KEPUTUSAN MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA NOMOR : 01 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DAN JADUAL ACARA MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA TAHUN 2015 -----------------------------------------------------------------BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA Menimbang:
a. Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, ketertiban, keteraturan, dan keberhasilan penyelenggaraan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, dipandang perlu adanya Peraturan Tata Tertib dan Jadual Acara Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015; b. Bahwa Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi yang berwenang menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Jadual Acara Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015; c. Bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia tentang Peraturan Tata Tertib dan Jadual Acara Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015.
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya; 3. Keputusan Muktamar V Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 05 Tahun 2010 tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia; 4. Keputusan Muktamar V IkatanPersaudaraan Haji Indonesia Nomor : 06 Tahun 2010 tentang Program Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2010-2015; 5. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 3.364/Skep/PP-IPHI/I/2015 tentang Susunan Panitia Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia 2015.
Memperhatikan:
Permusyawaratan dalam Sidang Paripurna Ke-1 Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia pada tanggal 23 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 5 Sya’ban 1436 H di Jakarta. 1
MEMUTUSKAN Menetapkan:
KEPUTUSAN MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DAN JADUAL ACARA MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA TAHUN 2015. Pasal 1 Peraturan Tata Tertib dan Jadual Acara Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015 merupakan landasan dan panduan yang mengikat, baik bagi peserta maupun penyelenggara dalam melaksanakan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015. Pasal 2 Naskah Peraturan Tata Tertib dan Jadual Acara Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015 selengkapnya tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 23 Mei 2015 M/5 Sya’ban 1436 H PIMPINAN SIDANG SEMENTARA MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA
1.
Ketua
:
Drs. H. Basri Bermanda, MBA
2.
Wakil Ketua
:
Dr. Ir. H. Erman Suparno, MBA, M.Si
3.
Sekretaris
:
H. Anshori, SH, MH, MPdI
2
Lampiran I Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015 Nomor : 01 Tahun 2015 Tanggal : 23 Mei 2015 M/ 5 Sya’ban 1436 H ------------------------------------------------------------PERATURAN TATA TERTIB MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA TAHUN 2015 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : a. Peraturan Tata Tertib adalah Peraturan Tata Tertib Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015, yaitu pedoman teknis yang mengatur tata kelola penyelenggaraan dan persidangan Muktamar IV Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia; b. Muktamar adalah Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015 yang merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia di tingkat nasional yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia; c. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia adalah organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang didirikan pada tanggal 22 Maret 1990 M/24 Sya’ban 1410 H, dikukuhkan terakhir dengan Akte Notaris Nomor 08 tanggal 13 Oktober 2010, diakui sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-156.AH.01.06.Tahun 2010, dan terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 388A/D.III.2/ IX/ 2010. BAB II WAKTU DAN TEMPAT, SERTA PENYELENGGARA MUKTAMAR Pasal 2 Muktamar diselenggarakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 23 dan 24 Mei 2015 bertepatan dengan tanggal 5 dan 6 Sya’ban 1435 H, bertempat di Hotel Menara Peninsula, Jl. Letjend S Parman 78, Jakarta. Pasal 3 (1) Muktamar diselenggarakan oleh dan atas undangan Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.
3
(2) Muktamar dilaksanakan oleh kepanitiaan yang terdiri atas Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 3.364/ Skep/PP-IPHI/I/2015 tentang Susunan Panitia Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia 2015. (3) Panitia Penyelenggara membawahi dan mengkoordinasikan Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Muktamar. (4) Panitia Pengarah bertugas dan bertanggungjawab menyiapkan seluruh bahan dan rancangan keputusan Muktamar. (5) Panitia Pelaksana bertugas dan bertanggungjawab menyiapkan seluruh kebutuhan organisasi yang terkait dengan teknis pelaksanaan dan penyelenggaraan Muktamar. BAB III WEWENANG, PESERTA, DAN KESAHIHAN MUKTAMAR Pasal 4 Muktamar berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia memiliki wewenang untuk : a. Menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; b. Menyampaikan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat; c. Menetapkan Program Umum; d. Memilih dan menetapkan Pengurus Pusat; e. Menetapkan dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu. Pasal 5 Peserta Muktamar berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia terdiri atas : a. Penasehat Pengurus Pusat; b. Pembina Pengurus Pusat; c. Pengurus Pusat; d. Utusan Pengurus Wilayah; e. Utusan Pengurus Daerah. Pasal 6 (1)
Muktamar berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sedikitnya lebih dari setengah jumlah peserta yang membawa mandat resmi.
(2)
Peserta sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah utusan dari Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah yang telah disahkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Periode 2010-2015.
4
BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA Pasal 7 Setiap peserta Muktamar memiliki kewajiban untuk : a. Menyerahkan Surat Mandat sebagai peserta Muktamar; b. Mengikuti seluruh kegiatan sesuai dengan Jadual Acara Muktamar; c. Menghadiri setiap persidangan yang berlangsung dalam Muktamar; d. Memelihara kelancaran dan ketertiban jalannya Muktamar; e. Membina suasana kekeluargaan dan persaudaraan dalam Muktamar; f. Mengenakan baju seragam nasional IPHI selama berlangsungnya Muktamar; g. Mengenakan Tanda Pengenal Muktamar; h. Mengisi dan menandatangani Daftar Hadir pada setiap persidangan; i. Memilih dan menjadi anggota salah satu Komisi dalam Muktamar; j. Mematuhi peraturan Tata Tertib ini dan kesepakatan yang telah diputuskan bersama. Pasal 8 Setiap peserta Muktamar memiliki hak untuk : a. Memperoleh pelayanan akomodasi dan konsumsi selama penyelenggaraan Muktamar; b. Memperoleh bahan dan materi Muktamar; c. Memperoleh pelayanan administrasi dan kesehatan bagi peserta yang memerlukan; d. Memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan Muktamar; e. Memilih dan dipilih sebagai calon Pimpinan Muktamar dan/atau Pimpinan Sidang Komisi; f. Menggunakan Hak Bicara dan Hak Suara. BAB V HAK BICARA DAN HAK SUARA Pasal 9 Setiap peserta Muktamar memiliki hak bicara, yakni hak untuk : a. Menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tertulis dalam Persidangan Muktamar; b. Mengajukan pertanyaan, usul dan saran dalam Persidangan Muktamar; c. Melakukan interupsi terhadap suatu pembahasan dalam Persidangan Muktamar dengan seizin Pimpinan Sidang. Pasal 10 Setiap peserta Muktamar memiliki hak suara, yakni hak untuk ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. b.
Pengurus Pusat secara kolektif memiliki 1 (satu) suara; Utusan Pengurus Wilayah secara kolektif memiliki 1 (satu) suara; 5
c.
Utusan Pengurus Daerah secara kolektif memiliki 1 (satu) suara. BAB VI PERSIDANGAN MUKTAMAR Pasal 11
Persidangan Muktamar terdiri atas : a. Sidang Paripurna; b. Sidang Komisi; c. Sidang Formatur. Pasal 12 (1)
Sidang Paripurna dipimpin oleh Pimpinan Sidang Paripurna Muktamar untuk membahas dan mengambil keputusan mengenai hal-hal sebagai berikut: a. Peraturan Tata Tertib dan Jadual Acara Muktamar; b. Pemilihan Pimpinan Muktamar; c. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat; d. Pandangan Umum/Laporan Pengurus Wilayah; e. Jawaban/Tanggapan Pengurus Pusat; f. Pembentukan Komisi; g. Laporan Hasil Komisi; h. Pemilihan Ketua Umum; i. Pemilihan Formatur Muktamar.
(2)
Sidang Paripurna Pertama dan Kedua dipimpin oleh Pengurus Pusat sebagai Pimpinan Sidang Paripurna Sementara Muktamar sebelum Pimpinan Sidang Paripurna Muktamar ditetapkan.
(3)
Pimpinan Sidang Paripurna Muktamar dipilih dan ditetapkan secara demokratis dalam sidang paripurna dari peserta Muktamar sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Tata Tertib ini.
(4)
Pimpinan Sidang Paripurna Muktamar terdiri atas : a. Seorang Ketua; b. Seorang Wakil Ketua; c. Seorang Sekretaris; d. Empat orang Anggota.
sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang
(5) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Pimpinan Sidang Paripurna Muktamar adalah unsur Pengurus Pusat. (6) Anggota Pimpinan Sidang Paripurna Muktamar adalah unsur Pengurus Wilayah.
6
Pasal 13 (1) Sidang Komisi dipimpin oleh Pimpinan Komisi untuk membahas dan mengambil keputusan mengenai hal-hal sebagai berikut : a. Komisi A mengenai Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; b. Komisi B mengenai Program Umum; c. Komisi C mengenai Rekomendasi Muktamar; d. Komisi D mengenai Majelis Taklim Perempuan. (2) Pimpinan Komisi dipilih dan ditetapkan secara demokratis dari dan oleh Anggota Komisi. (3) Pimpinan Komisi sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang terdiri atas : a. Seorang Ketua; b. Seorang Wakil Ketua; c. Seorang Sekretaris; d. Dua orang Anggota. (4) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Pimpinan Komisi adalah unsur Pengurus Pusat. (5) Anggota Pimpinan Komisi adalah unsur Pengurus Wilayah. Pasal 14 (1) Sidang Formatur dipimpin oleh Ketua Umum Terpilih/Ketua Formatur Muktamar untuk membahas dan menyusun komposisi dan personalia Pengurus Pusat masa bakti 2015-2020. (2) Formatur Muktamar dipilih dan ditetapkan secara demokratis dari dan oleh peserta Muktamar sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Tata Tertib ini. (3) Formatur Muktamar sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang terdiri atas : a. Seorang Ketua Umum Terpilih/Ketua Formatur Muktamar; b. Seorang unsur Pengurus Pusat demisioner; c. Seorang unsur Pengurus Wilayah yang mewakili Pulau Sumatera; d. Seorang unsur Pengurus Wilayah yang mewakili Pulau Jawa; e. Seorang unsur Pengurus Wilayah yang mewakili Pulau Kalimantan; f. Seorang unsur Pengurus Wilayah yang mewakili Pulau Sulawesi; g. Seorang unsur Pengurus Wilayah yang mewakili Pulau Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. BAB VII TUGAS DAN WEWENANG PIMPINAN SIDANG
7
Pasal 15 Pimpinan Sidang Paripurna, Sidang Komisi, dan Sidang Formatur Muktamar memiliki tugas : a. Memimpin dan mengendalikan Persidangan Muktamar; b. Mengelola persidangan secara efektif dan efisien; c. Mengatur lalu lintas pembicaraan dalam persidangan; d. Menjaga disiplin, ketertiban, dan kelancaran persidangan; e. Mematuhi Peraturan Tata Tertib dan Jadual Acara Muktamar. Pasal 16 Pimpinan Sidang Paripurna, Sidang Komisi, dan Sidang Formatur Muktamar memiliki wewenang : a. Menentukan jumlah dan nama pembicara; b. Membatasi waktu dan lama pembicaraan; c. Memberikan kesempatan untuk berbicara; d. Menghentikan pembicaraan yang menyimpang; e. Mengeluarkan peserta yang dianggap mengganggu jalannya persidangan; f. Memutuskan dan menetapkan hasil permusyawaratan secara demokratis. BAB VIII PRINSIP DAN TATACARA PERSIDANGAN Pasal 17 (1)
Persidangan Muktamar pada prinsipnya bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup oleh Pimpinan Sidang berdasarkan pertimbangan yang disepakati oleh Peserta Sidang.
(2)
Hasil permusyawaratan sebagaimana dimaksud Ayat (1)hanya dapat diumumkan apabila telah mendapatkan kesepakatan bersama Peserta Sidang.
(3)
Pimpinan Sidang Paripurna, Sidang Komisi, dan Sidang Formatur Muktamar bersifat kolektif-kolegial. Pasal 18
(1)
Pimpinan Sidang membuka dan menutup persidangan Muktamar tepat waktu sesuai dengan Jadual Acara yang telah disepakati oleh Peserta Sidang.
(2)
Persidangan Muktamar hanya dapat dilangsungkan apabila telah mencapai kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Tata Tertib ini.
(3)
Dalam hal kuorum belum tercapai, maka persidangan diskors selama 15 (lima belas) menit, setelah itu dapat dilanjutkan dan segala keputusan yang ditetapkan dinyatakan sah.
8
Pasal 19 (1)
Pimpinan Sidang mengumumkan daftar hadir dan tingkat kehadiran peserta sidang setelah membuka persidangan Muktamar.
(2)
Pimpinan Sidang menyampaikan agenda sidang sesuai dengan Jadual Acara yang telah disepakati peserta sidang.
(3)
Pimpinan Sidang memimpin pembahasan dan permusyawaratan bersama peserta sidang.
(4)
Pimpinan Sidang mencatat dan menyimpulkan hasil permusyawaratan sebagai bahan pengambilan keputusan.
(5)
Pimpinan Sidang membacakan keputusan sidang sebelum menutup persidangan Muktamar. Pasal 20
(1)
Pimpinan Sidang Paripurna, Sidang Komisi, dan Sidang Formatur Muktamar dapat membentuk Tim Perumus atas kesepakatan peserta sidang untuk membantu penyusunan laporan dan/atau penyelarasan hasil permusyawaratan.
(2)
Laporan hasil permusyawaratan sebagaimana dimaksud Ayat (1) wajib disampaikan dalam Sidang Paripurna untuk ditetapkan sebagai Keputusan Muktamar. BAB IX KUORUM DAN TATACARA PENGAMBILAN PUTUSAN Pasal 21
(1) (2) (3)
Sidang Paripurna dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta Muktamar yang terdaftar. Sidang Komisi dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota Komisi yang terdaftar. Dalam hal Sidang Paripurna dan Sidang Komisi dihadiri oleh kurang dari setengah jumlah peserta, maka berlaku ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Tata Tertib ini. Pasal 22
(1) (2) (3)
Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika musyawarah tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Keputusan sebagaimana dimaksud Ayat (2) dianggap sah apabila memperoleh dukungan suara lebih dari setengah jumlah suara yang sah.
9
(4)
Pemungutan suara dilakukan secara tertutup dengan cara menuliskan nama calon di atas Kartu Suara yang disediakan oleh Petugas.
(5)
Pemungutan suara dilakukan secara terbuka dengan cara berdiri dan/atau mengangkat salah satu tangan. BAB X TATA CARA PEMILIHAN KETUA UMUM DAN FORMATUR Pasal 23
(1)
Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dipilih secara langsung oleh peserta Muktamar dalam Sidang Paripurna.
(2)
Calon Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia adalah tokoh masyarakat yang sudah menunaikan ibadah haji dan memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Memiliki integritas dan rekam jejak kepribadian yang baik; b. Memiliki kepedulian, komitmen dan loyalitas yang tinggi untuk memajukan organisasi; c. Memiliki kemampuan organisasi dan pengalaman kepemimpinan yang memadai; d. Bersedia untuk bekerja secara kolektif dalam mengelola organisasi; e. Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun; e. Terdaftar sebagai Anggota Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia; f. Berdomisili di Jakarta atau daerah sekitarnya.
(3)
Bakal Calon Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia diusulkan oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Pengurus Wilayah.
(4)
Bakal Calon Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia menyampaikan visi dan misi, serta strategi pengembangan organisasi dalam berkhidmat kepada umat Islam dan bangsa Indonesia.
(5)
Jika hanya ada satu nama Bakal Calon Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang diusulkan sebagaimana dimaksud Ayat (3), maka ditetapkan sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Terpilih.
(6)
Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Tata Tertib ini. Pasal 24
(1)
Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Terpilih adalah Ketua Formatur Muktamar.
(2)
Pemilihan Formatur Muktamar dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Tata Tertib ini.
10
(3)
Formatur Muktamar sebagaimana dimaksud kesepakatan dari unsur-unsur yang mewakili.
Ayat
(2)
merupakan
hasil
(4)
Formatur Muktamar bertugas untuk menyusun dan menetapkan komposisi dan personalia Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 20152020 dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penutupan Muktamar.
(5)
Susunan Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud ayat (4) diumumkan kepada publik dan disampaikan kepada Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah untuk diteruskan kepada para Anggota Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 (1)
Setelah Sidang Paripurna menilai dan menetapkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat yang disampaikan oleh Ketua Umum, maka Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2010-2015 dinyatakan demisioner.
(2)
Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini akan ditentukan lebih lanjut oleh Muktamar. Pasal 26
Peraturan Tata Tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 23 Mei 2015 M/ 5 Sya’ban 1436 H
PIMPINAN SIDANG PARIPURNA SEMENTARA MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA
1.
Ketua
:
Drs. H. Basri Bermanda, MBA
2.
Wakil Ketua
:
Dr. Ir. H. Erman Suparno, MBA, M.Si
3.
Sekretaris
:
H. Anshori, SH, MH, MPdI
11
12
13
KEPUTUSAN MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA NOMOR : 02 TAHUN 2015 TENTANG PIMPINAN SIDANG PARIPURNA MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA TAHUN 2015 -----------------------------------------------------------------BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA Menimbang
:
a. Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, ketertiban, keteraturan, dan keberhasilan penyelenggaraan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, dipandang perlu adanya Pimpinan Sidang Paripurna Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015; b. Bahwa Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi yang berwenang menetapkan Pimpinan Sidang Paripurna Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015; c. Bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia tentang Pimpinan Sidang Paripurna Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya; 3. Keputusan Muktamar V Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 05 Tahun 2010 tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia; 4. Keputusan Muktamar V Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 06 Tahun 2010 tentang Program Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2010-2015; 5. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 01 Tahun 2015 tentang Peraturan Tata Tertib dan Jadual Acara Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015; 6. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 3.364/Skep/PP-IPHI/I/2015 tentang Susunan Panitia Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia 2015.
Memperhatikan: Permusyawaratan dalam Sidang Paripurna Ke-2 Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia pada tanggal23 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 5 Sya’ban 1436 H di Jakarta. 14
MEMUTUSKAN Menetapkan:
KEPUTUSAN MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA TENTANG PIMPINAN SIDANG PARI-PURNA MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA TAHUN 2015 Pasal 1 Pimpinan Sidang Paripurna Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015 terdiri atas : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota
: : : : : : :
H. Ahmad Husein H. Harsono Hj. Leni Haryati S.E,. M.Si H. Abdullah Said Sagran H. Sarminanto, SH, MH H. Mahmud Lihawais H. Anshori, SH, MPdI
(Sumatera Utara) (Jawa Tengah) (Bengkulu) (NTT) (Papua) (Sulawesi Utara) (PP)
Pasal 2 Pimpinan Sidang Paripurna Muktamar sebagaimana dimaksud Pasal 1 secara kolektif memimpin dan mengendalikan seluruh persidangan Muktamar VI IkatanPersaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015. Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 23 Mei 2015 M / 5 Sya’ban 1436 H PIMPINAN SIDANG PARIPURNA SEMENTARA MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA 1. Ketua
: H. Abdul Khaliq Ahmad, M.Si
2. Wakil Ketua
: Drs. H. Sriyono, SH, MH, MBA
3. Sekretaris
: H. Anshori, SH, MH, MPdI
15
KEPUTUSAN MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA NOMOR : 03 TAHUN 2015 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS PUSAT IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA MASA BAKTI 2010-2015 -----------------------------------------------------------------BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA Menimbang:
a. Bahwa dalam rangka menilai pelaksanaan amanat Muktamar V Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2010 di Palembang dan kinerja Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2010-2015, dipandang perlu adanya forum penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2010-2015; b. Bahwa Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi yang berwenang menilai Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 20102015; c. Bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia tentang Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2010-2015.
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya; 3. Keputusan Muktamar V Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 05 Tahun 2010 tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia; 4. Keputusan Muktamar V Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 06 Tahun 2010 tentang Program Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2010-2015; 5. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 01 Tahun 2015 tentang Peraturan Tata Tertib dan Jadual Acara Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015; 6. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 02 Tahun 2015 tentang Pimpinan Sidang Paripurna Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015; 7. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 3.364/Skep/PP-IPHI/I/2015 tentang Susunan Panitia Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia 2015. 16
Memperhatikan: Permusyawaratan dalam Sidang Paripurna Ke-3, 4, dan 5 Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia pada tanggal23 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 5 Sya’ban 1436 Hdi Jakarta. MEMUTUSKAN Menetapkan:
KEPUTUSAN MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJA-WABAN PENGURUS PUSAT IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA MASA BAKTI 2010-2015. Pasal 1 Muktamar VI IkatanPersaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015 menerima Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2010-2015. Pasal 2 Muktamar VI IkatanPersaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015 menyampaikan ucapan terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan oleh Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2010-2015; Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di PadaTanggal
: Jakarta : 23 Mei 2015 M / 5Sya’ban 1436 H
PIMPINAN SIDANG PARIPURNA MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA
1.
Ketua
: H. Ahmad Husein
(Sumatera Utara)
2.
Wakil Ketua
: H. Harsono
(Jawa Tengah)
3.
Sekretaris
: Hj. Leni Haryati S.E,. M.Si (Bengkulu)
4.
Anggota
: H. Abdullah Said Sagran
(NTT)
5.
Anggota
: H. Sarminanto, SH, MH
(Papua)
6.
Anggota
: H. Mahmud Lihawais
(Sulawesi Utara)
7.
Anggota
: H. Anshori, SH, MPdI
(PP)
17
KEPUTUSAN MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA NOMOR : 04 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA TAHUN 2015 -----------------------------------------------------------------BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA Menimbang:
a. Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, ketertiban, keteraturan, dan keberhasilan penyelenggaraan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, dipandang perlu adanya Pembentukan Komisi Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015; b. Bahwa Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi yang berwenang membentuk Komisi Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015; c. Bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia tentang Pembentukan Komisi Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015.
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya; 3. Keputusan Muktamar V Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 05 Tahun 2010 tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia; 4. Keputusan Muktamar V Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 06 Tahun 2010 tentang Program Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2010-2015; 5. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 01 Tahun 2015 tentang Peraturan Tata Tertib dan Jadual Acara Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015; 6. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 02 Tahun 2015 tentang Pimpinan Sidang Paripurna Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015; 7. Keputusan Muktamar VI IkatanPersaudaraan Haji Indonesia Nomor : 03 Tahun 2015 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2010-2015; 18
8. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 3.364/Skep/PP-IPHI/I/2015 tentang Susunan Panitia Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia 2015. Memperhatikan: Permusyawaratan dalam Sidang Paripurna Ke-6 Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia pada tanggal 23 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 5 Sya’ban 1436 H di Jakarta. MEMUTUSKAN Menetapkan:
KEPUTUSAN MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA TAHUN 2015. Pasal 1 Pembentukan Komisi Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015 sesuai dengan kebutuhan dan terdiri atas : a. Komisi A Membahas Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia; b. Komisi B Membahas Program Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2015-2020; c. Komisi C Membahas Rekomendasi Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015; d. Komisi D Membahas Panduan Posisi, Fungsi, Peran, dan Program Majelis Taklim Perempuan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Almabrurah. Pasal 2 Naskah Laporan Hasil Komisi sebagaimana dimaksud Pasal 1disampaikan dalam Sidang Paripurna untuk ditetapkan sebagai Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015;
19
Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di PadaTanggal
: Jakarta : 23 Mei 2015 M/5 Sya’ban 1436 H
PIMPINAN SIDANG PARIPURNA MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA 1.
Ketua
:
H. Ahmad Husein
(Sumatera Utara)
2.
Wakil Ketua
:
H. Harsono
(Jawa Tengah)
3.
Sekretaris
:
Hj. Leni Haryati S.E,. M.Si
(Bengkulu)
4.
Anggota
:
H. Abdullah Said Sagran
(NTT)
5.
Anggota
:
H. Sarminanto, SH, MH
(Papua)
6.
Anggota
:
H. Mahmud Lihawais
(Sulawesi Utara)
7.
Anggota
:
H. Anshori, SH, MPdI
(PP)
20
KEPUTUSAN MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA NOMOR : 05 TAHUN 2015 TENTANG PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA -----------------------------------------------------------------BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA Menimbang:
a. Bahwa dalam rangka merespons tuntutan dinamika dan perkembangan kehidupan masyarakat, dipandang perlu adanya perubahan sebagai Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia; b. Bahwa Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi yang berwenang menetapkan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia; c.
Mengingat:
Bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya; 3. Keputusan Muktamar V IkatanPersaudaraan Haji Indonesia Nomor : 05 Tahun 2010 tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia; 4. Keputusan Muktamar V Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 06 Tahun 2010 tentang Program Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2010-2015; 5. Keputusan Muktamar VI IkatanPersaudaraan Haji Indonesia Nomor : 01 Tahun 2015 tentang Peraturan Tata Tertib dan Jadual Acara Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015; 6. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 02 Tahun 2015 tentang Pimpinan Sidang Paripurna Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015;
21
7. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 03 Tahun 2015 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2010-2015; 8. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 04 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komisi Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015; 9. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 3.364/Skep/PP-IPHI/I/2015 tentang Susunan Panitia Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia 2015. Memperhatikan: 1. Permusyawaratan dalam Sidang Komisi A Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia pada tanggal23 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 5 Sya’ban 1436 H di Jakarta. 2. Permusyawaratan dalam Sidang Paripurna Ke-7 Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia pada tanggal 24 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 6 Sya’ban 1436 H di Jakarta. MEMUTUSKAN Menetapkan:
KEPUTUSAN MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA TENTANG PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA. Pasal 1 Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia untuk menjadikan konstitusi organisasi tetap relevan dan sesuai dengan dinamika dan perkembangan kehidupan masyarakat. Pasal 2 Naskah Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia selengkapnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
22
Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di PadaTanggal
: Jakarta : 24 Mei 2015 M/6 Sya’ban 1436 H
PIMPINAN SIDANG PARIPURNA MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA
1.
Ketua
: H. Ahmad Husein
(Sumatera Utara)
2.
Wakil Ketua
: H. Harsono
(Jawa Tengah)
3.
Sekretaris
: Hj. Leni Haryati S.E,. M.Si
(Bengkulu)
4.
Anggota
: H. Abdullah Said Sagran
(NTT)
5.
Anggota
: H. Sarminanto, SH, MH
(Papua)
6.
Anggota
: H. Mahmud Lihawais
(Sulawesi Utara)
7.
Anggota
: H. Anshori, SH, MPdI
(PP)
23
Lampiran I Keputusan Muktamar VI
Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015 Nomor : 05 Tahun 2015 Tanggal : 23 Mei 2015 M/5 Sya’ban 1436 H ------------------------------------------------------------ANGGARAN DASAR IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA MUKADIMAH BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Bahwa kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah suatu karunia dan berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa kepada seluruh bangsa Indonesia. Bahwa dengan kemerdekaan tersebut, telah membuka jalan bagi keinginan luhur para pendiri Negara Indonesia merdeka agar kaum muslimin Indonesia dapat menunaikan Ibadah Haji ke Tanah Suci dengan aman, mudah, tertib, lancar dan khidmat serta memperoleh haji mabrur. Untuk tercapainya maksud tersebut diperlukan suasana yang kondusif bagi kaum muslimin yang akan melaksanakan ibadah haji. agar calon jamaah haji lebih siap dan mandiri dalam menunaikan ibadah haji. Untuk itu diperlukan pembinaan yang meliputi bimbingan, penyuluhan dan penerangan. Bahwa para haji Indonesia menyadari sedalam-dalamnya, negara berkewajiban melindungi segenap bangsanya dan seluruh tumpah darahnya dengan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka pengamalan haji mabrur merupakan panggilan dan sekaligus jawaban nurani dan naluri para haji Indonesia. Bahwa para haji Indonesia merupakan potensi yang dapat dikembangkan, diarahkan, dan dibina guna berperan aktif dalam pembangunan Indonesia untuk meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terutama melalui pengabdian dan pengamalan ajaran agama Islam. Bahwa berdirinya organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia merupakan keinginan para haji untuk meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa, keimanan, dan ketaqwaan serta amal nyata dalam upaya melestarikan kemabruran hajinya. Maka dengan penuh kesadaran seraya memohon Rahmat dan Hidayah Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Muktamar Vl Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia menegaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :
24
BAB I NAMA, WAKTU, STATUS, DAN KEDUDUKAN Pasal 1 Organisasi ini bernama Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, disingkat IPHI. Pasal 2 IPHI didirikan di Jakarta oleh Muktamar organisasi-organisasi Persaudaraan Haji pada tanggal 24 Sya’ban 1410 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 22 Maret 1990 Miladiyah, yang diprakarsai oleh organisasi Persaudaraan Haji Indonesia, untuk waktu yang tidak ditentukan. Pasal 3 IPHI berstatus sebagai organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, berbasis anggota, dan berbentuk perkumpulan, serta memiliki ruang lingkup nasional. Pasal 4 IPHI berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, dan perwakilan di luar negeri. BAB II AKIDAH DAN ASAS Pasal 5 IPHI berakidah Islam Pasal 6 IPHI berasaskan Pancasila. BAB III SIFAT, TUJUAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 7 IPHI merupakan organisasi kebajikan bersifat independen. Pasal 8 IPHI bertujuan untuk memelihara dan mengupayakan pelestarian haji mabrur guna meningkatkan partisipasi umat dalam pembangunan bangsa dan negara yang diridhoi Allah SWT.
25
Pasal 9 IPHI bertugas melaksanakan pembinaan, bimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada calon jamaah haji/prahaji dan pasca haji. Pasal 10 IPHI berfungsi sebagai sarana : a. Penyaluran kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi; b. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi; c. Penyaluran aspirasi anggota; d. Pemberdayaan potensi anggota; e. Pemenuhan pelayanan dakwah dan sosial; f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; g. Pemeliharaan dan pelestarian nilai dan substansi haji mabrur dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; h. Forum silaturahim untuk mempererat ukhuwah Islamiyah. BAB IV VISI DAN MISI Pasal 11 Visi IPHI adalah terwujudnya Haji Mabrur sepanjang hayat. Pasal 12 Misi IPHI adalah menjaga dan melestarikan kemabruran haji, memberdayakan potensi haji, serta mengembangkan dakwah bilhal demi kemaslahatan umat dan bangsa. BAB V PROGRAM UMUM Pasal 13 (1) IPHI menyusun program berkesinambungan.
umum
yang
sistematis,
(2) Program Umum IPHI ditetapkan oleh Muktamar.
26
terarah,
terpadu,
dan
BAB VI KEANGGOTAAN Pasal 14 (1) Anggota IPHI adalah warganegara Indonesia yang beragama Islam dan telah menunaikan ibadah haji. (2) Syarat dan ketentuan menjadi anggota, kewajiban pemberhentiannya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
dan
hak
serta
BAB VlI STRUKTUR ORGANISASI, KEPENGURUSAN, HUBUNGAN KERJA, SERTA RANGKAP JABATAN Pasal 15 (1)
Struktur organisasi IPHI terdiri atas : a. Tingkat Pusat untuk Pengurus Pusat; b. Tingkat Provinsi untuk Pengurus Wilayah; c. Tingkat Kabupaten/Kota untuk Pengurus Daerah; d. Tingkat Kecamatan untuk Pengurus Cabang; e. Tingkat Desa/Kelurahan untuk Pengurus Ranting; f. Perwakilan Luar Negeri.
(2)
Ketentuan mengenai kedudukan, tugas dan wewenang organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 16
(1)
Struktur kepengurusan IPHI di semua tingkatan terdiri atas : a. Dewan Penasehat; b. Dewan Pembina; c. Dewan Pengurus.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan kriteria, serta kedudukan, tugas dan wewenang kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
27
Pasal 17 Hubungan kerja antara Pengurus Pusat dengan Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Ranting, dan sebaliknya, merupakan hubungan kerja vertikal organisatoris, termasuk dengan Pengurus Perwakilan di Luar Negeri. Pasal 18 Seorang PengurusHarian tidak diperbolehkan merangkap jabatan dalam struktur kepengurusan IPHI, baik di dalam maupun di luar jenjang kepengurusannya.
BAB VIIl BADAN KEHORMATAN ORGANISASI Pasal 19 (1) Badan kehormatan organisasi adalah sarana penunjang organisasi IPHI yang dibentuk di tingkat pusat untuk menjaga marwah dan martabat organisasi; menegakkan kode etik, disiplin, dan peraturan organisasi; serta menyelesaikan perselisihan internal organisasi. (2) Ketentuan mengenai keanggotaan, tugas, dan putusan badan kehormatan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB IX PERMUSYAWARATAN Pasal 20 (1) Permusyawaratan IPHI terdiri atas : a. Musyawarah Organisasi, yaitu forum permusyawaratan untuk memilih pengurus untuk tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Perwakilan Luar Negeri; b. Rapat Kerja, yaitu forum permusyawaratan untuk menyusun program kerja untuk tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Perwakilan Luar Negeri; c.
Rapat Pengurus, yaitu forum permusyawaratan untuk menyusun rencana kerja dan evaluasi organisasi untuk tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Perwakilan Luar Negeri.
28
(2)
(3)
(4)
(5)
Musyawarah Organisasi terdiri atas : a. Muktamar untuk Tingkat Pusat; b.
Musyawarah Wilayah (Muswil) untuk Tingkat Provinsi;
c.
Musyawarah Daerah (Musda) untuk Tingkat Kabupaten/Kota;
d.
Musyawarah Cabang (Muscab) untuk Tingkat Kecamatan;
e.
Musyawarah Ranting (Musran) untuk Tingkat Kelurahan/Desa;
f.
Musyawarah Perwakilan Luar Negeri untuk Perwakilan Luar Negeri.
Rapat Kerja terdiri atas : a. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk Tingkat Pusat; b.
Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) untuk Tingkat Provinsi;
c.
Rapat Kerja Daerah (Rakerda) untuk Tingkat Kabupaten/Kota;
d.
Rapat Kerja Cabang (Rakercab) untuk Tingkat Kecamatan;
e.
Rapat Kerja Ranting (Rakerran) untuk Tingkat Desa/Kelurahan;
f.
Rapat Kerja Perwakilan Luar Negeri untuk Perwakilan Luar Negeri.
Rapat Pengurus di semua struktur kepengurusan terdiri atas : a.
Rapat Pengurus Pleno;
b.
Rapat Pengurus Harian;
c.
Rapat Penasehat;
d.
Rapat Pembina;
e.
Rapat Pleno Diperluas.
Ketentuan mengenai permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
29
BAB X KEUANGAN DAN KEKAYAAN Pasal 21 (1) Keuangan dan kekayaan organisasi IPHI diperoleh dari : a. Iuran anggota; b. Zakat, Infak dan Sedekah dari anggota dan masyarakat; c. Sumbangan/bantuan masyarakat; d. Sumbangan/bantuan orang asing atau lembaga asing; e. Hasil usaha organisasi; f. Kegiatan lain yang sah dan halal menurut hukum; g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan dan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB XI BADAN USAHA ORGANISASI Pasal 22 (1) Badan usaha organisasi adalah sarana penunjang organisasi IPHI yang dibentuk di tingkat pusat untuk memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidup organisasi, serta untuk menggerakkan dan mengembangkan potensi ekonomi anggota. (2) Ketentuan mengenai kedudukan, tugas, hak dan kewajiban badan usaha organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB XII ATRIBUT ORGANISASI Pasal 23 (1) Atribut organisasi adalah identitas yang menjadi ciri khas organisasi IPHI secara nasional terdiri atas :
30
a. Lambang; b. Bendera; c. Mars dan Hymne; d. Pakaian Seragam Nasional.
(2) Ketentuan mengenai atribut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB Xlll BADAN PELAKSANA ORGANISASI Pasal 24 (1) Pengurus IPHI di semua struktur kepengurusan dapat membentuk badan pelaksana organisasi untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam bidang tertentu. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, tugas dan wewenang badan pelaksana organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB XlV PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 25 Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan melalui Muktamar. BAB XV PEMBUBARAN Pasal 26 (1) IPHI hanya dapat dibubarkan melalui Muktamar yang diselenggarakan secara khusus untuk itu. (2) Dalam hal IPHI dibubarkan, maka kekayaannya dihibahkan kepada organisasi dan /atau lembaga sosial Islam di Indonesia. (3) Tata cara Muktamar Khusus diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga IPHI.
31
BAB XVI PENUTUP Pasal 27 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga. (2) Anggaran Dasar IPHI ini diubah dan disahkan oleh Muktamar Vl Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang berlangsung pada tanggal 5-6Sya’ban 1436 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 23-24 Mei 2015 Miladiyah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jakarta, 06 Sya’ban 1436 H / 23 Mei 2015 PIMPINAN SIDANG KOMISI A 1. Ketua
: DR.H.Dasril, M.Ag
(Sumatera Barat)
2. Wakil Ketua
: H. Abdurrahman
(Jawa Timur)
3. Sekretaris
: H. Muhammad Yusri Nasution
(Bali)
4. Anggota
: Drs.H. Sun Biki, M.EC.DEV
(Gorontalo)
5. Anggota
: Drs. H. Abdul Khaliq Ahmad, M.Si (PP)
32
Lampiran II Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015 Nomor : 05 Tahun 2015 Tanggal : 23 Mei 2015 M/5 Sya’ban 1436 H ------------------------------------------------------------ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA
BAB I KEANGGOTAAN Bagian Pertama Jenis dan Kelompok Keanggotaan Pasal 1 Keanggotaan IPHI terdiri atas : a. Anggota Biasa, yaitu setiap warganegara Indonesia yang beragama Islam dan telah menunaikan ibadah haji. b. Anggota Kehormatan, yaitu setiap warganegara Indonesia yang beragama Islam dan telah menunaikan ibadah haji, serta berjasa bagi pengembangan dan kemajuan organisasi IPHI. Pasal 2 Keanggotaan IPHI dikelompokkan ke dalam : a. Stelsel Aktif, yaitu seorang yang telah menunaikan ibadah haji secara sukarela mendaftar menjadi anggota untuk mendapatkan Kartu Tanda Anggota IPHI. b. Stelsel Pasif, yaitu pendaftaran anggota secara kolektif dan digerakkan oleh pengurus bekerja sama dengan lembaga terkait.
33
Bagian Kedua Syarat dan Prosedur Pendaftaran Pasal 3 (1) Syarat untuk menjadi Anggota Biasa, yaitu : a. Warga negara Indonesia beragama Islam dan telah menunaikan ibadah haji; b. Bersedia menjadi anggota secara sukarela danatas kesadaran sendiri; c. Bersedia membayar uang iuran, dan mentaati segala peraturan serta ketentuan organisasi IPHI. (2) Syarat menjadi anggota kehormatan, diusulkan oleh pengurus daerah disahkan oleh pengurus wilayah dan dilaporkan kepada pengurus pusat. Pasal 4 (1) Setiap orang yang akan menjadi Anggota Biasa mengajukan permohonan disertai dengan keterangan identitas diri yang sah kepada Pengurus IPHI terdekat. (2) Pengurus IPHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan secara hierarki kepada Pengurus Wilayah untuk didaftar,diteliti dan disahkan. (3) Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kemudian memberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) kepada anggota yang telah terdaftar. Bagian Ketiga Kewajiban dan Hak Anggota Pasal 5 Setiap Anggota IPHI berkewajiban untuk: a. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta seluruh Keputusan dan Peraturan Organisasi; b.
Membayar uang iuran anggota dan kontribusi lainnya;
c.
Menyetujui dan mewujudkan visi dan misi serta tujuan IPHI;
d.
Melaksanakan setiapusaha, kegiatandan program IPHI;
e.
Memelihara dan menjunjungtinggi disiplin dan kode etik, serta kehormatan dan nama baik IPHI;
f.
Menjaga persatuan dan persaudaraan sesama anggota IPHI.
34
Pasal 6 Setiap Anggota IPHI mempunyai hak untuk : a. Menghadiri setiap kegiatan IPHI; b.
Berbicara/bersuara dalam rapat;
c.
Memilih dan dipilih;
d.
Membela diri dan rehabilitasi;
e.
Mendapatkan perlindungan dan akses informasi;
f.
Mendapatkan penghargaan dan promosi.
Bagian Keempat Pemberhentian Dan Pembelaan Anggota Pasal 7 (1) Seseorang berhenti menjadi anggota, karena : a. Meninggal dunia; b. Berhenti atas permohonan sendiri; c. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia; d. Diberhentikan karena melanggar disiplin dan / atau merusak nama baik IPHI. (2) Anggota yang diberhentikan dapat membela diri di dalam forum khusus yang diatur dalam Peraturan Organisasi. BAB II STRUKTUR ORGANISASI Bagian Pertama Pengurus Pusat Pasal 8 (1) Pengurus Pusat adalah organisasi tertinggi yang berkedudukan di tingkat Pusat berfungsi memimpin dan mengawasi pelaksanaan program umum dan tugastugas organisasi IPHI secara nasional; (2) Pengurus Pusat memiliki tugas :
35
a. Menyusun rencana strategis, kebijakan dan program aksi secara nasional; b. Menjalankan Program Umum dan keputusan-keputusan Muktamar; c.
Menegakkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, disiplin, kode etik dan segala peraturan dan keputusan organisasi;
d. Menyelenggarakan kegiatan administrasi organisasi secara nasional, baik kedalam maupun keluar; e. Melantik Pengurus Wilayah; f.
Dalam hal pelantikan, Pengurus Pusat dapat memberikan kehormatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk melantik Pengurus Wilayah;
g. Melantik kepengurusan Departemen dan Badan Pelaksana Organisasi di tingkat Pusat; h. Memberikan pertanggungjawaban pada Muktamar. (3) Pengurus Pusat memiliki wewenang : a. Menentukan kebijakan organisasi secara nasional; b. Menyusun dan menetapkan peraturan-peraturan organisasi; c.
Menyelenggarakan Muktamar, Rapat Kerja Nasional, dan kegiatan organisasi berskala nasional lainnya;
d. Menghadiri Musyawarah Wilayah; e. Mengesahkan komposisi dan personalia Pengurus Wilayah sesuai dengan hasil Musyawarah Wilayah; f.
Membekukan Pengurus Wilayah dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Organisasi;
g. Membentuk dan menetapkan kepengurusan Pelaksana Organisasi di tingkat Pusat;
Departemen
dan
Badan
h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepengurusan Badan Pelaksana Organisasi secara nasional; i.
Mengevaluasi kinerja struktur kepengurusan organisasi secara nasional setiap 1 (satu) tahun sekali kecuali dalam hal-hal luar biasa dapat dilakukan sewaktu-waktu;
j.
Memberikan sanksi terhadap pengurus yang melakukan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Disiplin Organisasi, dan Peraturan Organisasi sesuai dengan rekomendasi dari Badan Kehormatan Organisasi IPHI;
k. Memberikan penghargaan IPHI Award kepada Pengurus Daerah yang berprestasi.
36
Pengurus Wilayah
dan
Bagian Kedua Pengurus Wilayah Pasal 9 (1) Pengurus Wilayah adalah struktur organisasi di bawah Pengurus Pusat berfungsi memimpin dan melaksanakan program dan kebijakan organisasi IPHI di tingkat Provinsi; (2) Pengurus Wilayah memiliki tugas : a. Melaksanakan visi, misi dan program aksi organisasi; b. Menjalankan keputusan Musyawarah Wilayah dan keputusan organisasi di atasnya; c.
Menegakkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, disiplin, kode etik dan segala peraturan dan keputusan organisasi;
d. Menyelenggarakan kegiatan administrasi organisasi di tingkat Provinsi, baik kedalam maupun keluar; e. Menerbitkan Kartu Tanda Anggota dan mendistribusikan kepada Pengurus Daerah; f.
Memberikan Rekapitulasi Daftar Anggota kepada Pengurus Pusat;
g. Melantik Pengurus Daerah; h. Dalam hal pelantikan, Pengurus Wilayah dapat memberikan kehormatan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk melantik Pengurus Daerah; i.
Melantik kepengurusan Biro dan Badan Pelaksana Organisasi di tingkat Provinsi;
j.
Memberikan laporan perkembangan organisasi secara tertulis secara periodik kepada Pengurus Pusat;
k. Mengajukan Pengurus Daerah Berprestasi calon nominasi penghargaan organisasi “IPHI Award” kepada Pengurus Pusat; l.
Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Wilayah.
37
penerima
(3) Pengurus Wilayah memiliki wewenang : a. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Provinsi; b. Menyelenggarakan Musyawarah Wilayah, Rapat Kerja Wilayah, dan kegiatan organisasi tingkat Provinsi lainnya; c.
Menghadiri Musyawarah Daerah;
d. Melakukan pengawasan terhadap kepengurusan Badan/Lembaga di tingkat Provinsi dan kepengurusan organisasi di tingkat bawahnya; e. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat mengenai pemberian sanksi terhadap pengurus organisasi yang melakukan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Disiplin Organisasi, dan Peraturan Organisasi IPHI; f.
Melakukan penjaringan dan penilaian terhadap Pengurus Daerah Berprestasi untuk diajukan sebagai calon penerima penghargaan organisasi “IPHI Award” kepada Pengurus Pusat;
g. Membentuk dan menetapkan kepengurusan Biro dan Badan Pelaksana Organisasi di tingkat Provinsi; h. Mengesahkan komposisi dan personalia Pengurus Daerah sesuai dengan hasil Musyawarah Daerah; i.
Membekukan Pengurus Peraturan Organisasi;
Daerah
dengan
j.
Mengevaluasi kinerja struktur kepengurusan organisasi setiap 1 (satu) tahun sekali kecuali dalam hal-hal luar biasa dapat dilakukan sewaktu-waktu;
k. Memberikan penghargaan IPHI Award Pengurus Ranting yang berprestasi.
ketentuan
kepada
yang diatur
Pengurus
dalam
Cabang
dan
Bagian Ketiga Pengurus Daerah Pasal 10 (1) Pengurus Daerah adalah struktur organisasi di bawah Pengurus Wilayah berfungsi memimpin dan melaksanakan program dan kebijakan organisasi IPHI di tingkat Kabupaten/Kota; (2) Pengurus Daerah memiliki tugas : a. Melaksanakan visi, misi dan program aksi organisasi; b. Menjalankan keputusan Musyawarah Daerah dan keputusan organisasi di atasnya;
38
c.
Menegakkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, disiplin, kode etik dan segala peraturan dan keputusan organisasi;
d.
Melaksanakan pendaftaran anggota dan menyerahkan Kartu Tanda Anggota kepada anggota yang telah terdaftar;
e.
Menyimpan dan memelihara Dokumen Pendaftaran Anggota, serta melaporkan rekapitulasi Daftar Anggota kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Wilayah;
f.
Menyelenggarakan kegiatan administrasi organisasi di tingkat Kabupaten/ Kota, baik kedalam maupun keluar;
g.
Melantik Pengurus Cabang;
h.
Dalam hal pelantikan, Pengurus Daerah dapat memberikan kehormatan kepada Camat atau pejabat yang ditunjuk untuk melantik Pengurus Cabang;
i.
Melantik kepengurusan Kabupaten/Kota;
j.
Memberikan laporan perkembangan organisasi secara periodik kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Wilayah;
k.
Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Daerah.
Badan
Pelaksana
Organisasi
di
tingkat
(3) Pengurus Daerah memiliki wewenang: a. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Kabupaten/Kota; b.
Menyelenggarakan Musyawarah Daerah, Rapat Kerja Daerah, dan kegiatan organisasi tingkat Kabupaten/Kota lainnya;
c.
Menghadiri Musyawarah Cabang;
d.
Melakukan pengawasan terhadap kepengurusan Badan Pelaksana Organisasi di tingkat Kabupaten/Kota dan kepengurusan organisasi di tingkat bawahnya;
e.
Mengusulkan kepada Pengurus Wilayah mengenai pemberian sanksi terhadap pengurus yang melakukan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Disiplin Organisasi, dan Peraturan Organisasi IPHI;
f.
Mengajukan diri sebagai Pengurus Daerah Berprestasi kepada Pengurus Wilayah untuk mendapatkan penghargaan organisasi “IPHI Award” dari Pengurus Pusat;
g.
Membentuk dan menetapkan kepengurusan Bagian dan Badan Pelaksana Organisasi di tingkat Kabupaten/Kota;
h.
Mengesahkan komposisi dan personalia Pengurus Cabang sesuai dengan hasil Musyawarah Cabang;
39
i.
Membekukan Pengurus Cabang dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Organisasi;
j.
Mengevaluasi kinerja struktur kepengurusan organisasi, badan/lembaga, dan alat kelengkapan organisasi di tingkat Kabupaten/Kota setiap 1 (satu) tahun sekali kecuali dalam hal-hal luar biasa dapat dilakukan sewaktu-waktu.
Bagian Keempat Pengurus Cabang Pasal 11 (1) Pengurus Cabang adalah struktur organisasi di bawah Pengurus Daerah berfungsi memimpin dan melaksanakan program dan kebijakan organisasi IPHI di tingkat Kecamatan; (2) Pengurus Cabang memiliki tugas : a. Melaksanakan visi, misi dan program aksi organisasi; b.
Menjalankan keputusan Musyawarah Cabang dan keputusan organisasi di atasnya;
c.
Menegakkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, disiplin, kode etik dan segala peraturan dan keputusan organisasi;
d.
Menyelenggarakan kegiatan administrasi organisasi di tingkat Kecamatan;
e.
Memberikan laporan perkembangan organisasi secara periodik kepada Pengurus Daerah;
f.
Melantik Pengurus Ranting;
g.
Dalam hal pelantikan, Pengurus Cabang dapat memberikan kehormatan kepada Lurah/Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk untuk melantik Pengurus Ranting;
h.
Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Cabang.
(3) Pengurus Cabang memiliki wewenang: a. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Kecamatan; b.
Menyelenggarakan Musyawarah Cabang, Rapat Kerja Cabang, dan kegiatan organisasi tingkat Kecamatan lainnya;
c.
Menghadiri Musyawarah Ranting;
d.
Mengesahkan komposisi dan personalia Pengurus Ranting sesuai dengan hasil Musyawarah Ranting;
40
e.
f. g. h.
i.
Membekukan Pengurus Ranting dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Organisasi; Membentuk dan menetapkan kepengurusan Seksi Pengurus Cabang; Melakukan pengawasan terhadap kepengurusan organisasi di tingkat bawahnya; Mengusulkan kepada Pengurus Daerah mengenai pemberian sanksi terhadap pengurus organisasi yang melakukan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Disiplin Organisasi, dan Peraturan Organisasi IPHI; Mengevaluasi kinerja struktur kepengurusan organisasi di tingkat Kecamatan dan Desa/ Kelurahan setiap 1 (satu) tahun sekali kecuali dalam hal-hal luar biasa dapat dilakukan sewaktu-waktu. Bagian Kelima Pengurus Ranting Pasal 12
(1) Pengurus Ranting adalah struktur organisasi di bawah Pengurus Cabang berfungsi memimpin dan melaksanakan program dan kebijakan organisasi IPHI di tingkat Desa/Kelurahan; (2) Pengurus Ranting memiliki tugas : a. Melaksanakan visi, misi dan program aksi organisasi; b. Menjalankan keputusan Musyawarah Ranting dan keputusan organisasi di atasnya; c. Menegakkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, disiplin, kode etik dan segala peraturan dan keputusan organisasi; d. Menyelenggarakan kegiatan administrasi organisasi di tingkat Desa/ Kelurahan; e. Memberikan laporan perkembangan organisasi secara periodik kepada Pengurus Daerah melalui Pengurus Cabang; f. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Ranting. (3) Pengurus Ranting memiliki wewenang: a. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Desa/Kelurahan; b. Menyelenggarakan Musyawarah Ranting, dan kegiatan organisasi tingkat Desa/Kelurahan lainnya; c. Membentuk dan menetapkan kepengurusan Kelompok Kerja Pengurus Ranting;
41
d.
e.
Mengusulkan kepada Pengurus Cabang mengenai pemberian sanksi terhadap pengurus yang melakukan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Disiplin Organisasi, dan Peraturan Organisasi IPHI; Mengevaluasi kinerja kepengurusan organisasi setiap 1 (satu) tahun sekali kecuali dalam hal-hal luar biasa dapat dilakukan sewaktu-waktu. Bagian Keenam Pengurus Perwakilan Luar Negeri Pasal 13
(1) Pengurus Perwakilan Luar Negeri adalah struktur organisasi di bawah Pengurus Pusat berkedudukan setingkat Pengurus Wilayah yang berfungsi memimpin dan melaksanakan program dan kebijakan organisasi IPHI di Luar Negeri. (2) Pengurus Perwakilan Luar Negeri memiliki tugas : a. Menyusun visi, misi dan program aksi organisasi; b. Menjalankan keputusan Musyawarah Perwakilan Luar Negeri dan keputusan organisasi di atasnya; c. Menegakkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, disiplin, kode etik dan segala peraturan dan keputusan organisasi; d. Menyelenggarakan kegiatan administrasi organisasi di luar negeri; e. Mendata dan mengkoordinasikan keberadaaan komunitas haji di luar negeri; f. Mendayagunakan potensi komunitas haji di luar negeri untuk kemaslahatan umat di Tanah Air; g. Menggali dan memanfaatkan peluang, data dan informasi di luar negeri untuk pengembangan organisasi; h. Memberikan laporan perkembangan organisasi dan komunitas haji di luar negeri secara periodik kepada Pengurus Pusat; i. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Perwakilan Luar Negeri. (3) Pengurus Perwakilan Luar Negeri memiliki wewenang : a. Menentukan kebijakan organisasi di Negara tempat domisili; b. Menyelenggarakan Musyawarah Perwakilan Luar Negeri; c. Menyelenggarakan berbagai kegiatan sesuai visi, misi dan tujuan organisasi;
42
d. Menghadiri Muktamar, Rapat Kerja Nasional, dan kegiatan organisasi berskala nasional lainnya di Tanah Air; e. Menghadiri seminar dan kegiatan internasional untuk mewakili organisasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga atau Negara lain; f. Membentuk dan menetapkan kepengurusan Badan Pelaksana Organisasi sesuai dengan kebutuhan; g. Mengevaluasi kinerja struktur kepengurusan organisasi, badan/lembaga, dan alat kelengkapan organisasi setiap 1 (satu) tahun sekali kecuali dalam hal-hal luar biasa dapat dilakukan sewaktu-waktu. BAB III STRUKTUR KEPENGURUSAN Bagian Pertama Pengurus Pusat Pasal 14 (1) Pengurus Pusat IPHI terdiri atas : a. Dewan Penasihat; b. Dewan Pembina; c. Dewan Pengurus. (2) Dewan Penasihat terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan beberapa orang anggota, sesuai dengan kebutuhan.. (3) Dewan Pembina terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang sekretaris, dan beberapa orang anggota, sesuai dengan kebutuhan.. (4) Dewan Pengurus terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Departemen. (5) Pengurus Harian sebanyak-banyaknya 18 orang terdiri atas : a. Seorang Ketua Umum; b. Seorang Wakil Ketua Umum; c. Ketua-ketua, sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang; d. Seorang Sekretaris Jenderal; e. Wakil-wakil Sekretaris Jenderal, sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang; f.
Bendahara Umum;
43
g.
Bendahara-bendahara, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
(6) Departemen-departemen dibentuk sesuai dengan kebutuhan Pengurus Pusat berdasarkan Program Umum dan Keputusan-keputusan Muktamar.
Bagian Kedua Pengurus Wilayah Pasal 15 (1) Pengurus Wilayah IPHI terdiri atas : a. Dewan Penasihat; b. Dewan Pembina; c. Dewan Pengurus. (2) Dewan Penasihat terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, dan beberapa orang anggota, sesuai dengan kebutuhan. (3) Dewan Pembina terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan beberapa orang anggota, sesuai dengan kebutuhan. (4) Dewan Pengurus terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus Biro. (5) Pengurus Harian sebanyak-banyaknya 13 orang terdiri atas : a. Seorang Ketua; b. Wakil-wakil ketua, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang; c. Seorang Sekretaris; d. Wakil-wakil sekretaris, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang; e. Seorang Bendahara; f. Wakil-wakil bendahara, sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang. (6) Biro-biro dibentuk sesuai dengan kebutuhan Pengurus Wilayahberdasarkan Program dan Keputusan-keputusan Musyawarah Wilayah.
44
Bagian Ketiga Pengurus Daerah Pasal 7 (1)
Pengurus Daerah IPHI terdiri atas : a. Dewan Penasihat; b. Dewan Pembina; c. Dewan Pengurus.
(2) Dewan Penasihat terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, dan beberapa orang anggota, sesuai dengan kebutuhan. (3) Dewan Pembina terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan beberapa orang anggota, sesuai dengan kebutuhan. (4) Dewan Pengurus terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus Bagian. (5) Pengurus Harian sebanyak-banyaknya 11 orang terdiri atas : a. Seorang ketua; b. Wakil-wakil ketua, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang; c. Seorang sekretaris; d. Wakil-wakil sekretaris, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang; e. Seorang bendahara; f. Wakil-wakil bendahara, sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang; (6) Bagian-bagian dibentuk sesuai dengan kebutuhan Pengurus Daerah berdasarkan Program dan Keputusan-keputusan Musyawarah Daerah.
Bagian Keempat
45
Pengurus Cabang Pasal 17 (1)
Pengurus Cabang IPHI terdiri atas : a. Dewan Penasihat; b. Dewan Pembina; c. Dewan Pengurus.
(2) Dewan Penasihat terdiri atas beberapa orang anggota, sesuai dengan kebutuhan. (3) Dewan Pembina terdiri atas beberapa orang anggota, sesuai dengan kebutuhan. (4) Dewan Pengurus terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus Seksi. (5) Pengurus Harian sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang terdiri atas : a. Seorang ketua; b.
Seorang wakil ketua;
c.
Seorang sekretaris;
d.
Seorang wakil sekretaris;
e.
Seorang bendahara;
f.
Seorang wakil bendahara.
(6) Seksi-seksi dibentuk sesuai dengan kebutuhan Pengurus Cabang berdasarkan Program dan Keputusan-keputusan Musyawarah Cabang. Bagian Kelima Pengurus Ranting Pasal 18 (1) Pengurus Ranting IPHI terdiri atas : a. Dewan Penasihat; b. Dewan Pembina;
46
c. Dewan Pengurus. (2) Dewan Penasihat terdiri atas beberapa orang anggota, sesuai dengan kebutuhan. (3) Dewan Pembina terdiri atas beberapa orang anggota, sesuai dengan kebutuhan. (4) Dewan Pengurus Ranting IPHI terdiri atas Pengurus Harian dan Kelompok Kerja. (5) Pengurus Harian terdiri sebanyak-banyaknya 6 (enam) terdiri atas : a. Seorang ketua; b. Seorang wakil ketua; c. Seorang sekretaris; d. Seorang wakil sekretaris; e. Seorang bendahara; f. Seorang wakil bendahara. (6) Kelompok Kerja dibentuk sesuai dengan kebutuhan Pengurus berdasarkan Program dan Keputusan-keputusan Musyawarah Ranting.
Ranting
Bagian Keenam Pengurus Perwakilan Luar Negeri Pasal 19 (1) Pengurus Perwakilan Luar Negeri IPHI terdiri atas : a. Dewan Penasihat; b. Dewan Pembina; c. Dewan Pengurus. (2) Dewan Penasihat terdiri atas beberapa orang anggota, sesuai dengan kebutuhan. (3) Dewan Pembina terdiri atas beberapa orang anggota, sesuai dengan kebutuhan. (4) Dewan Pengurus terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus Biro. (5) Pengurus Harian berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang terdiri atas : a. Seorang ketua; b. Seorang sekretaris;
c. Seorang bendahara; 47
(6) Biro-biro dibentuk sesuai dengan kebutuhan Pengurus Perwakilan Luar Negeri berdasarkan Program dan Keputusan-keputusan Musyawarah Wilayah Perwakilan Luar Negeri. (7) Syarat dan Ketentuan Pembentukan Pengurus Perwakilan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Organisasi. Bagian Ketujuh Masa Jabatan Pengurus Pasal 20 (1) Ketua Umum Pengurus Pusat, Ketua Pengurus Wilayah, Ketua Pengurus Daerah, Ketua Pengurus Cabang, dan Ketua Pengurus Ranting, serta Ketua Pengurus Perwakilan Luar Negeri memegang jabatannya selama 5 (lima) tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (2) Ketentuan mengenai masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kondisi dan alasan khusus akan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Organisasi. Bagian Kedelapan Dewan Penasihat Pasal 21 (1) Dewan Penasihat terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang telah menunaikan Ibadah Haji serta mempunyai komitmen terhadap perjuangan dan pengembangan untuk mewujudkan tujuan IPHI. (2) DewanPenasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya, dan tokoh berpengaruh lainnya yang relevan. Pasal 22 (1) Dewan Penasihat Pengurus Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Formatur hasil Muktamar. (2) Dewan Penasihat Pengurus Wilayah dipilih dan ditetapkan oleh Formatur hasil Musyawarah Wilayah. (3) Dewan Penasihat Pengurus Daerah dipilih dan ditetapkan oleh Formatur hasil Musyawarah Daerah. (4) Dewan Penasihat Pengurus Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Formatur hasil Musyawarah Cabang.
48
(5)
Dewan Penasihat Pengurus Ranting dipilih dan ditetapkan oleh Formatur hasil Musyawarah Ranting.
(6) Dewan Penasihat Perwakilan Luar Negeri dipilih dan ditetapkan oleh Formatur hasil Musyawarah Wilayah Perwakilan Luar Negeri. Pasal 23 Dewan Penasihat di semua struktur kepengurusan memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan nasihat dan arahan, baik diminta maupun tidak, kepada Dewan Pengurus untuk dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan organisasi. Bagian Kesembilan Dewan Pembina Pasal 24 (1) Dewan Pembina terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang telah menunaikan ibadah haji dapat menjembatani dan mempunyai komitmen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi IPHI. (2) DewanPembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pejabat publik, pengusaha, akademisi, dan kelompok profesi lainnya yang relevan. Pasal 25 (1) Dewan Pembina Pengurus Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Formatur hasil Muktamar. (2) Dewan Pembina Pengurus Wilayah dipilih dan ditetapkan oleh Formatur Musyawarah Wilayah.
hasil
(3) Dewan Pembina Pengurus Daerah dipilih dan ditetapkan oleh Formatur hasil Musyawarah Daerah. (4) Dewan Pembina Pengurus Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Formatur hasil Musyawarah Cabang. (5) Dewan Pembina Pengurus Ranting dipilih dan ditetapkan oleh Formatur hasil Musyawarah Ranting. (6) DewanPembina Pengurus Perwakilan Luar Negeri dipilih dan ditetapkan oleh Formatur hasil Musyawarah Wilayah Perwakilan Luar Negeri. Pasal 26 Dewan Pembina di semua struktur kepengurusan memiliki tugas dan wewenang untuk : a.
Memberikan pembinaan, bimbingan, dan arahan, baik diminta maupun tidak, kepada Dewan Pengurus dalam rangka pelaksanaan program organisasi; 49
b.
Memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penanggulangan dan penyelesaian masalah organisasi kepada Dewan Pengurus. Bagian Kesepuluh Penggantian Antar Waktu Pengurus Pasal 27
(1) Anggota DewanPengurus di semua struktur kepengurusan dapat diberhentikan karena : a. Mengundurkan diri; b. Meningal Dunia; c. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; d. Terbukti melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Disiplin, Kode Etik dan Peraturan Organisasi berdasarkan putusan Badan Kehormatan Organisasi. (2) Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penunjukan pejabat sementara diputuskan dalam Rapat Pengurus Harian. (3) Penunjukan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari dalam ataupun dari luar struktur kepengurusan. (4) Penetapan pejabat definitif diputuskan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah rapat pengurus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan diumumkan dalam Rapat Pleno Gabungan. BAB IV BADAN PELAKSANA ORGANISASI Pasal 28 (1) Badan Pelaksana Organisasi adalah sarana penunjang organisasi sebagai pelaksana teknis program dan kebijakan organisasi IPHI sesuai dengan fungsi dan kekhususannya. (2) Badan Pelaksana Organisasi terdiri dari lembaga berbadan hukum dan lembaga bukan berbadan hukum. (3) Lembaga berbadan hukum yang sudah terbentuk, yaitu : a. Lembaga Konsultasi dan Advokasi Hukum (LKAH) Labbaik; b. Yayasan Haji Sepanjang Hayat; c. Koperasi Syariah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (KOPERHAJI);
50
d. PT. Menara Haji; e. PT. Artha Haji. (4) Lembaga bukan berbadan hukum yang sudah terbentuk, yaitu : a. Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS); b. Majelis Dzikir IPHI; c. Majelis Taklim Perempuan (MTP) IPHI; d. Angkatan Muda Haji Indonesia (AMHI); e. Badan Koordinasi Muballigh/Muballighah, Hafidz/Hafidzah dan Qari/Qariah (BAKOR MUHAQI). f. Badan Pengembangan Information, Communication and Technology (ICT). g. Pusat Studi Haji dan Umrah Indonesia (PSHUI). (5) Pengurus Badan Pelaksana Organisasi mempunyai tugas : a. Melaksanakan program dan kebijakan organisasi sesuai dengan fungsi dan kekhususannya; b. Memberikan laporan Pengurus Pusat;
perkembangan
organisasi
secara
periodik
kepada
c. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Disiplin Organisasi, dan Peraturan Organisasi IPHI; d. Memberikan pertanggungjawaban kepada Pengurus Pusat. (6) Pengurus Badan Pelaksana Organisasi memiliki wewenang : a. Menyusun dan melaksanakan program berdasarkan fungsi dan kekhususannya dengan mengacu pada program dan kebijakan IPHI; b. Menyusun dan melaksanakan Pedoman Kerja berdasarkan fungsi dan kekhususannya dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Program dan Kebijakan IPHI; c. Membangun jaringan dan kerjasama dengan badan/lembaga sejenis untuk mengembangkan organisasi sesuai dengan Program Umum hasil Muktamar; d. Mengevaluasi kinerja kepengurusan organisasi setiap 1 (satu) tahun sekali kecuali dalam hal-hal luar biasa dapat dilakukan sewaktu-waktu.
51
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan badan pelaksana organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Organisasi. BAB V BADAN KEHORMATAN ORGANISASI Pasal 29 (1) Badan Kehormatan Organisasi beranggotakan 5 (lima) orang terdiri atas: a. Anggota Tetap berjumlah 2 (dua) orang, yaitu seorang Ketua dan Seorang Sekretaris Badan Kehormatan Organisasi; b. Anggota Tidak Tetap berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu Anggota Pengurus Pusat IPHI yang ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian. (2) K etua dan Sekretaris Badan Kehormatan Organisasi diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Pusat IPHI. (3) Badan Kehormatan Organisasi bertugas: a. Memeriksa dan memutus setiap pelanggaran sangat berat yang berakibat pembebastugasan jabatan, pemberhentian sementara keanggotaan, dan pemberhentian tetap keanggotaan IPHI; b. Menyampaikan hasil pemeriksaan perkara pelanggaran terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Disiplin Organisasi, Kode Etik, Peraturan Organisasi, serta seluruh ketentuan organisasi IPHI; c. Membentuk Majelis Kehormatan beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang anggota tetap dan 3 (tiga) orang anggota tidak tetap. (4) Putusan Majelis Kehormatan merupakan putusan pertama dan terakhir yang merupakan rekomendasi Badan Kehormatan Organisasi untuk diputuskan oleh Pengurus Pusat IPHI; (5) RekomendasiBadan Kehormatan Organisasi ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Badan Kehormatan Organisasi. (6) Pedoman Kerja Badan Kehormatan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Organisasi.
52
BAB VI
PERMUSYAWARATAN Bagian Pertama Muktamar Pasal 30 (1) Muktamar merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi IPHI yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Pusat; (2) Muktamar diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali, berwenang untuk : a. Menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; b. Menyampaikan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat; c. Menetapkan Program Umum; d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pengurus Pusat dan Formatur Muktamar; e. Menetapkan dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu. (3) Peserta Muktamar terdiri atas : a. Dewan Penasihat Pengurus Pusat; b. Dewan Pembina Pengurus Pusat; c. Pengurus Pusat; d. Utusan Pengurus Wilayah; f. Utusan Pengurus Daerah. (4) Jumlah dan kualifikasi peserta Muktamar dimusyawarahkan dalam RAKERNAS sebelum Muktamar. (5) Peninjau Muktamar terdiri dari Pengurus Badan Pelaksana Organisasi dan Badan Usaha Organisasi yang dipilih. (6) Peserta Muktamar wajib menyerahkan surat mandat dan salinan SK Pengesahan Kepengurusan yang masih berlaku. (7) Muktamar dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sedikitnya lebih dari setengah jumlah peserta. (8) Keputusan Muktamar diambil berdasarkan :
53
a. Musyawarah untuk mencapai mufakat.
b. Dalam hal keputusan yang diambil berdasarkan pemungutan suara maka keputusan hanya sah, apabila mendapat dukungan lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir. (9) Rancangan materi Muktamar disiapkan oleh Pengurus Pusat dan disampaikan kepada Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Muktamar berlangsung. (10) (11)
Peraturan Tata Tertib Muktamar ditetapkan oleh Muktamar. Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara, sedangkan peninjau mempunyai hak bicara. Pasal 31
(1) Muktamar Khususadalah Muktamar yang khusus diadakan atas usulan pembubaran IPHI. (2) Untuk maksud pada ayat (1) tersebut sekurang-kurangnya diusulkan oleh ¾ Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah. Pasal 32 (1) Muktamar Luar Biasa dapat diadakan apabila : a. Pengurus Pusat terbukti melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga berdasarkan Putusan Badan Kehormatan Organisasi; b. Diusulkan oleh lebih dari setengah jumlah anggota Pengurus Pusat; c. Disetujui atau diusulkan oleh lebih dari setengah jumlah Pengurus Wilayah. (2) Muktamar Luar Biasa mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang sama dengan Muktamar. Bagian Kedua Musyawarah Wilayah Pasal 33 (1) Musyawarah Wilayah (Muswil) merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi IPHI di tingkat provinsi, diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Wilayah; (2) Muswil diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali, berwenang untuk : a. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Wilayah dan Formatur Muswil;
54
b. Menyampaikan Pertanggungjawaban Pengurus Wilayah; c. Menetapkan Program Kerja Pengurus Wilayah sebagai penjabaran program umum Pengurus Pusat sesuai dengan kemampuan Pengurus Wilayah; d. Menetapkan/memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu. (3) Peserta Muswil terdiri atas: a. Utusan Pengurus Pusat; b. Dewan Penasihat Pengurus Wilayah; c. Dewan Pembina Pengurus Wilayah; d. Pengurus Wilayah; e. Utusan Pengurus Daerah. (4) Jumlah dan kualifikasi peserta Muswil dimusyawarahkan dalam RAKERWIL sebelum Muswil. (5) Peninjau Muswil terdiri dari Pengurus Badan Pelaksana Organisasi dan Badan Usaha Organisasi yang dipilih. (6) Peserta Muswil wajib menyerahkan surat mandat dan salinan SK Pengesahan Kepengurusan yang masih berlaku. (7) Muswil sah apabila dihadiri oleh sedikitnya lebih dari setengah jumlah peserta. (8) Muswil diselenggarakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa bakti Pengurus Wilayah berakhir. (9) Keputusan Muswil diambil berdasarkan : a. Musyawarah untuk mencapai mufakat; b. Dalam hal keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara, maka keputusan hanya sah apabila mendapat dukungan lebih dari setengah jumlah Peserta yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir. (10)
Rancangan materi Muswil disiapkan oleh Pengurus Wilayah dan disampaikan kepada Pengurus Daerah selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Muswil berlangsung.
(11)
Peraturan Tata Tertib Muswil ditetapkan oleh Muswil.
(12)
Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara, sedangkan peninjau mempunyai hak bicara.
55
Pasal 34 (1) MuswilLuar Biasa (Muswillub) dapat diadakan apabila : a. Pengurus Wilayah terbukti melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga berdasarkan Putusan Badan Kehormatan Organisasi; b. Diusulkan oleh lebih dari setengah jumlah anggota Pengurus Wilayah; c. Disetujui atau diusulkan oleh lebih dari setengah jumlah Pengurus Daerah. (2) Muswillub diselengarakan setelah mendapat persetujuan Pengurus Pusat dan mempunyai kewenangan serta kekuasaan yang sama dengan Muswil. Bagian Ketiga Musyawarah Daerah Pasal 35 (1) Musyawarah Daerah (Musda) merupakan forum permusyarawatan tertinggi organisasi IPHI di tingkat kabupaten/kota, diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Daerah; (2) Musda diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali, berwenang untuk : a. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Daerah dan Formatur Musda; b. Menyampaikan Pertanggungjawaban Pengurus Daerah; c. Menetapkan Program Kerja Pengurus Daerah sebagai penjabaran Program Umum Pengurus Pusat sesuai dengan kemampuan Pengurus Daerah; d. Menetapkan/memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu. (3) Peserta Musda terdiri atas: a. Utusan Pengurus Wilayah; b. DewanPenasihat Pengurus Daerah; c. DewanPembina Pengurus Daerah; d. Pengurus Daerah; e. Utusan Pengurus Cabang. (4) Jumlah dan kualifikasi peserta Musda dimusyawarahkan dalam RAKERDA sebelum Musda.
56
(5) Peninjau Musda terdiri dari Pengurus Badan Pelaksana Organisasi dan Badan Usaha Organisasi yang dipilih. (6) Peserta Musda wajib menyerahkan surat mandat dan salinan SK Pengesahan Kepengurusan yang masih berlaku. (7) Musda dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sedikitnya lebih dari setengah jumlah peserta. (8) Musda diselenggarakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa bakti Pengurus Daerah berakhir. (9) Keputusan Musda diambil berdasarkan : a. Musyawarah untuk mencapai mufakat b. Dalam hal keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara, maka keputusan hany sah apabila mendapat dukungan lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir. (10)
Rancangan materi Musda disiapkan oleh Pengurus Daerah dan disampaikan kepada Pengurus Cabang selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Musda berlangsung.
(11)
Peraturan Tata Tertib Musda ditetapkan oleh Musda.
(12)
Peserta mempunyai hak mempunyai hak bicara.
bicara
dan
hak
suara,
sedangkan
peninjau
Pasal 36 (1) Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) dapat diadakan apabila : a. Pengurus Daerah terbukti melangar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga berdasarkan Putusan Badan Kehormatan Organisasi; b. Diusulkan oleh lebih dari setengah jumlah anggota Pengurus Daerah; c. Disetujui atau diusulkan oleh lebih dari setengah jumlah Pengurus Cabang. (2) Musdalub diselenggarakan setelah mendapat persetujuan pengurus Wilayah dan mempunyai kewenangan serta kekuasaan yang sama dengan Musda.
57
Bagian Keempat Musyawarah Cabang Pasal 37 (1) Musyawarah Cabang (Muscab) merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi IPHI di tingkat kecamatan, diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Cabang; (2) Muscab diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali, berwenang untuk : a. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Cabang dan Formatur Muscab; b. Menyampaikan Pertanggungjawaban Pengurus Cabang; c. Menyusun Program Kerja Cabang sebagai penjabaran program umum Pengurus Pusat sesuai dengan kemampuan Pengurus Cabang; d. Membahas permasalahan yang ada untiuk disampaikan kepada pengurus daerah. (3) Peserta Muscab terdiri atas: a. Utusan Pengurus Daerah; b. Dewan Penasehat Pengurus Cabang; c. Dewan Pembina Pengurus Cabang; d. Pengurus Cabang; e. Utusan Pengurus Ranting. (4) Jumlah dan kualifikasi peserta Muscab dimusyawarahkan dalam RAKERCAB sebelum Muscab. (5) Peninjau Muscab terdiri dari Pengurus Badan Pelaksana Organisasi dan Badan Usaha Organisasi yang dipilih. (6) Peserta Muscab wajib menyerahkan surat mandat dan salinan SK Pengesahan Kepengurusan yang masih berlaku. (7) Muscab diselengarakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa bakti Pengurus Cabang berakhir. (8) Muscab sah apabila dihadiri oleh sedikitnya lebih dari setengah jumlah peserta yang membawa mandat resmi.
58
(9) Keputusan Muscab diambil berdasarkan: a. Musyawarah untuk mencapai mufakat; b. Dalam hal keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara, maka keputusan hanya sah apabila mendapat dukungan lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir; (10)
Rancangan materi Muscab disiapkan oleh Pengurus Cabang dan disampaikan kepada Pengurus Ranting selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Muscab berlangsung.
(11)
Peraturan Tata Tertib Muscab ditetapkan oleh Musyawarah Muscab.
(12)
Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara, sedangkan peninjau mempunyai hak bicara. Pasal 38
(1) Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) dapat diadakan apabila : a. Pengurus Cabang terbukti melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggaberdasarkan Putusan Badan Kehormatan Organisasi; b. Diusulkan oleh lebihh dari setengah jumlah anggota Pengurus Cabang; c. Disetujui atau diusulkan oleh lebih dari setengah jumlah Pengurus Ranting. (2) Muscablub diselenggarakan setelah mendapat persetunjuan Pengurus Daerah dan mempunyai kewenangan serta kekuasaan yang sama dengan Muscab. Bagian Kelima Musyawarah Ranting Pasal 39 (1) Musyawarah Ranting (Musran) merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi IPHI di tingkat desa/kelurahan, diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Ranting; (2) Musran diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali, berwenang untuk : a. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Ranting dan Formatur Musran; b. Menyampaikan Pertanggungjawaban Pengurus Ranting; c. Menyusun Program Kerja Ranting sebagai penjabaran program umum Pengurus Pusat sesuai dengan kemampuan Pengurus Ranting; d. Membahas permasalahan yang ada untuk disampaikan kepada Pengurus Cabang.
59
(3)
Peserta Musran terdiri atas: a. Utusan Pengurus Cabang; b. Dewan Penasehat Pengurus Ranting; c. Dewan Pembina Pengurus Ranting; d. Pengurus Ranting; e. Kelompok Kerja Anggota Persaudaraan Haji.
(4) Jumlah dan kualifikasi peserta Musran dimusyawarahkan dalam RAKERRAN sebelum Musran. (5) Peninjau Musran terdiri dari Pengurus Badan Pelaksana Organisasi dan Badan Usaha Organisasi yang dipilih. (6) Peserta Musran wajib menyerahkan surat mandat dan salinan SK Pengesahan Kepengurusan yang masih berlaku. (7) Musran diselenggarakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa bakti Pengurus Ranting berakhir. (8) Musyawarah Ranting sah apabila dihadiri oleh sedikitnya lebih dari setengah jumlah peserta. (9) Keputusan Musran diambil berdasarkan: a. Musyawarah untuk mencapai mufakat; b. Dalam hal keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara, maka keputusan dianggap sah apabila mendapat dukungan lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir. (10) Rancangan materi Musran disiapkan oleh Pengurus Ranting dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Anggota Persaudaraan Haji. selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Musran berlangsung. (11)
Peraturan Tata Tertib Musran ditetapkan oleh Musran.
(12)
Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara, sedangkan peninjau mempunyai hak bicara.
60
Bagian Keenam Musyawarah Perwakilan Luar Negeri Pasal 40 (1) Musyawarah Perwakilan Luar Negeri merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi IPHI di wilayah luar negeri, diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Perwakilan Luar Negeri; (2) Musyawarah Perwakilan Luar Negeri diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali, berwenang untuk : a. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Perwakilan Luar Negeri dan Formatur. b. Menyampaikan Pertanggungjawaban Pengurus Perwakilan Luar Negeri. c. Menetapkan Program Kerja Pengurus Perwakilan Luar Negerisebagai penjabaran program umum Pengurus Pusat sesuai dengan kemampuan Pengurus Perwakilan Luar Negeri. d. Menetapkan/memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu. (3) Peserta Musyawarah Perwakilan Luar Negeriterdiri atas : a. Utusan Pengurus Pusat; b. Dewan Penasihat Pengurus Perwakilan Luar Negeri; c. Dewan Pembina Pengurus Perwakilan Luar Negeri; d. Pengurus Perwakilan Luar Negeri; e. Utusan Anggota Aktif. (4) Peserta MusyawarahPerwakilan Luar Negeri wajib menyerahkan surat mandat dan salinan SK Pengesahan Kepengurusan yang masih berlaku. (5) Musyawarah Perwakilan Luar Negeri sah apabila dihadiri oleh sedikitnya lebih dari setengah jumlah peserta. (6) Musyawarah Perwakilan Luar Negeri diselenggarakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa bakti Pengurus Perwakilan Luar Negeri berakhir. (7) Keputusan Musyawarah Perwakilan Luar Negeri diambil berdasarkan: a. Musyawarah untuk mencapai mufakat;
61
b. Dalam hal keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara, maka keputusan hanya sah apabila mendapat dukungan lebih dari setengah jumlah Peserta yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir. (8) Rancangan materi Musyawarah Perwakilan Luar Negeri disiapkan oleh PengurusPerwakilan Luar Negeri dan disampaikan kepada Utusan Anggota Aktif. selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum MusyawarahPerwakilan Luar Negeri berlangsung. (9) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Perwakilan Luar Negeri ditetapkan oleh Musyawarah Perwakilan Luar Negeri. Bagian Ketujuh Rapat Kerja Nasional Pasal 41 (1) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IPHI diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun masa bakti Pengurus Pusat yang bersangkutan untuk: a. Menjabarkan program umum Keputusan Muktamar; b. Memantapkan koordinasi organisasi Tingkat Nasional; c. Membuat evaluasi kegiatan Pasca Muktamar; d. Menyiapkan perencanaan untuk melaksanakan program; e. Menampung dan membahas berbagai permasalahan; f. Menentukan jumlah dan kualifikasi peserta Muktamar. (2) Peserta Rakernas terdiri atas : a. Dewan Penasihat Pengurus Pusat; b. Dewan Pembina Pengurus Pusat; c. Pengurus Pusat; d. Badan Pelaksana Organisasi Tingkat Pusat; e. Utusan Pengurus Provinsi Wilayah yang membawa mandat resmi. (3) Rakernas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sedikitnya lebih dari setengah jumlah peserta. (4) Keputusan Rakernas diambil berdasarkan :
62
a.
Musyawarah untuk mencapai mufakat;
b. Dalam hal keputusan harus diambil berdasarkan pemungutan suara maka keputusan hanya sah apabila mendapat dukungan lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir. (5) Peraturan Tata Tertib Rakernas ditetapkan oleh Pengurus Pusat. Bagian Kedelapan Rapat Kerja Wilayah Pasal 42 (1) Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) IPHI diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun masa bakti Pengurus Wilayah yang bersangkutan untuk: a.
Menjabarkan program umum sesuai dengan kemampuan dan prioritas di wilayah yang bersangkutan;
b.
Memantapkan koordinasi organisasi tingkat Wilayah;
c.
Membuat evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan;
d.
Menyiapkan perencanaan yang berkesinambungan;
e.
Menampung dan membahas berbagai permasalahan yang terdapat di wilayahnya;
f.
Menentukan jumlah dan kualifikasi peserta Muswil.
(2) Peserta Rakerwil terdiri atas : a.
Utusan Pengurus Pusat dengan Surat Tugas;
b.
Dewan Penasihat Pengurus Wilayah;
c.
Dewan Pembina Pengurus Wilayah;
d.
Pengurus Wilayah;
e.
Badan Pelaksana Organisasi Tingkat Wilayah;
f.
Utusan Pengurus daerah yang membawa mandat resmi.
(3) Rakerwil dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sedikitnya lebih dari setengah jumlah peserta.
63
(4) Keputusan Rakerwil diambil berdasarkan: a. Musyawarah untuk mencapai mufakat; b. Dalam hal keputusan harus diambil berdasarkan pemungutan suara, maka keputusan hanya sah apabila mendapat dukungan lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir. (5) Peraturan Tata Tertib Rakerwil ditetapkan oleh Pengurus Wilayah. Bagian Kesembilan Rapat Kerja Daerah Pasal 43 (1) Rapat Kerja Daerah (Rakerda) IPHI diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun masa bakti Pengurus Daerah yang bersangkutan untuk : a. Membuat Program Kerja sesuai dengan kemampuan dan prioritas di daerah yang bersangkutan; b. Memantapkan koordinasi organisasi tingkat daerah; c. Membuat evaluasi kegiatan yang telah melaksanakan; d. Menyiapkan perencanaan yang berkesinambungan; e. Menampung dan membahas berbagai permasalahan yang terdapat di daerahnya; f. Menentukan jumlah dan kualifikasi peserta Musda. (2) Peserta Rakerda terdiri atas : a. Utusan Pengurus Wilayah dengan Surat Tugas; b. Dewan Penasihat Pengurus Daerah; c. Dewan Pembina Pengurus Daerah; d. Pengurus Daerah; e. Badan Pelaksana Organisasi Tingkat Daerah; f. Utusan Pengurus Cabang yang membawa mandat resmi.
64
(3) Rakerda dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sedikitnya lebih dari setengah jumlah peserta. (4) Keputusan Rakerda diambil berdasarkan: a. Musyawarah untuk mencapai mufakat; b. Dalam hal keputusan harus diambil berdasarkan pemungutan suara, maka keputusan hanya sah apabila mendapat dukungan lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir. (5) Peraturan Tata Tertib Rakerda ditetapkan oleh Pengurus Daerah. Bagian Kesepuluh Rapat Kerja Cabang Pasal 44 (1) Rapat Kerja Cabang (Rakercab) IPHI diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun masa bakti Pengurus Cabang yang bersangkutan untuk : a. Membuat Program kerja sesuai dengan kemampuan prioritas di cabang yang bersangkutan; b. Memantapkan koordinasi organisasi tingkat Cabang; c. Membuat evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan; d. Menyiapkan perencanaan yang berkesinambungan; e. Menampung dan membahas berbagai permasalahan yang terdapat di cabangnya; f. Menentukan jumlah dan kualifikasi peserta Muscab. (2) Peserta Rakercab terdiri atas : a. Utusan Pengurus Daerah dengan Surat Tugas. b. Dewan Penasihat Pengurus Cabang; c. Dewan Pembina Pengurus Cabang; d. Pengurus Cabang; e. Badan Pelaksana Organisasi Tingkat Cabang; f. Utusan Pengurus Ranting yang membawa surat mandat resmi.
65
(3) Rakercab dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sedikitnya lebih dari setengah jumlah peserta. (4) Keputusan Rakercab diambil berdasarkan : a. Musyawarah untuk mencapai mufakat; b. Dalam hal keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara, maka keputusan hanya sah apabila mendapat dukungan lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir. (5) Peraturan Tata Tertib Rakercab ditetapkan oleh Pengurus Cabang. Bagian Kesebelas Rapat Kerja Ranting Pasal 45 (1) Rapat Kerja Ranting (Rakerran) IPHI diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun masa bakti Pengurus Ranting yang bersangkutan untuk : a. Membuat Program kerja sesuai dengan kemampuan prioritas di ranting yang bersangkutan; b. Memantapkan koordinasi organisasi tingkat ranting; c. Membuat evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan; d. Menyiapkan perencanaan yang berkesinambungan; e. Menampung dan membahas berbagai permasalahan yang terdapat di ranting nya; f. Menentukan jumlah dan kualifikasi peserta Musran. (2) Peserta Rakerran terdiri atas : a. Utusan Pengurus Cabang dengan Surat Tugas. b. Dewan Penasihat Pengurus Ranting; c. Dewan Pembina Pengurus Ranting; d. Pengurus Ranting; e. Badan Pelaksana Organisasi Tingkat Ranting; f. Kelompok Kerja Anggota Persaudaraan Haji.
66
(3) Rakerran dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sedikitnya lebih dari setengah jumlah peserta. (4) Keputusan Rakerran diambil berdasarkan : a. Musyawarah untuk mencapai mufakat; b. Dalam hal keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara, maka keputusan hanya sah apabila mendapat dukungan lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir. (5) Peraturan Tata Tertib Rakerran ditetapkan oleh Pengurus Ranting. Bagian Keduabelas Rapat Kerja Perwakilan Luar Negeri Pasal 46 (1) Rapat Kerja Perwakilan Luar Negeri IPHI diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun masa bakti Pengurus yang bersangkutan untuk: a. Menjabarkan program umum sesuai dengan kemampuan dan prioritas di wilayah Perwakilan Luar Negeri yang bersangkutan; b. Memantapkan koordinasi organisasi tingkat Perwakilan Luar Negeri; c. Membuat evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan; d. Menyiapkan perencanaan yang berkesinambungan; e. Menampung dan membahas berbagai permasalahan yang terdapat di wilayah Perwakilan Luar Negerinya.
(2) Peserta Rapat Kerja Perwakilan Luar Negeri terdiri atas : a. Utusan Pengurus Pusat dengan Surat Tugas; b. Dewan Penasihat PengurusPerwakilan Luar Negeri; c. Dewan Pembina PengurusPerwakilan Luar Negeri; d. Pengurus Perwakilan Luar Negeri; e. Utusan Anggota Aktif. (3) Rapat Kerja Perwakilan Luar Negeri dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sedikitnya lebih dari setengah jumlah peserta.
67
(4) Keputusan Rapat Kerja Perwakilan Luar Negeri diambil berdasarkan: a. Musyawarah untuk mencapai mufakat; b. Dalam hal keputusan harus diambil berdasarkan pemungutan suara, maka keputusan hanya sah apabila mendapat dukungan lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir. (5) Peraturan Tata Tertib Rapat Kerja Perwakilan Luar Negeri ditetapkan oleh Pengurus Perwakilan Luar Negeri.
Bagian Ketigabelas Rapat Pengurus Pleno Pasal 47 (1) Rapat Pengurus Pleno di semua struktur kepengurusan IPHI diadakan sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk: a. Membahas dan memecahkan masalah dalam pengelolaan organisasi; b. Merespons perkembangan aktual organisasi dan masyarakat; c. Memantapkan koordinasi dan sinergi kerja antarpengurus; d. Membuat evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan; e. Menyiapkan rencana tindaklanjut dan agenda kerja baru.
(2) Peserta Rapat Pengurus Pleno terdiri atas : a. Pengurus Harian; b. Departemen untuk Pengurus Pusat; Biro untuk Pengurus Wilayah; Bagian untuk Pengurus Daerah; Seksi untuk Pengurus Cabang; Kelompok kerja untuk Pengurus Ranting; dan Biro untuk Pengurus Perwakilan Luar Negeri. (3) Rapat Pengurus Pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sedikitnya lebih dari setengah jumlah peserta. (4) Apabila belum mencapai kourum, Rapat Pleno ditunda sekurang-kurangnya 15 menit (5) Keputusan Rapat Pengurus Pleno diambil berdasarkan Musyawarah untuk mencapai mufakat.
68
Bagian Keempatbelas Rapat Pengurus Harian Pasal 48 (1) Rapat Pengurus Harian di semua struktur kepengurusan IPHI diadakan sekurangkurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan untuk: a. Merespons perkembangan aktual organisasi dan masyarakat; b. Memantapkan koordinasi dan sinergi kerja antar pengurus; c. Memantau pelaksanaan kegiatan organisasi. d. Membahas hal-hal yang mendesak dan dianggap perlu. (2) Peserta Rapat Pengurus Harian terdiri atas : a. Unsur Ketua; b. Unsur Sekretaris; c. Unsur Bendahara. (3) Rapat Pengurus Harian dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sedikitnya lebih dari setengah jumlah peserta. (4) Keputusan Rapat Pengurus Harian diambil berdasarkan Musyawarah untuk mencapai mufakat. Bagian Kelimabelas Rapat Dewan Penasihat Pasal 49 (1) Rapat Dewan Penasihat di semua struktur kepengurusan IPHI sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk: a. Merespons perkembangan aktual organisasi dan masyarakat;
diadakan
b.
Memantapkan koordinasi dan sinergi kerja antarpenasihat;
c,.
Memberikan nasihat, pesan, dan pemikiran kepada Dewan Pengurus untuk kemajuan organisasi.
69
(2) Peserta Rapat Dewan Penasihat terdiri atas : a. Unsur Ketua; b. Unsur Sekretaris; c. Unsur Anggota. (3) Rapat Dewan Penasihat difasilitasi oleh Pengurus Harian. Bagian Keenambelas Rapat Dewan Pembina Pasal 50 (1) Rapat Dewan Pembina di semua struktur kepengurusan IPHI diadakan sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk: a. Merespons perkembangan aktual organisasi dan masyarakat; b. Memantapkan koordinasi dan sinergi kerja antarpembina; c,. Memberikan pendapat, pandangan, dan saran kepada Dewan Pengurus untuk kemajuan organisasi. (2) Peserta Rapat Dewan Pembina terdiri atas : a. Unsur Ketua; b. Unsur Sekretaris; c. Unsur Anggota. (3) Rapat Dewan Pembina difasilitasi oleh Pengurus Harian. Bagian Ketujuhbelas Rapat Pleno Diperluas Pasal 51 (1) Rapat Pleno Diperluas di semua struktur kepengurusan IPHI diadakan sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan untuk: a. Membahas dan memecahkan masalah dalam pengelolaan organisasi; b.
Merespons perkembangan aktual organisasi dan masyarakat;
c.
Memantapkan koordinasi dan sinergi kerja antar elemen kepengurusan organisasi;
70
d. e.
Membuat evaluasi kegiatan, rencana tindak lanjut dan agenda kerja bersama; Mengumumkan kebijakan dan keputusan penting organisasi.
(2) Peserta Rapat Pleno Diperluas terdiri atas : a. Dewan Penasihat; b. Dewan Pembina; c. Pengurus Harian; d. Departemen untuk Pengurus Pusat; Biro untuk Pengurus Wilayah; Bagian untuk Pengurus Daerah; Seksi untuk Pengurus Cabang; Kelompok kerja untuk Pengurus Ranting; dan Biro untuk Pengurus Perwakilan Luar Negeri; e. Badan Pelaksana Organisasi; f. Ketua dan Sekretaris Pengurus Wilayah untuk Rapat Pleno Diperluas Pengurus Pusat; Ketua dan Sekretaris Pengurus Daerah untuk Rapat Pleno Diperluas Pengurus Wilayah; Ketua dan Sekretaris Pengurus Cabang untuk Rapat Pleno Diperluas Pengurus Daerah; Ketua dan Sekretaris Pengurus Ranting untuk Rapat Pleno Diperluas Pengurus Cabang. (3) Rapat Pleno Diperluas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sedikitnya lebih dari setengah jumlah peserta. (4) Keputusan Rapat Pleno Diperluas diambil berdasarkan Musyawarah untuk mencapai mufakat. Bagian Kedelapanbelas Ketentuan Tambahan Pasal 52 (1)
Bentuk permusyawaratan selain yang tercantum dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 51 Anggaran Rumah Tangga dapat dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisasi.
(2)
Peserta, agenda, ruang lingkup, dan nama, serta waktu pelaksanaan permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Rapat Pengurus Pleno.
71
Bagian Kesembilanbelas Hak Suara Pasal 53 Hak suara untuk Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Ranting, dan Pengurus Perwakilan Luar Negeri diatur dalam Peraturan Tata Tertib Musyawarah Organisasi dan Rapat Kerja. BAB VlI ATRIBUT ORGANISASI Bagian Pertama Lambang Pasal 54 (1)
Lambang organisasi IPHI berbentuk Ka’bah dengan 2 (dua) menara Mesjid, dilingkari rantai berwarna kuning emas dengan tulisan IPHI di bagian bawah.
(2)
Lambang Ka’bah bermakna arah ketaatan umat Islam kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala sebagai pusat ibadah Haji yang berada di kota suci Makkah.
(3)
2 (dua) menara Mesjid bermakna 2 (dua) kalimat Syahadat serta Rukun Islam dan Rukun Iman.
(4)
Rantai berwarna kuning emas bermakna persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan tujuan IPHI.
(5)
Warna hijau bermakna kemakmuran serta kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh ummat Islam pada umumnya, anggota IPHI pada khususnya.
(6)
Warna hitam bermakna kokoh dan konsisten (istiqomah) dalam menjalankan ibadah.
(7)
Warna kuning keemasan bermakna kemaslahatan seluruh ummat Islam.
(8)
Warna putih bermakna kesucian dan ketulusan dalam mewujudkan tujuan IPHI.
(9)
Lambang organisasi IPHI dicantumkan pada Bendera, Pataka, Pakaian Seragam, Kop Surat, Stempel, Website, Pin, Banner, Umbul-umbul, Baliho, Spanduk, Plakat, Piagam dan media lainnya yang pantas dan relevan dengan ukuran sesuai dengan kebutuhan.
(10)
Logo Organisasi IPHI ialah Lambang disertai tulisan dibawahnya Haji Mabrur Sepanjang Hayat.
72
kebangkitan
ummat
Islam
bagi
Bagian Kedua Bendera Pasal 55 (1) Bendera IPHI adalah panji kehormatan, kebesaran dan kebanggaan organisasi bagi segenap keluarga besar IPHI untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan IPHI. (2) Bendera IPHI berbentuk empat persegi panjang, dengan ukuran satu berbanding dua meter, berwarna dasar putih dengan gambar berbentuk Ka’bah dengan 2 (dua) menara Mesjid, dilingkari rantai berwarna kuning emas dan bertuliskan IPHI di bagian bawah. (3) Bendera IPHI dikibarkan di setiap kantor sekretariat IPHI, serta pada setiap pelaksanaan kegiatan organisasi di semua setiap struktur kepengurusan.. Bagian Ketiga Mars Dan Hymne Pasal 56 (1) Mars dan Hymne IPHI adalah pemersatu para hujjaj Indonesia pada umumnya, haji mabrur pada khususnya. (2) Mars IPHI dimaksudkan untuk membina ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan semangat juang para haji mabrur. (3) Hymne IPHI dimaksudkan untuk lebih meningkatkan rasa cinta tanah air, Rasulullah, dan Allah Subhanahu Wa Ta’ala. (4) Mars dan Hymne IPHI dikumandangkan dengan khidmat pada setiap upacara pembukaan kegiatan organisasi. (5) Teks dan notasi Mars dan Hymne IPHI menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
73
Bagian Keempat Pakaian Seragam Nasional Pasal 57 (1) Pakaian Seragam Nasional IPHI merupakan identitas busana bagi setiap anggota IPHI yang dimaksudkan untuk memupuk kecintaan dan kebanggaan terhadap organisasi, serta memelihara semangat persatuan dan kebersamaan di antara anggota organisasi. (2) Pakaian Seragam Nasional IPHI adalah busana muslim dan muslimah yang disertai identitas IPHI. (3) Pakaian Seragam Nasional IPHI bagi anggota laki-laki, yaitu : a. Baju Koko Lengan Panjang berwarna putih dengan pencantuman lambang IPHI di dada sebelah kiri; b. Peci haji berwarna putih; c. Celana Panjang berwarna hitam. (4) Pakaian Seragam Nasional IPHI bagi anggota perempuan, yaitu : a. Baju Gamis berwarna putih dengan pencantuman lambang IPHI di dada sebelah kiri; b. Jilbab berwarna putih. (5) Pakaian Seragam Nasional IPHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada setiap kegiatan organisasi di semua struktur kepengurusan. BAB VIII KEUANGAN DAN KEKAYAAN Pasal 58 (1) Keuangan organisasi IPHI dikelola secara transparan dan akuntabel, serta professional. (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IPHI menggunakan rekening pada bank nasional. (3) Iuran anggota wajib dikelola, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar akuntansi secara umum. (4) Besaran iuran anggota beserta pembagiannya untuk masing-masing struktur kepengurusan diatur dengan Peraturan Organisasi.
74
(5) Seluruh bantuan/sumbangan atau pendapatan dari usaha organisasi, masyarakat, dan pemerintah wajib dikelola dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta diumumkan kepada publik secara berkala. (6) Seluruh kekayaan organisasi dikelola secara professional dan produktif serta didayagunakan secara sungguh-sungguh untuk kemajuan dan pengembangan organisasi. BAB IX BADAN USAHA ORGANISASI Pasal 59 (1) Badan usaha organisasi IPHI berkantor pusat di Jakarta dengan perwakilan di daerah-daerah, dapat berbentuk Koperasi, Perseroan Terbatas, dan/atau bentuk usaha lainnya. (2) Pendirian badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tata kelola badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam dengan Peraturan Organisasi. BAB X KESEKRETARIATAN Pasal 60 (1) Untuk menjalankan administrasi organisasi,IPHI membentuk sekretariat di berbagai struktur kepengurusan IPHI. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Organisasi. BAB XI PENUTUP Pasal 61 (1) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diputuskan oleh Pengurus Pusat, dan/atau diatur dalam Peraturan Organisasi.
75
(2) Anggaran Rumah Tangga ini diubah dan disahkan oleh Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang berlangsung pada tanggal 5-6 Sya’ban 1436 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 23–24 Mei 2015 Miladiyah bertempat di Jakarta dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jakarta, 06 Sya’ban 1436 H / 23 Mei 2015 PIMPINAN SIDANG KOMISI A 1.
Ketua
: DR.H.Dasril, M.Ag
(Sumatera Barat)
2.
Wakil Ketua
: H. Abdurrahman
(Jawa Timur)
3.
Sekretaris
: H. Muhammad Yusri Nasution
(Bali)
4.
Anggota
: Drs.H. Sun Biki, M.EC.DEV
(Gorontalo)
5.
Anggota
: Drs. H. Abdul Khaliq Ahmad, M.Si (PP)
76
KEPUTUSAN MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA NOMOR : 06 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM UMUM IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA MASA BAKTI 2015-2020 -----------------------------------------------------------------BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA Menimbang:
a. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan, visi dan misi organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, dipandang perlu adanya Program Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2015-2020; b. Bahwa Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi yang berwenang menetapkan Program Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2015-2020; c.
Mengingat:
Bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia tentang Program Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2015-2020.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya; 2. Undang-Undang Penyelenggaraan pelaksanaannya;
Nomor 13 Tahun 2008 tentang Ibadah Haji, beserta peraturan-peraturan
3. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 01 Tahun 2015 tentang Peraturan Tata Tertib dan Jadual Acara Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015; 4. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 02 Tahun 2015 tentang Pimpinan Sidang Paripurna Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015; 5. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 03 Tahun 2015 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2010-2015;
77
6. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 04 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komisi Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015; 7. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 05 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia; 8. Surat Keputusan Pengurus Pusat IkatanPersaudaraan Haji Indonesia Nomor : 3.364/Skep/PP-IPHI/I/2015 tentang Susunan Panitia Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia 2015.
Memperhatikan: 1. Permusyawaratan dalam Sidang Komisi B Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia pada tanggal 23 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 5 Sya’ban 1436 H di Jakarta. 2. Permusyawaratan dalam Sidang Paripurna Ke-7 Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia pada tanggal 24 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 6 Sya’ban 1436 H di Jakarta. MEMUTUSKAN Menetapkan:
KEPUTUSAN MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA TENTANG PROGRAM UMUM IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA MASA BAKTI 2015-2020. Pasal 1 Program Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2015-2020 merupakan amanat Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang wajib dilaksanakan oleh Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2015-2020. Pasal 2 Naskah Program Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2015-2020 selengkapnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
78
Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 24 Mei 2015 M/ 6 Sya’ban 1436 H PIMPINAN SIDANG PARIPURNA MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA 1.
Ketua
2.
:
H. Ahmad Husein
(Sumatera Utara)
Wakil Ketua :
H. Harsono
(Jawa Tengah)
3.
Sekretaris
:
Hj. Leni Haryati S.E,. M.Si
(Bengkulu)
4.
Anggota
:
H. Abdullah Said Sagran
(NTT)
5.
Anggota
:
H. Sarminanto, SH, MH
(Papua)
6.
Anggota
:
H. Mahmud Lihawais
(Sulawesi Utara)
7.
Anggota
:
H. Anshori, SH, MPdI
(PP)
79
Lampiran Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 06 Tahun 2015 Tanggal : 24 Mei 2015 M/ 6 Sya’ban 1436 H ------------------------------------------------------------PROGRAM UMUM IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA MASA BAKTI 2015-2020 I.
LATAR BELAKANG A. Pendahuluan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia adalah pemegang kekuasaan
tertinggi
organisasi
dan
berwenang
mengubah
dan
menyempurnakan serta menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). Muktamar ini adalah untuk mendinamisasikan organisasi yang mencerminkan kehendak anggota dalam meningkatkan pengabdian kepada umat dan menyukseskan program pemerintah dalam membangun bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui Muktamar VI IPHI Tahun 2015 di Jakarta telah diadakan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPHI dan penurunan berbagai kegiatan kebajikan yang sesuai dengan visi, misi, dan Program Aksi selama 5 (lima) tahun kedepan yang akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dan para haji dalam mengaplikasikan pelestarian kemabrurannya demi kemaslahatan umat. Dalam
melaksanakan
kegiatan
dimaksud,
program
kegiatan
IPHI
mengacu kepada dasar-dasar pokok yang meliputi : 1.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
2.
Undang-undang
Nomor
17
Tahun
2013
tentang
Organisasi
Kemasyarakatan. 3.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya.
80
4.
Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor 06 Tahun 2015 tentang Program Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia masa bakti 2015-2020.
B. Informasi dan Sosialisasi Organisasi Muktamar VI IPHI sebagaimana tertuang dalam Keputusan nomor 06 tahun 2015 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPHI adalah merupakan komitmen Pengurus sebagai representasi dari anggota IPHI yang jumlahnya seluruh Indonesia hingga kini sekitar 5.000.000 (lima juta) jamaah yang aktif sebagai anggota. Misi kebajikan untuk melestarikan kemabruran Hajinya
mereka secara organisatoris berada dan terhimpun
dalam struktur organisasi IPHI pada Tingkat Pusat, Tingkat Wilayah di provonsi, Tingkat Daerah di kabupaten/kota, Tingkat Cabang di kecamatan, dan Ranting di kelurahan/desa. Komitmen tersebut perlu disosialisasikan melalui kegiatan konsolidasi organisasi yang dilaksanakan secara bertahap pada semua lini dengan mengedepankan silaturrahim dan kunjungan Pengurus Pusat ke berbagai Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah hingga ke Pengurus Cabang yang bisa dijangkau. Hingga saat ini hampir seluruh Pengurus
Wilayah dan
sebagian Besar Pengurus Daerah IPHI telah dikunjungi dan sekaligus untuk pemantapan program masa bakti 2015-2020 dan sosialisasi Program Aksi. Para haji yang jumlahnya cukup besar merupakan potensi besar yang perlu dibina, diarahkan dan dikembangkan, untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan dilandasi pengamalan aqidah, ubudiyah dan muamalah secara kaffah maka misi kebajikan para haji relawan dengan apa yang dibangun oleh para pendiri bangsa, hingga saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan bermartabat. Informasi dan sosialisasi organisasi perlu terus telah dilakukan dengan berbagai kegiatan untuk mendorong motivasi para pengurus dan seluruh anggota sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam berkhidmat kepada umat melalui IPHI dengan semboyan : “Haji Mabrur Sepanjang Hayat”.
81
Implementasinya diwujudkan dalam program unggulan oleh masing-masing Pengurus secara berjenjang dan didukung para haji dan hajjah sehingga menjadi haji yang dikenal, haji yang kontributif, haji yang diperhitungkan, dan haji yang dibanggakan. II. MAKSUD DAN TUJUAN A. Maksud ; Program umum ini dimaksudkan untuk memberikan arah kepada seluruh Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, dan Pengurus Ranting, serta seluruh anggota IPHI agar mampu mendorong dan memotivasi diri guna terwujudnya organisasi yang maju dan dinamis serta
diperhitungkan dengan semboyan “Haji Mabrur Sepanjang
Hayat” dalam bentuk program aksi nyata diseluruh tingkatan. B. Tujuan
;
untuk
memberikan
panduan
dalam
melaksanakan
amanat
Muktamar VI tentang program umum masa bakti 2015-2020 serta program aksi yang telah ditetapkan dalam Muktamar VI IPHI. III. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT A. Faktor Pendukung 1. Jumlah anggota IPHI selalu bertambah sejalan dengan bertambahnya jamaah haji setiap tahun, secara kuantitatif mencapai sekitar 5 (lima) juta orang yang merupakan potensi besar untuk diberdayakan. 2. IPHI
sebagai
organisasi
sosial
merupakan
wadah
silaturrahim
dan
penghidmatan kepada umat untuk memelihara kemabruran haji patut dikembangkan sehingga dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. 3. IPHI dalam kiprah dan programnya telah menunjukkan manfaatnya bagi masyarakat dapat dikembangkan lebih luas dengan prioritas program dibidang
sosial,
ekonomi,
dan
kesehatan
untuk
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. 4. Dengan semangat dan tanggung jawab yang tinggi untuk melestarikan kemabruran hajinya, IPHI telah memiliki aset yang sangat besar dan tersebar di seluruh daerah sangat relevan untuk menjadi dukungan yang sangat kuat untuk dikembangkan sebagai pilar ekonomi umat. 5. Jamaah haji secara individual di lingkungannya merupakan tokoh yang dikenal, disegani dan berkontribusi serta diperhitungkan dalam program
82
keumatan yang perlu dipelihara dan dikembangkan secara terus menerus sebagai kekuatan sosial dan ekonomi umat. B. Faktor Penghambat 1. IPHI sudah berusia 25 tahun, namun masyarakat belum mengetahui dan merasakan secara merata keberadaan IPHI dengan visi dan misi serta program aksi yang selama ini dilaksanakan. 2. Jumlah anggota IPHI cukup besar, namun secara sosial dan ekonomi sangat bervariasi yang menimbulkan adanya kesenjangan informasi dan pemahaman dalam upaya memberikan kontribusi terhadap masyarakat. 3. IPHI sebagai organisasi yang membawa misi kebajikan, dirasakan masih terdapat Pengurus dari semua tingkatan yang belum terpanggil untuk berpartisipasi aktif dalam usaha nyata melalui organisasi IPHIdalam kemabruran hajinya. 4. Sebagian dari penampilan dan karakter masyarakat haji masih ada yang belum memberikan cermin kesalehan sosial yang diharapkan, baik secara parsial maupun kelompok yang dapat menimbulkan lemahnya komunikasi dan edukasi masyarakat. 5. Luasnya
wilayah
dan
jangkauan
program
yang
belum
didukung
modernisasi organisasi dirasakan belum menjangkau strata organisasi dan keanggotaan
secara
menyeluruh,
termasuk
keterbatasan
dana
dan
dukungan yang memadai sehingga dirasakan adanya hambatan struktural dan kultural termasuk pendataan keanggotaan. IV. PROGRAM UMUM IPHI MASA BAKTI 2015-2020 A. Penyusunan Program 1.
Program Umum disusun dalam bentuk garis-garis besar kegiatan sebagai langkah strategis yang harus dicapai dan dijabarkan secara lebih rinci sesuai dengan jenjang kepengurusan organisasi.
2.
Penjabaran Program Umum oleh Pengurus IPHI di semua tingkatan secara kongkrit
dan
mudah
dilaksanakan
yang
berorientasi
kepada
pemberdayaan dan kemaslahatan umat. 3.
Program disusun berdasarkan arah yang jelas dengan menjalankan fungsi sesuai dengan tingkatan organisasi. Fungsi Pengurus Pusat lebih bersifat regulasi, Pengurus Wilayah koordinasi dan Pengurus Daerah aplikasi disesuaikan dengan situasi dan kondisinya.
83
B. Pokok-pokok Program 1. Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi a. Melakukan konsolidasi organisasi dalam rangka membentuk dan menyempurnakan kepengurusan IPHI di semua tingkatan yang disesuaikan dengan pemekaran daerah dan pembentukan Badan Pelaksana pada semua tingkatan. b. Melakukan pendaftaran dan pendataan keanggotaan IPHI disemua tingkat organisasi serta menerbitkan Kartu Tanda Anggota dengan bentuk
dan
model
yang
terstandarisasi
secara
nasional
yang
pelaksanaannya didelegasikan kepada Pengurus Wilayah c.
Melakukan
upaya-upaya
yang
dianggap
perlu
dalam
rangka
mensosialisasikan keberadaan IPHI di kalangan para haji, umat Islam, dan masyarakat luas. d.
Melaksanakan kaderisasi kepengurusan IPHI disemua tingkatan dengan merekruit dan membina generasi muda haji Indonesia melalui AMHI maupun Bakor Muhaqi IPHI dan Badan Pelaksana IPHI lainnya.
2.
Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri a. Meningkatkan instansi/lembaga
pembinaan
hubungan
pemerintah,
swasta,
dengan dan
berbagai organisasi
kemasyarakatan lainnya baik dalam maupun luar negeri dalam upaya memperlancar pelaksanaan program IPHI. b. Mengupayakan
kemungkinan
pembentukan
perwakilan
Ikatan
Persaudaraan Haji Indonesia di luar negeri. c.
Melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan mitra kerja instansi dan profesi
serta sesama organisasi Islam di dalam
maupun di luar negeri untuk kemaslahatan umat dan kemajuan organisasi. 3. Dakwah, Bimbingan dan Penyuluhan Haji & Umroh a. Melaksanakan kegiatan dakwah, baik billisan maupun bilhal (dengan perbuatan) dengan cara konvensional maupun dengan kerjasama media elektronik dan media online.
84
b. Menyelenggarakan dakwah yang menyejukkan masyarakat melalui kegiatan
tabligh,
pengajian,
khotbah
dan
seminar
maupun
lokakarya/mudzakarah. c.
Mencetak
kader
muballigh
dan
muballighat
yang
mampu
menjembatani kepentingan pemerintah dan umat yang berwawasan global dan nasional. d. Melakukan pembinaan terhadap umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji dengan prinsip wajib haji hanya sekali, dan pembinaan jamaah pasca haji agar memperoleh haji yang mabrur dan dapat melestarikan kemabrurannya. e. Melaksanakan bimbingan manasik haji dan umroh terhadap calon jamaah haji dan umroh secara massal, kelompok maupun individual. f.
Mengupayakan peran serta Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia sebagai petugas dalam pembinaan haji dan umroh sejak dari daerah sampai di Arab Saudi dan kembali ke tanah air.
4.
Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi calon petugas dan pembimbing haji dan umroh serta mengupayakan terbentuknya manasik Centre. b. Menyelenggarakan pendidikan setingkat PAUD hingga Perguruan Tinggi serta pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan umat untuk terwujudnya
para
haji
sebagai
sumber
daya
manusia
yang
berkualitas dan menjadi teladan di lingkungannya c.
Mengupayakan adanya beasiswa bagi anak-anak yatim dan anak yang orang tuanya tidak mampu bekerjasama dengan organisasi sosial dan lembaga donor, baik dalam maupun luar negeri.
d. Melaksanakan penelitian dan pengembangan terhadap potensi IPHI, permasalahan haji dan umroh serta manajemen penyelenggaraannya untuk dimanfaatkan bagi perbaikan penyelenggaraan haji dan umroh serta bagi kepentingan umat Islam Indonesia. e. Membentuk forum komunikasi para cendekiawan Haji lintas ormas dan profesi untuk penguatan dakwah dan ukhuwah islamiyah serta pemecahan masalah keumatan.
85
5. Bina Usaha dan Ekonomi Kreatif a. Mendorong terwujudnya “Baitul Maal” atau sejenisnya, di setiap tingkatan organisasi dengan gerakan amal saleh secara nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. b. Mengupayakan pemasukan dana halal bagi organisasi IPHI untuk mendukung program-program organisasi, baik yang bersumber dari anggota, masyarakat maupun pemerintah dan swasta. c.
Meningkatkan kemampuan usaha para anggota melalui pembentukan Bank
Perkreditan
Rakyat
bekerjasama
dengan
pembentukan
koperasi
(BPR
lembaga syariah
Syariah)
di
keuangan,
daerah-daerah
dan
persaudaraan
melanjutkan
haji
(Koperhaji)
ditingkat daerah maupun cabang. d. Membentuk badan-badan usaha milik organisasi dalam bentuk yayasan dan perseroan terbatas (PT) untuk pemberdayaan anggota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. e. Mengintensifkan
pengumpulan
dan
pengelolaan
zakat,
infaq,
shadaqah, dan wakaf anggota Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia melalui LAZIS IPHI di semua tingkatan organisasi IPHI dan Lembaga Wakaf serta menyalurkannya kepada para mustahiq secara selektif. 6. Kesehatan dan Lingkungan Hidup a. Berperan serta dalam pengelolaan Rumah Sakit Haji di empat embarkasi
dan
secara
aktif
memberikan
supervisi
terhadap
pengelolaan rumah sakit dan poliklinik yang didirikan oleh IPHI di daerah. b. Membantu
korban
bencana
alam
bersama
masyarakat
sesuai
kemampuan. c.
Bekerjasama dengan pemerintah dan ormas serta lembaga swasta di daerah untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat melalui penyuluhan dan pencegahan penyakit.
d. Berintegrasi dengan instalasi kesehatan haji dalam pembinaan kesehatan calon jemaah haji dan pasca haji serta jemaah umroh.
86
7.
Hukum dan Advokasi a. Membetuk LBH guna memberikan advokasi bagi anggota IPHI yang memerlukan
bantuan
hukum
dan
meningkatkan
edukasi
serta
penyuluhan hukum bagi anggota IPHI di daerah. b. Memberikan advokasi/pendampingan hukum terhadap anggota IPHI dan pihak yang dirugikan dalam penyelenggaraan haji dan umroh. c.
Membuat kajian terhadap peraturan perundangan dan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji dan umroh untuk perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaannya.
8. Humas dan Komunikasi Publik a. Mengupayakan kegiatan kehumasan dan komunikasi publik mengenai kegiatan organisasi dan penyelenggaraan ibadah haji & umrah melalui kerjasama dengan berbagai lembaga yang terkait. b. Menerbitkan media cetak dan media online untuk mensosialisasikan kebijakan dan program kegiatan IPHI di semua tingkatan organisasi. c.
Mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan organisasi untuk kemajuan dan kemaslahatan umat.
d. Mengupayakan kegiatan penerangan dan informasi tentang haji baik secara lisan maupun visual. 9. Pemberdayaan Perempuan a. Menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan derajat, harkat, dan kualitas muslimat Indonesia dengan meningkatkan keimanan, ketaqwaan, serta keterampilan berorganisasi. b. Berperan serta membantu pemerintah dalam meningkatkan peranan perempuan
dalam
pembangunan
nasional
melalui
usaha-usaha
kesetaraan dan kemitraan. c.
Melanjutkan Persaudaraan
pembentukan Haji
Majelis
Indonesia
di
Taklim seluruh
Perempuan
Ikatan
tingkatan
untuk
meningkatkan dakwah khususnya bagi komunitas perempuan.
87
10. Pembinaan Anak dan Keluarga Sakinah a. Menyelenggaraan program pembinaan keluarga para haji dalam upaya membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. b. Menyelenggarakan program pembinaan
anak usia dini, anak usia
sekolah dan remaja dalam rangka menciptakan generasi yang shaleh dan shalehah c.
Bekerjasama dengan instansi terkait dan lembaga swasta dalam membentengi keluarga dan anak-anak serta remaja dari dekadensi moral umat/bangsa.
11.
Sekretariat Salah satu sarana organisasi adalah sekretariat yang tidak kurang pentingnya untuk ditata dan dikelola secara terus menerus dengan menyusun pedoman organisasi, menampilkan kerangka acuan organisasi yang ramping struktur namun kaya fungsi dengan tidak meninggalkan kekuatan basis anggota dan sarana, prasarana yang diperlukan untuk menjadi faktor pendukung demi kemajuan organisasi, meliputi ;
12.
-
Pembakuan sistem administrasi dan kesekretariatan
-
Pembenahan Sekretariat Pengurus Pusat
-
Pembuatan Data base anggota IPHI yang terupdate tiap tahun
-
Penataan Kantor Pengurus Pusat IPHI, Wilayah dan Daerah
Program Unggulan dan Aksi Prioritas Program unggulan yang menjadi perhatian khusus bagi IPHI adalah bagaimana organisasi ini mampu memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan
berbangsa
dan
bernegara.
Para
haji
sebagai
anggota
masyarakat baik secara individu maupun kelompok tampil sebagai agen pembaharu
pada
semua
lini,
dengan
memberikan
contoh
pada
masyarakat melalui program aksi yang langsung dirasakan masyarakat, yang meliputi ;
88
A. Program Pendidikan dan Dakwah 1. Menumbuh kembangkan kebanggaan sebagai pengurus dan anggota IPHI melalui dakwah rahmatallil alamin. 2. Memberikan kontribusi dan kecepatan berfikir dan bertindak dalam menanggulangi permasalahan sosial dan bencana alam di wilayah/daerah. 3. Mendirikan
pendidikan
unggulan
dari
tingkat
PAUD
s/d
Perguruan Tinggi. 4. Meningkatkan gerakan kemasyarakatan yang Islami pada harihari besar Islam seperti santunan dan pemberian bingkisan kepada kaum dhuafa dan anak yatim. 5. Mendirikan tempa-tempat ibadah dilengkapi sarananya serta menyelenggarakan lembaga qiraat dan tahfidz Al-Qur’an. B. Program Kesehatan Program kesehatan umat sangat penting artinya bagi kepentingan umat Islam dan kebanggaan para haji di Wilayah dan Daerah masing-masing melalui kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,yaitu ; 1. Pendirian
klinik
kesehatan
umat
(KKU-IPHI)
pada
semua
tingkatan organisasi IPHI di daerah. 2. Pendirian rumah sakit di semua Wilayah dan Daerah sesuai kemampuan, bekerjasama dengan lintas instansi pemerintah maupun swasta. 3. Pendirian lembaga pendidikan khusus perawat yang berbasis syariah. 4. Menumbuhkembangkan bekerjasama Wilayah/daerah
dengan
hidup instansi
masing-masing
maupun dakwah bilhal.
89
sehat
bagi
maupun dalam
masyarakat institusi
bentuk
di
sosialisasi
C. Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Sebagai
organisasi
kebajikan
berkomitmen
terhadap
upaya
meningkatkan kepedulian kepada usaha kesejahteraan masyarakat; terbentuknya Koperasi Syariah, Lembaga Keuangan Mikro, dan kegiatan agro maupun kegiatan ekonomi kreatif yang dibangun oleh para haji, yang meliputi ; 1. Pembentukan Koperasi Syariah Persaudaraan Haji (KOPERHAJI) 2. Gerakan Wakaf dalam rangka pendirian Menara Haji Indonesia di Pusat dan Wilayah sesuai kemampuan. 3. Penggalian dana untuk kepentingan sosial dan dakwah. 4. Kerjasama kemitraan dengan lembaga keuangan dan perbankan 5. Kegiatan agro bisnis dan ekonomi kreatif dengan berbagai mitra kerja. 6. Kegiatan LAZIS di masing-masing Wilayah dan Daerah. 7. Penggalian dana organisasi yang bersifat tidak mengikat dan halal 8. Kerjasama dengan instansi penyiaran RRI, Antara, dan media elektronik lainnya, serta TV baik TVRI maupun TV swasta.
Jakarta, 06 Sya’ban 1436 H / 23 Mei 2015 PIMPINAN SIDANG KOMISI B 1. Ketua
: Dr. H. Muhammad Attamimy, M.Ag
(Maluku)
2. Wakil Ketua
: Ir. H. Sugeng Pujiono SE, MSi
(Bengkulu)
3. Sekretaris
: Drs.H. A. Fauzi
(DKI Jakarta)
4. Anggota
: Dr.H. dr.Tubagus.D.E. Abeng
(Sulawesi Utara)
5. Anggota
: H. Mahfudz, S.Ag, MPd
(Papua)
6. Anggota
: Drs.H.M.Samidin Nashir, MM
(PP)
90
KEPUTUSAN MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA NOMOR : 07 TAHUN 2015 TENTANG REKOMENDASI MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJIINDONESIA TAHUN 2015 -----------------------------------------------------------------BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA Menimbang:
a. Bahwa dalam rangka merespons perkembangan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, serta kehidupan organisasi dewasa ini, dipandang perlu merumuskan Rekomendasi Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015; b. Bahwa Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi yang berwenang menetapkan Rekomendasi Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015; c.
Mengingat:
Bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia tentang Rekomendasi Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya; 3. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 01 Tahun 2015 tentang Peraturan Tata Tertib dan Jadual Acara Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015; 4. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 02 Tahun 2015 tentang Pimpinan Sidang Paripurna Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015; 5. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 03 Tahun 2015 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2010-2015; 6. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 04 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komisi Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015;
91
7. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 05 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia; 8. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 06 Tahun 2015 tentang Program Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2015-2020; 9. Surat Keputusan Pengurus Pusat IkatanPersaudaraan Haji Indonesia Nomor : 3.364/Skep/PP-IPHI/I/2015 tentang Susunan Panitia Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia 2015. Memperhatikan: 1. Permusyawaratan dalam Sidang Komisi C Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia pada tanggal23 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 5 Sya’ban 1436 H di Jakarta. 2. Permusyawaratan dalam Sidang Paripurna Ke-7 Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia pada tanggal24 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 6 Sya’ban 1436 H di Jakarta.
MEMUTUSKAN Menetapkan:
KEPUTUSAN MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA TENTANG REKOMENDASI MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA TAHUN 2015. Pasal 1 Rekomendasi Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015 merupakan Pokok-pokok Pikiran Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015 untuk meningkatkan kualitas organisasi, dan untuk memberikan solusi atas masalah yang melingkupi masyarakat, bangsa dan negara. Pasal 2 Naskah Rekomendasi Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015 selengkapnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
92
Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal
: Jakarta : 24 Mei 2015 M /6 Sya’ban 1436 H
PIMPINAN SIDANG PARIPURNA MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA
1.
Ketua
:
H. Ahmad Husein
(Sumatera Utara)
2.
Wakil Ketua
:
H. Harsono
(Jawa Tengah)
3.
Sekretaris
:
Hj. Leni Haryati S.E,. M.Si (Bengkulu)
4.
Anggota
:
H. Abdullah Said Sagran
(NTT)
5.
Anggota
:
H. Sarminanto
(Papua)
6.
Anggota
:
H. Mahmud Lihawais
(Sulawesi Utara)
7.
Anggota
:
H. Anshori, SH, MPdI
(PP)
93
Lampiran Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 07 Tahun 2015 Tanggal : 24 Mei 2015 M/ 6 Sya’ban 1436 H ------------------------------------------------------------REKOMENDASI MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJIINDONESIA TAHUN 2015 HASIL SIDANG KOMISI “C” (REKOMENDASI) MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA Sabtu, 06 Sya’ban 1436 H 23 Mei 2015 Tempat : Merica Room – Hotel Peninsula – Jakarta I. PENDAHULUAN Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) tahun 2015 memiliki momentum strategis karena diselenggarakan pada masa awal pemerintahan pasca peralihan kekuasaan secara konstitusional hasil Pemilu tahun 2014, ditandai dengan semakin tumbuh suburnya tuntutan masyarakat yang menginginkan penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Untuk memenuhi harapan masyarakat itu, upaya pemberantasan korupsi, kriminalitas dan prostitusi semakin digalakkan. Pengungkapan kasus-kasus narkoba dalam skala kecil maupun besar telah membuka mata kita bahwa Indonesia bukan hanya sebagai jalur transit pengiriman, namun telah menjadi homebase dan produsen narkoba oleh jaringan narkoba internasional. Namun dibalik itu, adu kekuatan antar aparat dibidang penegakan hukum yang ditandai dengan kriminalisasi para petinggi Polri dan KPK menjadi tontonan masyarakat luas. Situasi ke depan nampaknya halhal seperti itu terus akan berlanjut, disamping bencana alam yang masih mengintai berbagai daerah akibat adanya perubahan ekosistem, yang pada akhirnya dapat menimbulkan masalah sosial, ekonomi, politik dan kesejahteraan sosial. Untuk itu, IPHI dalam kedudukannya sebagai ormas Islam berikhtiar untuk menyuarakan sisi-sisi positif dari suasana kehidupan masyarakat Indonesia saat ini, terutama terkait kehidupan bangsa, sosial ekonomi, dakwah dan masalah perhajian serta program aksi IPHI yang terus ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan ummat Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, berikut beberapa butir rekomendasi peserta Muktamar VI IPHI tahun 2015 sebagai berikut: II. KEHIDUPAN BERBANGSA & BERNEGARA Bangsa Indonesia memiliki harapan besar terhadap kemajuan dan suasana sosial ekonomi, politik yang dinamis, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang signifikan pasca pemilu 2014 lalu. Namun seiring dengan berjalannya waktu, harapan tersebut masih belum nampak terwujud, baik secara konseptual maupun implementasinya. 94
Secara umum, kondisi terkini bangsa Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Penegakan hukum semakin tidak kondusif. Hubungan antar lembaga penegak hukum maupun koordinasinya cenderung saling mengecilkan fungsi satu sama lain, bahkan sudah pada tingkat saling kriminalisasi.
Dilihat dari segi sosial ekonomi kehidupan masyarakat semakin tidak memilki pijakan yang jelas terutama dalam menyikapi perdagangan bebas yang cenderung akan semakin mempersulit masyarakat ekonomi lemah dan pada gilirannya dapat menambah jumlah dan tingkat kemiskinan di masyarakat.
Tingkat korupsi, kriminalitas dan narkoba, tawuran antar kampung, pembunuhan sadis, prostitusi, pencurian, begal dan perampokan marak di sana sini dan nampaknya semakin sulit untuk diatasi secara tuntas. Menyikapi berbagai fenomena di atas, dengan ini IPHI menyampaikan rekomendasi sebagai berikut: 1. Agar pemerintah melakukan tindakan nyata penegakan hukum sehingga benar-benar dapat memberantas praktek-praktek penyalahgunaan yang dilakukan dengan cara-cara sistemik tanpa menghiraukan kepentingan bangsa dan masyarakat. 2. Agar pemimpin bangsa di semua tingkatan dapat menjaga kewibawaan dalam menjamin upaya kedamaian dan ketenteraman masyarakat dengan mengedepankan moralitas dan integritas demi kepentingan masyarakat dan bangsa dan terus meningkatkan sinergi dan kerjasama antar lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif demi terwujudnya pemerintahan yang kuat dan bermartabat. 3. Agar pemerintah memiliki konsep dan arah yang jelas dalam melaksanakan pembangunan. Ketidakjelasan arah, cara kerja, sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan disertai tidak adanya konsep dasar operasional yang terarah dan terukur, maka bukan tidak mungkin agenda pembangunan akan menjadi sia-sia dan harapan perbaikan secara sosial dan ekonomi tidak akan tercapai. 4. Janji kampanye Presiden yang akan melakukan “revolusi mental” hendaklah diwujudkan dalam bentuk konsep dan program aksi nyata sehinga gerakan tersebut dapat terwujud dengan baik dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat. 5. Menumbuh kembangkan rasa nasionalisme dan kemandirian bangsa dalam tatanan hidup berbangsa dan bernegara dengan mendorong seluruh komponen bangsa untuk secara bersama-sama meredam kemungkinan terjadinya konflik yang berakar pada perbedaan antar pemeluk agama maupun perselisihan paham keagamaan yang dapat
95
memicu konflik dan radikalisme yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. 6. Agar bangsa Indonesia ke depan memiliki kemampuan dan pendidikan yang lebih kompetitif, maka perlu ditingkatkan ilmu dan teknologi secara seimbang dengan ilmu agama. Sejarah membuktikan bahwa di abad 7 sampai abad 17 telah banyak muncul ilmuwan-ilmuwan besar dengan karya-karya besar di berbagai disiplin keilmuan yang notabene adalah ilmuwan muslim. 7. Mendesak Pemerintah agar memperbaiki perekonomian rakyat yang cenderung menurun, disamping pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat yang tidak terkendali akibat kebijakan pemerintah yang belum berpihak pada rakyat dan mengikuti ekonomi neo-liberalisme dan kapitalisme. III.
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH Penyelenggaraan ibadah haji yang telah berjalan sangat lama, ternyata terus menyisakan berbagai macam persoalan. Aspek pelayanan, pembinaan dan perlindungan yang merupakan amanat Undang-undang masih belum dirasakan secara maksimal oleh para jamaah haji. Pesan ‘manasik dan manafi’ sebagaimana termaktub dalam surat al-Hajj : 27-28 belum tercermin dalam prosesi penyelenggaraan haji selama ini. Atas kondisi penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji di Indonesia, IPHI menyampaikan rekomendasi sebagai berikut: 1. Secara historis, Indonesia telah banyak memberlakukan berbagai ketentuan dan Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air. Namun faktanya, berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji masih terus terjadi dan cenderung berulang setiap tahun. Hal tersebut disebabkan karena Undang-undang penyelenggaraan haji selama ini tidak memberikan batasan serta pemisahan peran secara jelas dan tegas antara fungsi regulator, operator dan pengawas. Kondisi ini sudah pasti berdampak pada lemahnya sistem dan mempengaruhi kinerja serta profesionalisme penyelenggara haji. Terkait dengan hal tersebut, IPHI mendesak Pemerintah dan DPR untuk segera melakukan amandemen Undang-undang No. 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji dengan salah satu agendanya memberikan pemisahan yang tegas ketiga peran dan fungsi tersebut. Sebagai konsekuensi dari pemisahan peran tersebut, maka haji harus dikelola secara profeional oleh Badan Pengelola Haji dan Umrah yang terpisah dengan Kementerian Agama RI. Badan tersebut adalah lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 2. Semakin banyaknya jumlah daftar tunggu (waiting list) calon jamaah haji yang telah memperoleh nomor porsi dengan masa tunggu antara 10 – 27 tahun di mana rata-rata usia jamaah lebih dari 50 tahun, maka 96
3.
4.
5.
6.
7.
8.
dperlukan langkah antisipatif secara sistemik, gradual, transparan, proporsional dan adil. Pembenahan tersebut disarankan melalui mekanisme moratorium pendaftaran untuk jangka waktu tertentu dan memberikan prioritas pemberangkatan pada jamaah usia lanjut dengan tetap memperhatikan urut pendaftaran (nomor porsi). Langkah ini perlu dilakukan agar tidak terjadi penumpukan jamaah haji risti (resiko tinggi) di setiap kloter yang pada akhirnya mempengaruhi pada kondisi istitha’ah calon jamaah haji tersebut. Dalam aspek pembinaan, para calon jamaah haji maupun petugas haji harus diberikan pembinaan yang maksimal agar dapat bekerja lebih baik dan profesional. Pembinaan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian seritifikasi dalam rangka memberikan bobot kompetensi yang dilaksanakan sebelum keberangkatan dengan memanfaatkan waktu masa tunggu. Hingga saat ini dana setoran haji dari calon jamaah haji telah mencapai angka 74 trilyun dimana bagi hasil dari penyimpanan sukuk diperoleh dana sebesar 6,5 trilyun yang disebut dana optimalisasi. Mengenai dana optimalisasi ini hendaknya tidak digunakan untuk operasional haji karena secara hukum dana tersebut masih milik calon jamaah haji masa tunggu dan tidak dapat digunakan karena belum adanya akad. Mengenai hal tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwa dana tersebut haram digunakan kecuali sudah ada akad. Oleh karenanya, dana tersebut seharusnya dikembalikan kepada masing-masing calon jamaah haji sebagai nilai tambah pada saat membayar pelunasan. Untuk menghindari pemakaian dana calon haji oleh yang bukan haknya, IPHI mendesak agar pemerintah merubah sistem pembayaran setoran haji. Setoran haji calon jamaah hendaknya disimpan di rekening atas nama masing-masing calon jamaah dan bagi hasil tabungan dimaksud dapat langsung ditambahkan kepada rekening calon haji tersebut. Penggunaan mata uang yang berbeda dalam pembayaran BPIH terutama saat pelunasan ternyata telah menimbulkan kesulitan tersendiri bagi jamaah. Hal tersebut dipicu oleh tidak stabilnya nilai Dolar Amerika terhadap Rupiah yang seringkali terpaut cukup jauh dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut pada akhirnya memaksa jamaah untuk mengeluarkan dana lebih besar akibat perbedaan kurs yang berlaku. Atas permasalahan tersebut, IPHI mendesak Pemerintah agar memberlakukan mata uang yang sama baik untuk pembayaran setoran awal maupun saat pelunasan sebagai bentuk pelayanan bagi calon jamaah haji. Untuk Dana Abadi Ummat (DAU) yang selama ini disimpan, IPHI mendesak agar Pemerintah segera mengumumkan secara transparan dan mendayagunakan dana tersebut guna kepentingan sosial, pemberdayaan ekonomi dan keagamaan. Terkait dengan semakin signifikannya jumlah dana yang terhimpun dari setoran jamaah haji, maka IPHI memandang perlu dibentuk lembaga keuangan tersendiri (Bank Haji) yang menjadi wadah penyimpanan 97
sekaligus institusi resmi yang diberi kewenangan untuk mengelola dana haji secara produktif dan dijalankan secara syari’ah. Dengan dibentuknya lembaga keuangan ini diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan keuangan haji baik dari sisi hukum maupun sisi pemanfaatannya. 9. Mendesak Pemerintah agar merubah fungsi Balai Pengobatan Haji Indonesia di Tanah Suci menjadi Rumah Sakit yang dapat digunakan untuk kepentingan umat secara lebih luas. 10.Demi kenyamanan jamaah haji dalam melaksanakan ibadahnya, IPHI mendesak Pemerintah agar menyiapkan konsumsi untuk jamaah haji Indonesia selama di Tanah Suci. 11.Terkait dengan maraknya kasus yang menimpa jamaah umrah, diantaranya: gagal berangkat, overstay dan terlantar di Tanah Suci, persaingan tidak sehat dengan menjual paket umrah di bawah standar (murah) serta kasus-kasus sejenis lainnya, IPHI memandang telah terjadi fenomena maraknya tindak kriminal berkedok penyelenggara umrah. Kasus-kasus tersebut tidak hanya mengakibatkan kerugian bagi jamaah, akan tetapi juga sekaligus mencoreng nama baik Pemerintah Indonesia di mata internasional. Atas kasus-kasus tersebut, IPHI mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah komprehensif guna mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan berkedok ibadah tersebut. IPHI mendukung upaya Pemerintah untuk menertibkan traveltravel nakal dan memberantas travel-travel ‘bodong’ secara tuntas dan tanpa pandang bulu. IPHI juga meminta kepada Pemerintah agar lebih intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur standar bagi calon jamaah umrah. IV.
ORGANISASI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA (IPHI) Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) adalah organisasi sosial yang berpijak pada kebajikan ummat sebagai konsekuensi dari pelestarian kemabruran haji dengan tagline “Haji Mabrur Sepanjang Hayat”. Beberapa konsep ideal yang dihasilkan pada Muktamar IPHI ke-V di Palembang yahun 2010 masih dipandang relevan untuk dilanjutkan pada periode 2015-2020. Program tersebut meliputi aksi prioritas : Program Pendidikan, Program Kesehatan, Program Pemberdayaan ekonomi Ummat. Selain program tersebut, terdapat pula program bidang dakwah yang terintegrasi dengan berbagai kegiatan-kegiatan lainnya. Untuk itu, mengacu pada program aksi prioritas, maka Muktamar ke-VI merekomendasikan untuk meneruskan program-program sebagai berikut: 1. Program aksi prioritas: program pendidikan, program kesehatan dan program pemberdayaan ekonomi ummat untuk diteruskan dan dilaksanakan pada semua lini baik di tingkat kecamatan (cabang), tingkat kabupaten/kota (daerah) maupun tingkat provinsi (wilayah).
98
2.
3.
4.
5.
6.
Pelaksanaan dilakukan bertahap sesuai situasi dan kondisi serta kemampuan masing-masing. Program terintegrasi yaitu kegiatan dakwah secara menyeluruh yang meliputi dakwah bil lisan, bil qalam, dan bil hal dilaksanakan secara sinergi sesuai kemampuan. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut hendaknya dilakukan koordinasi aktif dengan berbagai lintas instansi maupun institusi; Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pem,bangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi & UKM , kementerian lainnya serta Pemerintah Daerah. Untuk pembangunan Menara Haji agar terus dilanjutkan oleh Pengurus IPHI periode 2015-2020 karena hal tersebut dapat menjadi kebanggaan Umat Islam dan khususnya jamaah haji, dilaksanakan pula pada masingmasing Pengurus Wilayah sesuai kemampuan. Mendesak IPHI Pusat untuk meminta Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia agar membantu penyediaan lahan untuk pengembangan organisasi IPHI. Guna mewujudkan visi, misi dan tujuan serta prinsip perjuangan IPHI, maka dalam penyusunan struktur kepengurusan periode 2015-2020 harus mempertimbangkan aspek loyalitas, integritas, kapabilitas, komitmen dan memiliki kepedulian terhadap perbaikan penyelenggaraan haji Indonesia.
Jakarta, 06 Sya’ban 1436 H / 23 Mei 2015 PIMPINAN SIDANG KOMISI C 1. 2. 3.
Ketua Sekretaris Anggota
: : :
DR. H. WAWAN WAHYUDDIN,M.PD DR. H. MUSLIM TAWAKKAL, SH., M.PD DRS. H. SAHABUDDIN AHYADI, MM
99
KEPUTUSAN MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA NOMOR : 08 TAHUN 2015 TENTANG MAJELIS TAKLIM PEREMPUAN IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA -----------------------------------------------------------------BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA Menimbang:
a. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan keikutsertaan komunitas perempuan dalam organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, dipandang perlu merumuskan panduan posisi, fungsi, peran, dan program Majelis Taklim Perempuan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia; b. Bahwa Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi yang berwenang menetapkan panduan posisi, fungsi, peran, dan program Majelis Taklim Perempuan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia; c.
Mengingat:
Bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia tentang Majelis Taklim Perempuan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya; 3. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 01 Tahun 2015 tentang Peraturan Tata Tertib dan Jadual Acara Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015; 4. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 02 Tahun 2015 tentang Pimpinan Sidang Paripurna Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015; 5. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 03 Tahun 2015 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2010-2015; 6. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 04 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komisi Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015;
100
7. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 05 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia; 8. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 06 Tahun 2015 tentang Program Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2015-2020; 9. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 07 Tahun 2015 tentang Rekomendasi Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015; 10. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 3.364/Skep/PP-IPHI/I/2015 tentang Susunan Panitia Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia 2015. Memperhatikan: 1. Permusyawaratan dalam Sidang Komisi D Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia pada tanggal 23 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 5 Sya’ban 1436 H di Jakarta. 2. Permusyawaratan dalam Sidang Paripurna Ke-7 Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia pada tanggal 24 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 6 Sya’ban 1436 H di Jakarta. MEMUTUSKAN Menetapkan:
KEPUTUSAN MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA TENTANG MAJELIS TAKLIM PEREMPUAN IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA. Pasal 1 Majelis Taklim Perempuan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia merupakan Badan Pelaksana Organisasi yang memiliki tugas khusus membina dan mengembangkan potensi anggota, serta meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender secara bijak berdasarkan nilai-nilai Islam. Pasal 2 Naskah Panduan Posisi, Fungsi, Peran, dan Program Majelis Taklim Perempuan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia selengkapnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
101
Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 24 Mei 2015 M/ 6 Sya’ban 1436 H PIMPINAN SIDANG PARIPURNA MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA 1.
Ketua
: H. Ahmad Husein
(Sumatera Utara)
2.
Wakil Ketua
: H. Harsono
(Jawa Tengah)
3.
Sekretaris
: Hj. Leni Haryati S.E,. M.Si
(Bengkulu)
4.
Anggota
: H. Abdullah Said Sagran
(NTT)
5.
Anggota
: H. Sarminanto, SH, MH
(Papua)
6.
Anggota
: H. Mahmud Lihawais
(Sulawesi Utara)
7.
Anggota
: H. Anshori, SH, MPdI
(PP)
102
Lampiran Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 08 Tahun 2015 Tanggal : 24 Mei 2015 M / 6 Sya’ban 1436 H ------------------------------------------------------------HASIL SIDANG KOMISI “D” MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA TENTANG MAJELIS TAKLIM PEREMPUAN IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA
A. Setelah mencermati hasil evaluasi serta laporan kegiatan dari seluruh Pengurus MTP – IPHI – Al Mabruroh dari Tingkat Pusat, Wilayah dan Daerah, maka Komisi “D” MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA menghasilkan keputusan : 1. Nama Majelis Taklim Perempuan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Al Mabruroh ( MTP-IPHI-Al Mabruroh ) direvisi menjadi Majelis Taklim Perempuan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia ( MTP-IPHI ) tanpa menggunakan kata “Al Mabruroh” ; 2. Posisi / kedudukan MTP-IPHI-Al Mabruroh secara struktural dapat ditingkatkan menjadi BADAN SEMI OTONOM dengan kewenangan-kewenangan yang lebih luas dari sebelumnya. Oleh karena itu, salah satu ketua dari kepengurusan IPHI adalah seorang perempuan, yang secara otomatis menjadi ketua MTP; 3. Untuk
mempercepat
adaptasi,
mempermudah
konsolidasi,
serta
menyederhanakan program dan pelaporannya sehingga lebih fokus dalam setiap pelaksanaannya, maka KOMPOSISI, STRUKTUR KEPENGURUSAN SERTA BIDANG KEPENGURUSAN diseragamkan mulai dari Tingkat Pusat, Wilayah sampai ke Tingkat Daerah. Bidang Kepengurusan dimaksud adalah : a. Bidang Organsasi b. Bidang Sosial dan Dakwah c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan d. Bidang Pemberdayaan Perempuan
103
B. Mengingat jumlah jamaah Haji / Umroh Indonesia untuk kaum perempuan jauh lebih besar dibandingkan jamaah laki-laki, maka Komisi “D” merekomendasikan agar MTP-IPHI dapat menjadi PEMBIMBING Ibadah Haji / Umroh serta dilibatkan dalam manasiknya. Jakarta, 06 Sya’ban 1436 H / 23 Mei 2015 PIMPINAN SIDANG KOMISI D 1.
Ketua
:
Hj. Nur Hasanah Arifin
(PP MTP IPHI)
2.
Sekretaris
:
Hj. Hanik Rofiqoh
(PP MTP IPHI)
3.
Anggota
:
Prof. DR. HJ. Nurnaningsih
(Sulawesi selatan)
4.
Anggota
:
DR. Hj.Yuyun Affandi Lc. N, MA
(Jawa Tengah)
5.
Anggota
:
Hj. Hamidah SPd.
(Sumatera Utara)
6.
Anggota
:
Hj. Ulha Soraya
(PP MTP IPHI)
104
KEPUTUSAN MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA NOMOR :09 TAHUN 2015 TENTANG KETUA UMUM PENGURUS PUSAT IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA MASA BAKTI 2015-2020 -----------------------------------------------------------------BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA Menimbang:
a. Bahwa dalam rangka menjamin keberadaan dan kesinambungan organisasi serta kepemimpinan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, dipandang perlu adanya pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2015-2020; b. Bahwa Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi yang berwenang menetapkan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2015-2020; c.
Mengingat:
Bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia tentang Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2015-2020.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentangPenyelenggaraan Ibadah Haji, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya; 3. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 01 Tahun 2015 tentang Peraturan Tata Tertib dan Jadual Acara Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015; 4. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 02 Tahun 2015 tentang Pimpinan Sidang Paripurna Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015; 5. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 03 Tahun 2015 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2010-2015; 6. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 04 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komisi Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015;
105
7. Keputusan Muktamar VI IkatanPersaudaraan Haji Indonesia Nomor : 05 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia; 8. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 06 Tahun 2015 tentang Program Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2015-2020; 9. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 07 Tahun 2015 tentang Rekomendasi Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015; 10. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 08 Tahun 2015 tentang Majelis Taklim Perempuan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Almabrurah; 11. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 3.364/Skep/PP-IPHI/I/2015 tentang Susunan Panitia Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia 2015. Memperhatikan: Permusyawaratan dalam Sidang Paripurna Ke-8 Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia pada tanggal 24 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 6 Sya’ban 1436 H di Jakarta. MEMUTUSKAN Menetapkan:
KEPUTUSAN MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA TENTANG KETUA UMUM PENGURUS PUSAT IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA MASA BAKTI 2015-2020. Pasal 1 Mengukuhkan Saudara Drs. H. Kurdi Mustofa, MM sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2015-2020. Pasal 2 Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sekaligus merupakan Ketua Formatur Muktamar VI IkatanPersaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015.
106
Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal
: Jakarta : 24 Mei 2015 M/6 Sya’ban 1436 H
PIMPINAN SIDANG PARIPURNA MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA 1.
Ketua
:
H. Ahmad Husein
(Sumatera Utara)
2.
Wakil Ketua
:
H. Harsono
(Jawa Tengah)
3.
Sekretaris
:
Hj. Leni Haryati S.E,. M.Si (Bengkulu)
4.
Anggota
:
H. Abdullah Said Sagran
(NTT)
5.
Anggota
:
H. Sarminanto, SH, MH
(Papua)
6.
Anggota
:
H. Mahmud Lihawais
(Sulawesi Utara)
7.
Anggota
:
H. Anshori, SH, MPdI
(PP)
107
KEPUTUSAN MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA NOMOR : 10 TAHUN 2015 TENTANG FORMATUR MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA TAHUN 2015 -----------------------------------------------------------------BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA Menimbang:
Mengingat:
a. Bahwa dalam rangka membantu tugas Ketua Umum Terpilih sebagai Ketua Formatur dalam penyusunan Komposisi dan Personalia Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2015-2020, dipandang perlu adanya Formatur Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015; b. Bahwa Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi yang berwenang menetapkan Formatur Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015; c. Bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia tentang Formatur Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015. 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya; 3. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 01 Tahun 2015 tentang Peraturan Tata Tertib dan Jadual Acara Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015; 4. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 02 Tahun 2015 tentang Pimpinan Sidang Paripurna Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015; 5. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 03 Tahun 2015 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2010-2015; 6. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komisi Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015; 7. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 05 Tahun 2010 tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;
108
8. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 06 Tahun 2015 tentang Program Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2015-2020; 9. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 07 Tahun 2015 tentang Rekomendasi Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015; 10. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 08 Tahun 2015 tentang Majelis Taklim Perempuan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Almabrurah; 11. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 09 Tahun 2015 tentang Penetapan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2015-2020; 12. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 3.364/Skep/PP-IPHI/I/2015 tentang Susunan Panitia Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia 2015. Memperhatikan: Permusyawaratan dalam Sidang Paripurna Ke-8 Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia pada tanggal24 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 6 Sya’ban 1436 H di Jakarta. MEMUTUSKAN Menetapkan:
KEPUTUSAN MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA TENTANG FORMATUR MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA TAHUN 2015. Pasal 1 Formatur Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015 berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas : 1. Drs H Kurdi Mustofa, M.M
(Ketua Umum Terpilih)
2. H. Anshori, SH, MH, MPdI
(Mewakili Pengurus Pusat Demisioner)
3. Hj Leni Haryati Jhon Latif, SE, MM (Mewakili Pulau Sumatera) 4. Dr. H. Didin Supriadin, M.Si
(Mewakili Pulau Jawa)
5. H. Ahmad Jayadi Yasar, SH. MH
(Mewakili Pulau Kalimantan)
6. H Abu Bakar Wasahuwa
(Mewakili Pulau Sulawesi)
7. Dr. H. M. Attamimy, M.Ag
(Mewakili Pulau Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua)
109
Pasal 2 Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1bertugas menyusun Komposisi dan Personalia Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2015-2020selambatlambatnya dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak keputusan ini berlaku. Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal
: Jakarta : 24 Mei 2015 M/6 Sya’ban 1436 H
PIMPINAN SIDANG PARIPURNA MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA
1.
Ketua
:
H. Ahmad Husein
(Sumatera Utara)
2.
Wakil Ketua
:
H. Harsono
(Jawa Tengah)
3.
Sekretaris
:
Hj. Leni Haryati S.E,. M.Si
(Bengkulu)
4.
Anggota
:
H. Abdullah Said Sagran
(NTT)
5.
Anggota
:
H. Sarminanto, SH, MH
(Papua)
6.
Anggota
:
H. Mahmud Lihawais
(Sulawesi Utara)
7.
Anggota
:
H. Anshori, SH, MPdI
(PP)
110
KEPUTUSAN FORMATUR MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA NOMOR : 01/FORMATUR MUKTAMAR VI/VI/2015 TENTANG KOMPOSISI DAN PERSONALIA PENGURUS PUSAT IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA MASA BAKTI 2015-2020 ------------------------------------------------------------------
FORMATUR MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA Menimbang
:
a. Bahwa dalam rangka membantu tugas Ketua Umum Terpilih sebagai Ketua Formatur dalam penyusunan Komposisi dan Personalia Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2015-2020, dipandang perlu adanya kesepakatan Formatur tentang Komposisi dan Personalia Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2015-2020; b. Bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan amanat Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015 di Jakarta; c.
Mengingat
Bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan Keputusan Formatur Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia tentang Komposisi dan Personalia Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2015-2020.
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya; 3. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 01 Tahun 2015 tentang Peraturan Tata Tertib dan Jadual Acara Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015; 4. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 02 Tahun 2015 tentang Pimpinan Sidang Paripurna Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015; 5. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 03 Tahun 2015 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2010-2015;
111
6. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komisi Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015; 7. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 05 Tahun 2010 tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia; 8. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 06 Tahun 2015 tentang Program Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2015-2020; 9. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 07 Tahun 2015 tentang Rekomendasi Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2015; 10. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 08 Tahun 2015 tentang Majelis Taklim Perempuan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia; 11. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 09 Tahun 2015 tentang Penetapan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2015-2020; 12. Keputusan Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 10 Tahun 2015 tentang Formatur Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia; 13. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 3.364/Skep/PP-IPHI/I/2015 tentang Susunan Panitia Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia 2015. Memperhatikan :
Permusyawaratan Formatur Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia pada tanggal 9 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 22 Sya’ban 1436 H di Jakarta. MEMUTUSKAN
Menetapkan
: KEPUTUSAN FORMATUR MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA TENTANG KOMPOSISI DAN PERSONALIA PENGURUS PUSAT IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA MASA BAKTI 20152020. Pasal 1 Komposisi dan Personalia Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2015-2020 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
112
Pasal 2 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila ada kekeliruan dikemudian hari. Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 9 Juni 2015 M / 22 Sya’ban 1436 H
FORMATUR MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA TAHUN 2015 1.
Ketua
: Drs. H. Kurdi Mustofa, MM
2.
Anggota
: H. Anshori, SH, MH, MPdI
3.
Anggota
: Hj. Leni Haryati Jhon Latif, SE, MM
4.
Anggota
: Dr. H. Didin Supriadin, M.Si
5.
Anggota
: H. Ahmad Jayadi Yasar, SH, MH
6.
Anggota
: H. Abu Bakar Wasahuwa
7.
Anggota
: Dr. H. M. Attamimy, M.Ag
113
Lampiran Keputusan Formatur Muktamar VI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 01/FORMATUR MUKTAMAR VI/VI/2015 Tanggal : 9 Juni 2015 M / 22 Sya’ban 1436 H ----------------------------------------------------------KOMPOSISI DAN PERSONALIA PENGURUS PUSAT IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA MASA BAKTI 2015-2020 I.
DEWAN KEHORMATAN
:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
H. Try Sutrisno Dr. H. Sulastomo, MPH Drs. H. Mubarok, MSi Drs. H. Raden Soebono Hj. Sulasikin Murpratomo Drs. H. Muhammad Adnan Harahap Drs. H. Bagindo Muhammad Letter Dra. Hj. Mahfudhoh Ali Ubaid Prof. Dr. H. Abdul Majid, MA
II. DEWAN PENASEHAT Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota
: : : :
Drs. H. Basri Bermanda, MBA Prof. Dr. Abd. Djamil, MA dr. H. Darmansyah 1. Hj. Mulyani Syafe'i, SH 2. Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, MSc 3. H. Mohammad Syafi’i
III. DEWAN PEMBINA Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota
: : : :
H. Djoko Santoso Dr. Ir. H. Erman Suparno, MBA, M.Si H. M. Fuad Basya 1. H. Parni Hadi 2. H. Abdul Kadir Alatas 3. Dra. Hj. Maria Ulfah Anshor, MA
Ketua Umum
:
Drs. H. Kurdi Mustofa, MM
Wakil Ketua Umum
:
H. Anshori, SH, MH, MPdI
IV. PENGURUS HARIAN
Ketua I Bidang Organisasi, : Keanggotaan, Kaderisasi dan Hubungan Luar Negeri
Drs. H. Abdul Khaliq Ahmad, M.Si
Ketua II Bidang Pemberdayaan dan Kemaslahatan Umat
:
Dr.(c). H. M. Darmizal, MS, MH, M.Hum
Ketua III Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan
:
Drs. H. Sriyono, SH, MH, MBA
114
Ketua IV Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan
:
H. Didi Supriyanto, SH, M.Hum
Ketua V Bidang Peningkatan Peran Perempuan dan Keluarga Sakinah
:
Dra. Hj. Nurhasanah AJ, MA
Sekretaris Jenderal
:
Drs. H. M. Samidin Nashir, MM
Wakil Sekretaris Jenderal
:
1. Drs. H. M. Sukiman Azmi, MM
Wakil Sekretaris Jenderal
:
2. Dra. Hj. Hanik Rofiqoh
Wakil Sekretaris Jenderal
:
3. Hj. Syarifah Sutalaksana
Wakil Sekretaris Jenderal
:
4. H. Nasion Baktiono, BE
Bendahara Umum
:
Hj, Tri Sulistiyowati, SH
Bendahara
:
1. H. Khoiri. SE
Bendahara
:
2. Dra. Hj. Nasikhah Mandey
Bendahara
:
3. H. Sambudi
Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 9 Juni 2015 M / 22 Sya’ban 1436 H
FORMATUR MUKTAMAR VI IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA TAHUN 2015 1. Ketua
:
Drs. H. Kurdi Mustofa, MM
2. Anggota
:
H. Anshori, SH, MH, MPdI
3. Anggota
:
Hj. Leni Haryati Jhon Latif, SE, MM
4. Anggota
:
Dr. H. Didin Supriadin, M.Si
5. Anggota
:
H. Ahmad Jayadi Yasar, SH, MH
6. Anggota
:
H. Abu Bakar Wasahuwa
7. Anggota
:
Dr. H. M. Attamimy, M.Ag
115
116
117
118
119
