MENTORING PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
PEDOMAN POKOK ORGANISASI MUKTAMAR XIII Sabtu, 07 Januari 2017 Gedung Pasca Sarjana Universitas Trunojoyo Madura
PEDOMAN POKOK ORGANISASI BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN Pasal 1 Organisasi ini bernama Mentoring Pendidikan Agama Islam Universitas Trunojoyo Madura. Pasal 2 Organisasi ini didirikan pada tahun ajaran 2004/2005 di Universitas Trunojoyo Madura dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Pasal 3 Organisasi
Mentoring
Pendidikan
Universitas
Trunojoyo
Madura
Agama
Islam
berkedudukan
di
bawah matakuliah Pendidikan Agama Islam. BAB II ASAS DAN LANDASAN Pasal 4 Organisasi ini berasaskan Islam dan berlandaskan tujuan matakuliah PAI. BAB III SIFAT, STATUS, DAN HUBUNGAN
Pasal 5 (1) Organisasi
ini
bersifat
independen
dan
semi
otonom. (2) Independensi organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari : a. Independensi etis adalah independensi secara etis yang pada hakikatnya merupakan sifat yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan. b. Independensi
organisatoris
independensi
yang
adalah
watak
teraktualisasi
secara
organisasi dalam kiprah dinamika kehidupan
intern
baik dalam
organisasi
maupun
masyarakat berbangsa dan bernegara. (3) Sifat Semi Otonom sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan
sebuah
sifat
mentoring
yang
mempunyai hubungan secara langsung dalam bidang manajemen pengawasan, kurikulum, dan pelaksanaan mentoring dengan koordinator Mata Kuliah
Pendidikan
Pendidikan mentoring.
Agama
Agama Islam
Islam
dan
melalui
dosen
pembina
Pasal 6 Organisasi
ini
merupakan
lembaga
pembinaan
keislaman dan karakter mahasiswa yang menempuh mata
kuliah
Pendidikan
Agama
Islam
(PAI)
di
Universitas Trunojoyo Madura. Pasal 7 (1) Hubungan antara Mentoring Pendidikan Agama Islam
Universitas
Trunojoya
Madura
dengan
koordinator Pendidikan Agama Islam, sedangkan pembina
Mentoring
Pendidikan
Agama
Islam
adalah struktural Instruktif. (2) Hubungan antara Mentoring Pendidikan Agama Islam Universitas Trunojoyo Madura dengan dosen Pendidikan Agama Islam dan Lembaga Dakwah Kampus Universitas Trunojoyo Madura adalah struktural koordinatif. BAB IV TUJUAN DAN FUNGSI Pasal 8 Organisasi ini didirikan dengan tujuan:
a. Mengakomodir dan mewujudkan pembinaan keislaman dan karakter yang intensif terhadap mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura yang mengikuti matakuliah PAI. b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia ditingkat
mahasiswa
Universitas
Trunojoyo
madura yang berkarakter islami. c. Meningkatkan ukhuwah islamiyah. Pasal 9 Organisasi ini merupakan lembaga semi otonom yang berfungsi
melaksanakan
kegiatan
pembinaan
keislaman dan karakter mahasiswa yang menempuh mata kuliah Pendidikan Agama Islam di Universitas Trunojoyo Madura. BAB V KEANGGOTAAN Pasal 10 Anggota Organisasi ini adalah mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura yang beragama islam dan yang memenuhi syarat keanggotaan, yang terdiri dari:
a. Mentee adalah seluruh mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura yang beragama islam yang terdaftar
sah,
dan
telah
memprogramkan
matakuliah PAI sampai lulus matakuliah PAI . b. Mentor Mula adalah mentee yang sudah mengikuti pembinaan mentor
mentoring
magang
lanjutan
dan
menjadi
mentor
atau
menjadi pada
semester ganjil. c. Mentor
Muda
adalah
mentee
yang
sudah
mengikuti Madrasah Mentor. d. Mentor Madya adalah mentor muda yang telah menjadi
mentor
selama
3(tiga)
semester
dan
menjadi panitia pelaksana mentoring. e. Mentor
Purna
adalah
mahasiswa
Universitas
Trunojoyo Madura yang sudah lulus dan pernah menjadi pengurus kepanitian mentoring, tetapi masih
bersedia
memberikan
untuk kontribusi
berperan besar
pengembangan organisasi. BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN
aktif
dan dalam
Bagian Kesatu Hak Anggota Pasal 11 (1) Mentee berhak untuk mendapatkan perlakuan yang
sama
dalam
hal
mengikuti
kegiatan
pembinaan di mentoring. (2) Mentor Mula berhak : a. mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal mengikuti
kegiatan
pembinaan
lanjutan
di
mentoring; b. mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal membela diri, mengeluarkan dan mengajukan pendapat serta mengikuti kegiatan. (3) Mentor Muda berhak : a. mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal membela diri, mengeluarkan dan mengajukan pendapat serta mengikuti kegiatan; b. mempunyai hak untuk memilih calon Ketua Umum;
c. menjadi organisasi
anggota atau
magang menjadi
di panitia
departemen pelaksana
harian. (4) Mentor Madya berhak : a. mendapat perlakuan yang sama dalam hal membela diri, mengeluarkan dan mengajukan pendapat serta mengikuti kegiatan; b. menjadi
pengurus
pelaksana
kegiatan
organisasi; c. untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi. (5) Anggota Purna berhak mendapat perlakuan yang sama dalam hal mengeluarkan dan mengajukan pendapat serta mengikuti kegiatan. Bagian Kedua Kewajiban Anggota Pasal 12 (1) Mentee berkewajiban mentaati Pedoman Pokok Organisasi(PPO)
dan
seluruh
peraturan
yang
berlaku di mentoring. (2) Kewajiban Mentor Mula dan Mentor Muda yaitu:
a. mentaati Pedoman Pokok Organisasi(PPO) dan seluruh peraturan yang berlaku di mentoring; b. berperan serta dalam kegiatan lembaga kecuali anggota mendapat izin dari ketua umum; dan c. menjaga nama baik lembaga. (3) Kewajiban Mentor Madya yaitu : a. mentaati Pedoman Pokok Organisasi(PPO) dan seluruh peraturan yang berlaku di mentoring; b. berperan aktif dalam kegiatan lembaga; dan c. menjaga nama baik organisasi. (4) Setiap Mentor Purna wajib menjaga nama baik organisasi. BAB VII SANKSI-SANKSI Pasal 13 (1) Setiap anggota mentee dapat dikenakan sanksi apabila melanggar Pokok
Organisai
ketentuan dalam Pedoman ini
dapat
berupa: a. peringatan secara lisan; dan b. pengurangan nilai mentoring.
diberikan
sanksi
(2) Setiap Mentor Mula, Muda, Madya, dan Purna dapat
dikenakan
sanksi
apabila
melanggar
ketentuan dalam Pedoman Pokok Organisasi ini dapat diberikan sanksi berupa : a. peringatan secara lisan; b. peringatan secara tertulis; dan c. pencabutan hak sebagai mentor. (3) Sanksi-sanksi
terhadap
mentor
sebagaimana
ketentuan ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. a. Peringatan secara lisan dan tertulis dilakukan oleh ketua umum. b. Pencabutan status mentor dilakukan oleh ketua umum melalui musyawarah pengurus. BAB VIII PEMBELAAN Pasal 14 Semua
anggota
yang
dikenakan
melakukan pembelaan diri. BAB IX BENTUK ORGANISASI
sanksi
dapat
Pasal 15 Organisasi ini berbentuk lembaga kemahasiswaan. BAB X STRUKTUR ORGANISASI Bagian Kesatu Muktamar Pasal 16 (1) Status Muktamar a. Muktamar adalah suatu musyawarah mentor b. Muktamar memegang kekuasaan tertinggi. c. Muktamar dilakukan satu periode sekali. d. Dalam keadaan luar biasa muktamar dapat dilaksanakan menyimpang dari ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf c. (2) Wewenang atau kekuasaan muktamar a. Membahas
dan
mengesahkan
Laporan
Pertanggung Jawaban Ketua Umum dan b. Membahas dan menetapkan Pedoman Pokok Organisasi dan rekomendasi. c. Menentukan Kriteria Calon Ketua Umum. d. Memilih Calon Ketua Umum.
(3) Tata tertib a. Muktamar dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 1/3(satu pertiga) peserta. b. Apabila ketentuan pasal 16 ayat (3) huruf a tidak
terpenuhi
maka
muktamar
ditunda
selama 1 x 10 (satu kali sepuluh) menit dan selanjutnya dinyatakan sah. Bagian Kedua Dewan Syuro Pasal 17 (1) Dewan
Syura
Demisioner,
terdiri mentor
dari Purna,
Pengurus dan
Harian pembina
mentoring atau koordinator Pendidikan Agama Islam. (2) Wewenang atau Kekuasaan Dewan Syura yaitu: a. menentukan Ketua Umum dari Calon Ketua Umum hasil Muktamar; b. memantau kinerja Ketua Umum dan Pengurus; danm c. melaksanakan Muktamar Luar Biasa jika terjadi Vacum of Power.
Bagian Ketiga Ketua Umum Pasal 18 (1) Status a. Ketua umum menjalankan fungsinya sebagai eksekutif. b. Ketua umum adalah ketua dari bidang khusus. c. Ketua umum dipilih oleh Dewan Syura dari calon Ketua Umum hasil Muktamar. (2) Bidang-bidang khusus a. Bidang-bidang khusus diusulkan oleh ketua umum
dan
ditetapkan
dalam
musyawarah
pengurus. b. Bidang khusus merupakan bagian integral dari ketua umum. c. Bidang khusus bertanggung jawab pada ketua umum. d. Bidang khusus melaksanakan tugas sesuai dengan bidang kerja masing-masing. (3) Wewenang atau kekuasaan ketua umum yaitu: a. menentukan susunan kepengurusan;
b. menentukan
kebijakan
organisasi
sepanjang
tidak bertentangan dengan PPO; dan c. Mengadakan reshuffle kepenggurusan. BAB XI KEPENGURUSAN Pasal 19 Struktur kepengurusan Mentoring Pendidikan Agama Islam yaitu sebagai berikut. a. Pengurus selain ketua umum ditentukan oleh ketua umum yang disesuaikan dengan kebutuhan. b. Periode dalam kepengurusan lamanya satu periode atau dua semester. Pasal 20 Masa jabatan Ketua Umum dinyatakan berhenti disebabkan hal-hal berikut. a. Masa jabatan berakhir. b. Permintaan sendiri dengan persetujuan Dewan Syura. c. Diberhentikan karena melanggar PPO. d. Meninggal dunia. e. Tidak lagi menjadi anggota.
Pasal 21 Pengurus dinyatakan berhenti disebabkan oleh halhal berikut. a. Masa jabatan berakhir. b. Permintaan sendiri dengan persetujuan ketua umum secara tertulis. c. Tidak menjadi mentor selama 2 semester berturut turut pada saat masa jabatan. d. Apabila pengurus tidak aktif selama 1 semester, maka ketua umum memiliki wewenang untuk mengadakan reshuffle kepenggurusan. BAB VIII Kedaulatan Pasal 22 Kedaulatan tertinggi di dalam pengambilan keputusan berada pada musyawarah organisasi. BAB XII MUSYAWARAH ORGANISASI Pasal 23 Jenis-jenis musyawarah dalam organisasi ini yaitu sebagai berikut.
a. Muktamar
adalah
dilaksanakan melibatkan
musyawarah
setiap seluruh
tahun anggota
tertinggi
yang
sekali
dengan
dengan
rincian
sebagaimana dijelaskan pasal 16. b. Muktamar luar biasa dilaksanakan bila terdapat keadaan yang dianggap luar biasa atas usulan anggota maupun hasil kesepakatan dewan Syura’. c. Yang dimaksud luar biasa pada ketentuan huruf c pasal ini adalah sebagai berikut. 1) Terjadi pemberhentian ketua umum sebelum habis masa jabatannya. 2) Muktamar luar biasa dapat dikatakan sah apabila dihadiri oleh ½ + 1(setengah + 1 atau 50%+1) dari jumlah anggota mula, muda dan madya. 3) Apabila huruf c angka 2) tidak terpenuhi maka Muktamar Luar biasa ditunda selama 15 menit dan akan dilanjutkjan kembali. d. Musyawarah pengurus adalah musyawarah yang dilakukan di semua tingkat kepengurusan.
e. Musyawarah kerja organisasi adalah musyawarah yang dilakukan oleh Pengurus mentoring untuk menyusun
agenda
program
kerja
utama
dan
menyusun program kerja pendukung. BAB XIII JENIS DAN SIFAT PROGRAM KERJA Pasal 24 Program kerja terdiri dari program kerja utama dan program kerja pendukung. Pasal 25 Sifat Program Kerja yaitu sebagai berikut. a. Program kerja utama merupakan program kerja yang bersifat wajib dilaksanakan setiap semester. b. Program kerja pendukung merupakan program kerja yang bersifat mendukung program kerja utama. Pasal 26 Ketentuan Program Kerja yaitu sebagai berikut. a. Program kerja utama yaitu mentoring for mentee. b. Program kerja utama wajib di ikuti oleh seluruh anggota mentoring.
c. Bentuk program kerja utama
dapat berubah
apabila mendapat persetujuan oleh dewan Syura dan dosen Pendidikan Agama Islam. d. Program
kerja
pendukung
seperti
sosialisasi
mentoring dan program lain yang mendukung terhadap terlaksananya program utama. e. Materi
mentoring
disusun
oleh
pengurus
mentoring dan Dosen Pendidikan Agama Islam. BAB XIV Keuangan Pasal 27 Sumber-sumber
pandapatan
organisasi
adalah
Subsidi dana akademik BAB XV LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN Pasal 28 Laporan Pertanggungjawaban terdiri dari laporan setiap kegiatan dan laporan akhir periode dengan ketentuan sebagai berikut. a. Laporan Kegiatan
1) Laporan
kegiatan
adalah
laporan
yang
dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan 2) Laporan kegiatan berisi sekurang-kurangnya laporan hasil kegiatan, penggunaan anggaran, dan dokumentasi. 3) Laporan kegiatan diserahkan maksimal 2 (dua) minggu setelah kegiatan berlangsung kepada pengurus inti. b. Laporan Akhir Periode 1) Laporan akhir periode adalah laporan yang disampaikan oleh ketua umum di akhir periode. 2) Laporan kondisi
akhir
berisi
objektif
sekurang-kurangnya lembaga,
Realisasi
Rekomendasi, Realisasi Program Kerja, laporan keuangan, dan laporan inventaris selama 1 Periode. 3) Laporan akhir periode wajib disampaikan pada waktu
muktamar
dan
menghasilkan
hasil
evaluasi berupa rumusan proyeksi arahan kerja untuk periode berikutnya.
4) laporan akhir dibukukan dan dikumpulkan kepada pembina mentoring. BAB XVI PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 29 Organisasi
ini
hanya
dapat
dibubarkan
melalui
Referendum pimpinan akademik. Pasal 30 Syarat Pembubaran Organisasi ini yanitu sebagai berikut. a. Karena menyimpang dari tujuan didirikan. b. Atas
dasar
Universitas
keputusan Trunojoyo
Pembantu Madura
Rektor
sebagai
1
posisi
tertinggi di Universitas Trunojoyo Madura. BAB XVII KETENTUAN TAMBAHAN Pasal 31 Hal-hal yang belum diatur, akan diatur dalam aturanaturan lain yang tidak bertentangan dengan PPO ini. BAB XVIII PENUTUP
Pasal 32 PPO ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada perubahan PPO akan dibahas melalui muktamar. Disahkan di Bangkalan Pada Tanggal 07 Januari 2017
