- 1 - PENOMORAN NASKAH DINAS DAN KODE IDENTIFIKASI OTORITAS PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS

-1-

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 34/PRT/M/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 07/PRT/M/2016 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PENOMORAN NASKAH DINAS DAN KODE IDENTIFIKASI OTORITAS PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS

A. Penomoran Naskah Dinas Penomoran naskah dinas merupakan bagian penting dalam proses penciptaan arsip. Oleh karena itu, susunannya harus dapat memberikan kemudahan penyimpanan, pengamanan, temu balik, dan penilaian arsip. Penggunaan kode naskah dinas digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasikan naskah dinas guna memberikan kemudahan bagi unit organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam pengelolaan naskah dinas. 1. Penomoran Naskah Dinas Arahan No

Jenis Naskah

Kode

Keterangan

1

Peraturan

PRT

Ditandatangani oleh Menteri

2

Pedoman

PRT


3

Petunjuk Pelaksanaan

PRT


4

Prosedur Tetap

PRT


5

Instruksi

IN

Ditandatangani Pejabat Instansi

oleh

Menteri/

6

Surat Edaran

SE


oleh

Menteri/

7

Keputusan

KPTS


oleh

Menteri/

8

Surat Perintah

SPRIN


oleh

Menteri/

JDIH Kementerian PUPR

-2-

Susunan penomoran pada naskah dinas arahan terdiri dari Nomor Urut, Jenis Naskah Dinas, Kode Identifikasi, dan Tahun Terbit. a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Contoh:

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 01/PRT/M/2016 TENTANG

…………………………………………………………..

Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Peraturan dalam satu takwin/ kalender

b. Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Mengingat Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan merupakan Lampiran Peraturan, maka penomorannya sama dengan nomor Peraturan yang mengantarkannya. Penomoran Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan dituangkan dalam lembar pemisah, yang terletak diantara Peraturan dan Lampiran Peraturan. Contoh: LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR …/PRT/M/2016 TENTANG PEDOMAN ………….……

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR …/PRT/M/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN……


-3-

c. Keputusan yang ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Contoh:


KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 02/KPTS/M/2016 TENTANG

…………………………………………………………..

Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Keputusan dalam satu takwin/ kalender

d. Keputusan yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Contoh:

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 03/KPTS/M/2016 TENTANG

……………..…………………………………………..

Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Keputusan dalam satu takwin/ kalender


-4-

e. Keputusan yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. Contoh: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021) 7247564, Faksimili (021) 7260856

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR: 04/KPTS/Sj/2016 TENTANG

Tahun Terbit

……………..…………………………………………..

Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Keputusan dalam satu takwin/ kalender

f.

Instruksi yang ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Contoh:


INSTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 04/IN/M/2016 TENTANG Tahun Terbit

…………………………………………………………..

Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Instruksi dalam satu takwin/ kalender

g. Instruksi yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Contoh:

INSTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 05/IN/M/2016 TENTANG

…………………………………………………………..

Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Instruksi dalam satu takwin/ kalender


-5-

h. Instruksi yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. Contoh: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL NOMOR: 06/IN/Sj/2016 TENTANG

……………..…………………………………………..

Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Instruksi dalam satu takwin/ kalender

i.

Prosedur Tetap yang ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Contoh:


PROSEDUR TETAP NOMOR: 07/PRT/M/2016 TENTANG

…………………………………………………………..

Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Prosedur Tetap dalam satu takwin/ kalender

j.

Surat Edaran yang ditandatangani Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Contoh:


SURAT EDARAN NOMOR: 10/SE/M/2016 TENTANG

…………………………………………………………..

Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Surat

JDIH Kementerian Edaran dalam PUPR satu takwin/ kalender

-6-

k. Surat Edaran yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Contoh:

SURAT EDARAN NOMOR: 11/SE/M/2016 TENTANG

…………………………………………………………..

Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Surat Edaran dalam satu takwin/ kalender

l.

Surat Edaran yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. Contoh: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


SURAT EDARAN NOMOR: 12/SE/Sj/2016 TENTANG

……………..…………………………………………..

Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Surat Edaran dalam satu takwin/ kalender

m. Surat Perintah yang ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Contoh:


SURAT PERINTAH NOMOR: 13/SPRIN/M/2016 TENTANG

…………………………………………………………..

Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Surat Perintah dalam satu takwin/ kalender


-7-

n. Surat Perintah yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. Contoh: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


SURAT PERINTAH NOMOR: 14/SPRIN/Sj/2016 TENTANG ……………..…………………………………………..

Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Surat Perintah dalam satu takwin/ kalender

o. Surat Tugas yang ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Contoh:


SURAT TUGAS NOMOR: 15/SPT/M/2016 TENTANG

…………………………………………………………..

Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Surat Tugas dalam satu takwin/ kalender

p. Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. Contoh: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


SURAT TUGAS NOMOR: 16/SPT/Sj/2011 TENTANG ……………..…………………………………………..

Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Surat Tugas dalam satu takwin/ kalender


-8-

2. Penomoran Naskah Dinas Korespondensi Nota Dinas dan Memo Dinas merupakan naskah dinas yang bersifat internal, maka susunan penomorannya terdiri dari Nomor Urut, Jenis Naskah Dinas, Kode Identifikasi, dan Tahun Terbit. Sedangkan, penomoran Surat Dinas dan Surat Undangan menggunakan Pola Klasifikasi Arsip (PKA). a. Nota Dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi Madya. Contoh: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


NOTA DINAS NOMOR: 18/ND/Sj/2016 Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Nota Dinas dalam satu takwin/ kalender

b. Memo Dinas yang ditandatangani Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Contoh:


MEMO DINAS NOMOR: 19/MD/M/2016 Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Memorandum dalam satu takwin/ kalender


-9-

c. Memo Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. Contoh: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


MEMO DINAS NOMOR: 20/MD/Sj/2011 Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Memorandum dalam satu takwin/ kalender

d. Surat Dinas dan Surat Undangan Susunan penomoran Surat Dinas dan Surat Undangan adalah menggunakan Pola Klasifikasi Arsip (PKA) yang terdiri dari: (1) Kode Klasifikasi Arsip; (2) Kode Identifikasi; (3) Nomor Urut Naskah Dinas. Contoh: Surat Dinas/Surat Undangan yang ditandatangani Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Menteri

UM 0201-Mn/201 Kode Klasifikasi Arsip (sesuai pedoman PKA) Kode Identifikasi Nomor Urut Naskah Dinas

Surat Dinas/Surat Undangan yang ditandatangani Sekretaris Jenderal. UM 0201-Sj/150 Kode Klasifikasi Arsip (sesuai pedoman PKA) Kode Identifikasi Nomor Urut Naskah Dinas


- 10 -

3. Penomoran Naskah Dinas Khusus Susunan penomoran pada naskah dinas khusus adalah terdiri dari Nomor Urut, Jenis Naskah Dinas, Kode Identifikasi, dan Tahun Terbit. Contoh Penomoran Surat Perjanjian Kerja Sama:

LOGO

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA (KEMENTERIAN/LEMBAGA ATAU PEMERINTAH DAERAH) DAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR ………………… NOMOR 01/PKS/.../2016 Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Surat Kuasa dalam satu takwin/ kalender

Contoh Penomoran Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama:

LOGO

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA (KEMENTERIAN/LEMBAGA ATAU PEMERINTAH DAERAH) DAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR ………………… NOMOR 02/PKS/.../2011 Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Surat Kuasa dalam satu takwin/ kalender


- 11 -

Contoh Penomoran Surat Kuasa: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


SURAT KUASA NOMOR: …/SKS/Sj/2016 Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Surat Kuasa dalam satu takwin/ kalender

Contoh Penomoran Berita Acara: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


BERITA ACARA NOMOR: …/BA/Sj/2016 Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Berita Acara dalam satu takwin/ kalender

Contoh Penomoran Surat Keterangan: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


SURAT KETERANGAN NOMOR: …/KET/Sj/2016 Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Surat Keterangan dalam satu takwin/ kalender


- 12 -

Contoh Penomoran Surat Pengantar: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


SURAT PENGANTAR NOMOR: …/SP/Sj/2016 Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Surat Pengantar dalam satu takwin/ kalender

Contoh Penomoran Pengumuman: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


PENGUMUMAN NOMOR: …/PENG/Sj/2016 Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Pengumumman dalam satu takwin/ kalender


- 13 -

4. Pengkodean Naskah Dinas Kode Naskah Dinas merupakan bagian dari penomoran. Penggunaan kode naskah dinas digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasikan naskah dinas guna memberikan kemudahan bagi unit organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam pengelolaan naskah dinas. Adapun jenis-jenis pengkodean naskah dinas terdiri dari: a. Pengkodean Naskah Dinas Arahan No

Jenis Naskah

Kode

Keterangan

1

Peraturan

PRT


2

Pedoman

PRT


3

Petunjuk Pelaksanaan

PRT

4

Prosedur Tetap

PRT

5

Instruksi

IN

Ditandatangani Menteri/Pejabat Instansi

oleh

6

Surat Edaran

SE


oleh

7

Keputusan

KPTS


oleh

8

Surat Perintah

SPRIN


oleh



Catatan: Mengingat Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan dan Prosedur Tetap merupakan Lampiran Peraturan, maka penomorannya sama dengan nomor Peraturan yang mengantarkannya. Penomoran Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan dan Prosedur Tetap dituangkan di dalam lampiran dan diletakkan di kanan atas lampiran.


- 14 -

b. Pengkodean Naskah Dinas Korespondensi No

Jenis Naskah

Kode

Keterangan

1

Nota Dinas

ND

2

Memo Dinas

MD

3

Surat Dinas

Menggunakan Arsip (PKA)

Pola

Klasifikasi

4

Surat Undangan

Menggunakan Arsip (PKA)

Pola

Klasifikasi

5

Surat Tugas

SPT

c. Pengkodean Naskah Dinas Khusus N o

Jenis Naskah

Kode

1

Surat Perjanjian - Perjanjian Kerja Sama - Kesepakatan Bersama

PKS

2

Surat Kuasa

SKS

3

Berita Acara

BA

4

Surat Keterangan

KET

5

Surat Pengantar

6

Pengumuman

Keterangan

SP PENG


- 15 -

B. Kode Identifikasi Otoritas Pejabat Penandatangan Naskah Dinas Penggunaan kode identifikasi otoritas pejabat penandatangan naskah dinas merupakan identifikasi penomoran surat keluar dari masingmasing unit organisasi/unit kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dapat memberikan temu balik arsip. Adapun penggunaan kode identifikasi otoritas pejabat penandatangan naskah dinas sebagai berikut:

No I

KODE IDENTIFIKASI OTORITAS

UNIT KERJA PIMPINAN KEMENTERIAN

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2. Sekretariat Jenderal 3. Inspektorat Jenderal 4. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 5. Direktorat Jenderal Bina Marga 6. Direktorat Jenderal Cipta Karya 7. Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan 8. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 9. Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan 10. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 11. Badan Penelitian dan Pengembangan 12. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia II

Sj Ij Da Db Dc Dr Dk Dp Kw Kl Km

STAF AHLI MENTERI PUPR

1. Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan 2. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi 3. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat 4. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga 5. Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan III

Mn

Ek Ee Es Eh Ep

SEKRETARIAT JENDERAL / PUSATPUSAT Sr

1. Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri 2. Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana 3. Biro Keuangan 4. Biro Umum 5. Biro Hukum 6. Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan 7. Biro Komunikasi Publikasi 8. Pusat Data dan Teknologi Informasi

Sp Sk Su Sh Sb So Sd


- 16 -

No


UNIT KERJA

9. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan 10. Balai Pemetaan Dan Informasi Infrastruktur 11. Balai Produksi Dan Informasi Audio Visual IV 1. 2. 3. 4. 5. 6. V

Sg Si Sa

INSPEKTORAT JENDERAL Sekretariat Inspektorat Jenderal Inspektorat I Inspektorat II Inspektorat III Inspektorat IV Inspektorat V

Is Ia Ib Ic Id Ie

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 2. Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air 3. Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air 4. Direktorat Sungai dan Pantai 5. Direktorat Irigasi dan Rawa 6. Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan 7. Pusat Bendungan 8. Pusat Air Tanah dan Air Baku 9. Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII 10. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum 11. Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk – Cisanggarung 12. Balai Besar Wilayah Sungai Pemali - Juana 13. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo 14. Balai Besar Wilayah Sungai Brantas 15. Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan – Jeneberang 16. Balai Besar Wilayah Sungai Serayu - Opak 17. Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji – Sekampung 18. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane 19. Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy 20. Balai Wilayah Sungai Sumatera I Banda Aceh 21. Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan 22. Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru 23. Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam 24. Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang 25. Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi

As Ab Aj Ad Ai Ar Ag Ak Ah Av At Ao An Am Au Aq Aw Ay Ax Bws1 Bws2 Bws3 Bws4 Bws5 Bws6


- 17 -

No


UNIT KERJA

26. Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu 27. Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak 28. Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Kuala Kapuas 29. Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Samarinda 30. Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Manado 31. Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo 32. Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu 33. Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari 34. Balai Wilayah Sungai Bali Penida 35. Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram 36. Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kupang 37. Balai Wilayah Sungai Maluku Utara 38. Balai Wilayah Sungai Maluku 39. Balai Wilayah Sungai Papua 40. Balai Wilayah Sungai Papua Barat 41. Balai Wilayah Sungai Papua Marauke 42. Balai Bendungan VI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Bws7 Bws8 Bws9 Bws10 Bws11 Bws12 Bws13 Bws14 Bws15 Bws16 Bws17 Bws18 Bws19 Bws20 Bws21 Bws22 Bws23

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan Direktorat Pembangunan Jalan Direktorat Preservasi Jalan Direktorat Jembatan Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitasi Jalan Daerah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I Banda Aceh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III Padang Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV Jambi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Palembang Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Semarang Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Surabaya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X Kupang Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI Banjarmasin

Bs Bp Bg Bn Bt Bk Bb1 Bb2 Bb3 Bb4 Bb5 Bb6 Bb7 Bb8 Bb9 Bb10 Bb11


- 18 -

No


UNIT KERJA

18. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan 19. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII Makassar 20. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu 21. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV Manado 22. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI Ambon 23. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII Manokwari 24. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura 25. Balai Jembatan Khusus dan Terowongan VII

Bb12 Bb13 Bb14 Bb15 Bb16 Bb17 Bb18 Bb19

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya 2. Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Pemukiman 3. Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman 4. Direktorat Bina Penataan Bangunan 5. Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 6. Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 7. Balai Teknik Air Minum 8. Balai Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman

Cs Cp Ck Cb Ca Cl Cm Ch

VIII DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan 2. Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan 3. Direktorat Rumah Susun 4. Direktorat Rumah Khusus 5. Direktorat Rumah Swadaya 6. Direktorat Rumah Umum dan Komersial 7. Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan X

Rs Rp Rr Rk Rw Ru Kh

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan 2. Direktorat Perencanan Pembiayaan Perumahan 3. Direktorat Pola Pembiayaan Perumahan

Ps Pp Pl


- 19 -

No


UNIT KERJA

4. Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan 5. Direktorat Bina Sistem Pembiayaan Perumahan 6. Direktorat Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan IX

Pb Pe

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Direktorat Bina Investasi Infrastruktur 3. Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 4. Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi 5. Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi 6. Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan 7. Balai Penerapan Teknologi Konstruksi 8. Balai Material Dan Peralatan Konstruksi 9. Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh 10. Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang 11. Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta 12. Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya 13. Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin 14. Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar 15. Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura XI

Pd

Ks Ki Kp Kd Kt Kh Kb1 Kb2 Kb3 Kb4 Kb5 Kb6 Kb7 Kb8 Kb9

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 2. Pusat Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 3. Pusat Pemograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 4. Pusat Pengembangan Kawasan Strategis 5. Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan 6. Balai Keterpaduan Infrastruktur Wilayah Pulau Sumatera 7. Balai Keterpaduan Infrastruktur Wilayah Pulau Jawa 8. Balai Keterpaduan Infrastruktur Wilayah Pulau Kalimantan 9. Balai Keterpaduan Infrastruktur Wilayah Pulau Bali dan Nusa Tenggara 10. Balai Keterpaduan Infrastruktur Wilayah Pulau Sulawesi

Ws Ww Wp Wt Wk Bkw1 Bkw2 Bkw3 Bkw4 Bkw5


- 20 -

No


UNIT KERJA

Balai Keterpaduan Infrastruktur Wilayah Kepulauan Maluku dan Pulau Pulau Terluar 12. Balai Keterpaduan Infrastruktur Wilayah Pulau Papua 11.

XII

Bkw6 Bkw7

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan 2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air 3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan 4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman 5. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi 6. Balai Penelitian Dan Pengembangan Lingkungan Keairan 7. Balai Penelitian Dan Pengembangan Hidrologi Dan Tata Air 8. Balai Penelitian Dan Pengembangan Bangunan Hidraulik Dan Geoteknik Keairan 9. Balai Penelitian Dan Pengembangan Pantai 10. Balai Penelitian Dan Pengembangan Sungai 11. Balai Penelitian Dan Pengembangan Rawa 12. Balai Penelitian Dan Pengembangan Irigasi 13. Balai Penelitian Dan Pengembangan Sabo 14. Balai Penelitian Dan Pengembangan Sistem Dan Teknik Lalu Lintas 15. Balai Penelitian Dan Pengembangan Struktur Jembatan 16. Balai Penelitian Dan Pengembangan Geoteknik Jalan 17. Balai Penelitian Dan Pengembangan Perkerasan Jalan 18. Balai Penelitian Dan Pengembangan Tata Bangunan Dan Lingkungan 19. Balai Penelitian Dan Pengembangan Bahan Dan Struktur Bangunan 20. Balai Penelitian Dan Pengembangan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Permukiman 21. Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton 22. Balai Penelitian Dan Pengembangan Sains Bangunan 23. Balai Penelitian Dan Pengembangan Penerapan Teknologi Sumber Daya Air 24. Balai Penelitian Dan Pengembangan Penerapan Teknologi Permukiman 25. Balai Penelitian Dan Pengembangan Penerapan Teknologi Jalan Dan Jembatan

Ls La Lj Lp Le Lb1 Lb2 Lb3 Lb4 Lb5 Lb6 Lb7 Lb8 Lb9 Lb10 Lb11 Lb12 Lb13 Lb14 Lb15 Lb16 Lb17 Lb18 Lb19 Lb20


- 21 -

No


UNIT KERJA

26. Balai Penelitian dan Pengembangan Perumahan Wilayah I Medan 27. Balai Penelitian dan Pengembangan Perumahan Wilayah II Denpasar 28. Balai Penelitian dan Pengembangan Perumahan Wilayah III Makassar

Lb21 Lb22 Lb23

XIII BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1. Sekretariat Badan Pengembangan SDM Pusat Penilaian Kompetensi dan 2. Pemantauan Kinerja 3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi 4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 6. Balai Uji Coba Sistem Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Air Dan Konstruksi 7. Balai Uji Coba Sistem Pendidikan Dan Pelatihan Jalan Dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 8. Balai Uji Coba Sistem Pendidikan Dan Pelatihan Perumahan Dan Permukiman 9. Balai Penilaian Kompetensi 10. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I Medan 11. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II Palembang 12. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III Jakarta 13. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IV Bandung 14. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah V Yogyakarta 15. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VI Surabaya 16. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VII Banjarmasin 17. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VIII Makassar

Ms Mk Ma Mj Mf Mb Mc Md Me Mg Mh Mi Mm Mn Mo Mr Mt


- 22 -

No


UNIT KERJA

18. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IX Jayapura

Mw

XIV BADAN PENGATUR JALAN TOL 1. Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol XV

Pt

BADAN PENDUKUNG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1. Sekretariat Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Ga

XIV DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL 1. Sekretariat Dewan Sumber Daya Air

Aa

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO


- 1 - PENOMORAN NASKAH DINAS DAN KODE IDENTIFIKASI OTORITAS PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS

Recommend Documents