rr-.-
Paradigma
t-
POLISTAAT
tssN 1410-67E7
JURNAL NAKUUIAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK T]NIVERSITAS PAST]NDAN BANDI]NG
t
-l
runtuhjika presentasi
konsisten rkonstelasi
mbaga ini hpi, diakui llsJr-unsur
stabilitas Politik Lokal, Langkah Menuju Industrialisasi: studi Kasus pada New Indus trializi ng Countries (NICs ) oleh Agus Herlambang
n initidak maupun h parpol, sgmemsi,
ientasi ke
i politik Ki t menjadi ghadang ahan dan
Pendahuluan Agus Herlambang Adalah Dosen Jurusan Hubungan Internosional Fisip Unpas Mahasiswa Pasca Sarjana Llnpar
Difulis untuk majalah AlMizan - [Jnpas
dtertentu. nintegritas
pernikiran
$,sangat hdebatan nnbuhkan eqb unfuk gga, nasib
gi semah h- Tapi, ia ngan dan
*rndaan. ruhrya Ki rdonesia, saja yang
riinidan
h nasihat nea,
esensi
I, jika hk pat hidup
r8
Abastrak Negara-negara Dunia Ketigo hidupnya banyak bergantung kepada alam kebanyakan merupakan negara ogroris, yang pada sektor pertanianlah menjadi
tumpuan. Mencoba mengikuti teori
pembagian kerja secara internasional maka
dengan penguatan di sektor pertanian ternyata tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhon GNp Anggapon bahwa kemajuan suatu negara songof tergantung pada kekayaan alam adalah non-sense. Kemojuan yang didapat oleh suatu negara lebih dipengaruhi oleh uariabel strategi pembangunan negara tersebut untuk maju dibandingkan dengan uariabel ketersediaan sumber daya yang ada. Faktor manusiasongot mempengaruhi dalam upaya peningkatan pertumbuhan suatu negara lewat kebijakan-kebijakan yang dihasilkan. Maka yang harus dilakukan oleh negara selanjutnya adalah melakukan industriolisosi substitusi impo r yang berorientasi ekspor.
Pembangunan adalah suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan
perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suafu bangsa, negara dan
pemerintah, menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (Siagian, 1983:3). Sebagai suatu proses kegiatan pembangunan terus menerus yang dalam pelaksanaannya proses ini bisa dilakukan tahap demi tahap sesuai dengan skala prioritas, biaya atau target tertentu. Pembangunan mengarah kepada modernisasi yaitu suafu cara untuk hidup yang baru yang lebih baik dari sebelumnya. Salah satu ciri dari masyarakat yang teLh
mencapai tahap modernitas ialah kemampuan unfuk mandiri dan melepaskan
diri dari ketergantungan dan kekangan alam. Modernitas yang hendak dicapai melalui pembangunan adalah modernitas yang integral yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa seperti: aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, dan pertahanan dan keamanan nasional. Negara-negara Dunia Ketiga (tiasa disebut negara berkembang) yang praktis hidupnya banyak bergantung kepada alam. Mayoritas negara berkembang merupakan negara agraris, yang pada sektor pertanian inilah menjadi tumpuan yang harus dikuatkan karena mencoba mengiiuti teori pembagian kerja secara internasional.l
Fakultas Ilmu sosial dan Irmu poritik universitas pasundai
I9
Dengan penguatan di sektor pertanian, diharapkan negara-negara berkembang dapat meningkatkan kesejahteraannya. Penerimaan pendapatan dari hasil pertanian ternyata tidak memberikan dampak yang signifikan terhadaP pertumbuhan GNP. Anggapan bahwa kemajuan suatu negara sangat terganfung pada kekayaan alam adalah non-sense. Kemajuan yang didapat oleh suatu negara lebih dipengaruhi oleh variabel strategi pembangunan negara tersebut untuk maju
senantiasa produsen mempertahankan harga faktor produki pada suatu tingkat yang merefleksikan kelangkaan. Sehingga berada pada titik equilibrium yang diinginkan oleh konsumen dan produsen. Kedua, stabilisasi dan penyesuaian shuktural. Kalau bisa dikatagorikan bahwa induskialisasi tersebut di atas bersifat Labour Intensive Industry. Bila investasi dari tabungan masyarakat terkumpul
industry), yang akhirnya dirambah pula
sumber daya yang ada. Faktor manusia sangat mempengaruhi dalam upaYa peningkatan pertumbuhan suatu negara
suatu induski baru yakni knowledge intensive industry.
lewat kebijakan-kebijakan yang dihasilkan2
menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi
Maka yang harus dilakukan oleh negara selanjutnya adalah melakukan industrialisasi
substitusi impor (seperti yang disarankan Frebisch3 ) dan industri yang berorientasi ekpor (Kotler).
Pengamatan Juan Linz (1975) yang cepat membutuhkan rejim otoriter yang didefinisikan sebagai sebuah sistem pemerintahan di mana pemegang kekuasaan (biasanya petinggi militer) membatasi kompetisi politik, menolak oposisi, dan mengonhol aktivitas kelompok-
kelompok kepentingan di
Pembangunan = Industrial isasi
Untuk meneraPkan
strategi
pembangunan substitusi impor, pemerintah perlu melakukan: pertama, intervensi dalam pangsa pasar yang luas untuk melakukan diversifikasi ekonomi menuju skuktur baru, daripertanian ke indushi, yang lebih efisien.
Kedua, kebijakan proteksi tarif terhadap industri yang masih baru agar harga domestik dapat bersaing dengan harga internasional dan juga supaya komoditas dalam negeri dapat bersaing dengan industri-industri besar dari luar negeri. Ketiga, kuota impor, pembatasan jumlah barang yang datang dari luar. Sementara untuk menjamin berkembangnya induskialisasi berorientasi ekspor, maka paling tidak ada dua instrumen yang diperlukan. Pertama, harga faktor produksi dan dukungan pemerintah,
negeri.
'
Ketiga, p mengem dengan u
produksi. dilakukan pekerja x
pemerintah bisa mengalihkan pada industri yang bersifat padat modal (capital intensive
dibandingkan dengan variabel ketersediaan
.
pembanl dengan n berupain
dalam masyarakat. Juga Guillermo O'Donnell menyatakan bahwa proses pembangunan ekonomi (yang membutuhkan koherensi kebijakan dan dukungan penuh dari birokrat negara) ternyata membutuhkan kehadiran sebuah pemerintahan Bureaucratic Authoritarian (Otoriter Birokratis/OB). Rejim OB ini menurutnya mempunyai
'
ketat aidir Keempat
'
kebrjakan
.
pemerinta kuat anm
'
.
dan pejab Kelima, u sosial teri' yang mur bawah (t* tidak sega ancaman
Kedua, strategi pembangunan yang dianut menitik beratkan pada pencapaian pertumbuhan ekonoriri,
Lebih keterkaitan al dengan kem strategi indus daritahap ISI l mengalamipn tion (pendali indushi hulu s tidak mau pe dalam sistem mampu bersa harus mengur biasanya yar tekanan terh menghalau "mendendanE upah pemenr
produktivitas dan efisiensi. Pembiayaan
represif,
beberapa ciri.
'
itu, untu politik, px
Pertama, eksistensi dan aktivitas kelompok sosial politik di dalam masyarakat sangat dibatasi oleh pemerintah sehingga penyaluran aspirasi terjadi melalui jalur kooptasi atau bahkan mobilisasi.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan
2A
jugaC
Fakultas Ilmu
!
tahankan thr tingkat
pembangunan biasanya dilakukan
Sehingga
um yang
'
produsen. Lyesuaian an bahwa ersifat Laestasi dari
dengan menggunakan modal asing baik berupa investasi maupun pinjaman luar negeri.
dge inten-
'
Ketiga, pemerintah dengan sengaja mengembangkan peluang usaha dengan upaya untuk mengonholbiaya produksi. Penurynan ongkos produksi dilakukan dengan cara menekan upah pekerja serendah mungkin. Sementara itu, untuk menghindari instabilitas politik, pemerintah mengontrol secara ketat aktiviotas serikat buruh. Keempat, untuk menjamin lahirnya
tz (1975)
.
kebijakan pembangunan yang koheren, pemerintah membangun jaringan yang
arkumpul da industri il intensive
lbah pula
n ekonomi
m otoriter tah sistem €megang 1i militer) menolak kelompok-
i
dalam J'Donnell rbangunan
koherensi
:nuh dari
'
kuat antara kelompok teknokrat sipil dan pejabat militer. Kelima, untuk menghindari resistensi sosial terhadap proses pembangunan yang mungkin merugikan masyarakat bawah (terutama buruh), pemerintah tidak segan-segan untuk mengunakan ancaman dan kekerasan.a
Lebih lanjut O'Donnel menjelaskan keterkaitan antara strategi pembangunan dengan kemunculan rejim OB bahwa strategi industrialisasi mengalami transisi dari tahap ISI ke IOE. Perekonomian negara mengalami proses deepening indushialisa-
tbutuhkan n BureaukatiYOB). empunyai
tion (pendalaman industri) mulai dari
aktivitas di dalam itasi oleh rnyaluran
induski hulu sampai ke hilia di mana mau tidak mau perusaan lokal terintegrasi ke dalam sistem kapitalisme global. Agar mampu bersaing maka perusahaan lokal harus mengurangi ongkos produksinya,
r kooptasi man yang an pada
ekonoiti, mrbiayaan
2A
biasanya yang paling mudah adalah tekanan terhadap upah buruh. Untuk menghalau agar buruh tidak
"mendendangkan lagu" tuntutan kenaikan upah pemerintah cenderung bertindak represif, juga dibatasinya terhadap kekuatan
oposisi. Sementara itu Stephen Haggard lebih menyoroti pada naiknya militei ke tampuk kekuasaan yang membenfuk rejim
otoriter dengan dalil untuk menjaga stabilitas politik sebagai dampak dari induskialisasi.
s
Barangkali kita bisa melihat bagaimana negara-negara yang tergolong sebagai negara industri baru (NICs) seperti Korea Selatan, Taiwan, Singapura, juga In-
donesia yang melakukan industrialisasi dengan cepat memakan biaya politik yang besar. Di Korea Selatan, pada dekade 60an aktivitas kekuatan politik seperti serikat
buruh dan asosiasi petani diawasi dengan ketat karena dianggap berpotensi menciptakan instabilitas politik. Dengan hilangnya potensi tersebut menjadikan pemerintahan Park Chung Hee bisa mengupayakan sentralisasi kebijakan ekonomi di tangan para teknokrat dan pengembangan komitmen idiologis unfuk mengejar target pembangunan ekonomi. Di Taiwan di bawah Kuomintang (partai nasionalis) dengan didukung kelompok pengusaha melakukan tekanan terhadap aktivitas serikat pekerja. Selanj utnya dengan memanfaatkan upah buruh yang rendah dan didukung pemerintahan yang otoriter,
Taiwan berkonsentrasi melibatkan diri dalam pasar internasional. Singapura dibawah kepemimpinan Lee Kuan Yew dengan PAP-nya (people,s Action Pa.tV) pada 1959 mengadopsi sistem partai tunggal unhrk mengatasi tekanan arus bawah dan meredam kelompok komunis. Pasca pemisahan diri dari Malaysia dan untuk menghindari konfrontasi dengan Indonesia, Singapura melakukan kerja sama dengan negara di luar kawasan Asia
Tenggara seperti Jepang dan Barat (starategi outward looking). Untuk mendukung strategi tersebut, pemerintah
Fakultas Ilmu Sosial dan IImu politik Universitas pasundan
21
Lee Kuan Yew menemPuh tiga cara: (1) membangun infrastruktur ekonomi dan membuat peraturan-peraturan longgar untuk menarik investor asing; (2\ memperpesar peran negara dalam proses
stabilitas nasional
pengembangan induski; dan (3) melakukan
partisipasi politik yang pluralistik. Partisipasi
komparatl:
rakyat harus diarahkan teruiama pada penerapan program pembangunan yang
Selengkap:: Pembang.r:
intensifikasi kontrol terhadap kegiatan serikat buruh untuk menekan upah buruh'6
mengharuskan pemerlntah mengambil langkah-langkah berikut: (1) menciptakan politikyang bebas dari konflik idiologis dan berdasarkan atas keteriiban dan konsensus, (2) membatasi
dirancang oleh para elit penguasa.T
Industrialisasi di Era Orde Baru Di Indonesia pun tidak ketinggalan melakukan industrialisasi dibawah rejim Orde Baru yang otoritar. Sedari awal
problema keberangkatannya, pembangunan di Indonesia dihadapkan pada tigapilihan pendekatan, yakni: politik
Proses industrialisasi
l Teori inipad
setiap negar
produksi
s
Jakarta. 2O,
Pada
pemerintahan Suharto bertumpu pada dua
macam strategi.
Catatan Kal
Pertama, untuk
melemahkan kekuatan oposisi, pemerintah
mengontrol kompetisi politik dan membatasi partisipasi rakyat dalam
2 Leo Ag
Pembangu: Dialog Pres 3 RaulFrebisc mengemuk
dimana
sar
kegiatan politik. Kedua, untuk mengurangi
berkemba.r'1,
sebagai panglima (PSP), ekonomi sebagai panglima (ESP), dan moral sebagi panglima
posisi tawar kaum buruh, pemerintah memberlakukan sistem korporatis yang
Sociology oi
(MSP). Sejarah kebijakan ekonomi-politik pembangunan Orde Baru pada dasarnya
hanya membolehkan satu organisasi (yang
adalah sejarah persain'gan antara
pendukung pendekatan PSP, Yang menekankan persoalan pembinaan basis materiil bagi kekuatan negara, dengan pendukung pendekatan ESP' Yang
menekankan pembangunan ekonomi sebqagai proses akumulasi dan reproduksi kapital dengan pemeran utama aktor bisnis
swasta. Para penguasa elit Orde Baru mendefinisikan tujuan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi dan ketertiban politik. Meskipun sering dikatakan bahwa Orde Baru bertekad mewujudkan "masyarakat adil dan makmur", yang berarti bahwa pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan keadilan sosial dalam arti pemerataan,namun pernyataan itu masih disertai dengan kualifikasi. Kalau terjadi konflik antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan sangat sering nilai pertumbuhan yang dimenangkan. Pada gilirannya, penciptaan dan pemeliharaan
pengurusnya ditunjuk oleh pemerintah) untuk mewadahi kegiatan para buruh. Dengan demikian proses indushialisasi di Indonesia dalam pemerintah Orde Baru mengorbakan kepentingan masyarakat yang harus terus menerus berada dibawah konhoI pemerintah.s Penutup Dengan memperhatikan beberaPa kasus di negara yang melakukan
Selanjutnya
ment, Unii', London anc a Dalam Bob Internasional.
hal52-53 s Ibid, hal. 53 6lbid, hal. 5{ 7 Lihat Mohi dan Pembi Yogyakara8 Bob S. Had
indulstrialisasi tersebut nampak dengan jelas sangat ditopang oleh stabilitas politik. Rejim
yang kuat (otoriter - birokratik) akan lebih bisa menjamin keberhasilan proses pembangunan industrialisasi substitusi impor maupun yang berorientasi ekspor.
mentara Hongkong tidak terberitakan seperti negara industri baru di atas (NICs), barangkali lebih karena faktor pemerintah Inggris (sebagai penguasa sebelum kembali ke negra Cina) yang lebih demokratis.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan
22
Fakultas Ilmu
--}--
hrskan
Catatan Kaki
irgkan Lueuas tst atas
[batasi
l Teori inipada dasrnya menyatakan bahwa setiap negara hanrs melakukan spesialisasi
produksi sesui dengan keuntungan komparatif yang dimilikinya.
hipasi
i pada
Selengkapnya lihat Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Gramedia, Jakarta, 2000, hal.16.
h yang r
hpuau Hadua hrntuk
2 Leo Agustino, Ekonomi
politik Pembangunan (Sebuah pengantar),
Dialog Press, Bandung, 2000, hal. 68. RaulFrebisch, ketua ECLA dibawah pBB mengemukakan teori ketergantungan dimana sarannya agar negara-negara berkembang melakukan industrialisasi. Selanjutnya lihat David Harrison, The Sociology of Modernization and Development, University of Sussex, Routledge, London and New York, 1991 . p.75-78. a Dalam Bob S. Hadiwinata, politik Bisnis Internasional, Kanisius, Yogyakarta, 2001, hal52-53. s lbid, hal. 53. 6lbid, hal. 54. 7 Lihat Mohtar Mas'oed, Politik, Birokrasi dan Pembangunan, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 7999, hal 29-51 8 Bob S. Hadiwinata, hal. 55. 3
t
dan Ealam
h*ngl hntah ll yung
l(v*g hntutl) buruh. hasi ai ! Baru
hraIat bawah I r
Foupu
Lrkrn
hj"m lR"ji*
F ruuin
[roses lstitusi Fopor. ftakan
Fqcr), kintah b*Uuti
t
22
# 'ffi
Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan
23
J
