URGENSI KEBUTUHAN PERUBAHAN UUD 1945 DAN FOR]VIAT BARU PARLEMEN TIGA KAMAR (TINJAUAN KRITIS TERHADAP AMANDEMEN
uuD
1945)
Oleh:
'
Budi Handojo Dosen pada Akademi
Maritim Yogyakarta
Pada Progr'am Studi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga
ABSTRACT It is a./act !ltat lndonesia declared ist indepentlence.4ugusl, l' lh 1 915. hov:ever, up to tlotr Indonel;ia does not have perntunenl cottstilutiort.
It is ulrnosl ,sLrnj fu'o yeers ourc'ounlr.t,, ,\'KRI cloes not ltoye de.finitive c'ortstitutirtn. Up till rtoty Indonesia uses UL'D l9J5 ct.s tr cr,tttstittttion. Fron, Ihc hcginning il bec,ones a pnn,i.sirtnul constilution, infact. It is a demand of re.fitrnulictn, lhnt ttc,curretl in 1998, v,e need to change crtnstitutirtn ({,'L,D 19151. It is through lv,tPR (people's counsultative c'ouncill in its annvol
neeting
in
1999,2000,2001 ond 2002 UUD 15 ha.s heen
amencled.
Finalh, the amamtlernenl brings a chongc und ct implication lotvards the articles and bodl, ol'constiotution. Besides MPR People s Consultative Council) and DPR (lndonesian legi,slative assembley), in tlUD 1945, the resut of antendment, there is DPRD (assembllt at provincial, regional or municipal level) as a new state organization that chang regional and group delegation.
Ke! Worrls:the
urgent need
(Constitution)
54
to
amend UUD lg45
I/oL 30 No. 2,
l5 Septembu 2A08: 5t-86
A.
PENDAHULUAN Suatu karunia Allah SWT bahwa Bangsa Indonesia telah dikaruniai negeri yang di tamsilkan oleh ki dalang dalam pewayangan " Negeri yang adil malcmur, panjang puniung pasir wukir gentah ripah loh.iinawi, tota tentrem kerta raharju, tt,cth . tanpa tinandur". Negeri yang dipersonifikasikan demikian indah dan sejahtera ini sayangnya nyaris selama kurang lebih 350 tahun terpuruk dalam kangkangan penjajah. pemerintahan
kolonial Belanda dan Jepang Alhamdulillah dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa serta perjiangan gigih tanpa mengenal lelah dan putus asa. bercucuran darah dan air mata. harta benda dan nyawa dipertaruhkan sebagai pengorbanan. bersatu bahu membahu dalam rangka merebut kemerdekaan. Semboyan merdeka atau mati, semua ini berkat dorongan akan cinta tanah air yang menimbulkan semangat untuk melarvan penindasan Hindia Belandd. berikut melawan penindasan fbsisme Jepang (Kaelan, 2003). Bangsa Indonesia ingin merdeka dari penjajahan, untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat, menuju negara yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Seperti yang dikemukakan Prof'. Mr. R. Kranenburg (1957) dalam bukunya "Ilmu Negara Urnum" menyatakan ,,Maka negara adalah memiliki sistem yang ditata dan dikuasai oleh hukum, mengenai kepentingan-kepentingan yang diusahakan atas sebidang tanah yang tertentu". Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Hari Jum'at Legi, Bulan Ramadhan, Pukul 10.00 WIB bertempat yang dikenal dengan Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta, dwitunggal proklamator Sokarno-Haffa memproklamirkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara tersurat
55
Urgensi Kebutuhan Perubahan
{/UD 1945...... (Budi Handojo)
dapat ditegaskan disini bunyi teks proklamasi itu lengkapnya sebagaimana tersebut (Nugroho Notosusanto, 1983) : " Proklamasi" "Kami Bungsa Indonesia dengan ini menjatakan ' kemerdekaan Indonesia. Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan dan lqin-lain diselenggaraken dengan tjara .seksamu dan clalum tempo jang sesingkat-,singkatn1,u". Djakarta, hari t7 boelan 08 tcthoen 05 Atu:; nama bangsa Indctne.ciu SoekarnoiHultu
Narnun dernikian meskipun telah rnerdeka saat itu NKRI belum memiliki suatu Undang Undang Dasar. suatu negara yang berdiri di atas konstitusi, sebagai hukum dasar. Negara Indonesia merdeka baru mempunyai konstitusi sehari
setelahnva dengan disahkannya Undang Llndang Dasar. kemudian lebih dikenal dengan sebutan UUD 1945. Suatu Undang LJndang Dasar yang sebelumnya dengan susah payah dipersiapkan naskahnya melalui beberapa kali sidangsidangnya oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kernerdekaan Indonesia (BPUPKI) sej ak tanggal 2 8 Apri I 1 945. Kemudian disempurnakan dan disyahkan sebagai hukurn dasar oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal l8 Agustus 1945, sekaligus menetapkan Dwitunggal Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Dalam hal ini Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH, SU rnenyebutkan. "Sehingga sahlah Pembukaan dan Undang Undang Dasar 1945 sebagai Staatsfundamental norm dan hukum dasar tertulis di Indonesia merdeka (Moh, Mahfud
MD,2000). 56
VoL 30 No. 2, I 5 Septemher 2008 : 54-86
Melihat sejarah dan latar belakang pembentukan UUD 1945 yang dibentuk dalam waktu yang sangat singkat, tanpa kaj ian yang mendalam baik secara akademik maupun partisipasi seluruh rakfat. Suatu UUD 1945 dengan materi yang singkat pula yang dalam keseluruhan naskahnya terdiri dari (Anonim, ' 1981): 1. Pembukaan 2. Batang Tubuh Undang Undang Dasar 1945. yang berisi pasal 1 sld 37 yang dikelompokkan dalam l6 Bab, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan, serta 3. Penjelasan Undang Undang Dasar 1945 Sehingga maklum jika IJUD 1945 terdapat beberapa kelemahan dan juga beberapa kelebihan, akan tetapi sebagai hukum dasar tertulis UUD 1945 telah memenuhi persyaratan. Sebagaimana pendapat Prof. Dr. Ismail Sunny, SH, MCL dalam bukunyp yang berjudul "Pergeseran Kekuasaan Eksekutifl' menegaskan bahwa "Suatu revolusi yang iaya dengan sendirinya merupakan suatu kenyataan yang menciptakan hukum, dan oleh karena itu keabsahan Undang Undang Dasar Republik Indonesia harus dipertimbangkan dengan menunjuk kepada berhasilnya revolusi Indonesia" (lsmail Sunny, 1983). Setelah pengesahan UUD 1945 dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 tersebut Ir. Soekarno sebagai ketua PPKI menegaskan bahwa yang diputuskan tersebut merupakan Undang Undang Dasar Sementara. Suatu Undang Undang Dasar Kilat yang pada saatnya nanti akan didiskusikan lagi, dan dibicarakan lagi untuk dirubah secara mendalam oleh lembaga negara yang berwenang setelah terbentuk MPR untuk menyusun UUD yang tetap. Dikatakan oleh Presiden Soekarno sewaktu masih memimpin sidang sebagai ketua
57
PPKI menyebutkan (lsmail Sunny, 1983) : " Ini adalah Undang Undang Dasar Kilat, kemudian beliau menambahkan, nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawarotan Ralryat yqng dapat membuat Undang Llndang Dasar yang lebih lengkap dan lebih .9empurne".
Selanjutnya dalam Bab XVI Pasal 37 UUD 1945 telah mernberikan dasar hukum tentang perubahan Undang Undang Dasar yang menyebutkan (Anonim, 1980) : L Untuk mengubah Undang Undang Dasar sekurangkurangnya 713 dari pada jumlah anggota Meielis Permusyawaratan Rakyat harus hadir. 2. Putusan diambil dengan persetu.iuan sekurangkurangnya 213 dari pada jumlah anggota yang hadir. Kemudi4n dalam PasalAturan Tambahan menegaskan 1. Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatttr dan menyelenggarakan segala hal ,"-ang ditetapkan dalam Undang Undang Dasar ini. 2. Dalarn enaln bulan sesudah Mejelis Permusyawararan Rakyat dibentuk Mejelis itu bersidang untuk menetapkan Undang Undang Dasar. Selanjutnya bersamaan dengan lahirnya era retbrmasi dengan ditandai adanya keinginan para elit politik zaman multi partai, yang ketika rezim orde baru hanya mengijinkan adanya 2 partaipolitik dan satu Golongan Karya. Saat reformasi dibuka selebar-lebarnya terjadilah arus perubahan, segala aspek yang dulunya tabu sekarang diperbolehkan, temasuk adanya perubahan mendasar dan pembaharuan terhadap UUD 1945. :
58
LbL 30 No. 2, lS September 2A08
: 54-86
Dengan melaksanakan amandemen Undang Undang Dasar 1945 maka Majelis PermusyawaratanRakyat menganggap hal tersebut dibenarkan sebagaimana landasan hukum pada Pasal 3 sebagai legitirnasi kewenangan majelis dan Pasal 37 tentang perubahan undang-undang dasar. Amandementelah di lakukan
o I eh
Maj
e
lis Permusyawaratan
Rakyat (MPR-RI) hasil pemilihan umum tahun 1999, yaittr sidang tahunan MPR-zu Tahun 1999, sidang tahunan MPRRITahun 2AA0, sidang tahunan MPR-RI Tahun 2001 dan amandernen terakhir dalam sidang tahunan MPR-RI Tahun 2002. Perubahan-perubahan itu juga mempengaruhi struktur dan mekanisme struktural organ-organ negara Republik Indonesia yang tidak dapat dijelaskan menurut cara berpikir lama. Banyak pokok-pokok pikiran baru yang diadopsikan ke dalam kerangka UUD 1945 itu. Empat di antararrya adalah (Jimly Asshiddiqie.2003) : l. Penegasan dianutnya cita demokrasi dan nomokrasi secara sekaligus dan saling melengkapi secara komplementer. 2. Pemisahan kekuasaan dan prinsip "Checks and balance", 3. Pemurnian sistem pemerintahan presidensiil, dan
4.
Penguatan cita persatuan dan keragaman dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),
Menurut Maswadi Rauf, seorang Guru Besar Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia menyatakan ada lima permasalahan yang harus dibenahi dalam Undang Undang Dasar 1945, yaitu masalah kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, kekuasaan pemerintahan, kekuasaan
59
Ilrgensi Kebutuhan Perubahan IIAD 1945...... (Budi f{ondojo)
parlemen. dan kekuasaan kehakiman (Maswadi Rauf, 1999). Temyata cakupan ini hampir sama bila dibandingkan dengan rumusan hasil semiloka Kagama pentingnya prinsip-prinsip konstitusi (Constitutional Principles) sebelum disusun konstitusi secara lengkap dan utuh. Minimal terdapat lima lang seharusnya mendasari konstitusi (Anonimous, 2002) : 1. . Rasionalisasi Politik Demokrasi 2. Kedaulatan Rakyat 3. Suprdmasi dan Penegakan Hukurn 4. Mekanisme Checks and balance antar cabang-cabang pemerintahan 5. Pernisahankekuasaan Dengan kewenangannya MPR-RI setuj u nrengamandeuten UUD 1945, dengan membentuk Komisi Konstitusi untuk melaksanakan tugas membttat rancangan amandemen terhadap UUD i945. Juga telah disepakati oleh semua fraksi di N{PRRI waktu bahrva agenda amandemen tidak akan menyenttth 2 hal yaitu Pembukaan (Preamble) UUD 1945 dan mengenai Sistem Presidensiil. Sehingga amandemen UUD 1945 hanya akan merubah tentang Pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1 945 dan Penjelasannya. Atas dasar kesepakatan tersebut maka MPR-RI Periode 1999-2004 telah berhasil mengamandemen UUD 1945 tentang bentuk dan Kedaulatan.negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kekuasaan Pemerintahan negara, Kementerian negara, Pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan lJmum, Pemilihan Umum, Hal Keuangan (termasuk Badan Pemeriksa Keuangan), Kekuasaan
Kehakiman (termasuk Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial), Wilayah negara, Warga negara dan penduduk, Hak
60
lbl
30 h'o. 2, l5 Septenther 2008 : 5t-86
Asasi Manusia (HAM), Agama, Pertahanan dan Keamanan Negara. Pendidikan dan Kebud ay aan, perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Perubahan Undang-undang Dasar, serta Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan.
B.
RUMUSAN MASALAH Selanjutnya berdasarkan uraian tersebut diatas tentang dasar hukunl pasal 37 UUD 1945 perlunya perubahan terhadap undang-undang dasar serta fakta sejarah selama ini se.iak disahkannya pada tanggal 18 Agustus 1945, saat orde lama, orde baru dan apalagi setelah memasuki era reformasi tahun 1 998. Semua menunjukkan urgensi kebutuhan perubahan UUD 1945, semua pihak menghendaki adanya UUD negara yang lengkap dan sempurna yang dapat menjadi konstitusi negara dan pedoman bagi seluruh lembaga tinggi dan tertingginegara. semua aparatur negara dan bagi seluruh warga masyarakat.
Demikian pula perubahan yang telah terjadi di era reformasi, yang berbentuk amandemen UUD 19945 telah melahirkan beberapa lembaga baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Sehingga ke depan akan membawa konsekuensi yang terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, diantaranya adalah mengenai terbentuknya Dewan
riil
Perwakilan Daerah (DP.D) yang menggantikan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan (UUD 1945 asli). Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil amandemen terdiri dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DpR) yang dipilih melalui Partai Politik dan Dewan perwakilan daerah (DpD) yang dipilih langsung mewakili propinsi masing-masing Selanjutnya atas dasar latar belakang tersebut di atas maka
61
Urgensi Kebutuhan Perubahan
UAD 1945...... (Butti Hundojo)
penulis mengajukan 2 (dua) hal sebagai rumusan masalah yang kami anggap penting yaitu : I. Bagaimana urgensi kebutuhan perubahan akan
Undang Undang Dasar 1945 selama ini bagi kehidupan berbangsa dan bernegara serta seluruh
' 2.
rakyat Indonesia ? Bagairnana konsekuensi dan implementasdi adanya fbrmat baru parlemen tiga kamar (MPR, DPR dan DPD) clalam struktur ketatanegaraan Indonesia di masa depan ?
C. URGENSI KEBUTTIHAN PERUBAHAN T]UD I915 Berangkat dari Pasal 37 UUD 1945 sejarah pelaksanaan UUD 1945 mengalami pasang surut. di samping karena amanat pasal 37 tersebut akan tetapijuga karena dinamika politik l ang mengiringi pelaksanaannya. UUD 1945 berlaku dalam kumn waktu antara 18 Agustus 1945 s/d tanggal 27 Desember 1949 setelah ditetapkan PPKL Kemudian dengan terbentuknva Republik Indonesia Serikat (RIS) maka berlakulah Konstirusi RIS sejak tanggal 27 l)esember 1949 s/d 17 Agustus 1950. sefia UUD 1945 hanya berlaku diNegara Bagian Sumatra dan Jawa dengan Ibukota Yogyakarta (Tim Penyusunan Bahan penataran ). Untunglah Negara .Federal RIS hanya berusia satu tahun, berkat kesadaran kaum republiken maka pada tanggal 17 Agustus 1950 kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan menetapkan UUDS 1950 sebagai hukum dasamya. Berdasarkan UUDS 1950 ini menganut sistem kabinet Presidensial menurut sistem Pemerintahan Parlementer itu, maka Presiden dan Wakil Presiden adalah
62
I/oL 30 No. 2, I 5 September 2008 :
5J-t6
sekedar Presiden Konstitusional dan tidak dapat diganggu gugat. Yang bertanggung jawab adalah para menteri, ialah bertanggung jawab kepada parlemen" (Tim penyusunan Bahan penataran ).
Ketika dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada . tahun 1955 untuk membentuk Badan Konstituante yang akan rnengusahakan untuk membentuk UUD sebagai yang permanen, suatu undang undang dasar yang lengkap dan difinitif yang akan menggantikan UUDS 1950. Akan tetapi usaha Badan Konstituante inipun gagal oleh karena situasi politik yang tidak menentu dan tidak kondusif, bersamaan dengan jatuh bangunnya kabinet akibat mosi tidak percaya. persidangan Badan Konstituante sering macet (dead lock), oleh karena tidak terpenuhi kuorum untuk membahas dan mengesahkan UUD. Hal ini sebagai akibat dari sisa-sisa perseteruan terdahulu antara kelompok nasionalis dengan kelompok Islam. serta suasana sistem parlementer yang berlandaskan pada pemikiran liberal yang mengutamakan pada kebebasan individu, Akhirnya Badan konstituante yang berdasarkan UUDS 1950 bertugas menyusun Undang Undang Dasar ternyata mengalami kemacetan total dan bahkan sangat membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Maka dengan dasar yang kuat dan dengan dukungan sebagian terbesar rakyat Indonesia maka dikeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 tentang kembali kepada UUD 1945. Sedangkan bunyi diktum Dekrit presiden itu adalah (Tim Penyusunan Bahan penataran
1. 2.
)
:
Menetapkanpembubaran konstituante Menetapkan Undang Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh
63
Ilrgensi Kebutuhan Perubahan UUD 1945...... (Budi Handojo)
turnpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit ini, dan tidak berlakunya lagi Undang Undang Dasar Sementara 1950.
3. '
Pembentukan Majelis Permusyawarctan Rakyat Sementara yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselbnggarakan dalarn rvaktu yang sesingkat-
singkatnya. Selanjutnl'a se.iak kembali ke dalam UUD 1945 pada tanggal 5.Tuli 1959 yang disebut di zaman orde larna. saat ini dikatakan sebegai berlakunya UUD 1945 banyak penyimpangan-penyimpangan. Presiden Soekarno dengan kekuasaann.va tidak terbatas, bahkan telah mengangkatnya melalui MPRS menyetuiui sebagai Pernimpin Besar Revolusi dan sekaligus sebagai Presiden seumur hidup. Penyimpangan ini tidak sa.ia mengakibatkan tidak berjalannya sistem yang ditetapkan dalam UUD 1945 melainkan ternyata telah mengakibatkan memburuknya keadaan politik dan keamanan sefta kemerosotan di bidang ekonomi, yang rnencapai pr.rncaknya dengan pemberontakan yang gagal oleh G-30 S PKI (Tim Penyusunan Bahan penataran). Sebagai puncak dari keadaan ,vang meruncing, kondisi ekonomi dan keamanan yang tidak terkendalikan maka dengan dipelopori pemuda dan mahasiswa. rakyat menyampaikan "Tri Tuntutan Rakyat (TRITURA)" yang berisikan tentang (Tim Penyusunan Bahan penataran) : 1. Bubarkan PKI 2. Bersihkan Kabinet dari Unsur-unsur PKI 3. Turunkan harga-harga dan perbaikan ekonomi 64
I'bL 30 No. 2, l5 Septenther 2008 : St-86
Gerakan memperj uangkan TRITURA ini makin meningkat tekanan semakin besar sehingga pemerintah akhirnya melalui Presiden Soekarno pada tanggal l1 Maret 1966 melahirkan Surat Perintah Sebelas Maret, yang ditujukan kepada Letnan Jenderal rNI (AD) soeharto. Surat perintah ini lebih terkenal . dengan sebutan Supersemar, yang berisi memberi wervenang kepadanya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengamankan dan menyelarnatkan keadaan negara. Seiring'berakhirnya rezim orde lama dan lahirny a rezitn orde baru. suatu rezim dengan semangat untuk intropeksi atas pelaksanaan UUD 1945 dan kedepan dengan tekat untuk melaksanakan secara murni dan konsekuen. Menuju suatu tatanan negara dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, Good Governance yang dapat mengantarkan rakyat menuju cita-citanya, dalam segala bidang kehidupan, berbangsa dan bernegara. Seinenjak l l Maret 1966 adalah zaman orcle baru dengan
tampuk pimpinan nasional dipegang Jenderal
TNI
(AD)
Soeharto sebagai pemegang amanat supersernar atas perintah dari Pemimpin Besar Revolusi/ panglima Tinggi rNI presiden Ir.Soekarno waktu itu, yang kemudian dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua oleh MpRS. Dengan kemampuan managerialnya presiden Soeharto diharapkan mampu mengendalikan le gara, mengemban amanat TRITURA yang menjadi harapan pemuda, mahasiswa dan seluruh rakyat. sebagai Presiden diharapkan dapat melaksanakan pembangunan di semua aspek-aspekryu, bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam dengan meletakkan UUD 1 945 sebagai landasan konstitusionalnya.
Awal Rezirn orde baru berkuasa memiliki 65
tekad
Ilrgensi Kebutuhan Perubahan UAD 1945...... (Budi l{andojo)
sebagaimana termuat dalam buku "Pandangan Presiden Soeharto Tentang Pancasila" menyebutkan .' "Memang menjadi keyakinan kita semua bahwa pelalrsanaan Pancasila dan Undang Undang dasqr 1945 secarq mttrni dan konsekuen adalah pokok cita-cita orde baru, karena sehenarnya hql itu pado hakekatnya nterupakan inti pokok sejarah bangsa dan negara Indonesia " (Iftissantono ,1976). Melaksariakan "secara murni dan konsekuen" menjadi kata-kata kunci yang maknanya cenderung mensakralkan UIJD 1945. orde baru anti perubahan hukurn dasar dan yang terjadi rneniadi *,ajib justru "melestarikan'' dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhirnl'a perubahan UUD 1945 sebagaimana amanat Pasal 37 justru tabu untuk dilakukan. dan bahkan melalui ketetapan MPR yang dalam siding-sidangny'a 5 tahunan peluang perubahan dikunci rapat. .iustm amat sangat sulit adanya perubahan UUD 1945. Perubahan harus melalui tiga talrapan. pertama persetujuan rnajelis terlebih dahulu. kedr"ra dimintakan persetuiuan Rakyat melah"ri referendum dan ketiga setelah ref-erendum rakyat setuju kemudian majelis rnenggelar sidang istimewa yang diadakan untuk itu. Kehendak tersebut sebagaimana termuat dalam Pasal 104 s.d 109 Ketetapan MPR"RI Nomor : I/MPR/1983 Tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat, antara lain menyebutkan (Krissantono ,1983) ; Pasal 104 : "Majelis berketetapan untuk mentpertahankan Undang Undang Dasar I 945, tidak berkehendak dan tidak akan m e I a ku ka n p e r u b a h an t e r hadap ny o s e r I o aka n m e I a lcs ana ksn secara murni dan konsekuen"
66
LbL 30 No. 2,
l5 Septemher 2008 : 5t-86
Pasal 106 : "Apabila kehendek untuk mengusulken perubahan Undang Undang Dasar I945 sebagimuna dimaksud pasal 105 disetuiui oleh Majelis maka Majelis ntenugaskan P re sidem/Mandat aris unl uk me laksona kan Refere ndum,se,;ua i de n gan U n dang-u n dan gny,a " Pasal 107 : "Hasil Referendtm sebagaimana dimakEud pasal 106 dilaporkan oleh Pre,siden/MancJalur.is kepacla Majeiis dalam s'idang Istirnev'u )tang khusus diarJakan untuk itu ". Kekuasaan Presiden Soeharto ternyata tidak sebagaimana harapan rakyat pada awal-arval berdirinya orde baru. pada tahun-tahun akhir pemerintahannva justru negara mengalami krisis multi dimensi. bidang politik, ekonomi. sosial budaya. Akhir kekuasaannya setetelah 32 tahun berkuasa rakyat jugalah dengan dimotori mahasiswa menuntut untuk Presiden Soeharto mundur. Tepatnya pada tanggal l4 Mei 1998 Presiden Soeharto rnenyatakan berhenti dan seterusnya B.l Habibie selaku Wakil Presiden waktu itu naik menggantikannya, menjadi presiden Republik Indonesia. .
Realitas inilah yang menjadikan tanggal l4 Mei 1998 sebagai awal lahirnya orde Reformasi, awal ephoria politik dengan dibukanya pintu demokrasi, kebebasan dan keterbukaan yang ditandai dengan berdirinya berbagai partai politik, kebebasan pers, serta dibukanya lagi wacana perubahan Undang Undang Dasar 1945. Sebenarnya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia merdeka sebagaimana uraian tersebut diatas ternyata telah tercatat perubahan UUD dengan beberapa upaya (Asshiddiqie,
Jimly; 2004);
1.
Pembentukan Undang Undang Dasar
67
Itrgensi Kebutuhan Perubahan UAD :,945...... (Butli Hantlojo)
2. 3.
Penggantian Undang Undang Dasar, dan Perubahan dalam arti Pembaruan Undang Undang Dasar Pada tahun 1945 melalui BPUPKI dan diteruskan ppKI te lah dibentuk dan disyahkan uuD 1945 sebagai hukum dasar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pacla tahun 1949 ketika Republik Indonesia serikat (RIS) maka telah diganti'dengan Konstitusi RIS yang berlaku selama satu tahun dan pada tahrin 1950 diganti lagi dengan berlakunya IJndang l)nclang Dasar Sementara (UUDS) 19.15. Selanjutnl,a scrlama orde baru tidak ada wacana peruhahan apalagi penggantian oleh karena pemerintah orde Baru berkehendak melaksa.akan secara murni dan konsekuen, bahkan melestarikanny.a. Tunrbangnya penguasa orde baru yang ditandai rnundurnva Presiden Soeharto telah melahirkan orde relbrmasi, suatti tatanan negara )/ang melnbuka pintu demokrasi, kebebasan dan keteibukaan. Disinilah permasalahan perlunya perubahan IJUD 1945 marak kembali. bersamaan dengan semansat dan euphoria untuk mendapatkarl pcran dalam kehidupan berhangsa dan bernegara. Selanjutnya perubahan dalam arti pembaharuan Undang undang Dasar telah ter.iadi setelah bangsa Indonesia mernasuki era reformasi tersebut. sebagaimana dikatakan oleh prof-. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH seQagai berikut : Setelah Presiden Soeharto berhenti dan ia digantikan oleh B.J.Habibie, barulah pada tahun 1999 dapat diadakan perubahan terhadap Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana mestinya. perubahan
pertama ditetapkan oleh Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1999, disusul
68
I'oL 30
i|o. 2, I5 Septemher 20A8: 54-86
dengan perubahan kedua dalam Sidang 'l-aliunan Tahun 2000 dan perubahan ketiga dalam Sidang Tahunan Tahun 2001. Pada Sidang Tahunan Tahun 2002 disyahkan pula naskah perubahan keernpat yang melengkapi naskah-naskah penrbahan sebelumnya, sehingga keseluruhan materi perubahan itu dapat disusun kernbali secara lebih utuh dalam satu naskair Undang Undang Dasar yang mencakup hukum dasar yarlg sistematis dan terpadu (Asshiddiqie, Jimly, 2004). Pasal3T UUD 1945 sebagai dasar hukum perubahan dan pembaharuan UUD 1945, telah menghasilkan LJndang I Indang Dasar 1945 Hasil Amandemen dengan pembagian Ferubahan Pertama disahkan l9 Oktober 1999. Perubahan kedua disahkan 18 Agustus 2000. Perubahan ketiga disahkan l0 November 2001 dan Perubahan keempat disahkan l0 Agustus 2002 (Anoniinous.2005),
Kalau kita lihat dari teori konstitusi dikenat adanya perubahan konstitusi yang mudah dan yang sulit, seperti dikatakan oleh Moh. Mahf-ud, lr{D (2001): "Undang Undang Dasar yang fleksibel biasanya dapat diubah secara relatif lebih mudah dengan hanya menggunakan tata cara pembuatan dan perubahan undang-undang biasa. Di Inggris yang menggunakan konstitusi tidak tertulis misalnya perubahan undang undang dasar cukup menggunakan tata cara atall prosedur untuk undang-undang biasa yakni dilakukan oleh parlemen. Bahkan berbeda dengan Amerika
Serikat yang Mahkamah Agungnya memiliki wewenang melakukan judicial review, Di Inggris 69
Ilrgensi Kchutuhan Perubultan IIUD 1945...... (Budi l{andojo)
hak menyatakan sesuai atau tidaknya sebuah undang-
undang dengan konstitusi dapat dinyatakan oleh parlemen saja. Begitu juga Selandia Baru yang dapat disebut sebagai contoh tentang negara yang menganut
'
perubahan undang undang dasar negara secara fleksibel. Perubahan bentuk negara atau pembubaran Majelis Tinggi misalnya cukup dilakukan dengan undang-undang biasa. Malahan di dalam konstitusi n.guio Selandia Baru disebutkan bahwa parlemen bisa dengan leluasa mengubah undang-undang dasar". Selanjutnva Moh N'lahlird MD menambahkan. tnengenai
pe
rLrbahan Undang Undang f)asar secara kaku.vaitu
:
"Selain cara perubahan ,vang fleksibel ada .iuga cara perubahan yang kaku, dalam arti tidak dapat dilakukan dengan cara pembnatan atau perubahan r.rndang-undang biasa. Gagasan perubahan se cara kaku ini adalah perlunya partisipasi masyarakat dalam perubahan undang-unclang dasar sehingga tidak dapat diperca.vakan kepada parlemen saja. Pembuatannyapun biasanya bukan hasil parlemen melainkan dibuat oleh satu badan I'ang lebih tinggi dari parlemen dalam hal perundang-undangan seperti Konstitusnte. Konstituante biasanya dibentuk dengan tugas khusus untrrk membuat Undang Undang Dasar yang manakalanya tugasnya telah selesai maka biasanya konstituante atau badan apapun namanya yang berfungsi seperti itu menetukan pula pedoman perubahan bagi dan di dalam undang-undang dasar yang dibuatnya". Atas dasar hal tersebut diatas ternyata perubahan
LbL 30 lt'o. 2, 15 Septen.bu
2008: 54-86
berupa amandemen uuD 1945 telah dilakukan oleh lr4ajelis Permusyawaratan Rakyat, menempuh dengan cara mudah atau fleksible. Sehinga tidak heran bila UUD 1945 yang telah diamandemen tersebut telah melahirkan polemik, satu pihak menyetujui dan pihak lainnya tidak menyetujui. pihak yang 'menyetujui amandemen menyatakan bahwa amandemen rnutlak dan suatu keharusan atas dasar alasan yuridis pasal 37 UUD 1945 dan alasan sejarah mengingat perubahan dan pernbaharuah UUD selama ini telah gagal. Se bagai p ihak yang menyutr"ri ui amandemen Moh. Mahfud, MD rnenyatakan bahwa : dari sudut akademis sebenarnya telah lama ditemukan bahwa perubahan atau amandemen atas UUD 1945 itu perlu dilakukan karena memuat se.jurnlah kelemahan yang menyebabkan tampilnya pemerintahan yang tidak demokratis. Selaniutnya mewakili pihak yang menyetujui amandemen Prof Di. Bagir Manan seorang ahli hukum tara negara dan sekaligus Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukuny;r yang berjudul "Teori dan politik Konstitusi,, .iustrut rnemandang bahwa amandemen terhadap Undang Undang Dasar 1945 adalah suatu keharusan, bahwa terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan Lrndang Undang Dasar Ig45 ditambah dengan lemahnya keinginan untuk membangun kehidupan berkonstitusi yang waj ar, telah melahirkan praktek bernegara yang jauh dari prinsip-prinsip dasar yang dimuat dalam undang-undang dasar itu sendiri (Manan, Bagir, 2004). Sementara yang tidak menyetujui amandemen mengemukakan alasan bahwa perubahan terhadap UUD 1945 dianggap tidak tepat lagi oleh karena amandemen yang dilakukan bukan dilandasi persiapan dengan kajian akademik
71
(lrgensi Kebutuhan Peruhahan IIUD 1945....,, (Butli Handojo)
yang mendalam akan tetapi lebih sebagai bentuk euphoria elit politik era refbrmasi untuk menikmati sekaligus memanfaatkan kebebasan mutlak. Pihak yang tidak menyetujui antara lain Prof. Abdulkadir Besar, SH dalam bukunya "Perubahan UUD 1945 Tanpa Paradigma, Amandemen Bukan, Konstitusi Baru Setengah Hati" menyatkan bahwa : "Pemilu tahun 1999 menghasilkan elit politik anggota DPR'dan lvlPR yang mengambil alih kepemimpinan
gerakan refbrmasi dari tangan para mahasisw'a. Bagian besar dari elit politik ini sama sekali ticlak berusaha mendudukan bandul pendulum ke posisi di segmen keseimbangan gerakan pendulum di kanan-kiri dekat garis tengah vertikal, tetapi .iustru ber-euphoria menikmati sekaligus memanfaatkan kebebasan rnutlak" (Besar. Abdulkadir. 20AT. Selanjutnt'a tentang subtansi amandemen menl,atakan : "Euphoria kebebasan mutlak inilah I'ang diterapkan oleh para elit politik anggota N,IPR pada proses amandemen IJUD 1945. Demikian mengasl,ikannl,a euphoria termaksud, sampai-sampai para elit politik perancang amandemen LIUD 1945 mengabaikan sistematik berpikirnya, bahwa untuk melakukan amandemen suatu konstitusi harus berpangkal tolak dari desain besar atau paradigma yang dijadikan dasar pada empiris kasuistik yang belum diorganisasi menj adi konsep komprehens if, langsung di proyeks ikan pada pasal UUD 1945 (asli) yang mereka nilai perlu dikenai amandemen. Akibat langsung dari cara berpikir seperti itu adalah, terjadinya nir-konsistensi
lbL 30 h'o. 2, 15 September 20()8
'
:
54-86
antar pasal amandemen, bahkan terdapat banyak pertentangan antarpasal dalam perubahan UUD 1945. Sungguh mengkhawatirkan. apakah suafu Undang Undang Dasar yang mengandung banyak pertentangan antarpasal bisa digunakan untuk mengaturpenvelenggaran negara', (Besar,Abdulkadir, 2002). Kerisauan Abdul Kadir tersebut oleh karena amandemen UUD 1945 dianggap tidak memuaskan bagi kebutuhan hukum dasar suatu negara yang besar, bangsa Indonesia yang plural dan majemuk sebagaimana semboyannya, ,,Bhinneka Tunggal lka". Melalni amandemen pertama, kedua, ketiga dan keempat rnenurut analisisnya bahwa sebagai amandemen UUD telah kebablasan atau melampaui difinisi amandemen akan tetapi justru ada keinginan MPR untuk mengganti UUD sayangnya tidak terpenuhi alias setengah hati. Inilah yang rnenjadikan kaj ian Abdul kadir Besarj udul bukunya berbunyi iA-und.,rr.n Bukan, Konstitusi Baru Setengah Hati". Sedangkan Besar, Abdulkadir (2002) memberikan pengertian, yang dimaksud arnandemen menurut Undang Undang Dasar 1945 adalah seperti yang tercantum dalam pasal 37, yaitu mengubah pasal yang terdapatbdin dalam batang tubuh UUD 1945. Mengubah ini merniliki beberapa kategori arti yaitu selain yang pudah dinyatakan dalam penjelasan tersebut diatas, secara logic hukurn juga mengandung kategori lain. secara keseluruhan dapat diinventarisasi beberapa kategori arti amandemen berikut ini : 1. Membuat, yang artinya mencipta pasal baru, 2. Mengubah, yang artinya mengganti suatu pasal baru, 3. Mencabut, yang artinya menyatakan suatupasal tidak
IJ
Ilrgensi Kehutuhan Peruhahan UaD
1945 ......
(Butli llundojo)
berlaku, tanpa menggantikannya dengan pasal baru, 4. Menyempurnakan, yang artinya menambahkan suatu subdiktum baru pada diktum bari suatu pasal, serta 5. Memberikan interpretasi baru pada suatu pasal ". Selanjutnya Moh. Mahfud, MD (2001) menyatakan tEntang studi yang mendalam menyimpulkan bahwa perlunya amandemen atas UUD 1945 disebabkan oleh adanya empat kelemahan UUD tersebut, yaitu : Pertahra, bahna UUD 1945 membangun sistem politik yang executive heavy dalarn arti memberi porsi terbesar kekuasaan kepada Presiden tanpa mekanismc Checks and balance yang memadai. Kedua. bahrva UUD 1945 terlalu banl'ak memberi atribusi dan delegasi kewenangan kepada Presiden untuk n"rengatur lagi hal-hal penting dengan [Jndangundang maupun dengan Peraturan Pemerintah. Ketiga. bahr.r'a LIUD 1945 memuat beberapa pasal yang arnbigu atau multitaf-sir sehingga hisa ditafsirkan dengan bermacam-macm tafsir, tetapitaf'sir yang harLrs diterima adalah tafsir yang dibuat oleh Presiden. Keempat, bahrva UUD 1945 lebih mengutamakan semangat penyelenggara dari pada kekuatan sistemnya. Didalarn penjelasan yang kernudian dijadikan pedorpan yang sekuat UUD itu sendiri disebutkan bahwa yang penting adalah semangat penyelenggara, jika penyelenggara negara baik maka negara akan baik". Semua ini memberikan gambaran Undang Undang Dasar 1945 dalam gerak perjalanannya sejak disyahkan pada tahun 1945 , fakta sejarah dan situasi politik yang melatar belakangi
74
lloL 30 No. 2, l5 Septentbcr 2008
: 51-86
mau atau tidak menumbuhkan kesadaran secara terus menerus dan simultan betapa penting dan urgennya perubahan UUD 1945. Diperlukan keseriusan semua pihak dari penyelenggara negara, aparatur negara dan seluruh rakyat Indonesia bahwa perubahan UUD 1945 merupakan ananat konstitusi dan suatu keniscayaan sejarah. Perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan masyarakat memerlukan apresiasi yang dimuat ke dalam hukum dasar tertulis yang dapat mengawal kernajuan bangsa dan'negara serta dinamika peran akan datang yang dapat dirumuskan aturan dasarnya sehingga perjalanan bangsa ini aka lebih lancar dan mudah dalam perjalanannya.
D. FORMAT BARU SISTEM PARLEMEN TIGA KAMAR : MPR, DPR DAN DPD Sebagaimana dikatakan oleh Guru Besar Fakultas Flukum Univers'itas Gadjah Mada Prof. Dr. F. Soegeng Istanto, SH (2006) dalam kuliahnya "Politik Hukum" pada program ilmu
Hukum, Sekolah Pasca Sariana UGM menyatakan bahwa "Ius Constitutum" atau hukum positif yang berlaku sekarang jika ditimpa terus menerus oleh perubahan kehidupan dalam masyarakat dan ide-ide baru yang muncul maka akan menjadi "ius Constifuendum". Selanjutnya Ius Constituendum akan berubah menjadi ius colstitutum, demikian selanjutnya akan terus tergantung kepada perubahan kehidupan masyarakat maka berubahlah hukum positif (lus Constitutum) itu dan lahirlah hukum yang baru (Ius Constituendum). Bahwa sistem ketatanegaraan suatu negara dapat diketahui dari Undang Undang Dasarnya, sepanjang negara itu mempunyai Undang Undang Dasar. Undang Undang Dasar
75
Ilrgensi Kebutuhan Perubahan UaD l94S ...... (Budi Handojo)
suatu negara merupakan benfu k peraturan perundang-undangan yang tertinggi, oleh karena dari segala peraturan perundangtmdangan yang dapat dikeluarkan menurut Undang-Undang dasar itu sendiri. Sehingga semua peraturan perundangundangan di bawah tingkat Undang Undang Dasar tidak boleh bertentangan dengan lJndang Undang Dasar. Selanjutnya sesuai prinsip negara hukum maka setiap peraturan perundangundangan harus berdasar dan bersumber dengan tegas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang lebih tinggi tingkatanni,a ( Soehino, 2002). Begitu penting dan mendasarnva l-lndang Llndang Dasar sebagai hukum dasar tertulis .vang akan meniadi pedoman perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya maka struktur kenegaraan harr-rs dibenahi, dikaii kembali rnengingat perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat pasca refprmasi.
l.
Majelis Permusyawaratan Raky'at (MPR) Dalam strr"rktur ketatanegaraan Indonesia lvlajelis Pennusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga tertinggi negara yang diatur ketentuannya dalam Pasal 1,2 dan 3 {JUD 1945 (asli) , Selanjutnya dalam penjelasanuya bahwa Kedaulatan Rakyat dipegang oleh sr,ratu badan , bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (Vertrettungsorgan des willens des staatsvolkes) . Anggota MPR terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berasal dari Parpol dan Golongan Karya. Wakil TNI-POLzu ditarnbah dari utusan-utusan dari daerah-daerah (propinsi) serta golongan fungsional. Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi,
76
I/oL 30 h'o. 2,
l5 September 20{)8: 54-86
sedangkan Presiden harus menj alankan hal uan negar amenurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis. presiden diangkat oleh Majelis , bertunduk dan bertanggung .iawab kepada Nlajelis.la adalah rnandataris dari majelis, ia berwajib menjalankan putusan-putusan Majelis.presiden tidak neben akan tetapi untergeordnet kepada Majelis. Demikian diuraikan dalam penjelasan UUD 1945. Disinilah terjelmanya pokok pikiran kedaulatan rakyat yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi , MPR mempunyai tugas dan wewenang yang sangat menetukan, yaitu ; (a) Menetapkan Undang Undang Dasar (b) Menetapkan garis-garis daripada haluan negara, dan (c) Mengangkat Presiden dan Wakil Presiden Selanjutnya pada HasilAmandemen UUD 1945 terdapat perbedaan mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat,vaitu Pasal 2 ayat (l) Majelis Permusyawaratan Rakyal terdiri dari atas anggota Dewan Perwakilan Rak,vat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan urnum dan diatur lebih Ianjut dengan undang-undang. DPR beranggotakan dari wakil Parpol peserta pemilihan umum sedang DPD perseorangan yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat mewakili propinsi seluruh Indonesia. Sehingga dengan demikian Wakil TNI-POLRI. Utusan Daerah dan Golongan Fungsional di tiadakan keberadaannya Selanjutnya masalah tugas dan kewenangan MpR terdapat perbedaan dalam amandemen Majelis berwenang mengubah dan menetapkan UUD, yang asli mengubah tidak ada. Hasil amandemen Majelis berwenang melantik presiden dan Wakil Presiden serta bewenang memberhentikannya tetapi tidak
77
Urgensi Kebutuhon Perubahon
IIUD 1945...... (Budi llandojo)
berwenang mengangkat oleh karena pengangkatan Presiden dilakasanakan secara pemilihan langsung kepada rakyat.
2.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sesuai ketentuan UUD 1945 hasil amandemen bahrva Dewan perwakilan Rakyat diatur dalam pasal 19, 20,20 A.2l dan 22. 22 A. ,Jan 22 B, antara lain menyebutkan bunyinya sebagai berikut Pasal 19:
:
(l)
Anggola Dewan Perwakilan Rakl'at dipilih melalui pemilihan urrum (2) Susunan l)er.van Perwakilan Rakvat diatr"rr dengan undang-undang
(3) Dew,an Peru'akilan Rakl'at bersidang sedikitnl"a sekali dalam setahun Pasal 20':
(l)
(2)
(3)
(4)
(5)
Der,van Perrvakilan Raky'at nremegang kekrrasaan membentuk undang-undang Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh l)ervan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetu.iuan bersama Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan dalam persidangan Dewan perwakilan rakyat masa itu . Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undangundang. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah
lbL 30 No. 2, l5 Septentber 2008
:
54-86
disetujui bersama tersebut tidak disyahkan oleh Presiden dalamm waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-nndang tersebut telah sah rnenjadi undang-undang dan waj ib diundangkan. ' Berdasarkan ketentuan UUD 1945 setelah perubahan keempat tungsi legislatif berpusat di tangan Dewan perwakilan Rakyat. Hal ini teramatjelas dalam rumusan Pasal20 ayat I s.d 5 tersebut, afialagi dalam rvaktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui maka rancangan undangundang secara otomatis sudah sah sebagai undang-undang dan rvajib diundangkan. Menurut Prof Dr.Jimly Asshiddiqie, SH (2003) bahrva pasal 20 tersebut harus dipahami sebagai berikut : a. Lembaga legislasi atau legislator adalah DPR, bukan Presiden dan apalagi DPD. 'Presiden b. adalah lembaga yang mengesahakan rancangan undang-undang yang telah mendapatkan persetujuan bersama dalam rapat paripurna DPR resmi menjadi undang-undang. c. Rancangan undang-undang yang telah resmi sah menjadi undang-undang wajib diundangkan sebagaimana mestinya. d. Setiap rancang3n undang-undang dibahas bersama untuk mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam persidangan DPR. e. Dalam hal rancangan undang-undang itu datang dari Presiden maka seperti terhadap rancangan undangundang inisiatif DPR pembahasannya dilakukan secara bersama-sama unfuk mendapatkan persetuj uan
79
llrgensi Kebutuhan Peruhahan IIUD 1915...... (Budi Hundojo)
bersama.
f. '
Setelah suatu rancangan undang-undang mendapat persetu.iuan bersama yang ditandai pengesahannya dalam rapat paripuma DPR, maka rancangan undangundang yang bersangkutan secara substantive atatr secara materiil telah menjadi undang-undang. tetapi belum rnengikat secara umum karena belum disahkan oleh presiden serta diundangkan sebagaimana mestin,u-a.
Atas dasar uraian tersebut diatas maka sebenarnya telah
terjadi pergeseran kekuatan, dibanding UUD 1945 (asli) artiny-a sekarang ini kekuatan DPR lebih kuat dibanding Presiden. Dalam hal "keputusan bersama" ternyata presiden tidak merniliki voting righ sama sakali. Tugas dan kewenangan DPR adalah (a) Fungsi legislasi membuat undang-undang berstima Plsiden. (b) Fungsi Budgeting menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belan-ia Negara (APBN), (c) iUengauasi presiden dalam melaksanakan undang-undang dan haluan negara (d) Menga.ir"rkan hak interpelasi. inisiatif. dan hak imlrnitet serta (e) Memberikan beberapa pertibangan kepacla Presiden tentang pengangkatan pejabat-pejabat tertentu misalnya Panglima fNI. pengangkatan Duta dan Konsul. Pengangkatan Ketua MA, dan lain sebagainya.
3.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam UUD 1945 hasil amandemen merupakan lembaga baru yang secara riil menggantikan utusan daerah dan golongan funsgsional dengan memperluas perannya sekaligus dalam ketatanegaraan. Ketentuan yang mengatur tentang Dewan Perwakilan daerah (DPD) Pasal22 C dan 22 D yaitu :
lhL 30 h'o. 2, I5 Septemher 2008: 54-86
Pasal 22
(l)
C: Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap propinsi melalui pemilihan umum.
(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap propinsi jumlahnya sama dan jumlah seh,rruh Deu'an
Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dervan Penvakilan Daerah. (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekhli dalam setahun, (4) Snsunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. Pasal 22D
:
(1) Dewan Perwakilan
'
Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwaki lan Rakyat rancan gan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnva, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
(2) Dewan Perwakilan
Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainny4 serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dervan Perwaki lan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran
pendapatan dan belanja negaradan rancangan undang-
81
Ilrgensi Kchutuhan Perubahan
IlUD
1945...... (Budi llandojo)
Lrndang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan
agalna.
(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang
.
mengenai: otonomi daerah,
pembentukan"
pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonorni lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanfa negara. pajak, pendidikan. dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada f)es'an Perr.vakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak laniuti.
(4) Anggota Deu'an Perwakilan Daerah
dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalarn undang-r.rndang. Mencerrnati ketentuan pasal-pasal tersebut n1,-ata benar bahrva tugas dan \\'e\r'enangnya dalah legislasi terbatas. bersama-sama dengan DPR membahas rancallgan undangundang. ntelaksanakan pengarvasan terhadap Presiden dalam melaksanakan rrusan berkaitan otionorni daerah. Semula DPD didesain sebagai kamar kedua parlemen Indonesia dimasa depan akan tetapi salah satu ciri bikameralisasi 1,ang dikenal didunia ialah apabila kedua kamar sama kuat dalam meni alankan fungsi legislasinya. Sebagaimana dikatakin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Dr. Jimly Asshiddiqie, SH (2003) sebagai berikut : Padahal jika diperhatikan Dewan Perwakilan Daerah sama sekali tidak mempunyai kekuasaan apapun dibidang ini. Dewan Perwakilan Daerah hanya memberikan masukan pertimbangan, usul ataupun saran, sedangkan
82
LbL 30 lt'o. 2, I 5 September 2005
: 54-86
yang berhak memutuskan adalah DpR, bukan Dewan Perwakilan Daerah. Karena itu keberadaan Dewan Perwakilan Daerah di samping DpR tidak dapat disebut sebagai Bikameralisme dalam arti yang lazim. Selama ini dipahami bahwa jika kedudukan kedua kamar itu di bidang legislative sama kuat maka sifat bikameralisme disebnt " strong bicameralism" akan tetapijika kedua tidak sama kuat maka disebut " Sofi bicameralism',. Akan tetapi dalam pengaturan IJUD 1945 pasca perubahan keempat , bukan.saja bahwa srruktur yang dianut tidak dapat disebut sebagai Strong bicarneralism yang kedudukan keduanya tidak sama kuatnya. tetapibahkan.iuga tidak dapat disebut sebagai Soft bicameralism sekalipun. Selanjutnya kedepan harus ada tbrmulasi bagaimana Dewan Perwakilan Daerah dalarn struktur ketatanegaraan menjadi semakin kuat, sementara persyaratan meniadi anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah lebih berat dibanding anggota DPR. .telas ini tidak f;rir bagi suatu demokrasi, harus stara dengan perjuangan dan perannya alam kelembagaan negara.
E.
KESIMPULAN
Setelah seluruh uraifln penulis sajikan di atas maka penulis dapat mengemukakan suatu kesimpulan sebagai berikut :
l.
Bahwa perubahan terhadap Undang Undang Dasar 1945 merupakan suatu keharusan secara yuridis berdasarkan amanat pasal 37 UUD 1945. secara historis merupakan tuntutan dari dinamika kebutuhan dan perkembangan dalam kehidupan berbangsa
83
'
2.
dan bernegara, serta secara substansi perlu adanya tafsir resmi mengenai pasal-pasal yang terdapat di dalamnya yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak, lembaga negara, aparatur negara dan seluruh rakyat Indonesia Bahwa dengan adanya Amandemen UUD 1945 rnaka telah teriadi perubahan struktur ketatanegaraan Indonesia. yaitu lahirnya format baru parlemen tiga karnai'. yaitu MPR, DPR dan DPD. Sebagai negara demokrasi dan negara hukum maka keberadaan tiga lembaga tersebut maksudnva menganut sistem bicameral akan tetapi justru tidak terpenuhi. Pada akhirny'a peran yang sangat kuat pada DPR. sedang Dewan Perv,'akilan Daerah kurang kervenangannl'a. Apalagi MPR bukan supremasi lagi oleh karena bukan penjehnaan seluruh rakl'at dan tidak tnenjalankan sepenuhnya kedaulatan rak1,'at.
Sebagai saran perbaikan terhadap kesimpulan tersebut diatas adalah l. Bahwa akibat kelemahan-kelamahan yang terdapat dalam UUD 1945(asli) maka substansi perubahan UUD 1945 ke depan harus dilandasai sikap kearit-an dan kepedulian secara ikhlas untuk melakukan perubahan, baik. itu berbentuk amandemen atau UUD yang baru menggantikan UUD 1945, Jauh dari sikap elit politik yang ego akan kepentingan partai atau kelompoknya, sehingga akan terdapat perubahan UUD yang selaras, serasi dan seimbang terhadap kepentingan bangsa dan negara 2. Sebagaimanaperubahan Undang-Undang Dasar perlu :
I'oL 30 l\'o. 2,
l5 Septentber 2005 : 54-86
adanya prosedur yang jelas, serta diiringi kualiatas pembuatannya, perlu suatu persiapan yang lnatang, kajian akademik yang mendalam dan komprehensif,
serta melibatkan peran serta masyarakat sebagai wujud partisipasi rnasy'arakat ikut serta membangun bangsa dan negaranya di masa kini dan akan datang.
DAFTAR PUSTAKA Anonimous. 1983, Himpunun Ketetapan JvlpR IgB3. Badan Penerbit Sasongko, S urakarta
Anonirnous, 2005, Secarcr Lengkap.sinar Grafika. Jakarta UUD 1915 Hasil Amandemen & proses Atnantlemen tJUD t915 Asshiddiqie, Jimly, SH, ProLDr .2003. Struktur Ke Iatsne gar oq n Indonesia ,getelahPerubahan Keempat UUD Tlthun 1945, perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta Asshiddiqie,.Iimly, SH, Prof.Dr .:2004, Kata Sambutan Selaht Kettra Mahkornah Kontitttsi , Dalam buku Lahirnya Undang Undang Dasar 1945, pusat Studi Hukum Tata Negara, FH Universitas Indonesia, penerbit yayasan Putera Pertiwi, Jakarta.
Besar, Abdulkadir, 2002, Perubahan UUD lgls Thnpa Paradigma, Amandemen bukan Konstitusi Baru Setengah Hati, Pusat Studi pancasila Universitas Pancasila, Jakarta
lsmail Sunny, 19 83, P e r ge s e r a n Ke ku as aa n E lrse kut i f,Akasara Baru, Jakarta. Istanto, Sugeng, 2006, Materi Kutiah potitik Hukum, program
85
Ilrgensi Kebutuhan Perubahan
tlAD
1945...... (Budi Iluntlojo)
Ilmu Hukum, Sekolah Pasca Sariana, UGM, Yogyakarta Kaelan, 2003, Pendidikan Panca,sila, Penerbit Paradigrna. Yogyakarta Kranenburg, R, 1957, Ilmn Negara (Imum, Terjemahan oleh Mr.Tk.B.Sabaroedin, Cetakan kedua, Tanpa Penerbit, ' Gravenhage Krissantono ,1976 . Pandangan Presiclen Soehorto Tentang Pancasila, Edisi kedua. Penerbit CSIS, Jakarta Manan, Bagii, 2004, Tcori dan Politik Kontitusi. UII lrress. Yogyakarta Mahfid MD.Mochm. 20 0 l . D as u r cl cr n S t r u kt ur Ke t ut a n e ga r u u n Indone,slq. Cetakan Kedua. Edisi Revisi. Penerbit Rineka Cipta ,Jakarta Nugroho Notosusanto. I 983. itiaskah Proklantasi t,ctng Ote nt ik clun Runutsan Poncusila .r,ctng Otenlik" Balai Pusataka. Jakarta Soehino.' 2002^ Husil ltmandernen tlon Pro.scs' ..lntunrlcnen LtLID 1915 Securu Lengkup. Sinar Grafika. .lakartzr firn Penl'usun Bahan Penataran. 1981. P-l, (iL'D 1915 rlutt GBHN, Jakarta fim Pembinaan Penatar dan Bahan-bahan Penlaran Pesaw'ai Republik Indonesia,1980, Undang Unclang Da.sar 1915. P-| dan GBHN BP-7 Pusat. Jakarta
86
