Paradigma
3
POLISTAAT rssN 1410-6787
JURNAL FAKUUTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG
-r<
: Political
Kemakmuran llan Demokrasi oleh Iwan Gunawan
a Politik, of Political
iilid
u ),
dijelaskan. Pertama, baik demokrasi
,
Western
fl1
iar
Noer,
Iwan Gunawan, Drs.
rat.
1997:
Dosen Jurusan Hubungan Internasionol Fisip U npas, Mahosisu.ro Posca Sorjano Unpar
I
iran Politik ;1986, hal.
t_141-143
fH f ipotesis Seymour Martin Lipset l-I "The more well-to-do a notion is, I Lthe greater the chances that it will
ara, 2000:
sustoi&,:
t7
I
[ilra Politik,
kemakmuran ekonomi yang tinggi membutuhkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula dan tingkat
berdasarkan kemerdekaan, menunjukan hasil : 2 (dua) dari 36 negara berpendapatan rendah digolongkan sebagai n€gara bebas atau demokratis, L4 dari 60 negara berpendapatan menengah digolongkan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak berkorelasi dengan prevalansi system politik demokrasi. Oleh karena itu, tidak mungkin kemakmuran,tergantung pada demokrasi, dan jika ada suatu hubungan, demokrasilah yang harus tergantung pada kemakmuran. Kemungkinan suatu hubungan kausal antara kemakmuran dengan demokasi, diperkuat oleh argumen sebagai berikut : suatu ekonomi yang makmur, memungkinkan tingkat melek huruf lebih tinggi, tingkat pendidikan dan eksposur media massa lebih tinggi pula. Suatu ekonomi yang makmur juga mengurangi ketegangan konflik politik; kesempatan-
demokratis, dan 18 dari 24 negaraekonomi indushi digolongkan demokratis. Semakin tinggi tingkat perkembangan ekonomi suatu
pemimpin politik yang tidak berhasil dan sumber-sumber ekonomi yang lebih besar
democracy" (semakin makmur sebuah bangsa, semakin besar peluang untuk menegakan demokrasi), didukung oleh hasil perbandingan dan penggolongan
negara-n€gara oleh Bank Dunia (1981) serta berdasarkan perkembangan ekonomi dengan penggolongan yang dilakukan oleh
Freedom House
negara, semakin besarlah kemungkinan negara ifu akan menjadi demokratis. Korelasi diantara kemakmuran dengan demokrasi agak kuat. Ada tiga kemungkinan korelasi tersebut dapat 34
maupun kemakmuran dapat disebabkan oleh factor ketiga. Protestanisme misalnya disebutkan sangat berperan bagi lahirnya kapitalisme, perkembangan ekonomi dan demokrasi.Kedua, demokrasi dapat menimbulkan kemakmuran ekonorni. Memang dalam kenyataannya, tingkat
kesempatan altematif mungkin terbuka bagi
pada umumnya memudahkan penyesuaian
dan kompromi. Disamping itu, suatu ekonomi industri yang sangat maju dan masyarakat yang kompleks yang dilahirkannya, tidak dapat diatur secara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan
35
ef
isien oleh sarana yang otoriter.
Pengambilan keputusan perlu disebarkan dan karenanya kekuasaan dibagi-bagi dan pemerintahan harus didasarkan pada kesepakatan. Akhirnya, dalam ekonomi yang lebih maju, pendapatan dan
kemakmuran juga cenderung lebih
terdiskibusi merata dibanding dalam suatu ekonomi yang lebih miskin. Karena demokrasi diartikan, dalam arti tertentu, sebagai pemerintahan mayoritas, maka demokasi hanyalah mungkin jika mayoritas adalah kelas menengah yang relatif puas, dan bukan mayoritas yang miskin yang berhadapan dengan oligarki yang makmur. Pada gilirannya, sejumlah besar kelas menengah mungkin adalah produk dari distribusi lama yang relatif sama pada masyarakat pertanian yang sebaliknya mungkin relatif miskin, seperti Amerika Serikat pada awal abad ke-19 atau Costarika pada abad ke-20. Mungkin pula ia sebagai akibat dari tingkat pembangunan yang relatif tinggi, yang menghasilkan persamaan pendapatan yang. lebih besar
lagi dalam masyarakat industri, bila dibandingkan dengan masyarakat yang menglndastrl. Jika argumen-argumen ini'tgpat, maka perkembangan ekonomi di dunia
sedang
Komunis dan Dunia Ketiga akan memungkinkan munculnya rezim demokrasi. Lalu kalau ada pertanyaan seberapa tinggi tingkat perkembangan ekonomi yang dibutuhkan agar dapat terjadi kansisi menuju demokrasi, Seperti ditunjukan secara konklusif oleh Jonathan Sunshine, negara-negara Eropa Barat pada umumnya menjadi demokratis ketika Produk Domestik Bmto perkapita mereka berkisar antara 300 dollar
-
500 dollar (pada
tahun 1960). Pada tahun 1981, sepertiga dari negara berkembang yang
berpendapatan menengah telah mencapai atau melebihi tingkat perkembangan ini. Namun sebagian besar negara ini belum demokratis. Bila teori ekonomi benar, maka
tingkat perkembangan ekonomi yang diperlukan untuk memungkinkan transisi menuju demokrasi haruslah lebih tinggi daripada yang dijumpai pada akhir abad ke-20 dibanding yang dijumpai sebelum tahun 1950. Namun kalau kita kaitkan dengan pengalaman negara-negara sedang berkembang (terutama Amerika Latin), mereka yang mengalami proses perkembangan ekonomi namun mereka jushu beralih dari demokrasi, suatu gejala yang membuat Guillermo O'Donnell mengembangkan teori otoritarianisme birokrosinya, yang merupakan kebalikan dari teori demokrasi kemakmuran Lipset. O'Donnell mengatakan, bahwa perkembangan ekonomi dan khususnya hambatan-hambatan yang dihasilkan oleh beban berat terhadap substitusi impor, telah
menimbulkan muncuinya bentuk-bentuk pemerintahan otoriter baru yang lebih kuat dan lebih bertahan lama.
Ada juga pengalaman negaranegara fuia Timur yang baru mengindustri. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, negara-
negara ini tidak saja mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi didunia, tetapi mereka juga telah mencapai tingkat yang tinggi ifu walaupun dalam sebagian besar kasus mereka mempertahankan system distribusi pendapatan yang sangat
merata. Tetapi tidak safupun dari mereka menjadi semakin demokratis. Dua contoh yang paling menonjol perkembangan ekonominya, yakni Korea Selatan dan Singapura, menjadi semakin kurang demokratis.
Demokrasi pada hakekatnya
Fakultas IImu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan
36
merupaK
canggih disuaru negara !fi
kepentir mekanis
dengan check an Ka kemakmr
tedepac
batu@
adalahtil organi
tidak
s
pemerinr perusaha
demikian konbd in meningk rasional s
Frk"li"r
I
th mencapai ibangan ini. ra ini belum benar, maka
merupakan sebuah system alias cara yang canggih untuk mengelola kemakmuran disuatu negara, apaiagi didalam suatu negara yang plural, Demokrasi mengelola
dokkin efisiensidan pembagian kerja yang
'nomi yang
kepentingan orang banyak lewat mekanisme yang disepakati bersama dengan selalu mengedepankan prinsip
demokratisasi adalah bagian yang tidak ter"pisahkan dari pembangunan nasional
check and balance.
dalam menegakan demokrasi jelas
tkan kansisi lebih tinggi l akhir abad pai sebelum [
ra
sedang
nika Latin),
ni
proses
nun mereka suatu gejala
0'Donnell ritarianisme
n kebalikan
rron Lipset. n- bahwa r khususnya rasilkan oleh i impor, telah ntuk-bentuk ng lebih kuat
ran negaranengindustri.
Ian,
negara-
myai iingkat ggi didunia, capai tingkat
am sebagian ahankan sysyang sangat
dari mereka Dua contoh kembangan Selatan dan fiin kurang
hakekatnya 36
Kalau kita mengkaji masalah kemakmuran dan demokrasi, tidak akan terlepas dari pemikiran modemisosi. Sebab batu bangunan dasar perspektif modemisasi adalah tipe-tipe ideal hadisi modemitas dari organisasi social dan system nilai, suatu pembedaan yang dipinjam dari sosiologi abad ke-19. Karena masyamkat dipahami bergerak dari tradisional menuju modern, maka dikotomi tipe ideal ini membentuk titik kutub dari suatu kontinum perkembangan walaupun pada titik tertentu perubahan mengarah pada lompatan kualitaiif rnenuju modernitas. Untuk memasuki dunia modern, masyarakat berkembang, termasuk Indonesia, harus mengatasi bentuk-bentuk dan struktur tradisional yang membuka jalan bagi transformasi social, ekonomi dan politik. Salah seorang iokoh yang berjasa besar pada pemikiran modemisasi adalah Max Weber (Weberian) yang banyak dipengaruhi oleh Nietzsche. Weber tertarik sekali dengan rasionalisasi tingkah Iaku yang membuat masyarakat Eropa menjadi besar dan maju. Rasionalisasi ini berjalan dalam institusi birokrasi yang rasional pula. Birokrasi yang rasional ini tidak saja dikembangkan dalam pemerintahan, ietapi juga oleh perusahaagrperusahaan kapitalisme induskial. Dengan demikian birokrasi merupakan mekanisme kontrol impersonal yang diberlakukan unhrk meningkatkan produksi melalui metode rasional seperti kalkulasi cost-benefit ratio,
dispesialisasikan.
Dalam konteks Indonesia, Maswardi
Rauf pernah mengatakan
bahwa
Indonesia. Keberhasilan-keberhasilan menentukan terciptanya iklim yang kondusif bagi keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan, sebaliknya keberhasilan
pembangunan nasional diberbagai bidang lainnya (ekonomi, social, budaya)juga akan memperlancar demokratisasi. Kegagalan dalam demokratisasi politik sudah pasti akan mengganggu pembangunan nasional secara keseluruhan. Dapat dikatakan bahwa
keberhasilan demokratisasi politik merupakan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Demokratisasi membentuk berbagai wahana yang mutlak
diperlukan untuk menggerakan roda pembangunan nasional.
Tujuan yang ingin dicapai oleh demokatisasi adalah terbentuknya sebuah system politik yang demokratis, dimana suara-suara rakyat merupakan pedoman
bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya, dan rakyat menikmati kebebasan,
termasuk kebebasan untuk menjalankan pengawasan terhadap pemerintah. Semua yang disebutkan diatas, kecil kemungkinan berhasil apabila masyarakat berada dalam kemiskinan, dalam konflik dan dalam suasana yang memprihatinkan. Oleh karenanya perlu terlebih dahulu diciptakan
kemakmuran masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan dan penciptaan masyarakat kelas menengah yang lebih besar.
Kalau kita lihat dari kejadian tersebut, thesis dari Lipset sangat relatif, tergantung dari wawasan nasional negara-
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan
37
negara berkembang tersebut. Untuk itu, boleh dikatakan thesis Lipset potensial untuk menjadi benar, namun pada kasuskasus tertentu, demokratis atau tidaknya suatu negara ditentukan oleh hal-hal yang mempengaruhi wawasan nasional suatu bangsa, yaifu : lingkungan negara tersebut, jiwa maupun aspirasinya, dan pengalaman pertumbuhan sejarahnya. Disamping itu, suatu negara yang ingin menegakan demokrasi harus memenuhi persyaratan supaya mudah untuk menegakannya. Sebab meskipun negara tersebut makmur, kalau persyaratan demokrasinya tidak terpenuhi, maka paham
tersebut akan sulit untuk berkembang. Persyaratan demokrasi menurut Lipset adalah : pertama, education, sebab semakin tinggi pendidikan masyarakat akan semakin toleran, restrain people t'rom adopt-
ing extrernist doctrines, dan capacity to substain rational electoral political system;
kedua; wealth (kesejahteraan), jika kesejahteraan meningkat, maka kelompok
poor akan menurun, yang akibatnya menurunya kemungkinan revolusi social dan demokrasi dapat tumbuh subur; ketiga, middle closs, pada hakekatnya orang-orang yang termasuk middle class perilakunya akan lebih moderat, karena mereka akan merasakan akibat langsung dari perubahan-perubahan yang terjadi di suatu negara.
Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Sarnuel P Huntington yang menyatakan bahwa munculnya demokrasi di suatu masyarakat dibantu oleh
sejumlah factor : tingkat kesejahteraan ekonomi yang lebih tinggl, tiadanya kesenjangan yang mencolok dalam kemakmuran dan pendapatan, pluralisme socialyang lebih besar, termasuk khususnya borjois yang kuat dan otonom, ekonomi
yang lebih berorientasi pada pasar,
membant
pengaruh yang lebih besar berhadapan dengan masyarakat demokrasi yang ada,
mengida
dan kebudayaan yang kurang monistis dan lebih toleran terhadap keanekaragaman
mengalc membar
dan kompromi.
kesempa
Dalam kondisi seperti ini, maka memungkinkan suatu negara untuk membuat kebijakan-kebijakan makroekonomi, dalam upaya meningkatkan stabilitas ekonomi, pertumbuhan dan kesejahteraannya. Suatu negara membangun kebijakan-kebijakan rnakroekonominya untuk menangani 6
ancaITIAn
(enam) tantangan, yaitu : Menangani inflasi; Menstimulasi investasi modal; Mengelola nilai tukar mata uang asing; Mengelola kebijakan fiscal; Menangani pengangguran; Menangani kejutan-kejutan dari luar. Bila lndonesia ingin memperbaiki daya saing internasionalnya, maka sangatlah penting untuk mengembangkan program-program untuk secara sistematis
barang
menghapus kerugian-kerugian dari kebijakan makro-ekonomi, yaitu melalui suatu strategi yang tepat. Setiap negara harus menyusun suatu strategi untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Namun, setiap negara menghadapi lingkungan internal dan eksternolnya sendiri. Lingkungan-lingkungan ini pasti rhempengaruhi tidak hanya tujuan dari suatu negara tetapi juga dorongan
reforma kendali
strategisnya.
Setiap negara harus mempelajari
keiemai'ra
h
kebanglc
mengul
meialiuk dan tera ekonomi
dengan c
I
incustri.
rnendon berciaya Reforrna diperkerr rahun. U luas dilu kategori
pengend keseimtr
defisit
a
Refomlr. harga da masing
;
liberalise
mata ua dalam t kompeti
lingkungan persaingannya (struktur
Reformc
kompetitif global dan kelompok strategis bangsa-bangsa), maupun lingkungan internya (kemampuan-kemampuan suatu bangsa) dan lingkungan ekternnya (kekuatan dan kecenderungan global) sebelum dapat merumuskan maksud tujuannya, Mengakses lingkungan intern
Su.rastryd
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan
38
menetal
tentang h
keluarrqr
berkoml manajet
perubatx
F.k"lt r
f
-r_-
a pasar, hadapan
ang ada, nistis dan ragaman
ri.
maka
a untuk r makro-
tgkatkan tan dan negara ebijakan angani 6 rni inflasi; iengelola lengelola Elgguran; uar.
nperbaiki
a.
maka
nbangkan sistematis
an
dari
u melalui
p negara gi untuk l Namun, ungan in-
sendiri. i pasti iuan dari lorongan rnpelajari
(struktur t strategis gkungan ran suatu ya n global) maksud Bn intern ktern
n
38
membantu para pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan nasional, sementara mengakses lingkungan ekstern dapat
pasar yang relatif . Reformasi Kelembagaan;
membantu mereka mengidentifikasi
lembaga-lembaga pemerintah (adm inistrasi pajak, kendali anggaran dan pengeluaran. kendali moneter). Jelaslah bahwa kebanyakan unsure dari reformasi erat terjalin satu sama lain. Lawrence Summers, mengernukakan bahwa stabilisasi makroekonomi dan
kesempatan-kesempatan dan ancamanancarnan yang dihadapi bangsa tersebut. Indonesia yang sekarang mendekati kebangkrutan, perlu menerapkan strategi mengubah haluan' yaitu dengan melakukan reformasi ekonomi yang jelas dan terarah. Sasaran utama reformasi ekonomi adalah perbaikan standar hidup dengan cara rneningkatkan output barangbarang konsumsi, memperbaiki efisiensi
industri, meningkatkan prod*rkiivitas, mendorong inovasi dan menjadikan berdaya saing secara internasional. Reformasinya sendiri dapat dan harus diperkenalkan dengan segera dalam 3-5 tahun. Unsur-unsur reformasi dapat secra luas dikelompokan kedalam 4 (empat)
: Stabilitos
Makroekonomi; reformasi moneter untuk meyakinkan kendali dari suplai uang dan kredit, pengendalian fiscal untuk meyakinkan keseimbangan anggaran dan membatasi defisit angEaran bila hal itu terjadi. Relormasi Harga dan Pasar; deregulasi
kategori
harga dan upah untuk mengaitkan masing-
masing pada biaya dan produktivitas, liberalisasi perdagangan, konvertibilitas mata uang untuk mengaitkan ekonomi dalam transformasi ke dunia dan ke kompetisi dalam pasar internasional. Reformasi Perusahaan-perusahaan, Su.rosfonisosi; pengembangan sector swasta,
menetapkan dan memberi kejelasan tentang hak milik, memudahkan masuk dan
keluarnya perusahaan-perusahaan untuk
berkompetisi, insentif buruh dan manajemen yang mencerminkan perubahan-perubahan dalam harga-harga
merumuskan kembali peran negara, reformasi peraturan-peraturan dan hukum,
jaringan pengaman social, reformasi
reformasi harga dan perdagangan hendaknya dilakanakan pada tahap awal dari proses reformasi tersebut, diikuti oteh reformasi pajak, pengembangan jaringan keamanan social dan pengembangan kewirausahaan. Swastanisasi dan reformasi kerangka hukum dan kelembagaan dapai ditangani secara dini dalam proses reformasi. Konvertibilitas penuh rnodal, demikian juga dengan liberalisasi keuangan dan upah harus diselenggarakan setelahnya didalam urutan reformasi. Dalam pada itu, untuk mencapai
kemakmuran, suatu negara perlu mengoptimalkan beberapa kemannpuan, yaitu : Kepemimpinan Pemerintah. Visi dari pemimpin politik suatu bangsa dapat secara vital mempengaruhi kinerja ekonomi bangsa tersebut. Menurut Vaclav Claus (PM Ceko), pemimpin-pemimpin potensiai harus merumuskan dan menjual kepada
warganya suatu visi positif tentang masyarakat di masa depan. Kebudayaan,
sikap-sikap dan nilai-nilai suatu bangsa. Perbedaan-perbedaan dalam kinerja ekonomi untuk sebagian dapat diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan dalam kebudayaan bangsa. Pengaruh kebudayaan menjadi lebih penting karena banyak studi empiris mengenai faktor-faktor
sosio-ekonomi' (contoh
: prndidikan,
penduduk, investasi, teknologi dan
Fakultas Ilmu Sosial dan Iknu Politik Universitas Pasundan
39
se,bagainya) masih
belum
dapat
middle class inilah yang merupakan
mbnjelaskan perbedaan-perbedaan kinerja ini. Selain kebudayaan yang menyeluruh, sikap-sikap dan nilai-nilai spesifik orang-
prasyarat penciptaan demokratisasi di suatu negara.
orang juga mempengaruhi kinerja dan perilaku ekonomi suatu bangsa. Kohesi social suatu bangsa. Dalam bangsabangsa yang multicultural yang mencakup
D. Kesimpulan.
beberapa bahasa dan agama, hampir selalu ada ketegangan dan konflik social-budaya. Agar berhasil dibutuhkan suatu usaha
pemasaran kedalam mengenai manfaat kohesi social dalam usaha penciptaan kekayaan nasional. Anugrah faktor suatu bangsa, Anugerah ekonomis suatu bangsa mencakup sumber daya alam, jumlah penduduk, modal manusia, modal fisik, teknologi dan infrastruktur. Kekurangankekuarangannya dapat dipenuhi dengan impor yang dapat dibayar dengan ekspor produk-produk lain atau dengan pinjaman luar negeri. Organisasi Industri suatu bangsa. Organisasi industri merupakan
Bahwa kemakmuran disuafu neigara akan berkaitan langsung dengan proses demokrasi di negara tersebut, dengan catatan, negara tersebut harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan
demokratisasi, yaitu
: pendidikan,
masyarakat tersebut harus memiliki tingkat pendidikan yang tinggi agar lebih toleran dan berpikiran maju. Kesejahteraan, jika kesejahteraan meningkat, maka kelompok
poor akan menurun, yang akibatnya
rrlS€
menurunnya kemungkinan revolusi social, middle closs, bagaimana menciptakan kelas menengah yang besar, karena diyakini, kelas inilah yang perilakunya akan lebih moderat.
faktor kunci dalam daya saing internasional suatu bangsa.
Apabila ke-lima kemampuan ini mampu dioptimalkan dalam bentuk kebijakan yang mengakar dan berorientasi
pada penciptaan kemakmuran melalui pemberdayaan ekonomi dalam negeri dengan skategi pembangunan berdimensi kerakyatan, maka kemakmuran yang dihasilkan akan bisa dinikmati oleh sebagian besar masyarakat. Kalau masyarakat yang menikmati hasil pembangunan di suatu riegara cukup besar, maka derajat atau kelas social mereka secara otomatis akan meningkat, hal ini berimbas pada pendidikan yang semakin tinggi, tingkat kesejahteraan meningkat, sehingga akan menghasilkan kelas menengah {middle closs) yang cukup banyak. Pendidikan, kesejahteraan dan Fakuitas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan
:iig.:-<. ..:^t-* JY!--<.:
40
Fakui';
