PENGARUH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT TERHADAP UPAYA PAJAK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TENGAH TAHUN 2008-2010 Prihatin Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia Abstrak Tujuan pemberian transfer pemerintah pusat ke daerah adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah, namun setiap tahun transfer ke daerah selalu naik tanpa di imbangi dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah yang dicerminkan dengan upaya pajak yang tinggi, daerah masih bergantung pada pusat dalam pembiayaan daerahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transfer pemerintah pusat (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus) mempengaruhi upaya pajak di pemerintah daerah kabupaten/ kota se- Jawa Tengah. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 31 kabupaten/ kota setiap tahunnya dari 35 kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2010. Metode analisis data data adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Upaya Pajak. Secara parsial DBH berpengaruh terhadap Upaya Pajak, DAU berpengaruh terhadap Upaya Pajak, sedangkan DAK berpengaruh terhadap Upaya Pajak. 12,4% variasi perubahan Upaya Pajak dapat dijelaskan oleh variasi ketiga variabel independen, sedangkan sisanya 87,6% dijelaskan oleh variasi atau faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi. Abstract The purpose of the transfer is central to regional governments to address the fiscal imbalance between the regions, but each year transfer to the area always increases without in Balance with local fiscal capacity that is reflected by the high tax effort, the area still rely on the center for local financing. This study aims to determine the central government transfers (DBH, General Allocation Fund, the Special Allocation Fund) affects tax effort in the district / cities in Central Java. The number of samples in this study were 31 districts / cities every year from 35 districts / municipalities in Central Java period 2008-2010. The method of data analysis is descriptive statistical analysis of data and multiple regression analysis. The results of this study indicate that simultaneous Fund (DBH), the General Allocation Fund (DAU), and the Special Allocation Fund (DAK) influence on tax effort. DBH partial effect on tax effort, DAU affects tax effort, while DAK effect on tax effort. 12.4% variation in the change effort can be explained by variations in tax three independent variables, while the remaining 87.6% is explained by the variation or other factors not included in the regression model. Keywords
: Central Government Transfer, Tax Effort, Local Revenu
1
Pendahuluan Dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian diperbaharui dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah, memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pembangunan daerahnya secara optimal, tidak tergantung dengan pemerintah pusat. Adanya kewenangan yang dimiliki ini memberikan konsekuensi adanya tuntutan peningkatan kemandirian daerah (Sidik, 2002). Daerah diharapkan mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi (peningkatan kesejahteraan masyarakat). Untuk itu, pemerintah daerah seyogyanya lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal, melakukan alokasi yang lebih efisien pada berbagai potensi lokal yang sesuai dengan kebutuhan publik (Mardiasmo, 2002). Peningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal lebih cepat terwujud dan pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja (kemampuan) keuangan daerah. Hal ini berarti, idealnya daerah harus mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, daerah menjadi lebih mandiri, yang salah satunya diindikasikan dengan meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dalam hal pembiayaan daerah (Adi, 2007), yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan upaya pajak pemerintah daerah. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah pemerintah daerah terlalu menggantungkan alokasi DAU untuk membiayai belanja pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Disaat alokasi DAU yang diperoleh besar, maka pemerintah daerah akan berusaha agar pada periode berikutnya DAU yang diperoleh tetap (Wulan dan Adi, 2008). Menurut Adi (2006) proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui transfer pemerintah pusat (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus) mempengaruhi upaya pajak di pemerintah daerah kabupaten/ kota se- Jawa Tengah tahun 2008-2010. Telaah Teori dan Pengembangan Hipotesis a. Teori Agency Teori Agensi mendasarkan pada teori ekonomi. Dari sudut pandang agensi, principal (pemilik atau manajemen puncak) membawahi agen (karyawan atau manajer yang lebih rendah) untuk melaksanakan kinerja yang efisien. Teori ini mengasumsikan bahwa principal bersifat netral terhadap resiko sementara agen menolak usaha dan resiko. Agen dan principal terasumsikan oleh kepentingannya sendiri dan seringkali kepentingan mereka berbenturan. Menurut pandangan principal, kompensasi yang diberikan kepada agen, dia lebih suka jika sistem kompensasi tersebut tidak melihat hasil tetapi tingkat usahanya (Ikhsan dan Ihshak, 2005). b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 10 tahun 2011 tentang anggaran pendapatan dan
2
c.
d.
e.
f.
g.
belanja negara tahun anggaran 2011, menyatakan bahwa yang dimaksud Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Upaya Pajak Upaya Pajak (Tax Effort) adalah upaya peningkatan pajak daerah yang diukur melalui perbandingan antara hasil penerimaan (realisasi) sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Upaya Pajak menunjukkan upaya pemerintah untuk mendapatkan pendapatan bagi daerahnya dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki, melalui pajak daerah dan retribusi daerah (Adi,2008). Dana Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potesni daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi Dana Alokasi Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Dana Alokasi Khusus Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, “Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN disediakan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”. Kerangka Pemikiran Teoritis Tujuan transfer dari pemerintah pusat (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus) adalah mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah dan untuk menciptakan stabilisasi aktivitas perekonomian daerah. Melalui pengaturan Dana Bagi Hasil pajak kepada daerah diharapkan daerah mampu mengelola keuangannya dan mengalokasikannya untuk belanja-belanja pembangunan daerah secara tepat sesuai dengan kebutuhan pembangunan, Dana Alokasi Khusus merupakan transfer dengan tujuan utama pembangunan nasional dan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dari kegiatan yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional dan yang diusulkan daerah tertentu. Daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki, dalam hal ini dana alokasi umum dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif yang dapat memberikan dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah.
3
Metode Penelitian Populasi dalam penelitian ini adalah laporan anggaran Pendapatan Asli Daerah, laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah, realisasi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Upaya Pajak yang diperoleh dari perhitungan perbandingan realisasi dan anggaran PAD dari 35 pemerintah daerah kabupaten/ kota se Jawa Tengah tahun 2008 - 2010. Data penelitian atau sampel penelitian diperoleh dari BPS Jawa Tengah dan melalui situs internet departemen keuangan dengan alamat www.djpk.depkeu.go.id, selanjutnya sampel yang digunakan sebanyak 31 pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah tahun 2008-2010, Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu, Upaya Pajak, Dana Bagi Hasil ,Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Sebelum melakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan uji t dan uji F pada level signifikansi 5%(0,05). Hasil Penelitian dan Pembahasan a. Hasil Penelitian 1. Analisis Statistik Deskriptif Dari 31 kabupaten/ kota se-Jawa Tengah selama 3 tahun, sebanyak 53 kabupaten/ kota upaya pajaknya sudah melebihi rata-rata, Dari 31 kabupaten/ kota se-Jawa Tengah selama 3 tahun, sebanyak 40 kabupaten/ kota Dana Bagi Hasilnya sudah melebihi rata-rata, Dari 31 kabupaten/ kota se-Jawa Tengah selama 3 tahun, sebanyak 42 kabupaten/ kota Dana Alokasi Umumnya sudah melebihi rata-rata, Dari 31 kabupaten/ kota seJawa Tengah selama 3 tahun, sebanyak 47 kabupaten/ kota Dana Alokasi Khususnya sudah melebihi rata-rata. 2. Analisis Regresi Berganda Hasil estimasi model regresi berganda dapat ditulis sebagai berikut: Y = 1,115 – 0,277 X1-0,016 X2 + 0,339 X3 + e 3. Uji Hipotesis Simultan Hasil perhitungan statistik Uji F dengan hasil nilai signifikansi F sebesar 0,002 di bawah 0,05 yang berarti ada pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dan F hitung sebesar 5,393 dan F tabel (3;89;5%) sebesar 2,707. Karena F hitung > F tabel, maka H1 diterima, artinya secara statistik bahwa semua variabel independen (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) berpengaruh terhadap variabel dependen Upaya Pajak. 4. Uji Hipotesis Parsial Berdasarkan hasil perhitungan statistik dana bagi hasil mempunyai t signifikansi 0,062> 0,05, maka dana bagi hasil tidak signifikan terhadap upaya pajak. dana alokasi umum mempunyai t signifikansi 0,328 > 0,05,maka dana alokasi umum tidak signifikan terhadap upaya pajak. dana
4
alokasi khusus mempunyai t signifikansi 0,001 < 0,05, maka dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap upaya pajak. 5. Koefisien Determinasi (R2) Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai koefisien determinasi yang disesuaikan (adjusted R square) adalah 0,124 artinya 12,4% variasi dari semua variabel independen (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) dapat menerangkan variabel independen (Upaya pajak). Sedangkan sisanya diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini. b. Pembahasan Hipotesis 1 menyatakan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Upaya Pajak. Hipotesis ini diterima yang menunjukkan transfer pemerintah pusat (DBH, DAU, DAK) menjadi insentif bagi daerah dalam meningkatkan upaya pajak. Hipotesis 2 menyatakan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Upaya Pajak. Hipotesis ini tidak diterima sehingga Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap upaya pajak (UP). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa DBH belum mampu mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan upaya pajaknya, bagi pemerintah daerah yang memperoleh alokasi DBH yang cukup signifikan, seyogyanya pemanfaatan dana tersebut dilakukan secara optimal dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan infrastruktur dasar di daerah. Hipotesis 3 menyatakan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap upaya pajak. Hipotesis ini tidak diterima, hal tersebut menunjukkan transfer pemerintah pusat (DAU) tidak berpengaruh dalam meningkatkan upaya pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terkait dengan kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini. Kebijakan pemberian transfer diindikasikan belum mampu secara signifikan mendorong daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskalnya yang dicerminkan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya sektor pajak daerah dan retribusi daerah, tetapi daerah masih menunjukkan ketergantungannya terhadap pemberian DAU. Hipotesis 4 menyatakan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Upaya Pajak. Hipotesis ini diterima, hal tersebut menunjukkan transfer pemerintah pusat (DAK) insentif bagi daerah dalam meningkatkan upaya pajak. Ketika DAK yang diterima semakin tinggi maka upaya pajak pemerintah kabupaten/kota menjadi semakin tinggi, hal ini disebabkan DAK merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, DAK lebih banyak untuk pembangunan fisik dalam rangka pembangunan nasional, dan dengan adanya alokasi DAK dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, sehingga pada akhirnya dapat menambah pendapatan sendiri suatu daerah yang nantinya dapat berpengaruh pada besarnya upaya pajak pada daerah tertentu (www.bappenas.go.id).
5
Penutup Transfer pemerintah pusat secara bersama-sama menjadi insentif bagi pemerintah daerah dalam rangka peningkatan upaya pajak, secara parsial hanya Dana Alokasi Khusus yang menjadi insentif pemerintah daerah, sedangkan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum masih menjadi disinsentif bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah diharapkan dapat mengkaji ulang subyek maupun obyek pajak, memformulasi kembali perumusan Dana Alokasi Umum, mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus, serta memperbaiki struktur perekonomian dan penegakan hukum bagi wajib pajak dan petugas pajak yang tidak tertib.
6
Daftar Pustaka
Adi, Priyo Hari. 2006. “Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota SeJawa- Bali)”. Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi IX Padang. -----
2007. “Kemampuan Keuangan Daerah dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi”. The 1st National Accounting Conference. Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
-----
2008. “ Relevansi Transfer Pemerintah Pusat Dengan Upaya Pajak Daerah”. Surabaya The 2nd National Conference UKWMS.
-----
,Wulan L. 2008. “Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah terhadap Tansfer
Pemerintah Pusat”. Surabaya The 2nd National Conference UKWMS.
Ikhsan, Arfan dan Ishak, Muhammad.2005.”Akuntansi Keperilakuan”. Jakarta: Salemba Empat. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik Yogyakarta: Andi. Mardiasmo, 2002. “Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah”. Makalah disampaikan dalam seminar pendalaman ekonomi rakyat. Sidik, Machfud. 2002. “Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah”. Makalah disampaikan Acara Orasi Ilmiah. Bandung. 10 April 2002. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta. Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah. . Jakarta. Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah. . Jakarta. Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. . Jakarta.
7
Nomor 11 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2011. Jakarta. www.bappenas.go.id www.bps.go.id www.depkeu.co.id www.djpk.depkeu.go.id
8
Lampiran Statistik Deskriptif
Uji Hipotesis Simultan
Uji hipotesis parsial
Uji Regresi Berganda
9
Koefisien Determinasi
10
