- 1 - BUPATI MUSI RAWAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

-1-

BUPATI MUSI RAWAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

-2-

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 14.Peraturan Presiden 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; 15.Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah; 17.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia; 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan; 19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005; 20.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 2); 21.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2009 Nomor 19).

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL .

-3-

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. 3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas. 4. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. 6. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 7. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 8. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. 9. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 10.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya. 11.Database Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk. 12.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. 13.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. 14.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 15.Kepala Keluarga adalah : a. Orang yang bertempat tinggal bersama dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri. c. Kepala Kesatuan, Kepala Asrama, Kepala Rumah Yatim Piatu, dan lainlain menurut beberapa orang tinggal bersama-sama.

-4-

16.Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 17.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia. 18.Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia. 19.Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar Daerah untuk bertempat tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggalnya. 20.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan RI dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 21.Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 22.Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang tinggal sementara di Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang. 23.Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu. 24.Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan/Desa dan Kecamatan. 25.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. 26.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. 27.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempattinggal di Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 28.Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Kesatuan RI dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang. 29.Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan RI dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang. 30.Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar. 31.Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran. 32.Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.

-5-

33.Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam. 34.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Musi Rawas. 35.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan dalam Kabupaten Musi Rawas. 36.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Musi Rawas.

BAB II PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 2 Teknis penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan SIAK. Pasal 3 SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur: a. database; b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi; c. sumber daya manusia; d. pemegang hak akses; e. lokasi database; f. pengelola database; g. pemeliharaan database; h. pengamanan database; i. pengawasan database; dan j. data cadangan (back-up data/disaster recovery center). Pasal 4 (1) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data. (2) Lokasi database sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada Instansi Pelaksana. Pasal 5 Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Musi Rawas dengan menggunakan SIAK dilakukan secara tersambung (on line).

-6-

Pasal 6 (1) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, adalah pranata komputer. (2) Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer. Pasal 7 (1) Pemegang Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, adalah Petugas tertentu pada Instansi Pelaksana yang diberi hak akses untuk membaca, memasukkan, mengubah, meralat, menyimpan dan menghapus serta mencetak, mengkopi data dan dokumen kependudukan. (2) Petugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kerangka perlindungan data dan dokumen kependudukan. (3) Persyaratan pengangkatan petugas hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan : a. Pada Penyelenggara Kabupaten memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur Tk. I (II/d); b. Memiliki DP-3 dengan predikat baik; c. Memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer; d. Memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya. (4) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut karena : a. Meninggal dunia; b. Mengundurkan diri; c. Menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya; e. Tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik; f. Membocorkan data dan dokumen kependudukan. (5) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri Pasal 8 Pengelolaan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi kegiatan : a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan; b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, informasi data kependudukan; dan c. pendistribusian data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan. Pasal 9 (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, huruf h, dan huruf i, dilakukan oleh Instansi Pelaksana. (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, pusat data (data center) dan data cadangan (back-up data/disaster recovery centre).

-7-

Pasal 10 (1) Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap (valid). (2) Pendaftaran penduduk dilakukan pada Instansi Pelaksana yang daerah tugasnya meliputi domisili atau tempat tinggal penduduk. (3) Pencatatan sipil dilakukan pada Instansi Pelaksana yang daerah tugasnya meliputi tempat terjadinya Peristiwa Penting. (4) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Instansi Pelaksana dibantu Camat sesuai dengan wilayah kerjanya. Bagian Kedua Pengelolaan SIAK Pasal 11 Pengelola SIAK, terdiri atas : 1. Pengelola SIAK, terdiri dari : a. Supervisor Perizinan, bertugas: 1) melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penggunaan hak akses; 2) melakukan pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan SIAK Kabupaten dan Kecamatan; 3) membuat dan membatalkan usulan penggunaan hak akses tingkat Kabupaten dan Kecamatan; 4) melaporkan perkembangan pelaksanaan pemutakhiran database kependudukan kabupaten secara berkala 3 bulan sekali kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. b. Supervisor Aplikasi Pendaftaran Penduduk, bertugas: 1) melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas pelayanan pendaftaran penduduk; 2) melakukan registrasi, verifikasi dan validasi data kependudukan; 3) memberikan persetujuan perubahan biodata penduduk WNA; 4) memberikan persetujuan pencetakan dokumen kependudukan. c. Supervisor Aplikasi Pencatatan Sipil, bertugas: 1) melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas pelayanan pencatatan sipil; 2) melakukan registrasi, verifikasi dan validasi data catatan sipil; 3) memberikan persetujuan perubahan data catatan sipil; 4) memberikan persetujuan pencetakan dokumen pencatatan sipil. d. Administrator Database Kependudukan, bertugas: 1) melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas operator pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; 2) secara rutin memantau pengoperasian database kependudukan dengan menggunakan SIAK; 3) menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam operasional database kependudukan;

-8-

4) mengendalikan dan mengarahkan operator pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; 5) melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan backup dan recovery data dari SIAK. e. Petugas Hak Akses, bertugas: 1) mengaktifkan kembali hak akses yang bermasalah; 2) secara rutin melakukan backup dan recovery data dari SIAK; 3) melakukan konsolidasi database kependudukan; 4) secara berkala menyiapkan bahan laporan perkembangan pelaksanaan pemutakhiran database kependudukan. f.

Teknisi Perangkat Keras, bertugas: 1) memelihara semua perangkat keras (hardware) operasional SIAK dan mengatasi kerusakan teknis; 2) melakukan pemeliharaan jaringan komunikasi data kependudukan Kabupaten; 3) melakukan pengawasan dan pengendalian jaringan komunikasi data kependudukan Kecamatan dan mengatasi kerusakan teknis.

g. Operator Layanan Data dan Informasi, bertugas: 1) mengakses dan menginformasikan data agregat tentang kependudukan atas perintah atasan; 2) memberikan pelayanan informasi data agregat tentang kependudukan; 3) menyimpan arsip yang berkaitan dengan data agregat kependudukan. h. Operator Entri Data Pendaftaran Penduduk, bertugas: 1) melakukan entri data pendaftaran penduduk yang telah tervalidasi; 2) mencetak dokumen kependudukan atas persetujuan supervisor; 3) memelihara semua perangkat operasional SIAK. i.

Operator Entri Data Pencatatan Sipil, bertugas: 1) melakukan entri data catatan sipil yang telah tervalidasi; 2) mencetak dokumen pencatatan sipil atas persetujuan supervisor; 3) memelihara semua perangkat operasonal SIAK.

2. Pengelola SIAK Kecamatan, terdiri dari: a. Supervisor Aplikasi, bertugas: 1) memberikan persetujuan perubahan biodata penduduk; 2) memberikan persetujuan pencetakan dokumen; 3) mengawasi proses entri data; 4) mengendalikan, mengarahkan dan mengawasi kinerja operator; 5) melapor ke Instansi Pelaksana apabila terjadi kerusakan sistem; 6) mengaktifkan kembali hak akses yang bermasalah. b. Petugas Registrasi Kecamatan/Verifikator, bertugas: 1) menerima formulir biodata penduduk dari Petugas Registrasi Desa/ Kelurahan; 2) melakukan verifikasi dan validasi data penduduk untuk proses penandatanganan Camat; 3) menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Instansi Pelaksana sebagai dasar untuk penerbitan dokumen biodata penduduk. c. Operator Entri Data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bertugas: 1) melakukan entri data pendaftaran penduduk WNI dengan aplikasi SIAK; 2) melakukan konsolidasi data penduduk pindah dalam Kecamatan;

-9-

3) 4) 5) 6) 7) 8)

mencetak dokumen kependudukan atas persetujuan supervisor; melakukan entri data kelahiran dan kematian; membuat surat keterangan lahir mati, laporan kelahiran dan kematian; memelihara semua perangkat operasional SIAK di Kecamatan; memberikan informasi data statistik; mengatasi kerusakan teknis.

d. Petugas Registrasi Desa/Kelurahan, bertugas: 1) melakukan bimbingan dan pengarahan kepada penduduk dalam mengisi biodata penduduk WNI; 2) mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (PHPKPP); 3) melakukan verifikasi dan validasi data penduduk untuk proses penandatanganan oleh Kepala Desa/Lurah; 4) menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Camat. Bagian Ketiga Penandatanganan Keluaran Dokumen SIAK Pasal 12 Penandatanganan keluaran dokumen SIAK dilakukan oleh Kepala Instansi Pelaksana dan diberikan stempel basah Instansi Pelaksana, untuk: a. KTP ditandatangani dengan tandatangan elektronik Kepala Instansi Pelaksana dan diberikan stempel basah Instansi Pelaksana. b. KK ditandatangani Kepala Instansi Pelaksana dengan tandatangan langsung atau tandatangan stempel basah atau tandatangan elektronik Kepala Instansi Pelaksana dan diberikan stempel basah Instansi Pelaksana. c. Stempel basah Instansi Pelaksana untuk KK dan KTP masing-masing sejumlah 21 (dua puluh satu) buah. d. Stempel basah Instansi Pelaksana untuk KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ukuran stempel standar dan diberi kode nomor. e. Stempel basah Instansi Pelaksana untuk KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ukuran dibawah ukuran stempel standar dan diberi kode nomor. f.

Kode nomor stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) adalah sebagai berikut: 1) Kode 1 untuk Kecamatan Tugumulyo; 2) Kode 2 untuk Kecamatan Muara Lakitan; 3) Kode 3 untuk Kecamatan Muara Kelingi; 4) Kode 4 untuk Kecamatan Rawas Ilir; 5) Kode 5 untuk Kecamatan Rawas Ulu; 6) Kode 6 untuk Kecamatan Ulu Rawas; 7) Kode 7 untuk Kecamatan Rupit; 8) Kode 8 untuk Kecamatan Jayaloka; 9) Kode 9 untuk Kecamatan Muara Beliti; 10) Kode 10 untuk Kecamatan STL. Ulu Terawas; 11) Kode 11 untuk Kecamatan Selangit; 12) Kode 12 untuk Kecamatan Megang Sakti; 13) Kode 13 untuk Kecamatan Purwodadi; 14) Kode 14 untuk Kecamatan BTS. Ulu; 15) Kode 15 untuk Kecamatan Karang Jaya; 16) Kode 16 untuk Kecamatan Nibung;

- 10 -

17) Kode 17 untuk Kecamatan Karang Dapo; 18) Kode 18 untuk Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut; 19) Kode 19 untuk Kecamatan Sumber Harta; 20) Kode 20 untuk Kecamatan Tuah Negeri; dan 21) Kode 21 untuk Kecamatan Suka Karya. g. Surat Keterangan Pindah Datang ditandatangani dengan tandatangan elektronik atau stempel tandatangan atau tandatangan langsung Kepala Instansi Pelaksana dan distempel basah Instansi Pelaksana. h. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan Register Akta Pencatatan Sipil ditandatangi langsung Kepala Instansi Pelaksana. Pasal 13 (1) Pembubuhan paraf untuk penerbitan KTP dan KK dilakukan secara hierarkhis oleh pejabat yang bertanggungjawab terhadap dokumen kependudukan yang diterbitkan di kecamatan. (2) Pembubuhan paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Pembubuhan paraf di depan nama Kepala Instansi Pelaksana adalah pejabat yang diberi tugas untuk memverifikasi dan validasi data penduduk di kecamatan. b. Pembubuhan paraf di depan nama Jabatan Instansi Pelaksana adalah pejabat yang diberi tugas sebagai Supervisor Pengelola SIAK Kecamatan. c. Pembubuhan paraf di belakang nama Jabatan Instansi Pelaksana adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap Pengelolaan SIAK Kecamatan.

BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL Pasal 14 Syarat dan tata cara untuk memperoleh dokumen pendaftaran penduduk, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. Pasal 15 Syarat dan tata cara untuk memperoleh dokumen pencatatan sipil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. Pasal 16 Jangka waktu penyelesaian dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB IV BENTUK NASKAH DINAS FORMULIR DAN BLANGKO KELUARAN Pasal 17 Bentuk Naskah Dinas Formulir Masukan (F-1.01 s/d F-1.18 dan F-2.01 s/d F-2.26) dan blangko keluaran pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V

- 11 -

PELAPORAN Pasal 18 Pelaporan bagi penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini. BAB VI TATA CARA PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 19 Tata cara pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini. BAB VII PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN PEMANFAATAN DATA PENDUDUK Pasal 20 Syarat dan tata cara memperoleh izin dari Bupati untuk pemanfaatan data perseorangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas. Ditetapkan di Lubuklinggau pada tanggal 1 Maret 2011 BUPATI MUSI RAWAS, dto RIDWAN MUKTI Diundangkan di Lubuklinggau pada tanggal 1 Maret 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS, dto SULAIMAN KOHAR BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2011 NOMOR 5 LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

- 12 -

NOMOR TANGGAL

: 5 TAHUN 2011 : 1 MARET 2011

SYARAT DAN TATA CARA UNTUK MEMPEROLEH DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK I. PENERBITAN BIODATA PENDUDUK : 1. Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya. 2. Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan biodatanya. 3. Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan. A. Persyaratan Pencatatan Biodata Penduduk, sebagai berikut : 1. Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) a. Surat Pengantar dari Kadus/RT setempat; b. Dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain: 1. Kutipan Akta Kelahiran; 2. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar; 3. KK; 4. KTP; 5. Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah; 6. Kutipan Akta Perceraian. 2. Penduduk WNI yang datang dari Luar Negeri karena pindah: a. Paspor; atau b. Dokumen pengganti paspor. 3. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas: a. Paspor; b. Kartu Izin Tinggal Terbatas; c. Buku Pengawasan Orang Asing. 4. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap: a. Paspor; b. Kartu Izin Tinggal Tetap; c. Buku Pengawasan Orang Asing. B. Tata Cara Pencatatan Biodata Penduduk, sebagai berikut : 1. Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) a. Pemohon : 1. Membawa persyaratan yang diperlukan, menyerahkan kepada Petugas Registrasi Desa/Kelurahan; 2. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk WNI. b. Desa/Kelurahan : 1. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 2. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (BHPKPP); 3. Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir biodata penduduk; 4. Petugas Registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Camat.

- 13 -

c. Kecamatan : 1. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 2. Camat menandatangani formulir biodata penduduk; 3. Petugas Registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Instansi Pelaksana. d. Instansi Pelaksana : 1. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi ulang data penduduk; 2. Operator melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan dan print out dokumen kependudukan; 3. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan SIAK. 2. Penduduk WNI yang datang dari Luar Negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap. a. Pemohon : Membawa persyaratan yang diperlukan, mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Penduduk WNI per keluarga. b. Instansi Pelaksana : 1. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk dan meneliti persyaratan; 2. Mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (BHPKPP), dan Buku Induk Penduduk (BIP); 3. Supervisor Aplikasi Pendaftaran Penduduk menandatangani formulir biodata penduduk; 4. Operator melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK; 5. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan SIAK. II. PENCATATAN PERUBAHAN BIODATA PENDUDUK A. Persyaratan Pencatatan Perubahan Biodata Penduduk bagi Penduduk WNI yang datang dari Luar Negeri karena pindah dan Orang Asing, sebagai berikut: 1. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan; 2. Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI; 3. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas; 4. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap. B. Tata Cara Pencatatan Perubahan Biodata Penduduk : 1. Bagi Penduduk WNI dan WNI yang datang dari Luar Negeri karena pindah : a. Pemohon : Membawa persyaratan, mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk. b. Desa/Kelurahan : 1. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 2. Petugas Registrasi mencatat dalam BHPKPP dan BIP; 3. Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir perubahan biodata penduduk; 4. Petugas Registrasi menyampaikan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI kepada Camat.

- 14 -

c. Kecamatan : 1. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk, selanjutnya dicatat dalam BHPKPP dan BIP; 2. Operator melakukan perekaman data penduduk WNI ke dalam database kependudukan; 3. Camat menandatangani Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI; 4. Petugas Registrasi menyampaikan Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI kepada Instansi Pelaksana. d. Instansi Pelaksana : 1. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi ulang data penduduk; 2. Operator melakukan pengecekan perubahan biodata penduduk dalam database kependudukan kabupaten; 3. Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah diubah. 2. Bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Tetap. a. Pemohon : Membawa persyaratan, mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Orang Asing. b. Instansi Pelaksana : 1. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk, dan meneliti persyaratan; 2. Supervisor Aplikasi Pendaftaran Penduduk menandatangani Formulir Perubahan Biodata Orang Asing; 3. Operator melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; 4. Kepala Instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah diubah. c. Waktu Pelaporan: Kewajiban penduduk melapor kepada Instansi Pelaksana setelah kembali ke Indonesia paling lama 14 hari kerja sejak kedatangannya. III. PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK) 1. Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat. 2. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana. 3. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, sebagai dasar untuk penerbitan KK. 4. Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan. A. Persyaratan Penerbitan Kartu Keluarga : 1. Penerbitan KK baru, melampirkan antara lain : a. Surat pengantar Kadus/RT bagi pemohon KK pindah datang antar Kecamatan dalam satu Kabupaten dan antar Kabupaten/Kota; b. KK yang lama; c. Bagi yang sudah menikah wajib menunjukkan Kutipan Akta Nikah atau Kutipan Akta Perkawinan dan fotocopynya; d. Bagi penduduk yang pindah dalam satu Desa/Kelurahan, mengisi Formulir Permohonan Pindah; e. Bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melampirkan Surat Keterangan Pindah Datang;

- 15 -

f.

Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi WNI yang datang dari Luar Negeri karena pindah.

2. Penerbitan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK, bagi penduduk yang mengalami kelahiran, melampirkan antara lain : a. KK yang lama; b. Kutipan Akta Kelahiran. 3. Penerbitan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang KK penduduk WNI, melampirkan persyaratan antara lain : a. KK yang lama atau KK yang akan ditumpangi; b. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri karena pindah. 4. Penerbitan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang KK penduduk WNI atau Orang Asing, melampirkan antara lain : a. KK yang lama atau KK yang ditumpangi; b. Paspor; c. Izin Tinggal Tetap; d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap. 5. Penerbitan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK, melampirkan antara lain : a. KK yang lama; b. Surat Keterangan Kematian; c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah/datang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Penerbitan KK karena hilang atau rusak, melampirkan antara lain : a. Surat Keterangan kehilangan dari Kepala Desa/Lurah; b. KK yang rusak; c. Fotocopy atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; d. Dokumen keimigrasian bagi Orang Asing. B. Tata Cara Penerbitan KK bagi WNI. 1. Pemohon : a. Penduduk WNI wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan menyerahkan persyaratan; b. Penduduk mengisi blangko dan formulir yang diperlukan serta menandatangani Formulir Permohonan KK. 2. Desa/Kelurahan : a. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; b. Petugas Registrasi mencatat dalam BHPKPP; c. Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir permohonan KK; d. Petugas Registrasi menyerahkan formulir permohonan KK kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Camat. 3. Kecamatan : a. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi ulang data penduduk; b. Operator melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; c. Operator mencetak dan menerbitkan KK pemohon yang ditandatangani Kepala Instansi Pelaksana menggunakan stempel basah; d. Penanggungjawab perekaman data penduduk dan Supervisor Aplikasi Kecamatan membubuhkan paraf pada KK yang diterbitkan.

- 16 -

4. Instansi Pelaksana : a. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data bagi penduduk pindah datang dari luar kabupaten; b. Petugas Hak Akses melakukan konsolidasi dan perekaman data ke dalam database kependudukan bagi penduduk yang datang dari luar Kabupaten; C. Tata Cara Penerbitan KK bagi Orang Asing Tinggal Tetap. 1. Pemohon : a. Penduduk Orang Asing wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan; b. Penduduk Orang Asing, mengisi blangko dan formulir yang diperlukan serta menandatangani formulir permohonan KK. 2. Instansi Pelaksana : a. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; b. Petugas Registrasi menerima biaya retribusi pelayanan KK WNA; c. Supervisor Aplikasi Pendaftaran Penduduk menandatangani formulir permohonan KK; d. Operator melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan dan mencetak KK; e. Supervisor Aplikasi Pendaftaran Penduduk membubuhkan paraf pada KK yang diterbitkan; f. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK. IV. PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) 1. KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik oleh Instansi Pelaksana melalui Kecamatan. 2. KTP diterbitkan karena pindah datang. 3. Pas photo di photo di Kecamatan atau menyerahkan pas photo dalam Compact Disk (CD), dengan ketentuan tampak wajah 70% dan dapat menggunakan jilbab. A. Persyaratan Penerbitan KTP : 1. Penerbitan KTP baru (WNI): a. Telah mencapai umur 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin; b. Surat Pengantar Kadus/RT dan Kepala Desa/Lurah; c. Fotocopy : 1. KK; 2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun; 3. Kutipan Akta Kelahiran. d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi WNI yang datang dari Luar Negeri karena pindah. 2. Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap : a. Telah mencapai umur 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin; b. Melampirkan fotocopy : 1. KK; 2. Kutipan Akta Kelahiran; 3. Paspor dan Izin Tinggal Tetap; 4. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun; 5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

- 17 -

3. Penerbitan KTP karena hilang atau rusak dengan melampirkan : a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian atau KTP yang rusak; b. Fotocopy KK; c. Paspor dan Izin Tinggal Tetap, bagi penduduk Orang Asing. 4. Persyaratan penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk WNI maupun Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dengan melampirkan : a. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang; b. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari Luar Negeri karena pindah. 5. Penerbitan KTP karena perpanjangan, dengan melampirkan : a. Fotocopy KK; b. KTP yang telah habis masa berlakunya; c. Fotocopy Paspor, Izin Tinggal Tetap dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap. d. Surat Keterangan Kadus/RT. 6. Penerbitan KTP karena adanya perubahan data, dengan melampirkan : a. Fotocopy KK; b. KTP yang lama; c. Surat Keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. B. Tata Cara Penerbitan KTP Perpanjangan, Penggantian (rusak/hilang) dan Pemula/ Baru bagi WNI. 1. Pemohon : Penduduk membawa persyaratan, mengisi blangko dan formulir yang diperlukan dan menandatangani formulir permohonan KTP WNI. 2. Desa/Kelurahan : a. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; b. Petugas Registrasi mencatat dalam BHPKPP; c. Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir permohonan KTP; d. Petugas Registrasi menyerahkan formulir permohonan KTP kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Camat. 3. Kecamatan : a. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi ulang data penduduk dan mencatat dalam BHPKPP; b. Petugas melukukan pengambilan gambar atau photo secara digital (langsung) sesuai dengan tahun kelahirannya, lahir tahun ganjil dengan latar warna merah dan tahun genap dengan latar warna biru; c. Petugas Registrasi menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Operator; d. Operator melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; e. Operator mencetak KTP pemohon, yang ditandatangani dengan tandatangan elektronik Kepala Instansi Pelaksana; f. Penangungjawab perekaman data penduduk dan Supervisor Aplikasi membubuhkan paraf pada KTP yang diterbitkan. 4. Instansi Pelaksana : Instansi Pelaksana melakukan pemutakhiran data atas isian biodata dokumen kependudukan yang diterbitkan untuk proses pembetulan data atas pengaduan pemohon. Selanjutnya menerbitkan dokumen kependudukan yang baru bila kesalahan isian data terjadi akibat kesalahan Petugas Registrasi/Operator kependudukan Kecamatan.

- 18 -

C. Tata Cara Penerbitan KTP Perpanjangan, Penggantian (rusak/hilang) dan Pemula/ Baru bagi Orang Asing. 1. Pemohon bagi Orang Asing : a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor ke Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan; b. Orang Asing atau kuasanya membawa persyaratan, mengisi blangko yang diperlukan dan menandatangani formulir permohonan KTP. 2. Instansi Pelaksana : a. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data atas berkas Formulir Permohonan KTP yang sudah ditandatangani Kepala Desa/Lurah dan Camat; b. Petugas Registrasi menerima biaya retribusi Pelayanan KTP WNA, mencatat dalam BHPKPP; c. Petugas melakukan pengambilan gambar atau photo secara digital (langsung) sesuai dengan tahun kelahirannya, lahir tahun ganjil dengan latar warna merah dan tahun genap dengan latar warna biru; d. Operator melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan dan mencetak KTP pemohon yang ditandatangani dengan tandatangan elektronik Kepala Instansi Pelaksana. e. Petugas Registrasi dan Supervisor Aplikasi Pendaftaran Penduduk membubuhkan paraf pada KTP yang diterbitkan. V. PENDAFTARAN PINDAH DATANG PENDUDUK WNI DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 1. Klasifikasi perpindahan penduduk WNI, meliputi : a. dalam satu Desa/Kelurahan; b. antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan; c. antar Kecamatan dalam satu Kabupaten; d. antar Kabupaten atau Kota dalam satu Provinsi; e. antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Persyaratan pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk WNI, meliputi : a. Surat Pengantar Kadus/RT; b. KK; c. KTP dan atau Surat Keterangan Pindah. 3. Surat Keterangan Pindah berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja. 4. Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Instansi Pelaksana yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah. 5. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada angka 3, berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan. 6. Waktu pemrosesan dihitung sejak persyaratan dianggap lengkap dan benar, termasuk setelah adanya klarifikasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota asal pemohon. 7. Jangka waktu klarifikasi sebagaimana dimaksud angka 6, paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya berkas permohonan oleh Instansi Pelaksana. 8. Tata Cara Pelaksanaan : a. Pindah dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan : 1. Pemohon: a) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi dalam satu Desa/Kelurahan harus melapor dengan membawa persyaratan seperti tersebut di atas; b) Penduduk mengisi formulir yang diperlukan dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah.

- 19 -

2. Desa/Kelurahan: a) Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; b) Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah, digunakan sebagai dasar: 1. Proses penerbitan KK bagi Kepala atau anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; 2. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; 3. Perekaman ke dalam database kependudukan di Kecamatan. c) Petugas Registrasi mencatat dalam BHPKPP, BIP dan Buku Mutasi Penduduk (BMP). b. Pindah antar Desa/Kelurahan dalam 1 (satu) Kecamatan: 1. Pemohon : a) Penduduk WNI yang bermaksud pindah antar Desa/Kelurahan dalam 1 (satu) Kecamatan harus melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan membawa persyaratan seperti tersebut di atas; b) Penduduk mengisi formulir yang diperlukan dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah. 2. Desa/Kelurahan: a) Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk dan mencatat dalam BHPKPP; b) Kepala Desa/Lurah menandatangani Surat Pengantar dari Kadus/RT; c) Petugas Registrasi menyerahkan kembali persyaratan kepada pemohon untuk dilaporkan kepada Camat guna proses pemindahan data penduduk dalam database kependudukan; d) Petugas Registrasi menerima print out Surat Keterangan Pindah yang diproses dengan SIAK; e) Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah, digunakan sebagai dasar: 1. Proses penerbitan KK bagi Kepala atau anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; 2. Perekaman data ke dalam database kependudukan di Kecamatan. f) Petugas Registrasi mencatat dalam BIP dan BMP. g) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf (d) diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Kepala Desa/ Lurah tujuan pindah, dengan tata cara pelaksanaan : 1. Penduduk harus melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/ Lurah tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah; 2. Pendaftaran penduduk di Desa/Kelurahan dilakukan dengan tata cara: a) Penduduk mengisi dan menandatangani formulir Permohonan Pindah Datang untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang; b) Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data dan mencatat dalam BHPKPP; c) Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang yang dikeluarkan dengan SIAK di Kecamatan. h) Surat Keterangan Pindah Datang digunakan sebagai dasar : 1. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; 2. Perekaman ke dalam database kependudukan. 3. Kecamatan : a) Petugas Registrasi menerima persyaratan, verifikasi dan validasi ulang data penduduk yang pindah;

- 20 -

b) Operator melakukan perekaman dan konsolidasi data ke dalam database kependudukan serta mencetak Surat Keterangan Pindah/penduduk yang bersangkutan; c) Petugas Retribusi menyerahkan Surat Keterangan Pindah/Datang kepada pemohon guna disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk proses penandatanganan surat dimaksud; d) Petugas Registrasi menerima biaya retribusi pendaftaran pindah/datang penduduk, untuk diteruskan ke Petugas Registrasi Instansi Pelaksana guna disetorkan ke Kas Daerah Pemkab. Musi Rawas. c. Pindah antar Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten: Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi pindah antar Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten, harus melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan membawa persyaratan, dengan tata cara: 1. Desa/Kelurahan: a) Penduduk mengisi formulir yang diperlukan dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah; b) Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk dan mencatat dalam BHPKPP; c) Kepala Desa/Lurah menandatangani Surat Pengantar dari Kadus/RT; d) Petugas Registrasi mencatat dalam BIP dan BMP; e) Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf (c) diserahkan kepada penduduk untuk diteruskan kepada Camat. 2. Kecamatan : a) Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; b) Petugas Registrasi menerima biaya retribusi pendaftaran pindah/datang penduduk, untuk diteruskan ke Petugas Registrasi Instansi Pelaksana guna disetorkan ke Kas Daerah Pemkab. Musi Rawas; c) Operator melakukan perekaman dan konsolidasi data ke dalam database kependudukan, serta mencetak Surat Keterangan Pindah/Datang penduduk yang bersangkutan; d) Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah; e) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf (d) diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan dan digunakan sebagai dasar : 1. Penduduk harus melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/ Lurah tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah; 2. Pendaftaran penduduk di Desa/Kelurahan dilakukan dengan tata cara: a) Penduduk mengisi formulir yang diperlukan dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang; b) Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; c) Kepala Desa/Lurah menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang dan menyerahkan kepada penduduk untuk diteruskan kepada Camat. 3. Perekaman ke dalam database kependudukan; 4. Proses penerbitan KK bagi kepala atau anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah. f)

Pendaftaran penduduk di Kecamatan tujuan, dilakukan dengan tata cara: 1. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 2. Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang. g) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada huruf (f) digunakan sebagai dasar :

- 21 -

1. Perekaman ke dalam database kependudukan; 2. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru. 3. Instansi Pelaksana : Petugas Hak Akses melakukan konsolidasi data ke dalam database kependudukan kabupaten untuk proses pindah datang penduduk; d. Pindah Antar Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi atau Antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Penduduk WNI yang bermaksud pindah harus melapor kepada Kepala Desa/ Lurah dengan membawa persyaratan pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk WNI yang meliputi : Surat Pengantar Kadus/RT, KK, KTP, dan atau Surat Keterangan Pindah yang diterbitkan Instansi Pelaksana daerah asal. a) Pendaftaran Penduduk di Desa/Kelurahan, dilakukan dengan tata cara: 1. Pemohon mengisi formulir yang diperlukan dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah; 2. Petugas Registrasi mencatat dalam BHPKPP; 3. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 4. Kepala Desa/Lurah menandatangani Surat Pengantar Pindah antar Kabupaten/Kota atau antar provinsi; 5. Petugas Registrasi mencatat dalam BIP dan BMP; 6. Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan Surat Pengantar Pindah sebagaimana dimaksud pada angka 4 diserahkan kepada pemohon untuk diteruskan kepada Camat. b) Pendaftaran Penduduk di Kecamatan, dilakukan dengan tata cara: 1. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 2. Camat menandatangani Surat Pengantar Pindah antar Kabupaten/ Kota atau antar Provinsi; 3. Petugas Registrasi menyampaikan Formulir Permohonan Pindah dan Surat Pengantar Pindah untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah; c) Pendaftaran Penduduk di Instansi Pelaksana, dilakukan dengan tata cara: 1. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi ulang data penduduk; 2. Petugas Registrasi menerima biaya retribusi pendaftaran pindah/ datang penduduk; 3. Petugas Hak Akses melakukan perekaman dan konsolidasi data ke dalam database penduduk, serta mencetak Surat Keterangan Pindah; 4. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah; 5. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada angka 4, diserahkan kepada pemohon untuk dilaporkan ke daerah tujuan dan digunakan sebagai dasar : a) Perekaman ke dalam database kependudukan; b) Proses penerbitan KK bagi Kepala atau anggota Keluarga dalam KK yang tidak pindah. 2. Pendaftaran penduduk pindah datang antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi atau antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan tata cara: a) Penduduk WNI yang pindah datang, harus melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah;

- 22 -

b) Pendaftaran penduduk WNI di Instansi Pelaksana, dilakukan dengan tata cara : 1. Penduduk mengisi formulir yang diperlukan dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang; 2. Petugas Registrasi menerima biaya retribusi pendaftaran pindah/ datang penduduk; 3. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk, serta mencatat dalam BHPKPP; 4. Petugas Hak Akses melakukan perekaman dan konsolidasi data ke dalam database penduduk, serta mencetak Surat Keterangan Pindah Datang; 5. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang. 6. Surat Keterangan Pindah digunakan sebagai dasar : a) Perekaman ke dalam database kependudukan; b) Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru. VI. PENDAFTARAN PINDAH DATANG ORANG ASING DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 1. Klasifikasi Perpindahan Orang Asing. Persyaratan dan tata cara perpindahan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk, yang meliputi : a. dalam Kabupaten; b. antar Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi; c. antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Persyaratan pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meliputi: a. KK; b. KTP; c. Fotocopy Paspor dengan menunjukkan aslinya; d. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Tetap; e. Menunjukkan buku Pengawasan Orang Asing; f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian. 3. Persyaratan pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meliputi: a. Surat Keterangan Tempat Tinggal; b. Fotocopy Paspor dengan menunjukkan aslinya; c. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Terbatas; d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian. 4. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, harus melapor kepada Kepala Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 3. 5. Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana, dilakukan dengan tata cara : a. Orang Asing mengisi formulir yang diperlukan dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah Datang; b. Petugas Registrasi meneliti persyaratan, melakukan verifikasi dan validasi data penduduk WNA; c. Petugas Registrasi menerima biaya retribusi pendaftaran penduduk WNA; d. Operator melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan, dan mencetak Surat Keterangan Pindah Datang; e. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang;

- 23 -

f. Petugas Registrasi menyampaikan lembar kedua Surat Keterangan Pindah Datang kepada Kepala Desa/Lurah tempat tinggal asal. 6. Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf e digunakan sebagai dasar : a. Penerbitan KK bagi kepala dan atau anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; b. Penerbitan SKTT dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; c. Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap. 7. Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah. 8. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan huruf c, harus melapor kepada Kepala Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud angka 2 dan angka 3. 9. Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 8 dilakukan dengan tata cara : a. Orang Asing mengisi formulir yang diperlukan dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah Datang; b. Petugas Registrasi meneliti persyaratan, melakukan verifikasi dan validasi data penduduk WNA; c. Petugas Registrasi menerima biaya retribusi pendaftaran penduduk WNA; d. Operator melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan dan mencetak Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing; e. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang dan menyerahkan kepada Orang Asing untuk dilaporkan ke daerah tujuan; 10. Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf e digunakan sebagai dasar penerbitan KK bagi kepala dan atau anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah. 11. Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah. VII. PENDAFTARAN PINDAH DATANG ANTAR NEGARA 1. Perpindahan penduduk antar negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut : a. Penduduk WNI pindah ke Luar Negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut; b. Penduduk WNI datang dari Luar Negeri karena pindah dan menetap di Indonesia; c. Orang Asing datang dari Luar Negeri dengan Izin Tinggal Terbatas; d. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri. 2. Persyaratan pendaftaran penduduk WNI yang akan pindah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, meliputi : a. Surat Pengantar Pindah dari RT/Kadus; b. KK dan KTP. 3. Persyaratan pendaftaran penduduk WNI yang datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b meliputi paspor atau dokumen pengganti paspor. 4. Persyaratan pendaftaran Orang Asing yang datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c meliputi : a. Paspor; b. Izin Tinggal Terbatas.

- 24 -

5. Persyaratan pendaftaran Orang Asing yang akan pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d meliputi : a. KK dan KTP Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap; b. SKTT Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas. 6. Penduduk WNI yang akan pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, harus melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2. 7. Pendaftaran penduduk WNI di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan dengan tata cara: a. Penduduk mengisi formulir yang diperlukan dan menandatangani formulir Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri; b. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; c. Kepala Desa/Lurah menandatangani Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan menyerahkan kepada penduduk untuk diteruskan kepada Camat; d. Petugas Registrasi mencatat dalam BIP dan BMP. 8. Pendaftaran penduduk WNI di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf c, dilakukan dengan tata cara: a. Petugas Registrasi menerima Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari pemohon untuk diketahui Camat; b. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; c. Petugas Registrasi menyerahkan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri kepada pemohon untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana; d. Petugas Registrasi merekam data kependudukan. 9. Pendaftaran penduduk WNI di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c, dengan tata cara: a. Petugas Registrasi menerima Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari pemohon disertai KK dan KTP; b. Petugas Registrasi menerima biaya retribusi pendaftaran pindah/datang penduduk WNI, melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; c. Petugas Registrasi mencatat dalam BHPKPP; d. Operator melakukan perekaman data penduduk dan mencetak Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; e. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; f. Petugas Registrasi mencabut KTP dari penduduk yang telah mendapat Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; g. Dalam hal satu keluarga pindah ke Luar Negeri, KK dari penduduk yang pindah dicabut oleh Instansi Pelaksana; h. Dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu keluarga pindah ke Luar Negeri, Instansi Pelaksana menerbitkan KK baru bagi anggota keluarga yang tinggal. 10. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf d, digunakan untuk mengurus paspor dan pelaporan pada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. 11. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 10, dicatat di perwakilan Republik Indonesia dalam Buku Register WNI di Luar Negeri. 12. WNI yang datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, harus melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3. 13. Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 12 dengan tata cara: a. WNI mengisi formulir yang diperlukan dan menandatangani formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;

- 25 -

b. Petugas Registrasi menerima retribusi, melakukan verifikasi dan validasi data; c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Datang dari Luar Kegeri, KK dan KTP; d. Operator merekam data ke dalam database kependudukan. 14. WNI yang telah mendapatkan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf c, melapor kedatangannya kepada Camat, Kepala Desa/Lurah dan Kadus/RT tempat domisili dengan menyerahkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri. 15. Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran WNI yang melapor kedatangannya sebagaimana dimaksud pada angka 14 dengan cara Petugas Registrasi mencatat dalam BHPKPP, BIP, dan BMP. 16. Orang Asing yang datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, harus melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 4. 17. Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 16, dengan tata cara : a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas; b. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data; c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal; d. Petugas Perekam Data merekam data ke dalam database kependudukan. 18. Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah. 19. Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing yang melapor kedatangannya sebagaimana dimaksud angka 18 dengan cara Petugas Registrasi mencatat dalam BHPKPP, BIP, dan BMP. 20. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap, harus melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan: a. Paspor; b. Surat Keterangan Tempat Tinggal; c. Kartu Izin Tinggal Tetap; d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian. 21. Pendaftaran penduduk Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 20, dilakukan dengan tata cara : a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Tetap; b. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data; c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP Orang Asing; d. Operator merekam data ke dalam database kependudukan. 22. Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah. 23. Kepala Desa/Lurah melakukan Pendaftaran Orang Asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud angka 22, dengan cara Petugas Registrasi mencatat dalam BHPKPP, BIP, dan BMP. 24. Orang Asing yang akan pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, harus melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 5. 25. Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 24, dilakukan dengan tata cara: a. Orang Asing mengisi formulir yang diperlukan dan menandatangani formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri;

- 26 -

b. Petugas Registrasi menerima retribusi pendaftaran pindah/datang penduduk WNA, melakukan verifikasi dan validasi data; c. Instansi Pelaksana menyimpan KK dan KTP Orang Asing atau SKTT dari Orang Asing yang akan pindah; d. Operator melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; e. Petugas Registrasi menyampaikan formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah tempat domisili. 26. Kepala Desa/Lurah melaksanakan Pendaftaran Orang Asing yang telah pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 25 huruf e dilakukan dengan cara Petugas Registrasi mencatat dalam BHPKPP, BIP, dan BMP. VIII. PENDAFTARAN DAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN TINGGAL SEMENTARA 1. Syarat Pembuatan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) : a. Surat Pengantar dari Kepala Dusun/RT; b. KTP atau KK dari daerah asal; c. Kartu Pegawai/Karyawan, atau kartu identitas lain; d. Pas photo hitam putih dengan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan tampak wajah meliputi 70% bidang foto. 2. Tata Cara Pendaftaran dan Pembuatan SKTS : a. Pemohon : 1. Menyerahkan surat pengantar dari Kadus/RT beserta persyaratan lainnya kepada Kepala Desa/Lurah; 2. Mengisi dan menandatanganinya Formulir Permohonan Tinggal Sementara dan diserahkan kembali kepada Kepala Desa/Lurah. b. Desa/Kelurahan : 1. Petugas Registrasi meneliti kebenaran isian Formulir Permohonan Tinggal Sementara dan persyaratan dari pemohon; 2. Kepala Desa/Lurah mengetahui dan menandatangani Formulir Permohonan Tinggal Sementara yang diajukan pemohon; 3. Petugas Registrasi menyerahkan persyaratan dan Formulir Permohonan Tinggal Sementara kepada pemohon untuk diteruskan kepada Camat; c. Kecamatan : 1. Petugas Registrasi meneliti ulang kebenaran pengisian formulir SKTS; 2. Petugas Registrasi menerima biaya retribusi pendaftaran penduduk sementara, untuk diteruskan ke Petugas Registrasi Instansi Pelaksana guna disetorkan ke Kas Daerah Pemkab. Musi Rawas. 3. Operator melakukan perekaman data, mencetak dan menerbitkan SKTS pemohon yang ditandatangani dengan tandatangan elektronik atau tandatangan stempel basah Kepala Instansi Pelaksana; 4. Penanggungjawab perekaman data penduduk dan Supervisor Aplikasi Kecamatan membubuhkan paraf pada SKTS yang diterbitkan. 5. Petugas Registrasi menyerahkan SKTS kepada kepada Petugas Desa/ Kelurahan untuk diberikan kepada pemohon. 3. SKTS masa berlakunya 1 (satu) tahun sejak diterbitkan. 4. Dispensasi pendaftaran penduduk bagi pemegang SKTS yang telah habis masa berlakunya dapat mengajukan permohonan pendaftaran penduduk untuk dilakukan proses kedatangan tanpa disertai dengan Surat Keterangan Pindah dengan melampirkan persyaratan : a. SKTS yang habis masa berlakunya; b. KK dan KTP asli yang dimiliki; c. Pengantar Kadus/RT. d. Pendaftaran penduduk WNI di Instansi Pelaksana dilakukan dengan tata cara : 1. Penduduk mengisi formulir yang diperlukan dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang;

- 27 -

2. Petugas Registrasi menerima biaya retribusi pendaftaran pindah/datang, dan mencatat dalam BHPKPP; 3. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 4. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang. 5. Surat Keterangan Pindah Datang digunakan sebagai dasar : a) Perekaman ke dalam database kependudukan; b) Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru. IX. LEGALISIR DOKUMEN KEPENDUDUKAN Legalisir dokumen kependudukan yang ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana, dilakukan di Instansi Pelaksana, dengan tata cara sebagai berikut : 1. Pemohon : a. Penduduk yang bersangkutan datang ke Instansi Pelaksana membawa fotocopy dan menunjukkan asli dokumen kependudukan yang akan dilegalisir; atau b. Pemohon memberi kuasa kepada orang lain (Petugas Kecamatan/Desa/ Kelurahan), dengan membawa asli dokumen kependudukan yang dilegalisir. 2. Instansi Pelaksana : a. Petugas Pelayanan menerima fotocopy dan asli dokumen yang akan dilegalisir; b. Petugas Pelayanan meneliti dan mencatat dokumen yang akan dilegalisir dalam buku agenda legalisir; c. Kepala Bagian Tata Usaha/Sekretaris Instansi Pelaksana atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Kepala Instansi Pelaksana menandatangani fotocopy dokumen kependudukan yang dilegalisir; d. Petugas Pelayanan menyerahkan kembali dokumen kependudukan yang asli dan fotocopy yang telah dilegalisir kepada pemohon.

BUPATI MUSI RAWAS, dto RIDWAN MUKTI

- 28 -

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR : 5 TAHUN 2011 TANGGAL : 1 MARET 2011 SYARAT DAN TATA CARA UNTUK MEMPEROLEH DOKUMEN PENCATATAN SIPIL I. PENCATATAN KELAHIRAN 1. Persyaratan Pencatatan Kelahiran : e. Umum : 1. Asli Surat Kelahiran dari Rumah Sakit/Rumah Sakit Bersalin/Puskesmas/ Poliklinik/Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran atau dari Pilot Pesawat Terbang; 2. Asli Surat Keterangan Kelahiran dari Desa/Kelurahan; 3. Fotocopy Surat Nikah/Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua (dilegalisir); 4. Fotocopy KTP Orang Tua (dilegalisir). 5. Fotocopy KK Orang Tua (dilegalisir). 6. 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat (minimal berumur 21 Tahun atau Sudah Kawin); 7. Surat Kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan; 8. Bagi Orang Asing dilengkapi fotocopy (dilegalisir), dengan menunjukan aslinya: 1. Orang Asing Tinggal Tetap membawa KTP dan KK Orang Tua; 2. Orang Asing Tinggal Terbatas membawa SKTT Orang Tua ; 3. Orang Asing pemegang izin singgah atau kunjungan membawa Dokumen Imigrasi Orang Tua. b. Khusus : 1. Bagi yang terlambat pelaporannya lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja sampai dengan 1 (satu) tahun sejak kelahiran dilampiri Persetujuan Kepala Instansi Pelaksana; 2. Bagi yang terlambat pelaporannya lebih dari 1 (satu) tahun sejak kelahiran dilampiri Penetapan Pengadilan Negeri; 3. Bagi yang terlambat pelaporannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, dilampiri : a) Fotocopy Ijazah atau STTB, yang sudah memiliki; b) Fotocopy Ketetapan Ganti Nama, bagi mereka yang memiliki. 4. Bagi anak yang proses kelahiran dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, cukup membawa Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian; 5. Bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, maka persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 tidak diperlukan, dan diganti dengan Surat Pernyataan yang bermeterai cukup yang ditandatangani Ibu Kandung dan diketahui oleh Kadus/RT setempat; 6. Bagi penduduk luar Kabupaten Musi Rawas yang melahirkan di Kabupaten Musi Rawas yang tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja dapat mengajukan permohonan Akte Kelahiran tanpa dilampiri Surat Keterangan Kelahiran dari Desa/Kelurahan. c. Semua berkas persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua). 2. Tata Cara Pencatatan Kelahiran : a. Tata Cara Pencatatan Kelahiran bagi WNI : 1. Pemohon : a) Pemohon datang ke Desa/Kelurahan, melakukan pendaftaran dengan mengisi Formulir Pelaporan Kelahiran dan melampirkan persyaratan. b) Bagi Pemohon yang pelaporan kelahirannya melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, langsung datang ke Instansi Pelaksana dengan menyerahkan berkas pelaporan dan persyaratan serta Penetapan Pengadilan Negeri.

- 29 -

2. Desa/Kelurahan : a) Meneliti Formulir Pelaporan Kelahiran dan Berkas Pelaporan Kelahiran; b) Mengisi dan menandatangani Surat Keterangan Kelahiran; c) Menyerahkan Surat Keterangan Kelahiran lembar ke-3 beserta berkas pelaporan dan persyaratan kepada pemohon; d) Mencatat data kelahiran dalam BHPKPP dan BIP; e) Menyimpan Surat Keterangan Kelahiran lembar ke-1 sebagai arsip; f) Mengirim Surat Keterangan Kelahiran lembar ke-2 beserta berkas persyaratan ke Kecamatan. 3. Kecamatan : a) Melakukan verifikasi dan validasi terhadap Surat Keterangan Kelahiran beserta berkas persyaratan; b) Melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan berdasarkan Formulir Pelaporan Kelahiran, kecuali data saksi. 4. Instansi Pelaksana : a) Pemohon menyerahkan Surat Keterangan Kelahiran lembar ke-3 beserta berkas pelaporan dan persyaratan, dengan ketentuan : 1. Bagi Pemohon yang melaporkan kelahirannya melebihi jangka waktu lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan pencatatan kelahiran yang terlambat kepada Kepala Instansi Pelaksana. 2. Pemohon yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana menyerahkan Surat Keterangan Kelahiran lembar ke-3 beserta berkas pelaporan dan persyaratan termasuk persetujuan pencatatan kelahiran yang terlambat dari Kepala Instansi Pelaksana. b) Petugas Registrasi Pencatatan Sipil menerima dan meneliti berkas pelaporan dan persyaratan; c) Memproses pencatatan dan penandatangan Register Akta, termasuk 2 (dua) orang saksi; d) Perekaman data saksi dan penerbitan Kutipan Akta; e) Penandatanganan Register Akta dan Kutipan Akta Kelahiran oleh Kepala Instansi Pelaksana; f) Menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran kepada pemohon; g) Menyimpan Register Akta Kelahiran dan berkas persyaratan pelaporan kelahiran. b. Tata Cara Pencatatan Kelahiran WNI di luar domisili Orang Tua : 1. Pemohon : a) Pemohon datang ke Instansi Pelaksana, melakukan pendaftaran dengan mengisi Formulir Pelaporan Kelahiran dan melampirkan persyaratan. b) Bagi Pemohon yang pelaporan kelahirannya melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dengan menyerahkan berkas pelaporan dan persyaratan serta Penetapan Pengadilan Negeri. 2. Instansi Pelaksana : a) Petugas Registrasi Pencatatan Sipil menerima dan meneliti berkas pelaporan serta persyaratan, dengan ketentuan : 1. Pemohon yang melaporkan kelahirannya melebihi jangka waktu lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan pencatatan kelahiran yang terlambat kepada Kepala Instansi Pelaksana

- 30 -

b) c) d) e) f)

2. Pemohon yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana menyerahkan Surat Keterangan Kelahiran lembar ke-3 beserta berkas pelaporan dan persyaratan termasuk persetujuan pencatatan kelahiran yang terlambat. Melakukan proses pencatatan dan penandatangan Register Akta Kelahiran, termasuk 2 orang saksi; Perekaman data saksi dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran; Penandatanganan Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran oleh Kepala Instansi Pelaksana; Menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran kepada pemohon; Menyimpan Register Akta Kelahiran dan berkas persyaratan pelaporan kelahiran.

c. Tata Cara Pencatatan Kelahiran bagi Orang Asing : 1. Pemohon : a) Pemohon datang ke Instansi Pelaksana, melakukan pendaftaran dengan mengisi Formulir Pelaporan Kelahiran (F-2.04) dan melampirkan persyaratan yang diperlukan. b) Bagi Pemohon yang pelaporan kelahirannya melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dengan menyerahkan berkas pelaporan dan persyaratan serta Penetapan Pengadilan Negeri. 2. Instansi Pelaksana : a) Petugas Registrasi Pencatatan Sipil meneliti berkas pelaporan dan persyaratan; b) Melakukan proses pencatatan dan penandatanganan Register Akta Kelahiran termasuk 2 (dua) orang saksi; c) Perekaman data saksi dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran; d) Penandatanganan Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran oleh Kepala Instansi Pelaksana; e) Menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran kepada Orang Asing; f) Menyimpan Register Akta Kelahiran dan berkas persyaratan pelaporan kelahiran. 3. Kecamatan : Menerima dan melakukan konsolidasi perubahan data kependudukan dari Instansi Pelaksana serta mengirimkan perubahan data dimaksud ke Desa/ Kelurahan. 4. Desa/Kelurahan : a) Menerima perubahan data kependudukan dari Kecamatan; b) Mencatat dalam BHPKPP dan BIP. d. Tata Cara Pencatatan Kelahiran bagi WNI di Luar Negeri : 1. Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran WNI di Luar Negeri dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Negara setempat; 2. Peristiwa kelahiran WNI di Luar Negeri yang telah dicatatkan, dilaporkan ke Instansi Pelaksana di tempat domisili orang tua yang bersangkutan, selambatlambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak orang tua atau keluarga yang bersangkutan kembali ke Indonesia; 3. Pelaporan kelahiran pada Instansi Pelaksana menggunakan Formulir Pelaporan Kelahiran Luar Negeri (F2.03); 4. Berdasarkan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada angka 3, diterbitkan Bukti Pelaporan Kelahiran Luar Negeri.

- 31 -

II. PENCATATAN LAHIR MATI 1. Persyaratan Pencatatan Lahir Mati: a. Asli Surat Keterangan Lahir Mati dari Rumah Sakit/Rumah Bersalin/Puskesmas/ Poliklinik/Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran atau dari Pilot Pesawat Terbang/ Nahkoda Kapal Laut yang menyatakan kelahiran bayi dalam keadaan mati; b. Fotocopy KK dan KTP Orang Tua (dilegalisir); c. Fotocopy Akta Perkawinan atau Surat Nikah Orang Tua (dilegalisir); d. Bagi Orang Asing dilengkapi foto copy (dilegalisir), dengan menunjukan aslinya: 1. Orang Asing Tinggal Tetap membawa KTP dan KK Orang Tua; 2. Orang Asing Tinggal Terbatas membawa SKTT Orang Tua; 3. Orang Asing Pemegang Izin Singgah atau Kunjungan membawa Dokumen Imigrasi Orang Tua. 2. Tata Cara Pencatatan Lahir Mati : a. Tata Cara Pencatatan Lahir Mati bagi WNI : 1. Pemohon: Pemohon datang ke Desa/Kelurahan, melakukan pendaftaran dengan mengisi Formulir Pelaporan Lahir Mati dan melampirkan persyaratan yang diperlukan. 2. Desa/Kelurahan: Berdasarkan Pelaporan Lahir Mati, Desa/Kelurahan melakukan: a) Meneliti Formulir Pelaporan Lahir Mati dan berkas persyaratan; b) Mengisi dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati; c) Menyerahkan Surat Keterangan Lahir Mati lembar ke-3 kepada pemohon; d) Mencatat Data Lahir Mati dalam BHPPK/BIP; e) Menyimpan Surat Keterangan Lahir Mati lembar ke 1 sebagai arsip; f) Mengirim Surat Keterangan Lahir Mati lembar ke-2 beserta berkas persyaratan ke Kecamatan. 3. Kecamatan : a) Menerima dan meneliti formulir Surat Keterangan Lahir Mati lembar ke 2 (dua) beserta berkas persyaratan dari Desa/Kelurahan; b) Melakukan perekaman data berdasarkan formulir Surat Keterangan Lahir Mati dan menyimpan berkas pelaporan sebagai arsip. b. Tata Cara Pencatatan Lahir Mati bagi Orang Asing : 1. Pemohon : Pemohon datang ke Instansi Pelaksana, melakukan pendaftaran dengan mengisi Formulir Pelaporan Lahir Mati (F-2.09) dan melampirkan persyaratan yang diperlukan. 2. Instansi Pelaksana : a) Petugas Registrasi Pencatatan Sipil meneliti berkas pelaporan dan persyaratan; b) Melakukan perekaman data (F-2.09), menyimpan berkas pelaporan dan persyaratan sebagai arsip; c) Menyerahkan Surat Keterangan Lahir Mati kepada pemohon.

- 32 -

III. PENCATATAN KEMATIAN 1. Persyaratan Pencatatan Kematian : a. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah; b. Surat Kematian (visum) dari Dokter/Petugas Kesehatan; c. Fotocopy KK dan KTP yang bersangkutan (dilegalisir); d. Fotocopy Akta Kelahiran yang meninggal (dilegalisir) bagi Orang Asing dilengkapi fotocopy, dengan menunjukan aslinya : 1. Orang Asing Tinggal Tetap membawa KTP dan KK Orang Tua; 2. Orang Asing Tinggal Terbatas membawa SKTT Orang Tua; 3. Orang Asing Pemegang Izin Singgah atau Kunjungan membawa Dokumen Imigrasi Orang Tua. 2. Tata Cara Pencatatan Kematian : a. Tata cara Pencatatan Kematian bagi WNI : 1. Pemohon: Datang ke Desa/Kelurahan, melakukan pendaftaran dengan mengisi Formulir Pelaporan Kematian dan melampirkan persyaratan yang diperlukan. 2. Desa/Kelurahan: Berdasarkan Pelaporan Kematian, Desa/Kelurahan melakukan: a) Menerima/meneliti formulir Pelaporan Kematian dan berkas persyaratan; b) Mengisi dan menandatangani Surat Keterangan Kematian; c) Menyerahkan Surat Keterangan Kematian lembar ke-3 (tiga) beserta berkas pelaporan dan persyaratan kepada pemohon untuk dibawa ke Instansi Pelaksana; d) Mencatat data kematian dalam BHPPK/BIP; e) Menyimpan Surat Keterangan Kematian lembar ke-1 (satu) sebagai arsip; f) Mengirim Surat Keterangan Kematian lembar ke-2 (dua) beserta berkas persyaratan ke Kecamatan. 3. Kecamatan : a) Menerima dan meneliti formulir Surat Keterangan Kematian lembar ke-2 beserta berkas persyaratan dari Desa/Kelurahan; b) Melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan berdasarkan formulir Surat Keterangan Kematian; c) Menyimpan berkas persyaratan sebagai arsip. 4. Instansi Pelaksana : a) Petugas Registrasi Pencatatan Sipil menerima dan meneliti Surat Keterangan Kematian lembar ke-3 beserta berkas pelaporan dan persyaratan; b) Melakukan proses pencatatan dan penandatanganan Register Akta Kematian, termasuk 2 orang saksi; c) Melakukan perekaman data kematian ke dalam database kependudukan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian; d) Penandatanganan Register Akta dan Kutipan Akta Kematian oleh Kepala Instansi Pelaksana; e) Menyerahkan Kutipan Akta Kematian kepada pemohon; f) Menyimpan Register Akta Kematian dan berkas persyaratan pelaporan kematian. b. Tata Cara Pencatatan Kematian bagi Orang Asing : 1. Pemohon : Pemohon datang ke Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran dengan mengisi Formulir Pelaporan Kematian (FPM-Orang Asing) dan melampirkan persyaratan yang diperlukan.

- 33 -

2. Instansi Pelaksana : a) Petugas Registrasi Pencatatan Sipil menerima dan meneliti FPM-Orang Asing beserta berkas pelaporan dan persyaratan; b) Melakukan proses pencatatan dan penandatanganan Register Akta Kematian, termasuk 2 (dua) orang saksi; c) Melakukan perekaman data kematian dan penerbitan Kutipan Akta Kematian; d) Penandatanganan Register Akta dan Kutipan Akta Kematian oleh Kepala Instansi Pelaksana; e) Menyerahkan Kutipan Akta Kematian kepada pemohon; f) Menyimpan Register Akta Kematian dan berkas persyaratan pelaporan kematian; g) Mengirimkan perubahan data kependudukan ke Kecamatan. IV. PENCATATAN PERKAWINAN 1. Persyaratan Pencatatan Perkawinan : a. Umum : 1. Surat Keterangan/Bukti Pemberkatan/Pengesahan Perkawinan dari Pemuka Agama/Kepercayaan masing-masing; 2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang telah dilegalisir; 3. Surat Keterangan/Pengantar dari Desa/Kelurahan mengenai status; 4. Fotocopy KTP dan KK yang telah dilegalisir; 5. Pas photo berdampingan ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 5 (lima) lembar; 6. Saksi: 2 orang saksi yang memenuhi syarat (minimal berumur 21 tahun atau sudah kawin); 7. Surat Kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan. b. Khusus : 1. Berdasarkan Keputusan/Penetapan Pengadilan Negeri; 2. Asli Kutipan Akta Perceraian bagi yang bercerai; 3. Fotocopy Akta Kematian yang telah dilegalisir bagi yang pernah kawin, yang salah satu pihak meninggal dunia; 4. Bagi calon mempelai yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun harus ada surat izin dari orang tua bermeterai cukup; 5. Apabila orang tua berhalangan hadir, harus ada surat pernyataan tertulis dari orang tua dan diketahui oleh Camat setempat; 6. Izin dari Pengadilan Negeri bagi calon mempelai di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun apabila tidak mendapat persetujuan orang tua; 7. Izin dari Pengadilan Negeri bagi calon mempelai di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita; 8. Izin dari Pengadilan Negeri apabila ingin kawin lebih dari 1 (satu) isteri; 9. Kutipan Akta Kelahiran Anak yang akan diakui atau disahkan dalam perkawinan (apabila sudah mempunyai anak); 10. Bagi mempelai yang berlainan domisili Pencatatan Sipil, dilengkapi dengan Hasil Pengumuman yang menyatakan tidak ada sanggahan dari Lembaga Pencatatan Sipil setempat; 11. Apabila ada sanggahan diharuskan ada Surat Keputusan atau Penetapan dari Pengadilan Negeri, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 12. Perjanjian Perkawinan yang dibuat melalui Notaris; 13. Pas photo (berwarna) terbaru, berdampingan ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 3 (tiga) lembar; 14. Saksi: 2 orang yang memenuhi syarat dengan melampirkan fotocopy KTP/KK; 15. Bagi Anggota TNI dan POLRI harus melampirkan izin dari Komandan; 16. Bagi Orang Asing, dilengkapi : a) Fotocopy Surat Tanda Lapor Diri (STLD) dari Kepolisian; b) Fotocopy Dokumen Imigrasi bagi Pemegang Izin Singgah atau Visa Kunjungan.

- 34 -

c) Bagi Perkawinan antar Orang Asing membawa kelengkapan dari Kedutaan Besar yang bersangkutan; d) Surat Keterangan Ganti Nama (fotocopy dan dilegalisir Pengadilan Negeri), bagi mereka yang memiliki. 2. Tata Cara Pencatatan Perkawinan : a. Di Daerah : 1. Pemohon: Pemohon datang ke Instansi Pelaksana, mengisi Formulir Perkawinan dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan,.

Pelaporan

2. Instansi Pelaksana: a) Petugas Registrasi Pencatatan Sipil menerima dan meneliti Formulir Pelaporan Perkawinan serta berkas persyaratan yang ditentukan dalam pencatatan perkawinan; b) Petugas Registrasi menerima biaya retribusi pembuatan Akta Perkawinan; c) Melakukan proses pencatatan dalam Register Akta Perkawinan termasuk 2 (dua) orang saksi; d) Melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan dan mencetak perubahan data; e) Penandatanganan Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan oleh Kepala Instansi Pelaksana; f) Menerbitkan dan menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan kepada pemohon; g) Menyimpan Register Akta Perkawinan dan berkas Pelaporan Perkawinan. b. Di Luar Negeri : 1. Penduduk yang melakukan pencatatan perkawinan di Luar Negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tempat wilayah kerja Perwakilan RI, sepanjang hukum dan ketentuan asing tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia; 2. Pendataan hasil pencatatan perkawinan bagi WNI di Luar Negeri yang telah mendapat Rekomendasi Akta Perkawinan dari Perwakilan RI, dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dengan melaporkan ke Instansi Pelaksana. V. PENCATATAN PEMBATALAN PERKAWINAN 1. Persyaratan Pencatatan Pembatalan Perkawinan : a. Keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; b. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang telah dilegalisir; c. Fotocopy KK dan KTP yang telah dilegalisir; d. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang telah dilegalisir; e. Bagi WNI yang sudah ganti nama membawa Surat Bukti Ganti Nama; f. Bagi Orang Asing membawa Dokumen Imigrasi dan STLD. 2. Tata Cara Pencatatan Pembatalan Perkawinan : a. Pemohon : Pemohon datang ke Instansi Pelaksana, mengisi Formulir Pelaporan Pembatalan Perkawinan dengan membawa persyaratan yang diperlukan. b. Instansi Pelaksana : 1. Menerima dan meneliti Formulir Pelaporan Pembatalan Perkawinan serta berkas persyaratan; 2. Mencatat dalam Buku Register Akta Perkawinan; 3. Melakukan perekaman data kependudukan dan mencetak perubahan data; 4. Menarik Kutipan Akta Perkawinan; 5. Mengarsipkan berkas permohonan dan berkas persyaratan.

- 35 -

VI. PENCATATAN PERCERAIAN 1. Persyaratan Pencatatan Perceraian : a. Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang Putusnya Perkawinan; b. Fotocopy Akta Perkawinan yang bersangkutan (dilegalisir); c. Fotocopy KTP dan KK yang telah dilegalisir; d. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran; e. Bagi WNI yang sudah ganti nama membawa Surat Bukti Ganti Nama; f. Bagi penduduk Orang Asing membawa Dokumen Imigrasi dan STLD; g. Surat Kuasa bermetarai cukup bagi yang dikuasakan. 2. Tata Cara Pencatatan Perceraian : a. Pemohon : Pemohon datang ke Instansi Pelaksana, mengisi formulir Pelaporan Perceraian dengan membawa persyaratan yang diperlukan; b. Instansi Pelaksana : 1. Petugas Registrasi Pencatatan Sipil menerima dan meneliti Formulir Pelaporan Perceraian serta berkas persyaratan; 2. Petugas Registrasi menerima biaya retribusi pembuatan Akta Perceraian; 3. Mencatat dalam Buku Register Perceraian; 4. Melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan dan mencetak perubahan data; 5. Menerbitkan dan menyerahkan Kutipan Akta Perceraian kepada pemohon; 6. Mengarsipkan berkas formulir permohonan dan berkas persyaratan. c. Kecamatan: Menerima hasil pencetakan perubahan data kependudukan dari Instansi Pelaksana dan mengirim ke Desa/Kelurahan. d. Desa/Kelurahan: 1. Menerima hasil pencetakan perubahan data kependudukan dari Kecamatan; 2. Mencatat perubahan data kependudukan dalam BIP. VII. PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK 1. Persyaratan Pencatatan Pengangkatan Anak : a. Penetapan/Putusan Pengadilan Negeri; b. Kutipan Akta Kelahiran Anak; c. Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua Kandung (jika ada) dan Orang Tua yang akan mengangkat (jika ada); d. KK dan KTP Orang Tua Kandung dan Orang Tua yang akan mengangkat; e. Bagi Orang Asing dilengkapi fotocopy, dengan menunjukan aslinya: 1. Dokumen Imigrasi; 2. STLD dari Kepolisian; 3. Surat Keterangan dari Perwakilan Negara yang bersangkutan; f. Bagi Pemohon Orang Asing Tinggal Terbatas membawa SKTT dan Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap membawa KK dan KTP; g. Surat Kuasa di atas materai cukup bagi yang dikuasakan. 2. Tata Cara Pencatatan Pengangkatan Anak : a. Pemohon : Pemohon datang ke Instansi Pelaksana, mengisi Formulir Pengangkatan Anak dengan membawa persyaratan yang diperlukan.

Pelaporan

b. Instansi Pelaksana : 1. Petugas Registrasi Pencatatan Sipil menerima dan meneliti Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak serta berkas persyaratan;

- 36 -

2. Petugas Registrasi menerima biaya retribusi pembuatan Akta Pengangkatan Anak; 3. Mencatat dalam Buku Register Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir; 4. Melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan menyerahkan kembali Kutipan Akta Kelahiran kepada pemohon; 5. Melakukan perekaman data dan mencetak perubahan data kependudukan; 6. Mengarsipkan berkas formulir permohonan dan berkas persyaratan. c. Kecamatan : Menerima hasil pencetakan perubahan data kependudukan dari Instansi Pelaksana dan mengirim ke Desa/Kelurahan. d. Desa/Kelurahan : 1. Menerima hasil pencetakan perubahan data kependudukan dari Kecamatan; 2. Mencatat perubahan data kependudukan dalam BIP. VIII. PENCATATAN PENGAKUAN ANAK 1. Persyaratan Pencatatan Pengakuan Anak : a. Kutipan Akta Kelahiran Anak; b. Fotocopy KK dan KTP Ibu Kandung dan Ayah yang mengakui; c. Surat Pernyataan Pengakuan Anak dari Ayah yang mengakui dengan persetujuan Ibu dari anak yang bersangkutan; d. Bagi Orang Asing dilengkapi fotocopy, dengan menunjukan aslinya : 1. Dokumen Imigrasi; 2. STLD dari Kepolisian; 3. Surat Keterangan dari Perwakilan Negera yang bersangkutan. e. Bagi Pemohon Orang Asing Tinggal Terbatas membawa SKTT dan Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap membawa KK dan KTP; f. Surat Kuasa di atas materai cukup bagi yang dikuasakan. 2. Tata Cara Pencatatan Pengakuan Anak : a. Pemohon : Pemohon datang ke Instansi Pelaksana, mengisi Formulir Pelaporan Pengakuan Anak dengan membawa persyaratan yang diperlukan. b. Instansi Pelaksana : 1. Petugas Registrasi Pencatatan Sipil menerima dan meneliti Formulir Pelaporan Pengakuan Anak serta berkas persyaratan; 2. Petugas Registrasi menerima biaya retribusi pembuatan Akta Pengakuan Anak; 3. Mencatat dalam Buku Register Akta Pengakuan Anak dan penandatanganan oleh 2 (dua) orang saksi; 4. Melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan menyerahkan kembali Kutipan Akta Kelahiran kepada pemohon; 5. Melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan dan mencetak perubahan data kependudukan serta mengirimkan hasilnya ke Kecamatan; 6. Mengarsipkan berkas formulir permohonan dan berkas persyaratan. c. Kecamatan : Menerima hasil pencetakan perubahan data kependudukan dari Instansi Pelaksana dan mengirim ke Desa/Kelurahan. d. Desa/Kelurahan : 1. Menerima hasil pencetakan perubahan data kependudukan dari Kecamatan; 2. Mencatat perubahan data kependudukan dalam BIP.

- 37 -

IX. PENCATATAN PENGESAHAN ANAK 1. Umum : Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah. Pengesahan anak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : a. Dilakukan setelah pengakuan anak, bersamaan dengan perkawinan yang sah oleh kedua orang tua anak tersebut; atau b. Dilakukan tanpa melalui pengakuan anak, bersamaan dengan pengesahan perkawinan orangtuanya. 2. Persyaratan Pencatatan Pengesahan Anak : a. Kutipan Akta Kelahiran Anak; b. Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua; c. Fotocopy KK dan KTP Orang Tua Kandung yang dilegalisir; d. Bagi Orang Asing dilengkapi fotocopy, dengan menunjukan aslinya : 1. Dokumen Imigrasi; 2. STLD dari Kepolisian; 3. Surat Keterangan dari Perwakilan Negara yang bersangkutan. e. Bagi Pemohon Orang Asing Tinggal Terbatas membawa SKTT dan Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap membawa KK dan KTP; f. Surat Kuasa di atas materai cukup bagi yang dikuasakan. 3. Tata Cara Pencatatan Pengesahan Anak : a. Pemohon : Pemohon datang ke Instansi Pelaksana, mengisi Formulir Pelaporan Pengesahan Anak dengan membawa persyaratan yang diperlukan. b. Instansi Pelaksana : 1. Petugas Registrasi Pencatatan Sipil menerima dan meneliti Formulir Pelaporan Pengesahan Anak serta berkas persyaratan; 2. Petugas Registrasi menerima biaya retribusi pembuatan Akta Pengesahan Anak; 3. Mencatat dalam Buku Register Akta Perkawinan dan penandatanganan oleh 2 (dua) orang saksi; 4. Melakukan catatan pinggir pada Buku Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dan menyerahkan kembali Kutipan Akta Kelahiran kepada pemohon; 5. Melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan dan mencetak perubahan data kependudukan serta mengirimkan hasilnya ke Kecamatan; 6. Mengarsipkan berkas formulir permohonan dan berkas persyaratan. c. Kecamatan : Menerima hasil pencetakan perubahan data kependudukan dari Instansi Pelaksana dan mengirim ke Desa/Kelurahan. d. Desa/Kelurahan : 1. Menerima hasil pencetakan perubahan data kependudukan dari Kecamatan; 2. Mencatat perubahan data kependudukan dalam BIP. X. PENCATATAN PERUBAHAN NAMA 1. Umum : Perubahan nama merupakan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan perlu dilaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan. Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Nama, yaitu berdasarkan : a. Surat Menteri Kehakiman, untuk perubahan nama keluarga/marga/keturunan; b. Penetapan Pengadilan Negeri, untuk perubahan nama kecil.

- 38 -

2. Persyaratan Pencatatan Perubahan Nama : a. Kutipan Akta Kelahiran; b. Kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil (yang dipunyai); c. Fotocopy KK dan KTP (dilegalisir); d. Bagi Orang Asing dilengkapi fotocopy, dengan menunjukan aslinya : 1. Dokumen Imigrasi; 2. STLD dari Kepolisian; 3. Surat Keterangan dari Perwakilan Negera yang bersangkutan. e. Bagi Pemohon Orang Asing Tinggal Terbatas membawa SKTT dan Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap membawa KK dan KTP; f. Penetapan Pengadilan Negeri (bagi perubahan nama kecil) dan Surat Keputusan dari Menteri Kehakiman (bagi perubahan nama keluarga); g. Surat Kuasa di atas materai cukup bagi yang dikuasakan. 3. Tata Cara Pencatatan Perubahan Nama: a. Pemohon : Pemohon datang ke Instansi Pelaksana, mengisi Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan membawa persyaratan yang diperlukan. b. Instansi Pelaksana : 1. Petugas Registrasi Pencatatan Sipil menerima dan meneliti Formulir Pelaporan Perubahan Nama serta berkas persyaratan; 2. Petugas Registrasi menerima biaya retribusi pembuatan Akta Ganti Nama; 3. Melakukan catatan pinggir dalam Buku Register Akta-akta Pencatatan Sipil serta pada Kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil dan menyerahkan kembali Kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil kepada pemohon; 4. Melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan menyerahkan kembali Kutipan Akta Kelahiran kepada pemohon; 5. Melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan dan mencetak perubahan data kependudukan serta mengirimkan hasilnya ke Kecamatan; 6. Mengarsipkan berkas formulir permohonan dan berkas persyaratan. c. Kecamatan : Menerima hasil pencetakan perubahan data kependudukan dari Instansi Pelaksana dan mengirim ke Kelurahan. d. Desa/Kelurahan : 1. Menerima hasil pencetakan perubahan data kependudukan dari Kecamatan; 2. Mencatat perubahan data kependudukan dalam BIP; XI. PENCATATAN PERUBAHAN PERISTIWA PENTING LAINNYA 1. Umum : Pencatatan perubahan peristiwa penting lainnya dilakukan dengan mencoret data lama pada Buku Register dan Kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil dan menuliskan data baru sebagai catatan pinggir pada Buku Register dan Kutipan Akta-akta Catatan Sipil. 2. Persyaratan Pencatatan Perubahan Peristiwa Penting Lainnya: a. Penetapan/Putusan Pengadilan Negeri; b. Kutipan Akta Kelahiran; c. Fotocopy KK dan KTP (dilegalisir); d. Bagi Pemohon Orang Asing dilengkapi fotocopy, dengan menunjukan aslinya : 1. Dokumen Imigrasi; 2. STLD dari Kepolisian; 3. Surat Keterangan dari Perwakilan Negara yang bersangkutan. e. Bagi Pemohon Orang Asing Tinggal Terbatas membawa SKTT dan Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap membawa KK dan KTP; f. Surat Kuasa bermeterai cukup bagi yang dikuasakan.

- 39 -

3. Tata Cara Pencatatan Perubahan Peristiwa Penting Lainnya : a. Pemohon : Pemohon datang ke Instansi Pelaksana, mengisi Formulir Pelaporan Perubahan Peristiwa Penting Lainnya dengan membawa persyaratan yang diperlukan. b. Instansi Pelaksana : 1. Petugas Registrasi Pencatatan Sipil menerima dan meneliti Formulir Pelaporan Perubahan Peristiwa Penting Lainnya serta berkas persyaratan; 2. Petugas Registrasi menerima biaya retribusi Surat Keterangan Kependudukan Lainnya; 3. Melakukan catatan pinggir dalam Buku Register Akta-akta Pencatatan Sipil serta pada Kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil dan menyerahkan kembali Kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil kepada pemohon; 4. Melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan menyerahkan kembali Kutipan Akta Kelahiran kepada pemohon; 5. Melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan dan mencetak perubahan data kependudukan serta mengirimkan hasilnya ke Kecamatan; 6. Mengarsipkan berkas formulir permohonan dan berkas persyaratan. c. Kecamatan : Menerima hasil pencetakan perubahan data kependudukan dari Instansi Pelaksana dan mengirim ke Desa/Kelurahan. d. Desa/Kelurahan : 1. Menerima hasil pencetakan perubahan data kependudukan dari Kecamatan; 2. Mencatat perubahan data kependudukan dalam BIP. XII. PENCATATAN PEMBATALAN AKTA 1. Umum : Pembatalan Akta dapat dilakukan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri. Atas dasar penetapan pengadilan tersebut, Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Buku Register Akta dan menarik Kutipan Akta dari Subyek Akta. Akibat dari Pembatalan Akta ini adalah hilangnya status keperdataan atas peristiwa penting yang telah dicatatkan kepada Instansi Pelaksana. 2. Persyaratan Pencatatan Pembatalan Akta : a. Penetapan/Putusan Pengadilan Negeri; b. Kutipan Akta yang akan dibatalkan; c. Fotocopy KK dan KTP (dilegalisir); d. Bagi Pemohon Orang Asing dilengkapi fotocopy, dengan menunjukkan aslinya : 1. Dokumen Imigrasi; 2. STLD dari Kepolisian; 3. Surat Keterangan dari Perwakilan Negara yang bersangkutan. e. Bagi Pemohon Orang Asing Tinggal Terbatas membawa SKTT dan Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap membawa KK dan KTP; f. Surat Kuasa di atas materai cukup bagi yang dikuasakan. 3. Tata Cara Pencatatan Pembatalan Akta : a. Pemohon : Pemohon datang ke Instansi Pelaksana, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Akta dengan membawa persyaratan yang diperlukan. b. Instansi Pelaksana : 1. Petugas Registrasi Pencatatan Sipil menerima dan meneliti Formulir Permohonan Pencatatan Pembatalan Akta serta berkas persyaratan; 2. Petugas Registrasi menerima biaya retribusi Surat Keterangan Kependudukan Lainnya; 3. Mencatat dalam Buku Register; 4. Menarik Kutipan Akta yang dibatalkan pemohon;

- 40 -

5. Melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan dan mencetak perubahan data kependudukan serta mengirimkan hasilnya ke Kecamatan; 6. Mengarsipkan berkas formulir permohonan dan berkas persyaratan. c. Kecamatan : Menerima hasil pencetakan perubahan data kependudukan dari Instansi Pelaksana dan mengirim ke Desa/Kelurahan. d. Desa/Kelurahan : 1. Menerima hasil pencetakan perubahan data kependudukan dari Kecamatan; 2. Mencatat perubahan data kependudukan dalam BIP. XIII. PENCATATAN PELAPORAN PERUBAHAN KEWARGANEGARAAN 1. Persyaratan Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan : a. Keputusan/Penetapan perubahan status kewarganegaraan sesuai jenis perolehan dari pejabat/instansi yang berwenang; b. Kutipan Akta Kelahiran atau Akta Perkawinan; c. Fotocopy KK dan KTP (dilegalisir) untuk pemohon Orang Asing Tinggal Tetap; d. SKTT untuk Orang Asing Tinggal Terbatas; e. Dokumen Imigrasi; f. STLD dari Kepolisian. 2. Tata Cara Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan : a. Pemohon : Pemohon datang ke Instansi Pelaksana, mengisi Formulir Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan WNI menjadi Orang Asing di Indonesia (F-2.24) atau Formulir Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan dari Orang Asing menjadi WNI (F-2.25) dengan membawa persyaratan yang diperlukan. b. Instansi Pelaksana : 1. Petugas Registrasi Pencatatan Sipil menerima dan meneliti Formulir Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan serta berkas persyaratan; 2. Petugas Registrasi menerima biaya retribusi Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan; 3. Melakukan catatan pinggir dalam buku register akta-akta pencatatan sipil serta pada kutipan akta-akta pencatatan sipil dan menyerahkan kembali kutipan akta-akta pencatatan sipil kepada pemohon; 4. Melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan dan mencetak perubahan data kependudukan serta mengirimkan hasilnya ke Kecamatan; 5. Melaporkan perubahan data kewarganegaraan ke Gubernur dan Menteri Dalam Negeri; 6. Mengarsipkan berkas formulir permohonan dan berkas persyaratan. c. Kecamatan : Menerima hasil pencetakan perubahan data kependudukan dari Instansi Pelaksana dan mengirim ke Desa/Kelurahan. d. Desa/Kelurahan : 1. Menerima hasil pencetakan perubahan data kependudukan dari Kecamatan; 2. Mencatat perubahan data kependudukan dalam BIP. XIV. KUTIPAN KEDUA 1. Persyaratan : a. Asli Laporan kehilangan dari Kepolisian; b. Kutipan Akta yang akan diganti (kalau ada); c. Foto copy Kartu Keluarga dan KTP (dilegalisir); d. Foto copy Paspor/SKLD/KITAS/KITAP bagi Orang Asing (dilegalisir); e. Surat Kuasa di atas materai cukup bagi yang dikuasakan.

- 41 -

2. Tata Cara Permohonan Kutipan Kedua : a. Pemohon : Pemohon datang ke instansi pelaksana, mengisi Formulir Permohonan Kutipan Kedua dengan membawa persyaratan yang diperlukan. b. Instansi Pelaksana : 1. Petugas Registrasi menerima dan meneliti berkas permohonan serta berkas persyaratan; 2. Petugas Registrasi menerima biaya retribusi Surat Keterangan Kependudukan Lainnya; 3. Menarik Kutipan Akta Asli, menerbitkan Kutipan Akta Kedua dan menyerahkan Kutipan Akta Kedua kepada pemohon; 4. Mengarsipkan berkas formulir permohonan dan berkas persyaratan. XV. SALINAN AKTA 3. Persyaratan Permohonan Salinan Akta : a. Kutipan Akta Pencatatan Sipil; b. Fotocopy KK dan KTP (dilegalisir); c. Bagi Orang Asing dilengkapi fotocopy, dengan menunjukan aslinya : 1. Dokumen Imigrasi; 2. STLD dari Kepolisian; 3. Surat Keterangan dari Perwakilan Negara yang bersangkutan. d. Bagi Pemohon Orang Asing Tinggal Terbatas membawa SKTT dan Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap membawa KK dan KTP; e. Surat Kuasa di atas materai cukup bagi yang dikuasakan. 2. Tata Cara Permohonan Salinan Akta : a. Pemohon : Pemohon datang ke Instansi Pelaksana, mengisi Formulir Permohonan Salinan Akta dengan membawa persyaratan yang diperlukan. b. Instansi Pelaksana : 1. Petugas Registrasi Pencatatan Sipil menerima dan meneliti berkas permohonan serta berkas persyaratan; 2. Petugas Registrasi menerima biaya retribusi Surat Keterangan Kependudukan Lainnya; 3. Mencari arsip buku register akta dimaksud; 4. Memfotocopy buku register akta dimaksud dan mengesahkannya; 5. Menyampaikan salinan akta kepada pemohon; 2. Mengarsipkan berkas formulir permohonan dan berkas persyaratan. XVI. SURAT KETERANGAN 1. Syarat untuk mendapatkan Surat Keterangan : a. Asli Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Camat; b. Untuk persyaratan sidang di Pengadilan Negeri/Keputusan Kepala Instansi Pelaksana bagi kelahiran yang terlambat harus disertai persyaratan pendaftaran kelahiran; c. Fotocopy KTP (dilegalisir); d. Fotocopy KK (dilegalisir); e. Bagi Pemohon Orang Asing dilengkapi fotocopy, dengan menunjukan aslinya : 1. Dokumen Imigrasi; 2. STLD dari Kepolisian; 3. Surat Keterangan dari Perwakilan Negara yang bersangkutan. f. Bagi Pemohon Orang Asing Tinggal Terbatas membawa SKTT dan Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap membawa KK dan KTP;

- 42 -

g. Surat Kuasa di atas materai cukup bagi yang dikuasakan. 2. Tata Cara Permohonan Surat Keterangan : a. Pemohon : Pemohon datang ke Instansi Pelaksana, mengisi Formulir Permohonan Surat Keterangan dengan membawa syarat yang diperlukan. b. Instansi Pelaksana : 1. Petugas Registrasi menerima dan meneliti berkas permohonan serta berkas persyaratan; 2. Petugas Registrasi menerima biaya retribusi Surat Keterangan Kependudukan Lainnya; 3. Melaksanakan penelitian data pemohon disesuaikan dengan data dalam buku register akta dimaksud; 4. Menerbitkan surat keterangan dan mengesahkannya; 5. Memproses surat keterangan di Bagian Tata Usaha; 6. Menyampaikan surat keterangan kepada pemohon; 7. Mengarsipkan berkas formulir permohonan dan berkas persyaratan.

BUPATI MUSI RAWAS, dto RIDWAN MUKTI

- 43 -

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR : 5 TAHUN 2011 TANGGAL : 1 MARET 2011 RINCIAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL Penghitungan hari penyelesaian dan penerbitan Dokumen Kependudukan dihitung sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap dan benar di Desa/Kelurahan, di Kecamatan dan di Instansi Pelaksana Kabupaten Musi Rawas untuk penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut : I.

DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK 1. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) baru karena Pindah Datang : 5 (lima) hari kerja, dengan rincian waktu : a. Desa/Kelurahan : 1 (satu) hari kerja. Petugas Registrasi menyerahkan formulir permohonan yang diperlukan serta malakukan verifikasi persyaratan dan validasi data pemohon. b. Instansi Pelaksana : 1 (satu) hari kerja Verifikasi persyaratan dan validasi data serta proses penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang. c. Kecamatan : 3 (tiga) hari kerja. 1. Proses verifikasi persyaratan dan validasi data pemohon serta proses perekaman biodata penduduk; 2. Penerbitan KK. 2. Penerbitan KK baru karena perubahan data : 4 (empat) hari kerja, dengan rincian waktu : a. Desa/Kelurahan : 1 (satu) hari kerja. Petugas Registrasi menyerahkan formulir permohonan yang diperlukan serta melakukan verifikasi persyaratan dan validasi data pemohon. b. Kecamatan : 3 (tiga) hari kerja 1. Proses verifikasi persyaratan dan validasi data pemohon serta proses perekaman biodata penduduk; 2. Penerbitan KK. 3. Penerbitan KK Penggantian karena hilang/rusak: 3 (tiga) hari kerja, dengan rincian waktu : a. Desa/Kelurahan : 1 (satu) hari kerja. Petugas Registrasi Desa/Kelurahan menyerahkan formulir permohonan yang diperlukan serta melakukan verifikasi persyaratan dan validasi data pemohon. b. Kecamatan : 2 (dua) hari kerja. 1. Proses verifikasi dan validasi data pemohon; 2. Pencetakan KK pengganti. 4. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pertama kali: 4 (empat) hari kerja, dengan rincian waktu : a. Desa/Kelurahan : 1 (satu) hari kerja. Petugas Registrasi menyerahkan formulir permohonan yang diperlukan serta melakukan verifikasi persyaratan dan validasi data pemohon. b. Kecamatan : 3 (tiga) hari kerja 1. Proses verifikasi persyaratan dan validasi data pemohon; 2. Melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan bagi penduduk pindah datang dari luar Kabupaten Musi Rawas; 3. Penerbitan KTP.

- 44 -

5. Penerbitan KTP karena hilang/rusak: 3 (tiga) hari kerja, dengan rincian waktu: a. Desa/Kelurahan : 1 (satu) hari kerja. Petugas Registrasi menyerahkan formulir permohonan yang diperlukan serta melakukan verifikasi persyaratan dan validasi data pemohon. b. Kecamatan : 2 (dua) hari kerja 1. Proses verifikasi persyaratan dan validasi data pemohon; 2. Penerbitan KTP. 6. Penerbitan KTP untuk perpanjangan: 3 (tiga) hari kerja, dengan rincian waktu : a. Desa/Kelurahan : 1 (satu) hari kerja. Petugas Registrasi menyerahkan formulir permohonan yang diperlukan serta melakukan verifikasi persyaratan dan validasi data pemohon. b. Kecamatan : 2 (dua) hari kerja. 1. Proses verifikasi persyaratan dan validasi data pemohon; 2. Penerbitan KTP. 7. Penerbitan KTP untuk perubahan data: 4 (empat) hari kerja, dengan rincian waktu : a. Desa/Kelurahan : 1 (satu) hari kerja. Petugas Registrasi menyerahkan formulir permohonan yang diperlukan serta melakukan verifikasi persyaratan dan validasi data pemohon. b. Kecamatan : 3 (tiga) hari kerja. 1. Proses verifikasi persyaratan dan validasi data pemohon; 2. Perekaman biodata penduduk ke database kabupaten; 3. Penerbitan KTP. 8. Penerbitan Surat Keterangan Pindah : a. Penerbitan Surat Keterangan Pindah antar Desa/Kelurahan, antar Kecamatan dalam Kabupaten : 4 (empat) hari kerja, dengan rincian waktu : a. Desa/Kelurahan : 1 (satu) hari kerja. Petugas Registrasi menyerahkan formulir permohonan yang diperlukan serta melakukan verifikasi persyaratan dan validasi data pemohon. b. Kecamatan : 3 (tiga) hari kerja. a) Proses verifikasi persyaratan dan validasi data pemohon; b) Konsolidasi data penduduk yang akan pindah dalam database kabupaten; c) Penerbitan Surat Keterangan Pindah oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana untuk pindah antar Kecamatan dalam Kabupaten. b. Penerbitan Surat Keterangan Pindah antar Kabupaten/Kota, antar Provinsi : 4 (empat) hari kerja, dengan rincian waktu : 1. Desa/Kelurahan : 1 (satu) hari kerja. Petugas Registrasi menyerahkan formulir permohonan yang diperlukan serta melakukan verifikasi persyaratan dan validasi data pemohon. 2. Kecamatan : 1 (satu) hari kerja. a. Proses verifikasi persyaratan dan validasi data pemohon; b. Camat menandatangani Surat Pengantar Pindah dan menyerahkan kepada pemohon; c. Melakukan perekaman data keluarga pemohon bagi KK atau anggota dalam KK yang tidak pindah. 3. Instansi Pelaksana : 2 (dua) hari kerja. a. Proses verifikasi dan pencetakan Surat Keterangan Pindah antar Kabupaten/Kota, antar Provinsi; b. Konsolidasi data penduduk yang pindah dalam database kependudukan; c. Penerbitan Surat Keterangan Pindah antar Kabupaten/Kota/Provinsi; d. Penyerahan Surat Keterangan Pindah antar Kabupaten/Kota, antar Provinsi kepada pemohon.

- 45 -

9. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang: 5 (lima) hari kerja dengan rincian waktu: a. Desa/Kelurahan : 1 (satu) hari kerja. Petugas Registrasi menyerahkan Formulir permohonan Kedatangan yang diperlukan serta melakukan verifikasi persyaratan dan validasi data pemohon. c. Instansi Pelaksana : 1 (satu) hari kerja. 1. Proses verifikasi persyaratan dan validasi data pemohon oleh Petugas Registrasi; 2. Konsolidasi data penduduk pindah datang dalam database kependudukan oleh Petugas Hak Akses; 3. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang yang ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana; 4. Penyerahan Surat Keterangan Pindah Datang sebagai dasar proses penerbitan KK dan KTP di Kecamatan. d. Kecamatan : 3 (tiga) hari kerja 1. Proses verifikasi persyaratan dan validasi data pemohon; 2. Perekaman data ke dalam database kependudukan; 3. Pencetakan dan penerbitan KK/KTP; 10. Penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri: 5 (lima) hari kerja, dengan rincian waktu : a. Desa/Kelurahan : 1 (satu) hari kerja. 1. Petugas Registrasi menyerahkan formulir permohonan yang diperlukan serta melakukan verifikasi persyaratan dan validasi data pemohon; 2. Kepala Desa/Lurah menandatangani Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dan menyerahkan ke pemohon. b. Kecamatan : 2 (dua) hari kerja 1. Petugas Registrasi melaksanakan proses verifikasi persyaratan dan validasi data pemohon; 2. Camat menandatangani Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dan menyerahkan ke pemohon; 3. Merekam data keluarga pemohon bagi KK atau anggota dalam KK yang tidak pindah. c. Instansi Pelaksana : 2 (dua) hari kerja. 1. Petugas Registrasi menerima Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk disertai persyaratan; 2. Proses verifikasi dan validasi data penduduk; 3. Menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; 11. Penerbitan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri : 5 (lima) hari kerja, dengan rincian waktu: a. Instansi Pelaksana : 2 (dua) hari kerja. 1. WNI mengisi dan menandatangani formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri; 2. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data; 3. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, untuk proses pembuatan KK dan KTP. b. Kecamatan : 3 (tiga) hari kerja. 1. Penduduk menyerahkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri. 2. Petugas merekam data ke dalam database kependudukan; 3. Pencetakan dan penerbitan KK/KTP; c. Desa/Kelurahan : 1 (satu) hari kerja. 1. Petugas Registrasi Desa/Kelurahan mencatat dalam BHKPP, BIP, BMP atas Dokumen yang dimiliki (KK); 2. Menerima Lampiran KK untuk Desa/Kelurahan; 3. Penduduk Lapor Kadus/RT serta menyerahkan tembusan KK.

- 46 -

12. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas : 5 (lima) hari kerja, dengan rincian waktu : a. Instansi Pelaksana : 3 (tiga) hari. 1. Verifikasi dan validasi data atas keterangan Orang Asing dan persyaratan berupa: Paspor, SKLD, Buku Penduduk Orang Asing, dan Izin Tinggal Terbatas; 2. Memberikan formulir pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas (PP-Tas) untuk diisi pemohon; 3. Menerima dan meneliti isian formulir yang telah diisi dan ditandatangani pemohon; 4. Menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal dan memberikan kepada penduduk Orang Asing atau pemohon. b. Kecamatan : 1 (satu) hari kerja. Penduduk atau Orang Asing melaporkan dan menyerahkan tembusan Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk dicatat dalam BHPKPP. c. Desa/Kelurahan : 1 (satu) hari kerja. 1. Penduduk atau Orang Asing melaporkan domisili; 2. Petugas Registrasi Desa/Kelurahan mencatat dalam BHPKPP dan BIP. 13. Penerbitan Surat Keterangan Tinggal Sementara: 2 (dua) hari kerja, dengan rincian waktu : a. Desa/Kelurahan : 1 (satu) hari kerja 1. Petugas Registrasi menyerahkan formulir kepada pemohon untuk diisi dan ditandatangani; 2. Melakukan verifikasi dan validasi data serta persyaratan; b. Kecamatan : 1 (satu) hari kerja 1. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data pemohon; 2. Melakukan perekaman data ke database kependudukan; 3. Mencetak dan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara yang ditandatangani dengan tandatangan elektronik Kepala Instansi Pelaksana. II. DOKUMEN PENCATATAN SIPIL 1. Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran : 2 (dua) hari kerja, dengan rincian waktu: a. Desa/Kelurahan : 1 (satu) hari kerja. 1. Petugas Registrasi menyerahkan formulir Pelaporan Kelahiran kepada pemohon untuk diisi dan ditandatangani. 2. Melakukan verifikasi dan validasi data serta persyaratan; 3. Mencatat dalam BHPKPP dan BIP; 4. Menyerahkan berkas permohonan kepada pemohon untuk diserahkan ke Kecamatan. b. Kecamatan : 1 (satu) hari kerja. 1. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi ulang data dan berkas pemohon; 2. Melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan dan mencetak Surat Keterangan Lahir untuk ditandatangani Kepala Desa/Lurah. 2. Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati : 2 (dua) hari kerja, dengan rincian waktu: a. Desa/Kelurahan : 1 (satu) hari kerja. 1. Petugas Registrasi memberikan formulir Pelaporan Lahir Mati kepada pemohon untuk diisi dan ditandatangani. 2. Melakukan verifikasi dan validasi data serta persyaratan; 3. Mencatat dalam BHPKPP, BIP, dan BMP;

- 47 -

4. Menyerahkan kembali berkas permohonan kepada pemohon untuk dilaporkan ke Kecamatan. b. Kecamatan : 1 (satu) hari kerja. 1. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi ulang data dan berkas pemohon; 2. Melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan dan mencetak Surat Keterangan Lahir Mati untuk ditandatangani Kepala Desa/Lurah; 3. Menyerahkan Surat Keterangan Lahir Mati kepada pemohon untuk proses penandatanganan Kepala Desa/Lurah. 3. Penerbitan Surat Keterangan Kematian : 2 (dua) hari kerja, dengan rincian waktu: a. Desa/Kelurahan : 1 (satu) hari kerja. 1. Petugas Registrasi menyerahkan formulir Pelaporan Kematian kepada pemohon untuk diisi dan ditandatangani; 2. Melakukan verifikasi dan validasi data serta persyaratan; 3. Mencatat dalam BHPKPP, BIP, dan BMP; 4. Menyerahkan berkas permohonan kepada pemohon untuk diteruskan ke Kecamatan. b. Kecamatan : 1 (satu) hari kerja. 1. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi ulang data penduduk dan berkas pemohon; 2. Melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan dan mencetak Surat Keterangan Kematian untuk ditandatangani Kepala Desa/Lurah; 3. Menyerahkan Surat Keterangan Kematian kepada pemohon untuk proses penandatanganan Kepala Desa/Lurah. 4. Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, waktu penyelesaian 4 (empat) hari kerja di Instansi Pelaksana, dengan uraian kegiatan : a. Petugas Registrasi menyerahkan formulir Pelaporan Pembatalan Perkawinan kepada pemohon untuk diisi dan ditandatangani. b. Melakukan verifikasi dan validasi data permohonan pembatalan perkawinan serta berkas persyaratan; c. Mencatat dalam Buku Register Akta Perkawinan; d. Melakukan perekaman data ke dalam database dan mencetak perubahan data; e. Menarik kutipan akta perkawinan dan menerbitkan serta menyerahkan surat pembatalan perkawinan kepada pemohon; f. Mengarsipkan berkas permohonan dan berkas persyaratan. 5. Penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Sipil lainnya : 12 (dua belas) hari kerja, dengan rincian waktu : a. Instansi Pelaksana : 6 (enam) hari kerja. 1. Menerima dan meneliti formulir pelaporan perubahan peristiwa penting lainnya serta berkas persyaratan; 2. Melakukan catatan pinggir dalam Buku Register akta-akta pencatatan sipil serta pada kutipan akta-akta pencatatan sipil dan menyerahkan kembali kutipan akta-akta pencatatan sipil kepada pemohon; 3. Melakukan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran dan menyerahkan kembali kutipan akta kelahiran kepada pemohon; 4. Melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan dan mencetak perubahan data kependudukan serta mengirimkan hasilnya ke kecamatan; 5. Mengarsipkan berkas formulir permohonan dan berkas persyaratan.

- 48 -

b. Kecamatan : 4 (empat) hari kerja. Menerima hasil pencetakan perubahan data kependudukan dari Instansi Pelaksana dan mengirim ke Desa/Kelurahan. c. Desa/Kelurahan : 2 (dua) hari kerja. 1. Menerima hasil pencetakan perubahan data kependudukan dari Kecamatan; 2. Mencatat perubahan data kependudukan dalam BHPKPP dan BIP; 3. Mengarsipkan berkas permohonan dan berkas persyaratan.

BUPATI MUSI RAWAS, dto RIDWAN MUKTI

- 49 -

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR : 5 TAHUN 2011 TANGGAL : 1 MARET 2011 TATA CARA PELAPORAN PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MELAPORKAN SENDIRI I.

PELAKSANAAN PELAPORAN 1. Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain. 2. Penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental. 3. Orang lain sebagaimana dimaksud pada angkat 1 (satu) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

II. PERSYARATAN DAN TATA CARA PELAPORAN 1. Persyaratan pelaporan : a. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,b. Menunjukan dokumen sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan diatur dalam pengajuan permohonan yang dibutuhkan pemohon; c. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dengan berlatar sesuai tahun lahirnya, tahun ganjil berwarna merah dan lahir tahun genap berwarna biru; atau pemohon menyerahkan softcopy foto penduduk yang bersangkutan dalam Compact Disk (CD). d. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c, menyesuaikan dengan pelaporan dan dokumen kependudukan yang perlukan penduduk. 2. Tata cara pelaporan dan untuk memperoleh dokumen kependudukan : a. Yang diberi Kuasa (Keluarganya atau Orang lain) Penerima kuasa mengisi formulir yang diperlukan dan menandatangani formulir permohonan dokumen kependudukan yang dimaksud; 1. Desa/Kelurahan: a. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data serta persyaratan; b. Petugas Registrasi mencatat dalam BHPKPP; c. Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir permohonan dimaksud untuk diteruskan ke Kecamatan; 2. Kecamatan : a. Petugas Registrasi menerima persyaratan dan melakukan verifikasi dan validasi ulang data penduduk; b. Petugas Registrasi mencatat dalam BHPKPP; c. Camat menandatangani formulir permohonan dimaksud; d. Petugas Registrasi menyampaikan isian formulir pemohon yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Operator; e. Melakukan perekaman data kependudukan, mencetak dan menerbitkan dokumen kependudukan yang telah ditandatangani dengan tandatangan elektronik Kepala Instansi Pelaksana. 3. Instansi Pelaksana : Instansi pelaksana melakukan pemutakhiran data atas isian data dokumen yang diterbitkan untuk proses pembetulan data atas komplain pemohon. Pembetulan data dimaksud untuk penerbitan dokumen yang baru bila kesalahan isian data dokumen terjadi akibat kesalahan Petugas Register atau Operator Entri Data Penduduk di Kecamatan.

- 50 -

b. Yang diberi Kuasa Instansi Pelaksana : 1. Penerima Kuasa mengisi dan menandatangani formulir permohonan dokumen kependudukan yang diperlukan. 2. Instansi Pelaksana : a. Petugas Registrasi menerima berkas persyaratan dan melakukan verifikasi dan validasi data pemohon; b. Petugas Registrasi menandatangani formulir permohonan dimaksud dan memproses pencatatan dalam register atas dokumen kependudukan yang dimohonkan; c. Operator melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan dan mencetak dokumen kependudukan yang dimohonkan; d. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani dokumen kependudukan yang dimaksud untuk diserahkan kepada pemohon.

BUPATI MUSI RAWAS, dto RIDWAN MUKTI

- 51 -

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR : 5 TAHUN 2011 TANGGAL : 1 MARET 2011 PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Ruang lingkup pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan, meliputi : 1. Pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi pengungsi, korban bencana alam, dan bencana sosial; dan 2. Pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi orang terlantar dan komunitas terpencil. I.

PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENGUNGSI, KORBAN BENCANA ALAM, DAN BENCANA SOSIAL. 1. Pelaksana Pendataan : a. Pendataan terhadap pengungsi, korban bencana alam dan bencana sosial dilakukan oleh Tim Pendataan bagi Pengungsi, Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. b. Susunan keanggotaan Tim Pendataan sebagaimana dimaksud huruf a, adalah sebagai berikut : 1. Ketua, dijabat oleh Sekretaris Daerah; 2. Sekretaris, dijabat oleh Kepala Instansi Pelaksana; 3. Anggota, terdiri atas : a) Badan Pusat Statistik; b) SKPD yang menangani urusan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, sosial, bencana, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan desa; dan c) Camat. c. Tim Pendataan, bertugas: 1. menetapkan lokasi pendataan; 2. menyiapkan print out data keluarga dan data agregat kependudukan; 3. melakukan bimbingan teknis bagi petugas pendata; 4. melakukan pendataan; 5. melakukan perekaman sidik jari; 6. melakukan verifikasi dan validasi data hasil isian formulir pendataan (FR-1.01) dan atau formulir biodata penduduk WNI (F-1.01); 7. mengkoordinasikan penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil; 8. mengolah dan menyajikan data hasil pendataan skala kecamatan; dan 9. membuat laporan secara berkala berdasarkan hasil pendataan. d. Instansi Pelaksana menyiapkan : 1. Formulir Pendataan Penduduk Korban Bencana (FR-1.01); 2. Formulir Surat Pernyataan Kehilangan Dokumen Kependudukan (FR-1.02); 3. Formulir Surat Keterangan Pencatatan Sipil (FR-2.01); dan 4. Blangko Surat Keteragan Pengganti Tanda Identitas (BR-1.01). 2. Penerbitan Dokumen Kependudukan : a. Instansi Pelaksana : Dokumen kependudukan bagi pengungsi, korban bencana alam, dan bencana sosial diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, yang meliputi : 1. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI), diberikan sebagai identitas sementara pengganti KK dan atau KTP yang hilang atau rusak.

- 52 -

2. Surat Keterangan Pencatatan Sipil (SKPS), diberikan sebagai pengganti sementara Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak. b. Tata Cara Penerbitan Dokumen Kependudukan : 1. Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI) : a) Syarat untuk mendapatkan SKPTI, penduduk mengisi : 1. Formulir Pendataan Penduduk Korban Bencana (FR-1.01); dan 2. Formulir Surat Pernyataan Kehilangan Dokumen Kependudukan (FR-1.02). b) Lampiran Surat Pernyataan Kehilangan Dokumen Kependudukan (FR-1.02), ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi. c) Pengisian formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dilakukan oleh penduduk setempat yang datanya sudah terekam dalam database kependudukan dan penduduk pendatang. d) Bagi Penduduk setempat yang datanya belum terekam dalam database kependudukan selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), mengisi formulir F-1.01. e) Penduduk setelah mengisi dan menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dan huruf (c), diphoto oleh Petugas. f) SKPTI diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dan huruf (c). g) SKPTI ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana, dan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan. 2. Penerbitan KK dan KTP : a) KK dan KTP diberikan kepada pengungsi, korban bencana alam, dan bencana sosial yang telah berdomisili tetap. b) Syarat untuk mendapatkan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada huruf (a), sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c) Instansi Pelaksana menarik SKPTI bersamaan dengan penyerahan KK dan KTP. 3. Penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Sipil (SKPS) : a) Syarat untuk mendapatkan SKPS, penduduk mengisi : 1. Formulir Pendataan Penduduk Korban Bencana (FR-1.01); dan 2. Formulir Surat Pernyataan Kehilangan Dokumen (FR-1.02). b) SKPS diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pengisian formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf (a). c) SKPS ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana, dan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan. 4. Penerbitan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil: a) Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil diberikan kepada pengungsi, korban bencana alam, dan bencana sosial oleh Kepala Instansi Pelaksana di domisilinya. b) Kepala Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf (a) berkoordinasi dengan Kepala Instansi Pelaksana tempat diterbitkannya Kutipan Pertama Akta Pencatatan Sipil. c) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) dilakukan secara tertulis dengan mengikutsertakan fotokopi Register Akta Pencatatan Sipil. d) Untuk mendapatkan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dengan menunjukan SKPS. e) Instansi Pelaksana menarik SKPS bersamaan dengan penyerahan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil. 3. Pelaporan Hasil Pendataan : a. Tim Pendataan bagi Pengungsi, Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial, melaporkan kepada Bupati melalui Instansi Pelaksana setiap minggu dengan tembusan disampaikan kepada Tim Provinsi dan instansi terkait.

- 53 -

b. Bupati melaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui komponen yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil setiap tanggal 7 dan tanggal 21 setiap bulan. c. Pelaporan Tim Kabupaten berbentuk rekapitulasi hasil pendataan pengungsi, korban bencana alam dan bencana sosial, d. Format pelaporan dalam bentuk rekapitulasi sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. II. PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN TERLANTAR DAN KOMUNITAS TERPENCIL.

KEPENDUDUKAN

BAGI

ORANG

1. Pelaksana Pendataan : a. Pendataan terhadap Orang Terlantar dan Komunitas Terpencil oleh Tim Pendataan Orang Terlantar dan Komunitas Terpencil, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. b. Susunan keanggotaan Tim Pendataan sebagaimana dimaksud huruf a, adalah sebagai berikut : 1. Ketua, dijabat oleh Kepala Instansi Pelaksana; 2. Wakil Ketua, dijabat oleh Kepala Dinas/Badan/Kantor yang membidangi kesejahteraan sosial. 3. Sekretaris, dijabat oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk pada Instansi Pelaksana; 4. Anggota, terdiri atas : a) Badan Pusat Statistik; b) Kantor Kementerian Agama di Kabupaten; c) SKPD yang menangani urusan kebudayaan, satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa; dan d) Camat. c. Tim Pendataan, bertugas: 1. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan orang terlantar dan komunitas terpencil dengan Camat/Kepala Desa/Lurah, Kepala Badan Perwakilan Desa, tokoh masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kemasyarakatan setempat; 2. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pendataan orang terlantar dan komunitas terpencil; 3. melaksanakan bimbingan teknis pengisian formulir dan surat pernyataan; 4. melaksanakan pendataan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; 5. melakukan perekaman sidik jari; dan 6. membuat laporan secara periodik berdasarkan hasil pendataan. d. Instansi Pelaksana menyiapkan : 1. Formulir Pendataan Orang Terlantar (FR-1.03); 2. Formulir Pendataan Komunitas Terpencil (FR-1.04); 3. Formulir Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan (FR-1.05); 4. Formulir Surat Pernyataan Pengakuan Suku/Adat (FR-1.06); 5. Blangko Surat Keterangan Orang Terlantar (BR-1.02); dan 6. Blangko Surat Keterangan Tanda Komunitas (BR-1.03). 2. Penerbitan Dokumen Kependudukan : a. Instansi Pelaksana : 1. Dokumen kependudukan Orang Terlantar dan Komunitas Terpencil diterbitkan oleh Kepala Instansi Pelaksana, yang meliputi : a) Surat Keterangan Orang Terlantar (SKOT); dan b) Surat Keterangan Tanda Komunitas (SKTK).

- 54 -

2. SKOT dan SKTK sebagaimana tersebut dalam angka 1 bukan merupakan bukti legalitas domisili orang terlantar b. Tata Cara Penerbitan Dokumen Kependudukan : 1. Penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar (SKOT) : a) Syarat untuk mendapatkan SKOT, Penduduk Orang Terlantar mengisi atau diisikan oleh Petugas: 1. Formulir Pendataan Orang Terlantar (FR-1.03); dan 2. Formulir Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan (FR-1.05). b) Bagi penduduk Orang Terlantar sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) yang datanya belum masuk dalam database kependudukan, mengisi formulir (F-1.01), atau diisikan formulir dimaksud oleh petugas. c) Formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) sebagai syarat penerbitan SKOT (BR-1.02). 2. Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Anak Orang Terlantar : a) Syarat untuk penerbitan Kutipan Akta Kelahiran anak orang terlantar, sebagai berikut: 1. mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan kode F-2.01; dan 2. memiliki SKOT. b) Instansi Pelaksana menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dengan menunjukan SKOT bersamaan penyerahan Kutipan Akta Kelahiran. 3. Penerbitan Surat Keterangan Tanda Komunitas (SKTK) : a) Syarat untuk mendapatkan SKTK, Penduduk Komunitas Terpencil mengisi atau diisikan oleh Petugas: 1. Formulir Pendataan Komunitas Terpencil (FR-1.04); dan 2. Formulir Surat Pernyataan Pengakuan Kepala Suku/Adat (FR-1.06). b) Bagi Penduduk Komunitas Terpencil sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) yang datanya belum masuk dalam database kependudukan, mengisi formulir (F-1.01), atau diisikan formulir dimaksud oleh petugas. c) Formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) sebagai syarat untuk penerbitan SKTK (BR-1.03). 4. Penerbitan KK dan KTP : a) KK dan KTP diberikan kepada komunitas terpencil yang telah berdomisili tetap dan telah memiliki SKTK. b) Persyaratan untuk mendapatkan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada huruf (a), sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c) Instansi Pelaksana menarik SKTK bersamaan dengan penyerahan KK dan KTP. 5. Kutipan Akta Pencatatan Sipil untuk Komunitas Terpencil : a) Kutipan Akta Pencatatan Sipil diberikan kepada komunitas terpencil yang telah memiliki KK dan KTP. b) Syarat untuk mendapatkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 55 -

3. Pelaporan Hasil Pendataan : a. Tim Pendataan Orang Terlantar dan Komunitas Terlantar, menyusun laporan dan rekapitulasi hasil pendataan. b. Tim Pendataan melaporkan kepada Bupati melalui Instansi Pelaksana setiap tanggal Nopember dengan tembusan instansi terkait. c. Bupati melaporkan kepada Gubernur setiap tanggal 1 Desember.

BUPATI MUSI RAWAS, dto RIDWAN MUKTI

- 56 -

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR : 5 TAHUN 2011 TANGGAL : 1 MARET 2011 SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN DARI BUPATI UNTUK PEMANFAATAN DATA PERSEORANGAN PENDUDUK 1. Data pribadi penduduk yang harus dilindungi meliputi : a. Nomor KK; b. NIK; c. Tanggal/bulan/tahun lahir; d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental; e. NIK Ibu kandung; f. NIK Ayah; g. Pencacatan peristiwa penting, meliputi : anak lahir diluar kawin dengan mencatat mengenai nama, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu serta pengangkatan anak dengan catatan mengenai nama ibu dan ayah kandung. 2. Untuk memperoleh data pribadi penduduk, pengguna harus memliki izin dari Bupati. 3. Data pribadi penduduk yang diperoleh sebagaiamana angka 1 hanya dapat digunakan sesuai dengan keperluannya yang tercantum dalam surat izin. 4. Data pribadi penduduk dapat diperoleh pengguna, dengan tata cara : a. Pengguna mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Kepala Instansi Pelaksana dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan data pribadi penduduk; b. Bupati, melalui Kepala Instansi Pelaksana melakukan seleksi untuk menentukan pemberian izin; c. Administrator database kependudukan kabupaten memberikan data pribadi penduduk yang dimohonkan sesuai dengan izin yang diperoleh. 5. Kepala Instansi Pelaksana atas nama Bupati memberikan jawaban atas permohonan izin sebagaimana pada angka 4 huruf a dan huruf b diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.

BUPATI MUSI RAWAS, dto RIDWAN MUKTI