- 1 - PENOMORAN NASKAH DINAS DAN KODE IDENTIFIKASI OTORITAS PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS

-1-

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 07/PRT/M/2016 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PENOMORAN NASKAH DINAS DAN KODE IDENTIFIKASI OTORITAS PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS

A. Penomoran Naskah Dinas Penomoran naskah dinas merupakan bagian penting dalam proses penciptaan arsip. Oleh karena itu, susunannya harus dapat memberikan kemudahan penyimpanan, pengamanan, temu balik, dan penilaian arsip. Penggunaan kode naskah dinas digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasikan naskah dinas guna memberikan kemudahan bagi unit organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam pengelolaan naskah dinas. 1. Penomoran Naskah Dinas Arahan No

Jenis Naskah

Kode

Keterangan

1

Peraturan

PRT

Ditandatangani oleh Menteri

2

Pedoman

PRT


3

Petunjuk Pelaksanaan

PRT


4

Prosedur Tetap

PRT


5

Instruksi

IN

Ditandatangani Pejabat Instansi

oleh

Menteri/

6

Surat Edaran

SE


oleh

Menteri/

7

Keputusan

KPTS


oleh

Menteri/

8

Surat Perintah

SPRIN


oleh

Menteri/

JDIH Kementerian PUPR

-2-

Susunan penomoran pada naskah dinas arahan terdiri dari Nomor Urut, Jenis Naskah Dinas, Kode Identifikasi, dan Tahun Terbit. a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Contoh:

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 01/PRT/M/2016 TENTANG

…………………………………………………………..

Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Peraturan dalam satu takwin/ kalender

b. Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Mengingat Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan merupakan Lampiran Peraturan, maka penomorannya sama dengan nomor Peraturan yang mengantarkannya. Penomoran Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan dituangkan dalam lembar pemisah, yang terletak diantara Peraturan dan Lampiran Peraturan. Contoh: LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR …/PRT/M/2016 TENTANG PEDOMAN ………….……

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR …/PRT/M/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN……


-3-

c. Keputusan yang ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Contoh:


KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 02/KPTS/M/2016 TENTANG

…………………………………………………………..

Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Keputusan dalam satu takwin/ kalender

d. Keputusan yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Contoh:

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 03/KPTS/M/2016 TENTANG

……………..…………………………………………..



-4-

e. Keputusan yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. Contoh: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021) 7247564, Faksimili (021) 7260856

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR: 04/KPTS/Sj/2016 TENTANG ……………..…………………………………………..


f.

Instruksi yang ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Contoh:


INSTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 04/IN/M/2016 TENTANG …………………………………………………………..

Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Instruksi dalam satu takwin/ kalender

g. Instruksi yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Contoh:

INSTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 05/IN/M/2016 TENTANG

…………………………………………………………..

Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas


Nomor urut Instruksi dalam satu takwin/ kalender

-5-

h. Instruksi yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. Contoh: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUM AHAN RAKYAT


INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL NOMOR: 06/IN/Sj/2016 TENTANG

……………..…………………………………………..

Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Instruksi dalam satu takwin/ kalender

i.

Prosedur Tetap yang ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Contoh:


PROSEDUR TETAP NOMOR: 07/PRT/M/2016 TENTANG

…………………………………………………………..

Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Prosedur Tetap dalam satu takwin/ kalender

j.

Surat Edaran yang ditandatangani Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Contoh:


SURAT EDARAN NOMOR: 10/SE/M/2016 TENTANG

…………………………………………………………..



Nomor urut Surat Edaran dalam satu takwin/ kalender

-6-

k. Surat Edaran yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Contoh:

SURAT EDARAN NOMOR: 11/SE/M/2016 TENTANG

…………………………………………………………..

Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Surat Edaran dalam satu takwin/ kalender

l.

Surat Edaran yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. Contoh: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


SURAT EDARAN NOMOR: 12/SE/Sj/2016 TENTANG

……………..…………………………………………..

Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Surat Edaran dalam satu takwin/ kalender

m. Surat Perintah yang ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Contoh:


SURAT PERINTAH NOMOR: 13/SPRIN/M/2016 TENTANG

…………………………………………………………..



Nomor urut Surat Perintah dalam satu takwin/ kalender

-7-

n. Surat Perintah yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. Contoh: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUM AHAN RAKYAT


SURAT PERINTAH NOMOR: 14/SPRIN/Sj/2016 TENTANG ……………..…………………………………………..

Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Surat Perintah dalam satu takwin/ kalender

o. Surat Tugas yang ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Contoh:


SURAT TUGAS NOMOR: 15/SPT/M/2016 TENTANG

…………………………………………………………..

Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Surat Tugas dalam satu takwin/ kalender

p. Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. Contoh: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUM AHAN RAKYAT


SURAT TUGAS NOMOR: 16/SPT/Sj/2011 TENTANG ……………..…………………………………………..

Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Surat Tugas dalam satu takwin/ kalender


-8-

2. Penomoran Naskah Dinas Korespondensi Nota Dinas dan Memo Dinas merupakan naskah dinas yang bersifat internal, maka susunan penomorannya terdiri dari Nomor Urut, Jenis Naskah Dinas, Kode Identifikasi, dan Tahun Terbit. Sedangkan, penomoran Surat Dinas dan Surat Undangan menggunakan Pola Klasifikasi Arsip (PKA). a. Nota Dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi Madya. Contoh: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


NOTA DINAS NOMOR: 18/ND/Sj/2016 Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Nota Dinas dalam satu takwin/ kalender

b. Memo Dinas yang ditandatangani Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Contoh:


MEMO DINAS NOMOR: 19/MD/M/2016 Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Memorandum dalam satu takwin/ kalender


-9-

c. Memo Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. Contoh: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


MEMO DINAS NOMOR: 20/MD/Sj/2011 Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Memorandum dalam satu takwin/ kalender

d. Surat Dinas dan Surat Undangan Susunan penomoran Surat Dinas dan Surat Undangan adalah menggunakan Pola Klasifikasi Arsip (PKA) yang terdiri dari: (1) Kode Klasifikasi Arsip; (2) Kode Identifikasi; (3) Nomor Urut Naskah Dinas. Contoh: Surat Dinas/Surat Undangan yang ditandatangani Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Menteri

UM 0201-Mn/201 Kode Klasifikasi Arsip (sesuai pedoman PKA) Kode Identifikasi Nomor Urut Naskah Dinas

Surat Dinas/Surat Undangan yang ditandatangani Sekretaris Jenderal. UM 0201-Sj/150 Kode Klasifikasi Arsip (sesuai pedoman PKA) Kode Identifikasi Nomor Urut Naskah Dinas


- 10 -

3. Penomoran Naskah Dinas Khusus Susunan penomoran pada naskah dinas khusus adalah terdiri dari Nomor Urut, Jenis Naskah Dinas, Kode Identifikasi, dan Tahun Terbit. Contoh Penomoran Surat Perjanjian Kerja Sama:

LOGO

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA (KEMENTERIAN/LEMBAGA ATAU PEMERINTAH DAERAH) DAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR ………………… NOMOR 01/PKS/.../2016 Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Surat Kuasa dalam satu takwin/ kalender

Contoh Penomoran Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama:

LOGO

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA (KEMENTERIAN/LEMBAGA ATAU PEMERINTAH DAERAH) DAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR ………………… NOMOR 02/PKS/.../2011 Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Surat Kuasa dalam satu takwin/ kalender


- 11 -

Contoh Penomoran Surat Kuasa: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUM AHAN RAKYAT


SURAT KUASA NOMOR: …/SKS/Sj/2016 Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Surat Kuasa dalam satu takwin/ kalender

Contoh Penomoran Berita Acara: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUM AHAN RAKYAT


BERITA ACARA NOMOR: …/BA/Sj/2016 Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Berita Acara dalam satu takwin/ kalender

Contoh Penomoran Surat Keterangan: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUM AHAN RAKYAT


SURAT KETERANGAN NOMOR: …/KET/Sj/2016 Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Surat Keterangan dalam satu takwin/ kalender


- 12 -

Contoh Penomoran Surat Pengantar: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUM AHAN RAKYAT


SURAT PENGANTAR NOMOR: …/SP/Sj/2016 Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Surat Pengantar dalam satu takwin/ kalender

Contoh Penomoran Pengumuman: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUM AHAN RAKYAT


PENGUMUMAN NOMOR: …/PENG/Sj/2016 Tahun Terbit Kode Identifikasi Jenis Naskah dinas Nomor urut Pengumumman dalam satu takwin/ kalender


- 13 -

4. Pengkodean Naskah Dinas Kode Naskah Dinas merupakan bagian dari penomoran. Penggunaan kode naskah dinas digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasikan naskah dinas guna memberikan kemudahan bagi unit organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam pengelolaan naskah dinas. Adapun jenis-jenis pengkodean naskah dinas terdiri dari: a. Pengkodean Naskah Dinas Arahan No

Jenis Naskah

Kode

Keterangan

1

Peraturan

PRT


2

Pedoman

PRT


3

Petunjuk Pelaksanaan

PRT

4

Prosedur Tetap

PRT

5

Instruksi

IN

Ditandatangani Menteri/Pejabat Instansi

oleh

6

Surat Edaran

SE


oleh

7

Keputusan

KPTS


oleh

8

Surat Perintah

SPRIN


oleh



Catatan: Mengingat Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan dan Prosedur Tetap merupakan Lampiran Peraturan, maka penomorannya sama dengan nomor Peraturan yang mengantarkannya. Penomoran Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan dan Prosedur Tetap dituangkan di dalam lampiran dan diletakkan di kanan atas lampiran.


- 14 -

b. Pengkodean Naskah Dinas Korespondensi No

Jenis Naskah

Kode

Keterangan

1

Nota Dinas

ND

2

Memo Dinas

MD

3

Surat Dinas

Menggunakan Arsip (PKA)

Pola

Klasifikasi

4

Surat Undangan

Menggunakan Arsip (PKA)

Pola

Klasifikasi

5

Surat Tugas

SPT

c. Pengkodean Naskah Dinas Khusus N o

Jenis Naskah

Kode

1

Surat Perjanjian - Perjanjian Kerja Sama - Kesepakatan Bersama

PKS

2

Surat Kuasa

SKS

3

Berita Acara

BA

4

Surat Keterangan

KET

5

Surat Pengantar

6

Pengumuman


SP PENG

Keterangan

- 15 -

B. Kode Identifikasi Otoritas Pejabat Penandatangan Naskah Dinas Ketentuan lebih lanjut tentang Susunan Kode Identifikasi Otoritas Pejabat Penandatangan Naskah Dinas dan Cara Penomoran Surat Keluar diatur dalam Surat Edaran atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 62/SE/M/2015 tentang Kode Identifikasi Otoritas Penomoran Naskah Dinas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. UNIT KERJA

No I

PIMPINAN KEMENTERIAN

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2. Sekretariat Jenderal 3. Inspektorat Jenderal 4. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 5. Direktorat Jenderal Bina Marga 6. Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Jenderal Penyediaan 7. Perumahan 8. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Direktorat Jenderal Pembiayaan 9. Perumahan Badan Pengembangan Infrastruktur 10. Wilayah 11. Badan Penelitian dan Pengembangan 12. Badan Pengembangan SDM II 1. 2. 3. 4. 5. III

KODE IDENTIFIKASI OTORITAS

STAF AHLI MENTERI PU Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan SEKRETARIAT JENDERAL / PUSATPUSAT

Mn Sj Ij Da Db Dc Dr Dk Dp Kw Kl Km E Ek Ee Es Eh Ep S Sr

1. Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri 2. Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana 3. Biro Keuangan 4. Biro Umum 5. Biro Hukum JDIH Kementerian PUPR

Sp Sk Su Sh

- 16 -

UNIT KERJA

No

6. Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan 7. Biro Komunikasi Publikasi 8. Pusat Data dan Teknologi Informasi 9. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan IV 1. 2. 3. 4. 5. 6. V

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Sb So Sd Sg

INSPEKTORAT JENDERAL

Ij

Sekretariat Inspektorat Jenderal Inspektorat I Inspektorat II Inspektorat III Inspektorat IV Inspektorat V

Is Ia Ib Ic Id Ie

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

A

1. 2.

KODE IDENTIFIKASI OTORITAS

As Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air Direktorat Sungai dan Pantai Direktorat Irigasi dan Rawa Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Pusat Bendungan Pusat Air Tanah dan Air Baku Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Balai Besar Wilayah Sungai Serayu - Opak Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk – Cisanggarung Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan – Jeneberang Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji – Sekampung Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung- Cidurian Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII


Ab Aj Ad Ai Ar Ag Ak Am An Ao Aq At Au Av Aw Ax Ay Az Ah

- 17 -

No VI

UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga 2. Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan 3. Direktorat Pembangunan Jalan 4. Direktorat Preservasi Jalan 5. Direktorat Jembatan 6. Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitasi Jalan Daerah 7. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional-I 8. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional-II 9. Balai Besar Pelaksanaan Jalan NasionalIII 10. Balai Besar Pelaksanaan Jalan NasionalIV 11. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional-V 12. Balai Besar Pelaksanaan Jalan NasionalVI 13. Balai Besar Pelaksanaan Jalan NasionalVII 14. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional-X VII

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya 2. Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Pemukiman 3. Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman 4. Direktorat Bina Penataan Bangunan 5. Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 6. Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

KODE IDENTIFIKASI OTORITAS B Bs Bp Bg Bn Bt Bk Br Bx Bu Bv Bw By Bz Bj C Cs Cp Ck Cb Ca Cl

VIII DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN

R

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan 2. Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan 3. Direktorat Rumah Susun 4. Direktorat Rumah Khusus 5. Direktorat Rumah Swadaya 6. Direktorat Rumah Umum dan Komersial

Rs


Rp Rr Rk Rw Ru

- 18 -

No IX

UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Direktorat Bina Investasi Infrastruktur 3. Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 4. Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi 5. Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi 6. Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan X

KODE IDENTIFIKASI OTORITAS K Ks Ki Kp Kd Kt Kh

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN

P

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan 2. Direktorat Perencanan Pembiayaan Perumahan 3. Direktorat Pola Pembiayaan Perumahan 4. Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan 5. Direktorat Bina Sistem Pembiayaan Perumahan 6. Direktorat Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan

Ps

XI

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 2. Pusat Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 3. Pusat Pemograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 4. Pusat Pengembangan Kawasan Strategis 5. Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan


Pp Pl Pd Pb Pe W Ws Ww Wp Wt Wk

- 19 -

No XII

UNIT KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE IDENTIFIKASI OTORITAS L Ls

1. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan 2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air 3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan 4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman 5. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi XIII BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1. Sekretariat Badan Pengembangan SDM Pusat Penilaian Kompetensi dan 2. Pemantauan Kinerja 3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi 4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional XIV BADAN PENGATUR JALAN TOL 1. Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol XV

BADAN PENDUKUNG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

La Lj Lp Le M Ms Mk Ma Mj Mf P Pt G

1. Sekretariat Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Ga

XIV DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL

A

1. Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Kepala Biro Hukum,

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd. M. BASUKI HADIMULJONO

Siti Martini NIP. 195803311984122001 JDIH Kementerian PUPR


Aa

- 1 - PENOMORAN NASKAH DINAS DAN KODE IDENTIFIKASI OTORITAS PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS

Recommend Documents