: a. bahwa PT. Lamongan. Integrated Shorebase

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR l9 TAHUN 2OL2 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. LAMONGAN INTEGRATED SHOREBASE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

: a. bahwa PT. Lamongan. Integrated Shorebase merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang

bergerak dibidang kepelabuhanan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2OOZ tentang Penarikan Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah pada PT. Lamongan Wira Jatim dan Penyertaan Modal

Pemerintah Daerah ke dalam Modal Saham

PT.

Lamongan Integrated Shorebase;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan' untuk melaksanakan

ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Lamongan Integrated Shorebase.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 2.

Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);

2

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana

telah diubah, terakhir

dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8afl; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOT tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a72fl; 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO7 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a76T); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2)ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523!; 7.

Peraturan Pemerintah Nomor tentang Pedoman Pembinaan

79 Tahun 2005 dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a855); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3

ll.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

II Lamongan Nomor 5 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan pada Pihak Ketiga (Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Oktober 1992 Nomor : 50.35-115a); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2OO7 tentang Penarikan Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah pada PT. Lamongan Wira Jatim dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Dalam Modal Saham PT. Lamongan Integrated Shorebase (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2OO7 Nomor 8/E); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2OOT tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2OOT Nomor L6lE|' 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2OOT tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2OOT Nomor 17lBl. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA LAMONGAN INTEGRATED SHOREBASE.

PT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.

2. 3. 4.

:

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya.

4

Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan, baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya. 6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. 7. PT. Lamongan lntegrated shorebase yang selanjutnya disingkat pr. LIS adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 187 tanggal 3o Januari 2oo4 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Akta Perubahan Nomor 170 tanggal20 Agustus 2oo4, yang dibuat dihadapan Hajjah Siti Reynar, S.H., Notaris di Lamongan. 5.

BAB II TUJUAN Pasal 2

modal Daerah pada PT. LIS bertujuan untuk : meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah; meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah; memperkuat keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Kawasan Pelabuhan Lamongan Shorebase. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

(1) Penyertaan

a. b. c.

(2)

BAB III PENYERTAAN MODAL Pasal 3

(1) Penyertaan modal Daerah pada PT. LIS berupa tanah seluas 97,6322 hektar.

(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. (3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di Desa Kemantren dan Sidokelar Kecamatan Paciran, dengan batas-batas sebagai berikut : a. sebelah Utara Laut Jawa b. sebelah Timur PT. Dok Pantai Lamongan c. sebelah Selatan Tanah Hak dan Jalan Raya Daendles d. sebelah Barat Laut Jawa BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK Pasal 4

(1) PT. LIS berkewajiban untuk melakukan pembukuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5

(2)

PT. LIS berkewajiban untuk membuat dan menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah dengan tembusan DPRD Kabupaten Lamongan secara periodik dan setiap akhir tahun anggaran dan/atau setelah dilaksanakan RUPS tentang perkembangan penyertaan modal. Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai hak mendapatkan deviden hasil penyertaan modal Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas

(1)

Daerah.

BAB V PENGAWASAN Pasal 6

(1) Kepala Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal Daerah.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal Daerah pada PT. LIS. (3) Pejabat yang ditunjuk Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah secara periodik. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

20t2 BUPATI

MONGAN,

ttd

Diundangkan di Lamongan pada tanggal 29 Januari 2013 SEKRETARIS DAERAH

FA ELI

UPATEN LAMONGAN, ttd

YUHR

EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2013 NOMOR 5

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMoR TAHUN 2oL2

tE

TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. LAMONGAN INTEGRATED SHOREBASE

I.

UMUM Sebagaimana ketentuan Pasal 157 Undang-undang Nomor 32

Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan Daerah untuk pembiayaan Pemerintah dan pembangunan Daerah terdiri dari

1.

:

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu : Hasil Pajak Daerah; Hasil Retribusi Daerah; Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain PAD yang sah. 2. Dana perimbangan; dan 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana tersebut di atas antara lain bersumber dari bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga. selanjutnya dalam rangka pengembangan kawasan Pelabuhan Lamongan Shorebase, Pemerintah Kabupaten Lamongan

a. b. c. d.

bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur (BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur) telah membentuk PT. Lamongan Integrated Shorebase (PT. LIS) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 187 tanggal 30 Januari 2OO4 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Akta Perubahan Nomor L7o tanggal 20 Agustus 2004, yang dibuat dihadapan Hajjah siti Reynar, s.H., Notaris di Lamongan, dan rnerupakan Badan usaha Milik Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2oo7 tentang penarikan Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah pada pr. Lamongan Wira Jatim dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Dalam Modal Saham PT. Lamongan Integrated Shorebase yang telah ditindak lanjuti dan dituangkan dalam Akta Nomor 83 tanggal 29 Desember 2oo9, dibuat dihadapan Evi Mardiana Hidayah, SH., Notaris di surabaya

dimana penyertaan Pemerintah Kabupaten Lamongan

sebesar

Rp. 1.148.125.000,- (satu milyar seratus empat puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) atau sebanyak 1.100 (seribu seratus) saham atau setara dengan 55% dari seluruh saham yang

ditempatkan dan diambil secara penuh.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk memperkuat keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Kawasan Pelabuhan Lamongan shorebase, mendukung pengembangan dan

peningkatan kinerja Badan Usaha

Milik Daerah, peningkatan

pertumbuhan perekonomian Daerah, dan

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor LT Tahun 2oo7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah perlu menyertakan modal Daerah pada pr. Lamongan Integrated Shorebase dalam Peraturan Daerah.

il.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini. Pasal 2

Cukup Jelas. Pasal 3

Cukup Jelas. Pasal 4

Cukup Jelas. Pasal 5

Yang dimaksud dengan deviden adalah pembagian laba kepada pemegang saham sesuai banyaknya saham yang dimiliki berdasarkan hasil RUPS.

Pasal 6

Cukup Jelas. Pasal 7

Cukup Jelas.