-1-
BUPATI MUSI RAWAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN AGROPOLITAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan di kawasan Agropolitan Center, Agropolitan Distrik, dan Jalan Poros Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten Musi Rawas perlu melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, listrik, air bersih, telekomunikasi), sarana dan prasarana perekonomian, sosial, pertanian dan infrastruktur pendukung lainnya; b. bahwa mengingat sarana dan prasarana di Kawasan Agropolitan Center, Agropolitan Distrik, dan sepanjang Jalan Poros Kabupaten sebagian telah dibangun, maka perlu adanya percepatan dalam pengelolaan aset-aset tersebut dengan disertai pembangunan infrastruktur pendukung lainnya; c. bahwa sehubungan dengan terbatasnya dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas, maka pelaksanaan pembangunannya perlu melibatkan pihak investor/swasta; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, Percepatan Pembangunan Kawasan Agropolitan perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembar RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821); 2. Undangan-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952); 3. Undangan-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4249 ); 4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286); 5. Undangan-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4421);
-2-
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara RI Tahun 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pemindahan Ibukota Musi Rawas dari Wilayah Kota Lubuk Linggau ke Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 120,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4559); 11. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2010; 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 26/Perda/SS/2003 tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2003-2008. MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN AGROPOLITAN.
PERCEPATAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. 3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas. 4. Agropolitan merupakan kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis yang mampu melayani dan mendorong kegiatan agribisnis di wilayah sekitarnya, yang dilakukan secara terpadu. 5. Infrastruktur dasar telekomunikasi.
adalah
jalan,
jembatan,
listrik,
air
bersih,
6. Demplot adalah unit/petak percontohan dengan luasan lahan yang relatif kecil. 7. Baliho merupakan papan informasi yang berfungsi sebagai sarana promosi 8. Jalan Poros Kabupaten merupakan jalan utama yang menghubungkan Ibukota Kabupaten di Muara Beliti melalui Desa Bumi Agung, Desa F Trikoyo, Kelurahan Sumber Harta hingga ke Simpang Terawas.
-3-
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Pembangunan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana perekonomian, sosial, pertanian dan infrastruktur pendukung lainnya di Kawasan Agropolitan Center, Agropolitan Distrik dan di sepanjang jalan Poros Kabupaten dimaksudkan agar para investor/swasta dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pasal 3 Tujuan pembangunan Kawasan Agropolitan Center, Agropolitan Distrik dan di sepanjang Jalan Poros Kabupaten adalah untuk memacu percepatan pembangunan Kawasan Agropolitan seperti infrastruktur dasar, sarana dan prasarana perekonomian, sosial, pertanian dan infrastruktur pendukung lainnya. BAB III KAWASAN AGROPOLITAN Pasal 4 (1) Kawasan Agropolitan terdiri dari : a. Agropolitan Center. b. Agropolitan Distrik (2) Kawasan Agropolitan Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di Kecamatan Muara Beliti. (3) Kawasan Agropolitan Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di : a. Agropolitan Distrik Simpang Nibung Kecamatan Rawas Ulu; b. Agropolitan Distrik Simpang Terawas Kecamatan STL Ulu Terawas; c. Agropolitan Distrik Megang Sakti Kecamatan Megang Sakti; d. Agropolitan Distrik Simpang Semambang Kecamatan Tuah Negeri; e. Agropolitan Distrik Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan. BAB IV PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR DI KAWASAN AGROPOLITAN Bagian Kesatu Jalan dan Jembatan Pasal 5 (1) Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan serta jembatan di Kawasan Agropolitan Center dan Agropolitan Distrik ditujukan untuk memperlancar akses transportasi dari lokasi usaha tani ke desa dan jalan raya, yang menuju pusat kecamatan dan kabupaten. (2) Jalan Poros Kabupaten dibuat dua arah (masing-masing dua jalur) dengan tipe kelas I dan dibuat jalan penghubung ke masing-masing Agropolitan Distrik. (3) Garis Sepadan Bangunan (GSB) yang berlaku adalah : 37 ( tiga puluh tujuh ) meter dari As Jalan pada Jalan Poros Kabupaten
-4-
40 (empat puluh) meter dari As Jalan pada Kawasan Pusat Pemerintahan 30 ( tiga puluh ) meter dari As Jalan pada Kawasan Agropolitan Distrik Bagian Kedua Listrik Pasal 6
Pengembangan jaringan listrik dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Agropolitan Center dan Agropolitan Distrik dengan Mengembangkan jaringan listrik, antara lain meliputi : a. Peningkatan kapasitas energi listrik melalui pembangunan PLTU, PLTG, dan PLTMG. b. Pengembangan jangkauan jaringan listrik hingga ke sentra-sentra produksi dalam kawasan Agropolitan Distrik. c. Peningkatan pelayanan, keamanan dan kesinambungan energi listrik. Bagian Ketiga Air Bersih Pasal 7 (1) Pembangunan fasilitas air bersih di Agropolitan Center dan Agropolitan Distrik dilakukan secara bertahap, dimulai sejak pembangunan Agropolitan Distrik. (2) Pembangunan fasilitas air bersih dapat dilakukan dengan membuat sumur bor atau melalui jasa perusahaan air bersih (PDAM). Bagian Keempat Telekomunikasi Pasal 8 (1) Pengembangan jaringan telepon bagi daerah yang belum terjangkau jaringan telepon. (2) Peningkatan jangkauan jaringan hingga ke desa-desa melalui pembangunan Tower Telekomunikasi di Kawasan Agropolitan Center, Aggropolitan Distrik, serta pembangunan jaringan telepon dari Agropolitan Center ke Agropolitan Distrik hingga ke lokasi usaha tani. BAB V PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN Bagian Kesatu RumahToko Pasal 9 Pada Kawasan Agropolitan Center, Pemerintah Kabupaten akan membangun sebanyak 11 (sebelas) blok rumah toko atau 110 (seratus sepuluh) pintu, yang terdiri dari 5 (lima) blok atau 50 (lima puluh) pintu berada di sekitar Jalan Poros Kabupaten yang berdekatan dengan Agropolitan Center dan 6 (enam) blok atau 60 (enam puluh) pintu berada di sekitar Bundaran Agropolitan Center, sedangkan sisanya akan dibangun oleh pihak investor/swasta di atas lahan yang akan dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
-5-
Pasal 10 Bagi pihak investor/swasta yang akan membangun Rumah Toko, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Rumah Toko yang akan dibangun diharuskan perblok atau 10 (sepuluh) pintu. b. Untuk membangun Ruko sebagaimana dimaksud pada hufuf a, dapat dibangun perorangan atau membentuk konsorsium. c. Pembangunan Ruko harus berpedoman pada bestek dan gambar yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten. Pasal 11 (1) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah izin diberikan, pihak investor belum memulai pembangunan, maka izin/hak yang diberikan akan dicabut dan dialihkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada investor lain. (2) Pelaksanaan dan penyelesaian pembangunan Ruko paling lambat 480 (empat ratus delapan puluh) hari kalender, dan apabila dalam jangka waktu tersebut, pihak investor/swasta tidak dapat menyelesaikan pembangunannya, maka seluruh bangunan yang telah dikerjakan/ dibangun di lokasi yang ditentukan, menjadi aset Pemerintahan Kabupaten. Bagian Kedua Pasar Pasal 12 (1) Di Kawasan Agropolitan Center akan dibangun sarana Paddy Trade Centre (PTC) yang merupakan pusat pemasaran beras, pasar induk komoditi pertanian dan pasar non-pertanian. (2) Pasar lelang karet akan dibangun di masing-masing Agropolitan Distrik, disamping pasar non pertanian dan pasar harian. (3) Di Kawasan Agropolitan Distrik akan dikembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil industri kecil dan kerajinan.
Bagian Ketiga Perbankan dan Koperasi Pasal 13 Di Kawasan Agropolitan Center dan Agropolitan Distrik akan didirikan bank pemerintah dan/atau swasta. Pasal 14 Koperasi Unit Desa dibentuk di Agropolitan Distrik sebagai penyedia sarana produksi, simpan pinjam, pemenuhan kebutuhan konsumsi, serta pemasaran produksi pertanian.
-6-
BAB VI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Bagian Kesatu Bidang Pendidikan Pasal 15 Sekolah formal unggulan dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas akan didirikan di setiap Agropolitan Distrik dan Agropolitan Center. Pasal 16 Di Kawasan Agropolitan Center akan didirikan Perguruan Tinggi (Universitas). Bagian Kedua Bidang Kesehatan Pasal 17 Sebagai sarana kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah akan dipusatkan di Kawasan Agropolitan Center, dan Puskesmas Plus di setiap Agropolitan Distrik. BAB VII SARANA DAN PRASARANA IBADAH Pasal 18 Masjid besar (Masjid Agung) sebagai sarana ibadah bagi umat Islam didirikan di Kawasan Agropolitan Center yang berlokasi di persimpangan Jalan Poros Kabupaten dengan jalan Lubuk Linggau–Muara Beliti–Tebing Tinggi, berseberangan dengan Polres Musi Rawas. BAB VIII SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN Bagian Kesatu Komoditi Unggulan Pasal 19 Pengaturan lokasi/area komoditi unggulan pertanian, dibagi menurut subsektor yang menanganinya, yaitu : a. Sektor Perkebunan dimulai dari Agropolitan Center hingga Desa Bumi Agung. b. Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura dimulai dari Desa Bumi Agung hingga Desa F Trikoyo. b. Sektor Peternakan dan Perikanan dimulai dari Desa F Trikoyo hingga Kelurahan Sumber Harta. b. Sektor Kehutanan dimulai dari Desa Sumber Harta hingga ke Simpang Terawas.
-7-
Bagian Kedua Demplot Pasal 20 (1) Lokasi demplot komoditi pertanian harus diatur sedemikian rupa sehingga mudah terlihat oleh masyarakat luas. (2) Jenis komoditi yang digunakan merupakan komoditi unggulan. Bagian Ketiga Baliho Pasal 21 (1) Penempatan Baliho di sepanjang Jalan Poros Kabupaten dan disetiap Agropolitan Distrik sebanyak 200 unit. (2) Baliho digunakan sebagai informasi dan promosi seputar konsep pembangunan Kawasan Agropolitan. BAB IX SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG LAINNYA Bagian Kesatu Terminal Pasal 22 Sebagai sarana pendukung ketertiban kendaraan umum di Kawasan Agropolitan Center akan dibangun Terminal Tipe A dan Tipe B, sedangkan di Kawasan Agropolitan Distrik dibangun Terminal Tipe C. Bagian Kedua Trayek Transportasi Pasal 23 Untuk menjamin kelancaran proses pembangunan dan pergerakan perekonomian di Kawasan Agropolitan, maka dibutuhkan trayek transportasi khusus yang menghubungkan antara Agropolitan Center dengan kelima Agropolitan Distrik melalui Jalan Poros Kabupaten. BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 24 Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana perekonomian, sosial, pertanian dan infrastruktur pendukung lainnya pihak investor/swasta harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pasal 25 Penunjukan pihak investor/swasta yang akan membangun infrastruktur dasar, sarana dan prasarana perekonomian, sosial, pertanian dan infrastruktur pendukung lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.
-8-
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.
Ditetapkan di Lubuklinggau pada tanggal 16 April 2008 BUPATI MUSI RAWAS, dto RIDWAN MUKTI Diundangkan di Lubuklinggau pada tanggal 16 April 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS, dto MUKTI SULAIMAN BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 NOMOR 9
