: Surat Pernyataan Penolakan Kebijakan Stop Ekspor Rotan

Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan Consortium for Supporting Community Based Forest System Management Sekretariat: Jl Sutiragen V No.14 Indraprasta I, Bogor 16152 Indonesia Phone: +62-251 8380301 Fax: +62-251 8380301 E-mail: [email protected] Web: kpshk.org

Surat Pernyataan Penolakan Kebijakan Stop Ekspor Rotan Bogor, 26 November 2011 No. Hal.

: 010/SP-KpSHK/XI/2011 : Surat Pernyataan Penolakan Kebijakan Stop Ekspor Rotan

Kepada Yth.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Gedung Utama Lt. 5 Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110 Telp. : (021) 23528404, (021) 3858171 Pes. 31070, 31004 Fax. : (021) 3846106 E-Mail : [email protected]

Up.Bapak Gita Irawan Wirjawan Dengan hormat, Bergulirnya berita pemberlakuan stop ekspor rotan di Desember tahun ini merupakan tamparan kesekian kalinya bagi semua pemangku kepentingan sektor rotan, terutama bagi pihak yang paling lemah posisinya, yakni 2,5 juta petani rotan di daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera. Buka tutup ekspor rotan menunjukkan ketidakseriusan pemerintah mendata potensi produksi, perencanaan, pengembangan, peningkatan rotan Indonesia yang merupakan komoditi rakyat. Kebijakan perotanan selalu di bawah kendali kelompok kepentingan yang memiliki akses mudah di perijinan, pinjaman modal, dan pengembangan usaha terhadap sektor ini, sebut saja pengusaha mebelkerajinan rotan dan pengusaha ekspor rotan. Rotan alam yang sebagian besar untuk bahan baku mebel kini hanya mampu diserap oleh industri mebel lokal sebesar rata-rata 3% semisal di Gorontalo, Luwuk-Banggai, Mamuju dan Makassar. Industri mebel di Jawa atau Nasional hanya menyerap rotan alam sebesar 20%-30% dari total produksi rotan alam dan budidaya Indonesia, sisanya diekspor ke China, Jepang dan Taiwan. KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia menyebutkan 300.000 s/d 400.00 ton pertahun rotan yang sustainable (berkelanjutan) untuk ekspor. Petani-pemungut rotan di daerah-daerah penghasil rotan alam berjumlah puluhan ribu KK. Hampir semua penduduk satu dusun di Sulawesi Tengah adalah pemungut rotan. Kalau satu dusun dihuni oleh 200 Kepala Keluarga (KK), dan di Sulawesi Tengah sendiri ada 5 kecamatan yang diidentifikasi sebagai penghasil utama rotan alam (Dinas Kehutanan Donggala, 2011), maka pemberlakuan stop

| Surat Pernyataan Penolakan Kebijakan Stop Ekspor Rotan

1


ekspor rotan akan mematikan usaha produktif penduduk 40.000 KK di Sulawesi Tengah, karena sebagian besar rotan alam di Sulawesi Tengah adalah untuk ekspor. Kementerian Kehutanan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, hingga sekarang tidak pernah memberikan solusi tepat untuk pembangunan sektor rotan Indonesia sebagai penyumbang terbesar devisa negara ke-2 setelah kayu dari ekspor non-migas Indonesia di tahun 1980-an. Di berbagai daerah dimana sering terjadi konversi besar-besar hutan atau kebun budidaya rotan ke perkebunan kelapa sawit dan tambang batu bara. Konversi hutan ke perkebunan kelapa sawit rata-rata pertahun di Kalimantan Timur sebesar 300.000 ha. Rotan masih menjadi sumber eknomi kedua utama oleh petani walau harga rotan tidak pernah naik drastis di tingkat petani. Tindakan stop ekspor rotan sudah menuai turunnya harga rotan di tingkat pedagang/pengepul, seperti di Kota Waringin Timur-Kalimantan Tengah. Dan menumpuknya ribuan ton rotan petani di berbagai daerah penghasil rotan, contoh 5000 ton rotan menumpuk di Banjarmasin. Jika pemerintah malas mengurus secara serius sektor rotan jangan mengorbankan pemangku kepetingan rotan paling rentan, yaitu petani rotan dengan kebijakan coba-coba. Tidak benar pernyaataan Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi bahwa 100 persen rotan yang diekspor dipetik dari hutan, belum budidaya. Di Kabupaten Kutai Barat terdapat sekitar 34 jenis rotan baik yang tumbuh secara alami di rimba-rimba maupun yang sudah dibudidayakan oleh masyarakat setempat. Budidaya rotan dilaksanakan oleh masyarakat lokal secara individual di lahan milik mereka yang merupakan areal ladang. Hingga sekarang, rotan banyak dibudidayakan di daerah Suku Benuaq dan Tunjung seperti Rotan Sega (Calamus caesius Bl), Jahab (Calamus trachycoleus Becc), Pulut merah (Daemonorops crinita Bl). Begitu juga di daerah lainnya di Kabupaten Kapuas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Katingan, Gunung Mas, BaritoSelatan, Barito Utara dan Murung Raya, di Kalimantan Tengah. Kementerian Perindustrian diharapkan tidak hanya terpaku pada industri rotan di Nasional (Cirebon) tapi juga memperhatikan dan memberikan dukungan penuh pada industri lokal di daerah-daerah penghasil rotan di indonesia untuk tumbuh dan berkembang dengan penyediaan sarana dan prasarana. Seperti industri masyarakat adat yang memproduksi anjat yakni tas rotan khas dayak yang secara turun-temurun dikembangkan masyarakat adat asal Kalimantan, yang tak kalah saing dengan kerajinan modern lainnya, dan sudah terkenal di dunia. Tidak benar bahwa ekspor bahan baku rotan dapat menyebabkan eksploitasi hutan secara berlebihan, sebab masih tersedianya rotan alam di sekitar dan di dalam kawasan hutan mengindikasikan masih adanya tegakan hutan di kawasan tersebut. Sifat rotan yang tumbuhnya menjalar memanjat pada pohon pelindung yang bila dipotong/dipanen secara rutin dan teratur maka akan menumbuhkan tunastunas baru yang lebih banyak sehingga membantu menjaga kelestarian tumbuhan rotan dan hutan.


2


Dengan itu KpSHK menyerukan kepada Menteri Perdagangan : 1. Tetap menjadikan rotan sebagai produk ekspor unggulan Indonesia, dengan jaminan pengusahaan rotan adalah pengusahaan komoditi yang mencegah kerusakan hutan dan deforestasi. 2. Merevisi dan menciptakan regulasi tata niaga rotan (kebijakan) yang adil dan mewadahi semua kepentingan pelaku rotan. 3. Membuka dan memperluas jenis atau species rotan untuk ekspor, dan perlu ada peningkatan pajak ekspor rotan. 4. Mempermudah dan memberikan ETR (Eksportir Terdaftar Rotan) hingga ke tingkat propinsi. 5. Memberikan insentif bagi pelaku sektor rotan, dan mengefektifkan biaya-biaya promosi rotan yang ada di masing-masing kementerian atau departemen terkait. 6. Mendorong terbentuknya kelompok-kelompok petani dan pemungut rotan dari level desa, kabupaten hingga nasional sebagai upaya penguatan posisi tawar petani dan pengumpul rotan dalam dinamika perdagangan rotan Indonesia. 7. Melakukan pengawasan atas aktivitas penyelundupan rotan mentah ke luar negeri. 8. Menjadikan barang-barang berbahan baku rotan sebagai barang-barang inventaris kantorkantor pemerintah terutama di daerah-daerah penghasil rotan. 9. Memberikan dukungan penuh pada industri lokal di daerah-daerah penghasil rotan di indonesia untuk tumbuh dan berkembang dengan penyediaan sarana dan prasarana, melalui kementerian terkait. Surat ini diharapkan segera menjadi perhatian Pemerintah sebelum komoditi rotan rakyat lenyap dan hilang tanpa nilai ekonomi di pasaran dunia. Demikian Surat Pernyataan Penolakan Kebijakan Stop Ekspor Rotan ini kami kirimkan pada Bapak Menteri Perdagangan dengan tembusan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kehutanan.

KpSHK-Konsorsium pendukukung Sistem Hutan Kerakyatan Koordinator Nasional

Mohammad Djauhari

Tembusan : 1. Presiden Republik Indonesia, Bpk. Susilo Bambang Yudhoyono. Gedung Bina Graha Lt. 2, Jl. Veteran No. 16, Jakarta Pusat PO BOX 9949 Jakarta 10000 Cc. SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Jl. Veteran No 17 – 18, Jakarta 10110 Email : [email protected] | Surat Pernyataan Penolakan Kebijakan Stop Ekspor Rotan

3


2. Menteri Perindustrian RI, Bpk. MS.Hidayat. Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 Lantai 2 Jakarta Selatan 12950 Telp. 5200700, 5255509 Pes 4049, Fax. 5201606 E-Mail : [email protected] Cc.Wamenperind : [email protected] 3. Menteri Kehutanan RI, Bpk. Zulkifli Hasan. Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. 3 Jalan Gatot Subroto - Senayan - Jakarta - Indonesia - 10270 Telp. +62-21-5704501-04; +62-21-5730191 Email : [email protected] 4. Wakil Menteri Perdagangan RI, Bpk. Bayu Krisnamurthi. Gedung Utama Lt. 5 Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110 Telp : (021) 23528425 (021) 3858171 Pes. 31025, Fax : (021) 3510339

Turut Mendukung Surat Pernyataan Penolakan ini : 1.

Aftrinal Sya’af Lubis Rattan Monitoring Unit (RMU) KpSHK

6. Adi Syaputra Yayasan Kelopak Bengkulu

2.

M.Seting Beraan BPH AMAN Kaltim

7. Mahir Takaka AMAN

3.

Sardi Razak AMAN Sulawesi Selatan

8. Pietsau Amafnini JASOIL Tanah Papua

4.

ierichkcoubut Kordiv. Advokasi dan Kampanye WALHI Sumatera Barat

9. Arief Candra, S Hut Kelompok Studi Konservasi (HIMBA) Lubuklinggau, Jl Bangka Rt. 2 No. 3 Kelurahan Lubuklinggau Ilir Kota Lubuklinggau. Sumatera Selatan.

5.

Mukri Friatna Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional WALHI/FOE Indonesia

10. Ambu Naptamis Lembaga Dayak Panarung (LDP)

.....bersambung ke Hal.5....


4


Lanjutan Turut Mendukung Surat Pernyataan Penolakan ini :

11. Andi Saragih

21.

Simpun Sampurna Ketua AMAN Kalteng

12. Een Irawan Putra GEKKO STUDIO Jln. Palem Putri III No 1 Taman Yasmin V Bogor, West Java Indonesia 16112

22.

Munadi Kilkoda AMAN Malut

13. Dr. Alma Adventa (atas nama pribadi)

23.

Sujarni Alloy Ketua AMAN Kalbar

14. Dimpos Manalu Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarasa Masyarakat (KSPPM) Parapat

24.

Khalid Saifullah WALHI Sumatra Barat

15. Bata Manurun AMAN Wilayah Tana. Luwu

25.

Jefri Saragih Sawit Watch

16. Hamsuri Balikpapan

26.

Mansuetus Darto Ketua Forum Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)

17. Manaek Hutabarat (mendukung secara pribadi)

27.

Edy Subbahani Pokker SHK Kalimantan Tengah

18. Suryati Simanjuntak KSPPM Sumut

28.

Muh. Taufik Kasaming Swara Lingkungan (eSeL) Makassar

19. Norman Jiwan Sawit Watch

29.

Hasan Gani Ketua Kelompok Tani Buluh Dua Sidrap - Sulawesi Selatan

20. Matulandi Supit AMAN Sulut

30.

Mina Setra Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Direktur Advokasi – AMAN

MNUKWAR PAPUA Jl. Pertanian Wosi Dalam Nomor 10 Manokwari-Papua Barat

....... bersambung ke Hal.6.......


5


Lanjutan Turut Mendukung Surat Pernyataan Penolakan ini :

31.

Ahmad SJA PADI Indonesia

32.


6

: Surat Pernyataan Penolakan Kebijakan Stop Ekspor Rotan

Recommend Documents