Zainal Muttaqin, S.IP UNIVERSITAS SERANG RAYA

2011 UNIVERSITAS SERANG RAYA

“Sebaiknya jaga dirimu selalu bersih dan cemerlang; kamu adalah jendela melalui mana kamu melihat dunia”. George Bernard Shaw Sumber: “7 Habits of Highly Effective Teens (Sean Covey)”

Zainal Muttaqin, S.IP

[SOSIOLOGI DAN POLITIK] Bahan Belajar Mahasiswa untuk Mata Kuliah Sosiologi dan Politik Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011 UNIVERSITAS SERANG RAYA 0

MENU BACA Prologue Bagian I Sosiologi Ilmu Pengetahuan dan Sosiologi Proses sosial Kelompok-kelompok Sosial Kebudayaan dan Masyarakat Pelapisan sosial (Stratifikasi sosial)

Bagian II Politik Makna Politik dan Ilmu Politik Sistem Politik dan Pemerintahan Sistem Politik Pemerintahan di Indonesia Paham-Paham Besar di Dunia Demokrasi

Bibliografi

1

PROLOGUE Sebagai seorang alumni dari sekolah sosial dan politik, saya merasakan benar bahwa kebutuhan akan warga negara yang mampu mengamati secara analitik serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik sungguh sangat besar, teristimewa sekali di Indonesia. Namun, nampaknya budaya berdiskusi dan bercengkerama seputar isu-isu politik baru sampai tahap ‘teman selingan ngopi’ yang acapkali lebih sering disela dengan obrolan ‘dangdut’. Sebagian mengemukaan alasan budaya, bahwa ‘Dangdut is the music of my country’ sehingga sungguh berlebihan menuduh dangdut sebagai biang ‘kepandiran’ politik masyarakat kita. Sebagian teman yang lain menyampaikan pandangan yang berbeda. Kultur tersebut merupakan produk dari kebijakan struktural yang ‘sengaja’ membodohi atau membiarkan kebodohan langgeng di tengah masyarakat kita. Inilah, ujarnya, politik penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya dengan mencegah menguatnya kapasitas intelektual dan politik masyarakat. Dari pendapat-pendapat itu, saya meng-iya-kan keduanya. Bahkan termasuk pandangan yang mengatakan bahwa 1-2 kasus yang saya temui di jalan, tidak bisa men-generalisir masyarakat semuanya. Kasus-kasus tersebut masing-masing berdiri sendiri dan belum tentu ada kaitannya. Nah, barangkali tulisan pembuka ini tidak cukup menarik untuk menerbitkan selera anda meminati bacaan sosial dan poltik, apalagi anda tidak berada dalam fakultas yang saya sebutkan tadi. Yang ingin saya sampaikan, sedikitnya, adalah kita menghadapi kompleksitas persoalan kehidupan sosial, poltik, bahkan berbangsa-bernegara yang jika diuraikan akan seperti mengurai benang kusut yang belum diketahui ujungnya. Tanpa petunjuk apapun, tentu nyaris mustahil memecahkan persoalan tersebut. Satu-dua bacaan ringkas yang amat tidak memadai, hasil dari kompilasi sebagai bahan belajar, mengisi waktu luang, menghadapi ujian, atau saking tidak ada kerjaan adalah tabungan untuk menambah ikhtiar dalam mengurai benang kusut bangsa kita. Saya tidak berharap ada pujian dengan hadirnya kompilasi bahan belajar untuk mata kuliah Sosiologi dan Politik ini (jujur, saya agak sedikit tidak nyaman dengannya, mengingat dua subjek ini merupakan subjek penting yang sama luasnya dan sayang jika disatukan ‘hanya’ dalam satu mata kuliah di sebuah semester). Saya hanya meminta pada Allah—setelah saya mengucap syukur Alhamdulillah atas kekuatan yang Allah karuniakan sehingga memudahkan saya menamatkan kompilasi ini, serta uluran cintanya melalui ‘tangan-tangan mungil’ jajaran pimpinan di UNSERA, FISIP UNSERA, FE UNSERA, PSS FISP UNSERA, dan manusia-manusia rendah hati yang niscaya marah jika saya haturkan salut atas jasajasanya di sini—bahwasanya tersebarlah virus-virus yang membangkitkan kesadaran kita sebagai bagian dari umat, khalifah di muka bumi, dan penjaga amanah antara satu dengan yang lain. Dengan demikian, semoga kesadaran akan perlahan lahir dan menjadi tunas kebangkitan ‘jamaah’ Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Memaknai kehidupan sosial secara lebih baik. Hidup dalam atmosfer budaya politik dan berpemerintahan yang partisipatif. Terlalu jauh? Berlebihan? Semoga saja tidak. Dan salah satu tandanya, saya percaya, ialah datangnya kritik dan masukan dari sidang pembaca sekalian untuk proses perbaikan kekurangan naskah sederhana ini ke depan. Anda akan mengirimkannya bukan? Tabik. Carenang-Senayan, 2011 Zainalmuttaqin.blog.com

2

Bagian I Dari Mata Kuliah Sosiologi &Politik

SOSIOLOGI Ilmu Pengetahuan dan Sosiologi Proses sosial Kelompok-kelompok Sosial Kebudayaan dan Masyarakat Pelapisan sosial (Stratifikasi sosial)

3

ILMU PENGETAHUAN DAN SOSIOLOGI Ilmu Pengetahuan Ilmu (atau ilmu pengetahuan) adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Ilmu bukan sekedar pengetahuan (knowledge), tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berfikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi. Kata ilmu dalam bahasa Arab "ilm" yang berarti memahami, mengerti, atau mengetahui. Dalam kaitan penyerapan katanya, ilmu pengetahuan dapat berarti memahami suatu pengetahuan, dan ilmu sosial dapat berarti mengetahui masalah-masalah sosial, dan lain sebagainya. Berbeda dengan pengetahuan, ilmu merupakan pengetahuan khusus dimana seseorang mengetahui apa penyebab sesuatu dan mengapa. Ada persyaratan ilmiah sesuatu dapat disebut sebagai ilmu. Sifat ilmiah sebagai persyaratan ilmu banyak terpengaruh paradigma ilmu-ilmu alam yang telah ada lebih dahulu. 1. Objektif. Ilmu harus memiliki objek kajian yang terdiri dari satu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya, tampak dari luar maupun bentuknya dari dalam. Objeknya dapat bersifat ada, atau mungkin ada karena masih harus diuji keberadaannya. Dalam mengkaji objek, yang dicari adalah kebenaran, yakni persesuaian antara tahu dengan objek, dan karenanya disebut kebenaran objektif; bukan subjektif berdasarkan subjek peneliti atau subjek penunjang penelitian. 2. Metodis adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mencari kebenaran. Konsekuensi dari upaya ini adalah harus terdapat cara tertentu untuk menjamin kepastian kebenaran. Metodis berasal dari kata Yunani “Metodos” yang berarti: cara, jalan. Secara umum metodis berarti metode tertentu yang digunakan dan umumnya merujuk pada metode ilmiah. 3. Sistematis. Dalam perjalanannya mencoba mengetahui dan menjelaskan suatu objek, ilmu harus terurai dan terumuskan dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu , mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Pengetahuan yang tersusun secara sistematis dalam rangkaian sebab akibat merupakan syarat ilmu yang ketiga. 4. Universal. Kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran universal yang bersifat umum (tidak bersifat tertentu). Contoh: semua segitiga bersudut 180º. Karenanya universal merupakan syarat ilmu yang keempat. Belakangan ilmu-ilmu sosial menyadari kadar keumum-an (universal) yang dikandungnya berbeda dengan ilmu-ilmu alam mengingat objeknya adalah tindakan manusia. Karena itu untuk mencapai tingkat universalitas dalam ilmu-ilmu sosial, harus tersedia konteks dan tertentu pula. Contoh klasifikasi Ilmu Pengetahuan yang sederhana yaitu: 1. Ilmu dasar (Basic Science) misalnya biologi yang bertujuan mendalami teori dan isi alam yang hidup.

4

2. Ilmu terapan (Applied Sciences) yang bertujuan untuk memanfaatkan ilmu guna memecahkan masalah praktis misalnya mekanisme dan teknologi pertanian.

Sosiologi Dilihat dari sudut pandang etimologi, kata sosiologi berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan atau teman, dan kata Yunani logos yang berarti pengetahuan. Dengan demikian sosiologi berarti pengetahuan tentang pertemanan atau perkawanan. Secara lebih luas maka sosiologi berarti pengetahuan tentang hidup bermasyarakat. Yang lebih penting adalah bahwa kata sosial mengandung pemahaman adanya sifat berjiwa pertemanan, terbuka untuk orang lain dan tidak bersifat individual atau egoistik atau tertutup terhadap orang lain (Hendropuspito (1989). Para ahli kemudian mencoba memberikan definisi yang lain tentang sosiologi, walaupun ada intinya definisi yang mereka kemukakan tidak beda jauh dengan arti kata secara etimologis. Dari berbagai pendapat para ahli tersebut terlihat bahwa pada umumnya mereka sepakat bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai interaksi manusia didalam kehidupan sosialnya. Sosiologi memisatkan kajiannya pada kehidupan kelompok dan produk kehidupan kelompok tersebut. Adat istiadat, tradisi, nilai-nilai hidup, suatu kelompok, proses interaksi diantara kelompok dan perkembangan lembaga-lembaga sosial merupakan perhatian sosiologi. Sosiologi membatasi diri pada sistem penilaian yang terjadi dewasa ini (berupa petunjuk-petunjuk dan gambaran), bukan apa yang seharusnya terjadi, juga tidak menentukan ke arah mana harusnya suatu kebijakan melangkah. Sosiologi merupakan ilmu murni (pure sciene) bukan ilmu terapan (applied science), ilmu murni berfungsi meningkatkan secara abstrak kualitas dan mutunya, sedangkan terapan adalah ilmu yang langsung digunakan dan diterapkan agar berguna bagi masyarakat. Manusia memiliki naluri yang kuat untuk hidup bersama dengan yang lainnya. Semenjak lahirpun manusia memiliki naluri untuk berkawan sehingga diistilahkan Social Animal dan memiliki naluri Gregariousness, suatu keinginan untuk menjadi bagian dari suatu komunitas, dalam pergaulannya tersebut kadang manusia membutuhkan suatu pengakuan kebaradaan diri, dengan menunjukkan kelebihan atau kasukaannya manusia dapat berinteraksi dan mendapatkan reaksi baik positif ataupun negative yang berakibat pula semakin memperluas pergaulan dan sikap tindakannya. Dengan melihat perbandingan munculnya ilmu-ilmu lain (seperti filsafat, ekonomi, hukum, dan lain-lain) maka sosiologi dapat dikatakan sebagai ilmu yang masih muda. Auguste Comte (1798 - 1853) merupakan orang pertama yang menggunakan istitah sosiologi yang secara tegas membedakan cakupan dan isi sosiologi dengan cakupan dan obyek ilmu -ilmu yang lain. Walaupun sosiologi merupakan ilmu yang masih muda namun secara tidak langsung, manusia sudah sejak lahir telah menggeluti sosiologi terutama lewat pergaulan dengan kelompok-kelompok anggota keluarga intinya (terutama ibu), kelompok manusia di sekitar keluarganya sampai kelompok pergaulan internasional. Permasalahannya apakah sosiologi itu? Dari sini, mulailah orang mencoba mendefinisikan sosiologi. Roucek dan Warren (1962), menyebutkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia daiam kelompok -kelompok. Van Doorn dan Lammers (1964) menyebutkan bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi (1974) mendefinisikan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan sosial.

5

Hendropuspito (1989) mendefinisikan sosiologi adalah ilmu pergetahuan yang mempelajari masyarakat secara empiris untuk mencapai hukum kemasyarakatan yang seluas mungkin. Banyak definisi (seperti terurai diatas) yang satu sama lain saiing melengkapi dan mempunyai persamaan pandangan. Persoalannya adalah apakah hakekat terdalam dari sosiologi? dan untuk apakah sosiologi itu kita pelajari? Hakekat Sosiologi Kalau kita mempelajari kehidupan seseorang atau sekelompok orang tertentu sejak dia masih muda sampai dia (mereka) dewasa maka kita lebih banyak memahami aspek-aspek kemasyarakatan yang berkaitan dengan sejarah. Kalau kita mempelajari pola tingkah laku seseorang atau sekelompok (mengapa mereka mempunyai sifat dan tindakan yang faktanya seperti kita amati) maka kita sedang merambah aspek kemasyarakatan yang lebih berkaitan dengan psikologi. Kalau kita mempelajari (mengamati atau meneliti) seseorang atau sekelompok orang dalam berhubungan dengan orang lain atau kelompok lain (dalam istilah sosiologi dikenal sebagai interaksi), maka kita memang sedang merambah aspek kemasyarakatan yang lebih berkaiatan dengan ranah sosiologi. Di ranah sosiologi inilah kita dapat mempelajari: teori-teori sosiologi; tindakan dan interaksi sosial; keteraturan dan konflik sosial; stratifikasi dan diferensiasi sosial; mobilitas sosial; pranata dan kelembagaan sosial; perubahan sosial; masyarakat tradisional dan modern; modernisasi dan globalisasi; masalah-masalah sosial; dan metodologi penelitian sosial (semuanya akan dibahas tersendiri); analisa sosial; dan penerapan sosial (sosiologi pembangunan). Berdasar definisi dan pemahaman tentang sosiologi maka pada dasamya dapat dikemukakan ciri-ciri dan sifat-sifat dari sosiologi yang merupakan hakekat dan sosiologi itu sendiri (Soekanto, 1997). (1) Sosiologi adalah ilmu sosial yang berisi tentang gejala-gejala kemasyarakatan. (2) Sosiologi adalah ilmu yang tidak bersifat normatif. (3) Sosiologi adalah ilmu pengetahuan murni dan bukan ilmu terapan (walaupun sosioiogi dapat digunakan untuk pembangunan masyarakat). (4) Sosiologi adalah ilmu yang merupakan abstraksi dan hal-hal kongkrit (empirik). (5) Sosiologi melihat (mencari) pola-pola yang bersifat umum dari gejala sosial yang ada di masyarakat. (6) Sosiologi merupakan ilmu yang didasarkan kepada fakta empirik dan bersifat rational. Dengan demikian maka hakekat sosiologi adalah suatu pencarian gejala umum yang terpola (umum) yang ada dalam kenyataan di lapangan (empirik) dari setiap interaksi antar manusia atau antar kelompok manusia. Perkembangan Sosiologi Zaman Keemasan Filsafat Yunani Pada masa ini sosiologi dipandang sebagai bagian tentang kehidupan bersama secara filsafati. Pada masa itu Plato (429-347 SM) seorang filasof terkenal dari Yunani, dalam pencariannya tentang makna negara dia berhasil merumuskan teori organis tentang masyarakat yang mencakup kehidupan sosial dan ekonomi. Plato menganggap bahwa institusi-institusi dalam masyarakat saling bergantung secara fungsional. Kalau ada satu institusi yang tidak jalan maka secara keseluruhan kehidupan masyarakat akan terganggu. Seperti halnya Plato maka Aristoteles (384-322 SM) juga menganggap bawa masyarakat adalah suatu organisma hidup (seperti pandangan kaum biologiwan) dengan basis kehidupannya adalah moral (yang

6

baik). Pada masa ini kaum agamawan yang berkuasa sehingga kehidupan sosial lebih diwarnai oleh keputusan-keputusan kaum agamawan yang berkuasa. Zaman Renaissance (1200-1600) Machiavelii adalah orang pertama yang memisahkan antara politik dan moral sehingga terjadi suatu pendekatan yang mekanis terhadap masyarakat. Di sini muncul ajaran bahwa teori-teori politik dan sosial memusatkan perhatian pada mekanisme pemerintahan. Sejak masa ini maka pengaruh kaum agamawan mulai memperoleh tantangan. Abad Pencerahan (abad ke 16 dan 17) Pada masa ini muncul Thomas Hobbes (1588-1679) yang mengarang buku yang dikena! sebagai The Leviathan. Inti ajarannya diilhami oteh hukum alam, fisika dan matematika. Pada masa ini pengaruh keagamaan mulai ditinggalkan dan digantikan oleh pandangan- pandangan yang bersifat hukum sebagai kodrat keduniawiannya. Berdasar pandangan kelompok inilah kemudian muncul suatu kesepakatan antar manusia (kelompok) yang dikenal sebagai kontrak sosial. Pada mulanya interaksi antar manusia berada dalam kondisi chaos karena saling mencurigai dan saling bersaing untuk memperebutkan sumber daya alam dan manusia yang ada. Kondisi yang bersifat kodrati (sesuai dengan hukum alam) ini kemudian dipandang akan selalu menyengsarakan kehidupan manusia. Oleh sebab itu dibuatlah kesepakatan-kesepakatan pengaturan antar kelompok yang dapat saling berterima dan saling menguntungkan, yang kemudian dikenal sebagai kontrak sosial. Abad Ke 18 Pada masa ini munculah John Locke (1632-1704) yang dianggap sebagai bapak Hak Asasi Manusia (HAM). Dia berpandangan bahwa pada dasarnya setiap manusia mempunyai hak-hak dasar yang sangat pribadi yang tidak dapat dirampas oleh siapapun termasuk oleh negara (seperti hak hidup, hak berpikir dan berbicara, berserikat, dan lain-lain). Tokoh lain yang muncul adalah J.J. Rousseau (1712-1778) yang masih berpegang pada ide kontrak sosialnya Hobbes. Dia berpandangan bahwa kontrak antara pemerintah (negara?) dengan yang diperintah (rakyat?) menyebabkan munculnya suatu kolektifitas yang mempunyai keinginan -keinginan tersendiri yang kemudian menjadi keinginan umum. Keinginan umum inilah yang harusnya menjadi dasar penyusunan kontrak sosial antara negara dengan rakyatnya. Abad ke 19 Abad ke 19 dapat dianggap sebagai abad mulai berkembangnya sosiologi, terutama sesudah Auguste Comte (1798-1853) memperkenalkan istilah sosiologi, sebagai usaha untuk menjawab adanya perkembangan interaksi sosial dalam masa industrialisasi. Pada masa ini sosiologi dianggap mulai dapat mandiri. Kondisi yang baru dalam taraf mulai mandiri ini disebabkan walaupun sosiologi sudah dapat menunjukkan adanya obyek yang dijadikan fokus pembahasan (interaksi manusia), namun di dalam pengembangan ilmunya masih menggunakan metode-metode ilmu-ilmu yang lain (ilmu ekonomi misalnya). Abad ke 20 Baru pada abad ke 20 inilah sosiologi dapat benar-benar dianggap mandiri karena: • • • •

Mempunyai obyek khusus yaitu interaksi antar manusia, Mampu mengembangkan teori-teori sosiologi, Mampu mengembangkan metode khusus sosiologi untuk pengembangan sosiologi, Sosiologi menjadi sangat relevan dengan semakin banyaknya kegagalan pembangunan karena tidak mendasarkan dan memperhatikan masukan dari sosiologi.

7

Pada akhir abad ke 20 ini, maka salah satu kelemahan (masih dianggap ketinggalan) dari sosiologi, namun yang pada saat ini juga sudah mulai dapat dipecahkan, yaitu dalam kaitannya dengan perkembangan dan permasalahan global. Di sini interaksi antar manusia yang dapat diamati adalah adalah interaksi tidak langsung lewat telepon, internet, dan lain-lain yang menghubungkan manusia yang saling berjauhan letaknya. Perspektif Sosiologi Sosiolog bukanlah pembaca pikiran orang atau peramal tetapi dia bisa dengan sangat meyakinkan mengatakan tentang kehidupan seorang (sekelompok orang) yang belum dikenalnya bahkan dapat meramalkannya dengan tepat. Sosiolog dapat dengan secara tepat menggambarkan anda berasal dari lingkungan mana, latar belakang pendidikan anda, pendapatan keluarga anda, dan bahkan kemungkinan- kemungkinan yang akan menimpa anda (yang anda akan lakukan). Manusia mempunyai kesempatan yang tidak terbatas untuk mencari kesempatan secara terbuka baik dalam pemikiran maupun tindakan. Namun demikian di dalam pengambilan keputusan penting yang terjadi setiap hari seorang individu akan tetap berada dalam arena (yang terbatas) yang dikenal sebagai masyarakat (society), seperti keluarga, lingkungan RT/RW, kampus, suku, bangsa, bahkan lingkungan dunia. Makna kebijakan penting dari sosiologi adalah bahwa dunia sosial akan menuntun (guides) aktivitas dan pilihan-pilihan hidup kita, seperti kokok ayam jantan yang menentukan kapan kita harus bangun pagi. Demikian pula munculnya suara garengpung yang menuntun petani untuk menanam jenis tanaman tertentu. Mengingat sosiolog adalah orang (kelompok orang) yang mempunyai pemahaman yang kuat tentang bagaimana bekerjanya masyarakat (society works), maka mereka itu dapat menganalisa dan meramal dengan ukuran yang baik dan akurat bagaimana seharusnya kita bertingkah laku. Beberapa manfaat atau keuntungan yang dapat diperoleh apabila kita menggunakan perspektif sosiologi dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah: (1) Perspektif sosiologi telah menantang (mendorong) untuk meninjau kembali pemahaman kita dan orang lain tentang pemahaman yang familiar. Dari sini kita bisa mengkritik pemahaman yang dianggap secara umum memang begitu(established) yang pada dasarnya sudah perlu dirubah. (2) Perspektif sosiologi memungkinkan kita untuk mengetahui dan memperoleh kesempatan atau (dan) kendala dalam kehidupan kita. (3) Perspektif sosiologi memberdayakan kita untuk menjadi aktif berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat menuju kebaikan bersama. (4) Perspektif sosiologi menolong kita untuk mengenali perbedaan (pluralitas) manusia dan menghadap tantangan kehidupan dalam dunia yang bervariasi (diverse). Penerapan Sosiologi C. Wrigt Mills (1916-1962), pernah mengatakan bahwa sosiologi adalah jalan untuk keluar bagi kita dari jebakan kehidupan kita karena masyarakat bertanggungjawab terhadap permasalahan kita. Apa yang kita butuhkan adalah kualitas pikiran kita untuk menolong dan melihat apa yang terjadi di dunia dan apa yang akan menimpa kita. lnilah yang disebutnya sebagai Sociological Imagination. Di pihak lain adapula yang mengatakan bahwa sosiologi dapat menoiong kita untuk memperoleh pekerjaan di banyak bidang (sebagai peneliti, pekerja sosial, pengembang masyarakat, bankir, jurnalis, dll). Durkheim mengatakan bahwa pada jamannya tidak ada seorang ahli sosialpun yang mendekati masyarakat dari sudut pandangan sosiologi. Pada mulanya orang hanya melihat dan menekankan

8

bagaimana caranya agar masyarakat dapat hidup lebih baik dan hanya melihat bagaimana kenyataan kehidupan sosial masyarakat. Munculnya era industrialisasi tidak hanya merubah pola dan tatanan ekonomi namun sekaligus juga merubah pola dan tatanan sosial. Munculnya kota yang menjadi pusat pertumbuhan industri membawa pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Pola interaksi antar manusia di wilayah perkotaan padat yang dekat dengan pusat industri menjadi berubah, hubungan antar individu menjadi spesifik dan terbatas. Dengan demikian maka terjadilah suatu perubahan sosial di masyarakat Eropa pada waktu itu. Demikian pula muncuknya era globalisasi pada akhir abad 20 atau awal abad 21 tidak hanya membawa perubahan ekonomi dan politik global namun juga terjadi perubahan sosial. Semakin tipisnya batasbatas negara dan semakin “dekatnya” jarak (lewat transportasi dan komunikasi canggih) memungkinkan pola dan tatanan sosial masyarakat juga menjadi berkembang. Di sini sosiologi menjadi semakin penting dan relevan untuk menjawab tantangan perubahan jaman untuk kebaikan bersama.

9

PROSES SOSIAL Proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang-perorangan dan kelompokkelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta bentu-bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang terlah ada. Proses sosial dapat diartikan sebagai pengaruh timbal-balik antara pelbagai segi kehidupan bersama, misalnya pengaruh-mempengaruhi antara sosial dengan politik, politik dengan ekonomi, ekonomi dengan hukum, dst. Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interkasi sosial tak akan mungkin ada kehidupan bersama. Dengan kata lain, interaksi Sosial sebagai Faktor Utama dalam Kehidupan Sosial. Bentuk umum proses sosial adalah interaksi social (yang juga dapat dinamakan sebagai proses sosial) karena interasi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadi anatara kelompok tersebut sebagai suatu kesatuan dan biasanya tidak menyangkut pribadi anggota-anggotanya. Interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadi pula di dalam masyarakat. Interaksi tersebut lebih mencolok ketika terjadi benturan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan kelompok. Interaksi sosial hanya berlangsung antara pihak-pihak apabila terjadi reaksi terhadap dua belah pihak. Interaksi sosial tak akan mungkin teradi apabila manusia mengadakan hubungan yang langsung dengan sesuatu yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap sistem syarafnya, sebagai akibat hubungan termaksud. Berlangsungnya suatu proses interaksi didasarkan pada pelbagai faktor : a. Imitasi: Salah satu segi positifnya adalah bahwa imitasi dapat mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. b. Sugesti: Faktor sugesti berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau suatu sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain. c. Identifikasi: Identifikasi sebenarnya merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi sifatnya lebih mendalam daripada imitasi, karena kepribadian seseorang dapat terbentuk atas dasar proses ini. d. Simpati: Sebenarnya merupakan suatu proses dimana seseorang merasa tertarik pada pihak lain. Di dalam proses ini perasaan memegang peranan yang sangat penting, walaupun dorongan utama pada simpati adalah keinginan untuk memahami pihak lain dan untuk bekerja sama dengannya. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara individu, antara kelompok maupun antara individu dengan kelompok. Dua Syarat terjadinya interaksi sosial : a. Adanya kontak sosial (social contact), yang dapat berlangsung dalam tiga bentuk.Yaitu antarindividu, antarindividu dengan kelompok, antarelompok. Selain itu, suatu kontak dapat pula bersifat langsung maupun tidak langsung. b. Adanya Komunikasi, yaitu seseorang memberi arti pada perilaku orang lain, perasaan-perassaan apa yang ingin disampaikan orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut.

10

Kata kontak berasal dari bahasa Latin con atau cum (artinya bersama-sama) dan tango (yang artinya menyentuh). Arti secara hanafiah adalah bersama-sama menyentuh. Secara fisik, kontak baru terjadi apabila terjadinya hubungan badaniah. Sebagai gejala seosial itu tidak perlu berarti suatu hubungan badaniah, karena dewasa ini dengan adanya perkembangan teknologi, orang dapat menyentuh berbagai pihak tanpa menyentuhnya. Dapat dikatakan bahwa hubungan badaniah bukanlah syarat untuk terjadinya suatu kontak. Kontak sosial dapat terjadi dalam 3 bentuk : 1. Adanya orang perorangan Kontak sosial ini adalah apabila anak kecil mempelajari kebuasaan dalam keluarganya. Proses demikian terjadi melalui sosialisasi, yaitu suatu proses dimana anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat dimana dia menjadi anggota. 2. Ada orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya kontak sosial ini misalnya adalah seseorang merasakan bahwa tindakan-tindakannya berlawanan dengan norma-norma masyarakat atau apabila suatu partai politik memkasa anggota-anggotanya menyesuaikan diri dengan ideologi dan programnya. 3. Antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Umpamanya adalah dua partai politik mengadakan kerja sama untuk mengalahkan parpol yang ketiga di pemilihan umum. Terjadinya suatu kontak tidaklah semata-mata tergantung dari tindakan, tetapi juga tanggapan terhadap tindakan tersebut. Kontak sosial yang bersifat positif mengarah pada suatu kerja sama, sengangkan yang bersifat negatif mengarah pada suatu pertentangan atau bahkan sama seali tidak menghasilkan suatu interaksi sosial. Suatu kontak dapat bersifat primer atau sekunder. Kontak perimer terjadi apabila yang mengadakan hubungan langsung bertemu dan berhadapan muka. Kontak sekunder memerlukan suatu perantara. Sekunder dapat dilakukan secara langsung. Hubungan-hubungan yang sekunder tersebut dapat dilakukan melalui alat-alat telepon, telegraf, radio, dst. Arti terpenting komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain (yang berwujud pembicaraan, gera-gerak badaniah atau sikap), perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain tersebut. Dengan adanya komunikasi tersebut, sikap-sikap dan perasaan suatu kelompok manusia atau perseorangan dapat diketahui oleh kelompok lain atau orang lainnya. Hal itu kemudian merupakan bahan untuk menentukan reaksi apa yang dilakukannya. Kehidupan yang Terasing Pentingnya kontak dan komunikasi bagi terwujudnya interaksi sosial dapat diuji terhadap suatu kehidupan yang terasing (isolation). Kehiduapan terasing yang sempurna ditandai dengan ketidakmampuan untuk mengadakan interaksi sosial dengan pihak-pihak lain. Kehidupan terasing dapat disebaban karena secara badaniah seseorang sama sekali diasingkan dari hubungan dengan orang-orang lainnua. Padahal perkembangan jiwa seseorag banyak ditentuan oleh pergaulannya dengan orang lain. Terasingnya seseorang dapat pula disebabkan oleh karena cacat pada salat satu indrany. Dari beberapa hasil penelitian, ternyata bahwa kepribadian orang-orang mengalami banyak penderitaan akibat kehidupan yang terasing karena cacat indra itu. Orang-orang cacat tersebut akan mengalami perasaan

11

rendah diri, karena kemungkinan-kemungkinan untuk mengembangkan kepribadiannya seolah-olah terhalang dan bahkan sering kali tertutup sama sekali. Pada masyarakat berkasta, dimana gerak sosial vertikal hampir tak terjadi, terasingnya seseorang dari kasta tertentu (biasanya warga kasta rendahan), apabila berada di kalangan kasta lainnya (kasta yang tertinggi), dapat pula terjadi. Bentuk-bentu Interaksi Sosial Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerja sama (cooperation), persaingan (competition), dan bahkan dapat juga berbentuk pertentangan atau pertikaian (conflict). Pertikaian mungkin akan mendapatkan suatu penyelesaian, namun penyelesaian tersebut hanya akan dapat diterima untuk sementara waktu, yang dinamakan akomodasi. Ini berarti kedua belah pihak belum tentu puas sepenunya. Suatu keadaan dapat dianggap sebagai bentuk keempat dari interaksi sosial. Keempat bentuk poko dari interaksi sosial tersebut tidak perlu merupakan suatu kontinuitas, di dalam arti bahwa interaksi itu dimulai dengan kerja sama yang kemudian menjadi persaingan serta memuncak menjadi pertikaian untuk akhirnya sampai pada akomodasi. Gillin dan Gillin mengadakan penggolongan yang lebih luas lagi. Menurut mereka, ada dua macam proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial : Proses-proses yang Asosiatif 1. Kerja Sama (Cooperation) Suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk kerja sama tersebut berkembang apabila orang dapat digerakan untuk mencapai suatu tujuan bersama dan harus ada kesadaran bahwa tujuan tersebut di kemudian hari mempunyai manfaat bagi semua. Juga harus ada iklim yang menyenangkan dalam pembagian kerja serta balas jasa yang akan diterima. Dalam perkembangan selanjutnya, keahlian-keahlian tertentu diperlukan bagi mereka yang bekerja sama supaya rencana kerja samanya dapat terlaksana dengan baik. Kerja sama timbul karena orientasi orang-perorangan terhadap kelompoknya (yaitu in-group-nya) dan kelompok lainya (yang merupakan out-group-nya). Kerja sama akan bertambah kuat jika ada hal-hal yang menyinggung anggota/perorangan lainnya. Fungsi Kerjasama digambarkan oleh Charles H.Cooley ”kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut; kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta penting dalam kerjasama yang berguna” Dalam teori-teori sosiologi dapat dijumpai beberapa bentuk kerjasama yang biasa diberi nama kerja sama (cooperation). Kerjasama tersebut lebih lanjut dibedakan lagi dengan : • • • •

Kerjasama Spontan (Spontaneous Cooperation) : Kerjasama yang sertamerta Kerjasama Langsung (Directed Cooperation) : Kerjasama yang merupakan hasil perintah atasan atau penguasa Kerjasama Kontrak (Contractual Cooperation) : Kerjasama atas dasar tertentu Kerjasama Tradisional (Traditional Cooperation) : Kerjasama sebagai bagian atau unsur dari sistem sosial.

12

Ada 5 bentuk kerjasama : • • •

•

•

Kerukunan; yang mencakup gotong-royong dan tolong menolong Bargaining; yaitu pelaksana perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa-jasa antara 2 organisasi atau lebih Kooptasi (cooptation); yakni suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan Koalisi (coalition); yakni kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama. Koalisi dapat menghasilkan keadaan yang tidak stabil untuk sementara waktu karena dua organisasi atau lebih tersebut kemungkinan mempunyai struktut yang tidak sama antara satu dengan lainnya. Akan tetapi, karena maksud utama adalah untuk mencapat satu atau beberapa tujuan bersama, maka sifatnnya adalah kooperatif. Joint venture; yaitu erjasama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu, misalnya pengeboran minyak, pertambangan batubara, perfilman, perhotelan, dst.

2. Akomodasi (Accomodation) Istilah Akomodasi dipergunakan dalam dua arti : menujukk pada suatu keadaan dan yntuk menujuk pada suatu proses. Akomodasi menunjuk pada keadaan, adanya suatu keseimbangan dalam interaksi antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dalam kaitannya dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Sebagai suatu proses akomodasi menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan yaitu usaha-usaha manusia untuk mencapai kestabilan. Menurut Gillin dan Gillin, akomodasi adalah suatu perngertian yang digunakan oleh para sosiolog untuk menggambarkan suatu proses dalam hubungan-hubungan sosial yang sama artinya dengan adaptasi dalam biologi. Maksudnya, sebagai suatu proses dimana orang atau kelompok manusia yang mulanya saling bertentangan, mengadakan penyesuaian diri untuk mengatasi keteganganketegangan. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Tujuan Akomodasi dapat berbeda-beda sesuai dengan situasi yang dihadapinya, yaitu : • • •

•

Untuk mengurangi pertentangan antara orang atau kelompok manusia sebagai akibat perbedaan paham Mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu atau secara temporer Memungkinkan terjadinya kerjasama antara kelompok sosial yang hidupnya terpisah akibat faktor-faktor sosial psikologis dan kebudayaan, seperti yang dijumpai pada masyarakat yang mengenal sistem berkasta. Mengusahakan peleburan antara kelompok sosial yang terpisah.

Bentuk-bentuk Akomodasi • • •

Corecion, suatu bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan karena adanya paksaan Compromise, bentuk akomodasi dimana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. Arbitration, Suatu cara untuk mencapai compromise apabila pihak-pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapainya sendiri

13

• • •

•

Conciliation, suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama. Toleration, merupakan bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formal bentuknya. Stalemate, suatu akomodasi dimana pihak-pihak yang bertentangan karena mempunyai kekuatan yang seimbang berhenti pada satu titik tertentu dalam melakukan pertentangannya. Adjudication, Penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan

Hasil-hasil Akomodasi Akomodasi dan Intergrasi Masyarakat Akomodasi dan intergrasi masyarakat telah berbuat banyak untuk menghindarkan masyarakat dari benih-benih pertentangan laten yang akan melahirkan pertentangan baru. • Menekankan Oposisi Sering kali suatu persaingan dilaksanakan demi keuntungan suatu kelompok tertentu dan kerugian bagi pihak lain • Koordinasi berbagai kepribadian yang berbeda • Perubahan lembaga kemasyarakatan agar sesuai dengan keadaan baru atau keadaan yang berubah • Perubahan-perubahan dalam kedudukan Akomodasi membuka jalan ke arah asimilasi. Dengan adanya proses asimilasi, para pihak lebih saling mengenal dan dengan timbulnya benih-benih toleransi mereka lebih mudah untuk saling mendekati. •

3. Asimilasi (Assimilation) Asimilasi merupakan proses sosial dalam taraf lanjut. Ia ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang-perorangan atau kelompokkelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses-proses mental dengan memerhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Proses Asimilasi timbul bila ada : • • •

Kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya orang-perorangan sebagai warga kelompok tadi saling bergaul secara langsung dan intensif untuk waktu yang lama sehingga kebudayaan-kebudayaan dari kelompok-kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri

Beberapa bentuk interaksi sosial yang memberi arah ke suatu proses asimilasi (interaksi yang asimilatif) bila memiliki syarat-syarat berikut ini: • • •

Interaksi sosial tersebut bersifat suatu pendekatan terhadap pihak lain, dimana pihak yang lain tadi juga berlaku sama interaksi sosial tersebut tidak mengalami halangan-halangan atau pembatasan-pembatasan Interaksi sosial tersebut bersifat langsung dan primer Frekuaensi interaksi sosial tinggi dan tetap, serta ada keseimbangan antara pola-pola tersebut. Artinya, stimulan dan tanggapan-tanggapan dari pihak-pihak yang mengadakan asimilasi harus sering dilakukan dan suatu keseimbangan tertentu harus dicapai dan dikembangankan.

14

Faktor-faktor yang dapat mempermudah terjadinya suatu asimilasi adalah : • • • • • • •

Toleransi Kesempatan-kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi Sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya Sikap tebuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan Perkawinan campuran (amalgamation) Adanya musuh bersama dari luar

Faktor umum penghalangan terjadinya asimilasi • • • • • •

• •

Terisolasinya kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat Kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi dan sehubungan dengan itu seringkali menimbulkan faktor ketiga Perasaan takut terhadap kekuatan suatu kebudayaan yang dihadapi Perasaan bahwa suatu kebudayaan golongan atau kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan golongan atau kelompok lainnya. Dalam batas-batas tertentu, perbedaan warna kulit atau perbedaan ciri-ciri badaniah dapat pula menjadi salah satu penghalang terjadinya asimilasi In-group-feeling yang kuat menjadi penghalang berlangsungnya asimilasi. In group feeling berarti adanya suatu perasaan yang kuat sekali bahwa individu terikat pada kelompok dan kebudayaan kelompok yang bersangkutan. Gangguan dari golongan yang berkuasa terhadap minoritas lain apabila golongan minoritas lain mengalami gangguan-gangguan dari golongan yang berkuasa Faktor perbedaan kepentingan yang kemudian ditambah dengan pertentanganpertentangan pribadi.

Asimilasi menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan sosial dan dalam pola adat istiadat serta interaksi sosial. Proses yang disebut terakhir biasa dinamakan akulturasi. Perubahanperubahan dalam pola adat istiadat dan interaksi sosial kadangkala tidak terlalu penting dan menonjol. Proses Disosiatif Proses disosiatif sering disebut sebagai oppositional proccesses, yang persis halnya dengan kerjasama, dapat ditemukan pada setiap masyarakat, walaupun bentuk dan arahnya ditentukan oleh kebudayaan dan sistem sosial masyarakat bersangkutan. Oposisi dapat diartikan sebagai cara berjuang melawan seseorang atau sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Pola-pola oposisi tersebut dinamakan juga sebagai perjuangan untuk tetap hidup (struggle for existence). Untuk kepentingan analisis ilmu pengetahan, oposisi proses-proses yang disosiatif dibedkan dalam tiga bentuk, yaitu : 1. Persaingan (Competition) Persaingan atau competition dapat diartikan sebagai suatu proses sosial dimana individu atau kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum (baik perseorangan maupun kelompok manusia) dengan cara menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan. Persaingan mempunya dua tipe umum :

15

1. Bersifat Pribadi : Individu, perorangan, bersaing dalam memperoleh kedudukan. Tipe ini dinamakan rivalry. 2. Bersifat Tidak Pribadi : Misalnya terjadi antara dua perusahaan besar yang bersaing untuk mendapatkan monopoli di suatu wilayah tertentu. Bentuk-bentuk persaingan : 1. Persaingan ekonomi : timbul karena terbatasnya persediaan dibandingkan dengan jumlah konsumen 2. Persaingan kebudayaan : dapat menyangkut persaingan bidang keagamaan, pendidikan, dst. 3. Persaingan kedudukan dan peranan : di dalam diri seseorang maupun di dalam kelompok terdapat keinginan untuk diakui sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kedudukan serta peranan terpandang. 4. Persaingan ras : merupakan persaingan di bidang kebudayaan. Hal ini disebabkan krn ciriciri badaniyah terlihat dibanding unsur-unsur kebudayaan lainnya. Persaingan dalam batas-batas tertentu dapat mempunyai beberapa fungsi : •

•

Menyalurkan keinginan individu atau kelompok yang bersifat kompetitif Sebagai jalan dimana keinginan, kepentingan serta nilai-nilai yang pada suatu masa medapat pusat perhatian, tersalurkan dengan baik oleh mereka yang bersaing. Sebagai alat untuk mengadakan seleksi atas dasar seks dan sosial. Persaingan berfungsi untuk mendudukan individu pada kedudukan serta peranan yang sesuai dengan kemampuannya. Sebagai alat menyaring para warga golongan karya (”fungsional”)

2. Kontraversi (Contravertion) Kontravensi pada hakikatnya merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Bentuk kontraversi menurut Leo von Wiese dan Howard Becker ada 5 : • •

• • •

Yang umum meliputi perbuatan seperti penolakan, keenganan, perlawanan, perbuatan menghalang-halangi, protes, gangguang-gangguan, kekerasan, pengacauan rencana Yang sederhana seperti menyangkal pernyataan orang lain di muka umum, memaki-maki melalui surat selebaran, mencerca, memfitnah, melemparkan beban pembuktian pada pihak lain, dst. Yang intensif, penghasutan, menyebarkan desas desus yang mengecewakan pihak lain Yang rahasia, mengumumkan rahasian orang, berkhianat. Yang taktis, mengejutkan lawan, mengganggu dan membingungkan pihak lain. Contoh lain adalah memaksa pihak lain menyesuaikan diri dengan kekerasan, provokasi, intimidasi, dst.

Menurut Leo von Wiese dan Howard Becker ada 3 tipe umum kontravensi : • • •

Kontraversi generasi masyarakat : lazim terjadi terutama pada zaman yang sudah mengalami perubahan yang sangat cepat Kontraversi seks : menyangkut hubungan suami dengan istri dalam keluarga. Kontraversi Parlementer : hubungan antara golongan mayoritas dengan golongan minoritas dalam masyarakat.baik yang menyangkut hubungan mereka di dalam lembaga legislatif, keagamaan, pendidikan, dst.

16

Tipe Kontravensi : 1. Kontravensi antarmasyarakat setempat, mempunyai dua bentuk : 1) Kontavensi antarmasyarakat setempat yang berlainan (intracommunity struggle) 2) Kontravensi antar golongan-golongan dalam satu masyarakat setempat (intercommunity struggle) 2. Antagonisme keagamaan 3. Kontravensi Intelektual : sikap meninggikan diri dari mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi atau sebaliknya 4. Oposisi moral : erat hubungannya dengan kebudayaan. 3. Pertentangan (Pertikaian atau conflict) Pribadi maupun kelompok menydari adanya perbedaan-perbedaan misalnya dalam ciri-ciri badaniyah, emosi, unsur-unsur kebudayaan, pola-pola perilaku, dan seterusnya dengan pihak lain. Ciri tersebut dapat mempertajam perbedaan yang ada hingga menjadi suatu pertentangan atau pertikaian. Sebab musabab pertentangan adalah perbedaan antara individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, perubahan sosial. Pertentangan dapat pula menjadi sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Timbulnya pertentangan merupakan pertanda bahwa akomodasi yang sebelumnya telah tercapai. Pertentangan mempunyai beberapa bentuk khusus: • Pertentangan pribadi • Pertentangan Rasial : dalam hal ini para pihak akan menyadari betapa adanya perbedaan antara mereka yang menimbulkan pertentangan • Pertentangan antara kelas-kelas sosial : disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan • Pertentangan politik : menyangkut baik antara golongan-golongan dalam satu masyarakat, maupun antara negara-negara yang berdaulat • Pertentangan yang bersifat internasional : disebabkan perbedaan-perbedaan kepentingan yang kemudian merembes ke kedaulatan negara Akibat-akibat bentuk pertentangan: • Tambahnya solidaritas in-group • Apabila pertentangan antara golongan-golongan terjadi dalam satu kelompok tertentu, akibatnya adalah sebaliknya, yaitu goyah dan retaknya persatuan kelompok tersebut. • Perubahan kepribadian para individu • Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia • Akomodasi, dominasi, dan takluknya salah satu pihak Baik persaingan maupun pertentangan merupakan bentuk-bentuk proses sosial disosiatif yang terdapat pada setiap masyarakat.

17

KELOMPOK-KELOMPOK SOSIAL Kelompok sosial adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat. Kelompok juga dapat memengaruhi perilaku para anggotanya. Menurut Sorjono Soekanto kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Sedangkan menurut Hendro Puspito kelompok sosial adalah suatu kumpulan nyata, teratur dan tetap dari individu-individu yang melaksanakan peran-perannya secara berkaitan guna mencapai tujuan bersama. Jika merujuk Paul B. Horton & Chaster L. Hunt, kelompok sosial adalah suatu kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Menurut Robert Bierstedt, kelompok memiliki banyak jenis dan dibedakan berdasarkan ada tidaknya organisasi, hubungan sosial antara kelompok, dan kesadaran jenis. Bierstedt kemudian membagi kelompok menjadi empat macam: (1) Kelompok statistik, yaitu kelompok yang bukan organisasi, tidak memiliki hubungan sosial dan kesadaran jenis di antaranya. Contoh: Kelompok penduduk usia 10-15 tahun di sebuahkecamatan. (2) Kelompok kemasyarakatan, yaitu kelompok yang memiliki persamaan tetapi tidak mempunyai organisasi dan hubungan sosial di antara anggotanya. (3) Kelompok sosial, yaitu kelompok yang anggotanya memiliki kesadaran jenis dan berhubungan satu dengan yang lainnya, tetapi tidak terukat dalam ikatan organisasi. Contoh: Kelompok pertemuan, kerabat. (4) Kelompok asosiasi, yaitu kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis dan ada persamaan kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Dalam asosiasi, para anggotanya melakukan hubungan sosial, kontak dan komunikasi, serta memiliki ikatan organisasi formal. Contoh: Negara, sekolah. Ciri-ciri Kelompok Sosial 1. 2. 3. 4. 5.

Merupakan satuan yang nyata dan dapat dibedakan dari kesatuan manusia yang lain Memiliki struktur sosial, yang setiap anggotanya memiliki status dan peran tertentu Memiliki norma-norma yang mengatur di antara hubungan para anggotanya Memiliki kepentingan bersama Adanya interaksi dan komunikasi diantara para anggotanya

Dasar Pembentukan Kelompok Sosial adalah: 1. 2. 3. 4.

Faktor kepentingan yang sama (Common Interest) Faktor darah / keturunan yang sama (common in cestry) Faktor geografis Factor daerah asal yang sama

Klasifikasi Kelompok Sosial 1. Klasifikasi menurut cara terbentuknya 1) Kelompok semu, terbentuk secara spontan. Contohnya Crowd (kerumunan), Publik, dan Massa. Ciri-ciri kelompok semu:

18

a. Tidak direncanakan b. Tidak terorganisir c. Tidak ada interaksi secara terus menerus d. Tidak ada kesadaran berkelompok e. Kehadirannya tidak konstan 2) Kelompok Nyata, mempunyai beberapa ciri khusus sekalipun mempunyai berbagai macam bentuk, kelompok nyata mempunyai 1 ciri yang sama, yaitu kehadirannya selalu konstan. Ciri-ciri Kelompok Nyata yaitu (1) Kelompok Statistical Group (dijadikan sasaran penelitian oleh ahli-ahli ststistik untuk kepentingan penelitian), (2) Societal Group / Kelompok Kemasyarakatan (yang memiliki kesadaran akan kesamaan jenis, seperti jenis kelamin, warna kulit, kesatuan tempat tinggal, tetapi belum ada kontak dan komunikasi di antara anggota dan tidak terlihat dalam organisasi), (3) Kelompok sosial / social groups (masyarakat dalam arti khusus yang terbentuk karena adanya unsur-unsur yang sama seperti tempat tinggal, pekerjaan, kedudukan, atau kegemaran yang sama. Kelompok sosial memiliki anggota-anggota yang berinteraksi dan berkomunikasi secara terus menerus. Contoh : ketetanggaan, teman sepermainan, teman seperjuangan, kenalan, dan sebagainya), serta (4) Kelompok asosiasi / associational group (kelompok yang terorganisir dan memiliki struktur formal). 2. Klasifikasi menurut erat longgarnya ikatan antar anggota a. Gemeinschaft / paguyuban Merupakan kelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki ikatan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal. Ferdinand Thonies membagi menjadi 3 bagian : 1. Gemeinschaff by blood (Paguyuban karena adanya ikatan darah). Contohnya : trah, kerabat, klien 2. Gemeinschaft of place (Paguyuban karena tempat tinggal berdekatan). Contoh : RT, RW, Pedukuhan, Pedesaan 3. Gameinschaft of mind (Paguyuban karena jiwa dan pikiran yang sama). Contoh: kelompok pengajian, kelompok mahzab (Sekte) b.Gesselschaft / patembangan Merupakan ikatan lahir yang bersifat kokoh untuk waktu yang pendek, strukturnya bersifat mekanis dan sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka. Contoh : ikatan antar pedagang, organisasi dalam sebuah pabrik.

19

Pembentukan Norma Kelompok Perilaku kelompok, sebagaimana semua perilaku sosial, sangat dipengaruhi oleh norma-norma yang berlaku dalam kelompok itu. Sebagaimana dalam dunia sosial pada umumnya, kegiatan dalam kelompok tidak muncul secara acak. Setiap kelompok memiliki suatu pandangan tentang perilaku mana yang dianggap pantas untuk dijalankan para anggotanya, dan norma-norma ini mengarahkan interaksi kelompok. Norma muncul melalui proses interaksi yang perlahan-lahan di antara anggota kelompok. Pada saat seseorang berprilaku tertentu pihak lain menilai kepantasasn atau ketidakpantasan perilaku tersebut, atau menyarankan perilaku alternatif (langsung atau tidak langsung). Norma terbetnuk dari proses akumulatif interaksi kelompok. Jadi, ketika seseorang masuk ke dalam sebuah kelompok, perlahan-lahan akan terbentuk norma, yaitu norma kelompok. Dinamika Kelompok Sosial Yaitu suatu proses perkembangan dan perubahan akibat adanya interaksi dan interdependensi baik antar anggota kelompok maupun antara suatu kelompok dengan kelompok lain. Faktor-faktor pendorong dinamika sosial : A. Faktor dari luar (Extern) 1. Perubahan Sirkulasi Sosial Disebabkan dari kemerdekaan wilayah, masuknya industrialisasi ke pertanian dan adanya temuan-temuan baru. 2. Perubahan Situasi Ekonomi Dapat menyebabkan suatu kelompok sosial berkembang, misalnya masyarakat perkotaan. Kelompok kekerabatan akan bergeser menjadi hubungan sosial berdasarkan kepentingan sehingga kelompok kekerabatan yang termasuk klasifikasi ke kelompok primer berubah menjadi kelompok kepentingan yang termasuk klasifikasi kelompok sekunder. 3. Perubahan Situasi Politik Seperti perubahan elit kekuasaan, perubahan kebijakan dan sebagainya. Menyebabkan perkembangan pada kelompok-kelompok sosial. B. B. Faktor dari dalam (Intern) 1. Adanya konflik antar anggota kelompok 2. Adanya perbedaan kepentingan 3. Adanya perbedaan paham Kelompok kekerabatan berasal dari kelompok / satuan keluarga inti, kemudian berkembang menjadi keluarga luas, yang dikenal dengan nama kerabat / kekerabat. Keluarga inti (nuclear family), keluarga luas (extended family).

Masyarakat Kota dan Desa Masyarakat desa merupakan kelompok primer, memiliki struktur sosial yang tradisional sehingga perkembangan dan perubahannya relatif lambat / statis.

20

KARAKTERISTIK MASYARAKAT PERDESAAN Warga memiliki hubungan yang lebih erat Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar kekeluargaan Umumnya hidup dari pertanian atau nelayan Golongan orangtua memegang peranan penting Dari sudut pemerintahan, hubungan antara penguasa dan rakyat bersifat informal Perhatian masyarakat lebih pada keperluan utama kehidupan Kehidupan keagamaan lebih kental Banyak berurbanisasi ke kota karena ada faktor yang menarik dari kota Sedangkan Masyarakat kota memiliki tatanan yang heterogen sehingga kelompoknya lebih dinamis. Masyarakat kota mempunyai daya tarik bagi masyarakat desa untuk melakukan urbanisasi.

KARAKTERISTIK MASYARAKAT PERKOTAAN Jumlah penduduknya tidak tentu Bersifat individualistis Pekerjaan lebih bervariasi, lebih tegas batasannya dan lebih sulit mencari pekerjaan Perubahan sosial terjadi secara cepat, menimbulkan konflik antara golongan muda dengan golongan orangtua Interaksi lebih disebabkan faktor kepentingan daripada faktor pribadi Perhatian lebih pada penggunaan kebutuhan hidup yang dikaitkan dengan masalah prestise Kehidupan keagamaan lebih longgar Banyak migran yang berasal dari daerah dan berakibat negatif di kota, yaitu pengangguran, kriminalitas, lahan, dll.

21

Faktor Pendorong perpindahan penduduk dari desa ke kota (Urbanisasi): 1. Sempitnya lapangan kerja di desa 2. Adanya generasi muda yang ingin memperbaiki kehidupan dan membebaskan diri dari interaksi 3. Kesempatan menambah ilmu, di desa sangat terbatas Faktor Penarik Urbanisasi: 1. Kota merupakan pusat kegiatan perekonomian dan pemerintahan. 2. Kota membuka peluang lapangan kerja yang lebih banyak 3. Kota memberi peluang yang tidak terbatas untuk mengembangkan jiwa dan potensi manusia, dll. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Kota bersifat dinamis dan selalu berkembang, dibandingkan dengan masyarakat desa. Factor-faktor tersebut antara lain: 1. Faktor Pendidikan Merupakan salah satu faktor terpenting dalam kehidupan masyarakat kota. Melalui pendidikan baik formal maupun nonformal menjadikan masyarakat kota lebih siap melakukan persaingan. Pada masyarakat kota stratifikasi sosial lebih didasarkan pada keahlian dan pendidikan. 2. Urbanisasi perpindahan dari desa ke kota Urbanisasi yang terlampau pesat dan tkidak teratur menyebabkan penduduk kota semakin padat. Warga desa yang melakukan urbanisasi juga berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat kota. Nilai-nilai gotong royong dan nilai-nilai tradisional mulai ditinggalkan dan mengikuti arus perubahan. 3. Komunikasi Faktor informasidan komunikasi yang serba cepat melalui berbagai media, baik media massa maupun media elektronik memberikan berbagai informasi yang dapat mendorong perkembangan perubahan masyarakat kota di antaranya dalam hal penampilan. 4. Industrialisasi dan Mekanisme Adanya industrialiasasi dan mekanisme menyebabkan masyarakat kota semakin bergantung kepada mesin-mesin yang telah meringankan pekerjaan. Adanya ketergantungan pada mesin-mesin menyebabkan masyarakat manja.

22

KEBUDAYAAN DAN MASYARAKAT Manusia adalah mahluk budaya. Sementara masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Dengan demikian tak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya tak ada kebudayaan tanpa masyarakat, sebagai wadah pendukungnya. Kata Kebudayaan berasal dari kata Sansekerta BUDDHAYA yang merupakan bentuk jamak kata BUDDHI yang berarti budi atau akal. Istilah asing –nya Culture yang berasal dari kata Latin Colere yang berarti mengolah atau mengerjakan yaitu mengolah tanah atau bertani. Menurut E.B.Tylor Kebudayaan adalah komplek yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan lain-lain kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari polapola perikelakuan yg normatif, yaitu mencakup segala cara-cara atau pola pola berpikir, merasakan dan bertindak. Definisi Kebudayaan menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi Yaitu semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan (material culture) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan pada keperluan masyarakat. Rasa meliputi jiwa manusia, mewujudkan segala kaedah-kaedah dan nilai-nilai kemasyarakatan yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalm arti luas. (agama, ideologi, kebatinan, kesenian, dll). Cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir, dari orang –orang yang hidup bermasyarakat antara lain Filsafat, serta Ilmu Pengetahuan. Rasa dan Cipta dinamakan kebudayaan rohaniah (spiritual atau immaterial culture). Titik fokus perhatian sosiolog pada perikelakuan social, yaitu pola-pola perikelakuan yang membentuk stuktur sosial dari masyarakat. Perikelakuan manusia sangat dipengaruhi oleh peralatan yang dihasilkannya serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Wujud-wujud Kebudayaan Berdasarkan pemikiran budayawan Koentjoroningrat, wujud kebudayaan dapat dibagi menjadi: 1.

Wujud kebudayaan sebagai suatu ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturanperaturan dsb (wujud ideal dan sifatnya abstrak)

2.

Wujud kebudayaan sebagai aktivitas serta tindakan yg berpola dari manusia dan masyarakat (bersifat kongkrit)

3.

Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.Bersifat kongkrit/nyata) (Pabrik, Komputer,Kapal,Candi, yg kecil Kain batik,, kancing baju)

Unsur-unsur Kebudayaan Menurut Melville J Herskovits ada 4 unsur kebudayaan yaitu: (1) (2) (3) (4)

Alat-alat teknologi Sistem ekonomi Keluarga Kekuasaan politik

Sedangkan, menurut Bronislaw Malinowski unsur-unsur pokok kebudayaan yaitu :

23

(1) Sistem norma-norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat agar menguasai alam sekelilingnya. (2) Organisasi ekonomi (3) Alat-alat dan lembaga-lembaga pendidikan, dan pendidikan informal (pendidikan keluarga) (4) Organisasi kekuatan Menurut C Kluckhohn ada 7 unsur kebudayaan yg dianggap sebagai cultural universal : (1) Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transpot dsb) (2) Mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi (petania, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi, dsb) (3) Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan) (4) Bahasa (lisan maupun tulis) (5) Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak, dsb) (6) Sistem pengetahuan (7) Religi (sistem kepercayaan) Menurut J.J. Hoenigman, wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga : A. Gagasan ( Wujud Ideal ) Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak; tidak dapat diraba atau disentuh. B . Aktifitas ( Tindakan ) Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. C . Artefak ( Karya ) Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Komponen Utama dalam Kebudayaan antara lain: 1. Kebudayaan Material; Mengacu pada semua ciptaan manusia yang konkret. 2. Kebudayaan Nonmaterial; Ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya berupa dongeng, cerita rakyat, dan lagu atau tarian tradisional. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan dari perikelakuan manusia. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya generasi tertentu, dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, dan larangan-larangan dan tindakan yg diizinkan. Sifat dan hakekat tersebut di atas menjadi ciri-ciri setiap kebudayaan. Kebudayaan bersifat Universal tetapi perwujudan kebudayaan mempunyai ciri-ciri yang khusus sesuai dg situasi dan lokasinya. Contoh: Bangsa Indonesia, Malaysia, Amerika mempunyai kebudayaan akan tetapi memunyai ciri-ciri khusus yg berbeda-beda dg yg lain.

24

Fungsi kebudayaan bagi masyarakat yaitu untuk ntuk kepuasan manusia baik bidang spiritual maupun materiil serta hasil asil karya masyarakat menimbulkan teknologi atau kebudayaan kebendaan yang mempunyai kegunaan utama untuk melindungi masyarakat terhadap lingkungan alamnya. Tidak ada kebudayaan yg statis, semua kebudayaan mempunyai dinamika atau tau gerak. Gerak dari kebudayaan tersebut terjadi oleh sebab gerak dari manusia yg hidup dalam masyaraka masyarakat yg memjadi wadah dari kebudayaan. Mempelajari kebudayaan tidak terbatas pada apa yang selama ini kita pahami sebagai wujudnya. Perumpamaan belajar kebudayaan dikemukakan oleh seorang pakar. Gary Weaver menggambarklan bagaimana secara umum budaya dipahami sebagai permukaan saja, mirip dengan fenomena gunung es. Padahal, budaya jauh lebih luas dan dalam dari yang kita kenal selama ini.

Masyarakat yang dinamis berasal dari interaksi social yang baik. Interaksi social yang baik didukung oleh komunikasi dan kontak social yang berkualitas. Keduanya tidak mungkin ada jika manusia sebagai elemen individual dalam masyarakat tidak terbebas dari penyakit penyakit-penyakit penyakit social yang timbul karena diantaranyaa kemajuan teknologi (TV, Komputer, HP) dan membuatnya tidak hanya gagap dalam bersosialisasi/bermasyarakat, namun juga kehilangan kemampuan untuk mengaktualisasikan dirinya di tengah lingkungan. Oleh karena itu, perhatian pada tingkat individual untuk men mendorong dorong masyarakat yang dinamis adalah sebuah kebutuhan yang tidak terelakkan. Hal ini harus mulai disadari pemerintah ataupun seluruh anggota masyarakat.

25

STRATIFIKASI SOSIAL Dalam masyarakat yang paling sederhana tidak dijumpai adanya stratifikasi sosial. Semua orang yang memiliki kategori usia dan jenis kelamin yang sama melakukan jenis pekerjaan yang kurang lebih sama. Walaupun dalam masyarakat itu ada beberapa orang yang dihormati dan memiliki pengaruh dibanding orang lain, namun mereka tidak memperoleh jabatan atau kedudukan yang memiliki prestise atau hakhak istimewa daripada kelompok masyarakat yang lain. Dalam masyarakat yang semakin berkembang dan kompleks, maka perbedaan status mulai muncul, ini disebabkan karena pekerjaan dibagi menjadi beberapa jenis pekerjaan yang semakin terspesialisasi. Akibatnya jenis pekerjaan-pun menjadi lebih dihargai dan diberi imbalan yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada jenis pekerjaan lainnya. Demikian halnya dalam pemenuhan kebutuhan hidup ada masyarakat yang memproduksi lebih banyak daripada kebutuhannya, sehingga beberapa orang menemukan cara-cara untuk mengklaim bagian yang lebih besar bagi dirinya dan anak-anaknya. Orangorang yang memiliki prestise yang lebih tinggi dan barang yang lebih banyak, cenderung berkelompok sesamanya. Stratifikasi sosial dalam masyarakat memang tidak jelas batas- batasnya, namun tampak bahwa setiap lapisan terdiri dari individu -individu dalam masyarakat yang mempunyai tingkatan atau strata sosial yang secara relatif adalah sama. Pelapisan sosial dalam masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat itu sendiri, tetapi dapat pula pelapisan social/stratifikasi sosial itu dengan sengaja disusun untuk mengejar tujuan-tujuan atau kepentingankepentingan bersama. Stratifikasi yang sengaja disusun umumnya berkaitan sengan pembagian kekuasaan dan wewenang dalam suatu organisasi formal, misalnya birokrasi pemerintah, universitas, sekolah, partai politik, perusahaan, perkumpulan, dan lain-lain. Kapankah stratifikasi sosial itu ada ? Hal ini tentu sulit untuk dijawab, Selo Sumardjan dan Soelaiman Soemardimenyatakan bahwa selama dalam masyarakat ada sesuatu yang dihargai maka dengan sendirinya stratifikasi sosial akan terjadi. Stratifikasi social/pelapisan sosial merupakan gejala yang sifatnya umum dan telah ada sejak lama pada setiap masyarakat. Beberapa abad yang lalu Aristoteles (384 - 322 SM), mengemukakan bahwa penduduk dapat dibagi dalam tiga golongan: 1) golongan sangat kaya, 2) golongan sangat miskin, dan 3) golongan yang berada diantara keduanya. Menurut Karl Marx, kelas sosial utama terdiri atas: 1)golongan proletariat, 2) golongan kapitalis (borjuis), dan 3)golongan menengah (borjuis rendah) yang ditakdirkan untuk diubah menjadi golongan proletariat. Pelapisan sosial atau stratifikasi sosial (social stratification) adalah pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal (bertingkat). Stratifikasi sosial menurut Pitirim A. Sorokin adalah perbedaan penduduk / masyarakat ke dalam lapisan-lapisan kelas secara bertingkat (hirarkis). Pitirim A. Sorokin dalam karangannya yang berjudul “Social Stratification” mengatakan bahwa sistem lapisan dalam masyarakat itu merupakan ciri yang tetap dan umum dalam masyarakat yang hidup teratur. Menurut Drs. Robert M.Z. Lawang pelapisan social adalah penggolongan orang-orang yang

26

termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hirarkis menurut dimensi kekuasaan, privilese dan prestise.

Dasar-Dasar Pembentukan Pelapisan Sosial Talcott Persons, menyebutkan ada lima menentukan tinggi rendahnya status seseorang, yaitu: 1. Kriteria kelahiran (ras, kebangsawanan, jenis kelamin) 2. Kualitas atau mutu pribadi (umur, kearifan atau kebijaksanaan) 3. Prestasi (kesuksesan usaha, pangkat) 4. Pemilikan atau kekayaan (kekayaan harta benda) 5. Otoritas (kekuasaan dan wewenang: kemampuan-untuk menguasai/ mempengaruhi orang lain sehingga orang itu mau bertindak sesuai dengan yang diinginkan tanpa perlawanan) Ukuran atau kriteria yang menonjol atau dominan sebagai dasar pembentukan pelapisan sosial adalah sebagai berikut.

1. Ukuran kekayaan Kekayaan (materi atau kebendaan) dapat dijadikan ukuran penempatan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial yang ada, barang siapa memiliki kekayaan paling banyak mana ia akan termasuk lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial, demikian pula sebaliknya, pa tidak mempunyai kekayaan akan digolongkan ke dalam lapisan yang rendah. Kekayaan tersebut dapat dilihat antara lain pada bentuk tempat tinggal, benda-benda tersier yang dimilikinya, cara berpakaiannya, maupun kebiasaannya dalam berbelanja. 2. Ukuran kekuasaan dan wewenang Seseorang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang paling besar akan menempati lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Ukuran kekuasaan sering tidak lepas dari ukuran kekayaan, sebab orang yang kaya dalam masyarakat biasanya dapat menguasai orang-orang lain yang tidak kaya, atau sebaliknya, kekuasaan dan wewenang dapat mendatangkan kekayaan. 3. Ukuran kehormatan Ukuran kehormatan dapat terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan atau kekuasaan. Orang-orang yang disegani atau dihormati akan menempati lapisan atas dari sistem pelapisan sosial masyarakatnya. Ukuran kehormatan ini sangat terasa pada masyarakat tradisional, biasanya mereka sangat menghormati orang-orang yang banyak jasanya kepada masyarakat, para orang tua ataupun orang-orang yang berprilaku dan berbudi luhur. 4. Ukuran ilmu pengetahuan Ukuran ilmu pengetahuan sering dipakai oleh anggota-anggota masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Seseorang yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan menempati lapisan tinggi dalam sistem pelapisan sosial masyarakat yang bersangkutan. Penguasaan ilmu pengetahuan ini biasanya terdapat dalam gelar-gelar akademik (kesarjanaan), atau profesi yang disandang oleh seseorang, misalnya dokter, insinyur, doktorandus, doktor ataupun gelar profesional seperti profesor.

27

Namun sering timbul akibat-akibat negatif dari kondisi ini jika gelar-gelar yang disandang tersebut lebih dinilai tinggi daripada ilmu yang dikuasainya, sehingga banyak orang yang berusaha dengan cara-cara yang tidak benar untuk memperoleh gelar kesarjanaan, misalnya dengan membeli skripsi, menyuap, ijazah palsu dan seterusnya. Makna kelas social adalah: (1) Menentukan kesempatan hidup, (2) Menentukan kebahagiaan, (3) Menanamkan etnosentrisme kelas social, (4) Menentukan Moralitas Konvensional, (5) Menjelaskan banyak perbedaan kelompok lainnya, (6) Membentuk sikap poiitik dan gaya hidup, (7) Menyelesaikan “Pekerjaan Kotor”, dan (8) Menyiapkan anggota demi status yang lebih baik. Sebagaimana telah disinggung pada bagian awal, setiap kelas sosial merupakan suatu sub-kultur yang mencakup sistem perilaku, seperangkat nilai, dan cara hidup. Sub-kultur ini berperan dalam membantu orang untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang ditempuhnya dan membantu dalam mempersiapkan anak-anak untuk menerima status kelas sosial orong tua mereka. Meskipun dalam beberapa hal terdapat terdapat persamaan dan pengecualian, namun merupakan suatu realita bahwa sosialisasi rata-rata anak kelas sosial menengah berbeda dengan sosialisasi rata-rata anak kelas sosial rendah. Namun demikian jurang perbedaan sosialisasi antar kelas sosial dapat diperkecil oleh adanya dua faktor; (1) adanya kenalan di luar lingkungan kelas sosial, dan (2) adanya pengaruh Televisi dan alat komunikasi lain. Dengan adanya kedua faktor tersebut maka mereka memiliki lebih banyak kesamaan pengalaman daripada para pemuda generasi sebelumnya.

Sifat-Sifat Stratifikasi 1.BERSIFAT TERTUTUP (CLOSED STRATIFICATION) Yaitu membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik gerak ke atas maupun gerak kebawah, bila akan menjadi anggota biasanya berdasarkan kelahiran (contoh : Kasta dalam agama Hindu, Sistem Feodal, Sistem Rasial) 2. BERSIFAT TERBUKA (OPEN STRATIFICATION) Yaitu setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan, atau bagi mereka yang tidak beruntung untuk jaatuh dari lapisan atas ke lapisan bawahnya. Contoh stratifikasi pada masyarakat Bali, misalnya, menurut garis keturunan laki-laki dapat kita lihal pada gelar nama yang dipakai : -

Kasta Brahmana Ida Bagus Kasta Satria Tjokorda, Dewa,Ngahan Kasta Vesia Bagus, Ida Gusti,Gusti Kasta Sudra Pande.Kban,Pasek

Unsur –Unsur Stratifikasi 1.Kedudukan (Status), yaitu kedudukan sebagai tempat/posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial 2.Peranan (Role), yaitu Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan. Macam-Macam Status

28

A. ASCRIBED STATUS; yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Contoh : Kedudukan berdasarkan kasta/feodalis B. ACCHIEVED STATUS; yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan sengaja. Contoh : Pendidikan C. ASSIGNED STATUS; yaitu kedudukan yang diberikan kepada tokoh masyarakat/ orang yang berjasa. F.MOBILITAS SOSIAL; yaitu Pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial Tipe-Tipe Gerak Sosial 1. Gerak Sosial yang Horizontal; Yaitu suatu perihal individu/ objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. 2. Gerak Sosial yang Vertikal; Yaitu perpindahan individu/ objek sosial dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya yang tidak sederajat. Meneliti gerak sosial dapat memberikan manfaat atau kegunaan. Yaitu untuk mendapatkan keteranganketerangan perihal kelanggengan dan keluwesan struktur sosial suatu masyarakat tertentu . Pada prinsipnya, hampir tak ada masyarakat yang sifat stratifikasinya, secara mutlak tertutup. Betapapun terbukannya sistem berlapis-lapis dalam suatu masyarakat, tak mungkin gerak sosial yang vertikal dilakukan dengan sebab-sebabnya, dengan kata lain banyak hambatannya. Setiap masyarakat mempunyai ciri-cirinya yang khas bagi gerak sosialnya yang vertical. Laju gerak sosial yang vertikal yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik serta pekerjaan adalah berbeda. Gerak sosial vertikal yang disebabkan faktor ekonomi, politik dan pekerjaan, tak ada kecenderungan yang kontiniu, perihal bertambah/berkurangnya laju gerak social.

29

Bagian II Dari Mata Kuliah Sosiologi &Politik

POLITIK Makna Politik dan Ilmu Politik Sistem Politik dan Pemerintahan Sistem Politik Pemerintahan di Indonesia Paham-Paham Besar di Dunia Demokrasi

30

MAKNA POLITIK DAN ILMU POLITIK Sejak dahulu kala masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber daya alam, atau perlu dicari satu cara distribusi sumber daya agar semua warga merasa bahagia dan puas. Bagaimana caranya mencapai tujuan dengan berbagai cara, yang kadang-kadang bertentangan dengan satu sama lainnya. Ikhtiar manusia tersebut adalah politik. Itulah mengapa politik dalam arti ini begitu penting. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Orang Yunani Kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai en dam onia atau the good life. Di Indonesia kita teringat pepatah gemah ripah loh jinawi. Politik berasal dari bahasa yunani yaitu “polis” yang artinya Negara kota. Pada awalnya politik berhubungan dengan berbagai macam kegiatan dalam Negara/kehidupan Negara. Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar dasar pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan Negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara dan organisasi kemasyarakatan. Menurut Ramlan Surbakti, politik adalah proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk menentukan kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam satu wilayah tertentu. Akan tetapi semua pengamat setuju bahwa tujuan itu hanya dapat dicapai jika memiliki kekuasaan suatu wilayah tertentu (negara atau sistem politik). Kekuasaan itu perlu dijabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan pembagian atau alokasi dari sumber daya yang ada. Secara umum ilmu politik mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Ia mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik sesama warga Negara, antar warga Negara dan Negara, maupun hubungan sesama Negara. Yang menjadi pusat kajiannya adalah upaya untuk memperoleh kekuasaan, usaha mempertahankan kekuasaan, penggunaan kekuasaan tersebut dan juga bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan. Beberapa definisi ilmu politik dari para ilmuwan dan tokoh politik, diantaranya : Prof. Moh. Yamin: Ilmu Politik sebagai suatu ilmu pengetahuan kemasyarakatan, mempelajari masalah kekuasaan dalam masyarakat : sifat hakikatnya, dasar-dasarnya, proses-proses kelangsungannya, luas lingkungannya, dan hasil akibatnya. (dalam karangan “Ilmu Politik di Indonesia” yang dimuat dalam “Research di Indonesia 1945-1965″ jilid VI, 1965, hal. 314) Prof. Mr. Dr. J. Barents: Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari penghidupan negara dan Ilmu politik diserahi tugas untuk menyelidiki negara-negara itu sebagaimana negara-negara itu melakukan tugasnya. (dalam “Pengantar Ilmu Politik, 1978. hal. 17) H.D. Lasswell dan A.Kaplan: “Political science is concerned with power in general, with all the forms in which it occurs.” (dalam “Power and Society ” A Framework for Political” 1950, hal. 85) Rod Hague et al.” Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya. M. Hutauruk SH.: Ilmu politik itu menyelidiki dan mempelajari proses-proses dalam pemerintahan dan masyarakat yang berintikan aktivitas, kompetisi, dan kerjasama dalam memupuk dan menggunakan kekuasaan.

31

Sukarna: Ilmu politik ialah yang mempelajari tentang rakyat yang berdaulat yang mendiami suatu wilayah tertentu secara geopolitik serta mampu mengurus negaranya itu, karena mempunyai pemerintahan yang didukung oleh rakyatnya sehingga mampu melaksanakan hubungan internal dan eksternal serta mempunyai fungsi dan pengaruh di dalam dunia internasional. (dalam “Pengantar Ilmu Politik”, Drs. Sukarna, 1994. CV.Mandar Maju, Bandung) David Easton: Ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijaksanaan umum (public policy). Ossip K. Flechtheim: Ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi, yang dapat mempengaruhi negara (dalam buku Fundamentals of Political Science) Konsep – Konsep Dasar Ilmu Politik Perbedaan-perbedaan dalam definisi yang kita jumpai disebabkan karena setiap sarjana meneropong hanya satu aspek atau unsur dari politik. Unsur ini diperlukannya sebagai konsep pokok yang akan dipakainya untuk meneropong unsur-unsur lain. Miriam Budiardjo dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik (2010) mengemukakan konsep-konsep pokok ilmu politik itu adalah: 1.

Negara (state) Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.

2.

Kekuasaan (power) Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelakunya.

3.

Pengambilan Keputusan (decision making) Pengambilan keputusan diartikan membuat pilihan diantara beberapa alternative sedangkan istilah pngambilan keputusan menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai.

4.

Kebijakan (policy, beleid) Kebijakan umum adalah kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu.

5.

Pembagian (distribution/allocation) Pembagian yaitu pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat, yang ditekankan bahwa pembagian selalu tidak merata sehingga timbul konflik.

Sasaran dan Tujuan Ilmu Politik Dalam dunia keilmuan telah diterima bahwa sesuatu ilmu selalu membahas suatu sasaran tertentu. Sasaran itu bisa berupa benda mati dalam alam semesta ini seperti misalnya benda mati seperti batu atau berupa sesuatu gejala dalam masyarakat. Ilmu politik harus memiliki sasaran tertentu telah pula ditegaskan oleh Eisenmann yang menyatakan : “When mention is made of the matter of the political sciences, what is, or should be, primarily meant is

32

the facts, the data, the phenomena, on which those sciences seek to acquire knowledge; and which are thus in some sort their ‘raw material’ or ‘matter’. There we have the first at least of the elements essential to any definition of a science by its object.” Sasaran pokok ilmu politik itu dapat dibedakan menjadi 6 macam, yaitu : 1. 2. 3. 5. 6. 7.

Negara Pemerintahan Kekuasaan Fakta Politik Organisasi masyarakat Kegiatan politik

Sedangkan Ilmu politik bertujuan untuk : • •

Memberikan pemahaman secara integral terhadap politik dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Memahami ilmu politik agar dapat mencapai kecerdasan politik. Rumusnya dari Kecerdasan Politik, yaitu: PQ = A + B + C Ket: Political Quetiont = A : Political Thinking (kemampuan berfikir politis dengan mengikuti peristiwa, kemampuan menganalisis) B : Political Attitude (kemampuan bersikap, politik kecerdasan [inter-intra] dalam mewujudkan pemikiran politik) C : Political Skills (kemampuan bertindak politik) • Ilmu politik bertujuan untuk mensejahterakan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memelihara perdamaian dunia.

Hubungan Ilmu Politik Dengan Ilmu Lain Secara ringkas, menurut Miriam Budiardjo (2010) relasi ilmu politik dengan disiplin ilmu atau kajian lainnya adalah: Sejarah Sejak dahulu kala ilmu politik erat hubungannya dengan sejarah dan filsafat. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik, oleh karena menyumbang bahan, yaitu data dan fakta dari masa lampau, untuk diolah lebih lanjut dan berguna untuk mengembangkan politik selanjutnya. Sarjana politik memakai sejarah untuk menemukan pola-pola ulangan (recurrent patterns) yang dapat membantunya untuk menentukan suatu proyeksi (gambar bayangan) untuk masa depan. Filsafat Ilmu pengetahuan lain yang erat sekali hubungannya dengan ilmu politik ialah filsafat. Filsafat ialah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta (universe) dan kehidupan manusia. Ilmu politik terutama sangat erat hubungannya dengan filsafat politik, yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik terutama mengenai sifat hakiki, asal – mula dan nilai (values) dari Negara. Dan membahas persoalanpersoalan politik dengan berpedoman pada suatu sistem nilai (value sistem) dan norma-norma tertentu. Sosiologi Di antara ilmu-ilmu sosial, sosiologi-lah yang paling pokok dan umum sifatnya. Sosiologi membantu sarjana ilmu politik dalam usahanya memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Dengan menggunakan pengertian-pengertian dan teori-teori sosiologi , sarjana ilmu politik dapat mengetahui sampai di mana susunan dan stratifikasi sosial mempengaruhi atau pun dipengaruhi oleh misalnya keputusan kebijaksanaan (policy decisions),

33

corak dan sifat keabsahan politik (political legitimacy), sumber-sumber kewenangan politik (sources of political authority), pengendalian sosial (social control), dan perubahan sosial (social change). Antropologi Apabila jasa sosiologi terhadap perkembangan ilmu politik adalah terutama dalam memberikan analisis terhadap kehidupan sosial secara umum dan menyeluruh, maka antrophologi menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan sosial-budaya yang lebih kecil dan sederhana. Antropologi telah berpengaruh dalam bidang metodologi penelitian ilmu politik. Ilmu Ekonomi Pada masa silam, ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan bidang ilmu tersendiri yang dikenal sebagai ekonomi politik (political economy), yaitu pemikiran dan analisis kebijakan yang hendak digunakan untuk memajukan kekuatan dan kesejahteraan negara Inggris dalam menghadapi saingannya seperti Portugis, Spanyol, Prancis, dan Jerman, pada abad ke-18 dan ke-19. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan pada umumnya, ilmu tersebut kemudian memisahkan diri menjadi dua lapangan yang mengkhususkan perhatian terhadap tingkah laku manusia yang berbedabeda : ilmu politik dan ilmu ekonomi. Dengan pesatnya perkembangan ilmu ekonomi modern, khususnya ekonomi internasional, kerjasama antara ilmu politik dan ilmu ekonomi makin dibutuhkan untuk menganalisa siasat-siasat pembangunan nasional. Psikologi Sosial Psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok sosial, bidang psikologi umumnya memusatkan perhatian pada kehidupan perorangan. Psikologi sosial dapat menjelaskan bagaimana kepemimpinan tidak resmi (informal leadership) turut menentukan suatu hasil putusan dalam kebijaksanaan politik dan kenegaraan. Ilmu Bumi Faktor-faktor yang berdasarkan geografi, seperti perbatasan strategis, desakan penduduk, daerah pengaruh mempengaruhi politik. Montesquie, seorang sarjana Perancis, untuk pertama kali membahas bagaimana faktor-faktor ilmu bumi mempengaruhi konstelasi politik suatu Negara. Dalam masa sebelum Perang Dunia II suatu cabang ilmu bumi mendapat perhatian besar, yaitu Geopolitik atau Geopolitics, yang biasa dihubungkan dengan seorang Swedia bernama Rudolf Kiellen (1864-1933). Ia menganggap bahwa di samping faktor ekonomi dan antropologis ilmu bumi mempengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat dan karena itu mutlak harus diperhitungkan dalam menyusun politik luar negeri dan politik nasional. Dengan kekalahan Nazi Jerman yang banyak memakai argumentasi berdasarkan geopolitik (seperti faktor ras, Lebensraum, faktor ekonomi dan sosial) untuk politik exspansinya, Geopolitik kurang mengalami perkembangan. Ilmu Hukum Terutama negara-negara Benua Eropa, ilmu hukum sejak dulu kala erat hubungannya dengan ilmu politik, karena mengatur dan melaksanakan undang-undang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Cabang-cabang ilmu hukum yang khususnya meneropong negara ialah hukum tata-negara (dan ilmu negara).

34

SISTEM POLITIK DAN PEMERINTAHAN ahami bagaimana sebenarnya politik, kita dapat memahami dinamika politik dengan Untuk memahami kacamata sistem sebagaimana kajian dan fenomena sosial lainnya lainnya. Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi. Sudut pandang ini mengandaikan politik sebagai sebuah kesatuan utuh yang terdiri dari bagian dan masing masing-masing masing memiliki peran dan fungsi. Keseluruhan bagian bersifat saling berhubungan hubungan (inter (inter-relasi) dan saling bergantung (inter-dependensi). dependensi). Jika ada bagian yang mengalami gangguan, maka secara keseluruhn, sistem akan mengalami hambatan. Menurut Drs. Sukarna,, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara. Rusadi Kartaprawira mengemukakan bahwa sistem politik adalah Mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan unjukkan suatu proses yang lang langgeng. David Easton menggambarkan sistem politik dengan ilustrasi trasi di bawah ini. Secara ringkas, menurut Easton, sistem politik terdiri dari input, proses, dan output. Keseluruhan aktivitas yang siklis ini dikelilingi (tidak terlepas dari) dan dipengaruhi oleh lingkungan atau sistem lainnya.

- INPUT dalam sistem poli politik tik berupa aspirasi atau kehendak masyarakat. Bentuknya dapat berupa: tuntutan, dukungan, maupun sikap apatis. - PROSES dalam sistem politik mencakup serangkaian tindakan pengambilan keputusan baik oleh lembaga legislative, eksekutif, maupun yudikatif dalam rangka memenuhi atau menolak aspirasi/kehendak masyarakat. - OUTPUT dalam sistem politik adalah kebijakan public yang dimaksudkan untuk mendukung/memenuhi aspirasi masyarakat ataupun ketidakbersediaan lembaga lembaga-lembaga politik untuk mengakomodasi aspirasi ters tersebut. Output tersebut akan menjadi bahan kembali input (feedback), demikian seterusnya sistem politik berjalan. Untuk lebih memahami secara mendetail, kita dapat merujuk sistem politik yang digambarkan oleh ilmuwan politik lainnya, Gabriel D. Almond Almond. Almond memperinci proses dalam sistem politik yang sudah digambarkan Easton secara umum melalui gambar berikut.

35

Menurut Gabriel Almond, dalam setiap sistem politik terdapat enam struktur atau lembaga politik, yaitu kelompok kepentingan, partai politik, badan legislatif, badan eksekutif, birokrasi, dan badan peradilan. Dengan melihat keenam struktur dalam setiap sistem politik, kita dapat membandingkan suatu sistem politik dengan sistem politik yang lain. Hanya saja, perbandingan keenam struktur tersebut tidak terlalu membantu kita apabila tidak disertai dengan penelusuran dan pemahaman yang lebih jauh dari bekerjanya sistem politik tersebut. Suatu analisis struktur menunjukkan jumlah partai politik, dewan yang terdapat dalam parlemen, sistem pemerintahan terpusat atau federal, bagaimana eksekutif, legislatif, dan yudikatif diorganisir dan secara formal dihubungkan satu dengan yang lain. Adapun analisis fungsional menunjukkan bagaimana lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi tersebut berinteraksi untuk menghasilkan dan melaksanakan suatu kebijakan. Input yang masuk dalam sistem politik disalurkan oleh lembaga politik, kemudian akan menghasilkan output, berupa keputusan yang sah dan mengikat yang sebelumnya melalui proses konversi. Dalam konversi terjadi interaksi antara faktor-faktor politik, baik yang bersifat individu, kelompok ataupun organisasi. Fungsi input, meliputi sosialisasi politik dan rekruitmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, dan komunikasi politik. Sedangkan fungsi output, antara lain pembuatan kebijakan, penerapan kebijakan, dan penghakiman kebijakan. Ciri sistem politk menurut Gabriel A. Almond: 1. Semua sistem politik mempunyai struktur politik 2. Semua sistem politik, baik yang modern maupun primitif, menjalankan fungsi yang sama walaupun frekuensinya berbeda yang disebabkan oleh perbedaan struktur. Kemudian sistem politik ini strukturnya dapat diperbandingkan, bagaimana fungsi-fungsi dari sistem-sistem politik itu dijalankan dan bagaimana pula cara/gaya melaksanakannya. 3. Semua struktur politik mempunyai sifat multi-fungsional, betapapun terspesialisasinya sistem itu. 4. Semua sistem politik adalah merupakan sistem campuran apabila dipandang dari pengertian kebudayaan.

36

Menurut Almond ada tiga konsep dalam menganalisa berbagai siste sistem politik, yaitu sistem, struktur, dan fungsi. Sistem dapat diartikan sebagai suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan suatu lingkungan, yang mempengaruhinya maupun dipengaruhinya. Sistem politik merupakan organisasi anisasi yang di dalamnya masyarakat berusaha merumuskan dan mencapai tujuan-tujuan tujuan tertentu yang sesuai dengan kepentingan bersama. Melalui pendekatan sistem,, kita dapat menganalisis dan membuat perbandingan berbagai macam sistem politik, demokratis atau otoriter, tradisional atau modern, dan sebagainya (tergantung bagaimana bentuk input, proses, dan output politik dari dari.sebuah sistem politik/Negara). Dalam membuat analisis politik, Easton dan Almond selalu peka akan kompleksitas antara sistem politik denga dengan sistem sosial yang lebih besar, yang mana sistem politik adalah sub sub-sistemnya.

Struktur Politik Dalam sistem politik, terdapat lembaga lembaga-lembaga atau struktur-struktur, struktur, seperti parlemen, birokrasi, badan peradilan, dan partai politik yang menjalankan fung fungsi-fungsi fungsi tertentu, yang selanjutnya memungkinkan sistem politik tersebut untuk merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan kebijaksanaankebijaksanaannya. Untuk dapat memahami secara sederhana, sistem politik merupakan kesatuan antara struktur dan fungsi-fungsi politik. Struktur politik adalah keseluruhan bagian atau komponen dalam suatu sistem politik yang menjalankan fungsi atau tugas tertentu. Struktur politik diibaratkan mesin. Sedangkan komponennya disebut fungsi. Struktur politik dibagi dua: supra struktur dan infra infrastruktur. Masingmasing memiliki fungsi yang berbeda. Suprastruktur berfungsi membuat kebijakan (legislative), melaksanakan kebijakan (eksekutif), dan mengawasi/menghakimi kebijakan (yudikatif). Infrastruktur lebih banyak berfungsi pada tataran input, ya yakni kni perumusan dan penyampaian kepentingan (political articulation), ), dan mengagregasi/memadukan kepentingan ((political political aggregation). aggregation Jika suprastruktur berbentuk lembaga lembaga-lembaga lembaga Negara, infrastruktur merupakan representasi dari masyarakat. Mereka terkumpul dalam organisasi kemasyarakatan (ormas), partai politik, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya. Pembagian tersebut juga menggunakan istilah lain, seperti struktur politik formal (suprastruktur) dan informal (infrastruktur). Jika diil diiliustrasikan, iustrasikan, maka akan terlihat sebagai berikut:

37

Kultur Politik Pada dasarnya, sistem politik tidak hanya terdiri dari struktur politik. Dalam sebuah sistem politik, budaya atau kultur politik turut menentukan wajah sebuah sistem politik. Jika struktur menggambarkan institusi atau lembaga apa saja yang terlibat dalam proses proses-proses dalam sistem politik, kultur politik menerangkan bagaimana institusi atau lembaga tersebut dijalankan oleh para aktornya. Kelompok behavioralis (pengkaji perilaku) percaya bahwa pada prinsipnya yang menentukan bagaimana bentuk sebuah sistem politikk adalah para pelakunya. Institusi atau lembaga tersebut hanya wadah, sementara yang menjalankan adalah operatornya (manusia) yang memiliki banyak karakter dan tidak selalu taat pada asas dan aturan. Dapat saja sebuah aturan dibentuk dalam sebuah lembaga, namun bagaimana aturan tersebut digulirkan sangat tergantung pada kehendak ((will)) dari manusia yang ada di dalamnya. Singkatnya, jika struktur menggambarkan aspek statis dari sistem politik (Negara), maka kultur politik mengungkapkan sisi dinamisnya. Beri Berikut kut gambar untuk mengilustrasikan elemen dalam sebuah sistem politik.

Macam-macam macam budaya/kultur politik yang mengindikasikan ciri dari sebuah sistem politik menurut Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell berdasarkan orientasi poltiknya adalah: •

Budaya Politik Parokial Yaitu aitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Budaya politik suatu masyarakat dapat di katakan Parokial apabila frekwensi orientasi mereka terhadap empat dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak memi memiliki liki perhatian sama sekali terhadap keempat dimensi tersebut. Tipe budaya politik ini umumnya terdapat pada masyarakat suku Afrika atau masyarakat pedalaman di Indonesia. dalam masyarakat ini tidak ada peran politik yang bersifat khusus. Kepala suku, kepal kepalaa kampung, kyai, atau dukun,yang biasanya merangkum semua peran yang ada, baik peran yang bersifat politis, ekonomis atau religius.

•

Budaya Politik Kaula (Subjek)

38

Yaitu budaya politik yang masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan subyek jika terdapat frekwensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan objek output atau terdapat pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang di buat oleh pemerintah. Namun frekwensi orientasi mengenai struktur dan peranan dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan. Para subyek menyadari akan otoritas pemerintah dan secara efektif mereka di arahkan pada otoritas tersebut. Sikap masyarakat terhadap sistem politik yang ada ditunjukkan melalui rasa bangga atau malah rasa tidak suka. Intinya, dalam kebudayaan politik subyek, sudah ada pengetahuan yang memadai tentang sistem politik secara umum serta proses penguatan kebijakan yang di buat oleh pemerintah. •

Budaya Politik Partisipatif Yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Dan juga merupakan suatu bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung. Masyarakat cenderung di arahkan pada peran pribadi yang aktif dalam semua dimensi di atas, meskipun perasaan dan evaluasi mereka terhadap peran tersebut bisa saja bersifat menerima atau menolak.

39

SISTEM POLITIK PEMERINTAHAN DI INDONESIA Setiap negara di dunia pastinya memiliki bentuk-bentuk pemerintahan tertentu. Bentuk pemerintahan itu sendiri ada banyak. Namun terlebih dahulu, kita pahami apa itu bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan dapat diartikan sebagai rangkaian lembaga politik yang berfungsi untuk mengorganisasikan suatu negara guna menegakkan kekuasaannya atas masyarakatnya. Di bawah ini adalah beberapa bentuk pemerintahan dari era klasik hingga era modern.

Bentuk Pemerintahan Bentuk Pemerintahan Klasik Menurut Plato: Aristokrasi, Temokrasi, Oligarkhi, demokrasi, Tirani • • • • •

Aristokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaannya berada di sekelompok orang yang dapat mencerminkan rasa keadilan. Temokrasi yaitu suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh sekelompok orang yang berlimpah harta (hartawan) Oligarkhi artinya Suatu bentuk pemerintahan yang kekuasannya dipegang oleh golongan orang yang dipengaruhi kemewahan atau harta kekayaan. Demokrasi tidak lain Suatu bentuk pemerintahan yang menyerahkan seluruh kekuasannya kepada rakyat Tirani adalah Suatu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang tiran yang jauh dari rasa keadilan

Menurut Aristoteles: Monarki, Tirani, Aristokrasi, Oligarkhi, Plutokrasi, Politeia, Demokrasi • • •

•

•

• •

Monarki merupakan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya berada di tangan seorang raja atau kaisar untuk kepentingan umum. Tirani adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya berada di tangan satu orang (raja atau kaisar) untuk kepentingan pribadi. Aristokrasi bermakna bentuk pemerintahan suatu negara yang kekuasaannya berada di tangan kaum yang dianggap paling baik. Dalam hal ini biasanya adalah kaum bangsawan atau cendekiawan. Oligarki menggambarkan bentuk pemerintahan suatu negara yang kekuasaan politiknya dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Istilah oligarki diambil dari kata dalam bahasa Yunani yaitu oligon yang berarti sedikit dan arkho yang artinya memerintah Plutokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang mendasarkan suatu kekuasaan atas dasar kekayaan yang dimiliki seseorang. Dalam plutokrasi, kekuasaan hanya bergilir dari satu orang kaya ke orang kaya lainnya. Plutokrasi diambil dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu ploutos yang berarti & kekayaan ; dan kratos yang berarti & kekuasaan. Riwayat keterlibatan kaum hartawan dalam politik kekuasaan memang berawal di Yunani, untuk kemudian diikuti di kawasan Genova, Italia. Politeia artinya bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh banyak orang demi kepentingan umum. Demokrasi yaitu bentuk pemerintahan, di mana kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat

40

Berbagai istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan masing-masing situasi yang dicermati oleh filsuf-filsuf politik. Kini, umumnya pada ilmuwan menggambarkan bentuk pemerintahan klasik tersebut dalam sebuah bagan siklus yang diberi istilah POLYBIOS seperti dalam gambar berikut.

Istilah Okhlokrasi dikemukakan untuk mengantarkan transisi dari kondisi pemerintahan yang mulanya dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat (demokrasi) menjadi kemudian tidak terkendali karena hokum tidak dapat mengelola kebebasan dan kepentingan individual supaya tidak bertabrakan dan merugikan satu sama lain. Istilah lain untuk Okhlokrasi adalah Mobokrasi (mob=kerumunan) yang maknanya pemerintahan dijalankan atas kehendak sekelompok manusia yang tidak terikat satu sama lain oleh aturan dan tempat (dengan kata lain, tidak ada aturan yang disepakati bersama). Kondisi ini akan berakhir ketika muncul satu orang kuat yang akan memimpin semuanya dan menjalankan sistem kepemimpinan individual (monarki) yang berkembang menjadi tirani dan seterusnya mengikuti gambar siklus di atas. Bentuk Pemerintahan Modern 1. MONARKI Monarki absolute Bentuk pemerintahan suatu negara yang dipimpin oleh seorang (raja, ratu, kaisar, syah). Dalam monarki absolut, kekuasaan pemimpin tidak terbatas. Bentuk pemerintahan ini pernah dijalankan oleh Raja Louis XIV di Perancis. Beberapa negara lainnya yang pernah menganut monarki absolut adalah Brunei Darussalam, Arab Saudi, dan Swaziland (Sebuah negara kecil di selatan Afrika). Monarki konstitusional Bentuk pemerintahan suatu negara yang dipimpin oleh seorang raja, namun kekuasaan raja dibatasi oleh undang-undang dasar (konstitusi). Contoh negara yang pernah menganut monarki konstitusional adalah Jepang, Denmark, Belanda, Inggris, Thailand, Spayol, dan lain-lain. Monarki Parlementer

41

Bentuk pemerintahan suatu negara yang dipimpin oleh seorang raja, namun kekuasaan yang tertinggi berada di tangan parlemen (DPR). Contoh negara yang pernah menganut monarki parlementer adalah Belanda, Inggris, dan Malaysia. 2. REPUBLIK Republik Absolut sebuah bentuk pemerintahan otokratis (kekuasaan dipegang satu orang) yang dipimpin oleh seorang diktator. Tidak ada batasan bagi kekuasaan bagi pemimpin negara. Pemerintahan seperti ini pernah dijalankan oleh negara Italia dan Jerman pada masa perang dunia II. Republik Konstitusional Bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden.Kekuasaan presiden dibatasi oleh UUD atau konstitusi. Contoh negara yang menganut republik konstitusional adalah Indonesia dan Amerika Serikat Republik Parlementer Bentuk pemerintahan yang kekuasaannya terbagi, kepala negara dipegang oleh presiden, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri Contoh negara yang menganut republik parlementer adalah India, Pakistan, Israel, Perancis 3. EMIRAT Istilah emirat diambil dari bahasa Arab yang bentuk jamaknya adalah imarat. Emirat merupakan suatu wilayah yang dipimpin oleh seorang emir. Dalam bahasa Arab, istilah emirat dapat merujuk pada provinsi apa pun dari sebuah negara yang diperintah oleh anggota kelompok pemerintah. Penggunaan emirat ini terlihat pada emirat nama negara Uni Emirat Arab, di mana Negara ini dibagi menjadi tujuh emirat federal yang masing-masing diperintah oleh seorang emir. 4. FEDERAL ATAU FEDERASI Federasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang membagi negaranya menjadi beberapa negara bagian yang saling bekerja sama dan membentuk negara kesatuan. Masing-masing negara bagian memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintahan pusat mengatur beberapa urusan yang dianggap nasional. Contoh negara yang pernah menganut bentuk federasi adalah Amerika Serikat, Australia, Kanada, India, dan sebagainya. 5. NEGARA KOTA Merupakan istilah untuk menyebuat sebuah negara yang berbentuk kota dan mempunyai wilayah kekuasaan, memiliki rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat penuh. Salah satu contoh negara kota adalah Singapura. Variasi dari bentuk pemerintahan pada era modern juga ditentukan dari berbagai kombinasi bentuk dengan sistem pemerintahan. Pada saat ini ada banyak bentuk pemerintahan. Bahkan ada pemerintahan yang dikategorikan di luar istilah yang ada karena tidak masuk dalam criteria yang ditentukan.

42

Dalam pembahasan terkini, bentuk Negara umumnya dibagi ke dalam tiga kategori: Kesatuan, Federasi, dan Konfederasi:

1. Negara Kesatuan (Unitaris) Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesa kesatuan tuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Ciri utama negara kesatuan adalah dalah supremasi parlemen pusat dan tiadanya badan badan-badan badan lain yang berdaulat. Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu Sentralisasi dan Desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah perintah-perintah dan peraturan-peraturan peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwewenang membuat peraturan peraturan-peraturan peraturan sendiri dan atau mengurus rumah tangganya sendiri. 2. Negara Serikat (Federasi) Negara Serikat erikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing masingmasing tidak berdaulat. Kendati negara negara-negara negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dala dalam m negara serikat adalah gabungan negara-negara negara bagian yang disebut negara federal.

43

Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan ke luar (hubungan dengan negara lain) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal. Ciri-ciri negara serikat/ federal: 1. tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan menteri (kabinet) demi kepentingan negara bagian; 2. tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara serikat; 3. hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur melalui negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan secara langsung kepada pemerintah federal. Dalam praktik kenegaraan, jarang dijumpai sebutan jabatan kepala negara bagian (lazimnya disebut gubernur negara bagian). Pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan negara bagian ditentukan oleh negara bagian, sehingga kegiatan pemerintah federal adalah hal ikhwal kenegaraan selebihnya (residuary power). Pada umumnya kekuasaan yang dilimpahkan negara-negara bagian kepada pemerintah federal meliputi: 1. hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subyek hukum internasional, misalnya: masalah daerah, kewarganegaraan dan perwakilan diplomatik; 2. hal-hal yang mutlak mengenai keselamatan negara, pertahanan dan keamanan nasional, perang dan damai; 3. hal-hal tentang konstitusi dan organisasi pemerintah federal serta azas-azas pokok hukum maupun organisasi peradilan selama dipandang perlu oleh pemerintah pusat, misalnya: mengenai masalah uji material konstitusi negara bagian; 4. hal-hal tentang uang dan keuangan, beaya penyelenggaraan pemerintahan federal, misalnya: hal pajak, bea cukai, monopoli, matauang (moneter); 5. hal-hal tentang kepentingan bersama antarnegara bagian, misalnya: masalah pos, telekomunikasi, statistik. Menurut C.F. Strong, yang membedakan negara serikat yang satu dengan yang lain adalah: 1. cara pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian; 2. badan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Berdasarkan kedua hal tersebut, lahirlah bermacam-macam negara serikat, antara lain: a. negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah federal, dan kekuaasaan yang tidak terinci diserahkan kepada pemerintah negara bagian. Contoh negara serikat semacam itu antara lain: Amerika Serikat, Australia, RIS (1949); b. negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah negara bagian, sedangkan sisanya diserahkan kepada pemerintah federal. Contoh: Kanada dan India; c. negara serikat yang memberikan wewenang kepada mahkamah agung federal dalam menyelesaikan perselisihan di antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Contoh: Amerika Serikat dan Australia; d. negara serikat yang memberikan kewenangan kepada parlemen federal dalam menyelesaikan perselisihan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Contoh: Swiss.

44

Persamaan antara negara serikat dan negara kesatuan bersistem desentralisasi: 1) Pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan ke luar; 2) Sama-sama memiliki hak mengatur daerah sendiri (otonomi). Sedangkan perbedaannya adalah: mengenai asal-asul hak mengurus rumah tangga sendiri itu. Pada negara bagian, hak otonomi itu merupakan hak aslinya, sedangkan pada daerah otonom, hak itu diperoleh dari pemerintah pusat. 3. Konfederasi (Perserikatan Negara) Selain negara serikat, ada pula yang disebut serikat negara (konfederasi). Tiap negara yang menjadi anggota perserikatan itu ada yang berdaulat penuh, ada pula yang tidak. Perserikatan pada umumnya timbul karena adanya perjanjian berdasarkan kesamaan politik, hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan atau kepentingan bersama lainnya. Perserikatan Negara pada hakikatnya bukanlah negara, melainkan suatu perserikatan yang beranggotakan negara-negara yang masing-masing berdaulat. Dalam menjalankan kerjasama di antara para anggotanya, dibentuklah alat perlengkapan atau badan yang di dalamnya duduk para wakil dari negara anggota. Contoh Perserikatan Negara yang pernah ada misalnya Perserikatan Amerika Utara (1776-1787); Negara Belanda (1579-1798), Jerman (1815-1866). Contoh saat ini adalah Uni Eropa.

Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya. Seluruhnya diatur dalam konstitusi karena Indonesia penganut Negara hukum. Suprastruktur politik Indonesia adalah Lembaga-Lembaga Negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam Konstitusi Negara, yakni UUD 1945. UUD 1945 yang telah empat kali diamandemen menyebutkan beberapa lembaga suprastruktur poltik/pemerintahan Indonesia: MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga ini yang akan membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Badan yang ada di masyarakat atau infrastruktur politik seperti Parpol, Ormas, media massa, Kelompok kepentingan (Interest Group), Kelompok Penekan (Presure Group), Alat/Media Komunikasi Politik, Tokoh Politik (Political Figure), dan pranata politik lainnya adalah merupakan infrastruktur politik, melalui badan-badan inilah masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya. Tuntutan dan dukungan sebagai input dalam proses pembuatan keputusan. Dengan adanya partisipasi masyarakt diharapkan keputusan yang dibuat pemerintah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat. Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen keempat, struktur kelembagaan poltik-pemerintahan di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:

45

KEKUASAAN EKSEKUTIF

KEKUASAAN LEGISLATIF

KEKUASAAN YUDIKATIF

Deskripsi Struktur Ketatanegaraan RI “Setelah” Amandemen UUD 1945: Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan (separation of power) kepada 6 Lembaga Negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Perubahan (Amandemen) UUD 1945: •

• • • • •

Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum [Pasal 1 ayat (3)] dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip due process of law. Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara, seperti Hakim. Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan (check and balances) yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh Undang-undang berdasarkan fungsi masing-masing. Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD 1945. Menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum. Penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan maing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern.

46

MPR • • • • • •

Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK. Menghilangkan supremasi kewenangannya. Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN. Menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden (karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu). Tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD. Susunan keanggotaanya berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan angota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu.

DPR • • • •

Posisi dan kewenangannya diperkuat. Mempunyai kekuasan membentuk UU (sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja) sementara pemerintah berhak mengajukan RUU. Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah. Mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.

DPD •

• • •

Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR. Keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia. Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu. Mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan kepentingan daerah.

BPK • •

• •

Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.

PRESIDEN •

•

Membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR.

47

• • • •

Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua periode saja. Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus memperhatikan pertimbangan DPR. Kewenangan pemberian grasi, amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR. Memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan wakil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melui pemilu, juga mengenai pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya.

MAHKAMAH AGUNG • •

Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1)]. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peaturan perundang-undangan di bawah Undang-undang dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang.

MAHKAMAH AGUNG •

•

Di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Badan-badan lain yang yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang seperti : Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain.

MAHKAMAH KONSTITUSI • •

•

Keberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (the guardian of the constitution). Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD. Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.

48

PAHAM-PAHAM BESAR DI DUNIA Tulisan ini hanya akan menjadi pengantar singkat untuk mulai memahami secara lebih luas beberapa (tidak semua) paham (isme) yang mewujud pada pola pikir dan cara pandang seseorang dalam kehidupan sosial. Adapun pendalaman dapat dipelajari lebih jauh melalui minat pribadi atau mengikuti kelas-kelas formal maupun informal, agar kita terbiasa memperluas cara pandang dan memahami bahwa dalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat dilakukan pukul-rata antara satu-individu dengan individu lainnya, atau satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, atau satu bangsa dengan bangsa lainnya. Beberapa hal yang didiskusikan pada kesempatan kali ini bukan bermaksud menjadi klaimatas tafsir satu-satunya dari setiap paham. Namun, justru mencerminkan cara pandang penyusun terhadap paham itu sendiri. Adapun perbedaan pengertian tentu akan menjadi kekayaan kita bersama dalam diskusidiskusi mendatang.

Nasionalisme Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris "nation") dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Para nasionalis menganggap negara adalah berdasarkan beberapa "kebenaran politik" (political legitimacy). Bersumber dari teori romantisme yaitu "identitas budaya", debat liberalisme yang menganggap kebenaran politik adalah bersumber dari kehendak rakyat, atau gabungan kedua teori itu. Ikatan nasionalisme tumbuh di tengah masyarakat saat pola pikirnya mulai merosot. Ikatan ini terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan tak beranjak dari situ. Saat itu, naluri mempertahankan diri sangat berperan dan mendorong mereka untuk mempertahankan negerinya, tempatnya hidup dan menggantungkan diri. Dari sinilah cikal bakal tubuhnya ikatan ini, yang notabene lemah dan bermutu rendah. Ikatan inipun tampak pula dalam dunia hewan saat ada ancaman pihak asing yang hendak menyerang atau menaklukkan suatu negeri. Namun, bila suasanya aman dari serangan musuh dan musuh itu terusir dari negeri itu, sirnalah kekuatan ini. Dalam zaman modern ini, nasionalisme merujuk kepada amalan politik dan ketentaraan yang berlandaskan nasionalisme secara etnik serta keagamaan, seperti yang dinyatakan di bawah. Para ilmuwan politik biasanya menumpukan penyelidikan mereka kepada nasionalisme yang ekstrem seperti nasional sosialisme, pengasingan dan sebagainya. Beberapa bentuk nasionalisme Nasionalisme dapat menonjolkan dirinya sebagai sebagian paham negara atau gerakan (bukan negara) yang populer berdasarkan pendapat warganegara, etnis, budaya, keagamaan dan ideologi. Kategori tersebut lazimnya berkaitan dan kebanyakan teori nasionalisme mencampuradukkan sebahagian atau semua elemen tersebut. Nasionalisme kewarganegaraan (atau nasionalisme sipil) adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya, "kehendak rakyat"; "perwakilan politik". Teori ini mula-mula dibangun oleh Jean-Jacques Rousseau dan menjadi bahan-bahan tulisan. Antara tulisan yang terkenal adalah buku berjudulk Du Contract Sociale (atau dalam Bahasa Indonesia "Mengenai Kontrak Sosial").

49

Nasionalisme etnis adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Dibangun oleh Johann Gottfried von Herder, yang memperkenalkan konsep Volk (bahasa Jerman untuk "rakyat"). Nasionalisme romantik (juga disebut nasionalisme organik, nasionalisme identitas) adalah lanjutan dari nasionalisme etnis dimana negara memperoleh kebenaran politik secara semulajadi ("organik") hasil dari bangsa atau ras; menurut semangat romantisme. Nasionalisme romantik adalah bergantung kepada perwujudan budaya etnis yang menepati idealisme romantik; kisah tradisi yang telah direka untuk konsep nasionalisme romantik. Misalnya "Grimm Bersaudara" yang dinukilkan oleh Herder merupakan koleksi kisah-kisah yang berkaitan dengan etnis Jerman. Nasionalisme Budaya adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya "sifat keturunan" seperti warna kulit, ras dan sebagainya. Contoh yang terbaik ialah rakyat Tionghoa yang menganggap negara adalah berdasarkan kepada budaya. Unsur ras telah dibelakangkan di mana golongan Manchu serta ras-ras minoritas lain masih dianggap sebagai rakyat negara Tiongkok. Kesediaan dinasti Qing untuk menggunakan adat istiadat Tionghoa membuktikan keutuhan budaya Tionghoa. Malah banyak rakyat Taiwan menganggap diri mereka nasionalis Tiongkok sebab persamaan budaya mereka tetapi menolak RRC karena pemerintahan RRT berpaham komunisme. Nasionalisme kenegaraan ialah variasi nasionalisme kewarganegaraan, selalu digabungkan dengan nasionalisme etnis. Perasaan nasionalistik adalah kuat sehingga diberi lebih keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Kejayaan suatu negeri itu selalu kontras dan berkonflik dengan prinsip masyarakat demokrasi. Penyelenggaraan sebuah 'national state' adalah suatu argumen yang ulung, seolah-olah membentuk kerajaan yang lebih baik dengan tersendiri. Contoh biasa ialah Nazisme, serta nasionalisme Turki kontemporer, dan dalam bentuk yang lebih kecil, Franquisme sayap-kanan di Spanyol, serta sikap 'Jacobin' terhadap unitaris dan golongan pemusat negeri Perancis, seperti juga nasionalisme masyarakat Belgia, yang secara ganas menentang demi mewujudkan hak kesetaraan (equal rights) dan lebih otonomi untuk golongan Fleming, dan nasionalis Basque atau Korsika. Secara sistematis, bila mana nasionalisme kenegaraan itu kuat, akan wujud tarikan yang berkonflik kepada kesetiaan masyarakat, dan terhadap wilayah, seperti nasionalisme Turki dan penindasan kejamnya terhadap nasionalisme Kurdi, pembangkangan di antara pemerintahan pusat yang kuat di Sepanyol dan Perancis dengan nasionalisme Basque, Catalan, dan Corsica. Nasionalisme agama ialah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Walaupun begitu, lazimnya nasionalisme etnis adalah dicampuradukkan dengan nasionalisme keagamaan. Misalnya, di Irlandia semangat nasionalisme bersumber dari persamaan agama mereka yaitu Katolik; nasionalisme di India seperti yang diamalkan oleh pengikut partai BJP bersumber dari agama Hindu. Namun demikian, bagi kebanyakan kelompok nasionalis agama hanya merupakan simbol dan bukannya motivasi utama kelompok tersebut. Misalnya pada abad ke-18, nasionalisme Irlandia dipimpin oleh mereka yang menganut agama Protestan. Gerakan nasionalis di Irlandia bukannya berjuang untuk memartabatkan teologi semata-mata. Mereka berjuang untuk menegakkan paham yang bersangkut paut dengan Irlandia sebagai sebuah negara merdeka terutamanya budaya Irlandia. Justru itu, nasionalisme kerap dikaitkan dengan kebebasan. Anarkisme Anarkisme atau dieja anarkhisme yaitu suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintahan, dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuh suburkan penindasan

50

terhadap kehidupan, oleh karena itu negara, pemerintahan, beserta perangkatnya harus dihilangkan/dihancurkan. Secara spesifik pada sektor ekonomi, politik, dan administratif, Anarki berarti koordinasi dan pengelolaan, tanpa aturan birokrasi yang didefinisikan secara luas sebagai pihak yang superior dalam wilayah ekonomi, politik dan administratif (baik pada ranah publik maupun privat). Fasisme Fasisme merupakan sebuah paham politik yang mengangungkan kekuasaan absolut tanpa demokrasi. Dalam paham ini, nasionalisme yang sangat fanatik dan juga otoriter sangat kentara. Kata fasisme diambil dari bahasa Italia, fascio, sendirinya dari bahasa Latin, fascis, yang berarti seikat tangkai-tangkai kayu. Ikatan kayu ini lalu tengahnya ada kapaknya dan pada zaman Kekaisaran Romawi dibawa di depan pejabat tinggi. Fascis ini merupakan simbol daripada kekuasaan pejabat pemerintah. Pada abad ke-20, fasisme muncul di Italia dalam bentuk Benito Mussolini. Sementara itu di Jerman, juga muncul sebuah paham yang masih bisa dihubungkan dengan fasisme, yaitu Nazisme pimpinan Adolf Hitler. Nazisme berbeda dengan fasisme Italia karena yang ditekankan tidak hanya nasionalisme saja, tetapi bahkan rasialisme dan rasisme yang sangat sangat kuat. Saking kuatnya nasionalisme sampai mereka membantai bangsa-bangsa lain yang dianggap lebih rendah. Komunisme Komunisme adalah salah satu ideologi di dunia, selain kapitalisme dan ideologi lainnya. Komunisme lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19, yang mana mereka itu mementingkan individu pemilik dan mengesampingkan buruh. Istilah komunisme sering dicampuradukkan dengan Marxisme. Komunisme adalah ideologi yang digunakan partai komunis di seluruh dunia. Racikan ideologi ini berasal dari pemikiran Lenin sehingga dapat pula disebut "Marxisme-Leninisme". Dalam komunisme perubahan sosial harus dimulai dari peran Partai Komunis. Logika secara ringkasnya, perubahan sosial dimulai dari buruh atau yang lebih dikenal dengan proletar, namun pengorganisasian Buruh hanya dapat berhasil jika bernaung di bawah dominasi partai. Partai membutuhkan peran Politbiro sebagai think-tank. Dapat diringkas perubahan sosial hanya bisa berhasil jika dicetuskan oleh Politbiro. Inilah yang menyebabkan komunisme menjadi "tumpul" dan tidak lagi diminati. Komunisme sebagai anti kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan, dimana kepemilikan modal atas individu sangat dibatasi. Prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya, dan karenanya komunisme juga disebut anti liberalisme. Secara umum komunisme sangat membatasi agama pada rakyatnya, dengan prinsip agama dianggap candu yang membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran yang rasional dan nyata. Komunisme di Dunia Komunisme sebagai ideologi mulai diterapkan saat meletusnya Revolusi Bolshevik di Rusia tanggal 7 November 1917. Sejak saat itu komunisme diterapkan sebagai sebuah ideologi dan disebarluaskan ke negara lain. Pada tahun 2005 negara yang masih menganut paham komunis adalah Tiongkok, Vietnam, Korea Utara, Kuba dan Laos.

51

Maoisme Ideologi komunisme di Tiongkok agak lain daripada dengan Marxisme-Leninisme yang diadopsi bekas Uni Soviet. Mao Zedong menyatukan berbagai filsafat kuno dari Tiongkok dengan Marxisme yang kemudian ia sebut sebagai Maoisme. Perbedaan mendasar dari komunisme Tiongkok dengan komunisme di negara lainnya adalah bahwa komunisme di Tiongkok lebih mementingkan peran petani daripada buruh. Ini disebabkan karena kondisi Tiongkok yang khusus di mana buruh dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari kapitalisme. Liberalisme Liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Liberalisme menghendaki adanya, pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi (private enterprise) yang relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang transparan, dan menolak adanya pembatasan terhadap pemilikan individu. Oleh karena itu paham liberalisme lebih lanjut menjadi dasar bagi tumbuhnya kapitalisme. Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi, hal ini dikarenakan keduanya sama-sama mendasarkan kebebasan mayoritas. Bandingkan Oxford Manifesto dari Liberal International: "Hak-hak dan kondisi ini hanya dapat diperoleh melalui demokrasi yang sejati. Demokrasi sejati tidak terpisahkan dari kebebasan politik dan didasarkan pada persetujuan yang dilakukan dengan sadar, bebas, dan yang diketahui benar (enlightened) dari kelompok mayoritas, yang diungkapkan melalui surat suara yang bebas dan rahasia, dengan menghargai kebebasan dan pandangan-pandangan kaum minoritas.". Kapitalisme Kapitalisme atau Kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama, tapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untung kepentingan-kepentingan pribadi. Walaupun demikian, kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi universal yang bisa diterima secara luas. Beberapa ahli mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem yang mulai berlaku di Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-19, yaitu pada masa perkembangan perbankan komersial Eropa di mana sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik pribadi, terutama barang modal, seperti tanah dan manusia guna proses perubahan dari barang modal ke barang jadi. Untuk mendapatkan modalmodal tersebut, para kapitalis harus mendapatkan bahan baku dan mesin dahulu, baru buruh sebagai operator mesin dan juga untuk mendapatkan nilai lebih dari bahan baku tersebut. Kapitalisme memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak ditemukannya sistem perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta. Di Eropa, hal ini dikenal dengan sebutan guild sebagai cikal bakal kapitalisme. Saat ini, kapitalisme tidak hanya dipandang sebagai suatu pandangan hidup yang menginginkan keuntungan belaka. Peleburan kapitalisme dengan sosialisme tanpa adanya pengubahan menjadikan kapitalisme lebih lunak daripada dua atau tiga abad yang lalu.

52

Kaum klasik kapitalis Pemerintah mendominasi bidang perdagangan selama berabad-abad namun kemudian malah memunculkan ketimpangan ekonomi. Para pemikir ini mulai beranggapan bahwa para borjuis, yang pada era sebelumnya mulai memegang peranan penting dalam ekonomi perdagangan yang didominasi negara atau lebih dikenal dengan merkantilisme, seharusnya mulai melakukan perdagangan dan produksi guna menunjang pola kehidupan masyarakat.

Sosialisme Istilah sosialisme atau sosialis dapat mengacu ke beberapa hal yang berhubungan dengan ideologi atau kelompok ideologi, sistem ekonomi, dan negara. Istilah ini mulai digunakan sejak awal abad ke-19. Dalam bahasa Inggris, istilah ini digunakan pertama kali untuk menyebut pengikut Robert Owen pada tahun 1827. Di Perancis, istilah ini mengacu pada para pengikut doktrin Saint-Simon pada tahun 1832 yang dipopulerkan oleh Pierre Leroux dan J. Regnaud dalam l'Encyclopédie Nouvelle. Penggunaan istilah sosialisme sering digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda-beda oleh berbagai kelompok, tetapi hampir semua sepakat bahwa istilah ini berawal dari pergolakan kaum buruh industri dan buruh tani pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 berdasarkan prinsip solidaritas dan memperjuangkan masyarakat egalitarian yang dengan sistem ekonomi menurut mereka dapat melayani masyarakat banyak daripada hanya segelintir elite.

53

DEMOKRASI Dalam pengertian umum seperti yang termuat di situs ensiklopedi bebas, Wikipedia.com, Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία – (dēmokratía) "kekuasaan rakyat", yang dibentuk dari kata δῆμος (dêmos) "rakyat" dan κράτος (Kratos) "kekuasaan", merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di negara kota Yunani Kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 SM. Berbicara mengenai demokrasi adalah memburaskan (memperbincangkan) tentang kekuasaan, atau lebih tepatnya pengelolaan kekuasaan secara beradab. Ia adalah sistem manajemen kekuasaan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika serta peradaban yang menghargai martabat manusia. Pelaku utama demokrasi adalah kita semua, setiap orang yang selama ini selalu diatasnamakan namun tak pernah ikut menentukan. Menjaga proses demokratisasi adalah memahami secara benar hak-hak yang kita miliki, menjaga hak-hak itu agar siapapun menghormatinya, melawan siapapun yang berusaha melanggar hakhak itu. Demokrasi pada dasarnya adalah aturan orang (people rule), dan di dalam sistem politik yang demokratis warga mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur pemerintahan di dunia publik. Sedang demokrasi adalah keputusan berdasarkan suara terbanyak. Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme, dengan tujuan membentuk masyarakat sosialis. Bagi Gus Dur, landasan demokrasi adalah keadilan, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang, dan berarti juga otonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan apa yang dia ingini. Jadi masalah keadilan menjadi penting, dalam arti dia mempunyai hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, tetapi harus dihormati haknya dan harus diberi peluang dan kemudahan serta pertolongan untuk mencapai itu. Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat 2 (dua) asas pokok demokrasi, yaitu: 1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jurdil; dan 2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Ciri-Ciri Pemerintahan Demokratis Istilah demokrasi diperkenalkan kali pertama oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan banyak orang (rakyat). Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan). • •

Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.

54

•

Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

Prinsip-Prinsip Demokrasi dan Demokrasi Pancasila Setiap prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam suatu konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan "soko guru demokrasi." Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kedaulatan rakyat; Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah; Kekuasaan mayoritas; Hak-hak minoritas; Jaminan hak asasi manusia; Pemilihan yang bebas dan jujur; Persamaan di depan hukum; Proses hukum yang wajar; Pembatasan pemerintah secara konstitusional; Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik; Nilai-nilai tolerensi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat

Menurut Wikipedia Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusionil cukup jelas tersirat di dalam Undang Undang Dasar 1945. Selain dari itu Undang-Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit 2 prinsip yang menjiwai naskah itu dan yang dicantumkan dalam penjelasan mengenai Sistem Pemerintahan Negara, yaitu: 1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechstaat). Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machstaat). 2. Sistem Konstitusionil Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Berdasarkan 2 istilah Rechstaat dan sistem konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945, ialah demokrasi konstitusionil. Di samping itu corak khas demokrasi Indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilana, dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian demokrasi Indonesia mengandung arti di samping nilai umum, dituntut nilai-nilai khusus seperti nilai-nilai yang memberikan pedoman tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, tanah air dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah dan masyarakat, usaha dan krida manusia dalam mengolah lingkungan hidup. Pengertian lain dari demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (demokrasi pancasila).

55

Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan Abraham Lincoln, mantan presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, berarti pula demokrasi adalah suatu bentuk kekuasaan dari – oleh untuk rakyat. Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Kenyataannya, baik dari segi konsep maupun praktik, demos menyiratkan makna diskriminatif. Demos bukan untuk rakyat keseluruhan, tetapi populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal memiliki hak preogratif forarytif dalam proses pengambilan/pembuatan keputusan menyangkut urusan publik atau menjadi wakil terpilih, wakil terpilih juga tidak mampu mewakili aspirasi yang memilihnya. (Idris Israil, 2005:51) Secara ringkas, demokrasi Pancasila memiliki beberapa pengertian sebagai berikut: •

• • •

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas.

Implementasi Demokrasi di Indonesia dari Perspektif Hak-Hak Sipil Menurut Johannes Johny Koynja, SH.,MH (2010), terdapat beberapa hal yang penting diperhatikan dalam implementasi demokrasi di Indonesia. Hal-hal tersebut sangat erat dicermati dari sudut pandang hak-hak sipil. Karena inti dan esensi demokrasi adalah melindungi hak-hak sipil. 1. Implementasi hak-hak sipil di Indonesia Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak - hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights). Kovenan ini mengukuhkan pokokpokok hak asasi manusia di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum. Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 bab dan 53 Pasal. Hak-hak sipil (Civil Rights) dalam pengertian yang luas, mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan, merupakan hak yang dinikmati oleh manusia dalam hubungannya dengan warga negara yang lainnya, dan tidak ada hubungannya dengan penyelenggaraan kekuasaan negara, salah satu jabatan dan kegiatannya (Subhi, 1993 : 236) Hak - hak sipil (kebebasan-kebebasan fundamental) meliputi hak-hak berikut : 1) 2) 3) 4)

hak hidup; hak bebas dari siksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat; hak bebas dari perbudakan; hak bebas dari penangkapan atau penahanan secara sewenang-wenang;

56

5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13)

14)

hak memilih tempat tinggalnya, untuk meninggalkan negara manapun termasuk negara sendiri; hak persamaan di depan peradilan dan badan peradilan; hak atas praduga tak bersalah. hak kebebasan berpikir; hak berkeyakinan (consciense) dan beragama; hak untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain; hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak atas perkawinan/membentuk keluarga; hak anak atas perlindungan yang dibutuhkan oleh statusnya sebagai anak dibawah umur, keharusan segera didaftarkannya setiap anak setelah lahir dan keharusan mempunyai nama, dan hak anak atas kewarganegaraan; 14) hak persamaan kedudukan semua orang di depan hukum; dan hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.

Masuknya pasal-pasal Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945, tidak lepas dari perdebatan yang mendahuluinya antara kelompok yang keberatan (terutama Ir.Soekarno dan Mr.Soepomo) dan kelompok yang menghendaki dimasukkanya konsep hak asasi manusia (terutama Moh. Hatta). Munculnya dua pendapat yang berbeda tersebut, sebagaimana dituturkan Mr. Muhammad Yamin dalam bukunya, Naskah Persiapan UUD 1945, Jilid I, antara lain sebagai berikut. Bung Karno menjelaskan bahwa telah ditentukan sidang pertama bahwa “kita menyetujui keadilan sosial. Keadilan sosial inilah protes kita yang maha hebat terhadap dasar individualisme. Kita menghendaki keadilan sosial. Buat apa grondwet (Undang - Undang Dasar) menuliskan bahwa manusia bukan saja mempunyai hak kemerdekaan memberi suara, mengadakan persidangan dan berapat, jikalau misalnya tidak ada sociale rechvaardigheid (keadilan sosial) yang demikian itu? Buat apa kita membikin grondwet, apa guna grondwet itu kalau ia tidak dapat mengisi perut orang yang hendak mati kelaparan. Maka oleh karena itu, jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada paham kekeluargaan, faham tolong-menolong, faham gotong - royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tipetipe pikiran, tiap-tiap faham individualisme dan liberalisme daripadanya. Kita rancangkan UUD dengan kedaulatan rakyat, dan bukan kedaulatan individu. Inilah menurut paham Panitia Perancang UUD satusatunya jaminan, bahwa bangsa Indonesia seluruhnya akan selamat di kemudian hari.” Demikianlah pendapat Bung Karno, yang kemudian didukung oleh Soepomo. Sedangkan pendapat Drs.Mohammad Hatta, antara lain menyatakan : “…Mendirikan negara yang baru, hendaknya kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin jangan sampai menjadi negara kekuasaan. Kita menghendaki Negara Pengurus, kita membangun masyarakat baru yang berdasarkan gotong-royong, usaha bersama, tujuan kita adalah membaharui masyarakat.Tetapi disebelah itu janganlah kita memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu Negara Kekuasaan. Sebab itu ada baiknya dalam salah satu fasal yang mengenai warga negara disebutkan juga sebelah hak yang sudah diberikan kepada misalnya tiap-tiap warga negara rakyat Indonesia, supaya tiap - tiap warga negara jangan takut mengeluarkan suara”. Demikianlah pendapat Bung Hatta, yang pendapatnya kemudian didukung oleh Muhammad Yamin. Dari kedua pendapat di atas, maka memahami pokok-pokok hak asasi manusia dalam UUD 1945, rujukannya (referensinya) yang akurat adalah pendapat Drs.Mohammad Hatta, yang esensinya

57

mencegah berkembangnya Negara Kekuasaan. Bung Hatta melihat dalam kenyataan bahwa pelanggaran hak asasi manusia terutama dilakukan oleh penguasa. Sedangkan pemikiran Bung Karno yang memandang hak asasi manusia bersifat individualisme dan dipertentangkan dengan kedaulatan rakyat dan keadilan sosial, sampai saat ini masih dianut terutama oleh penguasa. Apa yang dikhawatirkan oleh Bung Hatta terbukti sudah. Hal itu dapat dicermati bahwa pada abad ke-20 masih tampak perjuangan hak asasi manusia terutama dilakukan masyarakat terhadap pemerintahan sendiri yang otoriter. Sampai memasuki abad ke-21, persoalan pada abad ke-20 masih belum berakhir. Hanya saja persoalan hak asasi manusia, demokrasi dan lingkungan telah menjadi isue global, sehingga negara-negara yang otoriter semakin terdesak untuk merealisasikan hak asasi manusia tidak hanya dari tuntutan masyarakatnya tetapi juga dari dunia internasional. Meskipun di Indonesia telah ada jaminan secara konstitusional dan telah dibentuk lembaga yang berkomitmen melindungi hak asasi manusia, tetapi belum menjamin bahwa perlindungan hak asasi manusia telah dilaksanakan. Lukman Soetrisno seorang sosiolog, mengajukan indikator bahwa suatu pembangunan telah melaksanakan hak-hak asasi manusia apabila telah menunjukkan adanya indikator-indikator, sebagai berikut : • •

•

Pertama, dalam bidang politik berupa kemauan pemerintah dan masyarakat untuk mengakui pluralisme pendapat dan kepentingan dalam masyarakat; kedua, dalam bidang sosial berupa : (1) perlakuan yang sama oleh hukum antara wong cilik dan priyayi; (2) toleransi dalam masyarakat terhadap perbedaan atau latar belakang agama dan ras warga negara Indonesia; serta Ketiga, dalam bidang ekonomi dalam bentuk tidak adanya monopoli dalam sistem ekonomi yang berlaku (Paul S.Baut, 1989 : 227)

Ketiga indikator tersebut, jika dipakai untuk melihat pelaksanaan pembangunan di Indonesia dewasa ini di bidang politik, sosial dan ekonomi, masih jauh dari yang diharapkan. Kehidupan politik masih cenderung didominasi konflik antar elit politik sering berimbas pada konflik dalam masyarakat (konflik horizontal) dan elit politik lebih memperhatikan kepentingan diri atau kelompoknya, sementara kepentingan masyarakat sebagai konstiuennya diabaikan. Ingat berkecamuknya konflik di Ambon, Poso, konflik prokontra pemekaran provinsi di Papua, dan konflik antar simpatisan partai politik (akhir Oktober 2003) di Bali. Di bidang hukum, masih terlihat lemahnya penegakan hukum, banyak pejabat yang melakukan pelanggaran hukum sulit dijamah oleh hukum, sementara ketika pelanggaran itu dilakukan oleh wong cilik hukum tampak begitu kuat cengkeramannya. Dalam masyarakat juga masih tampak kurang adanya toleransi terhadap perbedaan agama, ras konflik. Berbagai konflik dalam masyarakat paling tidak dipermukaan masih sering terdapat nuansa SARA. Sedangkan di bidang ekonomi masih tampak dikuasai oleh segelintir orang (konglomerat) yang menunjukkan belum adanya kesempatan yang sama untuk berusaha. Kondisi tersebut merupakan salah satu faktor mengapa Indonesia begitu sulit untuk keluar dari krisis politik, ekonomi dan sosial. Ini berarti harus diakui bahwa dalam pelaksanaan hak-hak sipil masih banyak terjadi pelanggaran dalam berbagai bidang kehidupan.

58

Banyaknya pelanggaran hak-hak sipil di Indonesia, baik dilakukan oleh Pemerintah, aparat keamanan maupun oleh masyarakat. Namun ada kecenderungan pihak Pemerintah lebih dominan, karena sebagai pemegang kekuasaan dapat secara leluasa untuk memenuhi kepentingan yang seringkali dilakukan dengan cara-cara manipulasi sehingga mengorbankan hak-hak pihak lain. Seperti kebijakan pemerintah mengenai impor beras, dirasakan sangat merugikan para petani. Masih terbenam dalam ingatan, kasus Marsinah. Kasus yang berawal dari unjuk rasa dan pemogokan yang dilakukan buruh PT.CPS pada tanggal 3-4 Mei 1993 yang berbuntut di PHK-nya 13 buruh. Marsinah menuntut dicabutnya PHK yang menimpa rekan-rekannya. Pada 5 Mei 1993, Marsinah ‘menghilang’, yang kemudian ditemukan tewas dengan kondisi yang mengenaskan pada 9 Mei 1993 di hutan Wilangan, Nganjuk. Perkembangan pengusutan kasus ini membuktikan adanya keterlibatan 6 anggota TNI-AD dari kesatuan Danintel Kodam, Kopasus, 20 anggota Polri dan 1 orang dari Kejaksaan. Namun perlakuan Kodim tidak berhenti pada PHK 13 orang dan tewasnya Marsinah, karena pada tanggal 7 Mei 1993masih ada 8 orang buruh PT.CPS yang juga di PHK oleh pihak Kodim di Markas Kodim (Prisma, 4 April 1994 : 71-73, Saurip Kadi, 2000 : 24) Peristiwa berdarah di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Ujung Pandang pada tanggal 26 April 1996 juga menyisakan kenangan yang memilukan. Kasus yang berawal dari aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Muslim Indonesia terhadap kenaikan tarif angkutan kota (pete-pete) bagi kalangan pelajar dan mahasiswayang dikenai aturan lebih dari yang ditetapkan Menteri Perhubungan yaitu sebesar Rp.100,-. Dalam kasus tersebut, aparat keamanan bersikap berlebihan dan represif dalam menghadapi pengunjuk rasa dengan menyerbu kampus UMI dan menembak dengan peluru tajam sehingga pecah insiden berdarah yang menimbulkan korban jiwa di pihak mahasiswa (Surip Kadi, 2000 : 27) Pelanggaran hak-hak sipil yang dilakukan oleh masyarakat, terutama tampak pada kasus konflik horizontal di berbagai daerah, seperti konflik berdarah di Palangkaraya, Sambas, kasus Sanggauledo, Tasikmalaya, Maluku dan Ambon. Salah satu kebiasaan yang sudah membudaya, yaitu pengeroyokan sebagai bentuk main hakim sendiri (eigenrichting) dalam menyelesaikan pertikaian atau konflik sudah sangat kuat mempengaruhi kalangan pelajar dan mahasiswa, serta pembakaran sampai tewas terhadap orang yang dituduh atau tertangkap tangan melakukan pencurian.

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran hak-hak sipil di Indonesia Mengapa pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak-hak sipil sering terjadi di Indonesia, meskipun seperti telah dikemukakan di atas telah dijamin secara konstitusional dan telah dibentuknya lembaga penegakan hak asasi manusia? Menurut Johannes Johny Koynja, SH.,MH (2010), Apabila dicermati secara seksama ternyata faktor penyebabnya sangat kompleks. Faktor - faktor penyebabnya antara lain: A. Masih belum adanya kesepahaman pada tataran konsep hak-hak sipil antara paham yang memandang hak asasi manusia bersifat universal (universalisme) dan paham yang memandang setiap bangsa memiliki paham hak asasi manusia tersendiri berbeda dengan bangsa yang lain terutama dalam pelaksanaannya (partikularisme). Di Indonesia, ada kecenderungan Pemerintah menganut partikularisme dengan alasan bahwa hakhak sipil harus dipandang dari beragam perspektif, karena pada umumnya masyarakat dunia ketiga sangat beragam.

59

Pemerintah Indonesia beranggapan bahwa konsep hak asasi manusia sebagiamana konsep Pancasila adalah hasil galian terhadap sejarah kehidupan bangsa. Menurut aliran pemikiran partikularisme, hak-hak sipil sudah dijamin pelaksanaannya, tidak saja secara konstitusional namun juga dalam kenyataan struktural. Aliran ini dianut oleh Pemerintah Orde Baru. Departemen Luar Negeri RI dalam rangka membela Indonesia di berbagai forum internasional, mengajukan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yaitu : universalitas, pembangunan nasional, kesatuan hak asasi manusia, obyektivitas atau non selektivitas, keseimbangan, kompetensi nasional, dan negara hukum (Bahar, 1994 : 93) Pernyataan Departemen Luar Negeri RI di atas, mencerminkan sikap ambivalensi. Dikatakan demikian, karena mengakui prinsip hak asasi manusia adalah universal, tetapi dalam implementasinya partikularistik. Pemahaman yang demikian dianut oleh kelompok yang mengatasnamakan Forum Eksponen’ 98 (FE 98) yang menuntut dibubarkannya Komisi Pemeriksa Pelanggaran (KPP) HAM Trisakti, Semanggi I dan II. Selain alasan legalitas, juga dinilai Komnas HAM khususnya KPP HAM lebih loyal kepada kepentingan asing daripada kedaulatan Indonesia (Kompas, 25 Maret 2002). Sikap ini menunjukkan pandangan bahwa masalah hak asasi manusia adalah masalah urusan dalam negeri. Munculnya sikap tersebut tidak lepas karena alasan untuk melindungi kepentingan negara dan pembangunan. Namun dalam kenyataannya cenderung dimanipulasi untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya. Meski dengan alasan kepentingan negara, tetapi bukankah eksistensi negara untuk memenuhi kepentingan manusia sebagai warganya. Agar perbedaan antara aliran universalisme dan partikularisme tidak menjadi kendala bagi penegakan hak asasi manusia, maka perlu bersikap arif bijaksana dengan cara melihat kekurangan selama ini dalam pelaksanaan hak asasi manusia dengan belajar keberhasilan pelaksanaan hak asasi manusia di dunia internasional. Memang harus diakui, bahwa manusia hidup dalam pelbagai masyarakat yang berlainan nilai-nilai sosial dan budaya. Tetapi harus diingat bahwa manusia memiliki semua hak manusiawi dasar yang melekat padanya karena kemanusiaannya. Sehingga, tentunya tidak dapat dibenarkan karena alasan perbedaan sosial budaya kemudian dalam implementasi hak asasi manusia, justru secara substansi merupakan pelanggaran hak asasi manusia. B. Adanya dikhotomi Individualisme dan Kolektivisme yang seharusnya tidak dipandang secara kontradiktif karena hal itu merupakan fakta sosial dan masing-masing memiliki tempatnya, bahkan ada hak-hak yang memiliki dimensi individual dan kolektif. Selama ini, pandangan yang muncul dan disosialisasikan di Indonesia, kepentingan umum harus dikedepankan dibandingkan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, ketika seseorang berusaha memperjuangkan hak-haknya sering dinilai individualistik. Pandangan yang demikian tentunya tidak menguntungkan bagi upaya penegakan hak asasi manusia. Sebab yang terjadi, dengan alasan demi kepentingan umum, maka kepentingan individu menjadi korban yang berarti hak-haknya sebagai individu tidak dapat diwujudkan. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah bagaimana kepentingan tersebut terakomodasi. Misalnya, ketika hak milik pribadi diperlukan oleh negara untuk kepentingan pembangunan, maka orang yang bersangkutan tetap harus dijamin hidup secara layak misalnya dengan pemberian ganti rugi dengan pertimbangan rasional dan bijaksana. Atau memperhatikan kenyataan yang ada, ketika hak-hak kebebasan individu di kedepankan, maka potensinya sebagai manusia akan berkembang secara optimal dan hal itu akan berimbas kepada kemajuan masyarakatnya, karena dalam kebebasan individu, bukankah masih ada tanggung jawab

60

sosial? Oleh karena itu, pandangan yang mengkontradiksikan antara individualisme dan kolektivisme dinilai kurang tepat karena hal itu merupakan kenyataan sosial dan manusiawi. C. Kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum, yaitu Polisi, Jaksa dan Pengadilan. Ketua Perhimpunan Indonesia Baru (PIB), Sjahrir pernah berpendapat tentang korupsi yang merajalela. Ia menyatakan, “Rakyat sadar bahwa penangkapan pembesar politik dan pengusaha kakap itu sekedar tawar-menawar bisnis diantara politisi dan pembuat hukum, pengacara dan penuntut umum, polisi dan keluarga terdakwa” (Kompas, 23 Maret 2002) Dalam kondisi yang demikian, ada kecenderungan kepercayaan masyarakat terhadap berfungsinya lembaga penegak hukum menurun. Jika kondisi kurang percaya masyarakat terhadap lembaga penegak hukum semakin menguat, maka dapat dipastikan masyarakat akan menggunakan cara-cara lain di luar prosedur hukum dalam mengatasi berbagai masalah konflik atau bentuk pelanggaran hukum. Hal ini tentunya akan mempersulit upaya penegakan hak asasi manusia. D. Pemahaman yang belum merata baik di kalangan sipil maupun militer. Kurangnya pemahaman tentang hak asasi manusia di kalangan militer, terlihat dari sikapanya yang bertindak tidak proporsional, represif, bahkan nyaris seperti menghadapi musuh dengan menggunakan peluru tajam yang mematikan ketika berhadapan dengan para demonstran yang sedang menyuarakan pendapatnya. Upaya untuk menempatkan militer hanya pada fungsi pertahanan dan Polri pada fungsi keamanan merupakan bukti bahwa militer sering terjebak pada pelanggaran hak asasi manusia. Demikian halnya dengan Polri yang telah lama dididik dengan pola militer, maka masih terlihat dengan jelas perilaku Polri yang tidak banyak berbeda dengan perilaku militer dalam menangani masalahmasalah ketertiban masyarakat, yaitu represif dan mengedepankan kekerasan fisik. Mestinya perilaku Polri dalam upaya menertibkan masyarakat lebih mengedepankan fungsi penegakan hukum.

61

BIBLIOGRAFI

BUKU DAN ARTIKEL Abdul Syani, 1995. Sosiologi dan Perubahan Masyarakat. Pustaka Jaya, Jakarta. Afan Gaffar (editor). 1983. Beberapa Aspek Pembangunan Politik. CV. Rajawali : Jakarta. Burke, Peter, 2003. Sejarah dan Teori Sosial. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Budihardjo, Miriam. 1993. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. David Osborne dan Ted Gaebler. 1999. Mewirausakan Birokrasi : Mentransformasi Semangat Wirausaha ke Dalam Sektor Publik. PPM : Jakarta Gie, The Liang. 1990. Ilmu Politik. Yogyakarta : Yayasan Studi dan Ilmu Teknologi. Isjwara. 1999. Pengantar Ilmu Politik. Putra A. Bardin : Bandung. Koentjaraningrat. 1974. Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Mohtar Mas’oed dan Colin MacAndrews. 2000. Perbandingan Sistem Politik. Gajah Mada University Press : Yogyakarta. Ramlan Surbakti. 1999. Memahami Ilmu Politik. PT. Gramedia : Jakarta. Ranjabar, Jacobus. 2006. Sistem Sosial Budaya (Suatu Pengantar). Bogor: Ghalia Indonesia. Soekanto, Soerjono. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Sukarna. 1994. Pengantar Ilmu Politik. Bandung : CV. Mandar Maju. Sunarto, Kemanto, 2000. Pengantar Sosiologi. LPFE-UI, Jakarta Van Peursen: Filsafat Sebagai Seni Untuk Bertanya. Dikutip dari buku B. Arief Sidharta. Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu Itu?, Pustaka Sutra, Bandung 2008. Hal 7-11. WEBSITE: http://id.wikipedia.org http://roykesiahainenia.i8.com http://tasarkarsum.blogspot.com

62