、■ド ″ ・ ヽヽ
1[‖ 11‖ lIIlllPI‖ [11‖ TA‖ ll[11‖
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2014
物
″
″
―
BAB l
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
Perencanaan merupakan suatu cara
untuk
mencapai tujuan yang
diinginkan dimasa depan secara tepat dan efisien melalui urutan pilihan dengan
memperhitungkan sesuai dengan sumber daya yang tersedia pada daerah. Secara umum perencanaan pembangunan adalah teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan kondisi daerah
yang bersangkutan. Sedangkan tujuan dari pembangunan adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih tepat guna mewujudkan masyarakat yang lebih maju, makmur dan sejahtera.
Adapun komponen utama dari perencanaan pembangunan terdiri dari (1)
;
usaha pemerintah secara terencana dan sistematis untuk mengendalikan
dan mengatur proses pembangunan, (2) mencakup periode jangka panjang,
menengah dan" tahunan,
(3) menyangkut
dengan variabel-variabel yang
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan
baik secara langsung maupun tidak langsung, (4) mempunyai suatu sasaran pembangunan yang jelas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari uraian diatas dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang
Nomor
32 Tahun
2OO4 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
t2
Tahun 2008, serta
PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2O7O tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor
ん `り
陥bυpalen
ti■ ぶan蓼■んウケ Zゲ
“
8
Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
%%滋
物 物
25″
滋 η
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah telah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, setiap Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan
pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20
(dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk jangka
5
(lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk
jangka 1 (satu)tahun. Terkait dengan amanat Undang-Undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menyusun RPJPD Tahun 2006-2025 yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Nomor
8 Tahun 2006 dan
RPJMD Tahun 207!-2OtO yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor O2 Tahun 2072. RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah yang
menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode satu tahun kedepan secara
terencana melalui sumber pembiayaan baik APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sebagai penjabaran dari RPJMD, RKPD mempunyai kedudukan dan fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD
dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penga nggaran tahunan. Dengan demikian, RKPD berperan menjembatani sinkronisiasi harmonisasi
rencana tahunan dengan perencanaan strategis atau mengopersionalkan
81antuniahun2015 熙ヽ陥bupatenS急■
2
5物
んや 蒻
ρ″ 蒻
Tabel.4.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2OL5 Kabupaten Sarolangun No ■ ■
.
Prioritas Pembangunan Daerah 2 Peningkatan Pembangunan
lnfrastruktur
Sasaran Pembangunan Daerah
SKPD Penanggung
Nama Program
Jawab
4
3 .. Meningkatnya pemerataan
t. Pemb. Jalan
Jembatan ke- adilan pelayanan transportasi antar 2. Pembangunan
kecamatan,
desa
kua-litas prasarana
saluran drainase dan Gorong-
dan
kelompok masyarakat , Meningkatnya kondisi dan dan
sarana jalan dan jembatan Tertatanya manajemen trans- portasi dan moda angkutan umum yang
,.
gorong
3. Tanggap darurat jalan 4. Pengembangan dan
pro-duktivitas
pertanian meningkatnya aksesibilitas masyarakat pedesaan pada sentra produksi . Tersediaya jaringan irigasi . Meningkatnya kualitas dan sarana pendidikan Meningkatnya
serta
kuan-titas
.
ketersediaan
Tersedianya energi listrlk
kepen tingan masyarakat
dan
7. Rehabilitasi liharaan
Peningka-tan,
dan Perbaikan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
9.
jaringannya Pengadaan,
peningka-tan sarana
prasarana
secara merata
sakit
bagi ma-syarakat
bersih
gedung
sekolah Pengadaan,
dan aktivitas ekonomi O. Tersedianya air
dan
peme-
. .
. RSUD
Sarana
dan
Prasarana Perhubungan
fasi-litas
pelayanan kesehatan Terciptanya lingkungan pemu-kiman yang sehat
Pembangunan
5. Rehab'ilitasi
8.
Pertamanan . Dinas Pertanian . Dinas
Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas LLAJ
Pengelolaan jaringan
6.
. Dinas PU & PR . Dinas T. Kota, Kebersihan &
endidikan . Dinas Kesehatan . Dinas Perhubungan, Komunikasi & lnfo . Dinas ESDM
irigasi
efektif . Meningkanya produksi dan
5 &
rumah
l0.Peningkatan kualitas
jasa
pelayanan
sarana dan prasarana kelistri-kan
11. Pengembangan kinerja
pengelolaan
air
minum dan Sanitasi
12. Pembangunan
gedung
olahraga, dan
kepemudaan, utilitasnya
13. Pembangunan Mesjid 1-4.Pembangunan lnfrastruktur pedesaan
%蒻
滋
No
Prioritas Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah
Nama Program
1
2
3
4 15.
5物
惣 魏 ″
SKPD Penanggung
Jawab
5
Peningkatan
dan
Pe-
ngembangan Peruma-han
Pertamanan
Rakyat
16. Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana
. Dinas Pendidikan
17. Pemeliharaan Sarana dan
. Dinas Kesehatan . Dinas
Prasarana Umum Daerah
18. Pengembangan Sarana dan Prasarana Per-tanian
19.
Sharing Dana
Pem-
bangunan
t. Peningkatan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat
kebutuhan masyarakat atau wilayah
Pengembangan Budi daya
atau dengan
yang bersangkutan 2.
Terciptanya sinergi yang
saling
5.
Perikanan
6. Pencegahan 7. 8.
Penang-
gulangan Penyakit Ternak
Peningkatan
perkebunan,
peftanian pangan dan
10. Pemberdayaan Penyuluh
antar
wilayah Meningkatnya
produktivitas sektor pertanian khususnya 9.
sektor
Meningkatnya nilai tambah yang diterima
oleh petani sektor pertanian tanaman
pangan dan holtikultura Meningkatnya kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan perikanan Meningkatnya kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan peternakan Terwujudnya penerapan
masyarakat
masyarakat
dalam
peftanian/
holtikultura
.
Pembangunan Pertanian
pemasaran hasil produksi peternakan Pemberdayaan Masyarakat Pengemdalian sumberdaya perikanan. Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit lkan
menguntungkan
antar sektor
Э
Perencanaan
pembangunan daerah Ketahanan pangan
2. 3. Pengembangan Hortiku ltu ra 4. Peningkatan Peren-canaan
yang
Perhubungan, Komunikasi & lnfo . Dinas ESDM . RSUD
Terwujudnya dan pendanaan adil untuk setiap kecamatan wilayah sesuai
pembangunan
. Dinas Pertanian
lnfra-struktur
Perkotaan
2.
. Dinas PU & PR . Dinas T. Kota, Kebersihan &
perkebunan
lapangan
11.
Peningkatan
penerapan
teknologi pertanian perke-
1. Dinas Pertanian
2. Dinas Perikanan &
Peternakan
3. BPP 4. Dinas Bunhut
5.
Dinas Perkebunan & Kehutanan 6. Dinas Perindustrian,Perdagangan, & Koperasi /. Bappeda Dinas Kebudayaan Pariwisata,
8.
Pemuda
& Olah Raga
9. Dinas Sosial,
bunan
12.Peningkatan Kemampuan KerJa dan Trans.
Teknologi lndustri
13.
Peningkatan
kualitas
kelembagaan koperasi
10.Dinas ESDM ■■.Badan LHD ■2.BPMPD
Td
?enetiata/ Ka/q,fa*r.r S a44k
4r4r4
kaedah-kaedah
konservasi
pembangunan
dalam hutan
berkelanjutan
Meningkatnya kualitas dan daya saing koperasi dan UKM No 1
Sasaran Pembangunan
Prioritas Pembangunan Daerah 2
3
9.
Meningkatnya kualitas aparatur koperasi dan Pengusaha Kecil dan
Meningkatnya kewirausahaan koperasi dan UKM 11. Meningkatnya daya saing dan perdagangan 12. Berkembangnya produk unggulan daerah yang keunggulan
industri
komperatif
dan
juga keunggulan kompetitif L4. Berkembangnya usaha-
usaha produktif
industri
5 usaha
kecil menengah
di
Perdagangan Daerah
16. Peningkatan Produksi Perkebunan
17. Perlindungan Konservasi Hutan
18. Pengelolaan Keragaman Budaya
19. Pengembangan Destinasi Pariwisata
20.Peningkatan kualitas
dan
21.
Perlindungan
dan
pengem-bangan
Meningkatnya kegiatan
Penanaman
produktifitas
tenaga kerja
pedesaan
15.
Jawab
4 L4. Pengembangan
15. Peningkatan Efisiensi
Menengah
10.
memiliki
SKPD Penanggung
Nama Program
Daerah
ketenagakerjaan
modal
22. Pengembangan Kota
17. Berkembangnya ekonomi kerakyatan di pedesaan
23. Pengembangan Data
Terpadu
daerah
18.
Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam
dan lnformasi
24. Perencanaan Pembangunan Ekonomi
perekonomian
19. Meningkatnya lapangan
pekerjaan Menurunya
25.
tingkat
pengangguran Terwujudnya
22.
Pembangunan yang tidak merusak lingkungan hidup
Pembinaan
dan
Pengawasan Bidang
dan
Migas
26.
Pembinaan
dan
Pengawasan Bidang Pertambangan
27. Pengendalian
serta pestarian sumberdaya
Pencemaran
alam
Kerusakan Lingkungan Hidup
28.
dan
Perlindungan
dan Konservasi SDA 29, Peningkatan Kualitas dan Akses lnformasi SDA dan LH
3O. Pengembangan LemEkonomi Pedesaan
baga
Perzzrt"ta/ K4l4/4/e4 Saruk,qzt
Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2415 yang dUabarkan secara konkrit ke dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2O!5 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat dan disiplin
dari penyelenggara pemerintahan dan peran serta aktif dari masyarakat dan
diharapkan pemulihan ekonomi akan tampak dan pada tahun-tahun berikutnya akan lebih memperkokoh ketahanan ekonomi daerah. Untuk itu hasil dari Musrenbang yang selanjutnya dituangkan ke dalam
RKPD
ini harus
mampu menghasilkan kesepakatan antar
pelaku
pembangunan, sehingga tercapai tujuan dari pembangunan daerah Kota Samarinda.
Dalam kaitan ini pemerintah daerah bersama-sama masyarakat perlu bersungguh-sungguh melaksanakan program pembangunan agar mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat.
Dengan adanya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
ini, diharapkan prioritas pembangunan daerah sebagai penjabaran visi dan misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.
%″
滋 勉 η ″
5物
BAB VI PENUTUP
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(
RKPD
) Kabupaten
Sarolangun
Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun
yang tidak hanya memuat program dan kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Keb'rjakan Keuangan Daerah, Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah, serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.
RKPD akan dijadikan pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) Tahun Anggaran
2075,
Renja-SKPD,
Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun Anggaran 2015 serta
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2015, sesuai yang diamanat dalam peratu ra n peru nda ng-u nda nga n.
Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sarolangun
berkewajiban melaksanakan program
dan kegiatan RKPD Kabupaten
Sarolangun Tahun 2OL5 dengan sebaik-baiknya, serta diharapkan dapat melibatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Selain itu juga, SKPD diwajib menerapkan prinsi-prinsip effisien, efektif, transparan, akuntabel dan
partisipatif.
Di samping itu,
masyarakat
mengawasi pelaksanaan kebijakan
juga diharapkan untuk
dan
kegiatan
ikut
program-program
pembangunan daerah dan sekaligus berpartisipasi untuk mengevaluasi penyele ng garaan pem eri ntha n.
