,
- i
"
.~ "" • ~
~ ;;;
_M
~' j if -.-- - -I 'z
N
--- •
I!: I:! 1"I.l ~
= ~ "•
=-
~
•
I"I.l
,
.
•••
•
1
•
W
u
z
-
0
N
•"
~
D 0
0
0
-, ~
~
", :l -•"
""
•• C
::>
•
• !• ~
DAFTAR MAKALAH
NO. JUDUL
INSTITUSI
PENULIS
I
MODEL KORELASI TUMBUKANPADA CAMPURAN ATB (ASPHALT TREATED BASE) TERHADAP STABlLITAS MARSHALL
Universitas Muhammadiyah Malang
A1ik Ansyori Alamsyah
2
ANALISA PENGARUH KAPUR TERHADAP NlLAi CALIFORNIA BEARING Politeknik Negeri MaIang RATIO (CBR) D! JALANLINTAS SELATAN
Supiyono
3
PENGARUH GETARAN DAN KARAKTERISTlK LALU LINTAS TERHADAP BANGUNAN
Universitas Diponegoro
JOKO SISWANTQY.1. WICAKSONO
5
ANALISIS PELAYANAN TAKSI D! KOTA SEMARANG BERDASARKAN PENDEKATAN KESEIMBANGAN PERMlNTAAN DAN PENDAPATAN OPERATOR
Universitas Diponegoro
Joko Siswanllilambang Riyanlo,Broto Sunaryo
'fk
6
POLA PEMlLIHAN MODA PENGGUNA BUS RAPID TRANSIT (ERT) D! KOTASEMARANG
Universitas Negeri Semarang
Alfa Narendra
7
APLIKASI MODEL SIMULASI LALULINTAS UNTUK PREDIKSI MULAI DAN PERKEMBANGAN RETAK PADA PERKERASAN JALAN
Universitas Islam Riau
Sugeng Wiyono
8
SISTEM INFORMASI DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN (STUD! KASUS KABUPATEN POHUWATO PROPINSI GORONTALO)
Politeknik Negeri Mahmg
Burhamtoro
tt tt
9
MANAJEMEN PEMBANGUNAN JEMBATAN JENIS BOX GIRDER UNTUK Universitas Islam Indonesia MEMINIMALISASI KESALAHAN PEKERJAAN GUNA MENDAPATKAN PROFIT PADA PEKERJAAN YANG DlLAKSANAKAN
Rachmad Bonavinlo
SimposiunJ Fonml Studi TransporL<1si an tar Pcrgurllan Tinggi (FSTPT) kc-J 3
LINK
'11 tt ~"
Tl
l!
tt
DAFTAR MAKALAH
177
Study on Finding The Optimum Location and Number of Traffic Counts in University of Lampung Accuracy oCThe Estimated Combined Model Trip Distribution-Mode Choice-Trip Assignment
Rahayu Sulislyorini
11
178
STUDI KINERJA RUAS JALAN PADA BERBAGAI VARJASI HAMBATAN SAMPING (STUDI KASUS JALAN POCUT BAREN KOTA BANDA ACEH)
Universitas Syiah Kuala
Muhammad Is}'\ioer Fadhl)lendra Rosman
.~'"
179
SISTEM BRT TRANSJAKARTA DALAM STUDI SOCIO ENGINEERJNG
Universitas Indonesia
Ellen Sophie Wulan Tangkudunljachma FilriSllobiana Modjiliti Aminah
180
KAJlAN KEMUNGKINAN POTENSI PERALlHAN MODA BUS PADA PELA YANAN JALUR TEGAL·PURWOKERTO TERHADAP POTENSI PELAYANAN KERETA API
Universitas Katolik Soegijapranata
Djoko Setijowarnqlelia Kurniaputt1rioutomo Puguh Putranto
182
A DISCOURSE ABOUT IMPLEMENTING ELECTRONIC NIJMBER PLATE FOR ELECTRONIC ROAD PRlCING IN JAKARTA
Tarwnanagara University
Reze Sunggiar
183
EKSPLORASI POLA RANTAl PERJALANAN PENGGUNA ANGKUTAN PUBLIK DI KOTA BANDUNG
Universitas Katolik Parahyangan
Mochamad Riza Ramdhanfflfi Basuki Joewon¥usak O. Susil6limpy Santosa
lk
tt tt -~
t! f! ~
184
185
186
PENGEMBANGAN MODEL PELUANG KECELAKAAN or KAWASAN LUAR KOTA (Studi Kasus: Kabupalen Malang dan Kabupaten Lumajang)
Universitas Brawijaya
FARTOR PENGARUH INTERNAL PERJLARU PENGENDARA SEPEDA MOTORDI KOTA BANDUNG
Universitas Katolik Parahyangan
PERBANDINGAN CATATAN PERJALANAN ANTAR HARl DI KOTA BANDUNG
Universitas Katolik Parahyangan
Deni Wijanantl;:farnen Sulisti(lchmad Wicaksono
Dita Rachmatiliri Basuki JoewonO
~'"
11
tt.~
Heriyanlo Iw1iri Basuki JoeworWimpy Santosa
Simposium Forum Slmli Tr3nsporlasi 301m Perguruan Tioggi (FSTPT) kc-J3
~...
U;
DAFTAR MAKALAH
252
254
ANALISIS LENGAN PENDEKAT BUNDARAN (Studi Kasus Bundaran SAMSAT Yogyakarta)
Universitas Gadjah Mada
' KEBIJAKAN PENINGKATAN STATUS JALAN DALAM MENGANTISIPASI Universitas Syiah Kuala PENGEMBANGAN WlLAYAH
Sofyan M, Sal""uhammad Tanallakauddin
255
Kajian On Street Parking Kota Semarang dari PerspektifMasyarakat
256
ANALISIS PENANGANAN SlMPANG EMPAT Dr AREA KAMPUS YANG Universitas Gadjah Mada TERHUBUNG DENGAN JALAN KOLEKTOR (Stud; Kasus: Universitas Islam Negeri Yogyakarta)
Prima Juanita Romadhona
PROSES PEMlLlHAN PERHITUNGAN VEffiCLE KILOMETRES TRAVEL
Dimas B.E
257
Universitas Katolik Soegijapranata
Institut Teknologi Bandung
'~1-,
Siti Aisyalligit Piyanto
Is~atalia
Rudatin Ruktiningsillrif Prehardiyanto
Dharmowijo~fyar
'l! Z, Tamin
'~).,
l:b
(VKT) DALAM PERmTUNGAN PENGURANGAN DAMPAK C02 Dr
SEKTOR TRANSPORTASI PENGARUH TEMPO MUSlK DAN JENIS KELAMIN PENIJMPANG Universitas Indonesia TERHADAP PERlLAKU MENGEBUT PADA PENGEMUDI ANGKOT USIA
MUDA
Dewi Mauli~uritnaningsih A.
SantosQmmanuela Kirana Sangitan
259
STUDI KECEPATAN KENDARAAN PADARUAS JALAN PERKOTAANDr KOTAPADANG
Universitas Andalas
Purnawaliiti Kurnialleddy Noveyusa
260
PERBANDINGAN EFEKTlVITAS lKLAN HUMOR DAN !KLAN FEAR DALAM MENURUNKAN PERlLAKU MENGEMUDI AGRESlF
Universitas Indonesia
Guritnaningsih A. Santosijewi Mauli~yah T, Indirasari
261
METODE PENDEKATAN ZONA DENGAN MENGGUNAKAN CITRA Universitas Gadjah Mada QUICKBIRD PADA PEMODELAN BANGKITAN PERJALANAN (Studi Kasus Kola Makassar)
258
1k ~" 11 ~" 11
Qadriathi 09, B~anang Parikesljtartonlbtok Gunawan
Simposiuffi Forum Sludi Tnlllsportasi antar Pcrguruan Tinggi (FSTPT) kc-13
~"'
1];
tt i! 11
Simposium XIII FSTPT, Universitas Kato/ik Soegijapranata Semarang, 8w9 Oktober 2010
KEBIJAKAN PENINGKATAN STATUS JALAN DALAM
MENGANTISIPASI PENGEMBANGAN WILAYAD
Sofyan M. Saleh
Muhammad Isya
Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala Jln. Syeh Abdurrauf No.7 Darussalam Banda Aceh, 23111 TelplFax +62-651-7552018 e-mail:
[email protected]
Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala
Jln. Syeh Abdurrauf No.7 Darussalam
Banda Aceh, 23111
TelplFax +62-651-755 2018
ewmail:
[email protected]
Natalia Tanan
Bakauddin
Peneliti Muda Bidang Transportasi Pusjatan, Kementrian Pekerjaan Umum Jln. A.H. NO'ution No 264 Bandung e-mail:
[email protected]
DinO' Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi AcehlDPD HPJ! Aceh Jalan Jenderal Sudinnan No I BandaAceh
Abstract More than 95% of movement in the province of Aceh is done by the road mode. The road is an important element for the prosperity of the people, especially to promote economic growth in a region even up to the national level. Almost 80 % of the existing road stalus is still regency road and need to upgrade the status to be provincial or national level. Budget constraint for maintenance of the road network is a reason for all kabupaten/kota to propose to upgrade some road links to a higher level. The other reason is to maintain the development of sustainable regional development. In addition, road construction should be pushed towards the realization of inter-regional balance in its growth rate by considering the unit area of development and marketing in accordance with the geographical orientation of regional development structures and maintaining the traffic load according to road class improved in order to survive according to plan. To accommodate those proposals, need to analyze wether the road link feasible or not to be upgraded. The result sbows that not all links proposed feasible to be upgraded. Keyword: Policies, Aceh Province, the road network, road status,
1. LATAR BELAKANG Potensi-potensi yang terdapat di Provinsi Aceh perlu dikembangkan dan didayagunakan seoptimal mungkin. Kondisi tersebut perlu didukung dengan keberadaan sarana dan prasarana angkutan yang dapat melayani kebutuhan angkutan antar wilayab. Transpotasi darat dengan moda jalan dalam hal ini memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sebagai penyedia jasa angkutan. Oleh karena itu transportasi jalan perlu ditata dan terus dibina sehingga terwujud keandalan pelayanan dan keterpaduan dengan moda transportasi lainnya. Provinsi Aceh terus berupaya untuk mengembangkan infrastruktur jalan ke arab yang lebih baik pasca terjadinya gempa dan tsunami tanggal 26 Desember 2004. Selain telab dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, keberlanjutan pembangunan infrastruktur jalan terus dikembangkan dalam suatu struktur hirarki, antara jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupatenlkota dalam struktur yang baik dan saling mendukung. Untuk itu diperlukan pembagian peran secara administrasi untuk mendukung berjalannya fungsi masing-masing dan terdistribusinya tanggungjawab sesuai dengan kemampuan pendanaan di masing-masing tingkatan. Berdasarkan data terakhir, total panjang jalan di Provinsi Aceh adalab 17.066,19 Km terdiri dari 13.581,9 Km (79,58%) jalan Kabupaten/Kota, 1.701,82 Km (9,97%) jalan Provinsi dan
I
Simpasium X[ll FSTPT, Universilas Kala/ik Saegijapranala Semarang, 8-9 Oklaber 10[0
1.782,78 Km (lO,45%)jalan Nasional. Dengan kondisijalan KabupatenIKota masih ada yang rusal<, maka banyak potensi daerah yang tidak bisa dikembangkan dan didayagunakan seoptimal mungkin. Untuk itu diperlukan pemeliharaanlpenanganan jalan sehingga permintaan pergerakan dapat terlayani dengan baik. Banyaknya ruas jalan Kabupaten yang rusak salah satunya disebabkan oleh kurangnya biaya pemeliharaan jalan yang dimiliki oleh Pemerintah KabupatenIKota Sehingga dengan peningkatan status jalan, maka kewenangan pemeliharaannya akan disesuaikan dengan status administrasi ruas jalan tersebut
2. MAKSUD PENELITIAN Mengkaj i kemungkinan peningkatan status ruas jalan dalam rangka menunjang pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan perekonomian masyarakat dengan adanya pemekaran wilayah serta terbentuknya pusat-pusat kegiatan baru di Provinsi Aceh.
3. BATASANPENELITIAN Wilayah penelitian dilakukan di kabupaten/kota yang terhubung langsung transportasi jalan raya dengan kabupaten/kota lainnya sehingga Kabupaten Simeulue dan Kota Sabang tidak termasuk dalam wilayah penelitian karena kedua kabupaten tersebut hanya dapat dijangkau dengan transportasi laut dan udara dari kabupaten/kota lainnya di wilayah daratan Provinsi Aceh.
4. RUANG LINGKUP PENELITIAN Secara garis besar ruang Iingkup penelitian ini adalah: I. Melakukan studi Iiteratur, 2. Melaksanakan survey lapangan untuk memperoleh masukan berupa ruas jalan yang diusulkan oleh kabupaten/kota untuk ditingkatkan statusnya, 3. Melakukan analisis status jalan.
5. LANDASAN TEORI Sistem Jaringan Jalan Primer dan Sekunder Jaringan jalan merupakan suatu sistem yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam suatu hubungan hirarki. Menurut peranan pelayanan jasa distribusinya, sistem jaringan jalan terdiri dari: I. Sistem jaringan jalan primer, yaitu sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan semua simpul jasa distribusi yang kemudian berwujud kota Tabell 2. Sistem jaringan jalan sekunder, yaitu sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kola Tabel2. Tabell. Hirarki Kola dan Peranan Ruas Jalan dalam Sistem Jaringan Primer 1:;r;';'S.i';:}~~i:~KotB~:'~~~i:~t~~iiF;.~~·?~:,;t.{~Djailg;IL\',,::;i:~}t~?j~.a'eDjug:;I(~(~~,~~;;~{~~,; ii:r(:,:JenjaDim'f~~ ::'::~:g:,c;~J1;I';~i}~;:~enm!:,:. ~"~};~il Jenjang 1 Arten Arteri Lokal
Jenjang II Arten Kolektor Arteri Lokal
Jenjaog III Kolektor Lokal Lokal
Penil
Lokal
Lokal
Lokal
Lokal
Sumber: Direktoral Jenderal Bina Marga, Direktoral Pembinaan Jalan Kola No. OlOfflBNKT/1990, Panduan Penentuan Klasifikasi Fungsi Jalan di Wilayab Perkotaan
2
Simposium Xlll FSTPT, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 8-9 Oktober 2010
Tabel2. Kawasan Kota dan Peranan Ruas Jalan dalam Sistem Jaringan Jalan Sekunder
~1lf~~S:;~"S;~_1 Primer Sekunder I Sekunder II Sekunder III
Arleri
Arteri Arteri Arteri
Arten Kolektor Kolektor Lokal
Kolektor
Lolcal Lolcal Lolcal
Perumaban Lokal Lokal Sumber: Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota No. OlOrr1BNKT1l990, Panduan Penentuan Klasifikasi Fungsi Ja1an di Wilayah Perkotaan
Pengelompokan Status Jalan Untuk masing-masingjalan tersebut di atas, maka pembinajalan ditetapkan sebagai berikut: I. 2. 3. 4. 5.
Jalan Nasional adalah Menteri Pekerjaan Umum atau pejabat yang ditunjuk; Jalan Provinsi adalah Gubemur atau instansi yang ditunjuk; Jalan Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota atau instansi yang ditunjuk; Jalan Desa adalah Bupati/Walikota atau instansi yang ditunjuk ; Jalan Khusus adalah Pejabat atau orang yang ditunjuk.
Dalam rangka penyusunan rencana program jalan, perencanaan dan pemeliharaannya, maka pelimpahan dan penyerahan wewenang pembinaan jalan adalah sebagai berikut: I. Wewenang penyusunan rencana umum jangka panjang, jangka menengah dan program perwujudan jaringan jalan :
~ Jaringanjalan primer ada pada Menteri Pekerjaan Umum;
~ Jaringan jalan sekunder ada pada Pemerintab Provinsi.
2. Wewenang perencanaan teknis dan pembangunanjalan ~ Jalan arteri pada jaringan primer ada pada Menteri Pekerjaan Umum atau diserahkan kepada Badan Pengelola Jalan Tol; ~ Jalan kolektor pada jaringan jalan primer ada pada Menteri Pekerjaan Umum atau diserahkan kepada Pemda Provinsi atau Pemda Kabupaten/Kota; ~ Jalan lokal pada jaringan jalan primer diserahkan kepada Pemerintab Kabupaten; ~ Jalan padajaringanjalan sekunder ada pada Pemerintab kota; ~ Jalan khusus ada pada pejabat/instansi di pusat/daerah atau badan hukum atau perorangan yang bersangkutan. 3. Wewenang pemeliharaanjalan ~ Jalan arteri pada jaringan jalan primer pada Menteri Pekerjaan Umum atau dilimpahkan kepada Pemerintab Provinsi atau kepada Badan Usaha Milik Negara, BUMD ataupun swasta seperti Jalan Tol; ~ Jalan kolektor pada jaringan jalan primer pada Menteri Pekerjaan Umum atau dilimpahkan kepada pejabat/instansi di daerah atau Pemerintab Provinsi atau Pemerintab Kabupaten; ~ Jalan lokal pada jaringan jalan primer diserahkan kepada Pemerintab Kabupaten; ~ Jalan pada jaringan jalan sekunder pada Pemerintab Kota. Hirarki Fungsional Dan Status Jaringan Jalan Untuk menghasilkan jaringan transportasi yang dapat memberikan pelayanan secara efisien, maka sangat diperlukan adanya hirarki peran dan fungsi dari jaringan yang mampu mengintegrasikan skala geografi yang berbeda dari pelayanan transportasi dari global ke lokal dan sebaliknya Dengan adanya integrasi jaringan prasarana dan jaringan pelayanan 3
Simposium Xl/l FSTPT, Universilas Kalo/ik Soegijapranata Semarang, 8-9 Oklober 2010
transportasi setiap rnoda dan tersedianya terminal intermoda yang handal, rnaka suatu wilayah akan merniliki akses ke pasar intemasionaI. Pengaturan hirarki fungsi dan status (kewenangan penyelenggaraan) untuk jaringan jalan sudah rnengadopsi kebutuhan hubungan antar pusat kegiatan sebagairnana disampaikan dalam RTRWN. Konsep terbaru mengenai hirarki fungsi dan status jalan yang dirnuat dalam PP No. 34 Tahoo 2006 tentang Jalan. Dalam PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan tersebut tidak dijelaskan bagairnana hubungan antara hirarki status dan fungsi jalan dikaitkan dengan hirarki kota dalam tata ruang (pKN, PKW dan PKL), kecuali untuk jalan Kabupaten yang rnenghubungkan PKL. Namun secara logika, idealnya sernua PKN sesuai skala pelayanannya terhubungkan oleh jalan Nasional, sernua PKW terhubungkan olehjalan Provinsi.
6. METODOLOGI PENELITIAN Untuk dapat menyusun penelitian yang komprehensif rnaka perlu dipahami konteks penelitian secara holistik yang rnenyangkut sernua aspek perencanaan baik secara teknis rnaupun non teknis serta pelibatan semua elernen sistern terkait. Berdasarkan alasan tersebut, rnaka alur pikir penelitian ini disusoo dalam konteks tahapan penentuan status jalan yang rnengaitkan seluruh aspek yang terkait. Pengembangan alur pikir yang komprehensif dan holistik sangat diperlukan karena penelitian ini merupakan bagian dari rangkaian penelitian untuk rnenyusun stralegi dan kebijakan pengernbangan transportasi wilayah. Gambar 1. rnernperlihatkan alur pikir penentuan status jalan.
Status Jalan Eksisting
• Identiflkasi potensi pengembangan transportasi wil,,¥ah
Sistem distribusi dan perangkutan regional dan nasionallebih efektifdan
• Identifikasi rencana tata ruang wilayah
Gambar 1.
en!':ien
Alur Pikir Penentuan Status Jalan
Jalan selama rnasa pelayanannya juga dapat rneningkat statusnya atau bahkan rnenurun statusnya. Berdasarkan Peraturan Pernerintah No 26 tahun 1985 tentang Jalan, disebutkan babwa: I. Suatu ruas jalan dapat ditingkatkan statusnya rnenjadi lebih tinggi apabila dipenuhi
persyaratan sebagai berikut: a. ruas jalan tersebut berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas dari wilayah sernula; b. ruas jalan tersebut rnakin dibutuhkan rnasyarakat dalam rangka pengernbangan sistem transportasi. 2. Suatu ruas jalan dapat diturunkan statusnya rnenjadi lebih rendah apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:
4
Simposium XIII FSTPT, Universitas Katolik Soegijap,anata Semarong, 8-9 Oktobe,2010
3. 4. 5.
6.
a. ruas jalan tersebut oleh sebab-sebab tertentu, menjadi berkurang peranannya dan menjangkau wilayah terbatas, lebih sempit dari wilayah semula; b. ruas jalan tersebut lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang Pembina Jalan yang baru. Peralihan status sebagaimana dirnaksud dalam pint I, dapat diusulkan dari Pembina Jalan yang statusnya lebih rendah kepada Pembina Jalan yang statusnya lebih tinggi. Peralihan status sebagaimana dimaksud dalam nomor 2, dapat disarankan dari Pembina Jalan yang statusnya lebih tinggi kepada pembina Jalan yang statusnya tebih rendah. Atas usulan ataupun saran sebagaimana dirnaksud dalam nomor 3 dan nomor 4, Pembina Jalan yang menerirna usulan atau saran terse but memberikan pendapatnya kepada pejabat yang menetapkan status semula dari ruas jalan yang bersangkutan. Penetapan status ruas jalan menurut proses peralihan sebagairnana dimaksud dalam pasal ini ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan status barn dari ruas jalan yang bersangkutan, setelah mendengar pendapat pejabat yang menetapkan status semula
Indikator/variabel dalam penentuan status jalan, antara lain: 1. 2. 3. 4.
Fungsijalan, Fungsi kota atau pusat kegiatan yang dihubungkan ruas jalan, Volume lalu lintas, Geometrik ruas jalan,
Berikut disajikan prosedur penentuan status jalan:
-iI. Tetapkan fungsi kota-kota yang berada pada wilayah studi dan wilayah yang berdekatan (dalam hal ini adalah sebagai PKN, PKW, maupun PKL), '" Tentukan 2 pusat kegiatan yang akan dibubungkan, dirnulai dari pusat kegiatan yang terbesar (dalam hal ini adalah PKN), -iI. Tetapkan altematif-altematif rute yang mungkin menghubungkan kedua pusat kegiatan tersebut, -iI. Periksa kondisi geometrik jalan dan volume lalu lintas dari ruas-ruas jalan pada setiap altematif yang bersangkutan. Hal ini digunakan untuk menetapkan kesamaan fungsi antara ruas jalan 'sebelurn dan sesudah', '" Tentukan status setiap ruas jalan dengan merujuk pada 'Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan', -iI. Ulangi prosedur seperti di atas sarnpai seluruh pusat kegiatan yang dipilih dalam wilayah studi selesai diperiksa Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa dalam menentukan peran/fungsi jalan tidak dilakukan analisa ruas per ruas, tetapi ruas jalan dipandang sebagai bagian dari suatu sistem jaringan yang menerus. Jika suatu ruas jalan yang menghubungkan dua buah kota telah ditetapkan menjadi jalan arten primer, maka tidak boleh lagi ada ruas jalan lainnya yang menghubungkan kota yang sarna yang berfungsi sebagai jalan arteri primer juga Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan disebutkan bahwa:
> Penjelasan
Pasal 26: apabila terdapat 2 (dua) atau lebih jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota provinsi maka hanya satu yang ditetapkan statusnya sebagai jalan nasional. > Penjelasan Pasa127:
5
Simposium XlII FSTPT, Universitas Katolik Soegijapranata Semorang, 8..9 Oktober 2010
o apabila terdapat 2 (dua) atau lebih jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, hanya satu yang ditetapkan statusnya sebagai jalan provinsi. o apabila terdapat 2 (dua) atau lebihjalan kolektor primer yang menghubungkanantar ibukota kabupaten/kota, hanya satu yang ditetapkan statusnya sebagai jalan provinsi. Sesuai dengan penjelasan pasal 26 dan pasal 27 diatas maka pemilihan mas jalan dengan status yang lebih tinggi dapat dilakukan dengan metoda Analisis Multi Kriteria (AMK) dimana dengan pendekatan AMK ini telah mempertimbangkan semua variabel sekomprehensif mungkin dengan tetap berada dalarn koridor proses i1miah dari proses pengarnbilan keputusan yang dilakukan dengan menjadikan indikator/variabel diatas sebagai kriteria dalarn pengarnbilan keputusan. 7. DATA DAN PEMBAHASAN
Jumlah mas jalan yang diusulkan masing-masing kabupaten/kota yang ditingkatkan statusnya dengan total 202 mas dan dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini. Ruas jalan tersebut ada yang merupakan mas jalan eksisting dan mas jalan dalarn tahap pembangunan maupun yang akan dibangun. Berbagai alasan peningkatan statusnya mas-mas jalan tersebut antara lain mempakan jalan altematif antar ibukota kabupaten/kota, mempakan akses antar pusat kegiatan bam misalnya perkebunan. Tabel3. Ruas Jalan Usulan Kabupaten/Kota untuk Ditingkatkan Statusnya No
Kabupatenl Kota
Jib Usulan Ruas Jalan untuk Ditingkatkan Statu,nya
No
Kabnpateol Kola
JIb V,ulan RuBS Jalan untuk Ditingkatkan Statusnya
I
AcehSingkil
7
12
Gayo Lues
3
2
Aceh Selatan
13
13
Aceh Tamiang
2
3
Aceh Tenggara
4
14
Nagao Raya
4
4
Aceh Timor
7
IS
Aceh Jaya
5
Aceh Tengah
15
16
Pidie Jaya
20
22
6
Aceh Barat
12
17
Bener Meriab
5
7
Aceh Besar
34
18
BandaAceh
3
8
Pidie
8
19
Langsa
5
9
Bireuen
3
Lhokseumawe
12
10
Aceh Utara
9
20 21
Aceh Barat Daya Somber. Hasil Survei Lapangan 11
Suhulussalam
10
202
Total
4
Berdasarkan reneana tata mang wilayah (RTRW) Provinsi Aeeh bahwa penetapan fungsi kota di Provinsi Aceh disajikan pada tabel 4 berikut. Tabel 4. Penetapan Fungsi Kota daJarn R TRW Provinsi Aceh PKN
PKW
Banda Aceh - Sabang Lhokseumawe
Langsa
Takengon
PKL
PKN
PKW
PKL
Jantho Sigli
Meulaboh
Tapak Tuan
BlangPidie Jeuram Calang Kutacane Subulussalam Sinabang Singkil
ldi Rayeuk
Bireun Blangkejeren KarangBaru Simpang Tiga Lhoksukon
Somber: RTRW Provinsi Aceh 2007 - 2022
6
Simposium XlII FSTPT, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang,
8~9
Oktober 2010
Dengan mengacu pada peraturan yang berlaku tentang konsep hirarki fungsi dan status jalan di Indonesia yakni PP No. 34 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri Pennukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 375/KPTS1M/2004 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan dalam Jaringan Primer menurut Peranannya sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor 1, Jalan Kolektor 2, dan Jalan Kolektor 3 serta fungsi kota di Provinsi Aceh dalam RTRW Provinsi Aceh tahun 2007-2022, maka ruas-ruas jalan usulan daerah yang bisa ditingkatkan statusnya berdasarkan hasil analisis adalah seperti pada tabel 5 dan tabel 6 berikut ini. TabeJ 5. Ruas Jalan yang Ditingkatkan Statusnya darijalan Provinsi menjadi Jalan Nasional No
Nama Ruas JaJan la1an T Panglima Nyak. Makam - Lamteh Pango - Meunasab Manyang (tembus ke jalan Nasional) Jalan Syiah Kuala-JIn T HasanDek -11n T. Mohd. Hasan - jalan Soekamo -Hatta
2
3
Jalan M. Taber - Jalan Soekamo - Hatta
Lobs!
Keterangan
Kota Banda Aceh dan Kab. Aceh Besar
Ruas jalan ulama kota Banda Aceh dan Aceh Besar (dari depan kantor Gubemur menuju ke jalan nasional Banda Aceh - Medan)
Kota Banda Aceh dan Kab. Aceh
RuBS jalan utama kota Banda Aceh dan Aceh Besar (Juga berfungsi sebagai escape road dari arab pantai menuju ke jln Nasional) Ruas jalan utama kota Banda Aceh dan Aceh Sesar (menghubungkan jln Nasional dgjalan lingkar Selatan)
Besar Kota Banda Aceh dan Kab. Aceb
Besar
Sumber: HasH Analisis
Tabel 6. Ruas Jalan yang Ditingkatkan Statusnya dari jalan Kabupaten!Kota menjadi Jalan Provinsi No Nama Ruas JaJan Lobsi Keterangan Indrapuri - Irigasi Kr. Jreu 2
Keude Bieng - Mata Ie
3
Simpang Japakeh - Sp. DeunongPeukan Biluy - Sibreh
4
Lampeuneurut - Peukan Biluy
5
Kab. Aceb
Besar Kab. Aceh
Besar Kab. Aceh
Akses ke komplek Militer Akses ke komplek Militer
Besar
Rencana jalan poros Barat - Selatan Aceh Besar
Kah. Aceh Besar
Rencana jalan poros Aceh Besar dan kota Banda Aceh
Cot Paya - Sp. Lambitra - KopelmaTungkop - Peukao Ateuk
Kah. Aceh
Rencanajalan poras Tengah dan akses ke bandara 81M
6
Seulimum - Lamkabeu - Larnteuba - Ie Seuwn
Kab. Aceh
7
Jembatan Lamnyong - Cot lrie
8
Limpok - Cot Irie - Lambaro
9
Data Gaseu - Cucwn
10
Simpang Beutong - Laweung
Kah. Pidie
Akscs antara jln Nasional ke jln Provinsi di daerah pantai
11
Padang Tiji - Kubang - Calen
Kab. Pidie
Akses Baral dan Selatan kota Sigli
12
Lampoh Saka-Simpang Tiga
Kab. Pidie
Akses darijln Nasional ke jalan Provinsi di sisi Utara Pidie
13
Keunire - Sugi - Blang Paseh Jln Bandar Mutiara - Kembang Tanjong -PasieLhok
Kab. Pidie
Simpang Jaya - Tiro
Kab. Pidie
14 15
Besar Besar Kab. Aceh
Besar Kah. Aceh
Besar Kab. Aceh
Besar
Kab. Pidie
7
Altematif akses ke Pelabuhan Malabayati Jalan Akses ke kampus Darusssalam dan Escape road (sisi Barat kanal banjir) Jalan Akses ke kampus Darusssalarn dan Escape road (sisi Timur kanal hanjir) Akses ke komplek Mlliter
Jln lingkar Barat -Selatan kota Sigli Akses pusat Perdagangan Beureunun - ke daerah nelayan Akses pusat perdagangan Beureunun - Tiro
Simposium KIll FSTPT, Universitos Katolik SoegijapronoJa Semarong, 8-9 Oktober 2010
Nama Ruas Jalan
No 16 17
Meureudu - Geuropang (selanjumya ke Calang) LuengPutu- Tanoh Mirah-Jiem-Jiem - Slang Awe - BeuriWBh Sarah Mane - Rinyeuo kameng - Desa Mesjid-
Lokasi
Keterangan
Kab Pidie Jays
JIn Non Status dan perin ditingkatkan sesuai hirarki jalan dalam RlRWN Potensi pertanian dan perkebunan di lintas Barat-
Kab Pidie Jays
Jeulanga. Barat- batas Bireuen
Selalan jln Nasional dan perbatasan 801a dua kabupaten Jalan alternative d.i sisi panLai menuju ibukota Pidie
18
Trieng Gadeng - Pangwa
Kab Pidie Jaya
19
Meureudu - Ulim - Jangka BuyaKiran - Samalanga (Kab Bireuen)
Kab Pidie Jays
lalan antar kabupaten disisi Utara jalan Nasional
Kab. Bireuen
lIn Antar kabupaten disisi Utara Jln Nasional dan berpotensi besar dalam hasillani dan nelayan
Kab. Bireuen
Rencanajalan lingkar Utara kab Bireuen
20
Simpang Matang- Keude SamalangaTanjongan - Kiran - Jangka Buya (pidie Jaya)
Jaya
Teupok Barah - Lhok Awe awe
21
Lancok - Jangka - Slang Me - Poote Pisang
22
Jalan Pucok Alue Rheng - Juli - Cot Putek - Tanoh Mirah - Paya LipahPaya Cut - Pante Lhong
Kah. Bireuen
Rencanajalan Lingkar Selalan Kab. Bireuen
23
Blang Naleng Mameh - Mns Kumbang
Kota Lhoksewna'WC
Jalan altematifmenuju pelabuhan dan daerah belakang komplek PT Arun
24
Puntet - Line Pipa
KOla Lhoksewnawe
Jalan poros antarajalan nasional ke jalan elak kota Lhokseumawe
2S
Cunda -line Pipa
KOla Lhokseuma'WC
Jalan poros antara kota Lhokseumawe dengan jalan line pipa dan menuju jalan elak kota Lhokseumawe
26
Panton tabu - Glp. Umpung Unoe Seunedun - Pante Breuh
27
Sp. Dama - Matang Manyang
28
Lhok Sukon - Keude lapang Sampoiniet
29
Lhok Sukon - Matang Kuli
30
Tanjong Minje - Mns Asan
Kah. Aceh Timur
Jln poros danjln nasional ke daerah pesisir
31
Lhok Nibonh - BIg Seunong
Kah. Aceh Timur
Jln poros dan jln nasional ke Selatan sbg penghasil
32
Keude sp Ulim - Kuala Sp. Ulim
Kab. Aceh Timur
Jln poros dari jln nasional ke daerah pesisir
33
Idi - Keude Geurubak - Aim: Ie MirahKute Binjei
Kab. Aceb Timur
potensial ke daerah perkebunanl pertanian dan pengembangannya menuju ibukota leab.
34
Jalan lingkar Kota Idi Rayek
Kab. Aceh Timor
Rencana jalan lingkar kota idi
Kab. Aceh
Vtam Kab. Aceh
Vlara Kab. Aceh
Vtam Kab. Aceh
Vtam
8
11n Poros dari kota panton labu ke arab laut dan kecamatan Seunedon sbg pengbasil padi Jalan pengbubung di selatanjalan nasional ke kota Panton Labu Jalan poros dan ibukola kab sepanjang kr keureuto ke arab taut dan melingkar kemhali ke Jalan nasional Jalan poros mengbubung kan ibukota kab ke kota kecamalan yang potensial penghasil ikan dan pertanian
pertanian dan pengembangannya penghasil ikan dan pertanian
Simposium XlII FSTPT, Universitos Kotolik Soegijop,anaJo Semo,ang, 8-9 Oktobe,2010
No
Nama Ruas Jalan
Lokasi
Keterangan
35
Sp III TVRI- Kcude Rambe - Sp III Kebun Lama - Meurandeh - Asam Petek - Sp. Wie
36
Simpang Opak - Rantau - Sungai Liput
Kab. Aceh Tamiang
Rencana jIn Imgkar kota Kuala Simpang dari keca.matan Bendahara- Rantau - dan Kee. Bendahara
37
Seumadam - babo - Lubuk SidupMedang Are dan ke perbatasan Kab. Gayo Lues
Kab. Aceh Tamiang
nn sangat potensial, daerah perkebunan dan sekaligus jalan antar kabupalen dalam provinsi Aceh
38
39
Umpeuk - Kuala Bahee - Tutut
Raya Umpeuk - Kuala Babee - Layeung
-Seuneubok
Kota Langsa
Kab. Aceb
Bara!
Rencanajalan lingkar selalan loots langsa
Jalan allematif dari lintas tengah ke lintas bamt yang merupakan jalan Nasional tanpa melalui Meulaboh yang menghubungkan antar ibukota kabupaten di wilayah barat dan wilayah lengah Provinsi Aceh
Kab. Aeeh Barat
Jalan allematifjalan lintas barBt yang merupakan jalan Nasional yang menghubungkan antar ibukota kabupaten di wilayah barst Provinsi Aceh
40
Cot Mane - Blang Pidie
Kab. Aceh Barat Daya
Jalan altematifjalan liotas barst yang merupakan jalan nasional yang menghubungkan antar ibukota kabupaten di wilayab baret Provinsi Aeeh
41
Susoh - Lembah Sabil
Kab. Aceh Barat Daya
Jalan altematifjalan liotas barat yang merupakan jalan nasional yang mengbubungkan antar ibukota kabupaten di wilayah barat Provinsi Aceh
42
Babah Ie - Keuluang - Kuala Daya Jageut
Kab. Aceh Jaya
Jalan altematifjalan lintas barat yang merupakan jalan nasional yang menghubungkan antar ibukota kabupaten di wilayahbarat Provinsi Aceh
43
Lhok Kruet - Ie Jeureungah - Ligan Krueng Tho - Patek
Kah. Aceh Jaya
Jalan alteroatifjalan linlaS barst yang merupakan jalan nasional yang mengbubungkan antar ibukota kabupaten di wilayah barat Provinsi Aceh
44
Keudee Krueng - Curek - Kuta Tuha
Kab. Aceh Jaya
Jalan altematifjalan lintas barat yang merupakan jalan nasional yang mengbubungkan antar ibukota kabupaten di wilayah barat Provinsi Aceh.
45
Keudeu Seomot - Beutong - Gn Geulogo - A1ue Bata
Kab. Nagan Raya
Jalan altematif dan linlaS lengah ke lintas barat yang merupakan jalan Nasional yang menghubungkan antar ibukota kahupaten di wilayab harat bagian selatan dan wilayah tengah Provinsi Aceh tanpa rnelalui Jeuram
46
A1ue Bili - Pulo Le - Sp. Deli KilangA1ueRambot
Kab. Nagan Raya
Jalan altematifjalan lintas barat yang merupakan jalan nasional yang mengbubungkan antar ibukota kabupaten di wilayah barat Provinsi Aceh
47
Trumon - Buluh Serna - Kuala Baro
Kab. Aceh Selatan
Menghubungkan Tapak Tuan sebagai ibukota Kabupaten Aceb Selatan dengan Singkil sebagai Ibukota Kabupaten Singkil dengan Tapak Tuan sebagai ibukota Kabupaten Aceb Selatan tanpa melalui SubuiussaIam
48
Keude Bakongan - Beutong - Peunelop Seunebok - Sa'WBh Tingkem
Kab. Aceh Selatan
Jalan altematifjalan 1intas barat yang rnerupakan jalan nasional yang menghubungkan antar ibukota kabupaten di wilayah barst Provinsi Aceh
49
Kota Fajar - Meursak - Pays AteukTerbangan
Kab. Aceb Selatan
Jalan allematifjalan tinlaS barat yang merupakan jalan nasional yang rnengbubungkan antar ihukota kabupalen di wilayah barat Provinsi Aeeh
50
Tapak Tuan - Panton Luas - Lubuk Layu
Kab. Aceh Selatan
Jalan altematifjalan lintas barat yang merupakan jalan nasional yang menghubungkan antar ibukota kabupaten di wilayah barst Provinsi Aceh
9
S;mpos;um XlII FSTPT. Un;ve,..;tos Xutolik Soegijupranata Semarang, 8-9 Oktob., 2010
No
Nama Ruas Jalan
Lokas'
Keterangan
51
Simpang Tarok - Blang Geulinggang Panton LuBS - Mutiara
Kab. Aceh Belalan
Jalan altematifjaJan lintas barat yang merupakan jalan nasional yang menghubungkan antar ibukota kabupaten di wilayah barnt Provinsi Aceh
52
Russ jalan Keumumu - Kubumn Syabid
Kab. Aceh Selatan
Jalan allematifjalan Hotas barnt yang merupakan jalan nssional yang menghubungkan antar ibukota kabupateD di witayah barat Provinsi Aceh
53
Singkil - Bulusema
Kab. Aceh Singkil
54
Kp. Baru - Danau Paris
Kab. Aceh Singkil
55
Singkil- Tanah Merah
Kab. Aceb Singkil
Merupakan short cut yang menghubungkan Singkil dengan ruasjalan Nasional yang terhubung dengan SubuIussaiam maupun Sibolga
56
Ruas jalan Raja Muda - jalan Lae Bersih - jalan Pemancar - jalan Raja Asal
Kola SubuIussalam
Jalan altematifbagi Ialu lintas antar kOla yang menghubungkan jalan NasioDaI Lintas Barat tanpa melewati pusat kota Subulussalam
57
PAA Uyem Tige-Arul Kumer- Blang Mancung - Buter- Sp. Abu (Kab. Bener Menab) - Sp. Balik (Kab. Bener Meriah)
Kab. Aceh Tengah dan Kah.Bener Meriah
Ruasjalan yang melingkar mulai dari bagia Bwat Kabupaten Aceh Tengab - Timur -Ulara dan menuju Jalan Dasional di BeDer Menah. Lingkungan sekitar merupakan pemukiman dan perkebunan
58
Pepalang - Berawang Gading
Kab. Aceh Tengah
Ruas ini merupakan short-cut dari jalan nasional TakeDgoD Beu10ng Ateuh dengan Takengon Blangkejeren
59
Kp. Bale - Tansaril
Kab. Aceh Teogah
Jalan altematif di bagian selatan kota takengon yang dibatasi oleh Krueng peusangan. Jalan dalam kota
60
Tansaril A - Simpang Bebesan
Kab. Aceh Tengah
Merupakan Bagian dari jalan lingkar kota yang menhubungkan dua rna.. jalan nasional
61
Pante Raya - Bale Atu (Handara Rembele) - Lampahan
Kah. Beuer Meriah
Akses Bandwa dari Jalan nasional
62
BeDer Kelifah Buntul - Buntul Kemumu
Kab. Beuer Meriab
Ruasjalan dari Kab. Aceh Utarajuga harns dileruskan sampai ke batas Kab. BeDer Meriah
63
Simpang Cempa - Alcang Siwah - Kuta Bukil Lama - Cike - Rema - Manggang
Kab. Gayo Lues
Jalan imgkar Selatan Kabupaten Gayo Lues yang menghubungkan beberapa desa dan kecamatan
64
Pining - Lesten - Batas Aceh Tamiang
Kah. Gayo Lues
Ruasjalan dari Kab. Aceh Tamiangjuga harns dileruskan sampai ke batas Kab. Gayo Lues
65
Simpang Kenyaran - Pantan Cuaca Batas Aceh Tengah
Kah. Gayo Lues
Ruasjalan dari Kab. Aceh Tengahjuga harns diteruskan sampai ke batas Kab. Gayo Lues
Kab. Aceh Tenggara
Jalan Lingkar dalam Wilayah Kabupaten Aceh TeDggara di bagian Selatan kabupaten, menghubungkan beberapa desa dan beberapa kecamatan danjugajalan penghubuogke Kota Subulussalam
66
Pardomuan - Kedataran - Titi MasLawe KODgkir - Kuta Batu - Kali Alas - Teru1Ung Kute-Mamas- Tanjung Lawe MeDgkudu
Menghubungkan 8ingkil sebagai Ibukota Kabupaten Singkil dengan Tapak Tuan sebagai ibukota Kabupaten Aceh Selalan dan selanjutnya ke ibukota Provinsi tanpa melalui Subulussalam Menghubungkan Singkil dengan ruas jaJan Nasional ke arab Sibolga
Sumber: Hasil Analisis
Berdasarkan hasil analisis, baik analisis pengembangan wilayah dan tata ruangnya akibat adanya pemekaran wilayah maupun analisis multi kriteria terhadap peningkatan status jalan di masing-masing kabupatyen/kota di Provinsi Aceh, maka hanya ada 3 mas jalan Provinsi yang 10
Simposium XJll FSTPT, Universitas Kato/ik Soegijapranata Semarang, 8-9 Oktober 2010
layak ditingkatkan statusnya menjadi jalan Nasional dan hanya 66 ruas jalan kabupaten/kota menjadi jalan Provinsi. Kebijakan peningkatan slatus jalan ini akan berdampak pada pemetaan kebutuhan anggaran pemeliharaan jalan ke depan, karena disesuaikan dengan administrasi pengelolaanjalan. 8. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil survei dan analisis maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
I. Sesuai dengan konsep hirarki fungsi dan status jalan yang lertuang dalam PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, maka dengan adanya pemekaran wilayah serta terbentuknya pusat-pusat kegiatan baru yang menjadi pusat kegiatan strategis baik strategis nasional maupun strategis provinsi membutuhkan adanya peningkatan slatus jalan, 2. Dengan kondisi jalan KabupalenIKota yang masih banyak dalam kondisi rusak yakni sepanjang 4.129,71 Km (30,4%) maka banyak potensi daerah di wilayah Provinsi Aceh yang tidak bisa dikembangkan dan didayagunakan seoptimal mungkin. Untuk itu diperlukan peningkatan, pemeliharaan/penanganan jalan sehingga permintaan pergerakan dapat terlayani dengan baik, 3. Dengan adanya pemekaran wilayah serta terbentuknya pusat-pusat kegiatan baru di wilayah Provinsi Aceh dan untuk kelancaran arus lalu lintas, maka diperlukan adanya peningkatan status jalan dari jalan provinsi menjadi jalan Nasional 3 ruas dan dari jalan kabupalen/kota menjadi jalan Provinsi sebanyak 66 ruas yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Aceh. 9. DAFfAR PUSTAKA Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota No. 0IOffIBNKT/I990, Panduan Penentuan KlasifIkasi Fungsi Jalan di Wilayah Perkotaan. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 375IKPTSIMI2004 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan dalam Jaringan Primer menurut Peranannya sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor I, Jalan Kolektor 2, dan Jalan Kolektor 3. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 376IKPTSIMI2004 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Talmn 1985 Tentang Jalan. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Aceh Tahun 2007-2022. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
II
