SALINAN
BUPATI BULUNGAN PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG URAIAN TUGAS PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN BULUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) perlu adanya uraian tugas sebagai pedoman untuk melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, menyatakan bahwa Uraian Tugas Personil Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Bulungan; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
1
6.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5234);
7.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4826); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Timur, Tanjung Selor, Tanjung Palas Tengah, Sesayap Hilir, Tana Lia dan Kecamatan Peso Hilir dalam Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2002 Seri E Nomor 2); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2012 Nomor 04); 18. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2013 Nomor 11); 19. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2013 Nomor 31); MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN BULUNGAN.
2
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.
Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud daIam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.
Pemerintah Daerah adalah Bupati Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.
Bupati adalah Bupati Bulungan.
5.
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6.
Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7.
Sekretaris Kecamatan adalah penyelenggara administrasi kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat.
8.
Kepala Seksi dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggara teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang ditunjuk oleh Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat.
9.
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disebut PATEN adalah penyelenggaraan pelayan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
dan
Perangkat
Daerah
sebagai
Unsur
BAB II PEJABAT PENYELENGGARA PATEN Pasal 2 Pejabat Penyelenggara PATEN terdiri atas : a. b. c.
Camat; Sekretaris Kecamatan; dan Kepala Seksi. BAB III URAIAN TUGAS Pasal 3
(1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah penanggungjawab penyelenggaraan PATEN. (2) Camat dalam menyelenggrakan PATEN mempunyai tugas : a. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN; b. menyiapkan rencana anggaran dan biaya; c. menetapkan pelaksana teknis. (3) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3
Pasal 4 (1) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah penanggungjawab kesekretariatan/ketatusahaan penyelenggaraan PATEN. (2) Sekretaris Kecamatan sebagai penanggungjawab kesekretariatan/ketatusahaan penyelenggaraan PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas : a. melakukan penatausahaan administrasi PATEN; b. mengoreksi dan memaraf surat selanjutnya diserahkan ke Camat untuk ditandatangani. (3) Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab kepada Camat. Pasal 5 (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, mempunyai tugas : a. melaksanakan teknis pelayanan; b. mempelajari berkas dan melakukan validasi selanjutnya diserahkan ke operator komputer untuk diketik; c. mengoreksi dan memaraf surat selanjutnya diserahkan ke Sekretaris Kecamatan; (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Camat. Pasal 6 Pejabat penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud dalam melakukan pengelolaan layanan secara transparan dan akuntabel.
Pasal
2,
wajib
BAB IV PELAKSANA TEKNIS PATEN Pasal 7 Pelaksana teknis PATEN meliputi : a. b. c. d. e. f.
petugas petugas petugas petugas petugas petugas
informasi; loket/penerima berkas; operator komputer; pemegang kas; lapangan; dan lain sesuai kebutuhan. Pasal 8
(1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan. (2) Penetapan pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat. (3) Personil pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. petugas informasi, 1 (satu) orang atau disesuaikan dengan kebutuhan; b. petugas loket/penerima berkas, 1 (satu) orang atau disesuaikan dengan kebutuhan; c. petugas operator komputer, 1 (satu) orang atau disesuaikan dengan kebutuhan; d. pemegang kas, 1 (satu) orang atau disesuaikan dengan kebutuhan; e. petugas lapangan, 1 (satu) orang atau lebih disesuaikan dengan kebutuhan.
4
BAB V URAIAN TUGAS PERSONIL PELAKSANA TEKNIS Pasal 10 (1) Petugas Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, melaksanakan tugas : a. menyapa warga dan memberikan informasi kepada warga masyarakat; b. meminta warga mengisi buku tamu; c. mengarahkan warga masyarakat yang akan mengurus surat dipersilahkan ke loket/meja pendaftaran; d. melayani dan atau mengarahkan warga masyarakat yang akan bertemu Camat, Sekcam, Kasi atau pegawai lainnya untuk konsultasi khusus, maka diantarkan ke ruang/meja yang bersangkutan dan apabila yang bersangkutan tidak ada di tempat atau sibuk dipersilahkan menunggu di ruang tunggu; e. membawa surat yang telah diproses diloket/meja pelayanan untuk diparaf oleh Kepala Seksi dan Sekcam serta membawa ke Camat untuk ditandatangani dan setelah semua selesai dikembalikan ke loket/meja pelayanan; f. memperbarui semua informasi pada papan informasi. (2) Petugas Loket/Penerima Berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, melaksanakan tugas : a. menyapa warga dan memeriksa berkas persyaratan pelayanan yang diajukan warga masyarakat; b. memberikan penjelasan kepada warga masyarakat apbila ada berkas yang belum lengkap ; c. menyerahkan hasil pengurusan ke warga masyarakat apabila telah selesai; d. mengagendakan surat masuk dan keluar; e. menyusun berkas surat masuk dan keluar pada meja/loket pelayanan; f. bertanggungjawab terhadap arsip PATEN. (3) Petugas Operator Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, melaksanakan tugas : a. memasukkan (melakukan input) data warga masyarakat pengguna pelayanan dan jenis pelayanan yang dimohon; b. mencetak surat yang dimohonkan oleh warga masyarakat; c. mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam database kecamatan; d. memasukkan data-data yang diperlukan dalam format database PATEN; e. memperbaharui perkembangan data kecamatan dan pelayanan publik. f. mengamankan data yang sudah terkumpul (back up) database ke dalam media penyimpanan atau komputer lainnya secara berkala. (4) Petugas Pemegang Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d, melaksanakan tugas : a. sebagai kasir diloket/meja pelayanan; b. menerima pembayaran tarif pelayanan dan memberikan tanda terima pembayaran kepada warga masyarakat penerima pelayanan; c. membukukan setiap uang yang masuk dan keluar dari loket/meja pelayanan; d. menyusun laporan keuangan secara berkala. (5) Petugas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e, melaksanakan tugas : a. melakukan pengecekan lapangan sesuai dengan berkas persyaratan yang diajukan warga masyarakat; b. membuat laporan hasil pengecekan lapangan.
5
BAB VI SARANA DAN PRASARANA PATEN Pasal 11 Sarana dan prasarana PATEN meliputi : a. b. c. d. e. f. g. h. i.
loket/meja pendaftaran; tempat pemprosesan berkas; tempat pembayaran; tempat penyerahan dokumen; tempat pengelolaan data dan informasi; tempat penanganan pengaduan; tempat piket; ruang tunggu; dan perangkat pendukung lainnya. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12
Kecamatan yang melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 13 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 26 Nopember 2013 BUPATI BULUNGAN, ttd. BUDIMAN ARIFIN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 26 Nopember 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd. SUDJATI BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 33. Salinan sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
Hj. INDRIYATI, SH, M.Si Pembina Tk. I / IV b Nip.196403281995032001
6
