-379. .
SEGI-SEGI.HUKUM L1NGKUNGAN OALAM PENGE LO 1AAN , SUMBEROAYA A LAM PER 1KANAN 01 PERAIRAN ARU Oleh .,: H."uhulessin, ~ S.H. .
,
Akibat penangkapan yang tidak memperbitungkan kemampuan sumber dayaalam, basil ikan dan udang dikepulauan Malukucenderung menurun. Penulis. karangan ini mengajukan ~apausul agar pengurangan somber daya · . . . . alam Maluku tersebgt dapat S~ andainya peraturan perundang-undangan ten.. . tang Iingkungan bidup ditaati atau dapat dijalankan ~b.mana mestinya, kerusakan sumber daya ikan ~an udang tersebut tidlik perlu ter• jadi. . Menurut penulis peraturan-peraturanyang ada I . sekatang ~I)i cukup memadai untuk melindungi 'mmber-sumber perikanan itu. •
'
•
I. Pendahul ua n
Sumberdaya alam merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional ; (GBHN, 1988). Sumberdaya alam adalah unsur-unsur lingkungan alam baik fisik maupun hayati yang menurut penilaian diperlukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraannya (Sampe Paembonan, 1988), Sedangkan pengelolaan sumberdaya alam adalah usaha manusia dalam mengobah ekosistem sumberdaya alam agar manusia memperoleh manfaatyang maksimal dengan me ng lisa hakan kontinuitas prod uksiny.l (Ishemat Soerianegara, 1977 : 6)_ Pasal 1 butir 3 Urrlang - Uniang No.9 tahun 1985 tentang Perikanan (UUP, 1985) !l!m ua upa ya yang bertuj uan agar . ,m.enentukan pengelolaan sumberdaya ikan adaIah . . . sumberdaya ikandarfitdimanfaatkan secara optimal dan berJangsung terus-menerus, Bertolak dari rumusan di atas, pengelbla sumberdaya alam ikan harus dan tetap memperhitungkan fungsi dan peranan sumberdayaalam terse but agar teta p berman• . fa at secara kontinu bagi kesinambungan kehidupan manusia. . . . U ntuk itu dalam pengeloIaanoy.l janganlah memperhitungkan !l!gi ekbnomi !aja, .tetapi segiekologi dan lainnya perlu diperhitungkao. B-ila pengelolaha;l1ya :ber. 9rientasi kepida !l!gi ekoQomisaja"maka manfaat ekonomi yangdiperolehhanya berIangsung dalam jangkapendek, karena bagaimana pun sumberdaya alam (y.ll,1g dapit dan yang tidak dapit diperbaharui) mempuny.li batas-batas tertentu unluk dimanfaatkan y.lng tidak boleh diIampaui, Bila hal itu terlampiui maka akan muncul Desember 1988
580; -
'
Hukum dim Pembangunan . , .
ganggw.n-ganggw.n. Hal ini perlu di!adari oleh pe ngambil keputu!an dan para pengelola. Dalam urian ini dibatasipada pengelolaan dan pemanfaataQ ~umberdaya alam ikan (udang) (penjela!an pasal 1 butir 2 UUP, 1945 mengatakan ud:mg termasuk Aru, Propinsi Maluku. Uraian ini menggunakan salah !atujenis ikan) .di perairan . pendekatan yuridisatas daSilr ekologidan ilmul~ngkungan. . i II:' Pengelolaan Sumberdaya Alam Perikanan Seperti diketahui Indonesia sebagai suatu negara kepulauan denganjumlah pen. . duduk yang cukup banyak meildiami daerahpesisir pantai, dapat mengambil man- . fa at bagi sumberdaya alam ikan di sepanjang pantai di Iaut sebagai bahan makanan . yang bermanfaat dan penuh dengan protein. Demikian pula Propinsi Maluku yang lebih dikenal dengan Propinsi "Daerah Seribu Pulau", namun pengelolaan dan pernanfaatannya baru dilakukan pada daerah pesisir pantai itupun secara sederhana . . sedangkan di la ut dalam belum dikelola oleh rnasyarakat/ nelayan itu sendiri, dalam 'bentuk keterampilan, modal dan teknologi. Oleh sebab itu kitaperlu mengundang ketiga unsur tersebut darinegeri lain (pemerintah/ swasti.) di samping pemerintah / swasta nasional yang memiliki ketiga unsur tersebut. " Pemanfaatanketiga unsur dari lw.r dan dalam negerididasarkan padaUndangUrrlang No.1 tahun 1967 tentang ,P enanaman Modal Asing dan Undang-undang . . No.6 tahun 1968 tentang Penanamarr Modal Dalam Negeri, maka mulailahpara investor terutama asing (Jernng, Taiwan) menanamkan modalnya di sub sektor • . penkanan (udang, ,tuna daQ. cakaJang) di pe~~ ran AnI dan sekitamya dengan" mempergunakan ka rnl dan peralatan Iainnya berupa jaring tra'wl.Jenisjaring tra wi bottom tra wI. Jaring tersebutditurunkan !ampai kedasar '. yang diIXrgunakanadalah . laut kemtrlian ditarik oleh kapal secara horiwntal, pada !aat itu bukan saja udang pi t~rut terjaring ikan (demersil) dalam berbagai jenis, berbagai yang terjaring teta . . . . jenis patahan kararig laut, lumpur dan pasir. Karena udangadalah !asaran penangkapan merekft., se-hi-ngga semua je~ ilain ,yan.Uertang~p dibuang kembali ke !aut dalam keadllaJftnlitf Hal ini sudah berlangsung seJak {iengusaha mulai me1akukan kegiatan pengelolaan'!f:'fSebut dan beIjalan secara kontinu. . Dengan demikian karang-karang laut mengalami patahan secara kontinu dan pada akhimya karang-karang laut itu mengalami keru!akan. Keadaan tersebutjelas mengga!1zgu kehidupan udang dan biota lautlainnyil. Karena karang yang berada di dasar :,l aUi!merupakan temrnt berlindung dan berkembang biak bagi udang dan . : biOla-biola la ut lainnya. ' . ~alam. hal ini para pengelola strlah seharus~ya memi~i~i data:data dasarmenge. naUokasl penangkarnn dansudah mengetahUl karaktenstlk dan sumberdaya alam ika n (udang) i tu: Sebab lanpa data-data dan belum/ kurang mengetahui.karakteristik tersebllt, kerusakan karang-karang. laut sekaJigus keruSl kan sUmber dan lingkungan sumberdaya alam ikan (udang) tidak dapat dihindari. ApaJagi pengeloJaan ·itu berlangsungsecara kontinu,ianpamemberi keseptJlltan .ke{X;lda ' .' . .', . _. ..' itu untuk 6erkembang biak. Hal ini merupakan gangguanterhadap sumber dan Jingkungan sumberdaya alam tersebut. ' Akibat dari hai tersebutdi alas dewasa ini telah dirasakan remakin sukar mengada.
,
•
•
•
•
,
"
I
,
•
\
Segi-segi Huku,n
581
.
kan .aktivitas penangka~n, karena hasilnya semakin tidakmemuaskan. Hal ini disebabka nj umla h ooang ya ng da~ t dihasilka n oleh Sill tu lingkungan sumberdaya alam ikan (udang) ada batas-batasnya atau daya dukungnya. Untukitu para pengelola tidak boleh mengelola sumberdaya alam tersebut seenaknya tan~ memperhitungka n kebutuhan masa depi n karena banya k faktor ya ng mesti diperhitungkan. Pengelolaan sumberdaya alam ikan (udang) harus ditujukan ke~da arah yang lebih teratur yang didasarkan oleh adanya fakta dalam batas penangka~n .yang berlebiha n. Dalam laporan Himpunan Pengusaha Perikanan Indonesia dikemukakan bahwa ~da ta hun 1975 hasil ta ngka Pin masih bisa menca~i rata-ra ta 269 kg per hari, kini telah menurun mencapai 200 kg per hari. Sekarang. rata-rata hanya menl.'apai 222 kg . per hari; Demikian pula komposisi tingka~n udang windu yang mahal di ~saran · dunia yang tadinya mencapii 36,8 persen ~da tahun 1977, pada tahun 1984 . menurun sampai 12,8 persen. Faktor-faktorjaring tra wlsehinggajumlah tangka~n· nyabesar. Juga terlalu banyak kapal penangkapan yang beroperasi di perairan Arafura - Irian Jaya. Sekarang yang resmi beroperasi di sana 272 buah ka~l. Dari j umlah tersebut, yang berbobot mati antat 100-400 ton sebanyak 234 buah. Pada hal di mana saja didunia ada ketentuan di suatu daerah tertentu pa"da waktu tertentu kegiatan penangkapan harus dihentikan guna mengembangkan populasi (Kompas, 28 April 1987). Dalam kaitan dengan hal di atas, salah satu pengusaha perikanan laut di Maluku (PT Mina Kartika) memiliki 14 buah ka~l. Dalam tahun 1984/1985 hasil tanggapan 14 buah ka~1 di perairan Aru, 95,5 ton ata u 95.000 kg:Berarti hasil tangka pan ra ta-rata sebuah ka~1 per hari 18,95 kg. Bila dibarrlingkan hasil tangkapan sebuah kapaldalam tahun 1974 ~ 1978 seliap hari rata-rata menca~i 200 kg. (PT Mina Kartika, Ambon). Da~t ditambahkan bahwa penangka~n yang dilakukan di perairan sekitar · kepmlUln Aru telah dijum~i adanya tendensi terlampauinya batas potensi le~tari. (Repelita IV da.erah Maluku, ~ 165). . . . . Berdasarkan uraian di atas da~t dikatakan bahwa cara pengelolaan sumberdaya alam ikan (udang) denganjaring tra wi, penangka~n yang berlebihan,j umlah ka~1 danjaring yang berlebihan tan~ memperhatikan/memperhitungkan segi pengamanan ekologi dan daya dukung sumber dan lingkungan sumberdaya tersebut mengakibatkan hasil tangkapansetiap waktu terus menurun. Bila hal ini dibiarkan terus, fanpa tindakan •pengamanan,diduga dalam .waktu yang tidak lama sumberdaya tersebut akan mengalami kepunahan. . Dengan demikian dapit dikatakan bahwa instansi teknis dan ~ra pengelola sumberdaya alamCii perairan Arudan sekitarnya sarna sekali tidak memperhatikan/memperhitungkan kondisi sumberdaya alam tersebut, dalam hal ini bagaimana mempertahankan keserasian dan keseimbangan kelestariannya agartetap berfungsi bagi kesinambungan kehidupan pengusaha khususnya dan pe~bangunan umumnya. Pengelolaan sumberdaya alam ikan (udang) bukan saja mengusahakan hasil tangkapan rnaksimal yang dapit dipertahankilll oleh lingkungan sumberdaya alam ikan (udang) secara lestari dari stock \ldang yang dikelola, tetapi juga meliputi keadaan ' •
•
•
•
•
•
•
•
Desember /988 •
Hukum dan Pembangunall
582
sosial-ekonomi dan faktor-fakto r lain yang berhubungan dengan perkembanga n sumberdaya alam ikan (udang). Menurunnya ha sil tangkapan di~babkan oleh stock udang ataupopulasi yang tinggal tidak diberi ke~m pi ta n tumbuh S! mpIi ukura n ya ng baik. Penurunan ha sil tangkapIndrasti s ~kalijika induk-induk udang yang ~harusnya ditinggalkan untuk berkembang turut diambil sebelul11nya. Dengan demikian tahun berikutnya akan sedikit .j umlah udang muda ,yang mas uk aan tumbuh di lingkungan sumberdaya ' _ . alam ikan (udang). Dalam hal ini udang yang berukuran kecil diberi kesempItan untuk tumbuh, sedangkan induknya diberi ke~mpItan untuk berpijah. Suatu hal penting yang perlu diketahui ~belumnya adalah berapa ~ benarnya potensi sumberdaya alam ikan (udang) ..yang ada di perairan Aru dan ~ kitarnya untuk menentukan berapa buah kapal (termasukjaring) yang dapat diijinkan mela. -. . kukan pengelolaandi perairan itu. Hal hal ter~but sangat penting untuk l11enjaga ke~ra s ian dan ke~imbangan pengelolaan dan pel11anfaatan sumberda ya alam itu. Akan teta pi sem ill nyJ sudah berla kudan kita sa ma-sama menikmati hasilnya (positif maupun negatif). " Apakah hal-hal terse but diatas tidak dike~hui atau pura-pura tidakdiketahui demi l11emperoleh keuntungan yang sebesar-besarnyJ hanya dalam waktu singkat '? Bila asul11 si ini benar. adalah ~ s uai dengan apa yang dikemukakan oleh St. Munadjat Danmaputro (1981: 192-195) angga(lln lama dan kcsadaran baru. Dala m hal ini U niwrsita s Pattimura Ambon dengan kel11ampua n yang ~ nantia sa ha'rus ditingkatkan. mempwl yai kewajiban untuk mcmccahkan nn sa lah-ma salah lingkwlgan (terllla suk sUlllber dan lingkwlgan sUlllberdaya alam ikan (udang) di "Daemh Seribu Pulau" ini dengan pcndekatan intcrdisiplincr dan linta s se ktoral. Pengelllbanga n PUS! t Studi Lingkwlgan U ni\ersitas PattimurJ YJ'ng merupa ka n conditio sine qua non. tidak Slja bcrtindaksebagai lelllbaga yJng Illelllbantu Pelllcrinta h Daem h Maluk u dalalll memccahka n berbagai masalah lingkungan hidup di "DacIa h Seribu Pula u" ini. teta pi bcrdasarka n kese(ll kata n an~\fa Menteri Negara Kerendudukan dan Lingkwlgan Hidup dcngan uniwrsitas (terma suk Uni\ersi~ls Pattimum) untuk meneliti suatuaspek tertentudi bidang lingkwlgan hid up. Untuk itu aspek kelau~ln yang mcnjadi &Isamn kegiatan tersebut scswi dengan Pohllmiah Pokok Uni\Crsi~ls Pattimur..1 danhasilny.i da(llt bennanfaatgandadan tilllbal-balik .. III. UJl.lya~UJl.lya Hukulll Lingkwlgan Dalalll Pengamanan SUlllberdaya Alam ' Pcrik:llla n Berbagai a ktivitas l11anusia (pcngllS3 ha perikanan) scperti disebutkan diatas. dapat mcnga kibatka n tc rjadinya kcrw~1 ka n sumber da n lingkunga n sumhcrdaya ala m ika n ' (udang). U ntuk ituu~1 ha-uS<1 ha pc ngama na n terhadap sumbcrdanlingkungan sumbcrdaya ala ni tc r~ but di pc I~I i I~I n Aru da n ~ kita rnya m utla k dila ksa na ka n. Di dala mpasa l-l UUP. 19l:\5 tela h d itc ntuka n. ,1I1~1I~1 la in : I. Pcnlltupa n Musilll Pcna ngk:IJl.ln Pcnlltupan daelah p...'rikanan untuk Illllsilll tertcntu bcmrti tidak dipcrbolchk:ln • Illelakukan pcnangkap.ln sUllIhcrdaya alam itu. Pcnutupan musim tcrsebut darnt dilakuk
,
'
~
'
,
,..
-
, Desember 1988 '
-
Segi-segi Hukwn
·
581
.
,
situa.si. PenutulJan musim tersebut lasimnya dilakukan pada Slat musim pemijahan atau pe'mbeSlmn anak-anak udang. Hal. ini dimakstdkanagar jumlah induk udang tidak berkumngdan tingkah lakunya pada waktu pemijahan tidak terganggu sehingga pemijahan dallit berhasil dengan baik. Penutupan musim itu daIlitjJu\a dilakSlnakan pacta lingkungan sumberdaya alam ikan{naSilg) yan~ • sudah kritis, yaitu lingkun,gansumberdaya alam itir"'over fished" ataulingkungan . , . sumberdaya alam ikan (udang) yang penangkapannya sudah berlebiba.n.... 2. Penutupan Lingkungan Sumberdaya Alam Ikan (Udang). Pada lingkungan sumberdaya alam ikan (udang) yang merupakan daemh pemijahan dan pembeSlmn dilamng melakukan kegiatan pengelolaan. 3. Cam Pengelolaan Yang Dilamng. Cam-cam. pengelolaan yang tidak bermanfaat atau dapit membahayakan sumber . dan lingkungan sumberdaya alam ikan (udang). harus dilamng. . 4. lumlah, lenis dan Ukumn Yang Tidak Boleh Ditangkap. Untuk mempertahankan sUatu lingkungan sumberdaya alam ikan (udang) yang sudah kritis dapit digunakan dengan ~istem quota yaitu bagian hasil di pemimn itu yang harus diambil dalam jumlah tertentu untuk SltU musim pengelolaan. Untuk mengatasipenangkapin udang yang belum dewasa digunakan mata jaring untuk . . udang yang telah dewaSl. Selanj utn ya bila diteliti pem tum n perundangan tenta ng lingkungan hidup dewasa · . ini, sudahdiketa hui .bahwa keruSl kan sumberdan lingkungan sumberdaya alam ikan . . (udang) tidak akan terjadi jika pemtum nperundangan itu benar-benar ditaati dan dilakSlnakan oieh pim pengelola sumberdaya alam di pemimn Aru dan sekitarnya. Dapit dikatakan pengamanansumberdaya dan lingkungan sumberdaya alam ikan (udang) sekaligus pengamanan hukum lingkungan, karena halitu telah diatur dan diwajibkan oleh pemt!lmn perundangan untuk ditaati dan dilaksanakan oleh para penguSlha. Seperti pi sal 5 ayat 2 Undang-undang No.4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH, 1982) mengatakan setiap omng berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya. Penjelasan paSlI 5 ayat I mengatakan yang dimakSud dengan orang adalah - seorang, kelompok orang atau badan hukum. Dalam hal ini maka hak dan kewajibansuatu badan uSlha dalam pengelolaan sumberdaya alam ikan harus serasi dan seimbang agar sUn'lber danlingkungan sumberdaya alam te.rsebuttetap lestari. Hal ini ditentukan dalam pasal 7 ayat I UULH, 1982 bahwa setiap orang yang menjalankan suatu bidang uSlha wajib memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang semsi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesina mb unga n. Dala maya t 2 ditentuka n kewajiban se perti y.l ng disebut dala m ayat I pasal ini dicantumkan dalam setiap ijin yang dikeluarkan oleh instansi yang· berwenang ..Adapun penjelasan ayat 2 mengatakan dengan adanya kewajiban ter~ sebut yang dijadikan salah satu syarat dalam pemberian ijin, maka penyelenggara . . . . bidang usaha senantiasa terikat guna mc1akukan tindakan pelestarian kemampuan lingkwlgan hid up untuk menwljang pembangunan yang berkesinamhungan. •
•
Desember J988
Yukum dan PembangJli!an "
Berkaitan dengan ijin ini M9chtar Kusumaatmadja (1975: 15) mengatakan bahwa didalam pengaturan hukum masalah lingkungan terutama apabila ada kaitan dengan perijinan, harus benar-benar dijaga agar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan tidak dijadikan. sumber "ke~mpatan" oleh oknum yang kurang bertanggungjawab. Di dalam "la w enforcement", ini memang yang meQjadi persoalan masa kini, sebenar' nya ' tidak banyak berbeda dengan jaman Romawi Kuno yakni "Who guards the guards" (Siapakah menjaga sipenjaga?) Bila diteliti penjelasan UULH, 1982 ternyata ketentuannya hanyamengkaitkan eksistensi peraturan perundangan lingkungan lainnya yang memuat sanksi pidana, teta pi tida k me njelaska napa saja ya ng di pa ndang 9'! bagai tindak pidana lingkungan. Walaupun dillam UULH, 1982 tercantum ketentuan pidana, namun hal itu tidak bemrti perkara pidana lingkungan akan banyak diajukan ke Pengadilan Negeri. Di samping hambatan dalam soal pembuktian, masih perlu dipikirkan masalah lainnya yang tidak/ belum diatur dalam UULH, 1982 teruama perumusan tindak pidana lingkungan. , Merum uskan tindak pidam lingkungan tidak dapat dianggap mudah. Perumusan yang temyata bersifat umum, kurang terinci akan mengandung bahaya, bahwa ketentuan pidam yang perum usa nnya umum itu akan dapat menghilangkan makna dari asas legalitas (pasal 1 ayat 1 KUHP). (Mardjono Reksodiputro, 1985:126). Meskipun dalam UULH, 1982 tidak diatur tentang pengertian tindak pidana lingkungan, tetapi berdasarkan pasal14 U ndang-undang No. 14 tahun 1 970tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan tidak boleh menoIak untuk memeriksadan mengadili ~suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajibuntuk memeriksa dan me~adilinya.
Selanjutnya pasal 6 ayat 1 UUP, '1985 menentukan 9'!tiap omng atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan me~gunakan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya. Pasal 7 ayat 1 UUP, 1985 menentukan ~tiap orang atau badan hukum dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan dan/ atau lirigkungannya. ,Bagaimana kenyataannya ~lama ini baik ~be1um dan sesudah b~rlakunya ketentuan-ketentuan tersebut di atas? ' Selama inipengelolaan .. sumberdaya alam ter9'!but oleh karal-kapal perikanan yang beroperasi di peraimn Aru dan ~kitarnya telah menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian sumber dan lingkungan sumberdaya alam dimaksud. Dampak itu muncul melalui suatu pro~s yang tidak terlalu lama, hal itu dapat diketahui de~an jelas dari cara penangkapan dengan jaring trawl, yang mengakibatkan kegiatan kemsa kan karang-karang di dasar laut. Dengan demikian kegiatan tersebut telah menyimpang dari ,peraturan perundanganyang berlaku (hukum lingkungan tidak darat dibenarkan. Menurut St. Munadjat modem) dan ~cara ekologipun , Danusaputro (1984:90) hukum lingkungan modern menetapkan ketentuandan , nonna-nollna guna mengatui tingkah tindak-perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan rriutunya untuk ,
,
,
•
'
Segi-segi Huh""
menjamin kelestariannya agar da(lit secara langsung terus-menerus digunakanoleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang, , • U ntuk melindungi dan mengamankan sumber dan lingkungan sumberdaya alam itudari kerusa kan yang lebih (lirah Iagimaka peraturan perundangan yang ada perlu ditegakkan. Biarpun peraturanperundangan yang· ada dewasa ini belum lengkap seperti yang diharuskan, a(likah kerusakan terse but dibiarkan berlangsung terus? Apakah sikap demikian tidak mengundang rnalapetaka bagi kita semua? Untuk mernnggulangi hal ini faktor yang menentukan adalah apaklih manusia pelaksana berani dan rnampu melaksanakannya atau tidak Oi sisi lain dapat dikatakan bahwa usa ha-usaha pengarrianan sumberdaya alam tersebut di perairan Aru dan sekitarnya . tidak akan bermanfaat tan(li pengawasan dan penjagaan yang ketat dari instansi . teknis. Oalam hal ini pengawasan harus dilakukan oleh aparat teknis, sebab jika djlaksanakan teknis sa rna saja dengan "membuang garam ke la \It''. , . . oleh aparatnon . Hal ini perlu disaflari dan diperhatikan oleh pimpinan instansi teknis. Dalam hal ini segala sesuatu tidak akan berjalan dengan berhasilguna dan berdayaguna, bila tidak terda(lit keterpaduan an.tar instansi, baik keterpaduan horizontal antar sektor rna upun keterpaduan vertikal antar pusat dan daerah. Keterpaduan ini merupakanciri utama dari UULH, 1982 sebagaimana ditentukan dalam pasal18 . .Keterpadmn di daerah perlu memperhatikan ketentuan dalam U ndangcundang No. , 5 tahun 1974 tentang Pokok-pbkok Pemerintahan di Oaerah, yang menyatakan Gubemur Ke(lila Oaerahsebagai pengmsa tunggal. Moc hta r Kusumaatmadja (J 977: 15) mengarakan bahwa sistem pendekatan'terpadu ata u utuh-men)eluruh harus diterapkan oleh hukum secara tepat dan baik • Sis'tem pendekatan initelah melandasi perkembangan hukum lingkungan di Indone•
,
•
•
•
Sill .
. U ntuk itu tan(li pengarnanan, penga wasan dan penjagaan secara terpadu lintas sektoral terhadap kegiatanpenangka(lin udang di perairan Aru dan sekitarnya maka pelanggaran terhadap peraturan perundangan tetap berlarigsung. Tindakan pengamanan lainnya adalah sebelum kapal meninggalkail pangkalan untuk melak!Jl
·D.esembef'l988
•
"
586
.Hukum dan Pembangunan
pengamanan; ter~but, di atas, masih ,ada hambatan-hambatan'yang pelu diatasi, antara lain kemampuan aparat penegak hukum dan aparat instansi teknis di laut, keuangan, organiStsi dan peralatan. Bila hambatan-hambatan ini bel urn teratasi, mustahil untuk dapat mengamankan sumber danlingkungan sumberdaya alam ter~but. U ntuk itu sarana dan prasarana seperti disebutkan, mutlak diperiukan unti,lk menopa ng penegaka n h uk urn lingkungan di la ut. Mengingat kondisi ekonomi negara . dewasa ini rna ka pengamanan ,masalah ter~but secara terpadu lintas sektora] yang diplndanglebih efisien dan efektif. Di samping itu peranan dan kesadaran para penguSt ha Stngat penting untuk mengamankan sumberdan lingkungan 5umberda y:: alam ter~but. Jangan hanya peranan dan kesadaran ekonomi saja yang dipahami dan dilakStnakan, akan tetapi kesadaran e!<.ologi . dan kesadaran hukum , harus diplhami, ditaati dan, dilakStnakan. Sebab tanpa kesadaran ekologi . dan kesa daran ' . hukum, maka pacta akhimya obyek tangkapannya akan habis dan membutuhkan waktu yang relatiflama untuk merehabiliter dan memulihkannya. Biasanya pada ". Stat-saat demikian barulahmuncul kesadaran ekologi . dan kesadaran hukum . Sehinggadalam pembangunan yang dilakStnakan dewasa ini sering timbul konflik. Konflik itu adalah Stlah Sttu karakteristik penegakan hukum dalam proses pembangunan. Memang hukum itu dipersiapkan untuk menyelesaikan ko nflikkinflik yang timbul dalam ma syarakat. Dalam halini hukum tidalunembutuhkan manusia, yang membu't uhkan,hukum adalahmanusia dan seyogyanya hukum dijadikan pengasllh:, pengaman, pengawal dan alat bagi perobahan ke~jahteraan sosial. (J .E. Lokolio, 1982: 16). Munculnya konflik te ruta rna, karena pembangunan lebih berorientasikepada saStran,sehingga hukum yang menekankan pada prosedur akan banyak dirasakan sebagai hambatan. Dalam kaitan dengan pengaman sumber dan lingkungan sumberdaya alam ikari(udang), hal itujanganlah diplndang sebagai hambatan tetapi itulah adalah upaya untuk menyernsibndan menyeimbangkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam tersebut agar tetap lestari dan produktif. Untuk itu Sunarjati Hartono (1976:136) mengatakan bahwa k,epastian hukum merupakansyarat mutlak imtuk suksesnya pemballgunan, apalagi karena masyarakat . . . kita tidak lagi merupakan masyarakat dengan 8istem ekonomi tertutup, akan tetapi . . tela,h merupakan masyarakat dengan sistem ekonomi kredit. • Akhirnya dapat dikatakan bahwa dalam kaitannya denga,n pengamanan sumber dan lingkungan sumberdaya alam ikan (udang) masih banyak sifat 'yang inelekar pada kepribadian bangsa Indonesia yang perlu diobah, agar berlar-benar menjadi . manusia pembangunan sekaligus menjadi manusia' pelestari sumber dan lingkungan , sumberdayaalam ikan(udang) bukan sebaliknya. Memang harus diakui bahwa perobahan pola perilaku manusia (pengambil keputuStn, pengelola, pemakai sumberdaya alam) adalah bagian dari pembangunan dan merupakan suatu proses yang membutuhkan waktuyang panjang, karena . untuk m~ncapai hasil tersebut harus . melalui Strana pendidikan. Dalam hal ini untuk mempercepat terlaksananya proses itu daplt dilakukan melalui pembentukan hukum agar merangsang ma syarakat untuk merobah pola perilakunya dalam menopang pembangunan umumnya dan kelestarian sumber danlingkungan sumberdaya alam khususnya. Sehingga hukum •
~ ..
'
•
,
.
•
•
•
,
,
•
,
:Segi-segi Hukum
/
'587._-
ctalam suatu masyarakat yang ~ctang membangun (seperti Indonesia) tidak hanya berfungsi ~bagai pengasuh, pengaman dan pengawal, akan tetapi berfungsi juga ~bagai alat untuk rnerobah pola perilaku yang ~suai dengan masyarakat yang diidam-idamkan. IV. Kesimpulan. Pengelolaan sumberdaya alam ikan (udang) oleh para pengusaha perikanan di perairan Aru dan ~kitarnya sama ~kali tidak memperhatikan/memperhitungkan akibat-akibat ekologi yang bakal terjadi. Mereka hanya memperhatikan/ memper. hitungkan manfaat ekonomi belaka. Pengawasan dan pengamanan oleh aparat penegak hukum dan aparat instansi teknis terhadapkegiatan pengelolaan sumberdaya alam ikan(udang) di perairan Aru, dan ~kitarnya ~lama ini belum berfungsi ~perti yanBdiharuskan. Untuk itu harus ada keterpactuan anrar instansi, baik~cara horiz<;mtal illltar sektor rnaupun vertikal antarapusat dan daerah. Hukum lingkungan mutlak ditegakkan ~cara . tegas bila berbagai upaya lainnya sudah diusahakan untuk melindungi dan mengamankan sumber dan lingkungan sumberdaya alam ika.n (udang) di peraiIfln Aru dan ~kitarnya yang dikelola para pengusaha 'perikanan (baik pengusaha nasional rnaupun bukan). DAFTAR - . ' PUSTAKA . . . Badan Re,mpib.,a.ail Hul}um:NasioIlllI.;SeminarSegi~Segi Hukum dan Pengelolaan ,~jtlgl,{~!ig&nJ{id~p~aina~ipta, 1977. ' '. . Danasaputr.o,8t.MUna
-
•
•
.
'
,-
'
.
•
" .
1988 . fDesember ' .
