| _)1,.
grr/"-.^'Porri,*; q Qflr,€rd*
"*r"A
dK/r**
dfrf*"fr'
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
htoMoR 131 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PRCViIlSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
Menimbang : bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 15i Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan,
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Unclang Nomor 43 Tahun 19gg;
2.
Undang-Undang Nomor jB Tahun lgg7 lentang pajak Daeralr dan Retribusi Daerah sebagaintana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
3. Undang-Undang
4'
l'lomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-tJndang
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20A4 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
'
Pemeriksaan
7" Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai lbukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
9.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahurr 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor
B
Tahrrn 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah }lomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2A07 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5g Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta;
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Kebersihan di Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta;
20. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah; 22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah:
MEMUTUSK.AN
Menetapkan
:
: PERATURAN
GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN.
BAB
I
KETENTUAN UMUM
Pasal
1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan
1. 2.
:
Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Prol'insi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
4.
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah
Khusus
lbukota Jakarta.
6. Dinas Kebersihan
yang juga disebut Dinas adalah Dinas Kebersihan
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
7.
Kepaia Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
8.
Kota Administrasi adalahi Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
9. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi
Kepulauan
Seribu Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
10. Walikota adalah Walikota di Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 11. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. 12. Suku Dinas Kebersihan yang selanjutnya disebut Suku Dinas adalah Suku Dinas Kebersihan pada Kota Administrasi.
13. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Kebersihan pada
Kota
Administrasi.
BAB
II
KEDUDUKAN, TUGA.S DAN FUNGSI Pasal 2
(1) Dinas Kebersihan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kebersihan.
(2)
Dinas Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
di bawah dan bertanggung jawab kepada
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Kebersihan dibantu
oleh
seorang Wakil Kepala Dinas.
(4) Dinas Kebersihan dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Pasal 3
(1) Dinas Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan
kebersihan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebersihan mempunyai fungsi :
a.
penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kebersihan; b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan kebersihan; c. pengelolaan sampah padat dan air limbah septik tank; d. penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan kebersihan; e. pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kebersihan lingkungan dan permukiman; f. pembinaan pengelolaan sampah padat dan air limbah septik tank; g. pelayanan, pernbinaan dan pengendalian rekomendasi, standardisasi dan/atau perizinan di bidang jasa kebersihan; h. penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kebersihan; i. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi kebersihan; j. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kebersihan; k. pemberian dukungan teknis kepada rnasyarakat dan Perangkat Daerah; l. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Dinas Kebersihan; dan m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi. BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 4
(1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan, sebagai berikut
a. b.
Kepala Dinas;
c.
Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Umum; 2. Subbagian Kepegawaian; 3. Subbagian Program dan Anggaran; dan 4. Subbagian Keuangan.
:
Wakil Kepala Dinas;
d. Bidang Teknik 1.
2. 3.
Pengelolaan Kebersihan, ierdiri dari : Seksi Pembinaan Teknik Kebersihan; Seksi Pengembangan Metode Pengelolaan Kebersihan, dan Seksi Pengujian Kebersihan.
e. Bidang
Penanganan dan Pengendalian Kebersihan, terdiri dari: Seksi Pengendalian Sampah dan Air Limbah Septik Tank; 2. Seksi Pengendalian Kebersihan; dan 3. Seksi Penindakan Pelanggaran Kebersihan. Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan, terdiri dari : 1. Seksi Pengadaan; 2. Seksi Penyimpanan dan Penyaluran; dan 3. Seksi Pemeliharaan.
1.
f.
g. Bidang Pengembangan
Peran Serta Masyarakat dan Usaha Kebersihan, terdiridari : 1. Seksi Humas Kebersihan; 2. Seksi Pembinaan Usaha Kebersihan: dan 3. Seksi Pengembangan Peran Serta Masyarakat.
(2)
h.
Suku Dinas Kebersihan;
i. j.
Unit Pelaksana Teknis; dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebersihan adalah Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 5 Kepala Dinas mempunyai tugas:
a. b.
c. d.
memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Suku Dinas, unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional; melaksanakan koordinasi dan kerja sanra dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/itau instansi pemerintah/swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebersihan; melaporkan dan menrpertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
Bagian Ketiga Wakil Kepala Dinas Pasal 6 (1) Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas
:
a. membantu Kepala Dinas dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi b.
c. d. e.
Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3; menyelengg;arakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas; membantu Kepala Dinas Calam pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja perangkat Daerah (uKpD), dan/ atau instansi pemerintah/swasta dan masyarakat; membantu Kepala Dinas dalam peraksanaan tugas dan fungsi Bidang, Suku Dinas dan Unit Pelaksana Teknis; membantu Kepala Dinas dalam pengembangan sistem pengendalian internal Dinas Kebersihan:
f. g. h.
memberikan masukan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam penetapan kebijakan di bidang kebersihan; melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas; dan mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya.
(2) Wakil Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bagian Keempat Sekretariat Pasal 7 (1) Sekretariat merupakan Unit Kerja staf Dinas Kebersihan. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 8
(1) Sekretariat melaksanakan tugas administrasi Dinas Kebersihan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaarr Anggaran (DPA) Sekretariat; b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat; c. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana strategis Dinas; d. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas oleh Unit Kerja Dinas Kebersihan; e. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas; pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis kebersihan; g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Dinas; h. pelaksanaan upacara dan pengaturan acara Dinas; pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kantor, termasuk asrama Dinas; pengelolaan teknologi informasi Dinas; pemungutan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan penerimaan retribusi k. kebersihan; penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan kebersihan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat; m. pengoordinasian penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) Dinas; n. penyiapan bahan laporan Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat: dan o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.
f.
i. j. l.
Pasal 9
(1) Subbagian Umum merupakan Satuan Kerja Sek;etariat dalam pelaksanaan adrninistrasi umum Dinas Kebersihan. (2) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. (3) Subbagian Umunr mempunyar tugas:
a. menyusun baharr Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya; c. melaksanakan kegiatan surat-menyurat dan kearsipan antara lain meliputi penerimaan, pencatatan, pentaklikan, penomoran, stempel, pendistribusian dan pengiriman surat serta penyimpanan, penelusuran dan pemeliharaan arsip; d. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor; e. melaksanbkan kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pengelolaan bangunan gedung kantor dan asrama Dinas; melaksanakan kegiatan proses pembangunan bangunan gedung kantor Dinas, asrama Dinas dan pengadaan perlengkapan/peralatan/inventaris kantor: g. melaksanakan pengelolaan ruang rapaVpertemuan dan perpustakaan Dinas; h. melaksanakan upacara dan pengaturan acara Dinas; t. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan pengadaan/ pemeliharaan/perawatan perlengkapan/peralatan/inventaris kantor Dinas; j. menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan/peralatan/ inventaris kantor Dinas; k. melaksanakan koordinasi penghapusan barang; t. menyampaikan pencatatan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan untuk dibukukan; m. menyiapkan bahan laporan Sekretariat yang terkait dengan tugas Subbagian Umum; dan melaporkan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Umum.
f.
dan
Pasal 10 (1) Subbagian Kepegawaian merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Dinas Kebersihan. (2) Subbagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jarvab kepada Sekretaris Dinas. (3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas
:
a. menyusun bahan Rencana Ker:ja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) sekretariat sesuai dengan lingkup
tugasnya;
b.
c. d. e.
f. g. h.
i.
melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya; melaksanakan perencanaan kebutuhan, penempatan, mutasi, pengembangan, pendidikan dan pelatihan pegawai; melaksanakan monitoring dan evaluasi, pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pelaporan kinerja serta disiplin pegawai; melaksanakan pengurusan hak, kesejahteraan, penghargaan, kenaikan pangkat, cuti, serta pensiun pegawai; menyiapkan dan memproses administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan darijabatan; menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data, informasi dan dokumen kepegawaian termasuk Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai; menyiapkan bahan laporan Sekretariat yang terkait dengan tugas Subbagian Kepegawaian; dan melaporkan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian.
dan
Pasal
11
(1)Subbagian Program dan Anggaran merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan tugas program dan anggaran Dinas Kebersihan. (2) Subbagian Program dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. (3) Subbagian Program dan Anggaran mempLlnyaitugas
:
a. menyusun
bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat sesuai dengan lingkup
b.
c. d. e.
f. g. h.
i. j.
k.
tugasnya; melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya; menghimpun bahan dan menyusun Rencana Ker.ia dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta menghimpun Rencana Strategis Dinas; melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas; menerima, meneliti dan memproses permohonan penerbitan/pencetakan Surat Perintah Membayar (SPM); memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan laporan (kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) terhadap Unit Kerja Dinas; menghimpun bahan dan menyusun laporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Dinas; pengelolaan teknologi informasi bidang kebersihan; mengooordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat; mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akurrtabil itas) Sekretariat; menyrapkan bahan laporan sekretariat yang terkait dengan tugas Subbagian Program dan Anggaran; dan
l. melaporkan dan
mempertanggungjawabkan Subbagian Program dan Anggaran.
pelaksanaan tugas
Pasal 12 (1)
Subbagian Keuangan merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas Kebersihan.
(2) subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas
:
a. menyusun bahan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sekretariat sesuai dengan lingkup
tugasnya; melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya; c. melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan Dinas; d. menerima, nreneliti dan memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPp) yang diajukan Bendahara; menerima dan meneliti/menguji kelengkapan persyaratan tagihan pengeluaran belanja Dinas; f. menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan Dinas; g. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan (realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan) Dinas; h. melaksanakan analisis nilaidan manfaat aset Dinas; i. mencatat, membukukan dan mengakutansikan aset Dinas; j. melaksanakan monitoring dan evaluasi, pencatatan, penerimaan, penyetoran dan pembuatan laporan retribusi; k. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan laporan dan bahan pertanggungjawaban keuangan terhadap Unit Kerja Dinas; mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan konsultasi teknis kepada Bendahara: m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan sekretariat; n" menyiapkan bahan laporan sekretariat yang terkait dengan tugas Subbagian Keuangan; dan o. melaporkan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan
b.
l.
dan
Bagian Kelima Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan Pasal 13
(1)Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan melupakan Unit Kerja lirri Dinas Kebersihan dalam pelaksanaan teknik pengeroraan kebersihan.
(2) Bidang Teknik Fengelolaan l(ebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 14
(1) Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan mempunyai tugas melakukan analisis pengembangan metode pengelolaan kebersihan, pengujian bidang kebersihan dan koordinasi kegiatan operasional bidang kebersihan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan mempunyai fungsi :
a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen b.
c. d. e. f. g. h.
i. j.
k.
L m.
Pelaksanaan Anggaan (DPA) Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan, pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan; pengkajian dan penyusunan arah kebijakan dan metode pengelolaan kebersihan; pelaksanaan koordinasi dan anal.isis spesilikasi teknik bidang kebersihan; pelaksanaan perencanaan teknis kebersihan; pengkajian dan pengujian kelayakan rencana investasi dan kerja sama di Bidang Pengelolaan Kebersihan; pemantauan dan penelitian kegiatan pengelolaan kebersihan; koordinasi pembinaan teknik kegiatan operasional pengelolaan kebersihan; pelaksanaan penelitian dan pengenrbangan teknologi bidang kebersihan; pelaksanaan evaluasi penanganan kebersihan; pendokumentasian kebijakan dan hasil penelitian, evaluasi serta pengembangan di bidang kebersihan; penyiapan bahan laporan Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan; pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan.
di
Pasal 15
(1) Seksi Pembinaan Teknik Kebersihan merupakan Satuan Kerja Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan teknik kebersihan. (2) Seksi Pembinaan Teknik Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan. (3) Seksi Pembinaan Teknik Kebersihan mempunyai tugas
:
a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. melaksanakan kegiatan perencanaan teknis kebersihan; d. melaksanakan kegiatan penyusunan/panduan teknik bentuk kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan kebersihan; e. menyusun prosedur dan standardisasi operasional kebersihan;
melaksanakan kegiatan Pembinaan Teknik Bidang Kebersihan dan koordinasi kegiatan Operasional Pengelolaan Kebersihan antar Wilayah dan Dinas; g. melaksanal
f.
Kebersihan: h. menyiapkan bahan laporan Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan yang
terkait dengan tugas Seksi Pembinaan Teknik Kebersihan; oan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi Pembinaan Teknik Kebersihan.
Pasal 16 (1) seksi Pengembangan Metode Pengelolaan Kebersihan merupakan satuan Kerja Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Metode Pengelolaan Kebersihan.
(2)
Seksi Pengembangan Metode Pengelolaan Kebersihan dipimpin
oleh
seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan. (3) seksi Pengembangan Metode Pengelolaan Kebersihan mempunyai tugas
a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
:
Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menyusun studi kelayakan, arah kebijakan, metode dan teknologi pengelolaan kebersihan ; d. mengkaji dan mengoordinasikan rencana investasi kegiatan pengelolaan kebersihan; e. melaksanakan kegiatan pengembangan teknologi pengurangan dan pemanfaatarr sampah; f. menganalisa dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan kebersihan; g. melaksanakan kegiatan perencanaan manajemen kebersihan; h. mendokumentasikan kebijakan dan hasil penelitian, evaluasi serta pengembangan di bidang kebersihan; i. menyiapkan bahan laporan Bidang perencanaan dan pengembangan Kebersihan Daerah yang terkait dengan tugas seksi pengembangan Metode Pengelolaan Kebersihan; dan j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi Pengembangan Metode Pengelolaan Kebersihan.
Pasal 17 (1)
Seksi Pengujian Kebersihan merupakan satuan Kerja Bidang
Teknik
Pengelolaan Kebersihan dalam pelaksanaan pengujian kebersihan.
(2)
seksi Pengujian Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Teknik Pengelolaan Kebersihan.
(3) Seksi Pengujian Kebersihan mempunyai tugas
:
a. menyusun bahan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan
b.
c.
d' e.
f.
sesuai dengan lingkup tugasnya; melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan sesuai dengan lingkup tugasnya; melaksanakan kegiatan monitoring data kegiatan bidang kebersihan; melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pengelolaan sampah dan air limbah septik tank; melaksanakan kegiatan koordinasi dan fasilitas uji cobaipengembangan replikasi kemitraan dan pengujian fasilitas peralatan kebersihan dengan lnstans! terkaiUmitra;
melaksanakan kegiatan penelitian teknologi pengurangan dan
penanganan sampah; kegiatan penelitian pengolahan, manfaat dan pemanfaatan sampah; h. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap tempat pembuangan sampah sementara dan/atau tempat pemrosesan akhir; me.ngoordinasikan penyusunan Rancana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bidang remit pengelolaan Kebersihan; mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) Bidang Teknik pengelolaan Kebersihan; k. menyiapkan bahan laporan Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan yang terkait dengan tugas Seksi pengujian Kebersihan; dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi Pengujian Kebersihan.
g. melaksanakan
i.
j.
I.
Bagian Keenam Bidang Penanganan dan pengendalian Kebersihan Pasal 1B
(1) Bidang Penanganan dan Pengendatian Kebersihan merupakan Unit Kerja lini Dinas Kebersihan dalam penanganan dan pengendalian kebersihan. (2) Bidang Penanganan dan Pengendalian Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepadi Kepala Dinas.
Pasal 19
(1) Bidang Penanganan
dan pengendalian Kebersihan mempunyai
menyelenggarakan penanganan
dan
tugas
pengendalian kebersihan dan
melakukan penindakan terhadap pelanggar keberJihan.
(2) untuk nrelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanganan dan Pengendalian Kebersihan nnempunyai fungsi :
a.
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Penanganan dan Pengendalian Kebersihan;
b.
pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang
Penanganan dan Pengendalian Kebersihan; pelaksanaan pengawasan penanganan sampah dan air limbah septik tank oleh Suku Dinas; d. pelaksanaan koordinasi penanganan sampah antara lain sampah kali, sampah saluran, sampah muara, sampah faman, sampah laut dan air limbah septik tank; e. pengawasan terhadap pengolahan dan pemanfaatan sampah dan air limbah septik tank oleh mitra kerja; pelaksanaan pengawasan penggunaan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan; g. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian penanganan kebersihan; h. pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan kebersihan; pelaksanaan koordinasi dan kerja sama penegakan peraturan kebersihan i. dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah ( U KP D) dan/atau insta nsi permerintah/swasta/masyara kat; I pelayanan perizinan usaha di bidang kebersihan; t. k. penyiapan bahan laporan Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Penanganan dan Pengendalian Kebersihan; dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang t. Penanganan dan Pengendalian Kebersihan.
f.
Pasal 20 (1) Seksi Pengendalian Sampah dan Air Limbah Septik Tank merupakan Satuan Kerja Bidang Penanganan dan Pengendalian Kebersihan dalam pelaksanaan kegiatan Pengendalian Sampah dan Air Limbah Septik Tank. (2) Seksi Pengendalian Sampah dan Air Limbah Septik Tank dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penanganan dan Pengendalian Kebersihan. (3) Seksi Pengendalian sampah dan Air Limbah septik rank mempunyai tugas
.
a. menyusun bahan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Penanganan dan pengendarian Kebersihan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bidang Penanganan dan Pengendalian Kebersihan sesuai dengan ringkup
c. d.
e.
tugasnya; menyiapkan pelaksanaan kegiatan pengawasan penanganan sampah dan air limbah septik tank yang dilaksanakan oleh Suku Dinas; menyiapkan pelaksanaan kegiatan koorcjinasi penanganan sampah dan air limbah septik tank dengan satuan Kerja Perangkat Daerah (sKpD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD), Suku Dinas danlatau instansi pemerintah; menyiapkan bahan laporan Bidang Penanganan dan pengendalian Kebersihan yang terkait dengan tugas Seksi Pengendalian Sampah dan Air Limbah Septik Tank; dan
f.
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Sampah dan Air Limbah Septik Tank. Pasal 21
(1)
Seksi Pengendalian Kebersihan merupakan satuan Kerja Bidang Penanganan dan Pengendalian Kebersihan dalam pelaksanaan kegiatan
Pengendalian Kebersihan.
(2)
Seksi Pengendalian Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggurrg jawab kepada Kepala Bidang Penanganan dan Pengendalian Kebersihan.
(3) Seksi Pengendalian Kebersihan mempunyai tugas:
a.
menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggalan (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bidang penanganan dan pengendalian
Kebersihan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. melaksanakan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DpA) Penanganan dan Pengendalian Kebersihan sesuai dengan
c. d. e.
f. g. h.
i.
tugasnya;
Bidang lingkup
dan pengendalian terhadap penanganan, pengelolaan dan pemanfaatan sampah dan air limbah septik tank oleh mitra kerja; melaksanakan kegiatan koordinasi pengawasan dan pengendalian kebersihan taman, kali, situ, sungai, kawasan indusiri, kawasan permukiman dan pusat perbelanjaan; melaksanakan kegiatan koordinasi pet'lgawasan dan pengendalian penanganan sampah dan air limbah septik tank, penggunaan alat angkut sampah dan air limbah septik tank, dengan Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja perangkat Daerah (uKpD), suku Dinas Kebersihan dan/ atau instansi pemerintah terkait; mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bidang penanganan dan Pengendalian Kebersihan ; mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) Bidang Penanganan dan pengendalian Keberslhan; menyiapkan bahan laporan Bidang penanganan dan pengendalian Kebersihan yang terkait dengan tugas Seksi Pengendalian Ke-bersihan; dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi Pengendalian Kebersihan. melaksanakan kegiatan pengawasan
Pasal 22
(1) Seksi Penindakan Pelanggaran Kebersihan merupakan Satuan Kerja Bidang Penanganan detn Pengendalian Kebersihan dalam pelaksanaan kegiatan Penindakan Pelanggaran Kebersihan. (2) Seksi Penindakan Pelanggaran Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan dan Pengendalian Kebersihin.
(3) Seksi Penindakan Pelanggaran Kebersihan mempunyai tugas
a.
:
menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Penanganan dan pengendalian Kebersihan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Penanganan dan Pengendalian Kebersihan sesuai dengan
Bidang lingkup
tugasnya; c. melaksanakan kegiatan patroli kebersihan secara regular, konsisten dan berkesinambungan; d. melaksanakan kegiatan penindakan terhadap pelanggar kebersihan baik secara yustisial maupun non yustisial; e. menyiapkan bahan dan mengusulkan penjatuhan disinsentif terhadap badan usaha dan/atau pelaku usaha kebersihan yang tidak melaksanakan pengolahan sampah; f. melaksanakan kegiatan penindakan pelanggaran peraturan kebersihan bekerja sama dengan satuan Kerja Perangkat Daerah (sKpD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintal"r terkait; g. melaksanakan pelayanan perizinan usaha di bidang kebersihan; h. menyiapkan bahan laporan Bidang penanganan dan pengendalian
Kebersihan yang terkait dengan tugas Seksi penindakan pelinggaran
i.
Kebersihan; dan
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi Penindakan Pelanggaran Kebersihan.
Bagian Ketujuh Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan Pasal 23
(1) Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan nrerupakan Unit Kerja lini Dinas Kebersihan dalam pelaksanaan penyediaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pendataan dan pemeliharaan/perawatan prasaiana dan sarana kerja teknis kebersihan. (2) Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 24
(1) Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan penyediaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pendataan dan pemeliharaan/perawatan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan mempunyaifungsi :
a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan:
b. pelaksanaan
c.
d. e.
f.
g. h.
i. j. k.
l.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan; penyediaan prasarana dan sarana kerja tek:ris kebersihan; penerimaan, penyimpanan, pendistribusian prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan; pe;neliharaan/perawatan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan untuk jenis kerusakan berat; pelaksanaan pendataan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan; pelaksanaan pengujian teknis kelaikan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan; penghimpunan dan pengajuan penghapusan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan yang tidak laik pakai; pengelolaan gudang induk penyimpanan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan; pengelolaan bengkel utama pemeliharaan/perawatan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan; penyiapan bahan laporan Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan; dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan. Pasal 25
(1) Seksi Pengadaan merupakan Satuan Kerja Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan.
(2) Seksi Pengadaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan (3) Seksi Pengadaan mempunyai tugas:
a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen b.
c. d. e.
f. g.
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan sesuai dengan lingkup tugasnya; melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan sesuaidengan lingkup tugasnya; menghimpun, menganilisis dan menyusun rencana kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan; melaksanakan proses pengadaan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan; melaksanakan kegiatan pencatatan hasil pengadaan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan yang diterima; menyiapkan bahan laporan Bidang Prasarana tjan Sarana Kebersihan yang terkait dengan Seksi Pengadaan; dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi Pengadaan.
Pasal 26
(1)
seksi
Penyimp-anan dan Penyaluran , merupakan satuan Kerja Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan dalam pelaksanaan kegiatan pehyimpanan dan pendistribusian prasarana dan sarana kerja teknis keb-ersihan.
(2) Seksi Penyirnpanan dan Penyaluran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang herkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan.
(3) Seksi Penyimpanan dan Penyaluran mempunyai tugas
:
a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan sesuai dengan iingkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menerima, menyimpan dan menata prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan dalam gudang induk; d. mengeluarkan dan menyalurkan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan dari gudang induk sesuai perintah Kepala Dinas; e. melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan; f. mengurus dan mengadministrasikan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan: g. menyerahkan dokumen asli administrasi kepada Sekretariat dan menyimpan dokumen tindasan adrninistrasi prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan; h. menyiapkan bahan laporan Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan yang terkait dengan tugas Seksi Penyimpanan dan Penyaluran; dan i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Penyimpanan dan Penyaluran.
Pasal 27 (1) Seksi Pemeliharaan merupakan Satuan Kerja Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan.
(2) Seksi Pemeliharaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan. (3) Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas
:
a. menyusun bahan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan
b.
c. d. e.
f.
sesuai dengan lingkup tugasnya; melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan sesuai dengan lingkup tugasnya; menghimpun, menganilisis dan menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan; melaksanakan kegiatan penelitian teknis langsung kelaikan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan; menyusun rencana pemeliharaan/perawatan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan; melaksanakan kegiatan pemeliharaan/perawatan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan ;
g. menghimpun dan mengajukan penghapusan prasarana
dan sarana kerja
teknis kebersihan yang tidak laik paliai; h.
melaksanakan pencatatan
dan pelaporan pemeliharaan/perawatan
prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan; mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan; mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan; k. menyiapkan bahan laporan Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan yang terkait dengan tugas Seksi Pemeliharaan; dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pemeliharaan.
Bagian Kedelapan Bidang Pengembangan Peran Serta Masyarakat dan Usaha Kebersihan Pasal 28
(1)Bidang Pengembangan Peran Serta [\,lasyarakat dan Usaha Kebersihan merupakan Unit Kerja lini Dinas Kebersihan dalam pelaksanaan pengembangan peran aktif masyarakat dan usaha kebersihan.
(2) Bidang Pengembangan Peran Serta Masyarakat dan Usaha Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 29
(1) Bidang Pengembangan Peran Serta Masyarakat dan Usaha Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan peran aktif masyarakat dengan Instansi terkait dan mitra usaha dalam upaya peningkatan kebersihan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Peran Serta Masyarakat dan Usaha Kebersihan mempunyai fungsi:
a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengembangan Peran Serta Masyarakat dan Usaha Kebersihan;
b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Bidang Pengembangan Peran Serta Masyarakat dan Llsaha Kebersihan; c. pembinaan kepada masyarakat, pelaku usaha (produsen) dan mitra usaha untuk berperanserta dalam memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan; d. pelayanan informasi kebersihan kepada insta nsi pemeri ntah/swasta; A pemberdayaan masyarakat dan pelaku usa,ha dalam pendayagunaan hasil pengolahan sampah dan air limbah septik tank; f. pelaksanaan publikasi kegiatan dinas; g. pengoordinasian survey respon masyarakat terhadap kebersihan kota;
h.
pelaksanaan koordinasi
dan fasilitasi penerimaan, analisis dan
penyelesaian informasi mengenai kebersihan dari masyarakat; pendokumentasian kegiatan Dinas; L j. penyiapan bahan laporan Dinas terkait dengan tugas dan furrgsi Bidang Pengembangan Peran Serta Masyarakat dan Usaha Kebersihan; dan k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengembangan Peran Serta Masyarakat dan Usaha Kebersihan.
Pasal 30 (1) seksi Humas Kebersihan merupakan satuan Kerja Bidang pengembangan Peran Serta Masyarakat dan Usaha Kebersihan dalam pelaksanaan kehumasan kebersihan. (2)
Seksi Humas Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Peran serta Masyarakat dan Usaha Kebersihan.
(3) Seksi Humas Kebersihan mempunyaitugas
:
a. menyusun bahan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bidang pengembangan peran serta
Masyarakat dan Usaha Kebersihan sesuai dengan lingkup tugasnya; Bidang Pengembangan Peran Serta Masyarakat dan Usaha Kebersihan sesuai dengan lingl
b. melaksanakan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DpA) -
i. j
k.
menyiapkan bahan laporan Bidang pengembangan peran serta Masyarakat dan Usaha Kebersihan yang terkait dengan tugas Seksi
Humas Kebersihan; dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi Humas Kebersihan. Pasal 31
(1)
Seksi Pembinaan usaha Kebersihan merupakan Satuan Kerja Bidang Pengembangan Peran Serta Masyarakat dan Usaha Kebersihan dalam pelaksanaan pembinaan usaha kebersihan.
(2) Seksi Pembinaan Usaha l(ebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Peran serta Masyarakat dan usaha Kebersihan.
(3) Seksi Pembinaan Usaha Kebersihan mempunyai tugas:
a. b.
d. e.
g.
h.
L
J.
menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengembangan Peran Serta Masyarakat dan Usaha Kebersihan sesuai dengan lingkup tugasnya; melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengembangan Peran Serta Masyarakat dan Usaha Kebersihan sesuai dengan linglcup tugasnya; menghimpun, mengolah, menyajikan. memelihara dan mengembangkan data dan informasi badan/kegiatan usaha kebersihan; menyiapkan bahan dan mengusulkan pemberian insentif pada badan usaha, pelaku usaha kebersihan daniatau masyarakat; melaksanakan kegiatan promosi, pemasaran dan pameran hasil usaha dan produk daur ulang yang ramah lingkungan; melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kepada pelaku usaha (produsen) dalam mengelola kemasan (produk) yang dihasilkan; melaksanakan kegiatan sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya menumbuhkembangkan kepedurian pelaku usaha (proCusen) dalanr program Corporate Sociai Responsibility (CSR); mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bidang pengembangan peran Serta Masyarakat dan Usaha Kebersihan; mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) Bidang Pengembangan Peran Serta Masyarakat dan Usaha Kebersihan;
menyiapkan bahan laporan Bidang Pengembangan peran serta Masyarakat dan usaha Kebersihan yang terkait dengan tugas Seksi Pembinaan Usaha Kebersihan; dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi Pembinaan Usaha Kebersihan.
Pasal 32
(1)Seksi Pengembangan Peran Serta masyarakat merupakan Satuan Kerja Bidang Pengembangan Peran Serta Masyarakat dan Usaha Kebersihan dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan peran serta Masyarakat.
(2) Seksi Pengembangan Peran Serta masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepadi Kepala Bidang Pengembangan Peran serta Masyarakat dan Usaha Kebersihan. (3) seksi Pengembangan Peran serta masyarakat mempunyai tugas
a.
:
menyusun bahan Rencana Kerja dan Ang3aran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang pengembangan peran serta Masyarakat dan Usaha Kebersihan sesuai dengan ringkup tugasnya;
b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA)
c. d.
Bidang Pengembangan Peran Serta Masyarakat dan Usaha Kebersihan sesuai dengan lingkup tugasnya; melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan institusi pendidikan tentang pengelolaan kebersihan (3R); melaksanakan kegiatan pelatihan kader binaan di bidang kebersihan;
dan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan titik lokasi kawasan yang bersih dan ramah lingkungan; menyiapkan bahan laporan Bidang Pengembangan Peran Serta Masyarakat dan Usaha Kebersihan yang terkait dengan Seksi Pengembangan Peran Serta masyarakat; dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Peran Serta masyarakat.
e. membina f
.
g.
Bagian Kesembilan Suku Dinas Kebersihan Pasal 33
(1) Suku Dinas Kebersihan merupakan Unit Kerja Dinas Kebersihan pada Kota Administrasi. (2) Suku Dinas Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di ba'nah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebersihan, serta secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Pasal 34
(1)
Suku Dinas Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan
usaha
penanggulangan kebersihan di wilayah Kota Administrasi.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada Kebersihan mempunyai fungsi :
ayat (1), Suku
a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan b.
c.
Dinas
Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas; pelaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas; penerapan kebijakan teknis dan operasional Dinas;
d. pelayanan kebersihan kepada masyarakat, instansi pemerintah dan swasta;
e. pengendalian
kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan
tentang kebersihan lingkungan; pemberdayaan masyarakat di bidang kebersihan; g. pemberian bimbingan, konsultasi dan pendampingan teknis pengelolaan dan pemanfaatan sampah; h. penyusunan bahan kebijakan teknis kebersihan yang berkaitan dengan pelayanan kebersihan pada Kota Administrasi; i. penerimaan, penatausahaan, penyetoran dan pertanggungjawaban retribusi kebersihan lingkup Kota Administrasi; j. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas; k. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Suku Dinas; l. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas Kebersihan; m. penyediaan, penatausahaan dan perrggunaan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan Suku Dinas: n. pemeliharaan/ perawatan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan untuk jenis kerusakan ringan;
f.
o. pengelolaan
gudang cabang penyimpanan prasarana dan Sarana kerja
teknis kebersihan; pengelolaan bengkel pendukung pemeliharaan/perawatan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan; q. penyiapan bahan laporan Dinas dan Kota Administrasi yang terkait dengan tugas dan fungsi Suku Dinas Kebersihan; dan r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kebersihan.
p.
(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r, untuk teknis dan administrasi disampaikan Kepala Suku Dinas kepada Kepala Dinas dan untuk operasional disampaikan Kepala Suku Dinas kepada Walikota.
Pasal 35 Susunan Organisasi Suku Dinas Kebersihan terdiri dari
:
a. Kepala Suku Dinas; b. Subbagian Tata Usaha; , c. Seksi Pengendalian Kebersihan; d. Seksi Penanggulangan Sampah; e. Seksi Penanggulangan Air Limbah Septik Tank;
f.
Seksi Pengembangan Peran Serta Masyarakat;
g. Seksi Prasarana dan Sarana; dan h. Subkelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 36 Kepala Suku Dinas mempunyai tugas:
a. b.
c. d.
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34; mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional; melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas; melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas.
Pasal 37
(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf Suku Dinas Kebersihan dalam pelaksanaan administrasi Suku Dinas. (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seoranE Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Suku Dinas Kebersihan.
(3) Subbagian Tata Usaha mer,lpunyai tugas
:
a. menyusun bahan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya;
b.
melaksanakan Dokumen Pelaksanaarr Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas; melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas; menyusun target penerimaan retribusi kebersihan; menerima dan menyetorkan hasil pungutan retribusi ke Kas Daerah; melaksanakan pengelolaan kepegawaian; melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang; melaksanakan surat-menyurat dan kearsipan; melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kantor Suku Dinas: k. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor; melaksanakan upacara dan pengaturan acara Suku Dinas; m. melaksanakan pengelolaan ruang rapat Suku Dinas; n. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Suku Dinas; o. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan kebersihan daerah yang terkait dengan pelayanan kebersihan pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; p. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) Suku Dinas; q. menyiapkan bahan laporan suku Dinas yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan melaporkan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.
l.
r.
dan
Pasal 38
(1)Seksi Pengendalian Kebersihan merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas dalam pelaksanaan pengendalian kebersihan.
(2) Seksi Pengendalian Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala suku Dinas.
(3) Seksi Pengendalian Kebersihan mempunyai tugas:
a.
menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
b.
melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
melaksanakan pengendalian penanganan kebersihan
d. e.
f.
di wirayah Kota Administrasi; melaksanakan pengendalian kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan tentang kebersihan lingkungan; melaksanakan koordinasi penegakan peraturan tentang kebersihan lingkungan; melaksanakan pemantauan langsung kebersihan;
g. h.
i. j. k.
melaksanakan pengendalian pembayaran kewajiban retribusi oleh wajib retribusi kebersihan: melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan; melaksanakan penetapan kewajiban retribusi; menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang terkait dengan tugas Pengendalian Kebersihan; dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Kebersihan. Pasal 39
(1) Seksi Penanggulangan Sampah merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas Kebersihan dalam pelaksanaan penanggulangan sampah. (2) seksi Penanggulangan sampah dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala suku Dinas.
(3) Seksi Penanggulangan Sampah mempunyai tugas
:
a. menyusun bahan b.
c. d. e.
f.
g. h.
i.
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; melaksanakan kegiatan bantuan pengangkutan sampah terhadap Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan; melaksanakan kegiatan koordinasi operasional pengangkutan dan penanggulangan sampah; mengatur penataan tempat penampungan sampah sementara; mengatur penggunaan sarana penanggulangan sampah; melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi dan pendampingan teknis pengolahan dan pemanfaatan sampah; menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang terkait dengan tugas Seksi Penanggulangan Sampah; melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi Penanggulangan Sampah. Pasal 40
(1) Seksi Penanggulangan Air Limbah Septik Tank merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas dalam pelaksanan penanggulangan air limbah septik tank. (2) Seksi Penanggulangan Air Limbah Septik Tank dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. (3) Seksi Penanggulangan Air Limbah Septik Tank mempunyai tugas
a. b.
c.
d.
:
rnenyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksaan Anggaran (DPA) suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; mengatur penggunaan sararia penanggulangan air limbah septik tank; mengatur penataan Mandi, cuci dan Kakus (McK), Kakus umum (KU) dan toilet box:
e.
f.
g. h.
i.
melaksanakan kegiatan pelayanan pengangkutan air limbah septik tank; mengoordinasikan pelayanan pengangkutan air limbah septik tank oleh swasta; melaksanakan pemungutan retribusi air limbah septik tank; menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang terkait dengan tugas Seksi Penanggulangan Air Limbah Septik Tank; dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Penanggulangan Air Limbah Septik Tank. Pasal 41
(1) Seksi Pengembangan Peran Serta Masyarakat merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas Kebersihan dalam pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat. (2) Seksi Pengembangan Peran Serta Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. (3) Seksi Pengembangan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas:
a.
menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; c. melaksanakan kegiatan penyuluhan kebersihan; d. melaksanakan publikasi kegiatan Suku Dinas; e. melaksanakan kegiatan survey respon masyarakat terhadap kebersihan kota; menerima, mengolah, memproses dan melaporkan pengaduan masalah kebersihan dari swasta/masyarakat; g. melaksanakan kegiatan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pemilahan sampah (Program 3R) dan kebersihan lingkungan; h. menyusun kebutuhan sarana kegiatan penyuluhan; menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang terkait dengan tugas Seksi Pengembangan Peran Serta Masyarakat; dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi Pengembangan Peran Serta Masyarakat. b.
f.
i. j.
Pasal 42
(1)Seksi Prasarana dan Sarana merupakan Satuan Kerja lini Sukr., Dinas Kebersihan dalam pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan/perawatan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan.
(2) Seksi Prasarana dan sararra dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala suku Dinas. (3) Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas:
a.
menyLrsun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya;
b.
c. d. e.
f. g. h. i.
J.
k.
l.
melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; menyusun rencana pemeliharaan/ perawatan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan: melaksanakan pemeliharaan/perawatan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan untuk jenis kerusakan ringan; menghimpun, menganalisis dan mengajukan rencana kebutuhan pengadaan/pemeliharaan/perawatan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan; melaksanakan kegiatan proses pengadaan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan; menerima, mencatat, menyimpan dan mendistribusikan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan; melaksanakan kegiatan pengelolaan gudang cabang penyimpanan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan; melaksanakan pengelolaan bengkel pendr.rkung pemeliharaan/perawatan prasaiana dan sarana kerja teknis kebersihan; meneliti langsung kelaikan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan; menghimpun dan mengusulkan penghapusan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan yang sudah tidak laik pakai; menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang terkait dengan tugas Seksi Prasarana dan Sarana: dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana dan Sarana.
Bagian Kesepuluh Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan
. (1)
Pasal 43
Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan merupakan Satuan Kerja Kebersihan di bawah Suku Dinas.
Dinas
(2) Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Suku Dinas dan secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Pasal 44
Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan mempunyaitugas
a. menyusun bahan
:
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinis sesuai dengan lingkup tugasnya; c. melaksanakan kegiatan pelayanan pengangkutan dan pembuangan sampah di tempat yang sudah ditentukan; d. melaksanakan kegiatan pemantauan kondisi sampah pada Tempat Penampungan Sementara (TPS); e. menampung dan mengajukan usul mengenai kebersihan wilbyah Kecamatan; f. melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi kebersihan; g. menfasilitasi dan membantu kebersihan wilayah Kecamatan;
h.
i. j.
k.
menyusun potensi retribusi kebersihan; melaksanakan kegiatan pelayanan dan pemungutan retribusi kebersihan; menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang terkait dengan tugas Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan; dan melaporkan dan mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan. Bagian Kesebeias Unit Pelaksana Teknis Pasal 45
(1)
Dinas Kebersihan dapat mempunyai Unit Pelaksana Teknis
untuk melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi Dinas Kebersihan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. Bagian Keduabelas Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 46
(1) Dinas Kebersihan dapat mempunyai Jabatan Fungsional; (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Dinas Kebersihan. Pasal 47
(1)
Dalam rangka mengembangkan
profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Dinas dan Subkelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Suku Dinas atau Unit Pelaksana Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
(2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipirnpin oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jebatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan Kepala Suku Dinas atau Kepala Unit Pelaksana Teknis. (3) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas dari Pejabat Fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional pada Dinas Kebersihan diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BAB IV
TATA KERJA Pasal 48
(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kebersihan wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kepala Dinas Kebersihan mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (qKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebersihan. Pasal 49
Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala subbagian, Kepala seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kebersihan wajib melaksanakan tugas masingmasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, aku ntabil itas, tran sparan si, efektivitas dan efisiensi.
Pasal 50
(1) Kepala Dinas, sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala suku Dinas, Kepara Unit Pelaksana Teknis, Kepala subbagian, Kepala seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kebersihan wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing. (2) Kepala Didas, sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala subbagian, Kepala seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Dinas Kebersihan wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 51
Kepala Dinas, sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala seksi dan Ketua Kelompok
Jabatan Fungsional pada Dinas Kebersihan wajib mengawasi
dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.
Pasal 52
(1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Dinas Kebersihan wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan
(2) Atasan
pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pasal 53
(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Dinas Kebersihan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 54
(1) Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kebersihan rnerupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah. (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang*undangan di Bidang Kepegawaian. (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Dinas Kebersihan mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi dan Tatalaksana.
BAB VI KEUANGAN Pasal 55
(1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebersihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Keuangan Negara/Daer:ah
Pasal 56
(1)Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebersihan merupakan pendapatan daerah.
(2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Keuangan Negara/Daerah.
BAB VII ASET Pasal 57
(1)Aset yang dipergunakan oleh Dinas Kebersihan sebagai prasarana dan gqr?n? kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) _dilaksanakan sesuai dengan ketentuan per-aturan perundangundangan di Bidang Keuangan Negara/Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Pengelolaan Barang Milik trJegara/Daerah. Pasal 58
(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari pihak ketiga kepada Dinas Kebersihan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah. (2) Penerima barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera {ilaporkan_lgqada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola'Keuangan Daer.ah (BPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan -baerah (ppKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah. BAB VIII PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS Pasal 59
(1) Dinas Kebersihan menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai; b. keuangan; c. kinerja; d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana kerja; e. akuntabilitas; dan f. pelaksanaankegiatan.
:
Pasal 60
Dalam rangka akuntabilitas Dinas Kebersihan mengembangkan
Sistem
Pengendaliah Internal.
BAB IX PENGAWASAN Pasal 61 Pengawasan terhadap Dinas Kebersihan dilaksanakan oleh
:
a. Lembaga. Neqara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan b.
c.
Ianggung JawaD Keuangan Negara; Aparat pemeriksa internal pemerintah; dan Inspektorat.
dan
BAB X KETENTUAN PEI{UTUP Pasal 62
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 15
Tahun 2002 tentang Org.anisasi dan Tata Kerja 'Dinas Kebersihan Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta, dicabut dan dinydtakan tidak berlaku. Pasal 63 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 'Dadrah Pbvinsi Daerah Khusus lbukota Jalarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2009 GUBERNUR IBUK
NSI DAERAH KHUSUS A JAKARTA,
Diundangkan di Jakarta
padatanggal 1i Agustus
2009
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
HAYAT NIP 050012362 BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 130
TAHUN 200e NOMOR
rJr Tanggal
I
nl tun 4uuy
4 Agustus
2009
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUBKELOMPOK JAAATAN FUNGSIONAL
GUBERNUR IBU
VINSI DAERAH KHUSUS
TA JAKARTA,
