GUBERNUR GORONTALO PERATURAN GUBERNUR GOROT\ITALO NOMOR74 TAHUN2O1O TENTANG SISTEMDANPROSEDUR PENGELOLMN KETJANGAN DAERAH PROVINSI GORONTALO GUBERNUR GORONTALO,
Menimbang : a' bahwa daramrangkaperaksanaan
Anggaranpendapatan dan
BeranjaDaerahyang diraksanakan '€ccrfdefektif,efisien,tertib, transparandan bertanggung jawab sesuaidengankebutuhan perundang-undangan;
Mengingat
b' bahwaunfuk dapat mewujudkan kesamaan pemahaman dan keterpaduan rangkah bagisefuruhSatuanKerjaperangkat Daerah pemerintahprovinsi dilingkungan Gorontarop€rfu, sistem dan Prosedurpengeroraan Keuangan Daerahatas bebanAnggaran Pendapatan danBelanjaDaerah(ApBD); c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddafam huruf a dan huruf b, perlu menetapkanperaturan Gubernur Gorontaro tentangSistemdan prosedurpengeroraan Keuangan DaerahprovinsiGorontalo; : 1' Undang-undang Nomor38 Tahun21000 tentangpembentukan ProvinsiGorontafo (Lembaran NegaraRepubrik IndonesiaTahun 2000Nomor25g,Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomora060); 2. undang-undang Nomor17Tahun2003tentangKeuangan Negara (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran NegaraRepubrik Indonesia Nomor42g6); 3' undang-undang Nomor1 Tahun 2a04tentangperbendaharaan Negara (Lembaran
-r.rrv
4. Undang-undang Nomor10 Tahun 2004tentangpembentukan Peraturanperundang-undangan (LembaranNegara Repubrik Indonesia Tahun2004Nomor24,,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor43g9); 5. Undang-Undang Nomor15 Tahun 2004tentangpemeriksaan Pengeroraan dan Tanggung jawabKeuangan Negara(Lembaran NegaraRepubrik Indonesia Tahun 2004Nomor66, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia tNomor 4400); 6' Undang-undang Nom or 32 Tahun2004tentang pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun 2004Nomor rzs,
TambahanLembaranNegara Repubrik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana terahbeberapa kari diubahterakhir denganundang_ undangNomor12Tahun2008tentangperrubahan KeduaatasUndang_ Undang Nomor32Tahun2004tentangpernerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun2008Nomor59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4B4a); 7. undang-Undang Nomor 33 Tahun 2no4 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun z0o4
Nomor Lz6, TambahanLembaranNr-'gara Repubrik Inrconesia Nomor4438); pemerintah B. Peraturan Nomor24 Tahun2005 tentanglitandar Akuntansipemerintahan (Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun2000Nomor202,Tambahan Lembaran NegaraRepubrik Indonesia Nomora022); pemerintah 9. Peraturan Nomor5g Tahun2005tentangpengerotaan Keuangan Daerah(Lembaran NegaraF{epubrik Indonesia Tahun 2005Nomorr40,Tambahan Lembaran rrregara Repubrik Incronesia Nomor4578); 10"Peraturan Pemerintah Nomorg Tahun2006 tentangl,aporan Keuangan dan KinerjaInstansipernerintah (Lembaran rrregara Republik Indonesia Tahun2006Nomor25, Tambahan Lenrbaran Negara Republik Indonesia Nomor4614); pemerintah 11.Peraturan Nomor39 Tahun2007tentangpengeroraan UangNegara/Daerah (Lembaran Negara lRepublik Indonesia Tahun
MEMUTUSKAN: MenetapKan : PEMTURAN GUBERNURTENTANG SISTEM DAN PRoSEDUR PENGELOI-AAN KEUANGAN DAEMHPR.OVINSI GORONTALO BABI KETENTUAN UMUM Pasal1
peraturan Daram Gubernurini,yangdimaksud dengan: 1' Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah yangselanjutnya disebut APBDadalahrencanakeuangan tahunanpemerintah Daerahyang dibahasdan disetujuiolehDewanperwakilan RakyatDaerahdan ditetapkan denganperaturan Daerah,yangmasaberrakunya dari tanggal1 Januarisampaidengantanggal31 Desember tahun berkenaan. 2' Keuangan Daerahadalahsemuahakldan kewajiban daerahdalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan daerahyangdapatdinilai denganuangtermasukdidaramnya segarabentukkekayaan yang berhubungan denganhakdankewajitlan daerahtersebut. 3' Pengelolaan Keuangan Daerahadalahkeseluruhan kegiatanyang meliputiperencanaan, peraksanaan, penatausahaan, peraporan, peftanggungjawaban, danpengawasan keuangan daerah. 4' Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalahkepala daerah yang karena jabatannyamempunyaikewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelotaan keuangan daerah. 5' PejabatPengelola Keuangan Daerahyang selanjutnya disingkat PPKD adalahkepara satuankerjapengerora keuangan daerahyang seranjutnya disebutdengankepalasKpKDyangmempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBDdanbeftindak sebagai bendahara umumdaerah. 6. Bendahara umumDaerahyangseranjutnya disingkat BUDadalah PPKDyang bertindakdalamkapasitas sebagaibendahara umum daerah. 7 . satuanKerjaperangkat Daerahyangselanjutnya disingkat sKpD adalah peranqkat
8. PenggunaAnggaranadarah pejabat pemegangkewenangan penggunaan anggaran untukmelaksanakan tugaspokokdanfungsi yangdipimpinnya. SKPD 9. PenggunaBarang adarah pejabat pemegangkewenangan penggunaan barang milikdaerah. 10.KuasaBendahara umumDaerahyangselanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabatyang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugasBUD. 11.KuasaPengguna Anggaran adalahpejabatyangdiberikuasauntuk melaksanakan sebagiankewenangan pengguna anggarandaram melaksanakan sebagian tugasdanfungsiSKPD. penatausahaan 12.Pejabat Keuangan sKpDyangselanjutnya disingkat PPKSKPD adalahpejabatyang melaksanakan fungsitata usaha keuangan padaSKpD. pelaksana 13.Pejabat TeknisKegiatan yangselanjutnya pprK disingkat adalahpejabatpadaunitkerjasKpDyangmelaksanakan satuatau beberapakegiatandari suatu programsesuaidenganbidang tugasnya. penerimaan 14.Bendahara adalahpejabatfungsional yang ditunjuk untukmenerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempeftanggungjawabkan uangpendapatan daerahdalamrangka pelaksanaan ApBDpadaSKpD. pengeluaran 15.Bendahara adalahpejabatfungsional yang ditunjuk menerima,menyimpan,membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uanguntukkeperluan belanjadaerah dalamrangkapelaksanaan ApBDpadaSKpD. pelaksanaan 16.Dokumen Anggaran sKpDyangselanjutnya disingkat DPAsKpDadarah dokumen yangmemuatpendapatan, belanjadan pembiayaan yangdigunakan sebagai dasarpelaksanaan anggaran pengguna oleh anggaran. 17.Dokumenpelaksanaan AnggaranpejabatpengelolaKeuangan Daerah disingkat DpA-ppKD adalahdokumen pelaksanaan anggaran Badan/dinas/Biro Keuangan/Bagian KeuanganselakuBendahara UmumDaerah.
perubahan 18.Dokumen Pelaksanaan Anggaran sKpDyangselanjutnya disingkatDppA-sKpD adalahdokumenyang memuatperubahan pendapatan, belanja danpembiayaan yangdigunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran olehpengguna anggaran. 19.AnggaranKas adalahdokumenpelrkiraan arus kas masukyang bersumber dari penerimaan dan perkiraan aruskas keluaruntuk mengatur ketersediaandana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalamsetiapperiode. 20.surat Penyediaan Danayang selanjutnya disingkatspD adalah yangmenyatakan dokumen tersedianya danauntukmelaksanakan kegiatan sebagai dasarpenerbitan sF,pberdasarkan Anggaran Kas. 21.KasumumDaerah adalahtempatpenyimpanan uangdaerahyang ditentukanoleh kepala daerah untuk menampungseluruh penerimaan daerah dan digunakanuntuk membayarseluruh pengeluaran daerah. 22. Rekening KasumumDaerah adalahrekening tempatpenyimpanan uangdaerahyangditentukan olehkepala daerahuntukmenampung seluruh penerimaan daerahdandigunakan untukmembayar selurun pengeluaran daerahpadabankyangrlitetapkan. 23. Penerimaan Daerah adalahuangyangmasukke KasDaerah 24. Pengeluaran Daerah adalahuangyanEkeluardariKasDaerah. 25. Pendapatan Daerahadalahhak pemerintah daerahyang diakui penambah sebagai nilaikekayaan bersih. 26. BelanjaDaerahadalahkewajiban pemerintah daerahyangdiakui pengurang sebagai nilaikekayaan bersih. 27. Program adalahpenjabaran kebijakan sKpDdalambentukupaya yangberisisatuataulebihkegiatan denganmenggunakan sumber dayayangdisediakan untukmencapai hasilyangterukursesual dengan misiSKpD. 28. Kegiatan adalahbagiandari programyangdiraksanakan orehsatu atau lebihunit kerjapadasKpDsebagaibagiandari pencapaian sasaran terukurpadasuatuprogramdan terdiridari sekumpulan tindakanpengerahan sumberdaya baik yang berupapersonir (sumberdaya manusia),barangmodaltermasukperatatan dan teknologi, dana,ataukombinasi daritreberapa jenis ataukesemua
sumberdayatersebut sebagai masukan (input)untukmenghasirkan keluaran (output)dalambentukbarang/jasa. 29.surat permintaanpembayaran yang seranjutnya disingkatspp adarahdokumenyangditerbitkan orehpejabatyangbertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeruaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 30.sPP Uangpersediaan yang seranjutnya disingkatspp-upadarah dokumenyang diajukanoreh belndahara pengeruaran untuk permintaanuang muka kerja yang bersifatpengisiankembari (revolving)yang tidak dapat dirakukan dengan pembayaran langsung. 31.sPP Gantiuang persediaan yang seranjutnya disingkatspp-Gu adalahdokumen yangdiajukan orehbendahara pengeruaran untuk permintaan pengganti uangpersediaan yangtidakdapatdilakukan dengan pembayaran langsung. 32.sPPTambahan uangpersediaan yangseranjutnya disingkat spp-Tu adalahdokumen yangdiajukan orehbendahara pengeruaran untuk permintaantambahanuang perseldiaan guna meraksanakan kegiatan sKpDyangbersifatmendesak dantidakdapatdigunakan untukpembayaran langsung danuangpersediaan. 33' SPPLangsung yangselanjutnya disingkat Spp-rsadalahdokumen yang diajukanoleh bendaharapengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepadapihakketigaatasdasarperjanjian kontrakke{a atausuratperintah kerjarainnya danpembayaran gaji denganjumrah,penerima,peruntukan, dan waKu pembayaran tertentuyangdokumennya disiapkan olehppTK. 34' surat perintahMembayar yangselanjutnya disingkat spM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untukpenerbitan sp2Datas bebanpengeluaran DpA-SKpD. 35.surat PerintahMembayaruang persediaan yang seranjutnya disingkat spMupadarahdokumen yangditerbitkan orehpengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untukpenerbitan sp2Dyang dipergunakan sebagai uangpersediaan untukmendanai kegiatan.
36.suratPerintah Membayar yangselanjutnya GantiUangPersediaan 'yangditerbitkan disingkat SPM-GU adalahdokumen olehpengguna pengguna anggaran/kuasa anggaran untukpenerbitan sp2Datas bebanpengeluaran yangdananyadipergunakan DPASKPD untuk menggantiuang persediaan yang telah dibelanjakan dan telah disahkan. 37.Surat PerintahMembayarTambahanUang persediaanyang selanjutnya disingkat SPM-TU yangditerbitkan adalahdokumen oleh pengguna pengguna anggaran/kuasa anggaranuntuk penerbitan SP2Datas beban pengeluaran DPA-SKPD, karenakebutuhan dananyamelebihidari jumlahbataspaguuangpersediaan yang telahditetapkan sesuai denganketentuan. 38.surat PerintahMembayar yang selanjutnya Langsung disingkat SPM-LSadalah dokumen yang diterbitkanoleh pengguna pihakketigaatasdasar pengguna anggaran/kuasa anggaran kepada perikatanatau surat keputusan, pengeluaran kepadaBendahara untuk Belanja Tidak Langsung(Belanja pegawai)/Belanja Perjalanan. 39.suratPerintahPencairan Danayang selanjutnya disingkatsp2D yangdigunakan adalahdokumen sebagai dasarpencairan danaoleh Bankyangditerbitkan olehBUD/Kuasa BUDberdasarkan spMyang penggunaAnggaran diajukanoleh PenggunaAnggaran/Kuasa masing-masing SKPD. BABII PENGELOLAAN KEUANGAN DAEMH BagianKesatu PejabatPengelola Keuangan Daerah Pasal2 (1) KepalaSKPKDselakuPPKDmempun'yai tugas: a. menyusundan melaksanakan kebijakanpengelolaan keuangan daerah; perubahan b. menyusun rancangan ApBDdanRancangan APBD. c. melaksanakan FungsiBUD;
d.menyusunlaporan keuangandaerah dalam rangka pertanoounoiawaban
e.melaksanakan tugaslainnya berdasarkan kuasayangdilimpahkan olehkepala daerah. (2) Kepala SKPKD bertindak sebagai Bendahara UmumDaerah. (3) KepalaSKPKDselaku BUD dibantu oleh KuasaBUD untuk melaksanakan yangberkaitan tugas-tugas kebendaharaan dengan pengelolaan uangdaerahdansuratberharga. (4) PPKD jawabataspelaksanaan bertanggung tugasnya kepada kepala daerahmelalui sekretaris daerah. Pasal3 (1) WewenangPPKDdalam melakanakanFungsi sebagaiBUD meliputi : pelaksanaan a. menyusun kebijakan danpedoman ApBD; b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; pengendalian pelaksanaan c. melakukan APBD; petunjuk d. memberikan teknispelaksanaan sistempenerimaan dan pengeluaran kasdaerah; e. menetapkan SPD; pelaksanaan f. menyiapkan pinjaman pinjaman danpemberian atas namapemerintah daerah; g. melaksanakan sistemakuntansi danpelaporan keuangan daerah; h. menyajikan informasi keuangan daerah. (2) Wewenang BUDdalammengelola UangDaerah meliputi: pelaksanaan penerimaan a. memantau danpengeluaran ApBDoleh BANK dan/atau Lembaga yangtelahditunjuk; Keuangan Lainnya b. mengusahakan dan mengaturdana yang diperlukandaram pelaksanaan APBD; c. menyimpan UangDaerah; penempatan d. melaksanakan uangdaerah; e, mengelola/menatausahakan investasi; f. melakukanpembayaranberdasarkanpermintaanpejabat Pengguna Anggaran atasbebanRekening KasUmumDaerah. (3) Bendahara UmumDaerahbeftanggunrgjawab kepada Gubernur dari segi hak dan ketaatankepada peraturanatas pelaksanaan penerimaan yangdilakukannya. danpengeluaran
Pasal 4 (1) Kuasa bendahara UmumDaerah bertugas: a. menyiapkan anggaran kas; b. menyiapkan suratpenyediaan dana(SpD); c. menerbitkan Sp2D; (2) Untukmelaksanakan tugassebagainnana padaayat (1) dimaksud Kuasa Bendahara UmumDaerah berwenang : a. memantau pelaksanaan penerimaan danpengeluaran ApBDoleh BanlvLembaga keuangan yangterahditunjuk; rainnya b. mengusahakan dan mengaturdana yang diperlukan dalam pelaksanakan ApBD; c. menyimpan uangdaerah; d. melaksanakan penempatanuang Daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi; e. melakukanpembayaranberdasarkanpermintaanpejabat pengguna anggaran atasbebanrekening kasumumdaerah; f. melaksanakan pemberianpinjarnanatas nama pemerintah daerah; g, melakukan pengelolaan utangdanpiutang daerah; h. melakukan penagihan piutang daerah. (3) Kuasa Bendaharaumum Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan ppKD. tugasyangdilimpahkannya kepada BagianKedua
Pejabat Pengguna Anggaran/pengguna Barang Pasal5 KepalaSKPDselakupejabatpenggunaanggaran/pengguna barang mempunyai tugas: a. menyusun RM-SKpD; b. menyusun DPA-SKpD; c. melakukan tindakanyang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; d. melaksanakan anggaran yangdipimpinnya; SKPD e. melakukan pengujian atastagihan danmemerintahkan pembayaran; f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukanpajak;
h. menandatangani SpM; i. mengelola utangdan piutangyangrnenjaditanggung jawabsKpD yangdipimpinnya; j. mengelolabarangmilik daerah/kekayaan daerahyang menjadi jawabSKPD tanggung yangdipimpinnya; k. menyusundan menyampaikan raporankeuangansKpD yang dipimpinnya; l. mengawasi pelaksanaan anggaran sKpDyangdipimpinnya; m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasayangdilimpahkan olehkepala daerah; dan n. bertanggung jawabataspelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Pasal6 (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barangdalammelaksanakan tugas-tugassebagaimana dimaksuddalam pasal 5 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepadakepalaunit kerja pada SKPDselakukuasapenggunaanggaran/kuasa pengguna barang. (2) Pelimpahan sebagiankewenangan sebagaimana tersebutpada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatandaerah,besaran SKPD,besaranjumrahuangyang dikerora, bebankerja,rokasi, kompetensi,rentang kendali,dEn,/s1srJ pertimbangan objeKif lainnya. (3) Pelimpahan sebagiankewenangan :;ebagaimana dimaksudpada ayat(1) ditetapkan olehkepala daerahatasusulkepala sKpD. (4) Pelimpahan sebagiankewenangan sebagaimana dimaksudpada ayat(1),meliputi: a. melakukantindakanyang mengakibatkan pengeluaran atas bebananggaran belanja; b.melaksanakan anggaran unitkerjay,ang dipimpinnya; c. melakukanpengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasamadenganpihak lain dalambatasanggaran yangtelahditetapkan; e. menqawaSi
f. mefaksanakan tugas-tugas kuasapenggunaanggaranrainnya berdasarkan kuasayang dirimpahkan oreh pejabatpengguna anggaran, (5) Kuasapengguna anggaran/kuasa pengguna barangsebagaimana dimaksudpada ayat (1) bertanggung jawab atas peraksanaan tugasnya pengguna kepada anggaran/pengguna barang. Bagian Ketiga pelaksana Pejabat TeknisKegiatan SKPD Pasal7 (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barangdankuasapengguna anggaran/kuasa pengguna barangdalammelaksanakan program dankegiatan rnenunjuk pejabatpadaunitke{asKpDselakupprK. (2) Penunjukanpejabat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompeten:;i jabatan,anggaran kegiatan, bebankerja,lokasi,dan/ataurentangkendalidan pertimbangan objektiflainnya. (3) PPTKyang ditunjukorehpejabatpengguna anggaran/pengguna barangsebagaimana dimaksud padaayat(1) bertanggung jawab ataspelaksanaan tugasnyakepadapengguna anggaran/pengguna barang. (4) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa penggunaanggaran/kuasa penggunabarang sebagaimana dimaksudpada ayat (1) jawab atas pelaksanaan beftanggung tugasnyakepadakuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. (5) PPTK mempunyai tugasmencakup: a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; c. menyiapkandokumen anggaranatas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; d.meneliti kelengkapan pemhayaran; dokumen permintaan e. meneliti uangmukakegiatan; dan f. menyiapkan dan menandatangani usulanspp-Ls,spp-TUpdan SPP.TUP Nihil.
(6) Dokumen padaayat(5) hurufc anggaran sebagaimana dimaksud mencakupdokumenadministrasikegiatanmaupun dokumen yang terkaitdenganpersyaratan administrasi pembayaran yang perundang-undangan. ditetapkan sesuai denganketentuan Bagian Keempat Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Pasal B (1) Untukmelaksanakan anggaranyang dimuatdalamDPA-SKPD, pejabatyangmelaksanakan kepalaSKPDmenetapkan fungsitata padaSKPD usahakeuangan sebagai PPK-SKPD. (2) PPK-SKPD padaayat(1) mempunyai sebagaimana dimaksud tugas: pengadaan a. menelitikelengkapan SPP-LS barangdanjasayang pengeluaran disampaikan olehbendahara dandiketahui/disetujui olehPPTK; b. menelitikelengkapan SFP-UP, gaji SPP-GU, Spp-TUdanSpp-LS dan tunjanganPNSsertapenghasilan lainnyayangditetapkan sesuaidenganketentuanperundang-undangan yang diajukan pengeluaran; olehbendahara c. melakukan verifikasi SPP; d. menyiapkan SPM; e. melakukan verifikasi harianataspenerimaan; f. melaksanakan akuntansi SKPD; dan g. menyiapkan laporan keuangan SKPD. (3) PPK-SKPD tidak bolehmerangkap sebagaipejabatyangbeftugas pemungutan melakukan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atauPPTK. Bagian Kelima Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Penerirnaan Pasal 9 (1) Untuk melaksanakan tugas kebendaharaan daram rangka Pelaksanaan AnggaranPendapatan dalamsKpD,KeparaDaerah penerimaan. atasusulPPKD mengangkat bendahara
(2) Bendahara penerimaan wajib
menyefenggarakan penatausahaan terhadapseruruhpenerimaan dan penyetoran atas penerimaan yangmenjadi tanggung jawabnya.
(3) Untut<mendukung ketancaran tugasperbendaharaan, bendahara penerimaan dapatdibantuorehpernbantu bendahara penerimaan yangmeraksanakan fungsisebagaikasiratau pembuatdokumen penerimaan. Bagian Keenam pengeluaran, Bendahara pasal10 (1) untuk meraksanakan tugas kebendaharaan daram rangka peraksaaananggaran beranja pada sKpD, Kepara Daerah mengangkat pengeluaran Bendahara atasusulppKD. (2) Bendahara pengeruaran wajib menyerenggarakan penatausahaan terhadap pengeluaran seluruh uangyangdiketolanya. Pasal 11 (1) Bendaharapenerimaandan bendaharapengeluaran dilarang melakukan, baiksecaralangsung maupuntidaklangsung, kegiatan perdagangan, pekerjaanpemborongan dan penjualan jasa atau bertindaksebagaipenjaminatas kegiatan/pekerjaan/penjuaran tersebut,seftamenyimpan uangpaclasuatubankatau lembaga keuangan lainnya atasnamapribadi. (2) Bendaharapenerimaandan bendaharapengetuaransecara fungsional jawabataspelaksanaan beftanggung tugasnyakepada PPKD se|aku BUD. BABIII PENGESAHAN DOKUMEN PEI.AKSANMN ANGGARAN ( DPA) SKPD, DPPA.SKPD, DPAL-SKPD DANANGGMRAN KASSKPD. Bagian Kesatu Dokumen Pelaksanaan (DpA)SKPD Anggaran Pasal 12 (1) PPKDpalinglama 3 (tiga) hari kerja setelahperaturandaerah tentangAPBDditetapkan, memberitahukan kepadasemuakepala SKPD agarmenyusun rancangan DPA-SKPD.
(2) Rancangan dimaksudpada ayat (1), sebagaimana DPA-SKPD program, yanghendakdicapai, kegiatan, anggaran merincisasaran yang disediakan sasarantersebut,dan rencana untuk mencapai yangdiperkirakan. penarikan seftapendapatan SKPD danatiap-tiap kepadaPPKD (3) KepalaSKPDmenyerahkan DPA-SKPD rancangan paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan padaayat(1), dimaksud sebagaimana padaayat(1) tercantum (4) FormatDPA-SKPD dimaksud sebagaimana ini. I peraturan Gubernur dalamLampiran Pasal13 (1) PadaSKPKD DPA-SKPD danDPA-PPKD. disusun yangdilaksanakan olehPPKD (2) DPA-SKPD memuatprogramlkegiatan selakuSKPD. (3) DPA-PPKD : untukmenampung digunakan yangberasal danpendapatan daridanaperimbangan a. pendapatan hibah; b. belanjabunga,subsidi,belanjahibah, belanjabantuansocial, belanjabagi hasil,belanjabantuankeuangan,dan belanjatidak terduga; pembiayaan. pembiayaan dan pengeluran c. Penerimaan Pasal14 (1) PPKDmengotorisasi DPA-SKPD anggaran rancangan dan rancangan kepadaTAPD. kasSKPDkemudiandiserahkan (2) TAPD melakukanverifikasirancanganDPA-SKPD bersama-sama dengankepalaSKPDpalinglama 15 (lima belas)hari kerja sejak peraturankepaladaerahtentangpenjabaran APBD. ditetapkannya (3) Verifikasisebagaimana dimaksudpada ayat (2) denganmelihat jumlah anggaran tiap-tiap kegiatan pada SKPD, kemudian membandingkannya dengan kemampuankeuangandaerah dan prioritasprogrampembangunan. (4) Berdasarkan hasilverifikasisebagairnana dimaksudpadaayat (1), yangtelahdisetujuioleh rancangan DPA-SKPD PPKDmengesahkan sekretaris daerahmenjadiDPA-SKPD.
yang telah disahkansebagaimana (5) DPA-SKPD dimaksudpada ayat (3) disampaikankepada kepala SKPD, satuan kerja palinglama7 pengawasan Keuangan daerah, danBadanPemeriksa (tujuh)harikerjasejaktanggaldisahkan. padaayat(3) digunakan (6) DPA-SKPD sebagai sebagaimana dimaksud anggaran oleh kepalaSKPDselakupengEuna dasarpelaksanaan barang. anggaran/pengguna BagianKedua (DPPA) Anggaran Pelaksanaan Perubahan SKPD Dokumen Pasal15 (1) PPKDpalinglama 3 (tiga) hari kerja setelahperaturandaerah kepada tentang perubahanAPBDditetapkan,memberitahukan rancangan DPA-SKPD terhadap semuakepalaSKPD agarmenyusun yangdianggarkan program APBD. dankegiatan dalamperubahan (2) DPA-SKPD yang mengalamiperubahandalam tahun berjalan harusdisalinkembalike dalamDokumen Pelaksanaan seluruhnya (DPPA-SKPD), KerjaPenangkat Daerah Perubahan Anggaran Satuan padaayat(2) terhadap (3) DalamDPPA-SKPD sebagaimana dimaksud rincian obyek pendapatan,belanja atau pembiayaanyang penambahan harus mengalami ataupenguil'angan ataupergeseran perbedaanjumlah diseftai dengan penjelasanlatarbelakang anggaranbaik sebelumdilakukanperubahanmaupunsetelah perubahan. dilakukan (4) DPPA-SKPD setelah TAPD, dapatdilaksanakan dibahas dandisahkan persetujuan sekretaris olehPPKD berdasarkan daerah. Ketiga Bagian (DPAL) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD Pasal 16 (1) DPAL-SKPD adalah dokumenyang digunakansebagaidasar pelaksanaan padatahunberjalan, yangbelumdiselesaikan kegiatan dansudahmelewati RKA-SKPD batasakhirpenyusunan untuktahun anggaran selanjutnya. (2) DPAL-SKPD hanyauntukkegiatan digunakan belanjalangsung dari yangdiprogramkan, yangtidakdapatdiselesaikan setiapkegiatan di
pada (3) Untukmendanai kegiatanlanjutandidasarkan Pelaksanaan yangtelah disahkankembalioleh PPKDmenjadiDPA DPASKPD (DPAL-SKPD) tahunanggaran berikutnya. Lanjutan SKPD (4) Untuk mengesahkan menjadi DPAL-SKPD kembaliDPA-SKPD padaayat(3), Kepala SKPDmenyampaikan sebagaimana dimaksud kegiatanfisik dan non-fisik laporanakhir realisasipelaksanaan kepadaPPKDpatinglambatpertengahan bulan maupunkeuangan Desember tahunanggaran berjalan. (5) Jumlahanggaran setelah terlebih dapatdisahkan dalamDPAL-SKPD pengujian : terhadap dahulu dilakukan yang belumditerbitkanSPDdan/ataubelum a. sisa DPA-SKPD yangbersangkutan; ataskegiatan diterbitkan SP2D SPP,SPMatauSP2D; atau b. sisaSPDyangbelumditerbitkan yangbelumdiuangkan. c. SP2D padaayat yangtelahdisahkan (6) DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud penyelesaian pekerjaan (3) dapatdijadikan dasarpelaksanaan dan penyelesaian pembayaran. (7) Pekerjaan yangdapatdilanjutkan dalambentukDPALmemenuhi kriteria: yangtelahadaikatanperjanjian kontrakpadatahun a. pekerjaan anggaran berkenaan; dan penyelesaian pekerjaan b. keterlambatan diakibatkan bukankarena kelalaianpenggunaanggaran/barang atau rekanan,namun karena akibatdariforcemajor. (8) FormatDPAL-SKPD sebagaimana tercantumdalam LampiranI peraturan ini. Gubernur Bagian Keempat Anggaran KasSKPD Pasal 18 (1) Kepala SKPD berdasarkanrancanganDPA-SKPD menyusun rancangan kasSKPD. anggaran (2) Rancangan anggarankas SKPDsebagaimana dimaksudpada ayat(1) disampaikan kepadaPPKD selakuBUDbersamaan dengan rancangan DPASKPD. (3) Pembahasanrancangananggaran kas SKPD dilaksanakan
Pasal19 (1) PPKD kaspemerintah daerahguna selakuBUDmenyusun anggaran mengaturketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuaidenganrencanapenarikan dana yangtelahdisahkan. yangtercantum dalamDPA-SKPD (2) Anggarankas sebagaimana dimaksudpada ayat (1) memuat perkiraan dari penerimaan dan arus kas masukyang bersumber perkiraanarus kas keluar yang digunakanguna mendanai pelaksanaan kegiatan dalamsetiapperiode. (3) Formatanggaran kas pemerintah daerahsebagaimana tercantum ini. I peraturan Gubernur dalamLampiran Pasal20 DPA/DPPA/DPAL-SKPD kasdigunakan dan anggaran olehPPKDselaku BUDsebagai Dana(SPD). dasarpembuatan SuratPenyediaan BABIV DANPROSEDUR PENERBTTAN SISTEM PENYEDIMN DANA(SPD) SURAT Pasal 21 (1) Dalamrangkamanajemen kasPPKD selakuBUDmenerbitkan SPD penjadwalan pembayaran pelaksanaan denganmempeftimbangkan program yangdimuatdalamDPA-SKPD/DPPA-SKPD.. dankegiatan (2) Pengeluaran kasatasbebanAPBDdilakukan berdasarkan SPDatau dokumen lainyangdipersamakan dengan SPD. (3) SPDditerbitkan olehPPPDselakuBUDsetelahDPA-SKPD/ DPPASKPDdlanAnggaranKas masing-masing DPA-SKPD/DPPA SKPD pengesahan. mendapat perbulan, (4) SPDdikeluarkan peftriwulan, persemester sesuaidengan ketersecliaan dana. (5) Untukrnengakomodasi belanjaataskegiatanyangbersifatwajib danmengikat danharusdilaksanakan sebelum DPA-SKPD disahkan dapat cliterbitkan SPD tanpa menungguDPA disahkansepefti ( KhususBelanjaGaji dan Tunjangan), BelanjaTidakLangsung ( BelanjabarangdanjasakhususuntukBelanja Belanja Langsung Rekening Listrik, Telepon danAir).
BABV PENGA]UAN SUMTPERMINTMN PEMBAYAMN (SPP) Bagian Kesatu Pengajuan SPP-UP Pasal 22 (1) Berdasarkan SPDyangtelahditerbitkan ataudisahkan olehppKD selakuBUD,bendahara pengeluaran menerbitkan dan mengajukan sPP-uP untuk memperoleh persetujuan dari pengguna penggunaanggaranmelaluippK-sKpDdalam anggaran/kuasa rangkapengisian uangpersediaan. (2) Dokumen SPP-UP padaayat(1)terdiridari: sebagaimana dimaksud a. suratpengantar SPP-UP; b. ringkasan SPP-UP; c. rincian SPP-UP; d,draft surat peryataanuntuk ditandatangani oleh pengguna pengguna anggaran/kuasa yang menyatakan anggaran bahwa uangyangdimintatidak dipergunakan untukkeperluan selain uangpersediaan saatpengajuan SpMkepada kuasaBUD; e. salinan Keputusan Gubernur tentangpenetapan Uangpersediaan masing-masing SKPD; dan f. lampiran lainyangdiperlukan. (3) FormatDokumen sPP-uppadaLampinan III peraturan Gubernur in Bagian Kedua Pengajuan SPP-GU Pasal 23 (1) Berdasarkan sPDyangtelahditerbitkan ataudisahkan olehppKD selakuBUD,bendahara pengeluaran menerbitkan dan mengajukan SPP-GU untuk memperolehpersetujuan dari pengguna penggunaanggaranmelaluippK-sKpDdalam anggaran/kuasa rangkagantiuangpersediaan. (2) Dokumen sPP-GU sebagaimana padaayat(1) terdiridari: dimaksud a.suratpengantar SPP-GU; b.ringkasan SPP-GU; penggunaan c. rincian yanglalu; Sp2D-UP/GU
d. bukti transaksiyang sah dan rengkapatas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantumdalam ringkasan pengeluaran perrincian obyekdirnaksud; pengeluaran e.ringkasan perrincian obyek;dan f. lampiran lainyangdiperlukan (3) Formatdokumen spp-Gusebagaimana padalampiran tercantum IV Peraturan Gubernur ini BagianKetiga pengajuan Sistem danProsedur Spp-TU Pasal24 (1) Berdasarkan sPDyangterahditerbitkan ataudisahkan olehppKD selakuBUD,bendahara pengeruaran menerbitkan dan mengajukan SPP-TU untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa penggunaanggaranmelaluippK-sKpD dalam Tambahan UangPersediaan. (2) Dokumen sPP-TU sebagaimana padaayat(1) terdiridari: dimaksud a. suratpengantar Spp-TU; b. ringkasan SPp-TU; c. rincian penggunaan rencana TU; d. suratketerangan yangmemuatpenjelasan pengisian keperluan tambahan uangpersediaan; dan e. lampiran lainnya. (3) Formatdokumen spp-TUsebagaimana tercantum padalampiran V Peraturan Gubernur ini BagianKeempat Pengajuan Spp-LS Gajidan Tunjangan seftapenghasilan Lainnya Pasal 25 (1) Berdasarkan sPDyangterahditerbitkan ataudisahkan olehppKD selakuBUD,bendahara pengeluaran nnenerbitkan dan mengajukan SPP-LSGaji dan Tunjanganserta penghasilan lainnyauntuk memperoleh persetujuan daripengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD. (2) Dokumen spp-Ls untuk pembayarangaji dan tunjangan
SPP-LS; b. ringkasan c. rincianSPP-LS; dan SPP-LS. d. lampiran gaji dan tunjangan (3) Lampiran untuk pembayaran dokumenSPP-LS
padaayat(2) lainnyasebagaimana dimaksud seftapenghasilan hurufd mencakup: gajiinduk; a. pembayaran b. gajisusulan; gaji; c. kekurangan d. gajiterusan; e. uang duka wafat/tewasyang dilengkapidengandaftar gaji gaji/uang induk/gaji susulan/ kekurangan dukawafat/tewas; f. SKCPNS; g. SKPNS; pangkat; h. SKkenaikan i, SKjabatan; j. kenaikan gajiberkala; pelantikan; k. suratpernyataan jabatan; I. suratpernyataan masihmenduduki pernyataan m,surat melaksanakan tugas; (KPa); n, daftarkeluarga o. fotokopi suratnikah; p. fotokopi aktekelahiran; q. suratketerangan pemberhentian pembayaran (SKPR) gaji; r. daftarpotongan sewarumahdinas; s. suratketerangan masihsekolah/kuliah; t. suratpindah; u. suratkematian; v. SSPPPhPasal 2t; dan perundang-undangan penghasilan w.peraturan rTtengenai Pimpinan dananggotaDPRD seftagajidantunjangan kepaladaerah/wakil kepala daerah. x. Kelengkapan lampirandokumenSPP-15pembayaran gaji dan tunjangansebagaimana dimaksudpada ayat (3) digunakan sesuai denganperuntukannya.
(4) Format dokumenspp-Ls Gaji dan Tunjangan sebagaimana tercantum padarampiran VI peraturan Gubernur ini Bagian Kelima pengajuan Spp-LS Barang dan.lasa pasal26 (1) PPTKmenyiapkan dokumenspp-LSuntukpengadaan barangdan jasa untuk disampaikan kepadabendahara pengeruaran dalam rangkapengajuan permintaan pembayaran. (2) Dokumen spp-ls untukpengadaan barangdanjasa sebagaimana dimaksud padaayat(1) terdiridari: a. suratpengantar Spp-LS; b. ringkasan Spp-LS; c. rincian Spp-LS; dan d. lampiran Spp-LS. (3) Lampirandokumenspp-Ls untuk pengadaan barangdan jasa sebagaimana padaayat(2) hurufd mencakup: dimaksud a. ssP disertai faktur pajak (ppN dan pph) yang terah ditandatangani pajakdanwajibpunEut; b. surat perjanjian kerjasama/kontrakantara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran denganpihakketigasefta mencantumkan nomorrekening bankpihakketiga c. beritaacarapenyelesaian pekerjaan; d. beritaacaraserahterimabarangdanjasa; e. beritaacarapembayaran; f, kwitansibermeterai,nota/fakturyang ditandatangani pihak ketigadanpprK seftaidisetujui olehpengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; g. suratjaminanbankatauyangdipersamakan yangdikeluarkan olehbankataulembaga keuangan nonbank; h. dokumenlainyangdipersyaratkan untukkontrak-kontrak yang dananyasebagian atau seruruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luarnegeri; i. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan sertaunsurpanitiapemeriksaan barangberikut
barang apabilapengadaan j. surat angkutanatau konosemen di luarwilayahkerja; dilaksanakan pekerjaan potongan dendaketerlambatan k. suratpemberitahuan keterlambatan; pekerjaan mengalami apabila dariPPTK tingkat kemajuan/ penyelesaian l. foto/buku/dokumentasi pekerjaan; yang jamsostek (potongan sesuaidenganketentuan m.potongan jamsostek); dan pemberitahuan berlaku/surat yangperhitungan harganya konsultan n. khususuntukpekerjaan (billingrate),beritaacaraprestasi biayapersonil menggunakan kemajuanpekerjaandilampiridenganbufti kehadirandari danbuKi waKu pekerjaan sesuaipentahapan tenagakonsultan sertabuKi pengeluaran penyewaan/pembelian alat penunjang rincian dalamsuratpenawaran. berdasarkan lainnya lainyangdiPerlukan o. Lampiran pengadaan barangdanjasa SPP-[-S dokumen (4) Kelengkapan lampiran sesuaidengan dimaksudpadaayat (3) digunakan sebagaimana peruntukannya. dokumenyang diajukansebagaimana (5) Dalamhal kelengkapan pengeluaran dimaksudpadaayat (4) tldak lengkap,bendahara barangdan jasa dokumenSPP-LSpengadaan mengembalikan PPTK untukdilengkaPi. kepada dimaksuo sebagaimana pengeluaran SPP-LS mengajukan (6) Bendahara padaayat(l) kepadapengguna anggaransetelahditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna pengguna melaluiPPK-SKPD. anggaran anggaran/kuasa tercantumpadalampiranVII Peraturan (7) FormatdokumenSPP-LS ini. Gubernur Pasal27 hibah,bantuansosial, pembayaran belanjabunga,subsidi, Permintaan olehbendahara danpembiayaan belanjabagihasil,bantuankeuangan, SPP-LSyang pengeluaran SKPKDdilakukandengan menerbitkan melaluiPPK-SKPKD. PPKD kepada diajukan
BABVI PENERBITAN SPM Pasal 28 (1) PPK-SKpD menelitidan/ataumenguiikelengkapan dokumensppuP, SPP-GU, spp-Tu, spp-Ls yang diajukanoreh bendahara pengeluran yaitu: a. memeriksa secararincidokumen pendukung spp sesuaidengan ketentuan yangberlaku. b.memeriksaketersediaan pagu anggarandalam DpA untuk memperoleh keyakinan bahwatagihantidak melampaui batas paguanggaran, c. memeriksa keseuaian rencanakerjadan/ataukelayakan hasil kerjayangdicapai denganindikator keluaran d. memeriksa kebenaran haktagihyangmenyangkut antaralain; pihak 1. yang ditunjukuntuk menerimapembayaran (nama oranglperusahaan, alamat,nomorrekening dannamabank). 2.nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya denganprestasikerja yang dicapaisesuai spesifikasi teknisyangtercantuk dalamkontrak) 3.jadwalwaktupembayaran. e. memeriksa pencapaian tujuandan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluaranyang tercantumdalam DpA berkenaan dan/atauspesifikasi teknisyang sudahditetapkan dalamkontrak. (2) Dalamhalkelengkapan yangdiajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkapdan tidaksah, ppK-sKpD mengembalikan dokumenspp-up,spp-Gu,spp-Tu,spp-Ls kepadaBendahara Pengeluran untukdilengkapi. (3) Dalamhal dokumenyangdiajukansebagaimana pada dimaksud ayat (1) dinyatakan lengkapdan sah,pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SpM. (4) Penerbitan spMsebagaimana padaayat(1) palingtama1 dimaksud (satu)harikerjaterhitung sejakditerimanya dokumen Spp. (5) Penolakan penerbitan spMparingrama1 (satu)harikerjaterhitung sejakditerimanya pengajuan Spp.
Pasal29 pengguna yangdigunakan anggaran/kuasa oleh pengguna Dokumen perintahmembayar pengeluaran anggarandalam menatausahakan h registerSPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-IS adala Pasal30 SP2Dadalahsebagai (1) Kelengkapan SPMuntukpenerbitan dokumen berikut: denganSuratPernyataan a. untukSPMUPdanSPMTU dilengkapi PA. Anggaran/Kuasa lawabPengguna Tanggung denganSurat Pernyataan b. untuk SPMGU dan LS dilengkapi PA Anggaran/Kuasa Pengguna JawabBelanja(SPTB) Tanggung yang:;ahdanlengkap pengeluaran sesuai dengan danBuKi-buKi yang ditetapkandalam peraturan persyaratan kelengkapan perundang-undangan. penerbitan SPMdan SPM,Register (2) FormatSPM,Suratpenolakan peneribitan tercantum SPMsebagaimana Register Suratpenolakan padalampiran ini. Gubernur IX Peraturan BABVII
SP2D Penerbitan danProsedur Sistem Pasal31 BUD Danaoleh BUD/Kuasa Pencairan Penerbitan SuratPersetujuan sebagai berikut: dilakukan PA atau pejabat yang ditunjuk a. penguna Anggaran/Kuasa pendukung kepada BUD; dokumen menyampaikan SPMbeserta denganmengisi kelengkapan dokumenSPMdilakukan b. Pemeriksaan berkas SPM (format checklist/ lembar control kelengkapan padalampiran ini), XII Peraturan Gubernur tercantum sebagaimana berkasSPMtidak memenuhisyaratsesuai apabilakelengkapan untukdilengkapi, dikembalikan cheklistmakaberkasSPMlangsung dicatatdalam dan apabilaberkasSPMditerimalengkaplangsung Penyelesaian SPM; bukukontrolPengawasan mencakup : c. Pengujian SPMdilaksanakan perhitungan tagihanyangtercantumdalam 1. mengujikebenaran
2. mengujiketersediaan dana pada kegiatan,rekening dan rincian yangditunjukdalamSPMtersebut; rekening dalamDPA/DPPA 3. mengujidokumensebagaidasarpenagihan (Kontrak,SpK,SK kepegawaian dll); 4. mengujibuKi pengeluaran dan/atausuratpernyataan tanggung jawab belanja dari penggunaanggaran/kuasan pengguna anggaranatau pejabatlain yang ditunjukmengenai tanggung jawabterhadap pelaksanaan pembayaran; 5. buKipemotongan PPndanPPh; jumlahuangdalamangkadan 6. memeriksa carapenulisan/pengisian huruf(termasuk tidakbolehcacatdalampenulisan). d. Atashasilpengujian/verifikasi pemeriksa/penguji olehpetugas SpM: 1. menerbitkan SP2DatasdasarSPMyangmemenuhi syarat; penerbit 2. mengembalikan sPMkepada sPMapabila tidakmemenuhi syaratditerbitkan SP2Ddalambataslvaktusebagai berikut: a) SPMBelanjaPegawaiNon Gaji Induk dikembalikan paling lambat2 (dua)harikerjasetelah diterima SPM; b) SPM UP||UP/GUdan LS kelompokBelanja Langsung dikembalikanpalinglambatsatuhari kerjasetelahditerima SPM. e. Pengesahan SPM Penggantian UP (SPM-GU) Nihil atas Upffup dilaksanakan BUD/Kuasa BUDdenganmenerbitkan Sp2DNihil; f. Penerbitan sP2Dwajib diselesaikan oleh BUD/Kuasa BUDdalam bataswaktusebagai berikut: 1. sP2DGajiIndukditerbitkan palinglambattiga harikerjasebelum awalbulanpembayaran; 2. sP2DNon Gaji Indukditerbitkan palinglambatlima hari kerja setelah diterima SPMsecara lengkap; 3. SP2DUPffUP/GUP dan LS untuk Kelompok BelanjaLangsung palinglambatsatuharikerjasetelah diterima spMsecara rengkap. g. Penerbitan SP2DolehBUD/Kuasa BUDdilakukan dengan cara: 1. sP2Dditandatangani olehBUD/Kuasa BUDatasnamaGubernur; 2. membuat Daftaruji sebagai pengantar ke bankyangdirampirkan bersamaan dengan SP2D. 3. sP2Dditerbitkan dalamrangkap 4 (empat)dandibubuhistempel
a)Lembar 1 : Bankyangditunjuk; b)Lembar 2 : pengguna pengguna Anggaran/Kuasa Anggaran; c) Lembar 3 : ArsipKuasaBUD; d)Lembar 4 : pihakKetiga. Pasal 32 (1) Dokumen yangdigunakan kuasaBUDdalammenatausahakan sp2D mencakup: a. register Sp2D; b. bukukaspenerimaan danpengeluaran. (2) FormatDaftarpengawasan penyelesaian spM,Formatsp2D,surat peneribitan Penolakan sp2D,RegisterspzD, Registerpenolakan sP2DdanBukuKaspenerimaan danpr:ngeluaran BUDsebagaimana tercantum padaLampiran X peratuaran Gubernur ini. Pasaf33 (1) KuasaBUDmenyerahkan sp2Dyangditerbitkan untukkeperluan uangpersediaanlganti uangpersediaanltambahan uangpersediaan pengguna kepada pengguna Anggaran/Kuasa Anggaran. (2) KuasaBUDmenyerahkan sp2Dyangditerbitkan untukkeperluan pembayaran langsungkepadapihak Ketigadan/ataukepada bendahara untuksp2DGajidanTunjangan seftasp2Dperjalanan. BABVIII PEMBUATAN SUMTPERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PENGELUAMN Pasal 34 (1) Dokumenyang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup : a. bukuKasUmum; b. bukupajak; c. bukupanjar; d. bukurekapitulasi pengeluran perrincian obyek;dan e. registerSPP-UP/Spp-GU/Spp-TU/SpptS; (2) Dalamrangkapengendarian penerbitan permintaan pembayaran untuksetiapkegiatan dibuatkan kartukendali kegiatan.
(3) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempeftanggung-jawabkan penggunaanuang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepadakepalasKpD palinglambattanggal7 (tujuh)bulanberikutnya. melalui PPK-SKPD (4) Dokumen yang digunakan dalam pertanggungjawaban pengeluaran mencakup :
menatausahakan
a. registerpenerimaan laporanpeftanggungjawaban pengeluaran (sPJ); b. registerpengesahan laporanpeftanggungjawaban pengeluaran (sPJ); penutupan c. register kas. (5) Dalammempertanggungjawabkan pengetolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana padaayat(3) mencakup: dimaksud a. bukukasumum; pengeluaran b. ringkasan per rincianobyekyangdisertaldengan buKi-buKipengeluaran yangsah ataspengeruaran dari setiap rincianobyekyangtercantum pengeluaran dalamringkasan per rincian obyekdimaksud; c. buKiataspenyetoran PPN/PPh ke kasnegara; penutupan d. register kas. (6)Buku kas umum sebagaimana dimaksudpadaayat (4) huruf a ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan pengguna pengguna anggaran/kuasa anggaran. (7) Dalamhal laporanpeftanggungjawatlan sebagaimana dimaksud padaayat(3) telahsesuai,pengguna anggaran menerbitkan surat pengesahan peftanggungjawaban. laporan (8) Batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran tanggal10, pengguna anggaran dapatmemberikan pengeluaran sanksikepadabendahara akibat penyampaian keterlambatan pertanggungjawaban. laporan (9) Untuk teftib laporanpertanggungjawaban pada akhir tahun peftanggungjawaban anggaran, pengeluaran danabulanDesember palinglambat disampaikan tanggal 31 Desember.
(lO)Dokumen pendukung spp-Lsdapatdipersamakan denganbukti peftanggungjawaban atas pengeluaranpembayaranbeban langsung kepada pihakketiga. (ll)Bendahara pengeruaran pada sKpD wajib mempeftanggungjawabkan secara fungsional ataspengelolaan uang yangmenjaditanggung jawabnyadenganmenyampaikan raporan peftanggungjawaban pengeluaran kepadappKDselakuBUDpaling lambattanggal10bulanberikutnya. (12)Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (11) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahanpertanggungjawaban pengeluaran olehpengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Pasal35 Dalammelakukan verifikasiatas laporanpertanggungjawaban yang ppK-SKpD disampaikan, berkewajiban : a' menelitikelengkapan dokumenlaporanpertanggungjawaban dan keabsahan bukti-buKi pengeruaran yanEdirampirkan; b. mengujikebenaran perhitungan ataspengeluaran per rincianobyek yangtercantum dalamringkasan perrincian obyek; ppN/pph c. menghitung pengenaan atasbebanpengeluaran perrincian obyek;dan d. mengujikebenaran sesuaidenganspM dan spzDyangditerbitkan periode sebelumnya. Pasal36 (1) ApabilaSKpDmenunjuk Bendahara pengeluaran pembantu, maka bendaharapengeluaranpembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadapseluruh pengeluaran yang menjadi jawabnya. tanggung (2) Dokumen-dokumen yangdigunakan oleh bendahara pengeluaran pembantu dalammenatausahakan penEeluaran mencakup: a. bukukasumum; b. bukupajakPpNipph; dan c. bukupanjar. (3) Bendahara pengeluaran pembantu dalam
melakukan
pembantuwajib menyampaikan pengeluaran laporan (4) Bendahara pengeluaran pengeluaran pertanggungjawaban kepadabendahara palinglambat tanggal 5 (lima)bulanberikutnya. pengeluaran (5) Laporanpertanggungjawaban sebagaimana dimaksud padaayat(4) mencakup: a. bukukasumum; dan b. bukupajakPPN/PPh; yangsah. c. buKipengeluaran pengeluaran (6) Bendahara melakukan verifikasi, evaluasi dananalisis pengeluaransebagaimana atas laporan peftanggungjawaban padaayat(6). dimaksud (7) Formatdokumensebagaimana dimaksuddalamPasal31, dan padalampiran ini XI Peraturan Gubernur Pasal 33tercantum Pasal37 pengguna anggaran melakukan (1) Penggunaanggaran/kuasa penerimaan pemeriksaan kas yang dikelolaoleh bendahara dan pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu)kalidalam3 bendahara (tiga)bulan. penerimaan pengeluaran (2) Bendahara melakukan dan bendahara pemeriksaan kas yang dikelolaoleh bendaharapenerimaan pembantudan bendaharapengeluaranpembantusekurangkurangnya 1 (satu)kalidalam3 (tiga)bulan. (3) Pemeriksaan padaayat(1) danayat(2) kassebagaimana dimaksud kas. dituangkan dalamberitaacarapemeriksaan (4) Beritaacarapemeriksaan padaayat(3) kassebagaimana dimaksud penutupan diseftai denganregister kas. Pasal38 Pengisiandokumenpenatausahaan bendaharapengeluaran dapat menggunakan komputer aplikasi dan/atau lainnya. alatefektronik Pasal39 pengeluaran Dalamhalbendahara berhalangan, maka: a. apabilamelebihi 3 (tiga)harisampaiselama-lamanya 1 (satu)bulan, pengeluaran bendahara tersebutwajib memberikan surat kuasa pembayaran kepadapejabatyang ditunjukuntuk:melakukan dan
tugas-tugas bendahara pengeluaran atastanggung jawabbendahara pengeluaran yangbersangkutan dengan diketahui kepala sKpD; b. apabilamelebihi1 (satu)bulansarnpaiselama-lamanya 3 (tiga) bulan,harusditunjukpejabatbendahara pengeluaran dandiadakan beritaacaraserahterima; c. apabilabendahara pengeluaran sesudah 3 (rtiga) bulanbelumjuga dapatmelaksanakan tugas,makadianggap y,angbersangkutan telah mengundurkan diri atau berhentidari jabatansebagaibendahara pengeluaran danolehkarenaitu segera diusulkan penggantinya. BABIX SISTEM DANPROSEDUR BENDAHAM KHUSUS PENERIMMN PENDAPATAN ASLIDAEMH(PAD) Pasal 40 (1) Bendahara khusus penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruhpenerimaan dan penyetoran atas penerimaan yangmenjadi jawabnya. tanggung (2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksudpada ayat(1) menggunakan: a. bukukasumum; b. bukupembantu perrincian objekpenerimaan; dan c. bukurekapitulasi penerimaan harian. (3) Bendahara khususpenerimaan dararnmerakukan penatausahaan sebagaimana padaayat(2) menggunakan: dimaksud a, suratketetapan pajakdaerah(SKp-Daerah); b. suratketetapan retribusi (SKR); c. surattandasetoran(STS); d. surattandabuKipembayaran; dan e. buKipenerimaan yangsah. lainnya (4) Bendahara khususpenerimaan wajib mempertanggungjawabkan secaraadministratif ataspengelolaan uangyangmenjaditanggung jawabnyadenganmenyampaikan laporanpeftanggungjawaban penerimaan kepadapengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD palinglambattanggal7 bulanberikutnya. (5) Bendahara khususpenerimaan wajib mempertanggungjawabkan
penerimaan kepadappKDselakuEruDpalinglambattanggal10 bulanberikutnya. (6) Laporanpeftanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud padaayat(4) danayat(5) dilampiri dengan:
a.bukukasumum penerimaan; b. bukupembantu perrincian objekpenerimaan; c. bukurekapitulasi penerimaan harian;dan d. buktipenerimaan lainnya yangsah,, (7) PPK-SKPD merakukan verifikasidan/ataupengujianatas surat peftanggungjawaban bendahara penerimaan. (8) Hasilverifikasi spJ bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (7) apabiladinyatakan tidak sesuaidikembalikan kepada bendahara penerimaan untukdiperbaiki danapabilahasilverifikasi dinyatakansudah sesuaimaka diserahkankepadapengguna anggaran untukdisahkan. (9) PPKDselakuBUDmelakukan verifikasi, evaluasi dan
analisis atas laporanpertanggungjawaban bendahara penerimaan padasKpD yang telah disahkanoleh penggunaanggaransebagaimana
padaayat(5). dimaksud (10)Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud padaayat (9) dilakukan dalamrangkarekonsiliasi penerimaan. (11)Bendahara penerimaanpembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruhpenerimaan danpenyetoran yang menjadi tanggungjawabnya. (l2)Penatausahaan sebagaimanadimaksud pada ayat (11) menggunakan : a. bukuKasumumpenerimaan pembantu. b. bukurekapitulasi penerimaan harianpembantu (13)Bendahara penerimaan pembantu dalammelakukan penatausahaan sebagaimana padaayat(12)menggunakan: dimaksud a. suratketetapan pajakdaerah(SKp-Daerah); b. suratketetapan retribusi (SKR); c. surattandasetoran(SfS); d. surattandabuktipembayaran; dan
pembantu laporan penerimaan wajibmenyampaikan (l4)Bendahara penerimaan penerimaan kepadabendahara pertanggungjawaban palinglambat 5 bulanberikutnya. tanggal evaluasi dananalisis penerimaan verifikasi, melakukan (1s)Bendahara pernbantu, sesuai penerimaan biladinyatakan atasSPJbendahara pembantudikonsolidasikan dalamproses makaSPJpenerimaan penyusunan SPJpenerimaan. Asli Pendapatan yang mempunyai (16)SKPD tugasatas pengelolaan harus disetor kepada Daerah (PAD), hasil pemungutannya melalui bendaharapembantu BendaharaKhususPenerimaan penerimaan. pemungutan Negara,hasit yang melakukan (17)SKPD di Kecamatan pungutannya disetorpalinglambat 1 X 24 jam dan diluar Negara disetorpalinglambat2 (dua)harikerja. Kecamatan pada bendahara penerimaansebagaimana (18)Format-format padalampiran ini, Gubernur XI Peraturan tercantum BABX DAN BATASAN JUMLAH PENENTUAN PEMBAYAMN MEKANISME 41 Pasal (1) Setiappengeluaran atas bebanAPBDharusdidukungoleh buKi yanglengkap hakyangdiperoleh olehpihakyang dansahmengenai menagih. (2) Pembayaran SPD, berdasarkan atasbebanAPBDdapatdilakukan untuk lainyangdipersamakan denganSPD( Khusus ataudokumen pegawai, pengangkatan gaji PNSsepeftiKeputusan pembayaran tun.janganstruKural,tunjangan KenaikanGaji, penyesuaian fungsional dll). (3) SPD-UPdiberikankepada masing-masing SKPD berdasarkan Besaran UangPersediaan Keputusan Gubernur tentangPenetapan Masing-masing SKPD selama1 (satu)TahunAnggaran. (4) UangPersediaan 1/12(satuperduabelas)dari sebesar ditetapkan SatuanKerja Pagu BelanjaBarangdan Jasa Masing-masing Pemerintah Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo. dilingkungan
(6) Bendahara pengeluaran dapatmelakukan pembayaran denganuang persediaan maksimal sebesar Rp.5.000.000,00 (limajuta rupiah) untuksaturekanan/pihak ketiga,kecuali untukpembayaran tagihan rekening Listrik, Telepon danAirdanbiayaperjalanan dinas. (7) uang persediaan dapatdibayarkan untukseluruhkegiatanyang tercantum dalamDPA-SKPD, (B) SPP-GU pengeluaran dapatdiajukan olehBendahara SKpD,apabila uangpersediaan padamasing-masing sKpDtelahdi-spJ-kan. (9) BagiSKPDyangmemilikibendahara pengeluaran pembantu, sppGU dapat diajukanoleh Bendahara pengeluaran, apabilauang persediaan yang beradapadabendahara pengeluaran pembantu telah di-sPJ-kan/tereal isasi kan sekurang-kurangnya 75o/o. (10)SPP-TU pengeluaran dapatdiajukan olehBendahara sKpD,apabila SKPDmemerlukan danamerebihi dariuangpersediaan (Up)yang diterimadan rinciankebutuhan dana tambahantersebutharus mendapatpersetujuan dari pejabatpengelola Keuangan Daerah (PPKD) padasaatpengajuan permohonan penerbitan spD. (1l)Tambahan Uangpersediaan (TU)hanyadapatdiberikan maksimal 'yangakandiajukanTU pada sebesaranggaran kas per-kegiatan bulanberkenaan (l2)Tambahan uang persediaan (TU) harusdigunakan dalambulan berkenaan Danharusdipeftanggungjawabkan palinglambat30 hari kerja kepadaBUD,apabilamasihterdapatsisadanamakaharus disetorkan ke Rekening padabulanberkenaan. KasDaerah (13)Untuk keperluanoperasionalkantor sehari-hariBendahara pengeluaran diberikan mengelola uangpersediaan, Pasal 42 (1) Pembayaran gaji dan tunjangandjlaksanakan denganmemindah bukukanke rekeningmasing-masing atau melaluipembayaran langsungoleh Bendaharapengeluaran/pembantu Bendahara Pengeluaran (2) Pembayaran penghasilan honor/Tunjangan Tambahan dilengkapi dengan surat keputusan tentang pemberian penghasilan, honor/vakasifl-unjangan Tambahan daftarpembayaran yanq ditandatanOani
Pengeluaran dan terah ditandatangani oleh yang menerima honor/tunjangan penghasilan. tambahan (3) Pembayaran pengadaan barang danjasa a. kontrak/spK yangmencantumkan NomorRekening Rekanan. pA/Kuasa pAmengenai b.suratpernyataan penetapan rekanan. c. beritaacarapenyelesaian pekerjaanr. d. beritaacaraserahterimabarang/pekerjaan. e. beritaacarapembayaran. f. kuitansiyang disetujuioleh pA/Kuasa pA atau pejabatyang ditunjuk. g.fakturpajakbesefta sspyangtelahditandatangani wajibpajak. h,jaminanBankatauyangdipersamakan yangdikeluarkan oleh Bankataulembaga keuangan NonBank. i. dokumenlain yangdipersyaratkan untukkontrak-kontrak yang dananyabersumber dari DanaAlokasiKhususatau danalain yangtelahdiaturkelengkapan administrasinya. (4) Pembayaran Biayalangganan jasa(Listrik, dayadanr Telepon, Air) a. buKitagihandayadanjasa pihakKetiga(pr.pLN,pr.Telkom, b. nomorRekening PDAM dll). c. kuitansi. perjalanan (5) Pembayaran Belanja Dinas: a. surattugas; b, suratperintah perjalanan dinas; c. buktitiket,boarding pass; d.kuitansiSPPDyang mencantumkan daftarrincianperhitungan Perjalanan Dinas; e. biayaperjalanan dinashanyadapatdibayarkan maksimal satu perjalanan bulansetelah dinasdilaksanakan. f. lampiran lainyangdiperlukan. (6) Pembayaran belanja makanan danminuman rapat/kegiatan : a. suratundangan rapat/kegiatan; b. daftarhadirpeserta; c. lampiran lainyangdiperlukan.
(7) Pembayaran Belanja BBM/Pelumas : BBM; a. notaPembelian jeniskendaraan/ BBMdenganmencantumkan b.DaftarPenggunaan yangdigunakan alatangkutan danTandaNomorKendaraan/alat sertatempatkeberangkatan angkutan dantempattujuan. c. Lampiran lainyangdiperlukan. (8) Untukbelanja sewatempatdanpembelian makanan danminuman rekanan/pihak agardilakukan kepada ketigayangmemiliki NPWP. (9) Untukbelanjabarang/jasa danbelanjamodal,baikyangdilakukan maupunsecaras;wakelola secarakontraKual agarmemperhatikan PeraturanPresidenNomor54 Tahun2010 tantangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 43 (1) SPMyangtelahditerbitkan SP2Ddantelahdicairkan tidakdapat dibatalkan. (2) SPMyangtelahditerbitkan SP2Ddantelahdicairkan hanyadapat perbaikan yangbersifatadministratif dilakukan terhadap kesalahan jumlahuangpadaSPM,yaitu: yangtidakberakibat perubahan a.
pencantuman Kesalahan koderekening,
b.
pencantuman Kesalahan kodeSKPD, Program dankegiatan. penulisan pengeluaran. Kesalahan uraian
c.
(3) PejabatpengelolakeuangandaerahselakuBendahara Umum Daerah berwenang memberitahukankepada pejabat penandatanganan SPMapabiladiternukan kesalahan administrasi padaayat(2) untukdiperbaiki sebagaimana dimaksud dandiparaf. BABXI DANPROSEDUR SISTEM AKUN]ANSI PEMERINTAH PROVINSIGORONTALO
Bagian Kesatu Sistem Akuntansi Pasal44 (1) sistemakuntansimeliputiserangkaian prosedurmulaidari proses pengumpulandata, pencatatan,pengikhtisaran, sampaidengan pelaporan keuangan dalam
rangka pertanggungjawaban
(2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD padaayat(1),entitaspelaporan sebagaimana dimaksud padappKD yangmeliputi: menyusun laporan keuangan a, laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. laporan aruskas;dan d. catatan ataslaporan keuangan (3) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD padaayat(1),entitasakuntansi sebagaimana dimaksud padaSKpD yangmeliputi: menyusun laporan keuangan a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; dan c. catatan ataslaporan keuangan. BagianKedua Prosedur Akuntansi Penerimaarr Kas Pasal45 ProsedurAkuntansiPenerimaan Kas pada sKpD dan/atausKpKD prosesmulai dari pencatatan, meliputiserangkaian pengikhtisaran, sampai denganpelaporan yangberkaitan keuangan denganpenerimaan kas dalam rangka peftanggungjawaban pelaksanaan APBDdapat dilakukan secara manual ataumenggunakan aplikasi komputer; Pasal 46 (1) BuKi transaksiyang digunakandalam prosedurakuntansi penerimaan kasSKPD mencakup : a. surattandabuKipembayaran; b. surattandasetoran(SfS) c. buktitransfer; d. notakreditbank; e. buktipenerimaan kaslainnya. (2) BuKi transaskisebagaimana maksudpada ayat (1) huruf a jenispenerimaan dilengkapi disesuaikan dengan kas: pajakdaerah(SKp-Daerah); a. suratketetapan dan/atau b. suratketetapan retribusi daerah(SKR-Daerah).
Pasal47 (1) Bukti transaksi yang digunakandalam prosedur akuntansi penerimaan kasSKPKD mencakup : a. buktitransfer; b. notakreditbank; pemindahan c. suratperintah pembukuan; d. buKipenerimaan kaslainnya. (2) BuKi transaksi sebagaimana padaayat (1) direngkapi dimaksud jenispenerimaan disesuaikan dengan kas; a. surattandasetoran; pajakdaerah; b. suratketetapan c. suratketetapan retribusi; penerimaan d. laporan penerimaan. kasdaribendahara Pasal 48 (1) Bukuyangdigunakan untukmencatattransaksi dalamprosedur penerimaan akuntansi kaspadasKpDdan/atau sKpKD terdiridari: a. bukujurnalpenerimaan kas; b. bukubesar. (2) Formatbuku jurnal penerimaan kas dan Formatbuku besar sebagaimana padaayat (1) tercantum dimaksud dalamlampiran Peraturan Gubernur ini. Pasal 49 ProsedurAkuntansiPenerimaan Kas pada SatuanKerja perangkat Daerah, dilaksanakan olehFungsiAkuntansi padappK-sKpD dan/atau Fungsi padaSKPKD Akuntansi Pasal50 (1) PPK-SKPD berdasarkan buKi transaksipenerimaan sebagaimana dimaksud dalampasal45 ayat(1) hurufa, melakukan pencatatan ke dalambuku jurnal penerimaan kas denganmencantumkan uraianrekening lawanasalpenerimaan kasberkenaan. (2) FungsiAkuntansi sKpKDberdasarkan penerimaan buKi transaksi kas sebagaimana dimaKuddalampasal4s ayat (1) huruf a, melakukanpencatatan ke dalam brukujurnal penerimaan kas
denganmencantumkan uraianrekening lawanasalpenerimaan kas berkenaan. (3) secaraperiodik jurnalatastransaksi penerimaan kasdiposting ke dalambukubesarrekening berkenan, (4) setiapakhir periodesemuabuku besarsebagaimana dimaksud padapasal45 ayat(l)hurufb, ditutupsebagai dasarpenyusunan laporan keuangan. (5) LaporanKeuanganyang dihasilkandari prosedurakuntansi penerimaan kaspadasKpDsecarabersama-sama denganprosedur pengeluaran akuntansi kas,prosedur akuntansi assetdanprosedur akuntansi selainkasmenghasirkan yangterdiridari: raporan a.laporan realisasi anggaran b.neraca c. catatan ataslaporan keuangan (6) LaporanKeuanganyang dihasilkandari prosedurakuntansi penerimaankas pada sKpKD secara bersama-sama dengan prosedur pengeluaran akuntansi kas,prosedur akuntansi assetdan prosedur akuntansiselain kas dari masing-masing sKpD menghasilkan yangterdiridari: laporan a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. laporan aruskas; d. catatan ataslaporan keuangan. Bagian Keempat Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Pasal 51 (1) Prosedur Akuntansi Pengeluaran KaspadasKpDdan/atausKpKD prosesmulaidaripencatatan, meliputiserangkaian pengikhtisaran, sampaidengan pelaporankeuanganyang berkaitandengan pengeluaran kas dalamrangkapertanggungjawaban pelaksanaan APBDdapatdilakukan secaramanualatau menggunakan aplikasi computer. (2) Prosedur pengeluaran akuntansi kaspadaSKpD,meliputi: a. subprosedur pengeluaran akuntansi kaslangsung b. sub prosedur akuntansi
Pasal 52 (1) BuKi transaksiyang digunakandalam prosedurakuntansi pengeluaran kasSKPD mencakup : a. SP2D; b. notadebetbank; pengeluaran c. buktitransaksi lainnya. (2) Bukti transaskisebagaimana maksudpada ayat (1) dilengkapi dengan: a. SPM; b. SPD;dan/atau pembayaran c. kuitansi danbuKitandaterimabarang Pasal53 (1) BuKi transaksiyang digunakandalam prosedurakuntansi pengeluaran kasSKPKD mencakup : pencairan a. suratperintah dana(SP2|D); b. notadebetBank. (2)BuKi transaksi sebagaimana dimaksudpadaayat (1) dilengkapi dengan ; a.suratpenyediaan dana(SPD); (SPM); b.suratperintah membayar pengeluaran c. laporan pengeluaran; kasdaribendahara pembayaran d. kuitansi danbuKitandaterimabarang/jasa. Pasal54 (1) Bukuyangdigunakan untukmencatattransaksi daramprosedur pengeluaran akuntansi kaspadasKPDdan/atau sKpKD terdiridari: a. bukujurnalpengeluaran kas; b, bukubesar. (2) Fomatbukujurnalpengeluaran kas sebagaimana pada dimaksud ayat(1) hurufa tercantum peraturan dalamlampiran Gubernur ini. (3) Formatbukubesarsebagaimana padaayat(1) hurufb dimaksud (Subernur tercantum dalamlampiran Peraturan ini. (4) LaporanKeuanganyang dihasilkandari prosedurakuntansi pengeluaran kaspadasKPDsecara bersama-sama denganprosedur penerimaan akuntansi kas,prosedur akuntansi assetdanprosedur
a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. catatan ataslaporan keuangan. (5) LaporanKeuanganyang dihasilkandari prosedurakuntansi pengeluaran kas pada SKPKDsecarabersama-sama dengan prosedur penerimaan akuntansi kas,prosedur akuntansi assetdan prosedur akuntansiselain kas dari masing-masing SKPD yangterdiridari: menghasilkan laporan a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. laporan aruskas; d. catatan ataslaporan keuangan. Pasal55 Prosedur AkuntansiPengeluaran Kas pada satuanKerja perangkat Daerah, dilaksanakan padappK-sKpD olehFungsiAkuntansi dan/atau Fungsi padaSKPKD Akuntansi Pasal 56 (1) PPK-SKPD berdasarkan buKi transaksipengeluaran sebagaimana padaPasal50 ayat(1) hurufa, melakukan dimaksud pencatatan ke dalambukujurnalpengeluaran kasdenganmencantumkan uraian rekening lawanasalpengeluaran kasberkenaan. (2) FungsiAkuntansi SKPKD berdasarkan pengeluaran buktitransaksi kas sebagaimana dimaksuddalampasal50 ayat (1) huruf a, pencatatan melakukan ke dalambuku jurnal pengeruaran kas denganmencantumkan uraianrekening lawanasalpengeluaran kas berkenaan (3) secaraperiodik jurnalatastransaksi penerimaan kasdiposting ke dalambukubesarrekening berkenan. (a) setiapakhir periodesemuabuku besarsebagaimana dimaksud padaPasal52 ayat(1) hurufb, ditutupsebagai dasarpenyusunan laporan keuangan.
Bagian Kelima Prosedur Akuntansi Aset Pasal57 (1) ProsedurAkuntansiAset pada sleD dan/atausKpKDmeliputi prosespencatatan serangkaian dan pelaporanakuntansiatas perolehan, p€ffieliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan danperubahan klasifikasi atasasettetap,yang dikuasai/digunakan SKPDdan/atausKpKDyangdapatdilakukan secara manual ataumenggunakan aplikasi komputer. (2) Pemeliharaan aset tetap yang bersifatrutin dan berkalatidak dikapitalisasi. (3) Rehabilitasi yangbersifatsedangdan beratdikapitalisasi apabila memenuhisalahsatu kreteriamenambah volume,menambah kapasitas, meningkatkan fungsi,menambah masamanfaat, (4) Perubahan klasifikasi asettetapsebagaimana padaayat dimaksud (1) berupaperubahan asettetapke klasifikasi selainasettetapatau sebaliknya. Pasaf58 BuKi transaksi yangdigunakan dalamprosedurakuntansi asetpada SKPDdan/atauSKPKDberupabukti memorialdilampirisekurangkurangnya mencakup: a. beritaacarapenerimaan barang b. beritaacaraserahterimabarang; dan c. beritaacarapenyelesaian pekerjaan Pasal59
(1) Bukuyangdigunakan untukmencatat transaksi dan/ataukejadian dalam prosedurakuntansiaset pada sKpD danlatausKpKD mencakup: a. bukujurnalumum; b. bukubesar; (2) Formatbukujurnalumum dan Formatbukubesarsebagaimana dimaksudpada ayat (1) tercantumdalam lampiranperaturan Gubernur ini. (3) Formatbukubesarsebagaimana padaayat(1) hurufb dimaksud
Pasal 60 Prosedur akuntansi asetsebagaiamana dimaksud dalampasal57 ayat (1) dilaksanakan ppK-sKpD olehfungsiakuntansi padasKpKDdan/atau seftapejabatpengurus danpenyimpan barangpadaSKpD. Pasal 61 (1) PPK-SKPD danFungsi Akuntansi SKPKD berdasarkan buKitransaksi dan/atau kejadian sebagaimana dimaksud dalampasal58 membuat buKimemorial. (2) Bukti memorialsebagaimana dimaksudayat (1) sekurangkurangnyamemuatinformasimengenai jenis/namaaset tetap, kode rekening,klasifikasi aset tetap, nilai aset tetap, tanggal transaksi dan/atau kejadian. (3) Buktimemorialsebagaimana dimaksudpadaayat (1) dicatatke dalambukujurnalumum. (4) secaraperiodik jurnalatastransaksi danlataukejadian asettetap diposting kedalambukubesarrekening berkenan. (5) setiapakhir periodesemuabuku besarsebagaimana dimaksud padaayat(4) ditutupsebagai dasarpenyusunan laporan keuangan. (6) LaporanKeuangan yang dihasirkan dari prosedurakuntansi aset pada SKPDsecarabersama-sama denganprosedurakuntansi penerimaan kas,prosedur pengeluaran kasdanprosedur akuntansi selainkasmenghasilkan yangterdiridari: laporan a. laporan realisasi anggaran; b, neraca; c. catatan ataslaporan keuangan. (7)LaporanKeuangan yang dihasilkan dari prosedurakuntansi aset pada SKPKDsecarabersama-sama denganprosedurakuntansi penerimaan kas,prosedur pengeluarern kasdanprosedur akuntansi selainkas dari masing-masing sKpDmenghasilkan laporanyang terdiridari: a. laporan realisasi anggaran; b.neraca; c. laporan aruskas; d. catatan ataslaporan keuangan.
Bagian Keenam prosedur Akuntansi SelainKas Pasal 62 (1) Prosedur Akuntansi selainKaspadasKpDdan/atau sKpKDmeliputi serangkaian prosesmulaidari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan peraporankeuanganyang berkaitandengan semua transaksi atau kejadianselainkas yang dapatdilakukan secara manual ataumenggunakan komputer (2) Prosedur akuntansi serain kaspadasKpDmencakup: a. pengesahan peftanggungjawaban pengeluaran (pengesahan spJ) b. koreksi kesalahan pencatatan; c. penerimaan /pengeluaran hibahselain kas; d. pembelian secara kredit; e. returpembelian kredit; f. pemindahtanganan atas asettetap/barang milikdaerahtanpa konsekuensi kas;dan g. penerimaan asettetap/barang milikdaerahtanpakonsekuensi kas. (3) Prosedur akuntansi serain kaspadasK:pKD mencakup : a. koreksi kesalahan pembukuan b.penyesuaian terhadapakun teftentudalamrangkamenyusun laporan keuangan padaakhirtahun c. reklasifikasi belanja modalmenjadi asettetap;dan d. reklasifikasi akibatkoreksi yangditemukan kemudian hari. (4) Pengesahan peftanggungjawaban pengeluaran (pengesahan spJ) sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a merupakan pengesahan atas pengeluaran/belanja melaluimekanisme uang persediaan/ganti persediaan/tambahan uangpersediaan, (5) Koreksi kesalahan pencatatan sebagiarnana padaayat(2) dimaksud huruf b merupakan koreksiterhadapkesalahan dalammembuat jurnaldantelahdiposting ke bukubesar. (6) Penerimaan/pengeluaran hibahselainkas sebagiamana dimaksud ayat(2) hurufc adalahpenerimaan/pengeluaran sumberekonom non kas yang merupakan petaksanaan ApBDyang mengandung konsekuensi ekonomi bagipemerintah rCaerah.
(7) Pemberian secarakredit sebagiamana dimaksudpada ayat (2) huruf d merupakantransaksipemberian aset tetap yang pembayarannya difakukan di masayangakandatang. (8) Returpemberian kreditsebagiaman crimaksud padaayat(2) hurufe merupakan pengembarian asettetapyangdiberisecara kredit. (9) Pemindahtanganan atas aset tetap tanpa konsekuensi kas sebagaimana dimaksudpada ayat (z) huruf f merupakan pemindahtanganan assettetappadapihakketigakarenasuatu hal tanpaadapengganti berupakas. (1O)Penerimaan aset tetap tanpa konsekuensi kas sebagaimana dimaksud padaayat(2) hurufg meil-upakan perorehan asettetap akibatadanya tukarmenukar (ruitsrag) denganpihakketiga. Pasal 63 Buktitransaksi yangdigunakan dalamprosedur akuntansi serainkas padaSKPDdan/atausKpKDberupa burKimemoriar yang dirampiri sekurang-kurangnya mencakup : a' pengesahan peftanggungjawaban pengeruaran (pengesahan spJ); b. beritaacarapenerimaan barang; c. beritaacaraserahterimabarang; d. beritaacarapenyelesaian pekerjaan. Pasal64 (1) Bukuyangdigunakan orehsKpDdan/'atau sKpKDuntukmencatat transaksi dan/ataukejadiandaramprosedur akuntansi serainkas mencakup: a.bukujurnalumum b.bukubesar;dan (2) Formatbukujurnalumumdan Formatbukubesarsebagaimana dimaksudpada ayat (1) tercantumdalam lampiranperaturan Gubernur ini Pasaf65 Prosedur akuntansi selainkasdilaksanakan olehfungsiakuntansi pada SKPKD danPPK.SKPD
pasal66 (1) FungsiAkuntansidanlatauppK-sKpD berdasarkan buki transaksi danr atau kejadiansebagaimanra dimaksuddaram pasar 61 membuat buKimemorial. (2) Buktimemoriar sebagaimana dinraksud padaayat (1) sekurang_ kurangnya memuatinformasi mengenai tanggar transaksi dan/atau kejadian,koderekening,uraianr.ransaksi dan/ataukejadiandan jumlahrupiah. (3) Buktimemoriar sebagaimana dimaksud padaayat (1) dicatatke dalambukujurnalumum. (4) Secaraperiodik jurnaratastransaksi dan/ataukejadian serainkas diposting kedarambukubesarrekenirgberkenaan (5) setiapakhir periodesemuabuku besarsebagaimana dimaksud padaayat(1) ditutupsebagai dasarpenyusunan laporan keuangan (6) LaporanKeuangan yangdihasilkan dari prosedur akuntansi setain kaspadasKpDsecarabersama-samel denganprosedur akuntansi penerimaan kas,prosedur pengeluaran kasdanprosedur akuntansi asetmenghasilkan laporan yangterrliridari: a. laporan realisasi anggaran; b. Neraca; c. Catatan ataslaporan keuangan. (7) Laporan Keuangan yangdihasirkan dari prosedur akuntansi serain pada kas sKpKDsecarabersama-sama denganprosedur akuntansi penerimaan kas,prosedur pengeluaranr kasdanprosedur akuntansi asetdari masing-masing sKpDmenghasilkan laporanyangterdiri dari: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. laporan aruskas; d. catatan ataslaporan keuangan. Pasal67 Format Lampiran-lampiran sistem akuntansiPemerintahprovinsi Gorontalo sebagaimana padalampiran XI'vperaturan Gubernur ini
BABXII PENUTUP Pasal 68 Peraturan Gubernur ini berlaku padatanggat ditetapkan. Agarsetiap orangmengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini denganpenempatannya dalamBeritaDaerah Provinsi Gorontalo. Ditetapkan di Gorontalo 0ictobor
Diundangkan di Gorontalo padatanggal 29 Oktober
201fl SEKRETARIS DAEMHPROVINSI GORONTALO,
PEMBINA UTAMA NIP.19540810197104100 BERITADAEMH PROVINSIGORONTALO TAHUN201* NOMCR
74
2019
