-1-
GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 358TAHUN 2015 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 85 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang : bahwa dalam rangka menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendesak dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
serta
penyempurnan
pengelolaan
keuangan
daerah pada SKPD dilakukan pergeseran anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), sehingga perlu melakukan Perubahan terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun
Anggaran
2015
dengan
menetapkan
perubahannya dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950); 2. Undang-Undang
Nomor
28
Penyelenggaraan
Negara
yang
Tahun Bersih
1999 dan
tentang
Bebas
dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang
-23.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang
Nomor
Perbendaharaan
Negara
1
Tahun
(Lembaran
2004 Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan
Tanggungjawab
Keuangan
Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.
Undang-Undang Perimbangan
Nomor
Keuangan
33 Antara
Tahun
2004
Pemerintah
tentang
Pusat
dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
bagi
Pembangunan
untuk
Kepentingan
Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
13. Undang
-313. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 18. Peraturan
-418. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 22. Peraturan Pelaporan
Pemerintah Keuangan
Nomor dan
8
Tahun
Kinerja
2006
Instansi
tentang
Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 24. Peraturan
Pemerintah
Nomor
8
Tahun
2008
tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2008
Nomor
21,
Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 25. Peraturan
-525. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 30. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372); 31. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473); 32. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 33. Peraturan
-633. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa; 34. Peraturan
Presiden
Nomor
71
Tahun
2012
tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; 35. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; 36. Peraturan
Presiden
Nomor
109
Tahun
2013
tentang
Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial; 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian
Hibah
dan
Bantuan
Sosial
yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah; 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang
Biaya
Penyelenggaraan
Operasional Pengadaan
dan Tanah
Biaya bagi
Pendukung Pembangunan
untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan
Standar
Akuntansi
Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 43. Peraturan
-743. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E); 45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Tahun 2010 Seri B); 46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 36); 47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri A); 48. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015; 49. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur; 50. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 96 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN
GUBERNUR
TENTANG
PERUBAHAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 85 TAHUN 2014 TENTANG
PENJABARAN
ANGGARAN
PENDAPATAN
DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015. Pasal I
-8Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor
85
Tahun
2014
tentang
Penjabaran
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 85 Seri E), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD). 2. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah sebagai berikut: a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015, diubah sebagai berikut: 1) Kode Rekening 5.2.1.01.01 Honorarium Kegiatan PNS Rp 253.715.275.507,00 diubah sehingga berbunyi Rp 253.934.875.507,00. 2) Kode
Rekening
5.2.1.03.01
Uang
Lembur
PNS
Rp 178.415.328.000,00 diubah sehingga berbunyi Rp 178.195.728.000,00. 3) Kode Rekening 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp 89.331.634.110,00 diubah sehingga berbunyi Rp 89.461.794.110,00. 4) Kode
Rekening
Penggandaan
5.2.2.06.01 Rp
Belanja
Cetak
136.050.218.671,00
dan
diubah
sehingga berbunyi Rp 136.170.108.671,00. 5) Kode Rekening 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan
Rp
192.583.272.550,00
diubah sehingga berbunyi Rp 192.714.522.550,00. 6) Kode Rekening 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 427.935.921.353,00 diubah sehingga berbunyi Rp 427.554.621.353,00. 7) Kode
-97) Kode Rekening 5.2.3.03.01 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Rp 33.045.153.000,00 diubah sehingga berbunyi Rp 33.395.153.000,00. 8) Kode Rekening 5.2.3.10.01 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan Kantor Rp 159.860.441.537,00 diubah sehingga berbunyi Rp 159.510.441.537,00. b. Lampiran II Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Urusan Pemerintahan diubah pada: 1) Organisasi (0500) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur a) Kode Rekening 1.03 0500 45 002 Pembangunan dan
Perbaikan
Saluran
Air/Plengsengan/
Drainase: 1. Kode Rekening 1.03 0500 45 002 5 2 1 01 01 Honorarium Kegiatan PNS Rp 0,00 diubah sehingga berbunyi Rp 55.600.000,00. 2. Kode Rekening 1.03 0500 45 002 5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS Rp 207.070.000,00 diubah sehingga berbunyi Rp 151.470.000,00. 3. Kode Rekening 1.03 0500 45 002 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp 24.665.000,00 diubah sehingga berbunyi Rp 62.235.000,00. 4. Kode Rekening 1.03 0500 45 002 5 2 2 06 01 Belanja
Cetak
dan
Penggandaan
Rp 38.179.000,00 diubah sehingga berbunyi Rp 66.959.000,00. 5. Kode Rekening 1.03 0500 45 002 5 2 2 11 01 Belanja
Makanan
dan
Minuman
Rapat/
Kegiatan Rp 0,00 diubah sehingga berbunyi Rp 18.900.000,00. 6. Kode Rekening 1.03 0500 45 002 5 2 2 15 01 Belanja
Perjalanan
Dinas
Dalam
Daerah
Rp 370.050.000,00 diubah sehingga berbunyi Rp 284.800.000,00. b) Kode
- 10 b) Kode Rekening 1.04 0500 15 046 Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman Kawasan Khusus: 1. Kode Rekening 1.04 0500 15 046 5 2 1 01 01 Honorarium Kegiatan PNS Rp 9.600.000,00 diubah sehingga berbunyi Rp 108.800.000,00. 2. Kode Rekening 1.04 0500 15 046 5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS Rp 393.470.000,00 diubah sehingga berbunyi Rp 294.270.000,00. 3. Kode Rekening 1.04 0500 15 046 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp 23.850.000,00 diubah sehingga berbunyi Rp 116.440.000,00. 4. Kode Rekening 1.04 0500 15 046 5 2 2 06 01 Belanja Cetak dan Penggandaan Rp 25.115.000,00 diubah sehingga berbunyi Rp 116.225.000,00. 5. Kode Rekening 1.04 0500 15 046 5 2 2 11 01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat/ Kegiatan Rp 0,00 diubah sehingga berbunyi Rp 112.350.000,00. 6. Kode Rekening 1.04 0500 15 046 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 1.454.100.000,00 diubah sehingga berbunyi Rp 1.158.050.000,00. c) Kode Rekening 1.04 0500 15 056 Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan Gedung Pemerintah Provinsi Jatim: 1. Kode Rekening 1.04 0500 15 056 5 2 1 01 01 Honorarium Kegiatan PNS Rp 11.400.000,00 diubah sehingga berbunyi Rp 76.200.000,00. 2. Kode Rekening 1.04 0500 15 056 5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS Rp 160.704.000,00 diubah sehingga berbunyi Rp 95.904.000,00. 2) Organisasi (0305) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur: a) Kode Rekening 1.20 0305 84 010 5 2 3 03 01 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Rp 2.850.000.000,00 diubah sehingga berbunyi Rp 3.200.000.000,00. b) Kode Rekening 1.20 0305 84 010 5 2 3 10 01 Belanja modal pengadaan peralatan dan/ perlengkapan kantor Rp 10.560.100.000,00 diubah sehingga berbunyi Rp 10.210.100.000,00.
c. Rincian
- 11 c. Rincian perubahan Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan
Gubernur
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 28 Mei 2015 GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN I
- 12 Diundangkan di Surabaya pada tanggal 28 Mei 2015 an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH.,MH Pembina Tingkat I NIP. 19640319 198903 1 00111 010 BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 35 SERI E.
