DEPABTEMEN DALAM NEGEBI REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 20 Maret 1996
Nomor Sifat Lampiran Perihal
4r4.u4r1lPMD Segera 1 (satu) ekspl Peunjuk Teknis Pembinaan Peran Serta Bantuan Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Ter-
Kepada
Yth.
1.
2.
Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Sdr. Bupati KDH Tingkat tr
Masyarakat
tinggal (P3UD OECF TA. t99ilr9n
Dalam rangka mendukung pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 5 Thhun 1993 tersebut, Pemerintah Jepang melalui The Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) telah sepakat untuk memeberikan bantuan progran kepada Pemerintah Republik Indonesia, yang kemudian dikenal dengan sebutan Proyek Bantuan Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3Drf) OECF.
Berkenaan denlan hal tersebut dengan hormat diminta perhatian Saudara agar memerintahkan Kakan PMD Dati I dan Dati II dalam Tim Koordinasi PBDT untuk melalsanakan hal-hal sebagai berilut :
1. Guna mewujudkan cita-cita luhur GBHN yaitu pembangunan dari, oieh dan untuk masyarakat, maka organisasi LKMD sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan khususnya pengelolaan program P3DT, keuampilan dan kemarrpumnya, perlu ditingkatkan . Peningkatan kemampuan dan keterampilan LKMD dan pengelola program P3DT disini harus diartikan sebagai perwujudan alih keterampilan dan kemampuan dalam perencanaan , pelaksanaan dan pemeliharaan prasarana fisik khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu.
2.
3.
koordinasi Sebagai langkah tindak lanjut untuk meningkatkan untuk tahun pelaskanaan Inpres Nomor 5 Tahun 1993 tersebut' maka Anggaran lggil:J/n ini telah disediakan program Pembangunan p"as"r"oa Pendukung bagi Desa Tertinggal di luar Pulau Jawa dan Bali melatui dulungan dana dari OECF oleh rekanan Penanganan kontnrlsi program dinaksgd dilaksanahan
dengan aengan kewajiban rekanan tersebut harus bekerja sama nasyararat metalui LKMD sebagai wadah peran sefta masyarakat dalam pembangunan.
LKMD lokasi program sebagai wakil masyarakat setempat dapat menjadi pihak yang menerima pekerjaan dari Pemimpin Proyek sesuai sepanjang menenuhi persyaratan teknis maupun adminisuasi dengan ketennran Yang berlaku.
4.
oleh LKMD Adapun jenis komponen pekerjium yang dapat dilalartcan tertinggal lokasi progmm Pembangrrnan Prasarana Pendutung Desa berbanunn OECF ialah : kontnrlsi Pelaksanaan sebagian/paket komponen pekerjaan
a.
b.PenyediaanTlnagaKerjatermasukdidalamnyapembayaranupah
c.
tenagakerjayangdigrrnalcandalampelalrsanaankontruksi. Penyediaan bahan/material bagunan produksi lokal ataupun
peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan komponen kontnrksi.
5.
Peran serta/partisipasi aktif dari warga masyarakat desa' KPq perangkat lembaga/organisasi lainnya, tokoh masyarakat, PKK' ai desa dalam program P3DT ini harus dilibatkan desa yang
"4" pelaksanaan' seoptimal mungkin dalam setiap tahapan (perencanaan, perlu pemeliharaan dan pengembangan) sehingga unnrk hal tersebut diorganisasikan dengan baik.
6.
harus dimulai Perencanaan dan pennrsunan usulan prasarana P3Drr dari fingkat Dusun (RW/RI) atau setingkat dengan inr, sshingga
dari usulan tersebut betul-betul merupakan kebutuhan konkrit masyarakat setempat. Dalam penyusunan program P3D|I tersebut, pendekatan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat bo" G3MD) seyogfanya dilaksanakan sekaligus sebagai tindak taqiut pelatihan P3MI).
2
7.
akan Dalam melaksanakan nrgasnya masyarakat/LKMD setempat (KPPT) didampingi Konsultan Perencanaan dan Pengaw2san Teknis yang membannr dalam mengahrr pelaksanaan pekerjaan' men)rusun org"oir"si pelaksana, mengatur mobilisasi tenaga kerja dan dalam pengadaan/pembelian bahan maupun peralatan. Termasuk melahrkan kegiatan proyek ini adalah ugas LKMD
;rhl.r"r-
'nt'k
penyiapandolumenadministrasi,pelaporanfisikpekerjaandan masyarakat karangan ser1x pengatr[an tentang pemberian insentif bagi yang terlibat.
8.
harus Rekanan dalam melaksanakan kerjasama dengan LKMD
masyarakat setempat memanfaatkan kemampuan dan potensi desa dan ddam dolumen secara optimal dan minuangkan kerjasama tersebut Kerja sama operasional (KSO) dengan dilamPiri daftar kegiatan yang akan dilalsanalcan serta pembiayaannya seqra rinci'
9.
kerja antara Keda Sama operasional (KSO) adalah akad perjanjian dari dolumen kontraktor dengan LKMD yang merupakan lampiran kontrak kontrak antara pimpro dengan relclnan, sehingga dolarmen tidak dapat dilalculQn apabila Kso behrm ditanda tangani.
Sebagaikonsekwensilogisnya,KantorPMDsebagaiKoordinator
dalam program Pembinann dan Peningkatan Peranserta Masyarakat P3Uf harus nmm dahulu unurk penyiapannya' 10.
LKMD dalam pelaksanaan progrirm P3DfI-oEcF secara rinci sebagai berilut :
Tirgas
a.
Mengadakan musyawarah dengan melibatkan unsur masyarakat
termasukPKK,TokohMasyarakat,PokmaslDTdanKarang
pniliarana penduTaruna untuk merumuskan prioritas kebunrhan masyarakat ktrng yang diperlukan masyarakat, menggali potensi
baik dalam penyediaan tenaga kerja, material lokal maupun
dari pembankesanggupan unurk melaksanakan sebagian kegiatan
guan Prasamna Yang dittsulkan.
b.
datam Mengkoordinasikan kegiatan penyiapan masyarakat baik mengoptimalkan kemanfaatan prasarana yang akan dibangun daoa dalam mendukung prognm pengentasan kemiskinan melalui masyarakat banuran IDT, maupun peningkatan kemanpuan t€knis dalam melaksanakan pembangunan prasarana dan memelihara prasar:un Yang akan dibangun.
3
c.Bertanggrrngjawabdalammembuatperjanjiankerjasamaoperasional dengan Kontralcor yang dinrangkan dalam Kerja Sama Operasional(KSO), terutama dalam pengerahanan potensi proses masyarakat yang telah disepakati dan kelancaran pembayar"o-"t"r pemanfaatan potensi masyarakat sesuai ketemnnn yang telah dicanurmkan dalam KSO'
d.
Dibantu Konsultan Perencanaan dan Pengawasan Lapangan yang akan menyususnn rencana kerja pemeliharaan prasarana masyarakat dalam dibangrrn dan secara aktif mengerabkan potensi pelaskanaan kegiatan pemelibaraan yang telah direncanakan.
11.
t2.
Unnrk dapat nemperlancar petaksanaan nrgas dimaksud lfiususnya pada bagi daerah tingkat II yang baru menjadi lokasi P3Dr-oEcF TA. 1996 tlgyl, maka sesuai dengan Petunjuk Umum pada tingkat Propinsi dibentuk Tim Koordinasi P3DT Tingkat I yang unsur Kantor dikoordinasikan oleh BAPPEDA Tingkat I, terdiri dari di PMD Dati I, Dinas PU Tk. I dan Dinas/Instansi yang terkait tingkat propinsi. Di tingkat Kabupaten dibennrk Tim Koordinasi IBD|'r Tingkat tr yang dikoordinasikan oleh BAPPEDA Tk. [, terdiri tr dan dari unsur Kantor PMD Kabupaten Dati II, Dinas PU Tk. Dinas/Iostansi lain yang rcrkait di tingkat kabupaten' pendukung Sebagaimana diketahui program P3DT yaitu program
prasarana yang ..rop"k.n bagian yang tidak terpisahkan dari p'og'.- IDT, oleh karena itu Kepala lGntor PMD perlu menetapkan yang kepata Bidang Prasarana nrrut serta menangani program ini
pada kantor dikoordinasikan oteh Kepala Bidang Pengembangan Desa PMD setempat.
13.
PetunjukTeknisLKMDrPenbinaanPeranLKMDdalam
Program Penbangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal Berpantuan oBCF dan Jadwat PenyiapanlPengerahan Tenaga Masyarakat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Umum, agar dapat digunakan sebagai pedoman jawab operasional pembinaan peningkatan peran dan tanggung LKMD dan seluruh Aparat Dinas/Insansi terkait disetiap Tingkatan Prasarana Pemerintahan dalam pengelolaan program Pembangunan Pendtrhrng Desa Tertinggal Berbannran OECF'
4
Demikian agar Petunjuk Teknis Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam ptogt* Pembangunan Prasarana Pendukung sebaikUesa Tertinggd nertantuan OECF ini dapat dilaksanakan baiknya dengan penuh nsa t nggun$ jawab'
ATI. MEIYIERI
NEGERI DESA
II.E. SIAGHN Pembina Utama NIP. 01033629 TEMBUSAN: Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan 2. Yth. Bapak Menteri PPN/Ketua BAPPENAS 3. Yth. Sd;. Dujen Bangda, Departemen Dalam Negeri 4. Yth. Sdr. Dirjen Angguan, Departemen Keuangan 5. Yth. Sdr. Dirjen nina Marga, Departemen Pekerjaan Umum 6. Yth. Sdr. Dirjen Cipa Karya, Departemen Pekerjaan Umum 7. Yth. Sdr. Drjen PPM dan PLP' Departemen Kesehatan 8. Yth. Sdr. Kehra Bappeda Tk. I Propinsi L'kasi Program' 9. Yth. Sdr. Kepala Kantor PMD Dati I l-okasi Program 10. Yth. Sdr. Kepata Dinas PU Tingkat I Propinsi Lokasi frgcram. 11. Yth. sdr. Kepala Dinas Kesehatan Tk.I Propinsi lnkasi Program. 12. Yth. Sdr. Kepala Kantor PMD TK. II Lokasi Program' 13. Yth. Sdr. Kdua Bappeda Tingkat tr Kabupaten tnkasi Plggram'
l.
14.Yth.Sdr.KepalaDitrasPUTingkattrKabupatenIn_kaliTog'-'. 15. Yth. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Tk.tr Kabupaten Lokasi Program' 16. Sekraariat IDT Tingkat hrsat. t : pkt,/p3dt,/t{kqcg ht 13 I 96
5
DAETAR
ISI 1
BAB
I
PEIIDAIIT'LUAI{.
BAB
II
I,AI|GKAE-I,ATGKAE PBIYTAPAN PBRA}I SERTA I{ASYARAKAT DAI,AM PROGRAM
P3Dtr-OBCF... ...3
A. Orientasi/Penjelasan Program P3DT bagi ""3 Pengunrs IKMD B. Pengorganisasian Pelaksanaan Program " " " '4 P3DT-OECF di TingkaE Desa c.PenermrkenalanSumberDayadanKebuEuhan
di Tingkat Dusun D.
Penlnrsunan dan Pengajuan Usulan
Tingkat Drsun
E.
Penlrusunan dan Pengajuan Usulan
Tingkat,
F.
di
"''7
di
""'8
Desa
Penyampaian Dokumen Usulan
Tingkat
ke Tingkat KecamaEan. G. Dislnrsi ITDKP H. Penyampaian Usulan pada Bupat'i
,
" " '5
Desa
" " '11 " "11 KDH
"""11 " '13 I. Penyusunan Sub eroject lJist (SPt') " "13 J. PersiaPan ProYek P3DT; " "13 K. Kerjasama Operasional (KSO) TK
II;....
L.Pen]rusunaniladualPelaksanaanKonstnrksi.16 BAB
III
PEI,AKSANAAN PERA}I SERTA IIASYAR'AKAT DAI'AM
""16 P3Iyr-oEcF.-" " "16 A. Pemeriksaan Ulang"' B. Peran Sert'a Masyarakat'/IJK![D dalam " "t7 Pelaksanaan Konst'nrksi P3DT PROGRAIT
C. Kewajiban Organisasi Pelaksana Program P3DT TingkaE
Desa
" " "18
BAB
IV
19 PENTATI'RAN DAt{ PEII{BAYARAN DAIIA PROGRN{ P3Dtr '
BAB
V
PBI,APORAN
20
BAB
VI
PE|BIJIEARAA}IFISIKPRASAR;AIIAPRo@Al|P3I}T...2L
BAB
\rII
lIrciAS DAN KBIN,TIBAN KATEOR PMD. A. Kantor PMD Dat'i I. . .
B. Kantor PMD Dati II..
BAB
VIII
' ' '2L
" " "22 """23
DaNAPBLAKS,AIIAAIIDAIIPB,|Br![AA$AD[frINIslRAsI
PROTBK.
" " "26
A. Daerah Tingkat I... B. Daerah Tingkat II- BAB X
r,AI{PInA}r
"26 "26 '
" "27
Lampiran : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor z 4l4.ll4l7lPMD
Tanggal :
20 maret 1996
I. PENDAIil]LUAI\ Strategi pembangunan yang digunakan dalam penanggglangan
kemiskinan melalui Program
IDT
adalatr
memberdayakan masyarakat. Upaya ini ditempuh melalui pemberian wewenang kepada masyarakat unhrk berperan serta dalam pelaksanaan Program IDT. Masyarakat desa terutama penduduk miskin diberi wewenang mengelola dana banfuan sesuai dengan kebutuhan dan rencana kegiatan yang ditentgkan sendiri oleh penduduk miskin.
Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Program
'
IDT
tidak
terbatas pada pengelolaan dana bantuan langsung' namun juga dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang diarahkan untuk mendukung Program IDT. Salatr satu program pendukung itu adalah Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal atau dikenal sebagai Program P3DT. Program P3DT bagi desa-desa tertinggal di luar propinsi-propinsi yang ada di Pulau Jawa dan Bali
dikenal dengan sebutan P3DT-OECF. Tambatran sebutan OECF dikarenakan Program P3DT ini memperoleh bantuan dana dari OECF-Jepang.
Kegiatan dari Program P3DT-OECF antara lain: pembangunan
ialan bersih dan
dan jembatan desa; tambatan perahu; sarana oir sanifos| Namun, khusus dalam pelaksanaan Program P3DT-OECF' pelaksanaan konstnrksi dilakukan rekanan/kontraktor dengan keharusan mengikutsertakan secara optimal masyarakat desa melalui wadah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKI!D). Keterlibatan masyarakat dalam Program P3DT-OCEF ini memiliki arti positif yaitu masyarakat benar-benar terlibat dalam pembangunan dari' oleh dan untuk masyarakat. Selain itu keterlibatan masyarakat dalam Program P3DT-OECF ini juga merupakan wahana belajar bagi
LKMD dalam menerapkan pendekatan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) yang telah dilatihkan kepada Ketua I LKMD.
Disadari bahwa masyarakat di desa-desa lokasi Program P3DT-OECF belum sepenuhnya siap ikutserta dalam pelaksanaan Program P3DT. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Program P3DT diadakan penyiapan masyarakat terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembangunan prasarana fi sik.
LKMD sebagai wadah peran serta masyarakat dalam
Program P3DT-OECF perlu dipersiapkan secara sungguh-sungguh sehingga dapat mewadahi dan memperlancar keterlibatan masyarakat secara langsung dalam setiap tahapan pelaksanaan Program P3DT-OECF dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan prasarana fisik. Seluruh unsur warga masyarakat dibina untuk dapat mengemukakan secara nyata pelbagai permasalahan yang berkaitan dengan pembangUnan prasarana fisik, dan selanjutnya dapat pula mengusulkan kebutuhan utama pembangunan prasarana fisik itu yang meliputi jenis prasarana, lokasi prasarana yang akan dibangun, dan
jumlah prasarana yang dibutuhkan.
Agar penyiapan masyarakat ini dapat berhasil dengan baik maka Kantor/Dinas PMD Dati II selaku koordinator Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Program P3DT-OECF, bersama anggota Tim Koordinasi Pelaksanaan Program P3DT-OECF berkewajiban mempersiapkan masyarakat terutama LKMD yang ada di desa-desa tertinggal lokasi Program P3DT -OECF.
Dalam rangka pembinaan peran serta masyarakat dan LKMD di desa-desa lokasi Program P3DT-OECF, serta peningkatan Peran aparat pemerintah melaksanakan pembinaan peran serta masyarakat,
disusun Petunjuk Teknis Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Program P3DT-OECF T.A. t99611997. Petunjuk teknis ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Umum Pelaksanaan Program P3DT-OECF T.A. 19961 1997 .
II.
LAIYGKAH.LAT..{GI(AII PENYIAPAI\I PERAN SERTA MASYARAI(AT DALAM PROGRAM P3DT-OECF
A.
Orientasi/?enjelasan
Program P3DT-OECF bagi
Pengurus
LKMD I
.
Kegiatan ini diawali dengan penyelen ggaraan pertemuan di Tingkat Kecamatan yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Ketua I LKMD dari desa tertinggal lokasi Program P3DT-OECF. Dalam pertemuan ini Tim Koordinasi Dati tr ( Kantor PMD Kabupaten Dati II, Bappeda, Dinas PU, Dinas Kesehatan), Konsultan Manajemen P3DT-OECF (KMKAB), Konsultan Perencana dan Pengawas Teknis (KPPT) berserta Camat memberikan penjelasan tentang Program P3DT OECF yang dipinmpin oleh PMD Kabupaten Dati II. Penjelasan tersebut antara lain meliputi : a. Maksud dan tujuan Program P3DT-OECF; b. Jumlab dana bantuan Program P3DT-OECF; c. Tata cara pengelolaan Program P3DT-OECF;
d. e.
Jenis prasarana yang akan dibangun;
Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Program P3DT-OECF;
f. g h.
Peran .
LKMD dalam pelaksanaan Program P3DT-OECF;
Pengorganisasian pelaksanaan Program P3DT-OECF;
k.
Hubungan/keterkaitan kerja antara masyarakatfl,KMD dengan KPPT, KMKAB, Pemimpin Proyek dan Tim Koordinasi Pengelola Program P3DT-OECF ; Penemukenalan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan kelembagaan yang ada d desa setempat; Penemukenalan kebutuhan pft$arana (ienis, jumlatr, lokasi); Tata cara penyusunan dan pengusulan kebutuhan
l. m.
PftNaran4 Kerja sama operasional (KSO) Surat-surat lain yang digunakan dalam Program P3DT.
i. j.
2.
Penyelenggaraan pertemuan pada Tingkat Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Ketua I LKMD dengan dibantu KPPT,
serta petugas dari Kecamatan dan Kantor PMD Tingkat tr menjelaskan kepada warga masyarakat, tokoh masyarakat, kader pembangunan desa (KPD), dan para pengurus lembaga masyarakat yang ada di desa seperti LKMD, PKK, Karang Taruna. Batran penjelasan adalah penjelasan tentang Program P3DT-OECF seperti pada poin (l) butir a s/d m tersebut di atas.
Selanjutrya masih dalam forum yang sama, Kepala Desa selaku Ketua Umum LKMD memberikan mandat kepada Ketua I LKMD untuk menjadi Koordinator Pelalcsanaan Program P3DT-OECF Tingkat Desa. Selaku koordinator pelaksanaan program, Ketua I LKMD mengorganisasikan seluruh unsur warga masyarakat desa untuk menyiapkan potensi sumber daya alam dan peran serta masyarakat di desa setempat. B.
Pengorganisasian Pelaksanaan Program P3DT-OECF di Tingkat Desa
Pembentukan Organisasi Pelaksana Proyek .
Ketua
I LKMD dengan dibantu KPPT memandu
pertemuan dalam rangka pembentukan Organisasi
Pelaksana Proyek P3DT-OECF Tingkat Desa. Hendaknya dalam pertemuan ini hadir para KPD serta kader teknis lain yang ada di desa, aparat desa" ketua RT, kepala desa" tokoh masyarakat, pengurus PKK, serta
unsur masyarakat dan wakil dari lembaga-lembaga lain yang ada di desa.
Di
dalam Organisasi Pelaksana Proyek P3DT-OECF Tingkat Desa terdapat pengurus organisasi yang sekurang-kurangnya terdiri dari: I (satu) orang kepala
pelaksana,
I (satu) orang atau lebih mandor
pembantu, I (satu) orang bendahara dan I (satu) orang sekretaris bidang administrasi teknis (lihat lampiron /). Di samping para pengurus yang disebutkan di atas, dimungkinkan untuk menambah pengurus organisasi sesuai dengan kebutuhan desa setempat.
Organisasi Pelaksana Proyek P3DT-OECF Tingkat Desa berikut hendaknya mempergunakan pengurusnya, dan tidak perlu membentuk lembaga baru. Penempatan LKMD ini merupakan upaya mengarahkan pelaksanaan Program P3DT-OECF sebagai wahana
LKMD
peningkatan fungsi dan peran seksi-seksi yang ada di LKMD. Selain itu juga sebagai wahana proses belajar sembari berbuat bagi seksi-seksi LKMD dalam menerapkan pendekatan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3lv{D). 2.
Pembagian Peran, Tugas, dan Tanggung Jawab
Agar Organisasi Pelaksana Proyek P3DT-OECF Tingkat Desa ini dapat bekerja dengan baik, maka perlu dilakukan pembagian tugas sebagai berikut :
I
Kepala Pelaksana bertugas memimpin
dan
mengatur pelaksanaan peran serta masyarakat
dalam Proyek P3DT-OECF. Peran
Kepala Pelaksana Proyek P3DT-OECF secara khusus dipercayakan kepada Ketua I LKMD.
2
Mandor bertugas membantu Ketua
dalam
Pelaksana
mengatur pelaksanaan pekerjaan yang
melibatkan peran se4a masYarakat;
3
Sekretaris Bidang Administrasi Teknis bertugas membantu Ketua Pelaksana dalam administrasi
Organisasi Pelaksana Proyek P3DT-OECF Tingkat Desa;
4
Bendahara bertugas membantu Ketua Pelaksana
dalam bidang keuangan lapangan seperti: pengadaan barang, pembayaran upah pekerja, dll.
Bidang keuangan yang digarap bendahara ini terbatas pada keungan yang menjadi kewenangan
Organisasi Pelaksana Proyek P3DT-OECF Tingkat Desa.
b.
Setelah Organisasi Pelaksana Proyek P3DT Tingkat Desa berhasil dibentuk, organisasi pelaksana proyek harus segera mempersiapkan Peran serta masyarakat.
c.
Penemukenalan Sumber Daya dan Kebutuhan di Tingkat Dusun
l.
Pengurus Organisasi Pelaksana Proyek P3DT-OECF Tingkat Desa mengumpulkan seluruh unsur masyarakat dan perangkat tingkat dusun untuk membicarakan desa yang ada penyusunan usulan pembangunan prasarana di tingkat dusun. Ketua I LKMD selaku Kepala Pelaksana Proyek P3DT-OECF Tingkat Desa berhak menugaskan para Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, Tokoh Masyarakat, PKK, Karang Taruna, KPD dan Kader Teknis lainnya untuk menemukenali dan mencatat sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kebutuhan
di
2.
masyarakat di masing-masing dusunlkampung' seperti
a. b. c.
:
sumber daya alam yang ada di dusun, antara lain: pasir, k"yu, batu, kerikil, dll; sumber daya manusia di tingkat dusun antara lain: tenaga kttjq tukang batu, tukang kuyu, mandor dll; jenis prasarana yang dibutuhkan, antara lain: MCK' jalan dan jembatan desa, sarana air bersih, tambatan perahu;
d.
jumlah dan besaran prasarana yangdibutuhkan
e. f. 3.
Iokasi prasarana yangtepat guna lembaga masyarakat yang ada di tingkat dusun seperti: Karang Taruna, PKK, LSM, dll.
Tata cara penemukenalan sumber daya alam, sumber daya manusia, permasalahan dan kebutuhan prasarana di tingkat dusun, sebagai berikut:
Petugas yang ditunjuk mendatangi setiap dusun untuk melakukan penemukenalan permasalahan dan kebutuhan prasarana serta mengenali sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mungkin dimanfaatkan dalam Program P3DT-OECF. b.
Agar hasil penemukenalan ini sungguh-sungguh benar dan lengkap, petugas melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Selain itu, petugas juga mencari keterangan dari Ketua RT, Ketua RW, dan warga dusun.
c.
Hasil penemukenalan dan pengamatan lapangan itu harus dicatat.
d.
Masing-masing petugas menyerahkan hasil kerjanya kepada para Kepala Dusun sekaligus meminta Kepala Dusun melakukan musyawarah unfuk membahas usulan prasarana yang akan dibangun.
D.
Penyusunan dan Pengajuan Usulan di Tingkat Dusun Penyusunan dan pengajuan usulan dalam pelaksanaan Program P3DT-OECF dimulai dari tingkat dusun atau yang setingkat dengan itu. Bila di desa tertinggal lokasi Program P3DT-OECF tidak terdapat dusun atau yang setingkat dengan itu, maka penyusunan usulan kegiatan dapat dimulai dari desa. Tujuan penyusunan usulan dari bawah ini adalah agar pftNarana yang dibangun benar-benar sesuai
dengan kebutuhan masyarakat. Tata cara Penyusunan dan pengajuan usulan dari tingkat dusun itu sebagai berikut:
l.
Kepala Dusun merangkum hasil pengamatan lapangan berikut hasil penemukenalan yang diserahkan oleh petugas yang ditunjuk.
2.
dusun untuk menyusun usulan pembangunan prasarana fisik. Dalam npat ini rangkuman hasil penemukenalan dan pengamatan dimusyawarahkan oleh seluruh warga dusun. Hasil penemukenalan dan pengamatan lapangan bukan merupakan Kepala Dusun mengadakan rapat
di tingkat
hasil baku. Warga dusun masih berhak memberikan usulan dan saran-saran serta menyamPaikan kebutuhan mereka. Keputusan mengenai jenis prasarana yang akan dibangun, tenaga kerja yang akan dilibatkan, bahan lokal yang akan dimanfaatkan,
pengelolaan pembangunan prasarana itu harus sudah dimusyawarahkan. Melalui tata cara ini, prasarana yang dibangun di dusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
3.
Usulan yang telah disahkan dalam musyawarah dusun kemudian dituangkan ke dalam format usulan rencana prasarana P3DT-OECF tingkat dusun. (lihat lampiran..2,)
4.
Kepala Dusun menyamPaikan daftar usulan prasarana tingkat dusun kepada Ketua I LKMD selaku Koordinator Pelaksana Program P3DT tingkat desa, sekaligus meminta agar usulan itu dibahas di tingkat desa.
Penyusunan dan Pengajuan Usulan di Tingkat Desa
l.
Ketua I LKMD didampingi KPPT mengumPulkan para kepala dusun untuk membatras usulan dari tingkat dusun. Pelbagai
usulan dari dusun-dusun itu oleh Ketua I LKMD dirangkum dan selanjutnya dibahas dalam rapat di tingkat desa. 2.
Ketua I LKMD bersama KKPT melaporkan hasil pertemuan para kepala dusun kepada Kepala Desa selaku Ketua Umum LKMD. Isi laporan ini meliPuti:
a. b. c.
d. e.
Hasil forum/lvfusyawarah tiap dusun Daftar Usulan Prasarana tiap dusun Permintaan para kepala dusun untuk membahas kembali usulan mereka di tingkat desa dengan menghadirkan tokoh masyarakat, PKK, LKMD, dan unsur masyarakat lain serta petugas dari Kecamatan dan Instansi Sektor Kecamatan terkait. Kesiapan masyarakat tingkat RT, RW dan Dusun untuk menerima program Hal-hal lain yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia' dan kesiapan kelembagaan di tiap dusun.
3.
Selanjutnya berdasarkan perintah Kepala Desa selaku Ketua Umum LKMD, Ketua LKMD bersama perangkat desa, pengurus LKMD dengan dibantu KPPT mempersiapkan Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) untuk
I
membahas pelaksanaan Program P3DT-OECF.
Persiapan
Musbangdes meliputi:
a.
menyusun
dan mengirimkan undangan
kegiatan
Musbangdes;
b. c. d. e. f.
bahan rapat tentang Program P3DT-OECF yang akan dibahas; alat tulis yang dibutuhkan; ruang pertemuan;
daftar hadir; dan kebutuhan-kebutuhan yang lain.
4.
5.
penyelenggaraan Musbangdes dipimpin oleh Kepala Desa selaku Ketua Umum LKMD dengan dibantu Ketua I LKMD sebagai pemandu. Melalui Musbangdes ini usulan prasarana dari tingkat dusun dibahas.
Pembahasan usulan
dari tingkat dusun
batasan-batasan sebagai berikut
a.
berdasarkan pada
:
dipilih harus memecahkan masalah kebutuhan prasarana yang dihadapi masyarakat desa setempat terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan Jenis prasarana yauirg
Prgram IDT.
a.
Jenis prasarana yang dipilih antara lain: prasarana jalan desa, jembatan desa, tambatan perahu, sarana air bersih atau MCK
b.
Jenis prasarana itu dibangun ditangani oleh program lain.
di lokasi
desa yang belum
Jenis prasarana harus masuk dalam pagu dana yang telah ditetapkan. d.
Prasarana yang diusulkan berupa bangunan sederhana yang dapat dikerjakan tenaga setempat, menggunakan bahan setempat, dan layak dilaksanakan secara padat karya. Prasarana yang diusulkan diupayakan dapat merangsang dukungan dana swadaya masyarakat desa atau bantuan
pemerintah daerah. Dana swadaya mauPun bantuan untuk membiayai tambahan ini dibutuhkan pengembangan dan pemeliharaan pras€uana fisik yang telah dibangun.
l0
Dalam
pembahasan usulan menggunakan pendekatan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD)
6.
Hasil Musbangdes tentang usulan prasarana di tingkat dusun disusun dan dituangkan ke dalam Format Daftar Usulan Prasarana P3DT (Iihat dan pergunakan lampiran.3/. Daftar usulan ini berisikan : jenis prasarana, jumlah dan besaran prasarana yang dibutuhkan; lokasi prasarana; tenaga ahli dan tenaga kerja yang dapat disiapkan; jumlah, lokasi dan jenis bahan bahan bangunan yang dapat disiapkan, dan biaya yang dibutuhkan.
Selain itu Kepala Desa mempersiapkan daftar periksa (lihat lampiran 4) untuk mengetahui manfaat bagi kelompok
penerima, sosio ekonomi, kelayakan teknis, dampak lingkungan dan rencana pemeliharaan dari pembangunan prasarana P3DT-OECF.
F.
Penyampaian Dokumen Usulan Tingkat Desa
ke
Tingkat
Kecamatan Ketua I LKMD menyampaikan Dokumen Usulan P3DT-OECF desa setempat yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua I LKMD tingkat Kecamatan. Dokumen Usulan Program P3DT-OECF itu akan dibahas dan ditetapkan dalam Diskusi UDKP dalam rangka pelaksanaan proyek masuk desa T.A. 1996/1997.
ke
G.
Diskusi IIDKP
l.
Diskusi UDKP khusus membahas tentang
pelaksanaan
Program P3DT-OECF dipimpin Camat dan dibantu Kasi PMD Kecamatan. Peserta Diskusi UDKP ini meliputi unsur Bappeda Tingkat II, Kantor PMD Kabupaten Dati II, KPPT, Pimpro P3DT Kabupaten dan Instansi Seklor Kecamatan yang terkait.
ll
2.
Dalam Diskusi UDKP itu Dokumen Usulan Prasarana dari masing-masing desa tertinggal lokasi Program P3DT-OECF dibahas kembali untuk menterpadukan dan menselaraskan Program P3DT-OECF dengan Program-Program lain'
Pendekatan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) hendaknya digunakan dalam
pembahasan ini. 3.
Khusus bagi desa-desa tertinggal lokasi Program P3DT-OECF yang berada di Kecamatan UDKP Terpilih Proses penetapan Usulan Prasarana dalam Diskusi t DKP dilaksanakan secara
optimal
sehingga dapat diwujudkan sinkronisasi dan keterpaduan dengan program-program lainnya dalam rangka pengembangan wilayah tingkat Kecamatan.
H.
Penyampaian Usulan pada Bupati KDH TK
II;
Camat menyampaikan hasil Diskusi IJDKP dalam rangka pelaksanaan program proyek masuk desa, khususnya proyek P3DT-OECF kepada Bupati KDH Tingkat II melalui Tim Koordinasi Pelaksanaan Program P3DT-OECF Tingkat Kabupaten untuk mendapat pengesahan. Sebelum pengesahan dilakukan pembahasan di Tingkat II yang dimaksudkan untuk sinkronisasi dengan program lain untuk menghindari adanya duplikasi program pembangunan yang
desa tersebut. Disamping itu dibawah koordinasi Tim Koordinasi P3DT-OECF Tingkat II, Pimpro melakukan verifikasi dari usulan tersebut (lihat lampiran 5) untuk menilai kelayakan proyek dari segi kelompok penerima manfaat, manfaat sosio
ada
di
ekonomi, kelayakan teknis, dampak lingkungan,
rencana
pemeliharaan, biaya yang tersedia serta tujuan proyek P3DT-OECF.
t2
I.
Penyusunan Sub Project List (SPL)
Tim
Koordinasi Pelaksanaan Program P3DT-OECF Tingkat
Kabupaten menghimpun usulan prasarana hasil Diskusi UDKP dari masing-masing Kecamatan lokasi Program P3DT-OECF. Hasil rangkuman Diskusi UDKP yang diterima ditetapkan dan dituangkan ke dalam Sub Project List (SPL) seperti tercarrtum dalam format KB 2a Juklak Program P3DT-OECF. SPL tersebut disahkan oleh Bupati KDH Tingkat II untuk selanjutnya disampaikan ke Tingkat Propinsi dan ke Tingkat Pusat. J.
Persiapan Proyek P3DT; Usulan yang telah disahkan Bupati KDH Tingkat II itu dikembalikan kepada Camat. Camat segera memberitahukan Kepala Desa selaku Ketua Umum LKMD untuk mempersiapkan LKMD sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan proyek.
K
Kerj asama Operasional (KSO)
l.
Penelahaan KSO a.
Kepala Desa, Organisasi Pelaksana P3DT-OECF . Tingkat Desa dan KPPT secara bersama-sama menelaah persyaratan teknis maupun administrasi proyek P3DT-OECF sesuai dengan Petunjuk Umum dan Petunjuk Teknis. Salah satu persyaratan yang harus
ditelaah secara khusus adalah surat perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) (lihat lampiran Q. b.
KSO
merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan mengingat KSO merupakan kontrak atau ikatan kerja tertulis antara dengan setempat masyarakat/LKMD rekanan/kontraktor . Disamping itu, KSO merupakan
Penelaahan dan pengisian
l3
bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak antara pemimpin proyek dengan rekanan/konhaktor, dan juga merupakan lampiran dari dokumen kontrak. 2.
Penyusunan Kerjasama Operasional (KSO) dan Sistem Pembayaran antara LKMD dengan Rekanan/I(ontraktor
Penyusunan
KSO dimulai setelah Kontraktor
memenangkan lelang proyek. KSO merupakan salah satu lampiran Dokumen Kontrak antara Pemimpin Proyek
P3DT-OECF Tingkat kabupaten
dengan
Rekanan/I(ontraktor. Oleh karena itu, sebelum KSO ini ditandatangmi, LKMD harus mengkaji secara cermat serta mengerti dengan baik setiap butir kalimat yang terdapat dalam surat KSO. b.
Jenis pekerjaan yang dapat dipilih dan dikerjakan LKMD untuk selanjutnya dituangkan dalam KSO, meliputi : <1> penyediaan bahan bangunan lokal, <2> penyediaan tenaga kerja seperti tukang kayu, tukang batu maupun buruh, serta <3> pelaksanaan sebagian paket pekerjaan (borongan pekerjaan) yang mampu dilalcsanakan oleh LKMD. , Tata cara pengupahan tenaga kerja harus diatur secara tegas dan dimasukkan ke dalam KSO. Dalam aturan pengupahan ini perlu dijelaskan kaitan antara besaran upah dengan hari orang kerja CHOK), termasuk di dalam aturan itu penjelasan tegas tentang cara pengupatran atas pekerjaan yang melebihi dari HOK yang telah disepakati.
d.
Pembayaran dana proyek dari Rekanan/I(ontraktor kepada LKMD harus diatur secara tegas dalam KSO. Pembayaran dana proyek untuk penyediaan bahan lokal dan sebagian paket pekerjaan dilakukan secara bertahap. Pembayaran tatrap pertama maksimum sebesar 30Yo dari l4
total nilai pekerjaan yang diserahkan dan material lokal yang diserahkan Rekanan/I(ontraktor kepada LKMD
harus diterima oleh LKMD sebelum
pelaksanaan
pembangunan prasarana fi sik.
Pembayaran berikutnya terhadap kesepakatan pekerjaan yang diserahkan dan penyediaan material lokal, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pekerjaan diselesaikan dan atau material lokal disediakan, diperiksa dan disetujui oleh Direksi Teknik.
Agar dapat terjalin kerjasama yang baik
antara
masyarakat/LKMD dengan Rekanan/I(ontrakfor, KPPT harus dilibatkan secara sungguh-sungguh dalam proses penyusunan KSO ini. Langkah-langkah penyusunan KSO meliputi:
l.
]Vlembahas dan membuat kesepakatan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan
konstruksi seperti pengadaan tenaga kerja, penyediaan bahan bangunan lokal, jenis paket/bagian pekerjaan yang dapat ditangani oleh
LKMD,
serta tata laksana pembayaran dan pengupahan. Selain itu, apabila terdapat kesepakatan tentang pelaksanaan sebagian paket kerja oleh LKMD dalam KSO perlu dibuat besaran bagian paket kegiatan serta jumlah dana yang akan diterima LKMD. 2.
Setelah dicapai kesepakatan Rekanan/I(ontraklor dengan
LKMD,
antara kemudian
kedua belah pihak melaksanakan
akad perjanjian kerjasama yang dituangkan ke dalam format Kerja Sama Operasional (KSO). Untuk setiap jenis pekerjaan yang diterima oleh LKMD l5
I
dituangkan dalam (satu) format KSO. Apabila LKMD mendapat lebih dari satu jenis pekerjaan maka jumlah KSO wajib disesuaikan. Penandatanganan KSO
Akad perjanjian kerja sama yang telah dituangkan ke dalam KSO ini harus ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Ketua I LKMD dan Kontraktor. Selanjutnya, Kepala Desa dan Pemimpin Proyek P3DT-OECF Tingkat Kabupaten ikut mengetahui dengan membubuhkan tandatangan. KSO ini juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kontrak/perjanjian antara Pemimpin Proyek P3DT-OECF dengan Kontraktor.
L.
Penyusunan Jadual Pelaksanaan Konstruksi
I
Setelah KSo ditandatangani Ketua LKMD, anggota organisasi Pelaksana Proyek. P3DT-OECF Tingkat Desa, dan Kontraktor, dengan dibantu KPPT secara bersama-sama menyusun jadual pelaksanaan kegiatan pembangunan konstruksi prasarana fisik berdasarkan butir-butir kesepakatan perjanjian yang tertuang dalam KSO (ihat lampiran 7..)
III.
PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROGRAM P3DT-OECF Pemeriksaan Ulang
Sebelum pembangunan prasarana dalam proyek P3DT-OECF dilaksanakan, LKMD bersama Kontrakror dengan dibantu KPPT memeriksa ulang setiap hasil penyiapan peran serta masyarakat. Hal-hal yang diperiksa ulang meliputi: butir-butir isi KSO dan juga memeriksa ulang kesiapan dari Organisasi Pelaksana Program P3DT-OECF di Tingkat Desa. l6
B.
Peran Serta
MasyarakatllKMD
dalam
Pelaksanaan
Konstruksi P3DT 1.
LKMD wajib memenuhi butir-butir perjanjian yang telah tercantum dalam KSO, seperti pengadaan bahan/material lokal, penyediaan tenaga kerja, dan pembangunan sebagian jenis prasarana).
2.
LKMD berhak meminta Kontraktor memenuhi butir-butir perjanjian yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam KSO melalui perantaraan Organisasi Pelaksana Program P3DT-OECF Tingkat Desa.
3.
LKMD wajib melaksanakan seluruh paket pekerjaan sesuai jadual pelaksanaan pembangunan prasarana yang telah disepakati.
4.
LKMD berhak meminta Kontraktor menepati jadual yang telah ditetapkan.
5.
Dalam pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan prasarana
itu, LKMD dengan dibantu KPPT harus
dapat mendayagunakan peran serta masyarakat khususnya penduduk
ini
penting
juga berfungsi
sebagai
miskin. Pendayagunaan peran serta masyarakat mengingat pembangunan prasarana ini
wahana alih ketrampilan administrasi maupun ketrampilan teknis kontruksi. Untuk itu, LKMD perlu menjalin kerjasama yang baik dengan pelbagai pihak terkait yang menjadi mitra kerja LKMD dalam pelaksanaan Program P3DT-OECF.
t7
C.
Kervajiban Organisasi Pelaksana Program P3DT Tingkat Desa Organisasi Pelaksana Program P3DT Tingkat Desa mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam hal :
l.
dapat diselesaikan sesuai dengan waktu, jumlah, dan mutu pekerjaan yang disepakati dalam KSO.
2.
Menjamin masyarakat yang diikutsertakan sebagai pelaksana
Menjamin bagian/paket pekerjaan yang diterima
bagian/paket pekerjaan konstruksi, dapat menerima upah sesuai keterampilan dan Hari Orang Kerja (HOK). Upah tenaga kerja ini harus diterima secara langsung oleh pekerja yang bersangkutan dan dalam keadaan utuh. 3.
Menjamin adanya penggantian alat atau bahan lokal milik warga desa yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan prasrana. Penggatian ini disesuaikan dengan keadaan alat atau bahan itu sebelum digunakan. Apabila alat atau bahan lokal itu akan diganti dengan uang, jumlah uang pengganti disesuaikan dengan harga alat atau bahan lokal yang berlaku di desa setempat saat itu. Sedangkan alat lokal yutrg telah digunakan atau bahan lokal yang tersisa hendaknya menjadi milik LKMD.
4.
Menjamin terpeliharanya investasi desa dan lingkungannya secara berkesinambungan.
5.
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan Program P3DT-OECF, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga pemeliharaan prasarana hasil pembangunan Program P3DT-OECF.
6.
Mengupayakan pelaksanaan Program P3DT-OECF sebagai wahana pembentukan 'tkader-kader pembangunan desatt khususnya dalam bidang alih teknologi dan alih kelola pembangunan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. l8
7.
Membentuk organisasi pemeliharaan prasarana hasil pelaksanaan Program P3DT-OECF dan ikut serta dalam pemeliharaan prasarana yang dimaksud.
8.
Menyusun laporan perkembangan hasil pelaksanaan paket pekerjaan dan menyampaikannya laporan tersebut kepada Rekananrl(ontraktor sesuai dengan perjanjian dalam KSO.
V.
PENYALTJRAN DAN PEMBAYARAN DANA PROGRAM P3DT A.
LKMD akan menerima tahap pertama pembayaran dana proyek untuk modal kerja maksimum sebesar 30 o/o dari total nilai bahan lokal yang disediakan atas pekerjaan yang diserahkan oleh Rekanan 4(ontraktor.
B.
Pembayaran dana proyek tahap pertama dilaksanakan paling lambat I minggu setelah perjanjian KSO ditandatangani.
C.
Pembayaran dana proyek untuk tahap berikutnya akan dilakukan oleh Rekanan/I(ontraktor selaku Pihak Pertama setelah menerima pengajuan permintaan pembayaran dari LKMD selaku Pihak II. Besaran dana proyek yang dibayarkan pada tahap-tahap ini disesuaikan dengan butir-butir perjanjian KSO.
D.
Pembayaran dana proyek untuk tahap-tahap berikutnya akan diberikan paling lambat I (satu) minggu setelah hasil kerja LKMD diperiksa dan dinilai oleh KPPT dan Unsur Pengawas lain yang ditunjuk.
E.
Langkah-langkah yang harus dilakukan LKMD dalam mengajukan permintaan dana pembayaran proyek adalah sebagai berikut:
l9
l.
LKMD meminta IGPT dan Unsur Pengawas lain yang ditunjuk untuk menilai dan memeriksa hasil pekerjaan
pembangunan prasarana. Hasil penilaian dan pemeriksaaan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan @AP3) (lihat
lampiron ....8.); serta ke dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan (BAPHP) Qihat
lampiran ....9.). LKI{D
harus
memiliki
dokumen-dokumen itu secara lengkap.
2.
LKMD, dengan dibantu KPPT, menyusun laporan hasil pekerjaan sesuai paket pekerjaan yang tercantum dalam KSO.
3.
LKMD mengajukan permintaan Tahapan Pembayaran
Dana Proyek P3DT kepada
r
Kontrakto Qihat lampiran.,..10.). Permintaan pembayaran dana proyek disesuaikan besaran dan mutu pekerjaan pembangunan
prasar.ana
yang telah dilaksanakan. Permintaan
ini
pembayaran dilampiri: laporan hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi, BAPP, BAPHP dan Kuintasi Pembayaran Program P3DT (lihat lampiran ......11). Prosedur pengajuan permintaan pembayaran dana harus
mengikuti kesepakatan tahapan pembayaran ,penyerahan pekerjaan konstruksi
dan sebagai tercantum
dalam KSO.
VI.
PELAPORAN
A.
LKMD berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan Pelaporan pelaksanaan Program P3DT-OECF kepada Rekanan/I(ontraktor. Isi laporan mengenai perkembangan kemajuan pelaksanaan konstruksi di lapangan dan administrasi keuangan sebagai realisasi dari bagian pekerjaan yang d i serahkan o leh Rekanan/I(ontraklor p ada LKMD.
B.
Jadual penyampaian laporan adalatr setiap seminggu sekali setelah hasil prasarana fisik diperiksa" dinilai dan disahkan oleh KPPT dan unsur pengawas lainnya yarLg ditunjuk. Laporan ini disampaikan pula kepada Tim Koordinasi Pelaksana Tingkat [I sebagai tembusan.
VII.
PEMELIHARAAI{ FISIK PRASARANA PROGRAM P3DT Untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna seluruh Prasarana yang
telah dibangun, masyarakat/LKMD setempat wajib langkah-langkah sebagai berikut
A.
Menyusun rencana
menyusun
:
kerja
pendayagunaan dan
pemeliharaan serta pengembangan prasarana yang telatr dibangun, B.
Menyusun organisasi pemeliharaan prsarana yang telah dibangun yang tidak terbatas pada prasarana hasil pelaksanaan Program P3DT-OECF. Dalam Penyusunan organisasi ini harus memanfaatkan seksi-seksi yang ada di LKMD dan sejauh mungkin mungkin menghindarkan pembentukan organisasi yang baru.
C.
Melaksanakan kegiatan perawatan/pemeliharaan
sesuai
dengan rencana kerja pada butir (a) dan (b) di atas.
VNI. TUGAS DAN KEWAJIBAN KAIYTOR PMD Disadari bahwa jumlah tenaga ahli di bidang konstruksi yang ada di perdesaan sangat terbatas. Selain itu, ketrampilan LKMD dalam mengelola proyek pembangunan secara mandiri sangat bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pelaksanaan program P3DT-OECF khususnya peran serta masyarakat, Kantor PMD Dati I dan Dati II, harus melaksanakan langfah-langkah sebagai berikut : 2l
Kantor PMD Dati
l.
I
aktif dalam Tim
Koordinasi Program P3DT-OECF Tingkat Propinsi yang dibentuk dan
Berperan
disahkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH TK. I. Anggota Tim meliputi: unsur Bappeda Tk. I' Kantor PMD Dati I, Kanwil Anggaran dan Kantor PU. 2.
Bersama dengan Kantor PMD Dati II menyusun rencana kegiatan dan jadual waktu peftm serta masyarakat dalam Materi yang Dati Program P3DT-OECF
di
II.
dipersiapkan meliputi: tahap penyiapan, pelaksanaan kegiatan, pemeliharaan Prasarana fisik, dan pelaporan. J.
Membina dan memfasilitasi Kantor PMD Dati II untuk: a.
b. c.
Berperan aktif dalam Tim Koordinasi Program .P3DT-OECF Tingkat Kabupaten Dati [I. Melaksanakan orientasi program P3DT-OECF. Memperkuat Penguatan LKMD dalam Program P3DT-OECF.
d.
e.
f. g.
4.
Membina Peran Serta Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan konstruksi dan pemel iharaan prasarana fi sik. Mengadakan monitoring dan evaluasi.
Menyusun laporan. Menyusun RKTL Program P3DT-OECF Tingkat Kabupaten.
Mengevaluasi pelaksanaan pembinaan peran serta masyarakat dalam Program P3DT-OECF yang dilakukan
oleh Kantor PMD Dati II.
22
5.
Melakukan Monitoring, Pemantauan serta Bimbingan Teknis di setiap tahapan Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Program P3DT-OECF yang dilakukan oleh Kantor PMD Dati II.
6.
7.
B.
Menghimpun laporan pelaksanaan penyiapan peran serta masyarakat dalam Program P3DT-OECF Kabupaten dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan peran serta masyarakat dalam program P3DT-OECF Tingkat Propinsi, serta mengirimkan hasil laporan dimaksud ke Direktorat Jenderal PMD.
Bersama Tim Koodinasi Program P3DT Tingkat II menyusun rencana kerja tindak lanjut pembinaan pelaksanaan Program P3DT-OECF Tingkat Kabupaten'
Kantor PMD Dati
l.
II
hendaknya berperan aktif dalam Tim Koordinasi Program P3DT-OECF Tingkat Kabupaten yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati KDH Tingkat II yang terdiri atas unsur Bappeda Tk' I, Kantor PMD Dati II, Dinas Kesehatan Dati II, dan DPU
Kantor PMD TK
II
TK II. 2.
Kantor PMD TK II bersama KMPTK, KPPT, camat/I(asi PMD membantu LKMD di desa lokasi Program P3DT-OECF menyusun rencana kegiatan dan jadual waktu pembinaan peran serta masyarakat dalam Program P3DT-OECF. Materi yang dipersiapkan meliputi: tahap penyiapan, pelaksanaan kegiatan, pemeliharaan Prasarana fisik, dan pelaporan.
3.
Kantor PMD Tk. II dan camat/I(asi PMD dibantu KPPT membina LKMD untuk:
23
a. b.
Berperan aktif dalam Program P3DT-OECF. Melaksanakan orientasi/penjelasan Program P3DT.OECF
c.
Membentuk Organisasi Pelaksana
d. e. f. g.
Proyek
P3DT-OECF Tingkat Desa. Melakukan identifikasi potensi sumber daya lokal, kelembagaan, jenis dan jumlah prasarana yang akan dibangun, dan lokasi prasarana. Menelaah persyaratan teknis maupun administrasi yang dibutuhkan dalam kerjasama antara LKMD dengan RekananKontraktor. Menyusun usulan jenis dan jumlah prasarana, lokasi, tenaga kerja, bahan material yang dibutuhkan berdasarkan hasil identifi kasi. Menyampaikan dokumen Program P3DT-OECF desa setempat ke tingkat Kecamatan sebagai bahan informasi dalam rangka sinkronisasi pengembangan wilayah.
usulan
h. 'fvlelaksanakan kerjasama Rekanan/I(ontraktor, seperti
1> 2>
dengan
:
Mempersiapkan hal-hal
yang
berkaitan
dengan pelaksanaan konstruksi.
Melaksanakan akad perjanjian kerjasama kontrakfor/rekanan yang dituangkan ke
dalam format Kerja Sama Operasional cKSo).
3> Menyusun jadual
pelaksanaan
pembangunan konstruksi.
i. j.
Mengadakan pemeriksaan ulang atas setiap kegiatan yang telah dihasilkan dalam tahap penyiapan peran serta masyarakat. Melaksanakan paket perkerjaan sesuai dengan isi perjanjian yang tertuang dalam KSO.
24
k.
Mencatat setiap perkembangan tahapan pekerjaan yang dilaksanakan lengkap dengan daftar nama pekerja, waktu melaksanakan pekerjaan/hari dimaksud.
l.
Menjamin untuk dapat memberikan insentiflupah kepada setiap tenaga yang ikut bekerja dalam proyek.
Melaksanakan pemeliharaan Prasarana fisik melalui organisasi pemeliharaan prasarana yang telah dibentuk di tingkat desa.
n. Menyusun laporan perkembangan
hasil pelaksanaan paket pekerjaan dan melaporkan ke Kantor PMD Dati II.
TK II
4.
Kantor PMD
5.
Kantor PMD TK II melakukan Monitoring, Pemantauan serta Bimbingan Teknis di setiap tahapan pembinaan peran serta masyarakat dalam Program P3DT-OECF y arlg dilakukan oleh LKMD.
6.
Kantor PMD TK II menghimpun dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan peran serta masyarakat dalam program P3DT-OECF Tingkat Kabupaten, serta mengirimkan hasil laporan dimaksud
mengevaluasi pelaksanaan pembinaan peran serta masyarakat dalam Program P3DT-OECF yang dilakukan LKMD.
ke Kantor PMD Dati I. 7.
Kantor PMD TK II bersama KMPKAB, KPPT dan camat/Kasi PMD membantu LKMD menyusun rencana kerja tindak lanjut bagi Organisasi Pelaksana Program P3DT-OECF Tingkat Desa dalam rangka pengembangan hasil-hasil Program P3DT-OECF.
25
DK. DANA PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN ADMIMSTRASI PROYEK
Untuk dapat memberikan hasil guna dan daya
guna
dalam
pelaksanaan program P3DT khususnya mengenai dana Pembinaan Administrasi Proyek dilakukan prosentase pembagian penggunaan dana berdasarkan peran, tugas dan tanggung jawabnya. Adapun dari masing-masing tingkatan tersebut yaitu :
Daerah Tingkat
I
Penggunaan dana PAP Dati
kegiatan sebagai berikut
l.
I dibagi
secara proporsioanal untuk
:
Pembinaan koordinasi Perencanaan dan evaluasi program, sebesar 30 % yang dikoordinasikan oleh Bappeda Tk.I.
2.
Pembinaan peran serta masyarakat, sebesar 30 % yang dikoordinasikan oleh Kantor PMD Propinsi Dati.I.
3.
Pembinaan teknis kontruksi, sebesar dikoordinasikan oleh Dinas PU Tk.I.
4.
Administrasi proyek (termasuk honorarium Tim Koordinasi dan laim-lain) datt operasional penunjang sebesar 15 TK.I.
Daerah Tingkat
25 %
yang
% yang dikoordinasikan Pimpro PAP-P3DT
II.
Dana PAP dibagi secara proporsional dan digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
26
l. 2. 3.
4.
Pembinaan koordinasi perencanaan dan pengendalian PAP, di Program' sebesar 25 % dari total anggaran koordinasikan oleh BaPPeda Tk.tr' Pembinaan peranserta masyarakat, sebesar 25 % da11 total anggaran PAP, di koordinasikan Kantor PMD KabuPaten Dati Tk.II.
Pembinaan teknis kontruksi sebesar
20 %
dan
administrasi proyek termasuk (honorarium Tim Koordinasi P3DT, ATK, dll) sebesar 15 % dari total anggaran PAP, di koordinasikan Dinas PU Tk.Il/Pimpro
P3DT. Pembinaan Administrasi pelaksanaan proyek (proses persiapan dan pelaksanaan tender) serta operasional penunjang kelancaran proyek sebesar 15 % yang
dikoordinasikan Bagian Penyususunan Program' Secara administratif, pengaturan lebih lanjut atas pengelolaan dan rinciannya diserahkan kepada masing-masing Daerah sesuai dengan kebutuhan, atas dasar kesepakatan bersama tim koordinasi.
x.
LAMPIRAN:
l.
Bagan Organisasi Pelaksana Program P3DT-OECF Tingkat Desa
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Contoh Format Usulan Prasarana Tingkat Dusun Contoh Format Usulan Prasarana Tingkat Desa Daftar Periksa Verifikasi Usulan Subproyek Daftar Hasil Verifikasi Usulan Subproyek Contoh Format KSO Jadual Tentative Pelaksanaan Kegiatan Peran Serta Masyarakat dalam Program P3DT-OECF Contoh Format BAP3
8. 9. Contoh Format BAPI{P 10. Berita Acara Tahapan Pembayaran Dana P3DT-OECF 1 1. Contoh Format Kuitansi Pembayaran 27
Lrrnplrrn
:
BAGAN ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM P3DT-OECF TAHUN 199611997 DESA KECAMATAN I(ABUPATEN PROPINSI
KETUA I LKMD/ KETUA PELAKSANA
I]ENDAIIN ITA ADM. LAPAN(;AN
MANDOR I
MANDOR II
MASYARAKAT
et(p3dnrgsn
MANDOIT III
I
F lrJ
o|
Y
zf
c E
c/)
f
CI
o 5 o LU
E
5
rHd o-l
Y
5;5
.E5.9
EEE
r geE
gcf=ocl 1p FEgc;pF 3EE O.C
z
v
u)
iE go 5s CDE PP = G 8.8 E g= ri -
f
a
F
v o z F F(
a o
@Y - llJ :)
I
F
a ca
:.o UJCE
?o.
il
o o
nliE
& p.{
-= :G
?rRO\
q )=
>lGc.
n
)J O\
Az FP
o^fi 7rt 5Eg Fl-
zD<
Af, 3tr8P OOYY
o
z
(o t--
o
Ec
tl
E
fi= tgfi
=> rr (e
..E ccc ..E
il il il
I
il il
I
lt
.s
554 ??N
nal
u
F
s $ iaE .p
iE
H FE+ )= >F
ft8.
Fl e\
;8. -o\
ll
ll
9F=
.E
n
gJ
f
I
I
(L
U
J
A
Iro
o (\l
F
o Y =
h Y
:
c s CL I
F tlj Y
5
o o
IJJ
J
tne o.
G
IJJ
Y
E ; E _3 E E ge; E .E v &58 =FE E;E ;€;= 3f;;
Er E;sg€gF"
ll
I
EH G
FFE f
EI
a
v () z
oy
h (J
;g
-t! =l -rG
F lq
o I
F
E< uo F Eo Y
a (rl F{
TIJ
P fr Agee 3 f,?EP €
&
geF
Fr
ff)f f-|
F. >t l, lt4
llU ?t AF
1z gH <
o4a
i:= o z
c
ill ill ill ill il| Il Il ill Il ill ill Jl
I
FI PI
o Y = f
Eo co
!J
o
.L
(L
g>>
o
9lo)
c € e g E+i+'+qia
/
()
Ec q)(U
E5 'E 5 Po E :9 = 9; Ei (L
d?5 >D nP$ 'F$ BI
F
99t:
= EE EEE FE
E;s €= #?'. == toF lr)st !o )G.=
v)
?s >l o\ n aF llt.cl )JO\ l€l 7z
)
Ec t|ltu
nl nl ill
Eo q)
c-
33t
C
o o (L
o tn-
o->
E=ts c(f*
Fi* Eccir
o=
o o=
o
(o
t\ o.
q
ol
(r)
3t;
G 3-rl o
\I
:t
s
f o f
(o
h Y
Lampiran
4
BANTUAN PEMBANGUNAN PRASARANA PENDUKUNG DESA TERTINGGAL (P3DT) OECF TAHUN ANGGARAN 199611997
DAFTAR PERIKSA VERIFIKASI USTJLAIY SUBPROYEK
DESA
:..................
KECATVIATAN ............:::..:.::::..:......::..::.:.::..
.
IGBUPATEN ': ..................
KRITERIA PEI.AICSANAAN PROYEK P3DT OECF
l.
Kelompok Penerima
3. 4.
lvlanfaat Sosio Ekonomi Kelayakan Teknis Dampak Lingkungan
5.
Rencana
2.
Pemeliharaan '.
SUB
PROYEK
Ada
Manfaat jangka panjang untuk kelompok kurang mampu - Untuk angkatan kerja diutamakan kelompok kurang mampu - cukup banyak bermanfaat sosio ekonomi - Layak secara teknis - Tidak mempunyai dampak negatip terhadap lingkungan - Rencana pemeliharaan telah disiapkan
Manfaat -
Kelomook (l Manfaat Angkatan Keda Jangka Panjang
Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak
Manfaat
Kelayakan
Dampak
Rencana
Sosio Ekonomi
Teknik
Lingkungan
(2)
(3)
(4)
Pemeliharaa n
(s)
=a
Tidsakada=ta
Disiapkan Oleh
Disetujui oleh
Diketahui Oleh
KEPALADESA
Pemimpin Proyek
Camat
Lampiran 5 BANTUAN PEMBAIYGIJNAN PRASARANA PENDUKI]NG DESA TERTINGGAL (P3DT) OECF TAHUN ANGGARAN 1996/1997
DAFTAR HASIL YERI}.'IKASI USULAN SUBPROYEK
DESA
KECAN,IATA}I
KABUPATEN
:
: :
DAFTAR SUBPROTK YA}IG DruSULKAI.I SEBAGAI KEGIATAI.{ PROYEK P3DT
PEKEzuAAN Lokasi Jenis (2\ (l)
Disiapkan Oleh Pemimpin Proyek
TARGET Biaya Volume (4) (3)
DAFTAR SUBPROYEK YA}IG LAYAK SEBAGAI KEGIATAII PROGRAIvI P3DT DARI ASPEK TEKMS, DAMPAK MANFAAT DA].I BIAYA TARGET PEKERIAAN I Jenis
fl)
Lokasi (2\
Volume (3)
Biaya
G'l
Diketahui Oleh
Tim Koordinasi P3DT Tingkat II, Ketua
(.............................................)
Lampiran
6
ST'RAT PERJANIAN KERIA SAMA OPERASIONAL (KSO)
PELAKSA}IAAN PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN PRASARANA PENDUKT]NG DESA TERTINGGAL (P3DT) OECW
NOMOR DESA KECAlvtATAll KABIIPATEN PROVINSI
Melqp@E-:
l.
Surat Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan (SPABP) Bantuan Pembangunan tanggal Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (BP3DT) No. ...... Tahun Anggaran 1996/1997.
2.
Hasil kesepakatan Tim Koordinasi P3DT Tingkat ..........1996.
3.
SK Bupati KDH Tingkat II tentang Penunjukan Pimpro Bantuan P3DT-OECF Kabupaten Daerah Tingkat II ...........'.. No. .................. tanggal ..............1996
4.
Surat Pemberitahuan Pemenang Lelang dari Panitia Lelang Proyek Bantuan P3DT OECF tanggal ..........1996 Kabupaten Daerah Tingkat II.....................
5.
Kontrak Induk antara Kontraktor Pelaksana dengan Pemimpin Proyek
II
Kabupaten ............
tanggal
No....
Bantuan
Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal..
....... tahun ....... bulan Maka pada hari ini .:.....................tangga! ........ Sama Kerja penanda-tanganan puluh dilaksanakan entun, seribu sembilan ratus sembilan Operasional (KSO), antara
l.
Nama
l)
:
2) 3)
Jabatan :
Alamat
:
:
..........
........4), selaku Pemenang Pelelangan dan selanjutnya sebagai Pelaksana Pekerjaan Proyek Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) Bantuan OECF Tahun Anggaran 199611997, sebagaimana diatur dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang dan Syarat-syarat Kontralg untuk selanjutnya disebut sebagai PIIAK
Wakil dari
KESATA.
2. Nama
:
5)
Jabatan : Ketua I LKMD
Alamat
:
...............
........... 6)
.....7)
Setaku Penanggung-jawab Pelaksana Penyelenggara Peran serta masyarakat, pada Proyek Bantuan Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) OECF, sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK KESAni DAN PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menanda-tangani
Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) dalam pelaksanaan Proyek Bantuan Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal @3DT) OECF Tahun Anggaran 19961 7997 menurut ketentuan sebagai berikut
:
PASAL T KETENTUAIT UMUM
PIHAK KESATU ttnn PIHAK KEDUA, mengerti dan memahami Kerja Sama Operasional (KSO) ini dilandaskan pada kekhususan sifat proyek yang mempunyai misi dan arahan :
l.
Pelaksanaan Proyek Bantuan P3DT OECF ini diarahkan pada tercapainya penunjangan yang
2.
Pelaksanaan Kerja dalam rangka :
optimal terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi desa serta terjadinya alih kelola dan ketrampilaq yang dilaksanakan dengan Program IDT.
a.
Sama Operasional (KSO) seperti ini, sangat dianjurkan dan dilakukan
Memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, untuk berpatisipasi aktif dalam membangun serta menumbuhkan rasa percaya diri dan kepedulian terhadap upaya perbaikan kondisi masyarakat dan desanya.
b.
Memberikan tempat masyarakat untuk partisipasi secara nyata yang dapat menjamin kelangsungan kegiatan pembangunan pada masa setelah proyek.
c.
Upaya pemberday,lan masyarakat melalui peningkatan kemampuan swadaya.
PASAL 2 PAKET PEKERIAAN
l.
PIHAK KESATU, dalam jabatannya menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, sebagian dari paket pekerjaan pelaksanaan konstruksi Proyek Bantuan P3DT-OECF.
2.
PIHAK KESATU, dalam jabatannya selaku penanggung jawab pelaksanaan konstruksi dan bimbingan teknis, menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, pengelolaan pekerjaan dan PIHAK KEDUA, menerima tugas pekerjaan sebagaimana terdapat dalam rincian sebagai berikut:
a.
PEI'IYEDUAN BAHAN LOIUL, berupa
Jenis Bahan
Volume (Satuan)
:
Harea Satuan
Jumlah
Jumlah Nilai Peneadaan Bahan Lokal
Keterangan: Pengisian dalam kolom inidisebutkan rincian jenis, volume, harga yang disepakati, serta nilai total disepakati bersama.
2.
PEI'IYEDUAN TENAGA KERIA LOI{AL, rincian :
Jenis Pekeria
Jumlah HOK
Uoah
Jumlah
Jumlah NilaiPeneadaan Tenaga Keria Lokal
3.
Keterangan : Pengisian kolom ini disebutkan rincian jenis dan jumlah tenaga kerja serta upah yang diterima menurut pekerjaan yang disepakati bersama.
PENYEMHAN SEBAGUN PAKET PEKER.IAAN PEMBANGUNAN PRASARANA PENDUKaNG, berupa :
Jenis Pekeriaan
Volume (Satuan)
Harea Satuan
Jumlah
Jumlah Nilai Penyerahan Pekeriaan
Keterangan : Pengisian kolom ini disebutkan rincian jenis pekerjaan, volume pekerjaaq harga yang disepakati, serta nilaijunrlah dari penyerahan sebagian pekedaan yang disepakati bersama.
PASAL 3
JUMI"AH NILAI KERJA SAMA Berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Pasal PAKET PEKERJAAI'I, kerja sama operasional yang disepakati antara PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA bernilai sebesar
il ---:-! :: ::
::: ::::
:: ;;t
PASAL
4
HAK DAN KEWAJIBAN
4.1. PIHAK KEDUI menerima untuk melaksanakan pekerjaan termaksud pada Pasal PAKET PEKERIAAN, berdasarkan uraian persyaratan serta gambar-gambar kerja yang telah disepakati dan disetujui oleh Pimpinan Proyek. dalam jabatannya berkewajiban untuk membantu PIHAK KEDAA datam pelaksanaan pekerjaan dan atau bagian pekerjaan yang diserahkan pada PIHAK KEDUA, dengan cara:
4.2. PIHAK KESATU,
a. b. c.
Memberikan bimbingan keterampilan kepada masyarakat agar mutu teknis hasil pembangunan dapat tercaPai. Menyediakan bahan dan peralatan kerja yang diperlukan sesuai kebutuhan pekerjaan yang diserahkan. Mematuhi dan menghormati isi Kerja Sama Operasional (KSO) sehingga terpelihara hubungan dan suasana kerja yang saling menunjang.
4.3.
PIHAK KEDUA menerima dai PIHAK KESATU untuk melaksanakan bagian pekerjaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal PAKET PEKERJAAN berdasarkan uraian pekerjaan, persyaratan serta gambar-gambar kerja yang terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KSO ini. pekerjaan yang diserahkan setiap dua minggu setelah mendapatkan pemeriksaan dan Pengawasan oleh Konsultan Perencanaan dan Pengawasan Teknis yang ditunjuk oleh Pemimpir, Proyek.
4.4.
PIHAK KEDUA, wajib menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan bagian
4.5.
PEMIMPIN PROYEK bertanggung jawab terhadap tercapainya kesepakatan yang
saling
menguntungkan bagi kedua belah pihak. Keseluruhan isi materi KSO ini wajib mendapatkan pemeriksaan dan persetujuan Pimpinan Proyek sebelum ditanda-tangani. 4.6.
Dalam hal terjadi perselisihan yang berkaitan dengan isi KSO ini diselesaikan atas dasar musyawarah, dengan mendengarkan saran teknis Konsultan Pendamping dan Konsultan Perencanaan dan Pengawasan Teknis serta pertimbangan Kepala Desa. Pemimpin Proyek atas nama Pemerintah membuat Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Perselisihan yang mengikat kedua belah pihak untuk mematuhinya.
PASAL
5
DIIKUNGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN Sejalan dengan maksud dan tujuan Proyek Bantuan Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) OECF maka untuk melaksanakan bagian pekerjaan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal PAKET PEKEzuAAN maka masing-masing pihak terkait memberikan dukungan dalam bentuk
l.
PIHAK KESATU
a. b. c.
2.
:
akan menyerahkan kepada
Peralatan Kerja yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA apabila desa setempat tidak tersedi4 Bahan bangunan yang diperlukan dalam jumlah, lokasi dan saat yang diperlukarl apabila desa setempat tidak tersedia Birbing.n teknis dan keterampilan dalam rangka alih kemampuan kepada masyarakat pekerja.
7IHAK KEDUA wajib bertanggung jawab
a.
PIHAK KEDUA dukungan berupa:
pada
PIHAK KESATA hal-hal sebagai berikut:
Terhadap kelancaran penyediaan dan pengerahan tenaga kerja.
3.
b.
Terhadap pengadaan bahan lokal pada lokasi, dalam junrlah dan jenis sesuai
c.
kesepakatan. Terhadap penyelesaian bagran pekerjaan yang diserahkan dalam waktu dan mutu yang dapat dipertanggung jawabkan.
PEMIMPIN PROYEK memberikan bimbingan teknis maupun administratif kepada kedua belah pihak dalam bentuk
a. b. c. d.
:
Pemimpin Proyek memberikan pembinaan dan bimbingan teknis dan administratif. Pengawasan teknis pada pelaksanaan bagian pekerjaan yang diserahkan. Pengawasan mutu bahan lokal yang disediakan oleh PIHAK KEDaA, dan atau melakukan perubahan terhadap spesifikasi umum atau gambar kerja dalam rangka mengoptimalkan penggunaan bahan lokal. Memelihara kelancaran dan kelangsungan seluruh pekedaan.
PASAL 6 JAN GKA WAKTU PEI\TYELESAIAN PEI.AKSANAAN PEKERIAA}I Jangka wakru pelaksanaan bagian pekerjaan yang diserahkan, sebagaimana dimaksudkan dalam KETENTUAI{ PAKET PEKERIAAI.{ harus sudah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA pada .............tahun 1996 (selambat-lambatnya pada Bulan terakhir masa berlakunyaProyek Bantuan P3DT OECF ini).
bulan
tanggal
PASAL 7 PEMBAYARAN DAN PEI.IYERAHAN PEKERJAAN Pembayaran dan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, diatur sebagi berikut
:
l.
Pembayaran uang muka maksimal sebesar 30% dan total nilai untuk pekerjaan yang diserahkan dan material lokal yang disediakan oleh LKMD sebelum pelaksanaan pekerjaan yang akan diserahkan LKMD dimulai dan atau material lokal disediakan.
2.
Pembayaran berikutnya terhadap kesepakatan pekerjaan yang diserahkan dan penyediaan material lokal, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pekerjaan diselesaikan dan atau material lokal disediakan" diperiksa dan disetujui oleh Direksi Teknik.
3.
Pembayaran terhadap kesepakatan penyediaan Tenaga Kerja Lokal, dilaksanakan berkala setiap (satu) minggu sekali berdasarkan Jumlah HOK minggu berjalan dan upah yang disepakati. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan dilaksanakan oleh Pengawas yang bertindak untuk dan atas nama Pemimpin Proyek.
4.
I
PASAL
8
KETENTUAN PENUTITP
8.1. Hal yang belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian Kerja
Sama Operasional (KSO) ini
akan diatur kemudian bersama Pimpinan Proyek.
berdasarkan atas kehendak dan itikad baik seluruh pihak yang terlibat dan berorientasi pada tercapainya misi dan tujuan proyek-
8.2. Surat Perjanjian KSO ini dibuat
8.3.
Surat Perjanjian KSO ini mulai berlaku pada saat ditanda tangani oleh kedua belah pihak., dibuat datam rangkap l0 (sepeluh), dimana pada rangkap I PIHAK PERTAMA dan pada rangkap tr PIHAK KEDUA menanda tangani diatas materai Rp. 2000,- sesuai keperluan masing-masing yang mempunyai kekuatan hukum yang sama'
Demikian Surat Perjanjian ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.
DITAI.IDA TA].IGAI.{I DI PADA TA}TGGAL PIHAK
KEDUA
: :
:
PIHAK KESATU,
s)
r) MENGETAHUI,
PEMIMPIN PROYEK P3DT
Keterangan
:
I 2
Nama Wakil dari Kontraktor Jabatan wakil dari Kontraktor
:
KEPALA DESA
Alamat dari Kontraklor Nama Kontraktor Nama Wakil dari LKMD Nama Desa Alamat dari Kantor LKMD Jumlah NilaiKerjasama Dalam KSO
;
! t I E 1!
I5 < g
t\ o\ o\ \o c\ o\
fr!
z F sz k p (,
(5
v (,z V z 7 p
z v F zs { OF U2
F.
ffi
o I
k O i.\
fft r.: t
v
tfi
('t
ilrl
o ta
Eu ru zl
gb =G H
i 1l iii' i?at, il!lli, r li i,illi,liliiEfitt,il ii,ilhiiiiillltiuili i
-dtrf|oOFo
H
oo
or
rtutoF
L,ampiran: 8
Format BAP3
BERITA ACARA PEMERIKSAAN DN PENILAIAN PEI(ERIAAN (BAP3 P3DT-OECF)
Pada hari ..........tanggd..........., bulan............, tahun.......... kami yang bertanda tangan dibalvalt ini masing-masing:
l.
Nama Jabatan
Konsultan Pengawas Lapangan Proyek P3DT-OECF, Desa , Kabupaten......r........., propinsi......
Kecamatan
2.
3.
Nama
CV/PT
Jabatan
Rekanan/I(ontraktor Proyek P3DT-OECF, Desa ..., Kabupaten......................., Propinsi ..............
Kecamatan
Nama Jabatan
Ketua I LKMD / Ketua Pelaksanaan Proyek P3DT-OECF, Kabupaten Desa..............,
Kecamatan
Propinsi............. dengan ini secarta bersama-sama telah melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap pekerjaan pembangunan konstrulci sesuai yang terdapat dalam lampiran BAPPP P3DT-OECF ini.
Demikian Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Proyek P3DT-OECF ini dibuat untuk dapat dipergunakan dseperlunya. tanggal ............ 1996
Rekanan/Kontralrtor
Ketua I LKMD
Konsultan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Proyek P3DT-OECF
6
c Gt rr oi
z (,
z
q
€3E3
E
o c
ttJ
Fi Eg gE; $
b Y
:6o E
6o-
a
o
JA
>tr
Xo
-' =-
;E#8 ; at-qtb - :'
|
'5 6.E b
tr4
ggEi
o.E z,d. PO
v
Efi-
33 6f; $g
oo (€
(6
g.
n n tl tl
ll
q)
tl
U2
tl tl
tl tl
.o
tl tl tl
llJ :
{'E {€
f =
:
ll ll
o
tl
I
il tl tl
fim H'o
EggF
s5 Sg t4 r, so trsl
(5
z
:.
JZ
=Y ES
k:) =O zs
F-.
|i
E€u f,FUJ
E=; .:g'=
:i::
e
8E5 "z;t
A9, HE 7.2
E
H,.q
FE5
@
o
z
3g.g
;d
=f 15€
;; ct
O
== 'v,33
;ffgS E8l eTil 9rE Er -c,iais
'}1
GD-= C e e
I
F
o
L.\i\{Pttt^N P
N'\N P RAS AR,\N..\ P E N D U KU N G DESA TERTINGG..\.L BANTUAN OECF ( P3DT-OECF ) TAIIUN ANG GAITAN 199 6 I 1991
RO G RA}
I
P E I\1
8..\ N G
U
DAFTAR HARI.AN PEI{ERJA PROYEK
'
Dcsa
Jenis Pekerjaan
Kccamatan Kabupaten Propinsi
No. Kontrak
Nonror
No.KSO Tanggal Kcrja
Nanra
PIfIK
Jam Kcrja
Unrur
Tanda Turgan Cap Jempol
Mulai
Sclcsai
Ketcrangu: P : Pekerja
T: Tukang K: Kepala Kclompok Dikctahui: Pcngart'us Lapiutgan
(................... ............)
Disctujui : Kontntktor
(.........................)
Disirpkan LIT\TD
:
/
Kiri
8.8.1
LAr\LPLtu\.r\ 8.8.2 RAi\ 1 P EIV1 B,\N G U NAN P RASA Rfu\.{. P EN D UKUN G DESA TERTTNGGAL BANTUAN OECF ( p3DT-OECF )
PROG
TAHUN ANGGAITAN D9
611997
DAFTAR HADIR PEKERJA PROYEK
Desa Kecanratan Kabupatcn
Propinsi Nomor
:.....
:
Jenis Pekerjaan
:
No. Kontrali
:
No.KSO
:
Tanggal Kcrja
Narna
PTfK
Had
Juntlah
HOK
M
SN
SL
R
K
J
SB
Jumlal HOK Keterangan: P : Pckcrja
T: Tukang K: Kelompok Kcrja Dikctahui:
Disctujui
Pcngarvas Lapangan
LI(\TD
( ...............................
)
:
(.........................)
Disiapku: Kontraktor
LAi\TPIRfu\ 8.8.3
GRA}I PEIUBANGUNAJ{ PRASARANA PENDUKUNG DESA TERTINGG.{.L BAI'{TUAN OECF ( P3DT-OECF )
PRO
TAHUN ANG GAITAN 199 61 1997
Desa
Jenis Pekerjaan
Kecamatan Kabupatcn Propiirsi
No. Kontrak
No.KSO Tanggal Kerja s.d ....................... I 9....
Nontor
Nama
PTTIK
Jumlah Hari
(HOK)
Bcsamya UPah yang diterima (Rp)
Tanda tangan / Cap Jcmpol Kiri
Junrlah
Kcterangan: P : Pekeda T: Tukang
K:
Kclompok Kcrja
Dikctahui: Pcngarvis Lapnngan
Disctujui:
Disiapkan
LKl"tD
Kontr.rktor
(.........................)
:
q
o
!u
e
C
a
c,
A
e
E
G
a
E:i[ Eg€ I Eo.
H
ut
x
o =r Y
'j
!!* E.s
ir-ooE
;;i* E
i
e
al-
P
oo
Y
g,
E!
A
.s
I I I I I I f I t I T I I I I I I
:8.
s: N.; uI Q::
sE!
\:
Ii;
n'E
fr; \q) E
?t
lt?e lcl S*
i'
IHIHB
3s
lrl l*l I(ar. tit sE lEl
fit g:
Qr
t_:t g ?
tq $3
psg
o
z
iEi
T
E
I :i FEt F i a;'s-ru i3iEg FEE 3, gg irf E;r E E 33? Ff f f F?s s?? E -;d.,t=-oicti rtq
se z{ H.o
N
o
iEg[
Format BAPHP
Lampiran:9 BERITA ACARA PEI.ITERAFIAN HASIL PEKERIAAI{ (BAPFP P3DT-OECF) Pada
tanggal
hari
...tahun 1996, kami yang bertanda-tangan di bawah ini
masing-masing:
l. Nama Jabatan : Ketua I LKMD/Ketua :
Kecarnatan
Pela}sana Proyek P3DT-OECF, Desa......
.,I(abupaten.................selaku PIFIAK KEDUA
menyerahkan hasil pelalsanaan pekerjaar konstruksi progam P3DT sesuai dengan Berita Acara ........, dan perjanjian I(SO Perneriksaan dan Penilaian Pekerjaan (BAP3)
nomor
nomor 2.
Nama
..., kepada, :.................
Jabatan : Direlcur Perusahaan/CV sebagai relonanrkootralctor Proyek P3DT
IGbupaten
......selaku PIHAK KESATU
Pekerjaan konstrut<si yang diserahkan tersebut telalt dilaksanal€n sesuai dengan batas waktu yang
telatr ditentukan dan telah mernenuhi perryaratan taknis sebagaimana sesuai dengan hasil Pemerilsaan Pekerjaan Propk. Denrikian Berita Acara Panyerahan Hasil Pekerjaan
ini dibuat unntuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
tangga!............. 1996
Ketua I LKMD
Kontraktor P3DT
Mengetahui: Konsultant Perencanaan dan Pengawasan Teknik P3DT.OECF
F6nd
BATPD P3DTOECF
Lampiran:
10
BERITA ACARA TAHAPAN PEMBAYARAN DANA ( P3DT-OECF) Pada
hari
tanggal
... bulan ...........tahun 1996,
l€fid yang bertanda+angan
di bawah ini masing-masing:
[. Nama : Jabataa : Pemimpin
Proyek Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal
( P3DT{ECF), Kabupaten ................, Propinsi
Nama
2.
:
Jabatan :
Ketra I LKMD, Desa ..........
.........Kecamatan
I(abupataen dengan ini secara benama-sama telah melakukan penilaian
:
A. LKMD telah selesai melaksanakan pekerjaan pembangunan konstrulai, dangan jenis prasarana ............... sesuai dargan Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan (BAP3)
Dengan telah dipenuhinp persyaratan teknis dan administatif sesuai jadwal umktu . pelaksanaan pekerjaaan. pemburgunan konstruksi sesuai point maka LKMD
B.
Desa................ lalak untuk memperoleh pembayaran Rp. ................. (........... .........).
C.
tahap
.\
.....sebesar
LKMD desa jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan pekerjaan sisa bertanggung selanjutrya yaitu ......seperti tertuang dalam surat perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO). Pekerjaan sisa dimaksud harus dapat diselesaikan sesuai dengan batas
Dengan telah diterima dana pembayaran tahap ................tersebut (point B) maka
waktu dan targa yang telah ditentukan berdasarkan dengan relonanlkontraktor. Dernikian Berita Acara Tahapan Pembayaran Dana (BATPD) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Kontraktor
Ketua I LKMD
Mengetahui: Konsultan Pengawas Lapangan
Format Kwitarsi Pemba
lampiran : I I
KWITANSI PEMBAYARAN
Telah terima dari
:
Rekanan/I(ontraktor Proyek Pembangunan Prasarana Pendukung Desa
Tertinggl Uang
sebesar
:
Rp..
(P3
DT-OECF) Kabupaten
(.................
....................) pekerjaan pembangunan Pembayaran tahap........... pelaksanaan bagian konstruksi jalan desa dari.............. Vd .................sepanjang................
Krn, pernberian bantuan bagi desa........... Kecamatan.. ........, Kabupaten.......... sesuai dengan .. dan BAP3 Nomor KSO tanggal Nomor tanggal
tanggal ............. 1996
Mengetahui:
Yang menerima,
Konsultan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Proyek P3DT-OECF
Ketua I LKMD
