: KETETAPAN MUKTAMAR III PERSAUDARAAN MUSLIMIN INDONESIA

Lampiran : KETETAPAN MUKTAMAR III PERSAUDARAAN MUSLIMIN INDONESIA No.03/TAP/MUKT-III/PARMUSI/V/1436

ANGGARAN DASAR MUKTAMAR II

DRAF PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR MUKTAMAR III

ANGGARAN DASAR PERSAUDARAAN MUSLIMIN INDONESIA

ANGGARAN DASAR PERSAUDARAAN MUSLIMIN INDONESIA MUKADDIMAH

“Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. al-Baqarah, 2:208)

1



“Apakah ada orang yang lebih baik daripada orang yang menyeru kepada ajaran tauhid dan taat kpd Allah semata-mata serta beramal shalih, dan dia berkata: “Sungguh aku termasuk kaum muslim?”(QS. Fushilat, 41:33)

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”.(QS.Al-Imran 3 : 103)

2


DRAF PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR MUKTAMAR III “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (QS.Al-Imran 3 : 110)

BAB I NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 (1) Organisasi ini bernama PERSAUDARAAN MUSLIMIN INDONESIA disingkat PARMUSI. (2) PARMUSI didirikan di Yogyakarta pada hari Ahad tanggal 16 Jumadil Akhir 1420 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 26 September 1999 Miladiyah untuk waktu yang tidak ditentukan.

BAB I NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 Tetap

PARMUSI didirikan di Yogyakarta pada hari Ahad tanggal 16 Jumadil Akhir 1420 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 26 September 1999 Miladiyah untuk waktu yang tidak ditentukan, yang mempunyai hubungan historis dengan Partai Muslimin Indonesia yang didirikan pada tanggal 7 Mei 1967. (3) PARMUSI berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Tetap Indonesia. BAB II ASAS, TUJUAN, DAN SIFAT KEGIATAN Pasal 2 PARMUSI berasaskan Islam.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN SIFAT KEGIATAN Pasal 2 Tetap

Pasal 3

Pasal 3

PARMUSI bertujuan : “Terwujudnya masyarakat madani, sejahtera Tetap lahir dan batin dalam kehidupan bangsa Indonesia yang diridhoi Allah SWT.” Pasal 4

Pasal 4 3



PARMUSI bersifat organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan Tetap dan melaksanakan kegiatannya dengan melandaskan diri kepada akidah dan syariat Islam serta hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. BAB III USAHA Pasal 5 (1) Dalam mencapai tujuannya, PARMUSI ini melaksanakan usahausaha : a. Meningkatkan derajat keislaman, keimanan, keikhalasan, ketakwaan, kejujuran, keadilan, kedisiplinan, dan kebersamaan. b. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan mencerdaskan masyarakat, serta memajukan ilmu pengetahuan baik dalam bidang agama maupun umum. c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan sosial, politik, dan kemasyarakatan. d. Meningkatkan kualitas amal shaleh kaum muslimin Indonesia baik di perkotaan maupun di perdesaan. e. Meningkatkan pemahaman akan kewajiban dan hak warga negara dalam rangka meningkatkan kesadaran bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. f. Memupuk ukhuwah Islamiyah untuk menyukseskan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam segala kegiatan kemasyarakatan dan kenegaraan. g. Memberantas dan mencegah berkembangnya paham komunisme / atheisme dan faham-faham lain yang bertentangan dengan syariat Islam. h. Membantu pemerintah dalam memecahkan dan mengatasi

BAB III USAHA Pasal 5 Tetap Tetap

Tetap

Tetap Tetap Tetap

Tetap

Tetap

Tetap 4



masalah bangsa, baik yang bersifat lokal, regional, nasional maupun internasional. (2) Melaksanakan usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan Tetap asas dan tujuan PARMUSI. BAB IV LAMBANG Pasal 6

BAB IV LAMBANG Pasal 6

(1) PARMUSI berlambang Bintang Bulan, berwarna kuning mas, Tetap dikelilingi ikatan bulat sinergi berbentuk sinar matahari (energi) berwarna hijau cerah dan dibawahnya bertuliskan PARMUSI. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang lambang ini diatur dalam Anggara Tetap Rumah Tangga (ART). BAB V KEANGGOTAAN Pasal 7

BAB V KEANGGOTAAN Pasal 7

(1) Anggota PARMUSI adalah warga negara Republik Indonesia yang (1) Anggota PARMUSI ini adalah : beragama Islam, sudah berumur 17 tahun atau sudah / pernah a. warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam menikah dan menyetujui Anggaran Dasar PARMUSI ini. b. sudah berumur 17 tahun atau sudah / pernah menikah c. menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARMUSI ini. d. Menyetujui Pedoman PARMUSI dan Ketentuan lainnya yang tidak bertentangan dengan AD/ART. e. Warga negara asing yang beragama Islam dapat menjadi Anggota Luar Biasa yang ditetapkan oleh Pengurus Harian Parmusi. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan ini diatur dalam Tetap Anggaran Rumah Tangga (ART). 5



BAB VI SUSUNAN PARMUSI DAN KEPENGURUSAN Pasal 8

BAB VI SUSUNAN PARMUSI DAN KEPENGURUSAN Pasal 8

(1) Organisasi PARMUSI di susun dari atas ke bawah menurut Tetap susunan pemerintahan Negara Republik Indonesia, sebagai berikut : a.

Di tingkat nasional disebut Pusat dan dipimpin oleh Pengurus Pusat, disingkat PP. b. Di tingkat provinsi disebut Wilayah dan dipimpin oleh Pengurus Wilayah, disingkat PW. c. Di tingkat kabupaten / kota atau yang disamakan dengan itu disebut Pengurus Daerah dan dipimpin oleh Pengurus Daerah, disingkat PD. d. Di tingkat kecamatan atau yang disamakan dengan itu disebut Cabang dan dipimpin oleh Pengurus Cabang, disingkat PC. e. Di tingkat kelurahan/desa/nagari atau yang disamakan disebut Ranting dan dipimpin oleh Pengurus Ranting, disingkat PR.

Tetap Tetap Tetap

Tetap

Tetap

(2) Pengurus Pusat dapat membentuk perwakilan PARMUSI di luar negeri disebut Luar Negeri dan dipimpin oleh Pengurus Luar Negeri, disingkat PLN. Pasal 9

Pasal 9

Pada tingkat Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Pada tingkat Pengurus Pusat, Pengurus Luar Negeri, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Cabang di bentuk Majelis Penasihat, Majelis Pakar, dan Pengurus Daerah, dan Pengurus Cabang dapat di bentuk Majelis Organisasi Otonom sesuai dengan tingkatannya. Penasihat, Majelis Pakar, dan Organisasi Otonom sesuai dengan tingkatannya. 6



Pasal 10

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut tentang pembentuka Organisasi, Pengurus Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan PARMUSI, Pengurus serta serta Majelis-majelis lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Majelis-majelis lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). Tangga (ART). BAB VII PERMUSYAWARATAN Pasal 11

BAB VII PERMUSYAWARATAN Pasal 11

(1) Sesuai dengan tingkatannya, PARMUSI ini memiliki susunan (1) Sesuai dengan tingkatannya, PARMUSI ini memiliki susunan jenjang jenjang permusyawaratan untuk pengambilan keputusan yang permusyawaratan untuk pengambilan keputusan yang terdiri atas : terdiri atas : a. Muktamar. Tetap b_Musyawarah Luar Negeri b. Musyawarah Wilayah. c_Tetap c. Musyawarah Daerah. d_Tetap d. Musyawarah Cabang. e_Tetap e. Musyawarah Ranting. f_Tetap (2) Untuk membahas dan mengambil keputusan tentang hal-hal yang (2) Untuk membahas dan mengambil keputusan tentang hal-hal yang berkenaan dengan keputusan Muktamar, Musyawarah Wilayah, berkenaan dengan keputusan Muktamar, Musyawarah Luar Negeri, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang dan hal-hal mendesak Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang lainnya di setiap tingkatan diselenggarakan Musyarawah dan hal-hal mendesak lainnya di setiap tingkatan diselenggarakan Nasional, Musyawarah Kerja Wilayah, Musyawarah Kerja Daerah, Musyarawah Nasional, Musyawarah Kerja Wilayah, Musyawarah dan Musyawarah Kerja Cabang. Kerja Daerah, dan Musyawarah Kerja Cabang. (3) Di samping Muktamar, Musyawarah, dan Musyawarah Kerja di Tetap setiap tingkatan juga terdapat rapat-rapat. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang permusyawaratan ini diatur dalam Tetap Anggaran Rumah Tangga (ART). BAB VIII

BAB VIII 7



KEUANGAN Pasal 12

KEUANGAN Pasal 12

(1) Keuangan PARMUSI ini diperoleh dari : a. Uang pangkal dan uang iuran. b. Sumbangan yang tidak mengikat. c. Usaha dan penerimaan lain yang sah dan halal. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang keuangan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Tetap Uang iuran anggota. Tetap Tetap Tetap

BAB IX PERUBAHAN Pasal 13 Perubahan Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan oleh Muktamar.

BAB IX PERUBAHAN Pasal 13 Tetap

BAB X PEMBUBARAN Pasal 14 (1) PARMUSI ini dapat dibubarkan hanya oleh Muktamar yang diadakan khusus untuk itu. (2) Muktamar tersebut pada ayat (1) dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya oleh dua pertiga jumlah Pengurus Wilayah dan dua pertiga jumlah Pengurus Daerah. (3) Keputusan Muktamar pada ayat (1) dan (2) tersebut, dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah suara sah yang hadir. (4) Dengan keputusan pembubaran PARMUSI ini, maka seluruh kekayaan PARMUSI ini diwakafkan, diinfaqkan dan atau dihibahkan kepada PARMUSI Islam.

BAB X PEMBUBARAN Pasal 14 Tetap Tetap

Tetap

Dengan keputusan pembubaran PARMUSI ini, maka seluruh kekayaan PARMUSI ini diwakafkan, diinfaqkan dan atau dihibahkan kepada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam 8



BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 15

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 15

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) atau akan diatur oleh Pengurus Pusat. (2) Anggaran Dasar ini untuk pertama kalinya ditetapkan dan disahkan dalam musyawarah para pendiri PARMUSI ini pada tanggal 26 September 1999. (3) Untuk pertama kalinya Pengurus beserta Majelis Penasihat pada tingkat masing-masing dibentuk dan disusun dalam musyawarah para pendiri, baik di Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang maupun Ranting. (4) Anggaran Dasar ini diperbaiki, disempurnakan dan disahkan pada Muktamar ke-I Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI) di Jakarta pada 16 Jumadil Akhir 1423 H bertepatan dengan tanggal 25 Agustus 2002 Miladiyah, selanjutnya disempurnakan pada Muktamar ke-II PARMUSI pada tanggal 16 Shafar 1429 H bertepatan dengan 23 Februari 2008.

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) atau akan diatur dalam Pedoman PARMUSI dan ketentuan lainnya oleh Pengurus Pusat. Tetap

Tetap

(4) Anggaran Dasar ini diperbaiki, disempurnakan dan disahkan pada Muktamar ke-I Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI) di Jakarta pada 16 Jumadil Akhir 1423 H bertepatan dengan tanggal 25 Agustus 2002 Miladiyah, selanjutnya disempurnakan pada Muktamar ke-II PARMUSI pada tanggal 16 Shafar 1429 H bertepatan dengan 23 Februari 2008 di Jakarta, selanjutnya disempurnakan pada Muktamar ke-III PARMUSI pada tanggal 21 Jumadil Awal 1436 H bertepatan dengan tanggal 12 Maret 2015 di Batam;

ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR II ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSAUDARAAN MUSLIMIN INDONESIA

DRAF PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR III ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSAUDARAAN MUSLIMIN INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB I KETENTUAN UMUM 9

ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR II Pasal 1 Yang dimaksud dengan : 1. PARMUSI adalah Persaudaraan Muslimin Indonesia disingkat PARMUSI. 2. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PARMUSI. 3. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggara Rumah Tangga PARMUSI. 4. Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting, berturut-turut adalah Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting PARMUSI. 5.

6.

DRAF PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR III Pasal 1 Tetap Tetap

Tetap Tetap 4. Pusat, Luar Negeri, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting, berturutturut adalah Pusat, Luar Negeri, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting PARMUSI. Pengurus Pusat (PP), Pengurus Wilayah (PW), Pengurus Daerah (PD), 5. Pengurus Pusat (PP), Pengurus Luar Negeri (PLN), Pengurus Wilayah Pengurus Cabang, dan Pengurus Ranting (PR) PARMUSI. (PW), Pengurus Daerah (PD), Pengurus Cabang (PC), dan Pengurus Ranting (PR) PARMUSI. Anggota adalah anggota PARMUSI. Tetap

BAB II LAMBANG PARMUSI Pasal 2 (1) Bentuk lambang adalah sebagai berikut : a. Bujur sangkar berwarna putih bersih sebagai latar belakang dan tepat ditengah-tengah terdapat gambar Bintang Bulan berwarna kuning emas menghadap kanan. b. Bintang Bulan tersebut dikelilingi ikatan bulat sinergi berbentuk sinar matahari berwarna hijau cerah. c. Di bawah bintang bulan dan ikatan bulat sinergi terdapat tulisan PARMUSI berwarna hitam dalam bentuk empat persegi panjang. (2) Bintang Bulan bermakna keteguhan dan konsisten pada akidah dan tetap bercita-cita luhur,. (3) Ikatan bulat sinergi berbentuk matahari bermakna semangat kekeluargaan dan gerakan dinamis, kritis, kreatif, dan sinergis.

BAB II LAMBANG PARMUSI Pasal 2 Tetap Tetap

Tetap Tetap

Tetap Tetap

(4) Tata cara penggunaan dan pemasangan lambang diatur dan Tetap 10

ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR II ditetapkan oleh Pengurus Pusat. BAB III KEANGGOTAAN Pasal 3 Persyaratan (1) Syarat untuk menjadi anggota yang dimaksud dalam pasal 7 Anggaran Dasar adalah : a. Warganegara Republik Indonesia, beragama Islam dan telah berumur 17 tahun atau sudah / pernah menikah. b. Mengajukan permohonan atau mengisi dan menandatangani formulir yang disediakan oleh PARMUSI. c. Menyatakan bersedia aktif mengikuti kegiatan PARMUSI. d. Membayar uang pangkal. (2) Permohonan untuk menjadi anggota dapat disampaikan kepada Pengurus Ranting di tempat tinggal pemohon atau kepada Pengurus Cabang atau kepada Pengurus lainnya. Pasal 4 Jenis Keanggotaan (1) Anggota terdiri atas : a. Anggota biasa. b. Anggota luar biasa c. Anggota kehormatan. (2) Yang dimaksud dengan : a. Anggota biasa adalah seseorang yang telah memenuhi syarat seperti dimaksud dalam pasal 3 Anggaran Dasar. b. Anggota luar biasa adalah warga negara asing, beragama Islam, setuju dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan menyatakan bersedia mengikuti kegiatan PARMUSI. c. Anggota kehormatan adalah seseorang karena jasa-jasanya terhadap PARMUSI ditetapkan menjadi anggota oleh Pengurus Pusat.

DRAF PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR III

BAB III KEANGGOTAAN Pasal 3 Persyaratan Tetap Tetap Tetap Tetap d. Membayar iuran anggota Tetap

Pasal 4 Jenis Keanggotaan Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap

Tetap

11

ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR II


Pasal 5 Kartu Tanda Anggota (1) Kartu Tanda Anggota diterbitkan oleh Pengurus Daerah dan Tetap diberikan kepada seorang anggota berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat. (2) Seseorang baru dinyatakan sah menjadi anggota, setelah yang Tetap bersangkutan memiliki Kartu Tanda Anggota. Pasal 6 Kewajiban dan hak anggota (1) Setiap anggota berkewajiban : a. Aktif beribadah kepada Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya menurut tuntunan agama Islam. b. Berusaha sekuat-kuatnya menjalankan dakwah islamiyah dan bersungguh-sungguh melaksanakan Amar Ma’ruf Nahi Munkar. c. Menaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta keputusan dan peraturan PARMUSI lainnya. d. Mendukung dan melaksanakan usaha dan kegiatan PARMUSI dan bertanggung jawab menjaga nama baik PARMUSI serta segala sesuatu yang telah diamanatkan oleh PARMUSI. e. Membayar iuran. (2) Setiap anggota berhak : a. Menghadiri rapat dan pertemuan anggota, mengeluarkan pikiran dan pendapat serta memberikan suara b. Memilih dan dipilih menjadi pengurus PARMUSI dan / atau jabatan lain yang ditetapkan PARMUSI. c. Dengan niat beribadah dan akhlaqul karimah melalui tata cara yang sah ditetapkan PARMUSI, melakukan koreksi terhadap sikap perilaku, tindakan dan kebijaksanaan pengurus PARMUSI.

Pasal 5 Kartu Tanda Anggota

Pasal 6 Kewajiban dan hak anggota Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap

Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap

12

ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR II Pasal 7 Pemberhentian anggota (1) Anggota berhenti karena : a. Meninggal dunia. b. Atas permintaan sendiri secara tertulis. c. Diberhentikan. (2) Seseorang dapat diberhentikan dari keanggotaan PARMUSI apabila : a. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik PARMUSI. b. Dengan sengaja melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARMUSI. c. Dipidana penjara oleh Pengadilan dengan keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 8 Tata cara pemberhentian Keputusan pemberhentian ditetapkan oleh Pengurus Pusat, sedangkan pemberhentian sementara ditetapkan oleh Pengurus Wilayah, setelah yang bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Pengurus Pusat. Dalam hal seorang anggota menjabat Pengurus, maka pemberhentian sementara dan / atau pemberhentiannya ditetapkan oleh Pengurus Pusat, setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Pengurus yang lebih tinggi. Anggota yang diberhentikan sementara dan / atau diberhentikan, berhak mengajukan peninjauan kembali atas keputusan tersebut kepada tingkat Pengurus yang lebih tinggi, sampai kepada Muktamar. Tata cara peninjauan kembali status keanggotaan diatur tersendiri oleh Pengurus Pusat. BAB IV

DRAF PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR III Pasal 7 Pemberhentian anggota Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap

Pasal 8 Tata cara pemberhentian Tetap

Tetap

Tetap

Tetap

BAB IV 13

ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR II DRAF PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR III PEMBENTUKAN ORGANISASI PEMBENTUKAN ORGANISASI Pasal 9 Pasal 9 RANTING RANTING (1) Ranting didirikan di daerah tingkat pemerintahan desa / kelurahan / Tetap nagari atau yang dipersamakan dengan itu, apabila sudah ada sekurang-kurangnya 20 orang anggota biasa yang sah, dipimpin oleh Pengurus Ranting. (2) Pengesahan berdirinya Ranting dilakukan oleh Pengurus Daerah Tetap atas usul Musyawarah anggota Ranting, dengan rekomendasi Pengurus Cabang. (3) Penyimpangan dari ketentuan ayat (1) tersebut di atas diputuskan Tetap oleh Pengurus Cabang. Pasal 10 CABANG (1) Cabang didirikan di daerah tingkat pemerintahan kecamatan atau Tetap yang dipersamakan dengan itu, apabila sudah ada sekurangkurangnya 2 (dua) Ranting yang sah, dipimpin oleh Pengurus Cabang. (2) Pengesahan berdirinya Cabang dilakukan oleh Pengurus Wilayah Tetap atas usulan Musyawarah Cabang, dengan rekomendasi Pengurus Daerah. (3) Penyimpangan dari ketentuan ayat (1) tersebut di atas diputuskan Tetap oleh Pengurus Daerah.

Pasal 10 CABANG

Pasal 11 DAERAH (1) Daerah didirikan di daerah tingkat Kabupaten / Kota atau yang Tetap dipersamakan dengan itu, apabila sudah ada sekurang-kurangnya 2 (dua) Cabang yang sah, dipimpin oleh Pengurus Daerah. (2) Pengesahan berdirinya Daerah dilakukan oleh Pengurus Pusat atas Tetap usulan Musyawarah Daerah, dengan rekomendasi Pengurus

Pasal 11 DAERAH

14



Wilayah. (3) Penyimpangan dari ketentuan ayat (1) tersebut di atas diputuskan Tetap oleh Pengurus Pusat, atas usulan Pengurus Wilayah. Pasal 12 WILAYAH (1) Wilayah didirikan di daerah tingkat Provinsi apabila sudah ada Tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) Daerah yang sah, dipimpin oleh Pengurus Wilayah. (2) Pengesahan berdirinya Wilayah dilakukan oleh Pengurus Pusat atas Tetap usulan Musyawarah Wilayah. (3) Penyimpangan dari ketentuan ayat (1) tersebut di atas diputuskan Tetap oleh Pengurus Pusat dengan suatu peraturan khusus untuk itu.

Pasal 12 WILAYAH

Pasal 13 LUAR NEGERI (1) Luar Negeri didirikan di Negara tertentu apabila sudah ada sekurangkurangnya 10 (sepuluh) orang anggota, dipimpin oleh Pengurus Luar Negeri. (2) Pengesahan berdirinya Luar Negeri dilakukan oleh Pengurus Pusat atas usulan Musyawarah Luar Negeri. (3) Penyimpangan dari ketentuan ayat (1) tersebut di atas diputuskan oleh Pengurus Pusat dengan suatu peraturan khusus untuk itu. BAB V PENGURUS PARMUSI Pasal 13 Pengurus Pusat

BAB V PENGURUS PARMUSI Pasal 14 Pengurus Pusat Pengurus Pusat terdiri dari a. Pengurus Harian Pusat b. Majelis Syariah 15


DRAF PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR III c. Majelis Penasehat d. Majelis Pakar Pusat e. Departemen f. Lembaga Pasal 15 Pengurus Harian Pusat

(1) Persyaratan (1)_Persyaratan a. Sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya satu tahun. a. Tetap b. Pernah menjadi anggota Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, b. Pernah menjadi Pengurus Pusat, Pengurus Luar Negeri, Pengurus atau Pengurus Daerah. Wilayah, atau Pengurus Daerah. c. Mempunyai waktu untuk aktif mengikuti kegiatan PARMUSI. c. Tetap d. Mampu dan mau bekerja sama dalam menjalankan roda d. Tetap PARMUSI. e. Dikecualikan dari huruf (a) dan (b) diatas, orang yang pernah menjadi Pengurus Organisasi Kemasyarakatan Islam tingkat Pusat dan atau orang yang telah berjasa dalam mengembangkan PARMUSI dapat dijadikan anggota dan Pengurus Harian Pusat. (2) Pemilihan a. Tatacara pemilihan ditetapkan oleh Muktamar. b. Pengurus Pusat dipilih oleh Muktamar untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun di antara dua Muktamar.

(3) Jumlah Pengurus Pusat berjumlah sebanyak-banyaknya 45 orang, terdiri atas seorang Ketua Umum, beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris Jenderal, beberapa orang Wakil Sekretaris Jenderal, seorang Bendahara Umum, beberapa orang Wakil Bendahara Umum, beberapa anggota pleno.

Tetap Tetap b_Pengurus Harian Pusat dipilih oleh Muktamar untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun di antara dua Muktamar. c. Ketua Umum memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. (3)_Jumlah Pengurus Harian Pusat berjumlah sebanyak-banyaknya 45 orang, terdiri atas seorang Ketua Umum, beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris Jenderal, beberapa orang Wakil Sekretaris Jenderal, seorang Bendahara Umum, dan beberapa orang Wakil Bendahara Umum, dengan menempatkan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) muslimah. 16



(4) Tugas dan tanggung jawab Tetap a. Pengurus Pusat wajib melaksanakan keputusan-keputusan a_Pengurus Harian Pusat wajib melaksanakan keputusan-keputusan Muktamar dan Musyawarah Kerja Nasional, serta menetapkan Muktamar dan Musyawarah Kerja Nasional, serta menetapkan kebijakan kebijakan umum PARMUSI, kebijakan PARMUSI dan menyusun umum PARMUSI, kebijakan PARMUSI dan menyusun pembagian tugas pembagian tugas bagi Pengurus Pusat. bagi Pengurus Harian Pusat. b. Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Pusat dapat b_Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Harian Pusat dapat membentuk Departemen, Lembaga, Organisasi Otonom dan / membentuk Departemen, Lembaga, Organisasi Otonom dan / atau atau Yayasan. Yayasan. c. Departemen, Lembaga, Organisasi Otonom dan / atau Yayasan c_Departemen, Lembaga, Organisasi Otonom dan / atau Yayasan tersebut dalam huruf “b” bertanggung jawab kepada Pengurus tersebut dalam huruf “b” bertanggung jawab kepada Pengurus Harian Pusat. Pusat. d. Pengurus Pusat bertanggung jawab kepada Muktamar. d_Pengurus Harian Pusat bertanggung jawab kepada Muktamar. Pasal 16 Pengurus Luar Negeri (1) Persyaratan a. Sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya satu tahun. b. Mempunyai waktu untuk aktif mengikuti kegiatan PARMUSI. c. Mampu dan mau bekerja sama dalam menjalankan roda PARMUSI (2) Pemilihan a. Tatacara pemilihan ditetapkan oleh Musyawarah Luar Negeri; b. Pengurus Luar Negeri dipilih oleh Musyawarah Luar Negeri untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun dan disahkan oleh Pengurus Harian Pusat. (3) Jumlah Pengurus Luar Negeri berjumlah sebanyak-banyaknya 21 orang, terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, beberapa orang Wakil Bendahara, dengan menempatkan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) muslimah. 17


DRAF PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR III (4) Tugas dan tanggung jawab a. Pengurus Luar Negeri wajib melaksanakan keputusan-keputusan Muktamar dan Musyawarah Kerja Nasional yang berkaitan dengan permasalahan Luar Negeri, melaksanakan kebijaksanaan Pengurus Harian Pusat, keputusan Musyawarah Luar Negeri dan menyusun pembagian tugas bagi Pengurus Luar Negeri. b. Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Luar Negeri dapat membentuk Biro-biro, Lembaga, dan Organisasi Otonom atas persetujuan dan bimbingan Pengurus Harian Pusat, dan dapat membentuk perwakilan Yayasan yang dibentuk oleh Pengurus Pusat. c. Biro-biro, Lembaga, dan Organisasi Otonom bertanggung jawab kepada Pengurus Luar Negeri. d. Perwakilan Yayasan masing-masing bertanggung jawab kepada Yayasan Pusat yang menjadi induknya. e. Pengurus Luar Negeri bertanggung jawab kepada Musyawarah Luar Negeri.

Pasal 14 Pengurus Wilayah

Pasal 17 Pengurus Wilayah Pengurus Wilayah terdiri dari : a. Pengurus Harian Wilayah b. Majelis Penasehat Wilayah c. Majelis Pakar Wilayah d. Biro e. Lembaga Pasal 18 Pengurus Harian Wilayah

(1) Persyaratan

(1)_tetap 18

a. b. c. d.

ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR II Sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya satu tahun. Pernah menjadi anggota Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah atau Pengurus Cabang. Mempunyai waktu untuk aktif mengikuti kegiatan PARMUSI. Mampu dan mau bekerja sama dalam menjalankan roda PARMUSI

(2) Pemilihan a. Tatacara pemilihan ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah. b. Pengurus Wilayah dipilih oleh Musyawarah Wilayah untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun dan disahkan oleh Pengurus Pusat. (3) Jumlah Pengurus Wilayah berjumlah sebanyak-banyaknya 21 orang, terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, beberapa orang Wakil Bendahara, beberapa anggota pleno. (4) Tugas dan tanggung jawab a. Pengurus Wilayah wajib melaksanakan keputusan-keputusan Muktamar dan Musyawarah Kerja Nasional yang berkaitan dengan permasalahan Wilayah, melaksanakan kebijaksanaan Pengurus Pusat, keputusan Musyawarah Wilayah dan menyusun pembagian tugas bagi Pengurus Wilayah. b. Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Wilayah dapat membentuk Biro-biro, Lembaga, dan Organisasi Otonom atas persetujuan dan bimbingan Pengurus Pusat, dan dapat membentuk perwakilan Yayasan yang dibentuk oleh Pengurus Pusat.

DRAF PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR III Tetap b_Pernah menjadi anggota Pengurus Daerah atau tingkatan diatasnya. Tetap Tetap e_Dikecualikan dari huruf (a) dan (b) diatas, orang yang pernah menjadi Pengurus Organisasi Kemasyarakatan Islam tingkat Wilayah dan atau orang yang telah berjasa dalam mengembangkan PARMUSI dapat dijadikan anggota dan Pengurus Harian Wilayah. Tetap Tetap b_Pengurus Harian Wilayah dipilih oleh Musyawarah Wilayah untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun dan disahkan oleh Pengurus Harian Pusat. (3)_Tetap Pengurus Harian Wilayah berjumlah sebanyak-banyaknya 21 orang, terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, beberapa orang Wakil Bendahara, dengan menempatkan sekurangkurangnya 30% (tiga puluh persen) muslimah. (4)_Tetap a_Pengurus Harian Wilayah wajib melaksanakan keputusankeputusan Muktamar dan Musyawarah Kerja Nasional yang berkaitan dengan permasalahan Wilayah, melaksanakan kebijaksanaan Pengurus Harian Pusat, keputusan Musyawarah Wilayah dan menyusun pembagian tugas bagi Pengurus Harian Wilayah. b_Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Harian Wilayah dapat membentuk Biro-biro, Lembaga, dan Organisasi Otonom atas persetujuan dan bimbingan Pengurus Harian Pusat, dan dapat membentuk perwakilan Yayasan yang dibentuk oleh Pengurus Pusat.

19

ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR II c. Biro-biro, Lembaga, dan Organisasi Otonom bertanggung jawab kepada Pengurus Wilayah. d. Perwakilan Yayasan masing-masing bertanggung jawab kepada Yayasan Pusat yang menjadi induknya. e. Pengurus Wilayah bertanggung jawab kepada Musyawarah Wilayah.

DRAF PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR III c_Biro-biro, Lembaga, dan Organisasi Otonom bertanggung jawab kepada Pengurus Harian Wilayah. d_Perwakilan Yayasan masing-masing bertanggung jawab kepada Yayasan Pusat yang menjadi induknya. e_Pengurus Harian Wilayah bertanggung jawab kepada Musyawarah Wilayah.

Pasal 15 Pengurus Daerah

Pasal 19 Pengurus Daerah Pengurus Daerah terdiri dari : a. Pengurus Harian Daerah b. Majelis Penasehat Daerah c. Majelis Pakar Daerah d. Bagian Bagian e. Lembaga Pasal 20 Pengurus Harian Daerah

(1) Persyaratan a. Sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya satu tahun. b. Pernah menjadi anggota pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus daerah atau pengurus cabang. c. Mempunyai waktu dan aktif mengikuti kegiatan PARMUSI. d. Mampu dan mau bekerja sama dalam menjalankan roda PARMUSI.

(2) Pemilihan

Tetap Tetap b_Pernah menjadi anggota pengurus cabang atau tingkatan diatasnya. Tetap Tetap e_Dikecualikan dari huruf (a) dan (b) diatas, orang yang pernah menjadi Pengurus Organisasi Kemasyarakatan Islam tingkat Daerah dan atau orang yang telah berjasa dalam mengembangkan PARMUSI dapat dijadikan anggota dan Pengurus Harian Daerah. Tetap 20

ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR II a. Tatacara pemilihan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah. b. Pengurus Daerah dipilih oleh Musyawarah Daerah untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun dan disahkan oleh Pengurus Pusat. (3) Jumlah Pengurus Daerah berjumlah sebanyak-banyaknya 17 orang, terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, beberapa orang Wakil Bendahara, beberapa orang anggota pleno.

DRAF PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR III Tetap b_Pengurus Harian Daerah dipilih oleh Musyawarah Daerah untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun dan disahkan oleh Pengurus Harian Pusat. Tetap Pengurus Harian Daerah berjumlah sebanyak-banyaknya 17 orang, terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, beberapa orang Wakil Bendahara, dengan menempatkan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) muslimah.

4) Tugas dan tanggung jawab Tetap a. Pengurus Daerah wajib melaksanakan keputusan-keputusan a_Pengurus Harian Daerah wajib melaksanakan keputusan-keputusan Muktamar, Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Wilayah, Muktamar, Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Kerja Wilayah yang berkaitan dengan Musyawarah Kerja Wilayah yang berkaitan dengan permasalahan permasalahan Daerah, garis kebijaksanaan Pengurus Pusat, Daerah, garis kebijaksanaan Pengurus Harian Pusat, keputusan keputusan Musyawarah Daerah dan menyusun pembagian Musyawarah Daerah dan menyusun pembagian tugas bagi Pengurus tugas bagi Pengurus Daerah. Harian Daerah. b. Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Daerah dapat b_Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Harian Daerah dapat membentuk Bagian-bagian, Lembaga, dan Organisasi Otonom membentuk Bagian-bagian, Lembaga, dan Organisasi Otonom atas atas persetujuan dan bimbingan Pengurus Pusat, dan dapat persetujuan dan bimbingan Pengurus Harian Pusat, dan dapat membentuk perwakilan Yayasan yang dibentuk oleh Pengurus membentuk perwakilan Yayasan yang dibentuk oleh Pengurus Harian Pusat. Pusat. c. Bagian-bagian, Lembaga, dan Organisasi Otonom bertanggung c_Bagian-bagian, Lembaga, dan Organisasi Otonom bertanggung jawab jawab kepada Pengurus Daerah. kepada Pengurus Harian Daerah. d. Perwakilan Yayasan masing-masing bertanggung jawab kepada d_Perwakilan Yayasan masing-masing bertanggung jawab kepada Yayasan pusat yang menjadi induknya. Yayasan pusat yang menjadi induknya. e. Pengurus Daerah bertanggung jawab kepada Musyawarah e_Pengurus Harian Daerah bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah. Daerah. Pasal 16 Pengurus Cabang

Pasal 21 Pengurus Cabang

21


DRAF PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR III Pengurus Cabang terdiri dari : a. Pengurus Harian Cabang b. Majelis Penasehat cabang c. Seksi Seksi Pasal 22 Pengurus Harian Cabang

(1) Persyaratan a. Sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. b. Pernah menjadi pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus daerah, pengurus cabang atau pengurus ranting.

Tetap a_anggota PARMUSI b_orang yang pernah menjadi Pengurus Organisasi Kemasyarakatan Islam tingkat Cabang dan atau orang yang telah berjasa dalam mengembangkan PARMUSI dapat dijadikan anggota dan Pengurus Harian Cabang. c. Mempunyai waktu untuk aktif mengikuti kegiatan PARMUSI. Tetap d. Mampu dan mau bekerja sama dalam menjalankan roda Tetap PARMUSI. (2) Pemilihan Tetap a. Tatacara pemilihan ditetapkan oleh Musyawarah Cabang. Tetap b. Pengurus Cabang dipilih oleh Musyawarah Cabang untuk masa b_Pengurus Harian Cabang dipilih oleh Musyawarah Cabang untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun dan disahkan oleh Pengurus bakti selama 5 (lima) tahun dan disahkan oleh Pengurus Wilayah. Wilayah. (3) Jumlah Tetap Pengurus Cabang berjumlah sebanyak-banyaknya 15 orang, terdiri dari Pengurus Harian Cabang berjumlah sebanyak-banyaknya 15 orang, seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang beberapa orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, beberapa orang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, Bendahara, beberapa anggota pleno. beberapa orang Bendahara. (4) Tugas dan tanggung jawab Tetap a. Pengurus Cabang wajib melaksanakan keputusan-keputusan a_Pengurus Harian Cabang wajib melaksanakan keputusan-keputusan Muktamar, Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Wilayah, Muktamar, Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Kerja Wilayah, Musyawarah Daerah, dan Musyawarah Kerja Wilayah, Musyawarah Daerah, dan Musyawarah Musyawarah Kerja Daerah yang berkaitan dengan Kerja Daerah yang berkaitan dengan permasalahan Cabang serta 22

b. c. d.

ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR II permasalahan Cabang serta Keputusan Musyawarah Kerja Cabang. Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Cabang dapat membentuk seksi-seksi. Seksi-seksi bertanggung jawab kepada Pengurus Cabang. Pengurus Cabang bertanggung jawab kepada Musyawarah Cabang. Pasal 17 Pengurus Ranting

DRAF PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR III Keputusan Musyawarah Kerja Cabang. b_Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Harian Cabang dapat membentuk seksi-seksi. c_Seksi-seksi bertanggung jawab kepada Pengurus Harian Cabang. d_Pengurus Harian Cabang bertanggung jawab kepada Musyawarah Cabang. Pasal 23 Pengurus Ranting

(1) Persyaratan a. Sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya satu tahun.

Tetap a_telah menjadi anggota PARMUSI atau anggota Organisasi Kemasyarakatan Islam lainnya. b. Mempunyai waktu untuk aktif mengikuti kegiatan PARMUSI. Tetap c. Mampu dan mau bekerja sama dalam menjalankan roda Tetap PARMUSI. (2) Pemilihan Tetap a. Tatacara pemilihan ditetapkan oleh Musyawarah Ranting. Tetap b. Pengurus Ranting dipilih oleh Musyawarah Ranting untuk masa Tetap bakti selama 5 (lima) tahun dan disahkan oleh Pengurus Daerah. (3) Jumlah Tetap a. Pengurus Ranting berjumlah sebanyak-banyaknya 13 orang, Pengurus Ranting berjumlah sebanyak-banyaknya 13 orang, terdiri dari terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris, seorang beberapa orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, beberapa orang Bendahara, beberapa orang Wakil Bendahara, beberapa Wakil Bendahara. anggota pleno. (4) Tugas dan tanggung jawab. Tetap a. Pengurus Ranting wajib melaksanakan keputusan PARMUSI Tetap diatasnya dan keputusan Musyawarah Ranting. b. Pengurus Ranting bertanggung jawab kepada Musyawarah Tetap Ranting. 23



Pasal 18 Mekanisme PARMUSI Hubungan dan tata kerja antara yayasan, Organisasi Otonom yang dibentuk oleh Pengurus Pusat dengan PARMUSI diatur dan ditetapkan oleh yayasan dan Organisasi Otonom tersebut dengan persetujuan tertulis dari Pengurus Pusat. Pasal 19 Pemberhentian Anggota Pengurus (1) Anggota Pengurus disetiap tingkatan berhenti atau dapat diberhentikan karena : a. Meninggal dunia. b. Atas permintaan sendiri secara tertulis. c. Nyata-nyata tidak aktif dalam kegiatan kepengurusan PARMUSI. d. Melakukan perbuatan yang menjatuhkan nama dan martabat PARMUSI serta melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan PARMUSI.

Pasal 24 Mekanisme Organisasi PARMUSI Tetap

Pasal 25 Pemberhentian Anggota Pengurus Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap

(2) Pemberhentian anggota Pengurus berdasarkan ayat (1) huruf “c” diselenggarakan melalui Rapat Pengurus Harian ditingkatannya masing-masing; (2) Pemberhentian anggota Pengurus selain yang ditentukan pada ayat (1) huruf “a” dan huruf “b”, dilaksanakan dengan mekansime sebagai berikut : a. Kepada Anggota Pengurus yang dimaksud di beri surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga dengan interval waktu 10 (sepuluh) hari. Apabila surat peringatan tidak diindahkan maka, prosedur huruf “b” sampai dengan huruf “e” di bawah ini langsung diberlakukan. b. Anggota Pengurus Pusat oleh Pengurus Pusat berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Harian Pusat yang diadakan untuk

(3) Pemberhentian anggota Pengurus berdasarkan ayat (1) huruf “d” dilaksanakan dengan mekansime sebagai berikut : Tetap

Tetap 24

ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR II kepentingan tersebut. c. Anggota Pengurus Wilayah diusulkan kepada Pengurus Pusat oleh Pengurus Wilayah berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Harian Pengurus Wilayah yang diadakan untuk kepentingan tersebut, untuk disahkan oleh Pengurus Pusat. d. Anggota Pengurus Daerah diusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Wilayah, oleh Pengurus Daerah berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Harian Pengurus Daerah yang diadakan untuk kepentingan tersebut, untuk disahkan oleh Pengurus Pusat. e. Anggota Pengurus Cabang diusulkan kepada Pengurus Wilayah melalui Pengurus Daerah, oleh Pengurus Cabang berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Harian Pengurus Cabang yang diadakan untuk kepentingan tersebut, untuk disahkan oleh Pengurus Wilayah. f. Anggota Pengurus Ranting diusulkan kepada Pengurus Daerah melalui Pengurus Cabang, oleh Pengurus Ranting berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Harian Pengurus Ranting yang diadakan untuk kepentingan tersebut, untuk disahkan oleh Pengurus Daerah. (3) Pengisian lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut : a. Pengajuan pengusulan pemberhentian anggota Pengurus di berbagai tingkatan disertai dengan nama calon pengganti jabatan yang lowong tersbut,. b. Calon pengganti diberi prioritas kepada pejabat yang beada di urutan dibawahnya.

DRAF PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR III Tetap

Tetap

Tetap

Tetap

Tetap Tetap

Tetap BAB VI MAJELIS SYARI’AH Pasal 26 (1)_Persyaratan Majelis Syari’ah adalah institusi pada tingkat Pusat yang terdiri atas alim ulama yang mempunyai perhatian kepada PARMUSI. (2)_Susunan Majelis Syaria’ah terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, 25


DRAF PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR III dan beberapa anggota untuk masa bakti 5 (lima) tahun. (3)_Pemilihan a, Ketua dan Wakil Ketua dipilih Muktamar. b, Anggota Majelis Syari’ah ditetapkan oleh Pengurus Harian Pusat berdasarkan usulan Pimpinan Majelis Syari’ah. (4)_Tugas, Kewajiban dan Kewenangan a_bekerjasama dengan MUI dan atau Institusi keagamaan lainnya untuk mengeluarkan fatwa keagamaan. b_memberi nasihat keagamaan khususnya kepada Pengurus disemua tingkatan; c_ membahas dan mengkaji masalah keagamaan terkait dengan kepentingan umat, bangsa, dan negara.

BAB VI DEWAN PEMBINA

BAB VII MAJELIS PENASEHAT

Pasal 20

Pasal 27

(1) Persyaratan Alim ulama, tokoh masyarakat, dan para cerdik pandai yang mempunyai perhatian kepada PARMUSI.

(1)_Persyaratan Majelis Penasehat adalah institusi yang terdiri atas tokoh-tokoh Parmusi, alim ulama, tokoh masyarakat, yang mempunyai perhatian kepada PARMUSI. (2)_Susunan Terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, Seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris dan beberapa anggota untuk masa bakti 5 (lima) tahun. (3)_Pemilihan a, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris dipilih Muktamar, Musyawarah Luar Negeri, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, dan Musyawarah Cabang. b, Anggota Majelis Penasehat ditetapkan oleh Pengurus berdasarkan usulan Pimpinan Majelis Penasehat sesuai dengan tingkatannya.

(2) Susunan Terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, dan beberapa anggota untuk masa bakti 5 (lima) tahun. (3) Pemilihan a. Ketua dan Wakil Ketua dipilih Muktamar, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, dan Musyawarah Cabang. b.

Anggota Majelis Penasihat ditetapkan oleh Pengurus sesuai dengan tingkatannya.

26

ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR II (4) Tugas dan kebijaksanaan a. Majelis Penasihat bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada Pengurus menurut tingkatnya dalam hal yang berkaitan dengan aqidah dan kaidah agama Islam serta pemikiran yang berkaitan dengan kebaikan dan kemajuan PARMUSI. b. Kebijaksanaan dan kegiatan bersifat kedalam, sesuai dengan tingkatan Pengurus.

DRAF PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR III (4)_Tugas, Kewajiban dan Kewenangan a_memberi nasihat dan pertimbangan kepada Pengurus menurut tingkatannya dalam hal yang berkaitan dengan umat, bangsa dan negara serta kebijakan yang berkaitan dengan kebaikan dan kemajuan PARMUSI. b_ membahas dan mengkaji masalah PARMUSI dan masalah lain terkait tugas dan kewajiban Pengurus Harian; c_memberikan pertimbangan dan nasihat mengenai masalah PARMUSI dan masalah lain terkait kepada Pengurus Harian; d_memberikan saran kepada Pengurus Harian tentang kebijakan dan langkah strategis yang perlu dilaksanakan oleh Pengurus Harian; e_melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja Pengurus Harian; f_mengambil alih tugas, tanggungjawab, dan wewenang Pengurus Harian dalam hal Pengurus Harian tidak melaksanakan kewajibannya sehingga PARMUSI yang dipimpinnya dalam keadaan vakum lebih dari setahun.

(5) Rapat-rapat a. Rapat-rapat Majelis Penasihat dapat diadakan secara periodik atau sewaktu-waktu bila dianggap perlu oleh Pengurus Majelis Penasehat, atau atas permintaan Pengurus di tingkat yang bersangkutan. b. Rapat Majelis Penasihat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua jumlah anggotanya. c. Keputusan rapat Majelis Penasihat dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua jumlah suara yang hadir.

(5)_Rapat-rapat a.Rapat-rapat Majelis Penasehat dapat diadakan secara periodik atau sewaktu-waktu bila dianggap perlu oleh Pengurus Majelis Penasehat, atau atas permintaan Pengurus di tingkat yang bersangkutan. dihapus dihapus

BAB VII MAJELIS PAKAR

BAB VIII MAJELIS PAKAR

Pasal 21

Pasal 28

(1) Persyaratan Para ahli dibidangnya yang mempunyai perhatian untuk kemajuan

(1)_Persyaratan Para ahli dibidangnya yang mempunyai perhatian untuk kemajuan 27

ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR II PARMUSI. (2) Susunan Terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, dan beberapa anggota untuk masa bakti 5 (lima) tahun. (3) Pemilihan a. Ketua dan Wakil Ketua dipilih oleh Muktamar, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, dan Musyawarah Cabang. b.

Anggota Majelis Pakar ditetapkan oleh Pengurus sesuai dengan tingkatannya. (4) Tugas dan kebijaksanaan a. Majelis Pakar bertugas memberi pertimbangan dan masukan kepada Pengurus sesuai dengan tingkatannya yang dibutuhkan oleh Pengurus. b. Kebijaksanaan dan kegiatan bersifat kedalam, sesuai dengan tingkatan Pengurus.

DRAF PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR III PARMUSI. (2)_Susunan Terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang sekretaris, beberapa wakil sekretaris dan beberapa anggota untuk masa bakti 5 (lima) tahun. (3)_Pemilihan a.Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris dipilih oleh Muktamar, Musyawarah Luar Negeri, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, dan Musyawarah Cabang. b.Anggota Majelis Pakar ditetapkan oleh Pengurus sesuai dengan tingkatannya. (4)_Tugas, Tanggungjawab dan Kewenangan a.Dewan Pakar bertugas memberi pertimbangan dan masukan kepada Pengurus sesuai dengan tingkatannya yang dibutuhkan oleh Pengurus. b. merumuskan kebijakan dan langkah-langkah strategis perjuangan Parmusi dalam berbagai dimensi kehidupan; c.mengkaji dan merumuskan berbagai tuntutan dan aspirasi masyarakat serta persoalan aktualmasyarakat secara cermat, kritis dan komprehensif

(5) Rapat-rapat a. Rapat-rapat Majelis Pakar dapat diadakan secara periodik atau sewaktu-waktu bila dianggap perlu oleh Pengurus Majelis Pakar atau atas permintaan Pengurus di tingkat yang bersangkutan. b. Rapat Majelis Pakar dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua jumlah anggotanya. c. Keputusan Majelis Pakar dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua jumlah suara yang hadir.

(5)_Rapat-rapat a.Rapat-rapat Dewan Pakar dapat diadakan secara periodik atau sewaktu-waktu bila dianggap perlu oleh Pengurus Dewan Pakar atau atas permintaan Pengurus di tingkat yang bersangkutan. Dihapus

BAB VIII PERMUSYAWARATAN

BAB VIX PERMUSYAWARATAN

Dihapus

28



Pasal 22 MUKTAMAR (1) Muktamar merupakan pemegang kekuasaan tertinggi PARMUSI dan diadakan 5 (lima) tahun sekali. (2) Muktamar diselenggarakan untuk memusyawarahkan dan menetapkan keputusan tentang : a. Laporan dan pertanggungjawaban Pengurus Pusat. b. Program perjuangan dan pengembangan PARMUSI untuk masa waktu 5 (lima) tahun. c. Penyempurnaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan konsolidasi PARMUSI. d. Permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam, rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. e. Memilih dan menetapkan Pengurus Pusat, Pimpinan Majelis Penasehat, dan Pimpinan Majelis Pakar Pusat. (3) Peserta Muktamar terdiri atas : a. Anggota Pengurus Pusat, Majelis Penasehat Pusat, Majelis Pakar Pusat, dan Organisasi Otonom.

Pasal 29 MUKTAMAR Tetap Tetap Tetap Tetap c_Penyempurnaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Pedoman-Pedoman Organisasi PARMUSI. Tetap

e.Memilih dan menetapkan Pengurus Harian Pusat, Pimpinan Majelis Penasehat Pusat, dan Pimpinan Dewan Pakar Pusat. Tetap a_Anggota Pengurus Harian Pusat, Majelis Penasehat Pusat, Dewan Pakar Pusat, dan Organisasi Otonom. b_Utusan Pengurus Luar Negeri b. Utusan Pengurus Wilayah. c_Utusan Pengurus Harian Wilayah. c. Utusan Pengurus Daerah. d_Utusan Pengurus Harian Daerah. (4) Muktamar diselenggarakan oleh dan atas undangan serta dipimpin Tetap oleh Pengurus Pusat. (5) Acara dan tata tertib Muktamar ditetapkan oleh Muktamar. Tetap Pasal 23 Keabsahan (1) Muktamar dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua Tetap jumlah Wilayah dan lebih seperdua jumlah Daerah yang telah disahkan. (2) Sidang-sidang Muktamar dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih Tetap

Pasal 30 Keabsahan

29

ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR II DRAF PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR III dari seperdua jumlah peserta yang hadir. (3) Keputusan Muktamar tentang perubahan Anggaran Dasar dan Dihapus, ada di ayat 2 (c) Pasal 27 Anggaran Rumah Tangga dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah suara yang hadir. Pasal 24 Pasal 31 Hak suara Hak suara Pengurus Pusat, utusan Pengurus Wilayah, dan Utusan Pengurus Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Luar Negeri, utusan Pengurus Wilayah, dan secara kolektif masing-masing mempunyai hak 1 (satu) suara. Utusan Pengurus Daerah, secara kolektif masing-masing mempunyai hak 1 (satu) suara. Pasal 25 Muktamar Luar Biasa Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan, apabila dinyatakan perlu oleh Pengurus Pusat dan / atau atas usul lebih dari seperdua jumlah Wilayah dan lebih dari seperdua jumlah Daerah.

dihapus dihapus dihapus

Pasal 26 Musyawarah Kerja Nasional (1) Musyawarah Kerja Nasional disingkat MUKERNAS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PARMUSI di bawah Muktamar. (2) MUKERNAS diadakan untuk : a. Memusyawarahkan dan mengambil keputusan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan Muktamar. b. Dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan Muktamar yang akan datang. c. Memusyawarahkan dan memutuskan permasalahan PARMUSI dan perjuangan yang sangat mendesak. (3) Peserta MUKERNAS terdiri atas : a. Anggota Pengurus Pusat, Majelis Penasehat Pusat, Majelis Pakar Pusat, dan Organisasi Otonom.

Pasal 32 Musyawarah Kerja Nasional Tetap Tetap Tetap

Tetap Tetap (3)_Tetap a_Anggota Pengurus Harian Pusat, Majelis Penasehat Pusat, Dewan Pakar Pusat, Pimpinan Departemen/Lembaga/Organisasi Otonom. 30


(4) (5)

(1) (2) (3)

DRAF PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR III b_Utusan Pengurus Luar Negeri b. Utusan Pengurus Wilayah. c_Utusan Pengurus Wilayah. MUKERNAS diselenggarakan oleh dan atas undangan serta dipimpin (4)_MUKERNAS diselenggarakan oleh dan atas undangan serta dipimpin oleh Pengurus Pusat. oleh Pengurus Pusat. Acara dan Tata Tertib MUKERNAS ditetapkan oleh MUKERNAS. (5)_Acara dan Tata Tertib MUKERNAS ditetapkan oleh Pengurus Harian Pusat. Pasal 27 Pasal 33 Keabsahan Keabsahan MUKERNAS dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih seperdua Tetap jumlah Wilayah yang telah disahkan. Sidang-sidang MUKERNAS dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih Tetap seperdua jumlah peserta yang hadir. Keputusan MUKERNAS dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih Tetap dari seperdua jumlah suara yang hadir.

Pasal 28 Hak suara Pengurus Pusat dan Utusan Pengurus Wilayah secara kolektif masingmasing mempunyai 1 (satu) hak suara.

Dihapus Dihapus Dihapus

Pasal 34 MUSYAWARAH LUAR NEGERI (1) Musyawarah Luar Negeri diadakan 5 (lima) tahun sekali. (2) Musyawarah Luar Negeri diselenggarakan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang : a. Laporan dan pertanggungjawaban Pengurus Luar Negeri. b. Program perjuangan PARMUSI di tingkat Luar Negeri, untuk masa waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan keputusan-keputusan Muktamar. c. Penyempurnaan tata Organisasi/konsolidasi di tingkat Luar Negeri. d. Permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam, 31


DRAF PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR III dan masyarakat di Luar Negeri yang bersangkutan. e. Memilih dan menetapkan Pengurus Luar Negeri, Pemimpin Majelis Penasehat Luar Negeri dan Pemimpin Dewan Pakar Luar Negeri. (3) Peserta Musyawarah Luar Negeri terdiri atas : a. Anggota Pengurus Luar Negeri, Majelis Penasehat Luar Negeri, Dewan Pakar Luar Negeri, dan Organisasi Otonom. b. Utusan Pengurus Pusat. (4) Musyawarah Luar Negeri diselenggarakan oleh dan atas undangan serta dipimpin oleh Pengurus Luar Negeri. (5) Acara dan Tata Tertib Musyawarah Luar Negeri ditetapkan oleh Musyawarah Luar Negeri .

(1) (2)

(3)

(4) (5)

Pasal 35 Musyawarah Kerja Luar Negeri Musyawarah Kerja Luar Negeri merupakan kekuasaan tertinggi dalam PARMUSI di bawah Musyawarah Luar Negeri . Musyawarah Kerja Luar Negeri diadakan untuk : a. Memusyawarahkan dan mengambil keputusan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan Muktamar dan Keputusan Musyawarah Luar Negeri. b. Dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Luar Negeri yang akan datang. c. Memusyawarahkan dan memutuskan permasalahan PARMUSI dan perjuangan yang sangat mendesak. Peserta Musyawarah Kerja Luar Negeri terdiri atas : a. Anggota Pengurus Luar Negeri, Majelis Penasehat Luar Negeri, Dewan Pakar Luar Negeri, dan Organisasi Otonom. b. Utusan Pengurus Pusat. Musyawarah Kerja Luar Negeri diselenggarakan oleh dan atas undangan serta dipimpin oleh Pengurus Luar Negeri. Acara dan Tata Tertib Musyawarah Kerja Luar Negeri ditetapkan 32


(1) (2)

(3)

(4) (5)

Pasal 29 MUSYAWARAH WILAYAH Musyawarah Wilayah disingkat MUSYWIL diadakan 5 (lima) tahun sekali. MUSYWIL diselenggarakan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang : a. Laporan dan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah. b. Program perjuangan PARMUSI di tingkat wilayah, untuk masa waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan keputusan-keputusan Muktamar. c. Penyempurnaan tata PARMUSI / konsolidasi di tingkat wilayah. d. Permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam, dan masyarakat di wilayah yang bersangkutan. e. Memilih dan menetapkan Pengurus Wilayah, Pemimpin Majelis Penasehat Wilayah dan Pemimpin Majelis Pakar Wilayah. Peserta MUSYWIL terdiri atas : a. Anggota Pengurus Wilayah, Majelis Penasehat Wilayah, Majelis Pakar Wilayah, dan Organisasi Otonom. b. Utusan Pengurus Pusat. c. Utusan Pengurus Daerah. MUSYWIL diselenggarakan oleh dan atas undangan serta dipimpin oleh Pengurus Wilayah. Acara dan Tata Tertib MUSYWIL ditetapkan oleh MUSYWIL.

DRAF PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR III oleh Pengurus Luar Negeri. Pasal 36 MUSYAWARAH WILAYAH Tetap Tetap Tetap Tetap

Tetap Tetap e.Memilih dan menetapkan Pengurus Wilayah, Pemimpin Majelis Penasehat Wilayah dan Pimpinan Dewan Pakar Wilayah. (3) Peserta MUSYWIL terdiri atas : a. Anggota Pengurus Harian Wilayah, Majelis Penasehat Wilayah dan Dewan Pakar Wilayah, Pengurus Biro/Lembaga/Organisasi Otonom. b. Utusan Pengurus Harian Pusat. c. Utusan Pengurus Harian Daerah. (4) MUSYWIL diselenggarakan oleh dan atas undangan serta dipimpin oleh Pengurus Harian Wilayah. (5) Acara dan Tata Tertib MUSYWIL ditetapkan oleh MUSYWIL.

Pasal 30 Pasal 37 Keabsahan Keabsahan (1) MUSYWIL dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari (1) MUSYWIL dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua jumlah Daerah dan lebih dari seperdua jumlah Cabang yang seperdua jumlah Daerah yang telah disahkan. telah disahkan. (2) Sidang-sidang MUSYWIL dinyatakan sah apabila disetujui oleh Tetap 33

ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR II DRAF PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR III lebih dari seperdua jumlah peserta yang hadir. (3) Keputusan MUSYWIL dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih Tetap dari seperdua jumlah suara yang hadir. Pasal 31 Hak suara Pengurus Wilayah, Utusan Pengurus Daerah, dan Utusan Pengurus Pusat secara kolektif masing-masing mempunyai 1 (satu) hak suara. Pasal 32 MUSYWIL LUAR BIASA MUSYWIL Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila dinyatakan perlu oleh Pengurus Wilayah dan / atau atas usul lebih dari seperdua jumlah Daerah dan lebih dari seperdua jumlah Cabang.

(1) (2)

(3)

(4)

Pasal 33 Musyawarah Kerja Wilayah Musyawarah Kerja Wilayah disingkat MUKERWIL merupakan kekuasaan tertinggi dalam PARMUSI di bawah MUSYWIL. MUKERWIL diadakan untuk : a. Memusyawarahkan dan mengambil keputusan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan Muktamar dan Keputusan MUSYWIL. b. Dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan MUSYWIL yang akan datang. c. Memusyawarahkan dan memutuskan permasalahan PARMUSI dan perjuangan yang sangat mendesak. Peserta MUKERWIL terdiri atas : a. Anggota Pengurus Wilayah, Majelis Penasehat Wilayah, Majelis Pakar Wilayah, dan Organisasi Otonom. b. Utusan Pengurus Pusat. c. Utusan Pengurus Daerah. MUKERWIL diselenggarakan oleh dan atas undangan serta dipimpin

Pasal 38 Hak suara Pengurus Harian Wilayah dan Utusan Pengurus Harian Daerah secara kolektif masing-masing mempunyai 1 (satu) hak suara. Pasal 39 MUSYWIL LUAR BIASA MUSYWIL Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila dinyatakan perlu oleh Pengurus Harian Wilayah dan / atau atas usul lebih dari seperdua jumlah Daerah; Pasal 40 Musyawarah Kerja Wilayah Tetap Tetap Tetap

Tetap Tetap (3)_Peserta MUKERWIL terdiri atas : a_Anggota Pengurus Harian Wilayah, Majelis Penasehat Wilayah, Majelis Pakar Wilayah, Pimpinan Biro/Lembaga/Organisasi Otonom. b_Utusan Pengurus Pusat. c_Utusan Pengurus Daerah. (4)_MUKERWIL diselenggarakan oleh dan atas undangan serta dipimpin 34

ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR II oleh Pengurus Wilayah. (5) Acara dan Tata Tertib MUKERWIL ditetapkan oleh MUKERWIL.

DRAF PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR III oleh Pengurus Harian Wilayah. (5)_Acara dan Tata Tertib MUKERWIL ditetapkan oleh Pengurus Harian Wilayah.

Pasal 34 Keabsahan (1) MUKERWIL dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih seperdua Tetap jumlah Daerah yang telah disahkan. (2) Sidang-sidang MUKERWIL dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih Tetap seperdua jumlah peserta yang hadir. (3) Keputusan MUKERWIL dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih Tetap dari seperdua jumlah suara yang hadir. Pasal 35 Hak suara Pengurus Wilayah, Utusan Pengurus Daerah, dan Utusan Pengurus Pusat secara kolektif masing-masing mempunyai 1 (satu) hak suara. Pasal 36 MUSYAWARAH DAERAH (1) Musyawarah Daerah disingkat MUSYDA diadakan 5 (lima) tahun sekali. (2) MUSYDA diselenggarakan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang : a. Laporan dan pertanggungjawaban Pengurus Daerah. b. Program perjuangan PARMUSI di tingkat Daerah, untuk masa waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan keputusan-keputusan Muktamar, Keputusan MUSYWIL. c. Penyempurnaan tata PARMUSI / konsolidasi di tingkat daerah. d. Permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam, an masyarakat di daerah yang bersangkutan. e. Memilih dan menetapkan Pengurus Daerah, Pemimpin Majelis

Pasal 41 Keabsahan

dihapus Dihapus Dihapus

Pasal 42 MUSYAWARAH DAERAH Tetap Tetap a_Laporan dan pertanggungjawaban Pengurus Harian Daerah. Tetap

Tetap Tetap e.Memilih dan menetapkan Pengurus Harian Daerah, Pimpinan Majelis 35

ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR II Penasehat Daerah dan Pemimpin Majelis Pakar Daerah. (3) Peserta MUSYDA terdiri atas : a. Anggota Pengurus Daerah, Majelis Penasehat Daerah, Majelis Pakar Daerah, dan Organisasi Otonom.

DRAF PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR III Penasehat Daerah dan Pimpinan Dewan Pakar Daerah. Tetap a. Anggota Pengurus Harian Daerah, Majelis Penasehat Daerah, Dewan Pakar Daerah, dan Organisasi Otonom Daerah.

b. Utusan Pengurus Wilayah. c. Utusan Pengurus Cabang. (4) MUSYDA diselenggarakan oleh dan atas undangan serta dipimpin oleh Pengurus Daerah. (5) Acara dan tata tertib MUSYDA ditetapkan oleh MUSYDA.

Tetap Tetap Tetap Tetap

Pasal 37 Keabsahan (1) MUSYDA dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua Tetap jumlah Cabang yang telah disahkan. (2) Sidang-sidang MUSYDA dinyatakan sah apabila disetujui oleh Tetap lebih dari seperdua jumlah peserta yang hadir. (3) Keputusan MUSYDA apabila disetujui oleh lebih dari seperdua Tetap jumlah suara yang hadir.

Pasal 43 Keabsahan

Pasal 38 Pasal 44 Hak suara Hak suara Pengurus Daerah, Utusan Pengurus Wilayah, dan Utusan Pengurus Utusan Pengurus Cabang secara kolektif masing-masing mempunyai hak Cabang secara kolektif masing-masing mempunyai hak 1 (satu) suara. 1 (satu) suara. Pasal 39 Pasal 45 MUSYDA Luar Biasa MUSYDA Luar Biasa MUSYDA Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila dinyatakan perlu oleh MUSYDA Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila dinyatakan perlu oleh Pengurus Daerah dan / atau atas usul lebih seperdua jumlah Cabang. Pengurus Harian Daerah dan / atau atas usul lebih seperdua jumlah Cabang. Pasal 40

Pasal 46 36

ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR II Musyawarah Kerja Daerah (1) Musyawarah Kerja Daerah disingkat MUKERDA merupakan kekuasaan tertinggi dalam PARMUSI di bawah MUSYDA. (2 Musyawarah Kerja Daerah diselenggarakan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang : a. Memusyawarahkan dan mengambil keputusan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusankeputusan MUSYWIL dan MUSYDA. b. Dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan MUSYDA yang akan datang. c. Memusyawarahkan dan memutuskan permasalahan PARMUSI dan perjuangan yang sangat mendesak. (3) Peserta MUKERDA terdiri atas :

DRAF PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR III Musyawarah Kerja Daerah Tetap Tetap Tetap

Tetap Tetap (3) Peserta MUKERDA terdiri atas :

a. Anggota Pengurus Daerah, Majelis Penasehat Daerah, Majelis a. Anggota Pengurus Harian Daerah, Majelis Penasehat Daerah, Majelis Pakar Daerah, dan Organisasi Otonom. Pakar Daerah, Pimpinan Unit/Lembaga/Organisasi Otonom. b. Utusan Pengurus Wilayah. b. Utusan Pengurus Harian Wilayah. c. Utusan Pengurus Cabang. c. Utusan Pengurus Harian Cabang. (4) MUKERDA diselenggarakan oleh dan atas undangan serta (4) MUKERDA diselenggarakan oleh dan atas undangan serta dipimpin oleh Pengurus Daerah. dipimpin oleh Pengurus Daerah. (5) Acara dan tata tertib MUKERDA ditetapkan oleh MUKERDA. (5) Acara dan tata tertib MUKERDA ditetapkan oleh MUKERDA. Pasal 41 Keabsahan (1) MUKERDA dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih seperdua Tetap jumlah Cabang yang telah disahkan. (2) Sidang-sidang MUKERDA dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Tetap lebih seperdua jumlah peserta yang hadir. (3) Keputusan MUKERDA dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih Tetap dari seperdua jumlah suara yang hadir.

Pasal 47 Keabsahan

37

ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR II Pasal 42 Hak Suara Pengurus Daerah, Utusan Pengurus Wilayah, dan Utusan Pengurus Cabang secara kolektif masing-masing mempunyai hak 1 (satu) suara.

DRAF PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR III Dihapus Dihapus Dihapus

Pasal 43 MUSYAWARAH CABANG Musyawarah Cabang disingkat MUSYCAB diadakan 5 (lima) tahun Tetap

(1) sekali. (2) MUSYCAB diselenggarakan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang : a. Laporan dan pertanggungjawaban Pengurus Cabang. b. Program perjuangan PARMUSI di tingkat Daerah, untuk masa waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan keputusan-keputusan Muktamar, Keputusan MUSYWIL dan MUSYDA. c. Penyempurnaan tata PARMUSI / konsolidasi di tingkat Cabang. d. Permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam, an masyarakat di cabang yang bersangkutan. e. Memilih dan menetapkan Pengurus Cabang, Pemimpin Majelis Penasehat Cabang dan Pemimpin Majelis Pakar Cabang. (3) Peserta MUSYCAB terdiri atas : a. Anggota Pengurus Cabang, Majelis Penasehat Cabang, Majelis Pakar Cabang, dan Organisasi Otonom. b. Utusan Pengurus Daerah. c. Utusan Pengurus Ranting. (4) MUSYCAB diselenggarakan oleh dan atas undangan serta dipimpin oleh Pengurus Cabang. (5) Acara dan tata tertib MUSYCAB ditetapkan oleh MUSYCAB.

(1)

Pasal 48 MUSYAWARAH CABANG

Tetap Tetap Tetap

Tetap Tetap e.Memilih dan menetapkan Pengurus Harian Cabang dan Majelis Penasehat Cabang. (3) Peserta MUSYCAB terdiri atas : a. Anggota Pengurus Harian Cabang dan Majelis Penasehat Cabang. b. Utusan Pengurus Harian Daerah. c. Utusan Pengurus Ranting. Tetap Tetap

Pasal 44 Keabsahan MUSYCAB dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua Tetap

Pasal 49 Keabsahan 38

ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR II jumlah Ranting yang telah disahkan. (2) Sidang-sidang MUSYCAB dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua jumlah peserta yang hadir. (3) Keputusan MUSYCAB apabila disetujui oleh lebih dari seperdua jumlah suara yang hadir. Pasal 45 Hak suara Pengurus Cabang, Utusan Pengurus Daerah, dan Utusan Pengurus Ranting secara kolektif masing-masing mempunyai hak 1 (satu) suara. Pasal 46 MUSYCAB Luar Biasa MUSYCAB Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila dinyatakan perlu oleh Pengurus Cabang dan / atau atas usul lebih seperdua jumlah Ranting. Pasal 47 Musyawarah Kerja Cabang (1) Musyawarah Kerja Cabang disingkat MUKERCAB merupakan kekuasaan tertinggi dalam PARMUSI di bawah MUSYCAB. (2) Musyawarah Kerja Daerah diselenggarakan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang : a. Memusyawarahkan dan mengambil keputusan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusankeputusan Muktamar, MUSYWIL, MUSYDA, dan MUSYCAB. b. Dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan MUSYCAB yang akan datang. c. Memusyawarahkan dan memutuskan permasalahan PARMUSI dan perjuangan yang sangat mendesak. (3) Peserta MUKERCAB terdiri atas : a. Anggota Pengurus Cabang, Majelis Penasehat Cabang, Majelis Pakar Cabang, dan Organisasi Otonom. b. Utusan Pengurus Daerah.

DRAF PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR III Tetap Tetap Pasal 50 Hak suara Pengurus Harian Cabang dan Utusan Pengurus Ranting secara kolektif masing-masing mempunyai hak 1 (satu) suara. Dihapus Dihapus Dihapus

Pasal 51 Musyawarah Kerja Cabang Tetap Tetap Tetap

Tetap Tetap (3) Peserta MUKERCAB terdiri atas : a. Anggota Pengurus Harian Cabang dan Majelis Penasehat Cabang b. Utusan Pengurus Harian Daerah. 39

ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR II c. Utusan Pengurus Ranting. (4) MUKERCAB diselenggarakan oleh dan atas undangan serta dipimpin oleh Pengurus Cabang. (5) Acara dan tata tertib MUKERCAB ditetapkan oleh MUKERCAB.

DRAF PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR III c. Utusan Pengurus Ranting. (4) MUKERCAB diselenggarakan oleh dan atas undangan serta dipimpin oleh Pengurus Harian Cabang. (5) Acara dan tata tertib MUKERCAB ditetapkan oleh Pengurus Harian Cabang

Pasal 48 Keabsahan (1) MUKERCAB dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari Tetap seperdua jumlah Ranting yang telah disahkan. (2) Sidang-sidang MUKERCAB dinyatakan sah apabila disetujui oleh Tetap lebih dari seperdua jumlah peserta yang hadir. (3) Keputusan MUKERCAB apabila disetujui oleh lebih dari seperdua Tetap jumlah suara yang hadir. Pasal 49 Hak suara Pengurus Cabang, Utusan Pengurus Daerah, dan Utusan Pengurus Dihapus Ranting secara kolektif masing-masing mempunyai hak 1 (satu) suara. Pasal 50 MUSYAWARAH RANTING (1) Musyawarah Ranting disingkat MUSYRAN diadakan 5 (lima) tahun sekali. (2) MUSYRAN diselenggarakan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang : a. Laporan dan pertanggungjawaban Pengurus Ranting. b. Rencana kerja, pelaksanaan keputusan PARMUSI yang berkaitan dengan Ranting yang bersangkutan. c. Permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam, an masyarakat di Ranting yang bersangkutan. d. Usul-usul Ranting untuk bahan Musyawarah Pengurus Cabang

Pasal 52 Keabsahan

dihapus Dihapus

Pasal 53 MUSYAWARAH RANTING Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap 40

ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR II e. Memilih dan menetapkan Pengurus Ranting. (3) Peserta MUSYRAN terdiri atas : a. Anggota Pengurus Ranting, anggota Ranting yang bersangkutan. b. Utusan Pengurus Cabang. (4) MUSYRAN diselenggarakan oleh dan atas undangan serta dipimpin oleh Pengurus Ranting. (5) Acara dan tata tertib MUSYRAN ditetapkan oleh MUSYRAN.

DRAF PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR III Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap

Pasal 51 Keabsahan (1) MUSYRAN dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua Tetap jumlah anggota Ranting yang telah disahkan dengan Kartu Tanda Anggota. (2) Sidang-sidang MUSYRAN dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih Tetap dari seperdua jumlah peserta yang hadir. (3) Keputusan MUSYRAN apabila disetujui oleh lebih dari seperdua Tetap jumlah suara yang hadir.

Pasal 54 Keabsahan

Pasal 52 Hak suara Tiap-tiap anggota, termasuk anggota Pengurus Ranting dan Utusan Pengurus Cabang masing-masing mempunyai hak 1 (satu) suara dalam Musyawarah Ranting. Pasal 53 Rapat-rapat Rapat-rapat dapat diadakan oleh masing-masing tingkat Pengurus setiap waktu apabila dipandang perlu, yang terdiri atas : 1. Rapat Pleno Pengurus, yaitu rapat yang diadakan oleh Pengurus, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dan dihadiri oleh seluruh anggota Pengurus, Departemen / Biro / Bagian / Seksi dan Lembaga menurut tingkatannya. 2. Rapat Harian Pengurus, yaitu rapat yang diadakan sekurang-

Pasal 55 Hak suara Tetap

Pasal 56 Rapat-rapat Tetap Tetap

2.

Rapat Harian Pengurus, yaitu rapat yang diadakan sekurang41

ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR II kurangnya 3 (tiga) bulan sekali oleh Pengurus, yang dihadiri oleh anggota Pengurus yang terdiri dari unsur Ketua, unsur Sekretaris, Bendahara dan anggota pleno, sesuai dengan tingkatannya 3. Rapat Koordinasi Pengurus, yaitu rapat yang diadakan oleh Pengurus sewaktu-waktu bila dipandang perlu, yang dihadiri oleh seluruh anggota / sebagian anggota pengurus 4. Rapat Departemen / Biro / Bagian / Seksi, yaitu rapat yang diadakan oleh Departemen / Biro / Bagian / Seksi sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan. 5. Rapat Majelis Penasehat, yaitu rapat yang diadakan oleh Pengurus Majelis Penasehat, yang dihadiri oleh seluruh anggota Majelis Penasehat, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

DRAF PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR III kurangnya 1 (satu) bulan sekali oleh Pengurus, yang dihadiri oleh anggota Pengurus Harian yang terdiri dari unsur Ketua, unsur Sekretaris, dan Bendahara sesuai dengan tingkatannya Tetap

BAB IX KESEKRETARIATAN

BAB X KESEKRETARIATAN

Tetap

5. Rapat Majelis, yaitu rapat yang diadakan oleh Pimpinan Majelis Penasehat atau Pimpinan Majelis Syariah atau Pimpinan Majelis Pakar, yang dihadiri oleh seluruh anggota Majelis yang bersangkutan, sekurangkurangnya 6 (enam) bulan sekali. 6. Rapat Majelis Pakar, yaitu rapat yang diadakan oleh Pengurus dihapus Majelis Pakar, yang dihadiri oleh seluruh anggota Majelis Pakar, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali. 7. Rapat Pengurus Ranting, yaitu rapat yang diadakan oleh Tetap Pengurus Ranting sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali, yang dihadiri oleh seluruh anggota Pengurus Ranting.

Pasal 54 (1) Untuk menyelenggarakan administrasi PARMUSI, di semua tingkatan dibentuk sekretariat PARMUSI. (2) Sekretariat PARMUSI meliputi pelayanan tugas Pengurus PARMUSI, Majelis Penasehat, dan Majelis Pakar. (3) Struktur dan tatakerja sekretariat ditetapkan oleh Pengurus yang bersangkutan. BAB X

Pasal 57 Tetap (2)_Sekretariat PARMUSI meliputi pelayanan tugas Pengurus PARMUSI, Majelis Penasehat, dan Majelis Pakar. Tetap

BAB XI 42

ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR II KEUANGAN

DRAF PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR III KEUANGAN

Pasal 55 (1) Besarnya uang pangkal dan iuran anggota ditetapkan oleh Pengurus Pusat. (2) Alokasi penggunaan uang pangkal dan uang iuran, ditetapkan sebagai berikut : a. Uang Pangkal : 1) 15 % untuk Pengurus Pusat. 2) 25 % untuk Pengurus Wilayah. 3) 25 % untuk Pengurus Daerah. 4) 15 % untuk Pengurus Cabang 5) 20 % untuk Pengurus Ranting b. Uang Iuran : 1) 40 % untuk Pengurus Ranting. 2) 20 % untuk Pengurus Cabang. 3) 20 % untuk Pengurus Daerah. 4) 15 % untuk Pengurus Wilayah. 5) 5 % untuk Pengurus Pusat.

Pasal 58 Tetap (2) Alokasi penggunaan uang iuran diatur dalam pedoman administrasi kebendaharaan. a. Hapus Hapus Hapus Hapus Hapus Hapus b. Hapus Hapus Hapus Hapus Hapus Hapus

BAB XI KETENTUAN – PENUTUP

BAB XII KETENTUAN – PENUTUP

Pasal 56

Pasal 59

Hal-hal yang merupakan ketentuan pelaksanaan yang belum diatur Tetap dalam Anggaran Rumah Tangga ini selanjutnya ditetapkan oleh Pengurus Pusat. Pasal 57 Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah oleh Muktamar

Pasal 60 Tetap 43

ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR II Pasal 58 Anggaran Rumah Tangga ini untuk pertama kalinya ditetapkan dan disahkan dalam musyawarah para pendiri PARMUSI dan diperbaiki, disempurnakan dan disahkan pada Muktamar ke-1 Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI) di Jakarta pada tanggal 16 Jumadil Akhir 1423 H bertepatan dengan tanggal 25 Agustus 2002 M, selanjutnya disempurnakan pada Muktamar ke-II PARMUSI pada tanggal 23 Februari 2008 M bertepatan dengan 15 Shafar 1429 H.

DRAF PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA MUKTAMAR III Pasal 61 Anggaran Rumah Tangga ini untuk pertama kalinya ditetapkan dan disahkan dalam musyawarah para pendiri PARMUSI dan diperbaiki, disempurnakan dan disahkan pada Muktamar ke-1 Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI) di Jakarta pada tanggal 16 Jumadil Akhir 1423 H bertepatan dengan tanggal 25 Agustus 2002 M, selanjutnya disempurnakan pada Muktamar ke-II PARMUSI pada tanggal 23 Februari 2008 M bertepatan dengan 15 Shafar 1429 H, selanjutnya disempurnakan pada Muktamar ke-III PARMUSI pada tanggal 21 Jumadil Awal 1436 H bertepatan dengan tanggal 12 Maret 2015 di Batam;

Billaahit Taufiq wal Hidaayah. Batam, 21 Jumadil Awwal 1436 H/12 Maret 2015 M PIMPINAN SIDANG KOMISI A MUKTAMAR III PARMUSI

Ketua

Sekretaris

(Hj. Lena Maryana Mukti)

(H. Taufikurrokhman)

TIM PERUMUS 1. Drs. H. Lukman Hakiem

(...............................................)

2. DR (HC) Tgk. H. Muhammad Yus

(...............................................) 44

3. Imam

(...............................................)

4. Nurrahmah

(...............................................)

5. Abdullah Mansyur, S.Pd.,M.Pd

(...............................................)

6. Dra. Hj. Juni Susan

(...............................................)

7. Muhammad Ied Jakfar

(...............................................)

45

: KETETAPAN MUKTAMAR III PERSAUDARAAN MUSLIMIN INDONESIA

Recommend Documents