( (Bj.L AS) SECARA WAJIB '

,,.

,-:~,.",~ 'O~ . r"

((\ ....;;.e I'~ Z ~~ ~~ ..:~ 'At

UIKl:t\1 UKAI JtNUI:KAL INUU~ IKI LUl;AM MI:~IN TEKSTIL DAN ANEKA

'. q.. o u S~

Jalan Jenderal Galal Subrala Kav. 52 - 53 Lanlal 9 JAKARTA 12950 Kalak Pas: 4478 JKSMG Telp.: 5255509, 5252482 Fax. : 5252978 http://ilmea.dprln.ga.id ~

.. TENTANG

(

PETUNJUK TEKNIS PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUM.INIUM - SENG (Bj.L AS) SECARA WAJIB ' DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN TEKSTIL DAN ANEKA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Dan Gulungan Lapis Paduan Aluminrum (Bj.L AS) Secara, Wajib sebctgaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/PER/3/2009 r perlu menerbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan SNI Baja Lembaran Dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium (Bj'. l AS) secara Wajib; b. (

bahwa untuk itu perlu diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal, Industri Logam Mesin TekstU dan Aneka

Mengingat: 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/M Tahun 2005 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Perindustrian; 2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Oepartem'Em Perindustrian; .

~

..

3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional I,ndonesia (SNI) . Baja Lembaran Dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium (Bj.L AS) Secara Waj!ib;

Industrialisasi Meriuju Kehidupan Yang Lebih Baik

"Copy Peraturan ini di buat untuk penayangan di website http://bpkimi.kemenperin.go.id/pusat/ "

PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN TEKSTIL DAN ANEKA

NOMOR : 09 IILMTA/PER/4/2009

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-'IND/PER/3/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M IND/PER/1/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium (Bj.L AS) Secara Wajib

Menetapkan

(

PERTAMA

Memberlakukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan, Pembinaan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SN I) Baja Lembaran Dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium (Bj.L AS) Secara WaJib sebagaimana dimaksud da,lam Lampiran Peraturan ini sebagai pedoman dalam Pemberlakuan SNI Baja Lembaran Dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium (Bj.L AS) Secara Wajib

KEDUA

Peraturan Direktur Jenderal mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

-

Ditetap'kan di Jakarta Pada. tanggal 27 April 2009

( Salinan Peraturan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada : 1. Menteri Perindustrian; 2. Menteri Perdagangan; 3. Menteri Perhubungan; 4. Direktur Jenderal Bea & Cukai, Departemen Keuangan; 5. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Depart~men Perdagangan; 6. Direktur Jenderal.Perdagangan Oalam Negeri, Departemen Perdagangan; 7. Para Pejabat Eselon , di lingkungan Departemen Perindustrian; B. Kepala Badan Standardisasi Nasional; 9. Kepala Dinas yang bertanggunQl jawab di bidang Per,industrian

di Propinsi/Kabupaten/Kota;

10. Kepala Balai di ,Iingkungan Departemen Perindustrian.


..

MEMUTUSKAN:

PETUNJUK TEKNIS PEMBERLAKUAN STAN DAR NAS'I ONAL INDONESIA (SNI)

BAJA LEM:BARAN. DAN GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMINIUM

(Bj.L AS) SECARA WAJIB

(

1. BAB I

KETENTUAN UMUM

2. BAB II

LlNGKUP PEMBERLAKUAN SNI BAJA LEMBARAN GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMINIUM (Bj .L AS)

3. BAB III

TATA CARA MEMPEROLEH SPPT SNI

4. BAB IV

TATA CARA PENGAMBILAN CONTOH

5. BAB V

TATA CARA PENCANTUMAN TANDA SNI

6. BAB VI

PROSEDUR MEMPEHOLEH PERTIMBANGAN TEKNIS

7. BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

8. BAB VIII

PENUTUP

~

( '

DIREKTUR JENDERAL

..

DAN


, LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUH JENDERAL INDUSTIRI LOGAM MESIN TEKSTIL DAN ANEKA NOMOR' : 09 flLMT AlPERf4f2009 TANGGAL : 27 April 2009

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)

PEMBERLAKUAN SNI WAJIB

BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS

PADUAN ALUMINIUM - SENG (Bj.L AS)

SNI 4096:2007 dan atau revisinya

BABI KETENTUAN UMUM

Penggunaa~

.

~

Tanda SNI (SPPT SNI) Bj.L AS adalah Sertifikat

Produk Penggunaan Tanda SNI yang diberikan kepada produsen yang mampu

(

menghasilkan 8j. L AS yang sesuai persyaratan SNI. 1.2. Industri 8j .L AS adalah industri yang memproduksi 8j.L AS minimal memiliki fasilitas produksi untuk melakukan pembersihan permukaan, pelapisan aluminium seng celup panas (Hot Dip), pendinginan, perlakuan permukaan dan memiliki peralatan pengendalian mutu ..

1.3. 8j.L AS adalah produk yang dihasHkan dari proses pelapisan paduan aluminium seng dengan cara celup panas dari bahan baku baja I'embaran canai dingin.

1.4. Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menu rut SNI 19-9001-2001 atau ISO 9001:2000

...

atau revisinya .

1.5. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) adalah lembag.a yang ditunjuk Menteri Perindustri.an untuk mel;:lkukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda

c

SNI. 1.6. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap Bj.L AS sesuai persyaratan SNI dan telah ditunjuk Menteri Perindustrian untuk melakukan pengujian sesuai SNI. 1.7. Lembaga

Sertifikasi

Sistem

Mutu

(LSSM)

adalah

lembaga

yang

te!ah

mendapatkan akreditasi dari KAN atau badan akreditasi di negara pabrikan yang telah

melakukan

perjanjian

saling

pengakuan

atau

Mutual

Recognition

Arrangement atau Mutual Recognition of Approval (MRA) . ..$

1.8. Perjanjian Saling Pengakuat:1, Mutual Recognition Arrangement atau Mutual Recognition

of Approval

(MRA) adalah kesepakatan yang dHakukan oleh KAN

1


1.1. Sertifikat' Produk

dengan Badan Akreditasi negara lain untuk saling mengakui dan menerima beberapa atau keseluruhan aspek dalam hal hasil-hasil penilaian kesesuaian. 1.9. Surat Pendaftaran Barang (SPB) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan yang diberikan kepada importir untuk mendaftarkan Bj.L AS, yang akan diimpor. 1.10. Pertimbangan Teknis adalah Rekomendasi Direktur Jenderal Industri Lbgam

menjelaskan tentang produk Bj.L AS yang terkait dengan penerapan SNI wajib.

BABII

LlNGKUP PEMBERLAKUAN SNI WAJIB BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN

c.

LAPIS PADUAN ALUMINIUM·SENG (Bj.L AS)

2.1. Pemberlakuan SNI Bj.L AS (SNI 4096:2007 dan atau revisinya) dengan nomor Harrnonized System (HS) sebagai berikut : No

Jenis Produk

No. SNI

1.

BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMINIUM SENG (Bjl.L AS);

SN14096:2007

No. HS

HS : 7210.61.10.00 HS : 7210.61 .90.00 HS : 7212.50.10.10 HS: 7212.50.20.10

-

2.2. Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan

C

SNI Bj. L AS Secara Wajib dan atau revisinya, maka 8j.L AS yang tidak sesuai dengan

SNI

4096:2007 dan atau revisinya tidak boleh diproduksi dan

diperdagangkan di dalam negeri. 2.3. Terhadap

8j.L AS yang dalam penerapan SNI Wajib pedu mendapatkan

pertimbangan teknis Dirjen ILMTA adalah : a. 8j.L AS yang memiliki kesamaan dengan kelompok HS sesuai butir 2.1 . tetapi memiliki spesifikasi teknis lain selain dimaksud dalam SNI 4096:2007 dan atau revisinya. b. 8j.L AS sejenis yang telah memiliki nomor SNI lain selain SNI 4096:2007 dan atau revisinya. 2


Mesin Tekstil dan Aneka (Dirjen ILMTA) Departemen Perindustrian yang

c. Bj.L AS dengan spesifikasi teknis yang dipergunakan khusus untuk keperluan bahan baku pada industri komponen kendaraan bermotor, industri peralatan listrik konsumsi dan elektronika. d. Bj. L AS yang dipergunakan khusus untuk keperluan bahan baku untuk produk ekspor.

TATA CARA MEMPEROLEH SPPT SNI

3.1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI diterbitkan oleh LSPro dan sebelum melaksanakan kegiatan Sertifikasi SNI, LSPro berkewajiban menyampaikan

c

pedoman, prosedur dan persyaratan permohonan SPPT-SNI

kepada Dirjen

ILMTA serta Kepala BPP!. 3.2. Untuk memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI Bj.L AS dari LSPro, pelaku usaha wajib mengikuti prosedur yang ditetapkan LSPro apabila telah : a. Memenuhi persyaratan administrasi, dengan menunjukkan do.kumen asli dan menyerahkan salinan bukti kepemilikan : 1). Izin Usaha Industri (lUI) dengan lingkup Bj.L AS; 2). Sertifikat atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Departemen Hukum dan HAM untuk Bj.L AS dan atau lisensi dari pemilik merek dengan ketentuan:

c

a. dalam satu merk yang sama tidak diperkenankan untuk digunakan lebih dari 1 (satu) SPPT-SNI ; b. untuk Bj.LAS yang berasal dari impor SPPT-SNI harus mencantumkan nama produsen dan nama importir; c. produsen

Bj.LAS

melampirkan

surat

pernyataan

tidak

akan

menggunakan beberapa SPPT-SNI dalam satu merk. b. Telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM), sesuai dengan SNI 19 9001-2001 atau ISO 9001:2000 atau revisinya melalui: a. pengendalian mutu sesuai dengan persyaratan SNI milik sendiri; b. kerjasama pengujian dengan laboratorium uji lainnya yang fasilitas ujinya telah dikalibrasi. 3


BAB III

c.

Hasil produksi harus memenuhi persyaratan SNI berdasarkan hasil uji : a. memperoleh Sertifikat Hasil Uji (SHU) dari Ilaboratorium yang telah ditunjuk Menteri Perindustrian; b. memperoleh Sertifikat Hasil Uji (SHU) dari Laboratorium Penguji negara

ditunjuk Menteri Perindustrian, khusus untuk Bj .LAS impor. 3.3. Untuk

keperluan pengujian sesuai dengan SNI, 4096:2007 dan atau revisinya

sebagaimana dimaksud pada butir 3.2. huruf c, contoh uji Bj.L AS diambil di pabrik pada proses produksi dan di gudang. Jenis dan jumlah contoh yang ditetapkan

c

adalah dapat mewakili semua

produk yang diajukan dalam

permohonan

SPPT-SNI. 3.4. Dokumen permohonan SPPT-SNI disampaikan ke LSPro dengan tembusan disampai.kan kepada Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka. 3.5. Sesuai dengan permohonan SPPT-SNI LSPro wajib : a. meneliti kebenaran dan pemenuhan atas persyaratan sebaga1 imana dimaksud pada butir 3.2 huruf a dan huruf b; b. memberitahukan kepada Dirjen ILMTA tentang rencana audit apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 3.2 huruf a dan huruf b audit kecukupan dan kebenaran dokumen SMM; c. mengadakan rapat pleno untuk penentuan penerbitan SPPT-SNI, dengan mempertimbangkan masukan dan memperhatikan rekomendasi Dirjen I·LMTA;

c-

d. menerbitkan SPPT-SNI, apabila hasil audi't sebagaimana dimaksud pada huruf c memenuhi persyaratan dan atau ketentuan SNI 4096:2007. 3.6. Berdasarkan tembusan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 Direktorat Jenderal Industri Logam Mesln Tekstil dan Aneka dapat melakukan pemeriksaan perusahaan sebagai bahan untuk memberikan rekomendasi kepada LSPro, bahwa perusahaan yang. bersangkutan layak ditindaklanjuti dalam proses pengajuan SPPT-SNI. 3.7. Waktu y~ng diperlukan untuk pelaksanaan audjj dan penerbitan SPPT SNI oleh LSPro apabila .dokumen sudah lengkap dan benar adalah 41 (empat puluh satu) hari kerja diluar proses pengujian atau tindakan koreksi.

4


pabrikan atau dari dalam negeri yang telah diakred rtasi oleh KAN atau

BAB IV

TATA CARA PENGAMBILAN CONTOH

4.1. Ruang Lingkup Tata cara

pengambilan

Pengawasan

contoh ini digunakan oleh

LSPro atau

Petugas

Standar di Pabrik (PPSP) sebagai acuan untuk menentukan cara

Produk Peng9'unaan Tanda SNI dan Pengawasan Penerapan SNI wajib di Pabrik. 4.2. Ketentuan-Ketentuan 4.2.1. Pengambilan contoh dilaksanakan oleh : a. Petugas Pengambil Contoh (PPC) berdasarkan Surat tugas dari LSPro untuk

c

permohonan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI. Pengambi,lan contoh dilakukan 1 (satu) kali pada proses produksi dan I atau di gudang. b. Petugas Pengawasan Standar Barang dan atau Jasa di Pabrik (PPSP) berdasarkan Surat tugas dari Dirjen ILMTA untuk pengawasan penerapan SNI wajib di pabrik yang dil'aksanakan PPSP. Pengambilan contoh dilakukan 1 (satu) kali pada proses produksi dan I atau di Gudang. 4.2.2. Pengiriman contoh ke Laboratorium Uji untuk : a. Permohonan SPPT-SNI dilakukan oleh PPC dari LSPro; b. Pengawasan penerapan SNI wajib di pabrik dilaksanakan oleh PPSP. 4.3. Cara Pengambil'an Contoh 4.3.1. Untuk permohonan SPPT-SNI

(

a. Produk yang diperiksa harus dikelompokkan sedemikian rupa sehingga mudah diidentifikasi dan setiap kelompok sedapat mung kin terdiri dari satu macam kelas, ukuran dan komposisi yang dihasilkan pada kondisi dan waktu yang bersamaan. b. 8j.L AS berjumlah

sampai

dengan 3000 lembar dari spesifikasi yang

sam a diambil 1 (satu) lembar contoh, dan selebihnya tiap kelipatan 3000 lembar ditambah 1 (satu) lembar contoh dan sebanyak-banyaknya 10 contoh. c. 8j.L AS dalam bentuk gulungan berjurnlah sampai dengan 50 ton diwakili oleh 1(satu) lembar contoh dengan ukuran panjang 1 (satu) meter yang diambil pada jarak minimum 1,5 meter dari ujung terluar, dan selebihnya setiap

5


dan jumlah pengambilan contoh Bj.L AS dalam rangka pel'aksanaan Sertifikasi

kelipatan 50 (lima puluh) ton ditambah 1 (satu) lembar contoh dan sebanyak banyaknya 10 contoh. d. Pengambilan contoh dilakukan secara acak. e. Petugas yang mengambil contoh harus diberi keleluasaan oleh pihak produsen untuk melakukan tugasnya. 4.3.2. tJntuk Pengawasan Penerapan SNI wajib di Pabrik oleh PPSP

Contoh diambil secara acak (random) dari jenis yang dominan, sebanyak 3 (tiga) lembar dari stok dan 2 (dua) lembar dari proses produksi dengan ukuran panjang contoh masing-masing 1 (satu) meter. Apabila proses produksi tidak berjalan maka 5 (lima) lembar diambil dari stok yang tersedia. b. Contoh Bj .l AS dalam bentuk gulungan.

(

Contoh diambil secara acak (random) dari jenis yang dominan, sebanyak 3 (tiga) gulungan dari stok dan 2 (dua) gulungan dari proses produksi dengan ukuran panjang contoh masirig-masing 1 (satu) meter diambil pada jarak minimum 1,5 meter dari ujung terluar. Apabila proses produksi tidak berjalan maka contoh diambil dari 5 (lima) gulungall pada stok yang tersedia . 4.4. Tahapan Pelaksanaan Pengambilan Contoh. 4.4.1. Untuk Permohonan SPPT- SNI sesuai prosedur LSPro 4.4.2. Untuk Pengawasan Penerapan SNI waj ib di Pabrik sebagai berikut a. Memberitahukan kepada pihak produsen mengenai waktu dan rencana pengambilan contoh (sampling plan); b. Menyiapkan Surat Tugas PengambiJan Contoh;

(

c. Menyiapkan Berita Acara Pengambilan Contoh dan label Contoh Uji; d. Mengambil contoh sesuai dengan metode yang ditetapkan. e. Pengambilan contoh disaksikan oleh pihak produsen.

f. Contoh dikemas dan diberi label kemudian ditanda tangani oleh kedua pihak, serta dicap produsen. g. 8erita Acara Pengambilan Contoh ditanda tangani dan dicap oleh pihak produsen h. Contoh kemudian dikirim ke Laboratorium Uji oleh PPSP dan atau pihak produsen.

6


a. Contoh Bj.L AS dalam bentuk lembaran

BABV TATA CARA PENCANTUMAN TANDA SNI

Setiap Bj.L AS harus diberi penandaan SNI sebagai berikut : a. Pada setiap kemasan Bj. l AS dalam bentuk lembaran dan gulungan diberi tanda

1) Nama dan logo pabrik pembuat. 2) Simbol dan kelas . 3) Tanda SNI. b. Pada. label produk diberi tanda yaitu : 1) Spesifikasi

2) Ukuran

(

3) Nomor ·identifikasi (nomor gulungan dan leburan) 4) Jumlah lembaran dari setiap kemasan (I'embaran dan pel at) 5) Berat setiap kemasan

6) SNI. 4096:2007

7) No. 10 LSPro.

BABVI PROSEDUR MEMPEROLEH PERTIMBANGAN TIE!KNIS

6.1. Pertimbangan

c-.

Teknis

adalah

Rekomendasi

Perindustrian yang menjelaskan tentang produk

Oirjen

ILMTA

Oepartemen

Bj.L AS yang terkait dengan

penerapan SNI wajib dalam hal: a. Pemberian pengecualian terhadap ketentuan SNI wajib untuk produk impor. b. Kelayakan perusahaan untuk mendapatkan SPPT SNI. 6.2. Persyaratan memperoleh pertimbangan teknis untuk pengecualian importasi produk Bj.L AS dengan mengajukan surat permohonan dengan mel.ampirkan : a. Kerengkapan administrasi sebagai berikut :

1) Surat Izin Usaha Industri (IU 'I) untuk produsen;

2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk impo.rtir; 3) Tanda Oaftar Perusahaan (TOP); 4) Nomor Pokok Wajib Paj,ak (NPWP);

7


sekurang-kurangnya yaitu :

b. Menyampaikan rencana impor meliputi : 1) Jenis penggunaan produk Bi .LAS sebagai bahan baku 2) Jumlah kebutuhan 3) Jadual pelaksanaan 4) Jenis dan spesifikasi produk yang menggunakan Bi.LAS sebagai bahan

6.3. Terhadap Bj.LAS yang importasinya telah berjalan dan memasuki pabean, disamping persyaratan butir 6.2 maka importir wajib melampirkan dokumen Be 1.1. 6.4. Penerbitan Pertimbangan teknis dilakukan setelah pelaksanaan penilaian kelayakan perusahaan yang terkait dengan:

c

1)

Perizinan industri yang bersangkutan;

2)

Penggunaan Bi.LAS sebagai bahan baku jenis industri yang bersangkutan;

3)

Jenis dan spesifikasi;

4)

Jumlah kebutuhan Bj.LAS yang akan di impor;

5)

Kapasitas produksi.

6.5. Berdasarkan hasil penilaian atas kebenaran dan kelengkapan dokumen dengan kenyataan kebutuhan Bj.LAS, Direktorat Jendera,1 ILMTA menerbitkan atau menolak untuk menerbitkan Surat Perimbangan Teknis selambat-Iambatnya 7 (tujuh)

hari

kerja

sejak diterimanya

kelengkapan dokumen permohonan

pertimbangan teknis Bj. LAS. 6.6. Perusahaan importir Bj.L AS diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi

c- ,

impor berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) kepada Dirjen ILIVITA setiap kali importasi. 6.7.

Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap laporan realisasi impor tersebut diatas.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

7.1. Pembinaan dan pengawasan dalam rangka pemberlakuan SNI Bj.L AS secara wajib dilaksanakan oleh Dirjen ILMTA.

8


baku (melampirkan copy Mill Sertificate) 5) Untuk importir menyampaikan surat permintaan dari perusahaan pengguna.

7.2. Pembinaan dilaksanakan untuk

meningkatkan kemampuan industri

dalam

menerapkan SNI wajib melalui : a. sosiaHsasi setiap pemberlakuan SNI wajib maupun adanya

perubahan

ketentuan yang berlaku; b. pembinaan teknis dan konsultasi dalam penerapan SNI.

menugaskan Petugas Pengawasan Standar Barang dan atau Jasa di Pabrik (PPSP) untuk melakukan pemeriksaan perusahaan dan uji petlk. 7.4. Dirjen ILMTA dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain untuk mendukung PPSP dalam melaksanakan pengawasan SNI Wajib di Pabrik.

c-_

7.5. Mekanisme dan prosedur pengawasan SNI Wajib di Pabrik terhadap produk 8j.L AS dapat diatur dalam peraturan tersendiri oleh Dirjen ILMTA. 7.6. Dirjen

ILMTA

dapat

melakukan

pengawasan

terhadap

mendapatkan pertimbangan teknis melalui verifikasi : a. Legalitas perusahaan; b. Realisasi impor; c. Kemampuan produsen ; d. Penggunaan bahan baku impor~

(

9

perusahaan

yang


7.3 . Dalam melaksanakan pengawasan SNI Wajib di pabrik, Dirjen ILMTA dapat

BAB VIII PENUTUP

Peraturan Menteri Perindustrian No. 02/M-·IND/PER/1/2009 dan Perubahannya No. 391 M-IND/PER/1/2009 sebagai dasar petunjuk teknis ini berlaku efektif sejak tanggal 6 Juli tahun 2009 berdasarkan Pemberitahuan Impor Sarang (PIS) untuk produk yang di

Petunjuk teknis penerapan SNI Sj .L AS secara wajib ini merupakan sa lah satu pedoman

yang

ditetapkan

berdasarkan

peraturan

yang

berlaku

untuk dapat

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman inil akan diatur leb.ih lanjut sesuai dengan

r

kebutuhan.

Ditetapkan di Jakarta. padatanggal

27 April 2009 Direktur Jenderal

Industri Logam Mesin Teksti l dan Aneka

~

t .-·...nR#il'rt..H I 1i
(

Ranc Juknls Bj.L AS 24 April-09

10


impor.

( (Bj.L AS) SECARA WAJIB '

Recommend Documents