568
MODERNISASI HUKUM NASIONAL DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUBUNGAN HUKUM TRANSNASIONAL *)
1.--_ _ _ _ _ _
Oleh: Teuku Mohammad Radhie, S.H. _ _ _ _ _ __
Pengantar Judul ceramah menyangkut dua masalah yang perlu mendapat penyorotan dalam penyajian, yakni (1) masalah modernisasi hukum Nasional dan (2) masalah pembaharuan hubungan hukum Transnasional. Masalah pert arna merupakan hal yang berkaitan dengan usaha pembangunan hukum di n egara kita dewasa ini, sedangkan masalah kedua menyangkut pembaharuan yang terjadi dalam lalu-lintas hukum antar bangsa. Antara kedua masalah ini tampaknya pihak penyelenggara " bulan ceram ah " melihat hubungan an tara usaha mod ernisasi nasional merupakan akibat da ri usaha pembaharuan hubungan h ukum transnasional. Kami tidak menolak pandangan ini, yakni adanya ex ternal fo rce ya ng menggerakkan usaha modernisasi hukum nasional , namun kami berpendapat bahwa modernisasi hukum nasional tidak semata-mata hanya digerakkan oleh pengaruh pembaharuan hubungan hukum transnasional, tetapi terutama disebabkan oleh desakan kebutuhan dari dalam sendiri. Proses pembaharuan hubungan hukum transnasional yang terjadi di dunia dewasa • ini hanya lebih m ~nekankan ten tang
*
•
Ceramah pada Fakultas Hukum Uni· versitas Indonesia dalam rangka program "Bulan Ceramah" Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hari Sabtu tanggal 13 Oktober 1984.
perlunya kita melakukan us aha ke arah modernisasi hukum nasional. Sehubungan dengan tafsiran kami mengenai judul tersebut , maka dalam ceramah ini pertama-tama akan dibicarakan usaha modernisasi hukum nasional dalam kaitannya dengan pelaksana an pem bangunan nasional. Pembicaraan tentang usaha pembangunan di bidang hukum ini selanjutnya disusul dengan tinjauan mengenai proses pembaharuan hubungan hukum transnasional dan inter-aksi antara keduanya. •
Modernisasi Hukum Nasional Pem bicaraan tentang modernisasi Hukum Nasional di negara kita sangat . erat kaitannya dengan idee pembaharuan hukum yang sebenarnya sudah mulai terdengar pada tahun-tahun per• tama kita mencapai kemerdekaan. Dalam pidato Dies Universitas Gadjah Mada pada tahun 1947 Professor R. SUPOMO mengemukakan bahwa "perubahan-perubahan yang akan terjadi di negara kita sebagai akibat perwujudan penyusunan tata ekonomi baru, citacita industrialisasi, ekspansi hubungan dagang dengan luar negeri akan mengharuskan kita melakukan pembahal ruan hUkum. ) Sejak pagi-pagi SUPOMO telah memperingatkan kita bahwa pemhaharuan hukum merupakan salah I)
Lihat: Bab-bab ten tang Hukum Adat, R. Supomo, 1963; hal. 20.
569
Modemisasi Hukum Nasional
satu tugas penting yang harus dijalankan oleh bangsa Indonesia setelah kemerdekaan. Pembaharuan hukum ini dilihat oleh beliau se bagai suatu tuntutan kebutuhan yang ditimbulkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dari masyarakat kolonial menjadi masyarakat suatu bangsa yang merdeka. Dari sudut perubahan ketatanegaraan; pembaharuan hukum adalah suatu keharusan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mr. SOEWANDI, Indonesia tidak dapat mengelakkan kewajiban untuk juga menciptakan sendiri hukum nasionalnya, tidak hanya meneruskan warisan dari zaman lampau saja yang dasar-dasarnya sudah sarna sekali berubah dari zaman di mana kita hi2 dup sekarang . ) Usaha pembaharuan hukum secara sadar mulai terlihat ketika pada tahun 1958 Pemerintah inembentuk Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN). Lembaga ini kemudian pada tahun 1974 dirombak menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan tugas . melaksanakan usaha pem baharuan hukum dan pem binaan hukum 3 N asional. ) Apabila kita menelu suri petunjukpetunjuk yang diberik an dalam G arisgaris Besar Haluan Negara sej ak t ahun 1973 hingga yang terbaru, ternyata bahwa usaha pembaharuan hukum di negarakita sebagai bagian dari usaha pembangunan nasion al jelas di-
\
2)
Pandangan ini dikemukakan oleh Mr. Soewandi dalam suatu ceramah di hadapan Perhimpunan Ahli Hukum Indonesia dan Ikatan Sariana Hukum Indonesia · pada tahun 1955 di J akarta. Keputusan Presiden -Republik Indonesia No.15 Tahun 1984 jo. Keputusan Menteri Kehakiman Repu· blik Indonesia No. M-05 PR.07.10 Tahun 1984.
•
•
arahkan kepada pem bentukan suatu 4 tata hukum nasional baru. ) Politik hukum yang ditetapkan dalam pembentukan tat a hukum nasional ialah bahwa hukum nasional kita yang baru berbentuk kodifikasi serta sedapat dan sejauh mungkin diusahakan agar hukum nasional kita diunifikasikan. Berdasarkan petunjuk mengenai politik hukum tersebut, jelaslah bagi kita bahwa Tata Hukum Nasional kita pada dasarnya berbentuk hukum tertulis. Hal ini tidak lain berkaitan dengan keinginan akan adanya kepastian hukum semdksimal mungkin. Dengan menganut politik kodifikasi hukum dan sedapat serta sejauh mungkin unifikasi hukum, sesungguhnya Garis-garis Besar Haluan Negara mengisyaratkan bahwa tata hukum N asional yang diinginkan ialah suatu tat a hukum modern, bukan tata hukum yang didasarkan pada perangkat-perangkat hukum tidak tertulis. Oleh karena itu perintah pembentukan Tata H ukum N asio nal yang terdiri dari kodifikasi-kodifikasi hukum dan bersifat unifikasi terse but haruslah diartikan pula sebagai perintah untuk memodernisasikan Hukum Indonesia. Modernisasi Hukum Nasional merupakan tuntutan mutiak d·ari pembangunan di bidang hukum di negara-negara berkem bang. Perkembangan tata ekonomi dunia serta perdagangan internasional , kemajuan di bidang teknik dan tekno logi yang telah mengubah cara-cara hid up dan komunikasi antar bangsa menuntut agar hukum nssional bangsa-bangsa di dunia menyelaraskan diri dengan kebutuhan-kebutuhan hukum dunia modern. Dengan memodernisasikan Hukum Nasional maka ne4)
Lihat: TAP MPR RI No. IV/MPR/ 1973 jo. TAP MPR RI No. IV/1978 jo. TAP MPR RI No. II/MPR/1983 ten tang Garis-garis Besar Haluan Negara . Nopember 1984
•
570
•
Hukum dan Pembangunan
gara-negara berkem bang termasuk negara kita yang sedang mentransformasi diri menjadi negara modern, akan dapat memanfaatkan berbagai kemudahan serta sumber dalam hubungannya dengan negara-negara maju , dan di samping itu turut memperlancar lalulintas hukum internasional. Apabila kita berbicara ten tang modernisasi hukum nasion ai, kita harus berhati-hati agar tidak mengartikannya sebagai westernisasi hukum nasional kita. Modernisasi hukum nasional kita artikan sebagai usaha membina hukum nasional kita sesuai dengan tuntutan kebutuhan kehidupan duniamodern. Dalam pengertilin ini, hukum nasional kita di segala bidang harus dapat responsif terhadap perkembangan kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan , teknik dan teknologi modern. Dengan modernisasi hukum maka Hukum N asional kita tidak terbelakang dari perkembangan serta kemajuan yang terjadi di dunia. Apabila modernisasi hukum nasional kita artikan sebagai westemisasi, hal sedemikian berarti bahwa dalam pembentukan Hukum Nasional kita mengikuti sepenuhnya pola fikir kebudayaan negara-negara Barat dalam bidang hukum. Hal ini tidak akan kita Jakukan dalam usaha pembinaan hu.kum nasional, oleh karena pola fikir kita di bidang hukum didasarkan pad a pandangan hidup bangsa kit a PANCASILA, dan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum ' Nasional kita harus tumbuh dan berkembang·'. dari bumi Indonesia. Namun hal ini tidak berarti bahwa kita: menutup mata Jerhadap kemungkinan adanya ha'l-hal baik dalam hukum hangsa-bangsa I,in yang 'sesuai dengan kepentingan tita dan tidak bertentangan dengan falsafah hidup bangsa dan Undang~Un dang Dasar 1945. Ketentuan-keten,
tuan yang baik dalam legal Culture bangsa lain. atau dalam konvensi-konvensi internasional dapat kita manfaatkan dalam rangka modernisasi hukum nasional , tetapi kita tidak ingin mengam bil seluruh legal thinking dari kebudayaan Barat sehingga menjiwai tata hukum nasional kita. Demikian pula kita akan mengam bil hal-hal yang baik dari sistem-sistem hukum lain di luar budaya hukum Barat , sepanjang hal terse but sesuai dengan kepentingan kita dan tidak bertentangan dengan falsafah hidup bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi, sekali lagi , kita juga tidak akan men
•
57 1
Modernisasi Hukum Nasional
- Perda t a - Pidana Hukum-h ukum Pokok l Kod ifikasi _ _ __ _.:.:.:.___ •
Pembinaan Hukum _ N asional
Dagang - Acara Perdata - Acara Pidana - Hukum Perdata Internasional . -
Tata Hukum ., Indonesia
-
Ir,..--- - - - Hukum -hukum Sek_ toral
Usaha pembentukan Tata Hukum Bam diharapkan dapat dirampungkan k onsep finalnya pada akhir masa PELIT A IV. Diharapkan agar setelah konsep final tersebut selesai, Dewan Perwakilan Rakyat dapat menjadikannya undang-undang dalam waktu yang tidak terlalu lama. Berbicara dalam konteks pembangunan nasional, usaha pembinaan Huk urn N asional diharapkan dapat menciptakan Tata hukum Bam selambatlambatnya pada awal PELITA IV. Hal ini dikaitkan dengan masa "tinggal landas" pembangunan yang diperkirakan akan mulai terjadi pada masa PELIT A VI. Pad a masa tinggal landas di mana cita-cita nasional masyaraka~ adil makmur telah mulai dapat diwuj udkan secara nyata, pad a soal itulah diharapkan perangkat-perangkat Huk um Nasional, baik yang bempa kodifikasi maupun yang bempa hukumh ukum sektoral, telah ada dalam kondisi "siap pakai" untuk mengatur tat a tertib, mengayomi dan melindungi ma•
Hukum-hukum bidang EKUlN - Hukum-hukum bidang KESRA - Hukum-hukum bidang POLKAM
syarakat bangsa Indonesia. Adalah dalam hubungan dengan masa "tinggal landas" ini perlu diusahakan agar pembentukan Tata Hukum Bam dapat diselesaikan pada akhir PELIT A IV atau setidak-tidaknya pada awal PELITA V. Apabila hal ini dapat terlaksana maka akan ada sisa waktu dalam masa PELIT A V yang dapat digunakan untuk mengujicoba perangkat-perangkat hukum bam terse but. Ujicoba perangkat-perangkat hukum bam dilakukan guna mengetahui effekrivitas dan kemungkinan adanya kelemahan-kelemahan yang dalam mas a ujicoba masih dapat disempurnakan. Dengan mengikuti prosedur sedemikian maka pada masa "tinggal landas" kita telah memiliki perangkat-perangkat hukum yang telah diujicoba sehingga dapat diberlakukan sepenuhnya. Dalam bagan penjadwalan waktu kerja pembentukan Tata Hukum baru tersebut terlihat sebagai berikut: • Nopember 1984
•
•
572
Hukum dan Pembangunan
PELITA IV
PELITA VI
Masa pembentukan Tata Hukum Baru (kerangka landasan hukum)
• • ....
~
I
•
I
1989 90
PELITA VII
Tata hukum baru dengan perangkatperangkat hukum dalam kondisi siap pakai
Masa ujicoba hukum baru
•• --,.- -..,
~
. 1984
PELITA V
I
I
91
1994
Masa tinggal landas
1999
GAMBAR 2 •
. Penjadwalan waktu pembinaan tata hukum baru dalam gamQar di atas menunjukkan bahwa seluruh waktu PELITA IV (1984-1989) digunakan untuk Tata Hukum baruyang terdiri . dari perangkat-perangkat hukum kodifikasi dan perangkat-perangkat hukum sektoral. Bila ternyata waktu tidak mencukupi, -maka usaha perampungan pembentukan tata hukum baru tersebut dilanjutkan dalam tahun pertama PELIT A V (1990 dan 199·1). Sementara itu perangkat~perangkat hukum yang telah dapat diselesaikan dan telah menJadi undang-undang diujicoba dalam masa Pelita V. Pada masa tinggal land as pembangunan dalam PELIT A.. VI (1994 1999) perangkat-perangkat Hukum yang merupakan komponen dari Tata Hqkum Nasional baru telah siap untuk diberlakukan sepenuhnya. . Suatu arti yang sang at signifikan dari pembentukan Tat'a Hukum baru di negara kita ialah bahwa sesungguh~ nya Tata Hukum tersebut berfungsi _pula sebagai kerangka landasan hukum (legal framework) daripada kehidupan masyarakat · bangs a Indonesia dalam ., berbagai bidang.
Sebagai kerangka landasan hukum, Tata Hukum Nasional menentukan tata kehidupan suatu arah perkembangan masyarakat dan mengatur halhal yang bersangkutan dengan kehid upan sektoral. Ia seolah-olah merupakan "a tool of social engineering" yang menentukan serta mengarahkan pertumbuhan masyarakat ke jurusan yang diinginkan. Sehubungan dengan fungsinya sebagai kerangka landasan hukum logislah apabila Tata Hukum baru telah dapat diwujudkan sebelum kita memasuki masa tinggal landas.
Pembaharuan Hubungan Hokum Transnasional Lahirnya negara-negara · baru yang berdaulat setelah Perang Dunia ke-Il menimbulkan perubahan dalam hubungan hukum transnasional antara bangsa di dunia. Salah satu ciri yang menonjol dari perubahan ini ialah bahwa kalau tadinya hUbungan-hubungan hukum transnasional dikuasai oleh hukum dari negara-negara yang menjajah, kini dikuasai oleh hukum nasional dari negara-negara baru bersangkutan. Hubungan hukum transnasional yang mengalir dari konvensi-
.
573
Modernisasi Hukum Nasional
•
konvensi internasional meskipun ber, langsung terus, namun apabila -ternyata tidak menguntungkan atau bertentangan dengan kebijaksanaan nasional dari negara-negara baru bersangkutan hubungan hukum yang berasal dari konvensi-konvensi mungkin pula mengalami peninjauan kern bali, yang biasanya akan menimbulkan perubahan dalam hubungan hukum tersebut. Di samping perubah an status ketatanegaraan, faktor lain yang sangat mendorong perubahanj pembaharuan hubungan hukum transnasional ialah adanya keinginan yang kuat pada negara berkembang, terutama negara-negara dunia ketiga untuk menata kembali hubungan-hubungan hukum internasional dan transnasional. Keinginan ini timbul karena dirasakan bahwa aturan-aturan hukum yang menguasai hubungan-hubungan internasional dan transnasional yang didasarkan pada kepentingan negara-negara barat yang menguasai atau yang berasal dari budaya hukum barat , dalam banyak hal merugikan kepentingan negara-negara yang sedang berkembang dan bahkan dirasakan pula tidak mem ungkinkan negara-negara ini menarik manfaat dari sumber-sum be r serta kegiatan-kegiatan ekono mi dan perdagangan internasionalnya. Gagasan pembentukan the New Internasional E co nomic Order yang berkaitan dengan gagasan pembentukan a new international legal order merupakan symptom dari perasaan tidak puas dari negara-negara Dunia III terhadap aturan-aturan hukum yang menguasai hubungan-hubungan internasional dan transnasional pada waktu ini 5). Demikian pula pen-
!)
Tentang gerakan "the New Interna· tional Economic Order yang mempu· nyai implikasi atas pembinaan tata hukum internasional baru, lihat "In· ternational law implications in the
ciptaan Hukum Laut Internasional baru yang berhasil mengubah ketentuan-ketentuan hukum laut lama yang mementingkan kepentingan negara-negara penguasa ekonomi dunia menunjuk secara jelas kepada proses pembaharuan hukum pada tingkat internasional yang mempengaruhi pula 6 hubungan hukum transnasionaI ). Proses pembaharuan hubungan hukt. '1 - -internasional dan transnasional ini akan terus berjalan mengikuti perubahan-perubahan tata ekonomi dunia. Sementara itu kecenderungan pengelompokan negara-negara secara regional di dunia mendorong pula timbulnya kebutuhan pacta negara-negara bersangkutan untuk memperb aharui h ubungan hukum transnasional di antara 7 mereka. ) Pembaharuan yang dilakukan mengarah kepada usaha menciptakan hubungan-hubungan huk um transnasional yang khusus secara regional. Usaha pembinaan hubungan h ukum transnasional regional biasanya dilakukan dengan pembuatan konvensi-konvensi khusus di antara negaranegara kelompok regional bersangkutan. Pembaharuan hubu ngan huk um transnasional yang mempu nyai cak upan yang lebih l\las (mondial), dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa dan badar -badan seperti Th e Hague --
i
New International E conom ic Order, Teuku Mohammad Radhie, makalah disampaikan pada Seminar on Inte r· national Law, AALCC, N ew Delhi, 1981 .
6)
Lihat: United Conven tion on the Law of the Sea, ditan datangani di Montego Bay pada tanggal10 Desember 1982 oleh 117 negara tennasu k Indonesia. Contoh·contoh yang menonjol: pengelompokan negara-negara Amerika (Organization of American S tates), Masyarakat Ekonomi Eropa (Europ~ ean Economic Community), Masyara· kat Ekonomi negara-negara K omunis (COMECON). Nopem ber 1984
574
HUkum dan Pembangunan
garakan secara multilateral antara negara-negara ASEAN seluruhnya. N amun dapat tidaknya hal ini diwujudkan tergantung pada soal apakah pemerintah dari negara-negara ASEAN menyadari ten tang arti daripada kerjasarna hukum regional bagi suatu kerjasarna regional di bidang ekonomi, sososial budaya. Suatu hal yang menggembirakan ialah bahwa tanpa menunggu adanya Dengan dibentuknya Association of usaha resmi di bidang kerjasama hukum antara negara-negara ASEAN, the South-East Asian Nations (ASEAN) , para ahli hukum dari kawasan ini telah yang kini terdiri dari Brunei Darussamemulai langkah ke arah kerjasama ' lam, Filip ina, Indonesia, Malaysia, Sihukum regional dengiln membentuk ngapura dan Thailand masalah pembasuatu perhimpunan yang bernama haruan hubungan hukum transnasional A SEAN LAW ASSOCIATION regional akan meminta perhatian. s) (ALA). 1 0) Kegiatan-kegiatan ALA Peningkatan keIjasama negara-negara berwujud usaha penelaahan-penelaahASEAN di bidang ekonomi, politik, an serta studi-studi mengenai harmososial, kebudayaan di masa depan akan nisasi hukum negara-negara ASEAN mendesak diadakannya kerjasama di dan usaha penciptaan perangkat-pe. bidang hukum. Hal ini disebabkan karangkat hukum regional dalam rangka rena sistem hukum dari negara-negara pembinaan hubungan hukum transnaASEAN yangoerbeda-beda akan memsional antar negara ASEAN. punyai implikasi yang berbeda-beda Den~an berlangsungnya proses pemdalam hubungan hukum transnasional baharuan hubungan hukum transnasioASEAN. Hal sedemikian akan tidak pada tingkat internasional dan re.nal mendukung pengembangan kerjasama gional di dunia pad a dewasa ini, usaha ASEAN di berbagai bidang, bahkan Hukum Nasional mutlak modernisasi akan dapat merupakan hambatan. harus memperhatikan perkembangan Negara kita telah merintis usaha , yang terjadi dalam pembaharuan hukerjasama hukum terse but dengan bungan hukum tersebut. Dalam memmengadakan Persetujuan kerjasama di bangun tata hukum nasional yang bidang peradilan dengan Thailand pad a mutakhir kita hams memonito r per9 tahun 1978. ) Adalah ideal apabila kembangan hukum baik pada tingkat kerjasama peradilan dan kerjasama di internasional maupun pada tingkat rebidang hukum lainnya dapat diselenggional agar hukum nasionaL kita tidak misplaced dalam sistem jaringan huASEAN dibentuk di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh pemerin· kum-hukum di dunia. Untuk memung.tah negara-negara Indonesia, Filipina, kinkan usaha pembinaan Hukum NaMalaysia, Singapura dan Thailand. Lisional kita menyerap perkembanganhat: ASEAN Declaration. Sejak taperkembangan baru di bidang hukum hun 1984 keanggotaan ASEAN berConference on Private International Law, The Rome Institute for the Unification of Private Law dan lain-lain. Salah satu hasil usaha pembaharuan hubungan hukum transnasional di bidang perdagangan ialah Convention on Contracts for the International sale of goods dari 11 April 1980 yang merupakan usaha dari United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).
tam bah dengan Brunei. Lihat: SUDARGO GAUTAMA, Indonesia dan konvensi-konvensi Hukum Perdatalnternasiona~ ALUMNI; 1983.
1
ALA dibentuk di Jakarta pada bulan Pebruari 1979 atas prakarsa Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen .Kehakiman.
•
575
Modemisasi Hukum Nasional
yang berasal dari luar "kultur hukum" sendiri maka perlu diadakan studi, penelaahan serta bagi perbandingan hukum internasional dan hukum-hukum asing baik oleh lembaga yang langsung bergerak dalam usaha pembaharuan 'hukum maupun oleh fakultas-fakultas
_
_
H "
hukum. Dalam hubungan ini kiranya ucapan GEORGE SANTAYANA yang menyatakan: "A man's feet must be planted at home but his eyes should survey the world". Perlu mendapat perhatian dalam pembaharuan tata hu. kum kita,
,
•
.
•
,
•
--.
•
•
.
. '. '
, .
,
•
.
. ,
,
•
•
REP, SINAR HARAPAN _ _
-
, _ __ ,
"
' N "
_
, _ _"
.
_
• •_ _
•
Manusia dikatakan lengkap dan mampu berdiri di atas kakinya sendiri jika ia senantiasa berkeinginan melebihi orang-orang lain.
(Onamono) Tak ada burung yang mampu membubung terlalu tinggi, selama ia melakukannya dengan sayapnya sendiri,
(Blake) •
.
Nopember 1984
,
