KEWARGANEGARAAN YANG BERTANGGUNGJAWAB
PAKET 1 – DISKUSI WARGA
Institut Leimena, Menara Kadin, Lantai 28 Jl. HR. Rasuna Said Blk X-5 Kav.2-3 Jakarta 12950. Tel: (021) 5288 0355/56; Fax: (021) 5288 0362 Email:
[email protected] Website: www.leimena.org Facebook:Institut Leimena, Twitter: institutleimena
Institut Leimena,2012
Bahan 01 – Kewarganegaraan yang Bertanggungjawab: Sudut Pandang Kristen Bahan 02 – Politik dan Iman Kristen: Apakah Aku Penjaga Sesamaku? Bahan 03 – Pancasila Bahan 04 – Cita-Cita Indonesia Bahan 05 – Indonesia Kini: Dampak Amandemen UUD 1945 terhadap Kita
2
01. KEWARGANEGARAAN YANG BERTANGGUNGJAWAB: Sudut Pandang Kristen
PELAJARI Dr. Johannes Leimena mengungkapkan bahwa bangsa ialah tempat di mana Tuhan menempatkan seseorang untuk menjawab perintah (panggilan)-Nya. 1 Hal ini menunjukkan kedudukan orang Kristen sebagai warga negara Indonesia (WNI) yang telah ditempatkan Tuhan di Indonesia untuk menjawab panggilan-Nya. Di satu pihak ia adalah warga dari negaranya dalam dunia ini. Ia bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat. Ia terikat dengan kewajiban-kewajibannya sebagai warganegara karena ia adalah bagian dari bangsa. Di pihak lain, ia adalah warga kerajaan sorga (Filipi 3:20) dan ia harus bertanggung-jawab kepada Tuhan. Tentu disini ada semacam ketegangan dalam kehidupannya sebagai warganegara. Perlu disadari bahwa kekuasaan negara berasal dari Tuhan. Fungsi yang diberikan Tuhan kepada negara adalah memelihara ketertiban atas dasar Hukum dan Keadilan. Melaluinya, terciptalah kemungkinan-kemungkinan bagi warganya untuk bertindak sebagai warga negara yang turut bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berlaku dalam negaranya. Ia bertanggung jawab atas maju mundurnya negara itu. Rasa tanggung jawab sebagai warganegara ini akan dimilikinya bila ia mempunyai kesadaran bernegara. Ia akan mempunyai kesadaran bernegara bila ia memiliki kesadaran berbangsa. Warganegara yang bertanggung jawab sadar bahwa ia adalah anggota yang tidak dapat dilepaskan dari suatu tubuh atau organisasi yang disebut Negara. Hal ini dapat diibaratkan
1
Leimena, Johannes, Kewarganegaraan Yang Bertanggungjawab, BPK, 1955.
1
sebagai tangan atau kaki yang tidak dapat dilepaskan dari tubuh, dan begitu pula sebaliknya. Tiap warganegara harus sadar bahwa ia mempunyai tempat, fungsi dan maksud dalam organisme yang disebut negara itu. Ini seharusnya membuat setiap warganegara untuk mau turut bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berlaku dalam negara. Bila dikatakan bahwa negara Indonesia adalah milik semua, maka semua masalah kenegaraan, baik yang berat maupun yang ringan, adalah juga masalah semua warganegara. Mereka harus bersama-sama ikut memecahkannya. Inilah tanggung jawab dan tugasnya bersama sebagai warganegara yang bertanggung jawab. Orang Kristen di Indonesia harus menjadi warganegara yang bertanggung jawab. Ia harus menjadi orang Kristen yang beriman yang hidup dengan Tuhannya dan dalam waktu bersamaan hidup sebagai warga negara Indonesia yang baik. Orang Kristen tidak dapat membagi kehidupannya dalam dua lapangan yang terpisah sama sekali yaitu kehidupan batin dan kehidupan duniawi, tapi Kerajaan Allah harus dikabarkan dalam semua lapangan kehidupan, juga dalam lapangan politik. Gereja harus turut serta menegakkannya. Kesadaran bernegara dan kecintaan pada negeri Indonesia ini dapat makin diperdalam jika negara ini disadari sebagai suatu karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan pemberian ini, Tuhan telah memberikan suatu tugas kepada negara dan bangsa Indonesia, bukan saja tugas untuk mencapai suatu derajat yang setinggi-tingginya di antara bangsa-bangsa lainnya, tetapi ia juga harus hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus telah menciptakan suatu relasi yang hidup dengan umat manusia dan memberikan kepadanya suatu perjanjian yaitu bahwa barang siapa yang memenuhi panggilanNya akan memperoleh kehidupan dari Allah. Ia juga memberikan perintah-Nya untuk mengasihi sesama. Oleh sebab itu, dalam panggilan sebagai warganegara yang bertanggung jawab yang melakukan usaha-usaha kemasyarakatan yang bertanggung jawab, kita diharuskan oleh Allah untuk melihat dalam sesama manusia, diri Kristus sendiri.
INGAT • • •
Kita adalah warganegara Indonesia dan sekaligus warga kerajaan Allah. Kita harus hidup sebagai orang Kristen yang beriman dan sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Kita dapat memperdalam kesadaran bernegara dan kecintaan pada negeri ini, dengan memandang bahwa negara ini sebagai suatu karunia Tuhan.
2
PENUNTUN DISKUSI 1. Menurut anda, apa yang menyebabkan orang-orang Kristen di Indonesia sering kali tidak terlibat dalam hal-hal sosial politik dan kemasyarakatan? Pikirkanlah paling tidak tiga penyebabnya! 2. Dari bacaan diatas, apa yang anda pahami tentang status warganegara yang bertanggung jawab? Bertanggung jawab kepada siapa? Mengapa demikian? Diskusikanlah! 3. Negara Indonesia adalah seharusnya milik bersama semua warganegara Indonesia. Menurut anda, mengapa sering kali orang Kristen kurang merasa memiliki negara ini? Apakah mungkin rasa kurang memiliki ini bisa diubah? Bagaimana caranya? 4. Menurut anda, apakah cara pandang yang melihat bahwa negara Indonesia adalah karunia Tuhan, bisa membangkitkan kesadaran bernegara dan kecintaan kepada negara Indonesia? Mengapa demikian?
AKSI Diskusikanlah satu proyek yang bisa anda dan kelompok anda lakukan dalam 3 bulan mendatang, baik di dalam lingkungan gereja, RT/RW, kantor ataupun kota anda untuk mendorong sesama WNI untuk menjadi warganegara yang bertanggung jawab yang lebih mencintai bangsa dan negara Indonesia! Beranilah untuk berangan-angan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik! Pikirkanlah sedetail mungkin hal-hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan angan-angan anda tersebut dan beranilah untuk melangkah!
Sumber: tulisan Viveka Nanda Leimena, Kewarganegaraan yang Bertanggungjawab: Sudut Pandang Kristen (www.leimena.org: Desember 2011). Viveka Nanda Leimena, MBA adalah Chairman, Board of Trustees Institut Leimena. 3
02. POLITIK DAN IMAN KRISTEN: Apakah Aku Penjaga Sesamaku?
PELAJARI “Politik itu kotor.” Kesimpulan yang wajar melihat perebutan kekuasaan politik demi kepentingan pribadi. Tapi perilaku buruk ini bukanlah definisi politik. Politik, dari asal kata polis (kota; bahasa Yunani), intinya adalah bagaimana mengatur hidup bersama kita. Dua orang bermain catur saja perlu aturan, apalagi sekelompok orang dalam komunitas. Untuk menegakkan aturan, dibentuklah otoritas dengan kewenangan tertentu, seperti wasit dalam pertandingan. Namun tanpa pemain, pertandingan pun tidak dapat berlangsung. Pemain dan wasit harus bekerja sama sesuai aturannya. Jadi, dalam sebuah komunitas, politik merupakan kenyataan dan tanggungjawab setiap anggotanya. Tetapi memang kekuasaan yang besar pada otoritas politik ini rawan penyalahgunaan. Lord Acton—politisi Inggris di abad ke-19— mengingatkan, “kekuasaan cenderung korup.” Maka bagi orang Kristen, apakah boleh dan perlu terlibat dalam politik? Apa yang dapat kita pelajari dari Alkitab mengenai tanggungjawab politik?. Manusia bertanggungjawab atas sesamanya (Kejadian 4:1-16) Kain membunuh Habel. Dosa tidak hanya merusak hubungan manusia dengan Tuhan (Kejadian 3), tapi juga dengan sesama manusia. Setelah pembunuhan Habel, Tuhan bertanya kepada Kain, “Di mana Habel, adikmu itu?” (ay. 9). Betapa sering manusia mengingkari tanggungjawab ini seperti Kain yang berkata, “Apakah aku penjaga adikku?” (ay. 9). Lalu, Tuhan menghukum Kain, tetapi sekaligus menjanjikan keadilan tetap berlaku bagi Kain, karena barangsiapa membunuh Kain akan dibalas Tuhan “tujuh kali lipat”, yang artinya “setimpal” (ay. 11-15). Melalui tindakan-Nya, Tuhan menunjukkan bahwa manusia harus bertanggungjawab dan adil terhadap sesamanya. 4
Manusia bertanggungjawab ikut menegakkan keadilan (Kejadian 6-9) Seiring bertambahnya manusia, bertambah pula kejahatannya. Kali ini Allah menghukum manusia atas kejahatannya dengan air bah. Setelah air bah surut, Tuhan berfirman kepada Nuh, “Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambar-Nya sendiri.” (9:6). Kini, Tuhan memberi tanggungjawab kepada manusia untuk ikut menegakkan keadilan-Nya—sebuah tanggungjawab politik. Oleh karena itu, tanggungjawab politik secara mendasar adalah tanggungjawab setiap manusia terhadap sesamanya. Dengan dasar ini, bagaimana menempatkan otoritas pemerintah? Kita lihat uraian Paulus dalam Roma 13. Pemerintah sebagai hamba Allah untuk menegakkan keadilan (Roma 13:1-7) Kekaisaran Romawi saat itu bukanlah pemerintahan yang takut akan Allah. Jadi Paulus bukan membela pemerintahan yang ada, tapi apa yang seharusnya menurut Firman Allah. Paulus menegaskan bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah (ay. 1). Jadi
otoritas pemerintah berasal dari Allah, bukan dari dirinya sendiri atau kekuasaan lain di luar Allah. Dengan demikian, pemerintahan adalah wilayah yang sah bagi orang Kristen untuk melayani Tuhan. Lalu Paulus juga mengingatkan, “pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu” (ay. 4). Karena pemerintah berasal dari Allah, maka otoritasnya terbatas dan posisinya di bawah Allah. Saat itu kekaisaran Romawi mengklaim dirinya sebagai allah. Selain itu, pemerintah memiliki tanggungjawab tertentu. “Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat.” Otoritas pemerintah diberikan untuk menghukum yang berbuat jahat dan memuji yang berbuat baik (ay. 3-4). Menghukum kejahatan bukanlah otoritas pribadi manusia atas sesamanya (Roma 12:19), tapi otoritas yang Allah berikan kepada pemerintah. Allah akan menegakkan keadilan, salah satunya melalui pemerintah. Tanggungjawab Politik Orang Kristen di Tengah Masyarakat Dengan demikian, orang Kristen bertanggungjawab untuk ikut memastikan agar pemerintah melaksanakan otoritas atau kewenangannya sesuai maksud Allah. Orang Kristen didalam pemerintahan harus menggunakan otoritasnya untuk menegakkan keadilan. Korupsi harus diberantas baik dalam masyarakat maupun pemerintahan itu sendiri. Sedangkan orang Kristen diluar pemerintahan perlu ikut menegakkan hukum dan keadilan, sekaligus mengingatkan pemerintah akan tanggungjawabnya. Hal ini termasuk memilih wakil rakyat dan kepala pemerintahan yang dapat memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Masyarakat harus belajar menjadi warganegara yang bertanggungjawab. Maka, orang Kristen perlu mengajak masyarakat memahami hak dan tanggungjawab warganegara, misalnya 5
melalui pendidikan di sekolah, gereja, atau menyuarakan pendapat lewat surat kabar dan radio. Diskusi Warga oleh Institut Leimena merupakan salah satu sarana pendidikan untuk ini. Tanggungjawab politik tidak terbatas dalam lingkup pemerintah saja. Orang Kristen harus berlaku adil dalam setiap hubungan dengan sesama manusia. Keadilan ini perlu dilakukan dan diajarkan dalam keluarga, sekolah, tempat kerja, gereja, hingga masyarakat luas. Misalnya, bagaimana menjadi ayah yang adil terhadap istri dan anaknya, guru yang memberi teladan bagi muridnya, pengusaha yang adil terhadap pekerjanya. Gereja harus menjadi nurani keadilan dalam masyarakat. Menjadi garam yang mencegah pembusukan dan terang yang menunjukkan jalan kebenaran. Menegakkan keadilan tidak mudah. Tak heran banyak mengambil jalan pintas dengan korupsi demi kemakmuran. Wajarlah orang Kristen bertanya-tanya, kalau saya sepenuhnya menegakkan kebenaran dan keadilan ini, bagaimana masa depan saya dan keluarga? Apa nantinya yang akan saya makan, minum, dan pakai? Dalam Perjanjian Baru, kata asli yang dipakai untuk “kebenaran” juga berarti “keadilan”. Maka ketika kita dirudung kekhawatiran itu, ingatlah perintah dan janji Tuhan Yesus, “carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu” (Matius 6:33). Janganlah kita melepas tanggungjawab atas sesama manusia seperti Kain, sambil berkata “Apakah aku penjaga sesamaku?”
INGAT • • •
•
Politik adalah bagaimana mengatur hidup bersama sebagai satu komunitas. Pemerintah adalah hamba Allah untuk menghukum yang berbuat jahat dan memuji yang berbuat baik. Orang Kristen (baik yang didalam atau diluar pemerintahan) bertanggungjawab untuk ikut memastikan agar pemerintah melaksanakan otoritas atau kewenangannya sesuai maksud Allah. Manusia diberi tanggungjawab oleh Tuhan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dalam setiap hubungan dengan sesama manusia (Matius 5-7).
6
P ENUNTUN DI SKUSI 1. Saat ini, menurut saudara bagaimana praktek politik di daerah saudara ? Bersih atau kotor ? Mengapa demikian ? 2. Dilihat dari asal kata polis (kota), apakah arti “politik” secara umum dan mendasar? Menurut anda, apa yang menjadi tujuan berpolitik ? 3. Pemerintah sebagai hamba Allah memperolah kewenangannya dari Allah (Roma 13:1, 4). Maka, bagaimana seharusnya orang Kristen bersikap terhadap pemerintah? 4. Roma 13:1-7 menjelaskan fungsi pemerintah sesuai kehendak Allah. Tapi mengapa pemerintah seringkali tidak menjalankan fungsinya tersebut? Apa tanggungjawab orang Kristen?
AKSI Apakah yang dapat Anda lakukan untuk melaksanakan tanggungjawab politik di lingkungan Anda? Bagaimana caranya? Buatlah rencana dan langkah-langkah praktis untuk melakukannya.
Referensi: Marshall, Paul. God and the Constitution Rowmond & Littlefield Publishers, 2002
Sumber: tulisan Matius Ho, Politik dan Iman Kristen: Apakah Aku Penjaga Sesamaku? (www.leimena.org: Januari 2012). Matius Ho, MS adalah Direktur Eksekutif Institut Leimena.
7
03. PANCASILA PELAJARI Pancasila adalah ideologi yang menjadi Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana yang tertera dalam Pembukaan UUD 1945. Kelima sila Pancasila adalah wawasan dan pandangan hidup bangsa. Pancasila menggambarkan tujuan Negara Republik Indonesia dan juga berfungsi untuk menuntun proses pencapaian tujuan tersebut. Pancasila tergolong sebagai ideologi positif, karena memberi semangat dan arahan kepada bangsa untuk bersama melawan keterhinaan dalam penjajahan, memulihkan harkat manusia, mengatasi penderitaan, kemiskinan, keterbelakangan dan ketidakadilan. Ini merupakan perwujudan tujuan bernegara sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila juga menuntun gerak perubahan bangsa mengarungi perrkembangan zaman. . Oleh karena itu, Pancasila bersifat terbuka dan dinamis. Sifat ini selalu memerlukan penerjemahan yang tepat ditengah perkembangan zaman, agar sila-sila itu diimplementasikan secara kontekstual dan relevan. Dalam hubungan itu, Pancasila memerlukan dialog berkelanjutan, jujur, terbuka dan saling menghargai, agar mampu menangkap semangat atau roh zaman dengan tepat. Sifat ini amat berbeda dengan ideologi negatif seperti komunisme, nazisme, talibanisme, dan sejenisnya, yang mengatur kehidupan secara total, mutlak, dogmatik dan kaku. Dalam ideologi negatif, manusia dengan segala potensinya kurang - bahkan tidak dihargai. Ideologi menuntut ketertundukan mutlak warga terhadap penafsir ideologi, yaitu penguasa. Pancasila diusulkan menjadi dasar Negara Indonesia oleh Ir. Soekarno dalam rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (Indonesia) - BPUPK tanggal 1 Juni 1945. Dalam Pidato 1 Juni yang terkenal itu Bung Karno menegaskan bahwa Pancasila itu bukan buah ciptaannya. Beliau menyatakan bahwa kelima sila itu adalah saripati kearifan masyarakat Nusantara sejak dahulu kala. Kearifan yang merupakan pandangan hidup yang menuntun masyarakat yang majemuk dalam hidup yang rukun, bekerjasama mengatasi berbagai masalah ditengah perbedaan warga dan masyarakat. Kearifan yang diajarkan dan dipelajari secara lisan dan melalui keteladanan. Tetapi sesungguhnya, Bung Karno telah berhasil menggali saripati itu, 8
dan mengangkatnya dari sebuah pandangan hidup masyarakat, menjadi pandangan hidup bangsa dan Dasar Negara. Ini adalah sebuah karya yang luar biasa. Pada waktu itu dr. Radjiman, ketua BPUPK meminta para anggota mencari dasar negara yang cocok bagi negara Indonesia merdeka. Mereka langsung terbelah antara yang menghendaki negara berdasar agama Islam dan yang menghendaki dasar negara sekuler, dimana urusan agama dipisahkan sama sekali dari urusan negara. Bila waktu itu tidak ada jalan keluar, dapat dipastikan bahwa di dunia ini tidak akan pernah ada NKRI. Diterimanya Pancasila sebagai dasar Negara telah mempersatukan bangsa yang majemuk ini, untuk hidup bersama dalam satu Negara dan mencegahnya dari perpecahan. Semua pihak dapat menerima karena di dalam negara berdasar Pancasila, agama dan kepercayaan berfungsi sebagai sumber etik, moral dan spiritual bangsa yang amat penting dalam pembangunan bangsa. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila adalah Cita Hukum yang menuntun penyusunan UUD 1945. Pancasila adalah norma dasar Negara . Oleh karena itulah Pancasila menempati posisi yang tertinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum yang menjadi rujukan bagi Pembukaan UUD 1945. Selanjutnya Pancasila dan Pembukaan menjadi rujukan bagi pembentukan pasal dan ayat. Berdasar runut berpikir itu pula perubahan UUD 1945 melalui proses amandemen 1999-2002 yang lalu adalah penyelarasan kembali pasal dan ayat UUD 1945 kepada Pancasila dan Pembukaan. Salah satu karakter utama Pancasila sebagai ideologi yang berakar pada pandangan hidup bersama adalah karakter inklusif. Merangkul warga masyarakat yang berbeda-beda dalam kebersamaan serta tidak mempertentangkan masyarakat dalam perbedaan mereka. Bhinneka tunggal ika. Sebagai gambaran tujuan bernegara, Pancasila juga memiliki karakter mendorong kerjasama lintas perbedaan guna mencapai tujuan bernegara itu. Oleh sebab itu setiap kebijakan dan tindakan yang bertentangan dengan sikap inklusif, adalah tindakan dan kebijakan yang tidak sesuai dengan Pancasila. Kelima sila Pancasila, walau bisa dibedakan, tidak dapat dilepaskan satu dari yang lain. Ia saling memberi makna dan batasan terhadap yang lain. Oleh karena itu tidak tepat untuk menonjolkan salah satu sila diatas sila yang lain. Kelima sila itu tidak tersusun dalam urutan hierarki. Secara singkat dapat dikemukakan, bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kepaduan kelima sila Pancasila haruslah selalu dimanifestasikan secara utuh di dalam setiap kebijakan negara, baik itu berupa peraturan perundangan maupun kebijakan operasional, baik ditingkat nasional maupun ditingkat daerah (desa). Kebijakan negara yang mengingkari keutuhan dan mencederai kelima sila haruslah dicegah.. Misalnya setiap kebijakan negara haruslah menghormati kehidupan ber-Ketuhanan yang Maha Esa. Otoritas keimanan dan penghayatan iman adalah wilayah pribadi yang tidak boleh dikuasai negara. Harkat kemanusiaan setiap warga haruslah dihargai sejalan dengan hak asasi manusia. Kerukunan hidup masyarakat yang majemuk, serta kecintaan pada bangsa, haruslah dirawat dan disuburkan . Ketertiban umum ditengah interaksi masyarakat yang amat beragam 9
haruslah dipelihara. Permusyawaratan warga yang saling menghormati dan membawa keadilan haruslah diupayakan untuk dapat dinikmati seluruh masyarakat.
INGAT • Pancasila adalah Dasar Negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia • Pancasila adalah saripati kearifan masyarakat Nusantara sejak dahulu kala dan bersifat inklusif • Kelima sila Pancasila saling memberi makna dan batasan. • Pancasila haruslah selalu dimanifestasikan secara utuh didalam setiap kebijakan negara.
PENUNTUN DISKUSI 1. Menurut anda, mengapa bangsa Indonesia membutuhkan Pancasila ? Berikan contoh nyata kejadian atau permasalahan di sekitar anda, dimana Pancasila dibutuhkan ? 2. Apa perbedaan antara ideologi positif dan negatif ?. Dalam golongan manakah Pancasila ? 3. Salah satu karakter utama Pancasila adalah inklusif . Apakah maksudnya inklusif disini ? Bagaimana penerapan dalam lingkungan anda ? 4. Bagaimana kelima sila Pancasila saling memberi makna dan batasan ? Berikan contohnya 5. Menurut anda, apakah saat ini ada peraturan atau praktek kehidupan masyarakat yang mencederai atau tidak sesuai dengan Pancasila ? 10
AKSI Pancasila adalah saripati kearifan masyarakat nusantara sejak dahulu. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang hidup di masa kini, apa yang dapat anda atau kelompok lakukan untuk semakin menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ?
Sumber: tulisan Jakob Tobing, Pancasila (www.leimena.org: Desember 2011). Drs Jakob
Tobing, MPA adalah Presiden Institut Leimena
11
04. CITA-CITA INDONESIA Negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu golongan adat-istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke!” 2
PELAJARI “INDONESIA” adalah sebuah kata yang sarat makna. Didalamnya terkandung sejarah yang panjang, gagasan, tujuan, harapan dan cita-cita yang luhur serta semangat berjuang dan kerelaan berkorban mewujudkan cita-cita. Sejak zaman Sriwijaya (abad VII-XIV) dan kemudian Majapahit (abad XIII-XV) ribuan pulaupulau yang didiami ratusan suku ini telah dikenal sebagai Nusantara. Nusantara adalah sebuah wawasan, cara pandang yang melihat laut diantara ribuan pulau itu sebagai perangkai dan penyatu, bukan sebagai pemisah. Mereka memandang ribuan kepulauan itu sebagai sebuah kesatuan, sebuah Nusantara. Sumpah Palapa Mahapatih Gajah Mada adalah pernyataan kehendak untuk mempersatukan wilayah Nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu negara.
Cita-cita Indonesia Lama tertindas dibawah penjajahan telah membangkitkan perlawanan pembebasan diri di hampir seluruh Nusantara. Pemberontakan meletus memperjuangkan kebebasan dalam wilayahnya masing-masing. Namun, perlawanan yang dipimpin Imam Bonjol, Diponegoro, Pattimura, Teuku Umar, Sisingamangaraja, dan lain-lain, satu-persatu dengan mudah dapat dikalahkan oleh penjajah yang jauh lebih modern. Pada awal abad XX, terbentuknya generasi baru Hindia Belanda yang memperoleh pendidikan Barat telah mengubah cara dan kemampuan perlawanan. Dari perlawanan dengan cara tradisional dan lokal-sporadis menjadi cara modern yang berbentuk pergerakan nasional. Tujuan dan cita-cita perjuangan dirumuskan dengan lebih
2
Soekarno, Pidato di Surabaya, 24 September 1955.
12
baik, untuk mencapai kemerdekaan demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Mudah dimengerti mengapa kemudian, pada awal tahun 1920-an para pejuang, seperti Soekarno, Hatta, Soetomo, dan para tokoh lainnya, dengan jelas melihat hubungan antara perjuangan kebangsaan itu dengan nama Indonesia yang berwawasan Nusantara. Semenjak itu nama Indonesia memperoleh makna politik, bukan hanya merujuk tempat dan pertautan geografis, tetapi juga mempunyai makna perjuangan bersama rakyat yang majemuk, setara, bahu-membahu untuk mencapai cita-cita bersama.
“Bagi kami nama Indonesia menyatakan suatu tujuan politik, karena melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air di masa depan, dan untuk mewujudkannya tiap orang Indonesia akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya.” 3 Identifikasi diri itu menemukan bentuknya yang penuh melalui Sumpah Pemuda. Tidak ada kesulitan apapun bagi kalangan pergerakan kaum muda dari seluruh Nusantara untuk melihat diri masing-masing sebagai satu bangsa, Indonesia, yang bertanah air satu, Indonesia, dan berbahasa persatuan yang satu, bahasa Indonesia. Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 itu pada hakekatnya adalah hari lahirnya bangsa Indonesia, sebuah konsepsi wujud bangsa yang amat modern. Bangsa yang dipersatukan oleh kesadaran harkat kemanusiaan yang luhur yang melampaui perbedaan suku, etnis, dan agama. “Kebangsaan Indonesia yang bulat!. Bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatra,
bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia, yang bersama-sama menjadi dasar satu nationale staat (negara bangsa).” 4 Menjelang proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, para tokoh bangsa yang terhimpun dalam BPU-PK (Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan), bekerja keras merumuskan konstitusi dan keperluan pokok negara yang segera akan terbentuk. Tetapi sebuah hambatan besar menghadang. Timbul perbedaan tajam, bahkan ancaman perpecahan bangsa sewaktu menentukan dasar negara Indonesia merdeka, apakah dasar kebangsaan-sekuler atau dasar agama Islam. Bung Karno, melalui pidato 1 Juni 1945, menawarkan Pancasila, sebagai dasar negara yang menegaskan bahwa Indonesia bukan negara sekuler, dan bukan negara agama, tetapi negara Pancasila yang menghormati kedudukan agama dan kepercayaan sebagai sumber etik, moral dan spiritual bangsa. Selanjutnya panitia sembilan BPUPK, yang diketuai Bung Karno, menyusun intisari cita-cita kebangsaan Indonesia merdeka dan merumuskan sila-sila Pancasila yang kemudian dikenal
3
Dikutip dari tulisan Moh. Hatta, dalam majalah Indonesia Merdeka, terbitan Perhimpoenan Indonesia, negeri Belanda (1922) 4
Soekarno, Pidato di BPUPKI, 1 Juni 1945
13
sebagai Pembukaan UUD 1945. kemerdekaan Indonesia.
Rancangan ini awalnya dipersiapkan menjadi deklarasi
M enangkap Im pian Indonesia ingin mewujudkan cita-cita kemerdekaan melalui jalan demokrasi yang menghargai harkat kemanusiaan yang luhur. Untuk ini diperlukan kerjasama dari segenap unsur yang amat beragam , dengan menghargai kesetaraan satu terhadap yang lain.
”Bahwa manusia di dunia ini, Saudara-saudara, – “basically” - pada dasar dan hakekatnya adalah sama; tidak beda satu sama lain. Dan oleh karena itu manusia inilah yang harus diperhatikan.” 5 Indonesia tidak akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Kita tidak bisa menggunakan cara otoriter untuk mengatur negara dan mengejar cita-cita. Kita tidak dapat
merendahkan dan menghina harkat manusia hari ini untuk menjunjung dan meninggikan harkat manusia dikemudian hari. Sekarang kita telah memilih jalan demokrasi, karena hakekat demokrasi adalah penghargaan kepada kemanusiaan. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa “susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada
Pancasila.” Dari uraian ini, jelas kita melihat Indonesia adalah sebuah cita-cita, dan sekaligus jalan mencapai cita-cita itu. Kita harus mampu menangkap impian ini serta mengembangkan imajinasi dan kreativitas kita untuk mewujudkannya
"Jikalau ingin menjadi satu bangsa yang besar, ingin menjadi bangsa yang mempunyai kehendak untuk bekerja, perlu pula mempunyai “imagination!” 6
5
Kutipan Pidato Bung Karno di Semarang 29 Juli 1956
6
Ibid.
14
INGAT • • •
“INDONESIA” adalah sebuah kata yang sarat makna Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 itu pada hakekatnya adalah hari lahirnya bangsa Indonesia, Untuk mencapai cita-cita, Indonesia memilih jalan demokrasi yang menghargai harkat dan kesetaraan manusia
PENUNTUN DISKUSI 1.
Apa cita-cita anda bagi Indonesia ?. Bagikan
2.
Mengapa hari Sumpah Pemuda disebut sebagai hari lahirnya bangsa Indonesia ?
3.
Apa yang menjadi cita-cita Indonesia ? Menurut anda, bagaimana cara mencapai cita- cita itu ?
AKSI Indonesia ingin mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, melalui jalan demokrasi yang menghargai harkat kemanusiaan dan kesetaraan satu yang lain. Bagaimana mewujudkan impian ini secara kreatif dan imajinatif di lingkungan anda ?
Sumber: tulisan Jakob Tobing, Cita-Cita Indonesia (www.leimena.org: Desember 2011).
Drs Jakob Tobing, MPA adalah Presiden Institut Leimena.
15
05. INDONESIA KINI: Dampak Amandemen UUD 1945 terhadap Kita
PELAJARI Mengapa amandemen UUD 1945 harus dilakukan? Apakah ada dampak amandemen UUD 1945 terhadap kita sebagai Warganegara Indonesia? Dua pertanyaan yang sering disampaikan ini memang menggelitik kita semua sebagai Warganegara Indonesia. Mari kita mencoba memahaminya satu persatu!
M engapa am andem en UUD 1945 harus dilakukan? UUD 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-pasalnya. Kedua bagian ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh sebab itu, ide-ide dasar yang ada di Pembukaan haruslah tercermin pada pasal-pasalnya. Seperti halnya sebuah simfoni yang dipimpin oleh seorang dirigen, maka semua pemain orkestra harus menaati apa yang diperintahkan dan diamanahkan oleh Sang Dirigen. Sang Dirigen adalah Pembukaan UUD 1945 dan pemain orkestra adalah Pasal-Pasal UUD 1945. Keduanya haruslah selaras. Apa yang terjadi kalau pemain orkestra tidak mau mendengarkan Sang Dirigen? Pastilah terjadi ketidakharmonisan! Itulah yang terjadi di Indonesia sebelum UUD 1945 di amandemen. Ada ketidakselarasan antara Pembukaan UUD 1945 dan Pasal-Pasalnya. Ketidakselarasan inilah yang menjadi penyebab utama adanya sistem Negara Indonesia yang bersifat totaliter ketimbang demokratif di masa yang lalu. Mengapa ketidak-selarasan ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena adanya dua tim berbeda dalam BPUPKI yang mengerjakan draft UUD 1945. Tim pertama, dipimpin Sukarno , membuat draft Pembukaan UUD. Sedangkan tim kedua, dipimpin oleh Prof. Soepomo, membuat draft Pasalpasal UUD. Karena waktu persiapan pembuatan draft UUD yang cukup mepet serta ada urgensi untuk mensahkan draft UUD tersebut secepatnya, maka kedua draft hasil dari dua tim yang berbeda 16
ini belum sempat diselaraskan sepenuhnya. UUD yang bersifat kilat ini disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan catatan bahwa UUD 1945 harus disempurnakan dikemudian hari, seperti yang diungkapkan oleh Sukarno sebagai ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai berikut:
Undang-Undang Dasar yang buat sekarang ini, adalah Undang-Undang Dasar Sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan: ini adalah Undang-Undang Dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Perwakilan Rakyat yang dapat membuat Undang- Undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna. Tuan-tuan tentu mengerti, bahwa ini adalah sekedar Undang-Undang Dasar Sementara, Undang-Undang Dasar kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula, inilah revolutie grondwet. 7 Kesempatan untuk penyelarasan antara Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945 ini barulah tiba pada era reformasi melalui sidang MPR RI yang mengamandemen UUD 1945 melalui empat tahapan antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. UUD 1945 hasil amandemen inilah yang sekarang kita pakai. Dalam proses amandemen ini, disepakati bahwa Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah. Dengan demikian, hanya Pasal-Pasal UUD 1945 saja yang diubah dengan menjadikan Pembukaan UUD 1945 sebagai pemandu dalam proses amandemen tersebut.
Apakah ada dam pak am andem en UUD 1945 terhadap kita sebagai W arganegara Indonesia? Indonesia telah berubah!! Sebelum amandemen UUD 1945, Indonesia adalah negara totaliter kedua terbesar di dunia setelah Cina. Setelah amandemen UUD 1945 ini, Indonesia menjadi negara demokrasi ketiga terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Perubahan yang sangat luar biasa! Dulu, ada sebuah lembaga tertinggi Negara yaitu MPR yang mengatasi semua lembaga Negara yang lainnya yang kemudian diperalat untuk melestarikan kekuasaan totaliter. Sekarang, UUD 1945 lah yang menjadi pedoman tertinggi dan tidak ada lagi lembaga tertinggi Negara yang dapat diperalat untuk melanggengkan kekuasaan. Dulu, MPR dapat mengambil keputusan yang bisa saja tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Sekarang, ada mekanisme check and balances antara Lembaga Tinggi Negara (MPR, DPR, DPD, MA, MK, Presiden, BPK, KY) yang menyebabkan akuntabilitas yang lebih jelas antar Lembaga Tinggi Negara. Dulu, kita sebagai Warganegara Indonesia tidak bebas memilih wakil kita di DPR atau DPRD. Sekarang, kita memiliki kebebasan memilih secara langsung. Dulu, MPR yang memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sekarang, kitalah sebagai Warganegara Indonesia yang harus menggunakan hak pilih kita untuk memilih presiden secara langsung.
7
Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku 1, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hal. 3. (bisa diunduh di www.mahkamahkonstitusi.go.id)
17
Dulu, memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) bisa saja mengakibatkan pencekalan atau pemenjaraan dari pemerintah karena tuduhan melawan Negara. Sekarang, memperjuangkan HAM adalah memperjuangkan Konstitusi Negara sehingga pemerintah harus juga mendukungnya. Dulu, yang berhak menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah orang Indonesia asli. Sekarang, yang berhak menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah orang Indonesia sejak kelahirannya. Bukankah beberapa contoh ini telah membuktikan bahwa NKRI pada masa kini sudah menuju kearah yang lebih baik dan lebih sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia seperti yang dinyatakan di Pembukaan UUD 1945? Rakyatlah yang memegang kedaulatan dan bukan pemerintah atau Negara!! Kita semua sebagai Warganegaralah yang memegang kedaulatan di NKRI ini. Apakah kita menyadari hal ini? Mari kita renungkan, pikirkan dan kemudian bertindak sehingga kita dapat menjadi Warganegara-warganegara yang bertanggung jawab untuk masa depan NKRI yang lebih baik. Maukah kita?
INGAT • • •
Indonesia telah Berubah ! Amandemen diperlukan untuk menyelaraskan antara Pembukaan UUD 1945 dan Pasal-Pasalnya. Melalui amandemen UUD 1945, NKRI pada masa kini sudah menuju kearah yang lebih baik dan lebih sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia
18
PENUNTUN DISKUSI 1.
Apakah anda merasa lingkungan dan situasi di sekitar anda telah berubah paska reformasi 1998 ? Sebutkan hal-hal yang berubah di sekitar anda
2.
Diskusikanlah apa saja yang telah mendorong untuk dilakukannya amandemen UUD 1945!
3.
Buatlah daftar perubahan yang terjadi sebagai hasil amandemen UUD 1945! Diskusikanlah satu persatu apa pentingnya perubahan tersebut!
AKSI Diskusikan bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi anda sebagai Warganegara Indonesia? Berilah contoh-contoh yang lebih konkrit dalam lingkup tempat tinggal anda, tempat ibadah anda, tempat kerja anda dan kota anda yang menunjukkan peran anda sebagai warganegara yang bertanggung jawab untuk masa depan Indonesia yang lebih baik!
Sumber: tulisan Budi Hartono Setiamarga, Indonesia Kini: Dampak Amandemen UUD 1945 terhadap Kita (www.leimena.org: November 2011). Budi H. Setiamarga, Ph.D. adalah Direktur dari Center for Policy Analysis di Institut Leimena.
19
