dinas luar negeri terlebih dahulu memerlukan izin Presiden atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Keputusan kenaikan gaji berkala tidak dapat berlaku surut lebih dari 2 (dua) tahun.

(3) Permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum keberangkatan yang direncanakan, dan harus dilengkapi dengan:

(3) Penundaan kenaikan gaji berkala ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7). Pasal 30 (1) Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia/penerima pensiun beserta keluarganya diberikan tunjangan beras dalam bentuk uang. (2) Tunjangan beras untuk keluarga tidak diberikan rangkap. (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri Keuangan atas usul menteri/pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang bersangkutan. (4) Menteri Keuangan menetapkan harga beras sebagai dasar pemberian tunjangan pangan dalam bentuk uang dan mengatur lebih lanjut pelaksanaannya. Pasal 31

a. penjelasan mengenai urgensi/alasan perjalanan dan rincian programnya dengan menyertakan undangan, konfirmasi, dan dokumen yang berkaitan; b. izin tertulis dari instansi bersangkutan apabila seorang pejabat diajukan instansi lain; c. pernyataan atas biaya anggaran instansi mana perjalanan dinas tersebut akan dibebankan. (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu: a. perjalanan dinas pegawai yang ditempatkan di luar negeri dan dipanggil kembali dari luar negeri; b. perjalanan dinas pegawai antar tempat di luar negeri. (5) Izin perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah wewenang Menteri Luar Negeri serta Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan, dan

390

diberikan apabila pembiayaan untuk keperluan tersebut telah tersedia dalam DIK bersangkutan. (6) Perjalanan dinas dilaksanakan dengan mengutamakan perusahaan penerbangan nasional atau perusahaan pengangkutan nasional lainnya. (7) Pegawai negeri yang karena jabatannya harus melakukan perjalanan dinas tetap dalam daerah jabatannya, diberikan tunjangan perjalanan tetap. (8) Biaya perjalanan dinas dibayarkan dalam 1 (satu) jumlah (lumsum) kepada pejabat/pegawai yang diperintahkan untuk melakukan perjalanan dinas. (9) Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut pedoman dan ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas. Pasal 34 (1) Pegawai yang dipindahkan dapat diberikan uang pesangon kecuali di tempat yang baru mendapat perumahan. (2) Pegawai yang dipindahkan/ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebelum mendapatkan perumahan diizinkan tinggal di hotel, tidak termasuk makan, untuk waktu paling lama 2 (dua) bulan. (3) Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut pedoman dan ketentuan pelaksanaan mengenai pemberian uang pesangon pindah. Pasal 35 (1) Pembukaan dan atau peningkatan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Presiden. (2) Pembukaan perwakilan departemen/lembaga di luar negeri hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan menteri yang berwenang dalam bidang pendayagunaan aparatur negara, Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan. Pasal 36 (1) Setiap perubahan/penyempurnaan organisasi dan atau pembentukan kantor/satuan kerja dalam lingkungan departemen/ lembaga harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis menteri yang berwenang di bidang pendayagunaan aparatur negara. (2) Biaya sehubungan dengan pelaksanaan perubahan/ penyempurnaan organisasi departemen/lembaga dan atau

pembentukan kantor/satuan kerja dalam lingkungan departemen/lembaga yang mengakibatkan pergeseran anggaran/revisi dari departemen/ lembaga tersebut, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

BAB IV PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN Pasal 37 (1) Menteri/pimpinan lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan pengeluaran pembangunan di lingkungan departemen/lembaga yang dipimpinnya. (2) Untuk melaksanakan program pembangunan yang bersifat lintas sektor/departemen/lembaga ditunjuk koordinator diantara departemen/lembaga yang bersangkutan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pasal 38 (1) Untuk pelaksanaan pengeluaran pembangunan, departemen/ lembaga/instansi vertikal/pemerintah daerah membuat DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO sesuai dengan contoh dan petunjuk teknis yang ditetapkan Menteri Keuangan. (2) DlP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO setelah dibahas Departemen Keuangan dengan departemen/ lembaga/ instansi vertikal/dinas propinsi, ditandatangani oleh : a. Sekretaris Jenderal atau pejabat lain yang ditunjuk atas nama menteri/pimpinan lembaga untuk yang dibuat di pusat; b. Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk atas nama menteri/pimpinan lembaga untuk yang dibuat di daerah. (3) DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran pembangunan setelah mendapat pengesahan dari : a. Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan untuk DIP yang dibuat di pusat; b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan untuk DIP yang dibuat di daerah.

391

(4) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO dan dibuat di pusat dan telah disahkan kepada : a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); b. Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan; c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); d. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); e. Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN); f. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderal Anggaran; g. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran; h. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN); dan i. Pemimpin proyek yang bersangkutan. (5) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di daerah kepada : a. Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan; b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); c. Direktur Jenderal Anggaran; d. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderal Anggaran; e. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); f. Ketua Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); g. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN); h. Kepala Kantor Akuntansi Regional (Kantor KAR);dan i. Pemimpin proyek yang bersangkutan; (6) Departemen/lembaga menyampaikan DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di pusat dan di daerah yang telah disahkan kepada : a. Direktorat Jenderal/unit eselon I proyek yang bersangkutan; b. Inspektorat Jenderal departemen/unit pengawasan pada lembaga; c. Gubernur/Bupati/Walikota.

(1) Berdasarkan DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang telah disahkan disusun petunjuk operasional (PO) oleh : a. Pejabat eselon I atau pejabat lain dibawahnya yang ditunjuk pada departemen/ lembaga yang membawahkan proyek yang bersangkutan untuk DIP yang dibuat di pusat; b. Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/gubernur atau pejabat yang ditunjuk membawahkan proyek untuk DIP yang dibuat di daerah. (2) Departemen/lembaga menyampaikan PO proyek-proyek yang dibuat di pusat kepada : a. Direktur Jenderal Anggaran; dan b. Pemimpin proyek yang bersangkutan. (3) Kepala kantor wilayah departemen/lembaga/gubernur atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan PO proyek-proyek yang dibuat di daerah kepada : a. Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan; b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran; dan c. Pemimpin proyek yang bersangkutan. Pasal 40 (1) Menteri/pimpinan lembaga atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan pemimpin dan bendaharawan proyek untuk DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di pusat. (2) Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri/pimpinan lembaga, menetapkan pemimpin proyek dan bendaharawan proyek untuk DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di daerah. (3) Bila dipandang perlu pemimpin proyek dan bendaharawan proyek dapat dibantu oleh pemimpin bagian proyek dan bendaharawan bagian proyek sepanjang lokasi proyek tersebar di beberapa kabupaten/kota. (4) Pejabat eselon I dan eselon II serta Kepala Kantor/Dinas/ Desa/ Satuan kerja tidak diperkenankan ditunjuk sebagai pemimpin proyek/bagian proyek dan atau bendaharawan.

Pasal 39 (5) Pemimpin dan bendaharawan proyek berkedudukan di lokasi proyek atau di ibukota kabupaten/kota terdekat.

392

Pasal 41 Pemimpin proyek/bagian proyek bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik atas pelaksanaan proyek/bagian proyek sebagaimana ditetapkan dalam DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO. Pasal 42 (1) Kepada petugas proyek diberikan honorarium. (2) Petugas proyek yang mengelola beberapa proyek hanya berhak mendapat honorarium dari 1 (satu) proyek. (3) Besarnya honorarium petugas proyek ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (4) Biaya perjalanan dinas dan uang lembur untuk kepentingan proyek diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 43 (1) Perubahan/pergeseran biaya dalam DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO diputuskan oleh: a. Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran berdasarkan usulan dari menteri/ pimpinan lembaga atau pejabat yang ditunjuk, untuk yang dibuat di pusat. b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran berdasar-kan usulan dari Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/ gubernur atau pejabat yang ditunjuk, untuk yang dibuat di daerah. (2) Pergeseran biaya tidak dapat dilakukan : a. dari belanja modal ke belanja penunjang; b. dari belanja modal fisik ke belanja modal non fisik. (3) Pengecualian ketentuan dalam ayat (2) harus seijin Menteri Keuangan. (4) Keputusan perubahan DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di pusat disampaikan kepada : a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); b. Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan; c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); d. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);

e. Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN); f. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderal Anggaran; g. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran; h. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN); dan i. Pemimpin proyek yang bersangkutan. (5) Keputusan perubahan DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di daerah disampaikan kepada : a. Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan; b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); c. Direktur Jenderal Anggaran; d. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderal Anggaran; e. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); f. Ketua Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); g. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN); h. Kepala Kantor Akuntansi Regional (Kantor KAR); dan i. Pemimpin proyek yang bersangkutan. (6) Departemen/lembaga menyampaikan perubahan DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang disamakan yang dibuat di pusat dan daerah yang telah disahkan kepada : a. Direktur Jenderal/unit eselon I proyek yang bersangkutan; b. Inspektorat jenderal departemen/unit pengawasan pada lembaga; c. Gubernur/Bupati/Walikota. Pasal 44 (1) Berdasarkan revisi DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang telah disahkan disusun PO oleh : a. pejabat eselon I/pejabat lain dibawahnya yang ditunjuk pada departemen/lembaga yang membawahkan proyek bersangkutan untuk DIP yang dibuat di pusat; b. Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk proyek yang direvisi di daerah.

393

(2) Departemen/lembaga menyampaikan revisi PO proyek-proyek yang direvisi di pusat kepada : a. Direktur Jenderal Anggaran; dan b. Pemimpin proyek yang bersangkutan. (3) Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/gubernur atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan revisi PO proyek-proyek yang direvisi di daerah kepada : a. Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan; b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran; dan c. Pemimpin proyek yang bersangkutan. Pasal 45 (1) Dalam pengalokasian dana pembangunan agar diutamakan penyediaan dana pendamping bagi proyek yang sebagian dananya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri.

(1) Pemimpin proyek menyerahkan proyek yang telah selesai dan seluruh kekayaan proyek kepada menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang ditunjuk dengan berita acara penyerahan, yang tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran setempat. (2) Dalam pelaksanaan dekonsentrasi pemimpin proyek menyerahkan proyek atau hasil pekerjaan tersebut dan seluruh kekayaan proyek kepada menteri/pimpinan lembaga melalui gubernur dengan berita acara penyerahan, yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran. (3) Dalam pelaksanaan tugas pembantuan pemimpin proyek menyerahkan proyek atau hasil pekerjaan tersebut dan seluruh kekayaan proyek kepada menteri/pimpinan lembaga melalui gubernur/bupati/ walikota/kepala desa dengan berita acara penyerahan, yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.

(2) Dana pinjaman/hibah luar negeri dan dana pendamping termasuk uang muka harus dicantumkan dalam DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.

(4) Menteri/pimpinan lembaga menentukan status proyek yang telah selesai berikut kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) dalam lingkungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Proyek yang dibiayai dengan dana kredit ekspor dapat dilaksanakan setelah tersedia uang muka bagi proyek dimaksud.

(5) Dalam hal hasil proyek tersebut pada ayat (4) akan diserahkan pemanfaatannya kepada pihak lain terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

(4) Naskah perjanjian luar negeri untuk kredit ekspor baru dapat ditandatangani apabila uang muka yang dibutuhkan telah tersedia.

(6) Pembiayaan pengelolaan hasil proyek diatur sebagai berikut :

Pasal 46 (1) Sisa pekerjaan berdasarkan surat perjanjian/kontrak yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, ditampung dalam DIP tahun anggaran berikutnya atas beban bagian anggaran departemen/ lembaga bersangkutan. (2) Dalam hal sumber pembiayaan berasal dari bantuan luar negeri, sisa pekerjaan berdasarkan SPK dan atau surat perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari sisa dana bantuan luar negeri yang bersangkutan. Pasal 47 Dalam hal target/sasaran proyek telah tercapai, sisa alokasi dana proyek yang bersumber dari pinjaman/ hibah luar negeri tidak dapat dipergunakan lagi. Pasal 48

a. Departemen/lembaga wajib mengatur penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara untuk hasil proyek yang menjadi tanggung jawabnya; b. Pemerintah daerah/desa wajib mengatur penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk hasil proyek yang menjadi tanggung jawabnya; c. BUMN/BUMD/badan/instansi lainnya wajib mengatur penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan melalui anggaran belanja BUMN/BUMD/badan/instansi lainnya masingmasing untuk hasil proyek yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal 49 (1) Gubernur/Bupati/Walikota mengumumkan kepada masyarakat proyek-proyek pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah masing-masing melalui media cetak setempat dan atau melalui media elektronik.

394

(2) Gubernur/Bupati/Walikota dibantu oleh masing-masing pemimpin proyek memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai proyek-proyek pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada dunia usaha melalui asosiasi perusahaan di daerahnya masing-masing.

BAB V PEDOMAN PELAKSANAAN DANA PERIMBANGAN Pasal 50 (1) Dana perimbangan bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

e. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); f. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderal Anggaran; g. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran; dan h. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN). Pasal 53 (1) Dana perimbangan dapat diperhitungkan langsung untuk disetor ke Rekening Kas Negara dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada pemerintah pusat. (2) Tata cara perhitungan, pemotongan dan penyetoran sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

(2) Dana perimbangan terdiri dari : a. Dana bagi hasil; b. Dana alokasi umum; dan c. Dana alokasi khusus. Pasal 51 (1) Pembagian dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) untuk masing-masing daerah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Tata cara penyaluran dana perimbangan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (3) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana perimbangan dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Pasal 52 (1) Untuk keperluan penyaluran dana perimbangan Menteri Keuangan menerbitkan SKO atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO. (2) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan SKO atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO kepada: a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); b. Gubernur/Bupati/Walikota; c. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (PKPD ); d. Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN);

BAB VI PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN DEFISIT Pasal 54 (1) Pembiayaan defisit diperoleh dari pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri bersih. (2) Pembiayaan dalam negeri adalah semua pembiayaan yang berasal dari perbankan dan non perbankan dalam negeri yang meliputi hasil privatisasi, penjualan obligasi dalam negeri, penjualan aset pemerintah dalam rangka program restrukturisasi dan sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pembiayaan luar negeri bersih adalah semua pembiayaan yang berasal dari penarikan utang/pinjaman luar negeri dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri tahun yang bersangkutan. Pasal 55 (1) Pengelolaan pinjaman luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pemerintah Pusat dapat menerus-pinjamkan pinjaman luar negeri kepada pemerintah daerah atau BUMN. (3) Tata cara penerusan pinjaman luar negeri kepada pemerintah daerah atau BUMN diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

395

(4) Tata cara penyaluran dan penatausahaan pinjaman dan hibah luar negeri diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 58 Pejabat eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) pada departemen/lembaga wajib:

BAB VII PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Pasal 56 (1) Penyaluran pengeluaran rutin dan pembangunan di lingkungan Departemen Pertahanan dan Kepolisian RI melalui rekening kas negara pada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN). (2) Tatacara penerimaan dan pengeluaran baik rutin maupun pembangunan Departemen Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia diatur bersama oleh Menteri Keuangan dengan Menteri Pertahanan atau Kepala Kepolisian RI.

BAB VIII PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN Pasal 57 (1) Kepala kantor/satuan kerja/pimpinan proyek/bagian proyek wajib menyelenggarakan pembukuan atas uang yang dikelolanya dan penatausahaan barang yang dikuasainya, serta membuat laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan uang dan barang yang dikuasainya kepada kepala instansi vertikal atasannya. (2) Disamping pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek dan bendaharawan untuk kegiatan yang bersifat fisik wajib menyelenggarakan pencatatan secara tertib sehingga setiap saat dapat diketahui : a. keadaan/perkembangan fisik kegiatan/proyek; b. perbandingan antara rencana dan pelaksanaannya; c. penggunaan dana bagi pengadaan barang/jasa; d. akumulasi pengeluaran untuk setiap bangunan dalam pengerjaan. (3) Kepala Kantor Wilayah/instansi vertikal di daerah wajib membuat laporan keuangan sebagai rekapitulasi pelaksanaan anggaran dari kantor/satuan kerja/proyek/bagian proyek dalam wilayah kerjanya, kepada pejabat eselon I yang bersangkutan.

a. Menyelenggarakan pembukuan atas uang yang dikelolanya dan menyelenggarakan penatausahaan barang serta membuat laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan uang dan barang yang dikuasainya; b. Membuat laporan keuangan gabungan yang meliputi kantor unit eselon I yang bersangkutan dan kantor-kantor vertikal di lingkungannya kepada menteri/pimpinan lembaga atasannya c.q. Sekretaris Jenderal/pejabat yang setingkat. Pasal 59 Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi triwulanan penggunaan dana perimbangan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Sekretaris Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran setempat. Pasal 60 (1) Menteri/pimpinan lembaga wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban penggunaan dana pada bagian anggaran yang dikuasainya berupa laporan realisasi anggaran dan neraca departemen/lembaga bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. (2) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/kepala satuan kerja yang menggunakan dana bagian anggaran yang dikuasai Menteri Keuangan wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala BAKUN. Pasal 61 Tata cara pelaksanaan pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, 58, 59, dan 60 diatur oleh Menteri Keuangan. Pasal 62 (1) Dalam rangka intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), departemen/lembaga wajib melakukan penatausahaan piutang negara yang menjadi tanggung jawabnya. (2) Tata cara pelaksanaan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

396

Pasal 63 Menteri Keuangan menyelenggarakan penatausahaan utangpiutang negara yang timbul dalam rangka investasi dan penyertaan modal negara pada BUMN dan badan-badan lainnya. Pasal 64 Bank Indonesia atau bank pemerintah yang ditunjuk sebagai Bank Tunggal dan Bank Operasional wajib menyampaikan kepada Menteri Keuangan untuk perhatian Direktur Jenderal Anggaran dan Kepala BAKUN : a. Rekening koran Bendahara Umum Negara (BUN) disertai nota debet dan kredit yang bersangkutan setiap hari; b. Rekening koran Direktur Jenderal Anggaran setiap minggu disertai nota debet dan kredit yang bersangkutan setiap hari; c. Rekening koran untuk semua Rekening Khusus disertai nota debet dan nota kredit setiap minggu; d. Tembusan rekening koran lainnya milik pemerintah setiap minggu. Pasal 65

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran selambatlambatnya 2 (dua) minggu setelah akhir bulan yang bersangkutan. (5) Menteri/pimpinan lembaga membuat rangkuman laporan konsolidasi triwulanan mengenai seluruh proyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (4) kepada Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. (6) Perkembangan pelaksanaan anggaran dan program pembangunan dilaporkan secara semesteran kepada Presiden dan Wakil Presiden oleh Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas. (7) Ketentuan mengenai sistem pemantauan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) diatur oleh Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas. Pasal 67 Setiap pegawai negeri karena kelalaian atau kesengajaan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan- ketentuan dalam Keputusan Presiden ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menteri Keuangan menyiapkan perhitungan anggaran negara berdasarkan laporan keuangan departemen/ lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60. Pasal 66 (1) Pemimpin proyek di departemen/lembaga menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan proyek kepada menteri/pimpinan lembaga dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah akhir bulan yang bersangkutan. (2) Pemimpin proyek pelaksanaan dekonsentrasi menyampaikan laporan bulanan kepada gubernur dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran selambatlambatnya 1 (satu) minggu setelah akhir bulan yang bersangkutan. (3) Pemimpin proyek pelaksanaan tugas pembantuan menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan proyek kepada gubernur/bupati/ walikota selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah akhir bulan yang bersangkutan. (4) Gubernur/bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) menyampaikan rangkuman laporan konsolidasi triwulanan mengenai proyek dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayahnya kepada menteri/pimpinan lembaga dengan tembusan kepada Kepala Bappenas dan Kepala

BAB IX PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN Pasal 68 Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran rutin dilakukan sebagai berikut : a. Atasan kepala kantor/satuan kerja menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh kepala kantor satuan kerja dalam lingkungannya; b. Atasan langsung bendaharawan melakukan pemeriksaan kas bendaharawan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali; c. Kepala biro keuangan departemen/lembaga mengadakan verifikasi terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) mengenai kantor/satuan kerja dalam lingkungan departemen/lembaga bersangkutan. Pasal 69 Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pembangunan dilakukan sebagai berikut :

397

a. Atasan langsung pemimpin proyek/bagian proyek menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh pemimpin proyek/bagian proyek yang bersangkutan; b. Pemimpin proyek/bagian proyek mengadakan pemeriksaan kas bendaharawan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali; c. Kepala biro keuangan departemen/lembaga melakukan verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM) mengenai proyek dalam lingkungan departemen/lembaga bersangkutan.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran. Pasal 75 Selama petunjuk pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini belum ditetapkan, petunjuk pelaksanaan yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden ini, tetap berlaku. Pasal 76

Pasal 70

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini maka Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dinyatakan tidak berlaku.

(1) Inspektur jenderal departemen/pimpinan unit pengawasan pada lembaga melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran negara yang dilakukan oleh kantor/satuan kerja/proyek/bagian proyek dalam lingkungan departemen/lembaga bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 77 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

(2) Hasil pemeriksaan inspektur jenderal departemen/pimpinan unit pengawasan pada lembaga tersebut disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga yang membawahkan proyek yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BPKP.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2002

Pasal 71 BPKP melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

Pasal 72 Inspektur jenderal departemen/pimpinan unit pengawasan lembaga, Kepala BPKP, unit pengawasan daerah/desa wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2002

Pasal 73 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Pemerintah dapat menunjuk lembaga swadaya masyarakat/badan non pemerintah untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek/kegiatan tertentu.

ttd BAMBANG KESOWO

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 74

398

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 73 Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Lambock V. Nahattands

PENJELASAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UMUM Sesuai dengan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-Undang. Agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat berjalan lebih efektif dan efisien maka ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dimaksud dengan Keputusan Presiden. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Pendapatan negara termasuk didalamnya yang berasal dari sumber daya alam dan jasa. Ayat (2) Pemerintah Daerah membantu dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pasal 9 Ayat (1) Yang dimaksud dengan persetujuan adalah penetapan tarif dan izin pemanfaatan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Yang dimaksud dengan barang bergerak yang bernilai ekonomis tinggi adalah barang bergerak dengan nilai perolehan per satuan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau barang bergerak dengan nilai perolehan per paket usulan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8)

399

Cukup Jelas Ayat (9) Cukup Jelas Ayat (10) Cukup Jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Yang dimaksud produksi dalam negeri adalah produk-produk yang dihasilkan di dalam negeri termasuk rancang bangun dan perekayasaan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Ayat (1) Yang dimaksud standardisasi adalah penggunaan satuan harga umum termasuk "Billing Rate". Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud Pajak adalah Pajak Pusat. Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Ayat (1)

Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan Departemen Keuangan adalah Direktorat Jenderal Anggaran untuk pembahasan DIK di Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran untuk pembahasan DIK di daerah (propinsi) Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Apabila suami istri kedua-duanya bekerja sebagai pegawai negeri, tunjangan beras diberikan untuk masing-masing suami istri menurut haknya sebagai pegawai negeri. Disamping itu, tunjangan beras juga diberikan kepada istri atau suami dan anak-anak sebagai anggota keluarga yang dibebankan kepada salah satu pihak. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Yang dimaksud dengan belanja barang adalah belanja barang, pemeliharaan, perjalanan dinas dan subsidi. Pasal 33 Ayat (1) Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas dalam dan luar negeri. Perjalanan dinas untuk menghadiri seminar, lokakarya, simposium, konferensi dan melaksanakan peninjauan, studi perbandingan serta inspeksi harus dibatasi dengan ketat. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas

400

Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Ayat (9) Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Ayat (1) Instansi vertikal dan pemerintah daerah propinsi membuat DIP sebagai pelaksana dekonsentrasi. Sedangkan pemerintah daerah propinsi, kabupaten, kota, dan desa sebagai pelaksana tugas pembantuan, DIP-nya dibuat di pusat oleh departemen/lembaga. Ayat (2) Yang dimaksud dengan Departemen Keuangan adalah Direktorat Jenderal Anggaran untuk pembahasan DIP di Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran untuk pembahasan DIP di daerah (propinsi). Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Penetapan pemimpin bagian proyek dan bendaharawan bagian proyek mengacu pada Pasal 40 ayat (1) dan (2). Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Ayat (1)

Pada prinsipnya pelaksanaan pekerjaan harus selesai satu tahun anggaran. Apabila suatu kontrak pekerjaan direncanakan akan melewati satu tahun anggaran harus dengan ijin Menteri Keuangan sesuai dengan Pasal 16 ayat (1). Ayat (2) Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Ayat (1) Yang dimaksud dengan proyek yang telah selesai adalah sebagian atau seluruh pekerjaan yang telah dapat dimanfaatkan dan memerlukan biaya operasional dan pemeliharaan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan Menteri Keuangan adalah Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Ayat (3) Yang dimaksud dengan Menteri Dalam Negeri adalah Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Ayat (1) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2002. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Menteri Keuangan adalah Kepala BAKUN.

401

Ayat (2) Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan Menteri Keuangan adalah Direktur Jenderal Anggaran. Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Yang dimaksud Menteri Keuangan adalah Kepala BAKUN. Pasal 66 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Laporan konsolidasi triwulanan adalah laporan triwulanan yang disusun oleh gubernur/walikota/bupati mengenai pelaksanaan seluruh proyek pembangunan yang ada di daerahnya, yang dirinci menurut sektor, sub sektor dan program. Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Cukup jelas Pasal 71 Cukup jelas Pasal 72 Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Cukup jelas Pasal 75 Cukup jelas Pasal 76 Cukup jelas Pasal 77 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4212

402

%, & 0& & )-%' $+* "- ++& 9 " & & ++& 51 $-" *&'-(

! "# $% &' '(' )$)( & $& *'(+& ),' $ )-(-* &*$ ++& "- (($+%'*&$)($

%, & $)&(.% )&(" $&" '(+&.*(- '&, )&+/'. )&+/'$ $*" %' & 0 1. $*" %' &" 0 1 #, /)' "2" '(& / ,$ ## $ (- ,#/ - ')&%- )&),' ')$ (& - -(-' )&"( &'(-&$&%,'3 ! "# -(-' $-' $ *&' "2" '(& (&*-( $)$ )&%- (-' ' ( *+%$ ++&$((*-%3 4! "# $% &' )(-' ' ( *+% $ ++& $((* -% (&*-( *&( -(-' #-,-$' '* )" $ '(&)$- %'" $& *%-&-" $)&(.% )&(" $&" '(+&.*(- '&, )&+/'. )&+/' $ $ *" %' & 0 1. $ *" %' &" 0 1 $% &' )(-' ' ( *+% $ ++& $((* -% $'*-$ $)$ )&%- -" )-(-* &*$ ++&"-3 ( 5! *% /( 051 $2$ *& 567 * (%" $-" $ &-" )( $2$ *&5673 ! $2-$ ++& 7 "- (( &+& - *+%0 1"-20& & )-%'$+*"- ++&813 9! )-(-* &*$ ++& "- (( $+ %'* & $)( $ %, &3 0& & )-%' $+* "- ++& 9 "& & ++&513 ()' ! *% &) '((- $% )-(-* &*$ ++& "- (( $+ %'* & $)( $

5! -" '((- *% 5: /( 051 *" '*%-&-" *%5:&-/*&'-( ;*%5: 051 % &' '(' )$)( & $)&(.% )&(" $&" '(+&.*(- '&,)&+/'.)&+/'$ $*" %' & 0 1. $ *" %' &" 0 1 /)' $( $ <+&* - ')&%- )&),' ')$ (& - -(-' )&"( &'(-& $&% ,'! 01 () *(* )&(" )&(" $&"

$"&# $ $2$ % / %'-' )/& (* & $)( $ %, & 0 1.& $)( $

%, &" 0 1.& . $(()' * #, )--( ),' **- $ '((- )&(-&)&-$2-$/&%'-!= ! " 8 01 '((- &- $ (& *% 5: $ *%56/$,$'*%5:*%5: *%5:>*% 5: *%5: $*%5:?/&-/*&'-(

;*%5: (-' $-' $ *&' $( $ <+&* * $ '*-$ $% *% 5: /( 051 $(-'

' ( *+%$ ++&$((*-%! 01 (-' ' ( *+% $ ++& $((* -% * $'*-$ $% /( 051 $%'*' +%"(&- &'++&$* $ $)&(.%$)&("$&"! 091 )&(.% )&(" $&" '(+&.*(- '&,)&+/'.)&+/'$ . &' $( $ <+&* / &$ $ #" '#/ ')$ (& - -(-' )&"( &'(-& $&% ,' *&( % %'"2%'" / $)&%-' **- (-* <-* $ '# *2 * - (&(-'/ ' ( *+% $ ++& $((*-%$'*-$! 01 * $( $ <+&* * $'*-$ $% /(091$(()'%"%,-(+%"(&-! *%5: (& - 4@! &'(-& $&% ,' *(%" & $($<+&**$'*-$$%*%5:/(051 #, $'%,-(/ $ $*(&*' $( $ <+&* $'*-$ $% **( ' ( *+% $ (-' ++& $((* &* * &+ ++& $((*-%! *%5:> (& -4@! &'(-& $&% ,' #, &' ++& $((* &* * $'*-$ $% *% 5: 051

403

')$ *2* $)&(.% )&(" $&" '(+&.*(-'&,)&+/'.)&+/'$ . !

*%5: )&(.% ) &(" $&" '(+&.*(- '&, )&+/'. )&+/' $ . *(%" & ++& $((* &* $& (& - 4@! &'(-& $&% ,' * $'*-$ $% *% 5: > #, $*(&*'/ &*2* $ ++& $((* *2*!

*%5:

/ / $)&%-' $% &' )(-' ' ( *+% $ ++& $((* -% * $'*-$ $% *% 5: $' ')$ & $)( $

%, &!

*%5:? ((-%"%,-(/$)&%-'$%&')(-'

' ( *+% $ ++& $((* -% $(-& +%" (&-$.(- (&.))%'*4& *$&2*$& -)- &*2* **- %'-) $ (-* $'#/*2*!=

*% )-(-*&*$-%&%'-)$(%$(()'!

& *() +& ("-/ &("' )-$ )-(-* &*$ $ ))(/ $% & & )-%'$+*!

(()'$'&( )$(%8)(& (($ A -$'$'&( )$(% (($

A 6

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

404

*%5:? >-'-),%* *% >-'-),%* 5:

405

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 08/PMK.02/2006 TENTANG

2.

Pejabat pengelola BLU adalah Pimpinan BLU yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLU yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLU yang bersangkutan.

3.

Penyedia barang/jasa perseorangan yang barang/layanan jasa.

4.

Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

KEWENANGAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM MENTERI KEUANGAN, Menimbang

Mengingat

: bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum; : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005; 5. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KEWENANGAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan : 1.

Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

adalah badan usaha atau orang kegiatan usahanya menyediakan

Pasal 2 Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLU harus dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat. Pasal 3 Pengadaan barang/jasa pada BLU dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah. Pasal 4 (1) Terhadap BLU dengan status BLU Secara Penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi. (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari : a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat ; b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain ; dan/atau c. hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya. (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLU dengan mengikuti prinsipprinsip transparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas, dan praktek bisnis yang sehat.

406

Pasal 7 (4) Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang disetujui oleh pemberi hibah dimaksud. Pasal 5 (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Panitia Pengadaan. (2) Panitia Pengadaan adalah Tim/Unit pada organisasi BLU atau Tim/Unit tersendiri yang dibentuk oleh Pemimpin BLU yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLU.

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2006 MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANI INDRAWATI

(3) Panitia Pengadaan terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan. Pasal 6 (1) Dalam penetapan penyedia barang/jasa, Panitia Pengadaan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari : a. Pemimpin BLU untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau b. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Pemimpin BLU untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). (2) Penunjukan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan melibatkan semua unsur Pejabat Pengelola BLU dan harus memperhatikan prinsip-prinsip: a. objektivitas, yaitu penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang/jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa; b. independensi, yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain, langsung maupun tidak langsung; dan c. saling uji (cross check), yaitu berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain.

407

08)

Recommend Documents