- 1-
BUPATI BANYUWANGI
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 50 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUWANGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI, Menimbang
:
bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan; 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran; 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1992 tentang Angkutan Jalan; 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1992 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1992 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1992 tentang Kendaraan Pengemudi. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan;
- 2-
15. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D). MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUWANGI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: a. Kabupaten, adalah Kabupaten Banyuwangi; b. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi; c. Bupati, adalah Bupati Banyuwangi; d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi; e. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi; f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika Kabupaten Banyuwangi; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi; h. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini adalah Radio “Blambangan FM”. . BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- 3-
Pasal 3 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Perhubungan Darat; d. Bidang Perubungan Laut dan Udara; e. Bidang Komunikasi; f. Bidang Informatika dan Data; g. UPTD; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; c. Sub Bagian Penyusunan Program. (3) Bidang Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi: a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan; b. Seksi Sarana dan Prasarana. (4) Bidang Perhubungan Laut dan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) membawahi: a. Seksi Perhubungan Laut; b. Seksi Perhubungan Udara. (5) Bidang Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi: a. Seksi Penyuluhan Masyarakat; b. Seksi Komunikasi . (6) Bidang Informatika dan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi: a. Seksi PDE; b. Seksi Teknologi Informasi.
- 4-
Pasal 5 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3), (4), (5) dan (6) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui Sekretaris; (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3), (4), (5) dan (6) huruf a dan b dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. BAB IV URAIAN TUGAS Bagian Pertama Kepala Dinas Pasal 6 Kepala Dinas mempunyai tugas: a. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; b. melaksanakan program dan kegiatan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; c. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; d. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; e. melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; f. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; g. memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku; h. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier; i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; j. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 5-
Bagian Kedua Sekretariat Pasal 7 (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi: a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas; b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas; c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Sekretaris mempunyai tugas: a. menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas; b. menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas; c. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas; d. menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait; e. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; f. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier; g. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 8 (1)
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: a. menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja dinas; b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian; c. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; d. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; e. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- 6-
(2)
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas: a. menyusun rencana Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan sesuai dengan rencana kerja dinas; b. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas; c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas; d. menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan; e. menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas; f. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
(3)
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas: a. menyusun rencana Sub Bagian Penyusunan program sesuai dengan rencana kerja dinas; b. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran dinas; c. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dinas; d. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; e. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; f. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bagian Ketiga Bidang Perhubungan Darat Pasal 9
(1)
Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan manajemen rekayasa lalulintas dan angkutan, sarana dan prasarana serta keselamatan lalu lintas dan angkutan darat.
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perhubungan Darat mempunyai fungsi: a. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas darat; b. penyusunan rencana dan program pelayanan angkutan darat; c. penyusunan rencana dan program sarana prasarana lalu lintas dan angkutan darat; d. pemberian bimbingan keselamatan lalu lintas, dan penertiban angkutan darat; e. analisis terhadap daerah rawan kecelakaan lalu lintas darat; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 7-
(3)
Kepala Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas: a. menyusun rencana Bidang Perhubungan Darat sesuai dengan rencana kerja dinas; b. menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas darat; c. menyusun rencana dan program pelayanan dan program prasarana lalu lintas dan angkutan darat; d. memberikan bimbingan keselamatan lalu lintas dan penertiban angkutan darat; e. melaksanakan analisis terhadap daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan penertiban angkutan Darat; f. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan pengembangan karier pegawai; h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 10
(1)
Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas: a. menyusun rencana Seksi Lalu Lintas dan Angkutan sesuai dengan rencana kerja dinas; b. menyelenggarakan manajemen rekayasa lalu lintas dan pengawasan terminal; c. melaksanakan analisis terhadap daerah rawan kecelakaan lalu lintas darat; d. melakukan koordinasi dan perbaikan fasilitas pendukung terminal dan pengujian kendaraan bermotor; e. memproses pertimbangan teknis izin trayek dan menyiapkan bahan kajian penentuan tarif angkutan umum; f. melakukan penertiban perizinan angkutan barang dan penumpang umum; g. meningkatkan pengawasan, ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan lalu lintas jalan, di tempat pemberangkatan, pemberhentian angkutan penumpang dan barang; h. melaksanakan pengendalian, pengawasan, penertiban dan pengelolaan keterminalan, pengujian kendaraan bermotor dan pembinaan perparkiran; i. melakukan pembinaan penyelenggaraan angkutan umum dan evaluasi kinerja angkutan umum baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek; j. menetapkan wilayah operasi untuk jenis angkutan umum yang tidak dalam trayek; k. menetapkan serta memberikan usulan lokasi terminal umum dan barang sesuai dengan kebutuhan; l. menyiapkan bahan dan survey lapangan guna memenuhi data kebutuhan dan pelayanan angkutan penumpang umum dan barang; m. memberikan rekomendasi dan pembinaan bengkel umum dan sekolah / kursus mengemudi; n. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; o. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan pengembangan karier;
- 8-
p. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. (2)
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas: a. menyusun rencana Seksi Sarana dan Prasarana sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. menyusun rencana kebutuhan rambu-rambu lalu-lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasiltas pendukung di jalan kabupaten; c. merencanakan kebutuhan perlengkapan guna kelancaran operasional di lapangan; d. melakukan pemasangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas guna kelancaran angkutan darat; e. melakukan pengendalian, pengawasan terhadap sarana dan prasarana dan fasilitas pendukung lalu lintas jalan, terminal dan pengujian kendaraan bermotor; f. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan pengembangan karier; h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan. Bagian Keempat Bidang Perhubungan Laut dan Udara Pasal 11
(1)
Bidang Perhubungan Laut dan Udara mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan manajemen prasarana angkutan serta keselamatan Lalu lintas Laut dan Udara.
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perhubungan Laut dan Udara mempunyai fungsi: a. penyelenggaraan manajemen lalu lintas Laut dan Udara; b. penyusunan rencana dan program pengembangan prasarana lalu lintas laut dan udara; c. penyusunan rencana dan program pelayanan angkutan Laut dan Udara; d. pengawasan teknis terhadap aset di bidang perhubungan laut dan udara yang dikelola oleh Dinas; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
(3)
Kepala Bidang Perhubungan Mempunyai tugas: a. menyusun rencana Bidang Perhubungan Laut dan Udara sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas darat, laut dan udara; c. menyusn rencana dan program pelayanan angkutan darat, laut dan udara; d. menyusun rencana dan program prasarana lalu lintas, laut dan udara;
- 9-
e. memberikan bimbingan keselamatan lalu lintas, penertiban angkutan laut dan udara; f. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan pengembangan karier h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 12 (1)
Kepala Seksi Perhubungan Laut mempunyai tugas: a. menyusun rencana Seksi Perhubungan Laut sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. menyelenggarakan manajemen angkutan laut; c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kapal < 7 GT; d. memproses pemeriksaan, pengukuran, pendaftaran dan penertiban Pas Kesil bagi Kapal < 7 GT; e. melaksanakan pemeriksaan konstruksi Kapal, Permesinan, perlengkapan dan menerbitkan sertifikat keselamatan Kapal serta dokumen pengawasan Kapal; f. menetapkan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut; g. mengelola pelabuhan baru yang dibangun oleh Pemerintah kabupaten; h. menyiapkan bahan rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan Laut Internasional Hub, Pelabuhan Internasional, Pelabuhan Nasional serta memberikan rekomendasi penetapan pelabuhan umum dan pelabuhan khusus; i. menetapkan rencana induk pelabuhan lokal, menetapkan keputusan pelaksanaan pembangunan dan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal; j. menetapkan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal; k. memberikan rekomendasi penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Laut Internasional Hub, Pelabuhan Laut Internasional, Pelabuhan Nasional dan Pelabuhan Regional; l. memberian izin kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal; m. menetapkan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) di pelabuhan lokal; n. menetapkan besaran tarif jasa kepelabuhan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten; o. memberikan rekomendasi dalam penerbitan izin usaha angkutan penyeberangan; p. memberikan rekomendasi izin usaha angkutan laut yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten; q. memberikan rekomendasi izin usaha tally di pelabuhan, izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal, izin usaha ekspedisi/Freight Forwarder; r. memberikan rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam kabupaten; s. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan pengembangan karier;
- 10 -
t. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan. (2)
Kepala Seksi Pehubungan Udara mempunyai tugas: a. menyusun rencana Seksi Perhubungan Udara sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. melaksanakan pengumpulan bahan dan data dalam rangka peningkatan sarana prasarana dan pelayanan angkutan udara; c. menyusun dan melaksanakan rencana dan program angkutan udara; d. memberikan rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum; e. memantau pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor bandara; f. memberi rekomendasi penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara < 30 (tiga puluh) tempat duduk; g. memberikan rekomendasi ketinggian bangunan yang akan dibangun dalam wilayah kawasan keselamatan opersional penerbangan; h. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan serta pengelolaan kenbandarudaraan; i. memberikan rekomendasi izin usaha di bidang pelayanan terkait dengan angkutan udara; j. menkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; k. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan pengembangan karier l. melaksanakan tugas kedinasan yang dioberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan. Bagian Kelima Bidang Komunikasi Pasal 13
(1)
Bidang komunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang komunikasi, pos dan telekomunikasi.
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Komunikasi mempunyai fungsi: a. pemantauan, pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional di bidang pos dan telekomunikasi; b. pemantauan, pengendalian dan pengawasan kegiatan jasa komunikasi; c. pengawasan, pengendalian, pembinaan kegiatan penyelenggaraan program telekomunikasi; d. penetapan lokasi frekuensi radio; e. penyusunan standar operasional prosedur komunikasi dan publikasi informasi daerah; f. revitalisasi pendayagunaan media center daerah;
- 11 -
g. pelaksanaan koordinasi dengan dinas instansi terkait dalam rangka penertiban, pengawasan, pengendalian, pembinaan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi; h. pelaksanaan pengembangan komunikasi dan informasi publik, deseminasi informasi pemberdayaan komunikasi dan informasi; i. penyuluhan masyarakat bidang komunikasi dan informasi; j. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site pemerintah daerah; k. pelaksanaan kerjasama di bidang komunikasi dan informasi; l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3)
Kepala Bidang Komunikasi mempunyai tugas: a. menyusun rencana bidang komunikasi sesuai dengan rencana kerja dinas; b. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional usaha komunikasi; c. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pengawasan jasa usaha komunikasi dan informasi; d. melakukan pengawasan, pengendalian, pembinaan kegiatan penyelenggaraan program telekomunikasi; e. melaksanakan penguatan sinergitas dan kemitraan pemerintah dengan media massa; f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penertiban, pengawasan, pengendalian, pembinaan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi; g. melaksanakan pengoperasian, pengeloaan dan pembinaan terhadap Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) serta pemungutan retribusi; h. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP); i. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; j. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan pengembangan karier; k. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 14
(1)
Kepala Seksi Penyuluhan Masyarakat mempunyai tugas: a. menyusun rencana Seksi Penyuluhan Masyarakat sesuai dengan rencana kerja dinas; b. melakukan pendataan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan serta pemberdayaan terhadap media-media yang berada di masyarakat dengan tugas dan fungsi sebagai penyebarluasan informasi terkait program pemerintah kabupaten; c. melaksanakan dan memfasilitasi dialog interaktif antara pemerintah dengan masyarakat; d. melakukan penyebarluasan informasi yang bersumber dari pemerintah maupun lembaga resmi lainnya kepada masyarakat melalui media pameran, pertunjukkan rakyat, iklan layanan masyarakat (adventorial) dan media komunikasi lainnya;
- 12 -
e. melaksanakan dan memfasilitasi kemitraaan pemerintah dengan swasta dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR); f. melaksanakan perpustakaan dan pengembangan electronic library; g. melakukan pengelolaan terhadap Lembaga Penyiaran Publik lokal (LPPL) dan televisi daerah; h. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL); i. melaksanakan pembinaan terhadap materi siaran radio dan televisi lokal; j. melaksanakan pemberdayaan dan pembinaan komunikasi massa; k. melaksanakan pelayanan informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat melalui siaran radio, televisi penerangan mobil, pemutaran film dan media elektronik lainnya; l. melaksanakan bimbingan teknis bidang manajemen komunikasi publik, teknis jurnalistik, analisis media, komunikasi organisasi, public speaking, penyusunan siaran pers dan konferensi pers, dokumentasi dan audio visual serta keterbukaan informasi publik; m. melaksanakan kegiatan penerangan/penyuluhan di bidang komunikasi, pos dan telekomunikasi; n. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; o. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan pengembangan karier; p. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. (2)
Kepala Seksi Komunikasi mempunyai tugas: a. menyusun rencana Seksi Komunikasi sesuai dengan rencana kerja dinas; b. melaksanakan pembinaan secara terpadu dan menyeluruh tentang penyelenggaran telekomunikasi yang meliputi pendataan, pengaturan, pengawasan, pengendalian terhadap penggunaan jaringan telekomunikasi dan atau pemakaian frekuensi, penggunaan jaringan komunikasi, mitra pemerintah, penyelenggaraan komunikasi khusus pemerintah dan orbit satelit; c. memberikan dan menerbitkan rekomendasi kelayakan terhadap rencana pembangunan instalasi jaringan telekomunikasi sepanjang tidak menggunakan spectrum frekuensi radio, pembuatan billboard/baliho, spanduk dan poster iklan maupun non iklan; d. memfasilitasi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID); e. memberikan dan menerbitkan rekomendasi teknis kelayakan terhadap pendirian kantor pusat dan agen jasa titipan; f. memberikan dan menerbitkan rekomendasi teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup local wireline (end to end) cakupan daerah dan akses Internet Protocol (IP);
- 13 -
g.
memberikan dan menerbitkan rekomendasi teknis terhadap izin usaha TV kabel; h. memberikan dan menerbitkan rekomendasi teknis terhadap penggunaan tower bersama dan kajian kelayakan lokasi penempatan tower/menara pemancar (transmisi); i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan rekomendasi izin izin film, peredaran film, rekaman video dan permainan elektronik; j. melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam rangka penertiban jaringan telekomunikasi; k. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan frekuensi; l. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar pelayanan Publik (SPP) terhadap kegiatan komunikasi dan informasi; m. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; n. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan pengembangan karier; o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Bagian Keenam Bidang Informatika dan Data Pasal 15 (1)
Bidang Informatika dan Data mempunyai tugas pokok pengelolahan data elektronik, pembimbingan, pemeliharaan, pengamanan serta pengembangan Local Area Network (LAN) / Wirelees-LAN, perangkat keras dan perangkat lunak (hardware/software);
(2)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Informatika dan Data mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana dan program pengembangan di bidang informatika dan data; b. penyelenggaraan peyusunan dan pengembangan standar teknologi informasi; c. penyelenggaraan penyiapan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang tehnology informasi; d. penyelenggaraan evaluasi terhadap realisasi pembangunan, pengembangan, pemanfaatan dan pendayagunaan Sistem Informasi dan Telematika (SITEL); e. penyelenggaraan fasilitasi, kerjasama teknis dalam pembangunan, pengembangan, pemanfaatan dan pendayagunaan SITEL; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)
Kepala Bidang Informatika dan Data mempunyai tugas: a. menyusun rencana Bidang Informatika dan Data sesuai dengan rencana kerja Dinas;
- 14 -
b. menyusun kebijakan teknis sistem informasi dan telematika; c. menyelenggarakan penyusunan dan pengembangan standar teknologi informasi; d. menyelenggarakan penyiapan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang teknologi Informasi; e. menyelenggarakan evaluasi terhadap realisasi pembangunan, pengembangan, pemanfaatan dan pendayagunaan Sistem Informasi dan Telematika (SITEL); f. menyelenggarakan fasilitas, kerjasama teknis dalam pembangunan, pengembangan, pemanfaatan dan pendayagunaan SITEL; g. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan pengembangan karier; i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 16 (1)
Kepala Seksi Pengolahan Data dan Elektronik mempunyai tugas: a. menyusun rencana pengolahan data dan elektronik sesuai dengan rencana kerja dinas; b. memberikan pelayanan terhadap pemakaian jasa data elektronik; c. menyelenggarakan sosialisasi hasil pembangunan dan pengembangan aplikasi SITEL; d. menyelenggarakan uji mutu hasil pembangunan dan pengembangan aplikasi SITEL; e. menyelenggarakan instalasi teknis pengoperasian dan implementasi aplikasi SITEL; f. menyelenggarakan pengelolaan, pengolahan dan pendayagunaan data elektronik; g. menyelenggarakan pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi; h. menyelenggarakan pemeliharaan dan pengamanan data; i. menyelenggarakan penyajian/penyebarluasan informasi; j. menyelenggarakan pengendalian terhadap pelayanan informasi; k. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi; l. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; m. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan pengembangan karier; n. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
(2)
Kepala Seksi Teknologi Informasi mempunyai tugas: a. menyusun rencana Seksi Teknologi Informasi sesuai dengan rencana kerja dinas; b. menyiapkan data base/sistem basis data untuk pembangunan pengembangan sistem informasi;
- 15 -
c. menyelenggarakan penyusunan bahan panduan pemakaian piranti keras sistem jaringan dan piranti lunak pendukung; d. menyelenggarakan dan melaksanakan pengkajian terhadap kebutuhan piranti keras, piranti lunak, sistem jaringan dan aplikasi SITEL; e. menyelenggarakan penyusunan standarisasi spesifikasi piranti keras, piranti lunak, sistem jaringan dan aplikasi SITEL; f. menyelenggarakan penyusunan rencan detail pengembangan, teknis dan prototipe pembangunan dan pengembangan aplikasi SITEL; g. menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan pengamanan sistem bank data Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) serta sisterm informasi lainnya berdasarkan RDP dan rencana teknis; h. menyelenggarakan penyusunan panduan pengoperasian aplikasi SITEL; i. menyelenggarakan pengolahan, pengamanan dan peningkatan kualitas sistem jaringan dan aplikasi SITEL; j. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; k. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan pengembangan karier; l. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bagian Ketujuh UPTD Pasal 17 (1) UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang; (2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat; (3) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas; (4) Pengaturan tentang UPTD mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri. Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 18 (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku; (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- 16 -
(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas; (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB V TATA KERJA Pasal 19 (1)
(2) (3)
Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Dinas maupun dengan lembaga teknis lainnya; Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati; Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinasnya berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing. Pasal 20
(1) Kepala Dinas wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku; (2) Setiap pimpinan unit/satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berkewajiban: a. menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis dinas, mempersiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku; b. melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat; c. memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
- 17 -
(3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), diolah dan dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 21 Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati dan pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas. Pasal 23 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi. Ditetapkan di Banyuwangi. Pada Tanggal 26 Agustus 2011 BUPATI BANYUWANGI
H. ABDULLAH AZWAR ANAS Diundangkan di Banyuwangi Pada Tanggal 26 Agustus 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Drs. Ec. H. SUKANDI, M.M. Pembina Utama Madya NIP. 19560225 198212 1 002 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR
- 18 -
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN, KOMINFO KABUPATEN BANYUWANGI
