SALINAN
BUPATI BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL DILINGKUNGAN PEMERINTAHKABUPATEN BERAU BUPATI BERAU Menimbang
: a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesejahteraan social perlu dibentuk pelayanan terpadu kesejahteraan sosial dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau ; b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan terpadu kesejahteraan social dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau perlu ditetapkan Pedoman Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Sosial dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau ; c. bahwa atas pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Berau tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Sosial dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
-25. Undang-UndangNomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
-314. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 1); 18. Peraturan DaerahKabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 11); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 12) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DaerahKabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Peraturan DaerahNomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 4); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 2); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 12); 22. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 50/HUK/2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera;
-4MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAYANAN TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Berau; 2. Bupati adalah Bupati Berau; 3. Satuan kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan
kerja perangkat Daerah Kabupaten Berau; 4. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Berau; 5. Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat UPTD-PTKS adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Sosial di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Berau;
6. Kepala UPTD-PTKS adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan
Terpadu Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial; 7. Kasubag Tata Usaha adalah Kasubbag Tata Usaha di Unit Pelaksana Teknis
Dinas Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Sosial; 8. Pelayanan Terpadu adalah tempat pemberian pelayanan secara terpadu atau
terintegrasi di bidang pelayanan kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan pelayanan dasar lainnya yang dibutuhkan masyarakat untuk mengatasi kemiskinan dan permasalahan social lainnya; 9. Gerakan
masyarakat peduli adalah seluruh aktifitas yang dilakukan masyarakat yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab dengan didorong oleh kepedulian dan keinginan luhur terlibat aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
10. Kesejahteraan
Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan social warganegara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya;
11. Klien adalah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial; 12. Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah kelompok masyarakat yang kurang beruntung (disadvantage groups) yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki criteria masalah social kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan social dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi;
13. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah semua hal yang
dapat digunakan untuk mendukung dan memperkuat usaha kesejahteraan social yang berasal dari sumber daya manusia, sumber daya social dan sumber daya alam; 14. Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi
sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
-515. Data kemiskinan adalah data fakir miskin yang ditetapkan oleh pemerintah
pusat dan data fakir miskin yang ditetapkan oleh Bupati; 16. Data PMKS adalah data penyandang masalah kesejahteraan social yang
ditetapkan oleh Bupati; 17. Data PSKS adalah data potensi dan sumber kesejahteraan social yang
ditetapkan oleh Bupati; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan atau panduan bagi penyelenggara pelayanan terpadu kesejahteraan social dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 3 Pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan pelayanan terpadu dan gerakan masyarakat peduli Kabupaten sejahtera yang terindikasi pada: a. Terwujudnya pelayanan kesejahteraan social terpadu yang berkualitas untuk penanggulangan kemiskinan dan masalah kesejahteraan social lainnya; b. Peningkatan aksesibilitas layanan kesejahteraan social dasar yang mudah, murah/gratis, berkualitas; c. Bangkitnya gerakan kesetiakawanan sosial; d. Terbangunnya mekanisme yang ramah dalam penanganan penyandang disabilitas; e. Terbangunnya sarana dan prasarana mobilitas bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan. BAB III PELAYANAN TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL Pasal 4 (1) Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Sosial terdiri dari pelayanan data dan informasi, pelayanan kepesertaan Jamkesda atau bantuan jaminan kesehatan lainnya, pelayanan kepesertaan Beasiswa pendidikan atau program bantuan pendidikan lainnya dan pelayanan kesejahteraan sosial serta pengembangan masyarakat; (2) Bentuk Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayananlangsung kepada klien, atau pelayanan rujukan dimana klien akan dirujuk ke SKPD terkait sesuai jenis permasalahan; (3) Apabila UPTD-PTKS dikarenakan sebab-sebab tertentu tidak bisa melayani dan merujuk klien ke SKPD lainsebagaimana disebut pada ayat (2), maka klien akan dirujuk ke LKS atau institusi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; BAB IV TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL Pasal 5 (1) Untuk mendukung Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Sosial dibentuk Tim Teknis Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Sosial.
-6(2) Tim Teknis Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud huruf a terdiri dari : a. b. c. d.
Tim Tim Tim Tim
teknis teknis teknis teknis
bidang Data dan Informasi; bidang Kesehatan; Bidang Pendidikan; Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Masyarakat.
(3) Tim Teknis Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB V STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pasal 6 (1) Dalam melaksanakan Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Sosial ditetapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan jenis pelayanannya. (2) Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas dan/atau Keputusan Bupati. BAB VI PEJABAT PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL Pasal 7 (1) Pejabat Penyelenggara Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Sosial terdiri atas: a. b. c. d.
Kepala Dinas Kepala UPTD-PTKS Kasubbag Tata Usaha Tim Teknis
(2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah penanggungjawab dan pengendali teknis penyelenggaraan pelayanan terpadu kesejahteraan sosial; (3) Kepala UPTD-PTKS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b melaksanakan seluruh proses pelayanan terpadu kesejahteraan sosial sesuai tugas pokok dan fungsinya. (4) Kasubbag Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c melaksanakan seluruh proses pelayanan terpadu kesejahteraan sosial apabila Kepala UPTD PTKS berhalangan. (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf dmelaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam keanggotaan Tim.
BAB VII SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGELOLAAN DATA Pasal 8 (1) UPTD-PTKS harus mempunyai data kemiskinan, data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan data potensi sumber kesejahteraan sosial berbasis teknologi informasi untuk dijadikan sebagai data terpadu. (2) Data terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dijadikan data rujukan Pemerintah Kabupaten dalam penanganan kemiskinan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
-7(3) Penyediaan data terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten. (4) UPTD-PTKS melakukan verifikasi dan validasi berdasarkan data base yang tersedia dan melakukan up dating data dengan berkoordinasi padapihak terkait. BAB VIII KERJA SAMA Pasal 9 Dalam melaksanakan pelayanan terpadu kesejahteraan sosial, Penyelenggara dapat melaksanakan kerjasama dengan lembaga lain sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB IX PEMBINAAN Pasal 10 (1) Dalam melaksanakan pembinaan kepada Penyelenggara pelayanan terpadu kesejahteraan sosial dibentuk Tim Pembina Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Sosial. (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB X PENEMPATAN PEGAWAI Pasal 11 (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan terpadu kesejahteraan sosial, masing-masing SKPD yang terkait dengan pelayanan kesejahteraan sosial menugaskan pegawai yang mempunyai integritas dan profesionalisme yang tinggi untuk mendukung pelayanan terpadu kesejahteraan sosial. (2) Penugasan pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. BAB XI PEMBIAYAAN Pasal 12 Pembiayaan pelayanan terpadu kesejahteraan social dilaksanakan melalui Dinas Sosial Kabupaten Berau dan SKPD terkait serta sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
-8Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.
Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal 14 September 2015 BUPATI BERAU, ttd, H. MAKMUR HAPK
Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal 14 September 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU, ttd, H. JONIE MARHANSYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2015 NOMOR 43
Salinan sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, ttd H. ZULKIFLI AZHARI, SH Pembina NIP. 19700902 1996031 1 001
