BAB I PENDAHULUAN. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan. yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang “Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya.

Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan sederhana. Tetapi hal ini seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang”. Beberapa kalimat pembuka pada Human Development Report (HDR) pertama yang dipublikasikan oleh United Nations Development Programme

(UNDP)

pada

tahun

1990

secara

jelas

menekankan pesan utama yang dikandung oleh setiap laporan pembangunan manusia baik di tingkat global,

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 1

tingkat

nasional

maupun

pembangunan

yang

menempatkan

manusia

tingkat

daerah,

yaitu

pada

manusia

yang

berpusat sebagai

tujuan

akhir

dari

pembangunan dan bukan sebagai alat bagi pembangunan. Berbeda

dengan

konsep

pembangunan

yang

memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan menguntungkan manusia. Pembangunan manusia memperkenalkan konsep yang lebih luas dan lebih komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia di semua golongan masyarakat pada semua tahap pembangunan. Pembangunan manusia memperluas pembahasan tentang konsep pembangunan dari diskusi tentang cara-cara (pertumbuhan Produk Domestik Bruto) ke diskusi

tentang

tujuan

akhir

dari

pembangunan.

Pembangunan manusia juga merupakan perwujudan tujuan


jangka panjang dari suatu masyarakat dan meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, bukan manusia di sekeliling pembangunan. Dalam perspektif UNDP, pembangunan manusia (human development) dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging the choices of people), yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah “perluasan pilihan” dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut (UNDP, 1990). Pada saat yang sama pembangunan manusia dapat

dilihat

juga

sebagai

pembangunan

(formation)

kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan

dan

keterampilan

sekaligus

sebagai

pemanfaatan (utilization) kemampuan/keterampilan mereka tersebut. Konsep pembangunan di atas jauh lebih luas pengertiannya

dibandingkan

konsep

pembangunan

ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan (economic


growth), kebutuhan dasar (basic needs), kesejahteraan masyarakat (social welfare), atau pengembangan sumber daya manusia (human resource development). Paradigma

pembangunan

manusia

UNDP

mengandung empat komponen utama : 1.

Produktifitas (productivity) Manusia harus berkemampuan untuk meningkatkan produktifitasnya dan berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan lapangan kerja.

2.

Pemerataan (equity) Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan sehingga semua orang dapat berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan dari peluang yang tersedia.


3.

Kesinambungan (sustainability) Akses terhadap peluang/kesempatan harus tersedia bukan hanya untuk generasi sekarang tapi juga untuk generasi yang akan datang. Semua bentuk sumber daya manusia, sumber daya alam yang dapat diperbaharui.

4.

Pemberdayaan (empowerment) Pembangunan harus dilakukan untuk semua orang, bukannya semata-mata dilakukan untuk sebagian orang. Semua orang harus berpartisipasi penuh untuk proses yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pembangunan manusia dapat juga dilihat dari sisi

pelaku atau sasaran yang ingin dicapai. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) disebutkan bahwa manusia

adalah

sebagai

subyek

sekaligus

obyek

pembangunan, maka seharusnya pembangunan ditujukan atau bertitik berat pada pembangunan manusia itu sendiri.


Dengan demikian harus ada perubahan pandangan yang dulunya pembangunan di Indonesia hanya dilihat dari peningkatan bidang ekonomi semata, digeser ke arah pembangunan manusia melalui strategi pemberdayaan masyarakat. Dalam kaitan ini UNDP melihat pembangunan manusia sebagai semacam model pembangunan tentang penduduk berupa investasi dibidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial lainnya; untuk penduduk berupa penciptaan peluang kerja melalui perluasan ekonomi dalam negeri; oleh penduduk berupa upaya pemberdayaan penduduk dalam menentukan harkat dan martabat manusia dengan partisipasi dalam proses politik dan pembangunan. Agar konsep pembangunan manusia dapat dengan mudah diterjemahkan ke dalam pembuatan kebijakan, pembangunan manusia harus dapat diukur dan dipantau dengan mudah. Sebagai alat untuk mengukur/pengontrol


pembangunan manusia yang telah dilakukan, sejak tahun 1990 United Nations (PBB) memperkenalkan suatu model untuk melihat pemberdayaan manusia melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI).

1.2

Tujuan Berdasarkan

Permendagri

No.4

Tahun

1998

tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas), IPM dipakai untuk melihat kondisi dan potensi

pembangunan

daerah

melalui

pendekatan

pembangunan manusia. IPM merupakan indeks komposit yang diharapkan mampu mencerminkan perkembangan kinerja pembangunan manusia di suatu daerah, khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2006 - 2010.


Upaya

untuk

menghitung

indeks-indeks

pembangunan manusia sampai ke tingkat kabupaten/kota adalah sangat penting karena proses desentralisasi (otonomi daerah) yang sedang berjalan di Indonesia saat ini akan menyerahkan sebagian besar proses pembangunan kepada pemerintah daerah dan masyarakat lokal, yang diharapkan lebih memahami tentang kondisi daerah setempat serta didukung oleh data-data yang lebih memadai untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.

1.3

Sumber Data Penghitungan IPM tahun 2007-2010 sedikit berbeda

dengan penghitungan IPM tahun 2005 dan 2006, khususnya

dalam

penggunaan

data

dasar

untuk

penghitungan Angka Harapan Hidup (e0), sedangkan yang lainnya masih menggunakan metode yang sama. Data dasar


yang digunakan dalam penghitungan Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2007-2010 adalah dengan menggunakan sumber data Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) selama beberapa periode. Sedangkan IPM 2005 dan 2006 masih bersumber dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) KOR. Termasuk menghitung indikator Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (MYS), Angka Harapan Hidup (e0), dan pengeluaran perkapita per bulan. Sedangkan Susenas Modul 2005 digunakan untuk menghitung daya beli (PPP) yang didasarkan pada 27 komoditi, serta catatan administrasi dari dinas/instansi terkait yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara.


1.4

Fungsi dan Keterbatasan IPM Pada dasarnya HDI atau IPM adalah suatu indeks

komposit yang diharapkan mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia sehingga dapat dibandingkan antar wilayah atau bahkan antar waktu. Fungsi utama sebagai alat banding ini sejalan dengan fungsi Indeks Mutu Hidup (IMH) atau Physical Quality of Life Index (PQLI). IMH disusun dari tiga komponen : (1) angka kematian bayi (Infant Mortality Rate/IMR), (2) angka harapan hidup umur satu tahun (e1), dan (3) angka melek huruf (Lit). Salah satu kritik mendasar terhadap IMH adalah bahwa dua komponen pertamanya kurang lebih mengukur hal yang sama, seperti dibuktikan oleh kuatnya korelasi antar keduanya, sehingga cukup diwakili oleh salah satu saja. Kelemahan inilah yang antara lain melatarbelakangi IPM.


IPM nampaknya meneruskan tradisi mengemban nama yang cukup ‘bombastis’ seperti halnya IMH, yaitu mencoba menggambarkan suatu pembangunan manusia atau mutu hidup dalam suatu angka indeks. Adalah suatu kemustahilan bahwa pembangunan manusia dalam arti luas dapat diukur hanya dengan satu indeks komposit, tak peduli seberapa banyak komponen indikatornya (apalagi jika diingat bahwa semakin banyak variabel yang dimasukkan ke dalam indeks komposit tersebut semakin tinggi pula kemungkinan besarnya kesalahan/error). Hal yang sama juga berlaku bagi IMH, karena mutu hidup sendiri juga mempunyai dimensi sangat luas. Disamping itu, IPM juga masih mempunyai kelemahan seperti yang terkandung pada IMH, yaitu dari segi data dan arti. Dari segi data kelemahannya terletak pada kenyataan bahwa konsep/definisi dan kualitas data yang


digunakan antar daerah maupun antar negara sangat beragam sehingga mengurangi kekuatan IPM sebagai alat banding internasional. IPM juga membutuhkan indikator yang kuantitatif, sehingga untuk beberapa hal IPM mempunyai kelemahan karena tidak mengungkapkan faktorfaktor yang menyebabkan output ketiga komponen di sebuah negara berkembang. Kelemahan lain yang bersifat umum dari suatu indeks komposit adalah tidak memiliki arti tersendiri secara individual. Dibalik kelemahannya, fungsi IPM sebagai sarana untuk menarik perhatian masyarakat terhadap masalah pembangunan manusia diakui secara luas. Statistical Institute for Asia and the Pasific (SIAP) merekomendasikan negara anggotanya untuk menghitung IPM yang cocok untuk perbandingan

antar

wilayah

Rekomendasi

SIAP

tersebut

dalam cukup

suatu

negara.

realistis

karena


konsep/definisi sistem perstatistikan dalam suatu negara pada umumnya relatif seragam sehingga kualitas data yang dihasilkannya tidak berbeda. Setelah diperkenalkannya IPM pada tahun 1990, lima tahun kemudian yaitu pada tahun 1995 UNDP memperkenalkan pula dua jenis indeks pembangunan manusia yang berkaitan dengan jender yaitu (1) Gender Related Development Index (GDI) atau Indeks Pembangunan Jender (IPJ), dan (2) Gender Empowerment Measure (GEM) atau Indeks Pemberdayaan Jender (IDJ). IPJ seperti halnya IPM merupakan indeks komposit yang diharapkan dapat merefleksikan capaian upaya keseluruhan (overall achivement) pembangunan manusia. Tetapi berbeda dengan IPM, IPJ memperhatikan ketidaksamaan capaian antar jender. Telah diakui secara luas bahwa suatu faktor krusial bagi keberhasilan

upaya

pembangunan

manusia

adalah


pemberdayaan jender. Sebagai upaya agar faktor tersebut dapat dilihat maka UNDP mengembangkan IDJ. Indeks komposit ini menggunakan variabel yang secara eksplisit mengukur pemberdayaan relatif laki-laki dan perempuan dalam wilayah aktivitas politik dan ekonomi. HDI/IPM dan ukuran-ukuran lain yang telah dikemukakan digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan

manusia

secara

rata-rata, tetapi

tidak

mengukur deprivasi manusia (human deprivations). Untuk mengisi kesenjangan ini, pada tahun 1997 UNDP memperkenalkan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) atau Human Poverty Index (HPI). Indeks ini mencoba mengungkap deprivasi yang terjadi. Komponen HPI adalah (1) persentase penduduk yang tidak mampu bertahan hidup (meninggal) hingga umur 40 tahun sebagai refleksi dari deprivasi hidup sehat dan umur panjang, (2) persentase penduduk dewasa


yang buta huruf sebagai refleksi dari deprivasi di bidang pendidikan, dan (3) akses kepada pembangunan kesehatan, air bersih dan persentase balita yang kurang gizi. Indeks komposit dari ketiganya mewakili deprivasi dari keseluruhan yang terkait dengan ekonomi. Bila HDI mengukur pencapaian rata-rata pada setiap komponennya, maka HPI mengukur magnitude (arah) dan deprivasi (kesenjangan). Sejak diterbitkannya HDR-HDI oleh UNDP akan memudahkan para pembuat kebijakan untuk mengukur pembangunan manusia. Hal ini disebabkan antara lain karena kesederhanaan metode penghitungannya, bersifat global tidak terlalu rinci, dan merupakan kombinasi komponen sosial dan ekonomi. Dalam era otonomi daerah, prioritas pembangunan perlu betul-betul diarahkan pada kelompok penduduk, daerah dan sektor yang paling kritis untuk mendapat perhatian. Apalagi kalau dana daerah


otonom tersebut sangat terbatas sehingga alokasinya perlu disusun seefisien mungkin. Oleh karena itu kehadiran HDR-HDI menjadi lebih strategis bagi para pembuat kebijakan di kabupaten/kota.


BAB II FORMULA DAN METODE PENGHITUNGAN

2.1

Rumus Umum IPM Menurut UNDP upaya ke arah “perluasan pilihan”

hanya mungkin dapat direalisasikan jika penduduk paling tidak memiliki : peluang berumur panjang dan sehat, pengetahuan keterampilan yang memadai, dan peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktif (misalnya dapat bekerja dan memperoleh uang sehingga memiliki daya beli). Dengan kata lain, tingkat pemenuhan ketiga unsur tersebut sudah dapat merefleksikan, secara minimal, tingkat keberhasilan pembangunan manusia suatu negara. Untuk mengukur tingkat pemenuhan ketiga unsur di

atas,

UNDP

menyusun

suatu

indeks

komposit


berdasarkan pada 3 (tiga) indikator yaitu : angka harapan hidup (life expectancy at age 0 : e0),

angka melek huruf

penduduk dewasa (adult literacy rate : Lit) dan rata-rata lama sekolah (mean years of schooling : MYS), dan Purchasing Power Parity (PPP) merupakan ukuran pendapatan yang sudah disesuaikan dengan paritas daya beli. Indikator pertama mengukur umur panjang dan sehat, dua indikator berikutnya mengukur pengetahuan dan keterampilan, sedangkan indikator terakhir mengukur kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi dalam arti luas. Ketiga indikator inilah yang digunakan sebagai komponen dalam penyusunan HDI yang dalam publikasi ini diterjemahkan menjadi IPM. Ketiga komponen tersebut terlebih dahulu dihitung indeksnya sehingga bernilai antara 0 (keadaan terburuk) dan 1 (keadaan terbaik). Lebih lanjut komponen angka melek


huruf dan rata-rata lama sekolah digabung menjadi satu sebagai indikator pendidikan dengan perbandingan 2 : 1. Dalam laporan ini indeks tersebut dinyatakan dalam ratusan (dikalikan 100) untuk mempermudah penafsiran. Teknik penyusunan indeks tersebut pada dasarnya mengikuti rumus sebagai berikut :

I (i ) =

[X ( ) − Min.X ( ) ] i

i

[Max.X ( ) − Min.X ( ) ] i

IPM =

i

1 ∑ I (i ) 3 i

dimana : I(i)

= Indeks komponen IPM ke–i

X(i)

= Nilai komponen IPM ke–i

Max. X(i)

= Nilai komponen IPM ke–i yang tertinggi

Min. X(i)

= Nilai komponen IPM ke–i yang terendah

i

= 1, 2, 3


Dalam studi ini, nilai ekstrim yang digunakan untuk e0, Lit dan MYS adalah nilai yang telah ditetapkan UNDP (1990),

sehingga

komponen

nilai

tersebut

indeks dapat

untuk

masing-masing

dibandingkan

secara

internasional. Sedangkan nilai ekstrim untuk komponen PPP ditentukan sebagai berikut : (1)

Nilai minimum adalah nilai PPP propinsi terendah tahun 1999, dan

(2)

Nilai maksimum adalah nilai PPP ”target” yang ingin dicapai pada akhir Pembangunan Jangka Panjang (PJP) II (tahun 2018) oleh propinsi yang memiliki nilai PPP tertinggi pada tahun 1993.

Nilai maksimum tersebut ditetapkan 4 (empat) kali nilai PPP propinsi tertinggi tahun 1993, suatu nilai yang setara dengan nilai proyeksi PPP untuk propinsi tersebut pada akhir PJP II dengan asumsi tingkat pertumbuhan PDB 6 sampai 7 persen


per tahun. Nilai ekstrim yang digunakan dalam studi ini disajikan pada Tabel 2.1 berikut ini. Tabel 2.1 Nilai Ekstrim Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang Digunakan Dalam Penghitungan Nilai Minimum

Nilai Maksimum

Angka harapan hidup (e0)

25

85

Angka melek huruf (Lit)

0

100

Rata-rata lama sekolah (MYS)

0

15

360.000

737.720

Komponen IPM

Purchasing Power Parity (PPP)

2.2

Usia Hidup (longevity) Pembangunan

manusia

atau

upaya

untuk

memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, harus terlebih dahulu mengupayakan agar penduduk dapat mencapai usia hidup yang panjang dan sehat. Sebenarnya banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur usia hidup tetapi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 21

dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara global, UNDP memilih indikator angka harapan hidup waktu lahir (life expectancy at birth) yang biasa dinotasikan dengan e0. Angka kematian bayi (IMR) tidak digunakan untuk keperluan itu karena indikator itu dinilai tidak peka bagi negara-negara industri yang telah maju. Seperti halnya IMR, e0

sebenarnya

merefleksikan

keseluruhan

tingkat

pembangunan dan bukan hanya bidang kesehatan. Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan ratarata umur penduduk mulai lahir sampai dengan akhir hidupnya. Besarnya nilai AHH berkaitan erat dengan angka kematian bayi, dimana semakin tinggi kematian bayi nilai AHH

akan

menurun.

Faktor

yang

mempengaruhi

perubahan AHH dapat ditinjau dari berbagai hal seperti kondisi lingkungan dan status sosial ekonomi penduduk, ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, status gizi dan


lain-lain. Oleh karena itu, AHH cukup representatif digunakan

sebagai

indikator

dalam

menilai

tingkat

kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan. Estimasi e0 yang digunakan untuk menghitung IPM merupakan angka proyeksi yang disusun dari series data e0 yang dihitung berdasarkan data Sensus Penduduk 2000 dan Survei Penduduk Antar Sensus 2005 menggunakan metode tidak langsung (indirect technique). Metode ini menggunakan dua macam data dasar yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Dengan menggunakan metode ini akan diperoleh tujuh estimasi e0 untuk rujukan waktu yang berbeda dari setiap sumber data sehingga diperoleh angka estimasi e0 yang dijadikan dasar penghitungan proyeksi.


2.3

Pengetahuan (knowledge) Untuk mengukur dimensi pengetahuan, Badan

Pusat Statistik (BPS) menggunakan dua indikator yaitu angka melek huruf (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS) dengan perbandingan bobot 2 untuk Lit dan 1 untuk MYS. Keabsahan muka (face validity) kedua indikator ini jarang dipertanyakan. Yang sering dipertanyakan adalah kepekaan Lit sebagai ukuran dimensi pengetahuan karena angkanya dinilai sudah sangat tinggi di semua wilayah di Indonesia. Walaupun demikian BPS tetap mempertahankan indikator itu karena dua alasan. Pertama, ketika digunakan untuk menghitung IPM pada tingkat kabupaten/kota indikator ini ternyata masih cukup peka. Kedua, UNDP sampai saat ini masih menggunakan indikator itu sehingga dinilai masih ada baiknya digunakan untuk kepentingan perbandingan internasional. UNDP sebenarnya tidak lagi menggunakan


MYS sebagai komponen IPM dan diganti dengan angka partisipasi sekolah (APS) tetapi alasan yang dikemukakan adalah kesulitan pengumpulan data secara internasional, bukan alasan substansial. Secara substansial MYS yang merupakan indikator dampak diakui lebih unggul dari APS yang merupakan indikator proses sebagai komponen IPM. Karena alasan itu BPS tetap menggunakan MYS sebagai komponen IPM. Catatan lain mengenai Lit adalah indikator tersebut tidak terlalu peka menggambarkan variasi antar propinsi. Dampak

kelemahan

tersebut

berkurang

dengan

memasukkan MYS dalam penghitungan rata-rata Indeks Pendidikan (IP) yang menurut UNDP dihitung dengan cara sebagai berikut :

IP = 2/3 Indeks Lit + 1/3 Indeks MYS


Populasi

yang

digunakan

UNDP

untuk

penghitungan MYS dibatasi pada penduduk berumur 25 tahun ke atas. Batasan itu diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah sehingga belum pantas ditanyakan MYS-nya. Dalam studi ini, populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun keatas dan penghitungan MYS dilakukan dengan cara penghitungan tidak langsung.

2.4

Standar Hidup Layak Selain usia hidup dan pengetahuan, unsur dasar

pembangunan manusia yang diakui secara luas adalah standar hidup layak. Banyak indikator alternatif yang dapat digunakan

untuk

mengukur

unsur

ini.

Dengan

mempertimbangkan ketersediaan data secara internasional,


UNDP memilih GDP per kapita riil yang telah disesuaikan (adjusted real GDP per capita) sebagai indikator standar hidup layak. Berbeda dengan indikator untuk kedua unsur IPM lainnya, indikator standar hidup layak diakui sebagai indikator input, bukan

indikator dampak,

sehingga

sebenarnya kurang sesuai sebagai unsur IPM. Walaupun demikian

UNDP

tetap

mempertahankannya

karena

indikator lain yang sesuai tidak tersedia secara global. Selain itu, dipertahankannya indikator input juga merupakan argumen bahwa selain usia hidup dan pengetahuan masih banyak variabel input yang pantas diperhitungkan dalam penghitungan IPM. Dengan alasan itu maka GDP riil per kapita yang telah disesuaikan dianggap mewakili input IPM lainnya.


Untuk keperluan penghitungan IPM sub-nasional (propinsi atau kabupaten/kota), BPS tidak menggunakan PDRB per kapita yang kira-kira setara dengan ukuran yang digunakan UNDP. Alasannya karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan fokus IPM. Sebagai penggantinya digunakan konsumsi per kapita riil yang telah disesuaikan untuk keperluan yang sama. Standar hidup dalam laporan ini didekati dari pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan. Untuk menjamin keterbandingan antar daerah dan antar waktu, dilakukan penyesuaian sebagai berikut : 1.

Menghitung pengeluaran per kapita dari data kor Susenas [ = Y ];


2.

Menaikkan nilai Y sebesar 20% [ = Y1 ], karena dari berbagai studi diperkirakan bahwa data dari Susenas cenderung lebih rendah sekitar 20%;

3.

Menghitung nilai riil Y1 dengan mendeflasi Y1 dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) [ = Y2 ];

4.

Menghitung nilai daya beli -Purchasing Power Parity (PPP)- untuk tiap daerah yang merupakan harga suatu kelompok barang relatif terhadap harga kelompok barang yang sama di daerah yang ditetapkan sebagai standar, yaitu Jakarta Selatan;

5.

Membagi Y2 dengan PPP untuk memperoleh nilai rupiah yang sudah disetarakan antar daerah [ = Y3 ];

6.

Mengurangi nilai Y3 dengan menggunakan formula Atkinson untuk mendapatkan estimasi daya beli [ = Y4 ]. Langkah ini ditempuh berdasarkan prinsip penurunan manfaat marginal dari pendapatan.


2.5

Tingkatan Status Pembangunan Manusia Tingkatan status pembangunan manusia suatu

wilayah oleh UNDP dibagi ke dalam tiga golongan yaitu rendah (kurang dari 50), sedang atau menengah (antara 5080), dan tinggi (80 ke atas). Sedangkan untuk keperluan perbandingan

antar

kabupaten/kota

tingkatan

status

menengah dipecah lagi menjadi dua, yaitu menengah bawah dan menengah atas. Dengan demikian kriteria tingkatan status pembangunan manusia sebagai berikut :

Tingkatan Status

Kriteria

Rendah

IPM < 50

Menengah bawah

50 ≤ IPM < 66

Menengah atas

66 ≤ IPM < 80

Tinggi

IPM ≥ 80


2.6

Kecepatan Perubahan IPM (Shortfall ) Kebijakan pembangunan perlu memperhatikan

tingkat

kemajuan

pembangunan

manusia

yang

terbandingkan antar wilayah. Dengan besaran IPM, dapat dikaji pencapaian berbagai program yang diimplementasikan dalam suatu periode tertentu. Dalam hal ini kemajuan dari pencapaian pembangunan manusia dikaitkan dengan sasaran pencapaian yang ideal dari IPM yakni nilai 100. Perbedaan laju perubahan IPM selama periode waktu tertentu dapat diukur dengan rata-rata reduksi shortfall per tahun. Nilai shortfall mengukur keberhasilan dipandang dari segi jarak antara apa yang telah dicapai dengan apa yang harus dicapai, yaitu jarak dengan nilai maksimum. Angka shortfall juga merefleksikan prestasi pencapaian

dan

gambaran

yang

terbandingkan

dari

kemajuan pencapaian atau kinerja pembangunan manusia


di suatu wilayah. Nilai reduksi shortfall yang lebih besar menandakan

peningkatan

IPM

yang

lebih

cepat.

Pengukuran ini didasarkan pada asumsi bahwa laju perubahan tidak bersifat linier, tetapi laju perubahan cenderung melambat pada tingkat IPM yang lebih tinggi. Nilai reduksi shortfall juga dapat dihitung untuk masingmasing komponen IPM. Prosedur penghitungan reduksi shortfall IPM (=r) dapat dirumuskan sebagai berikut :

 (IPM t + n − IPM t ) x100  r=   (IPM ref − IPM t ) 

1 n

dimana : IPMt

= IPM pada tahun t

IPMt +n

= IPM pada tahun t+n

IPMref

= IPM acuan atau ideal yang dalam hal ini sama dengan 100


BAB III STATUS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

3.1

Kabupaten Pandang

Penajam

Paser

Utara

Selayang

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan daerah pemekaran

dari

Kabupaten

Paser

sesuai

dengan

diterbitkannya UU No. 7 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang “Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara”. Kabupaten Penajam Paser Utara secara geografis memiliki

kedudukan

yang

cukup

strategis

diantara

kabupaten yang ada di Kalimantan Timur. Jalan arteri primer/jalan

negara

yang

menghubungkan

Propinsi

Kalimantan Timur dengan Propinsi Kalimantan Selatan melintasi

Kabupaten

Penajam

Paser

Utara

(Trans

Kalimantan).


Sumber daya alam yang tersedia dan dapat dimanfaatkan sangat besar, terutama sumber daya alam berupa kesediaan alam yang cocok untuk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Selain sumber kayu bundar (log) sebagai produksi hutan, terdapat juga hasil hutan yang meliputi rotan, kayu ulin (sirap), dan sarang burung. Bahan galian yang terdapat di Kabupaten Penajam Paser Utara meliputi minyak bumi, batu bara, batu kapur, batu gunung, kerikil, pasir kwarsa, dan lain – lain. Usaha industri masih terbatas pada usaha industri kecil/rumah tangga. Memperhatikan potensi sumber daya bahan baku yang tersedia, kegiatan industri yang perlu dikembangkan adalah industri yang mengolah lebih lanjut hasil–hasil pertanian (agro industri) seperti karet, kelapa sawit, sagu, perikanan, buah- buahan, hasil kehutanan


seperti industri kayu dan rotan serta industri semen dengan bahan baku kapur yang cukup tersedia. Letak Kabupaten Penajam Paser Utara yang strategis tidak saja menjadikan daerah ini penting artinya bagi pertumbuhan

ekonomi

dan

pembangunan

regional

Kalimantan Timur, tetapi juga bagi kepariwisataan apabila potensinya dikembangkan. Pembangunan yang dilaksanakan selama ini di Kabupaten

Penajam

Paser

Utara

telah

banyak

mendatangkan kemajuan baik kualitas maupun kuantitas. Walaupun demikian upaya perbaikan terus ditingkatkan agar pembangunan semakin tertib sehingga benar–benar mengenai sasaran yaitu : masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Tahun 1945.


Strategi, prioritas dan sasaran pembangunan serta arah kebijaksanaan daerah telah disusun dalam Program Perencanaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dititikberatkan pada bidang ekonomi dengan prioritas pembangunan sektor pertanian sesuai dengan usaha masyarakat dan kondisi fisik yang ada. Pembangunan usaha pertanian masyarakat terutama diarahkan pada usaha perkebunan dan perikanan. Kegiatan ini didukung oleh pengembangan usaha pertanian tanaman pangan dan ekstensifikasi usaha perikanan. Kesemuanya ditekankan pada pengembangan usaha pertanian yang tangguh, diimbangi dengan peningkatan sektor industri yang sesuai dengan potensi yang ada terutama agro industri, guna menciptakan struktur ekonomi yang berimbang dan saling menunjang.


Setelah mengalami pemekaran dari Kabupaten Paser pada tahun 2002, Kabupaten Penajam Paser Utara sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu dan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Samboja Kota Balikpapan dan Selat Makasar, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat dan Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser. Luas Kabupaten Penajam Paser Utara adalah 3.333,06 km2 yang terdiri dari empat kecamatan yaitu Kecamatan Babulu, Waru, Penajam dan Sepaku.

3.2

Gambaran Pendidikan Kabupaten Penajam Paser Utara Undang

–

Undang

Dasar

Tahun

1945

mengamanatkan pemerataan akses bagi setiap penduduk Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 37

untuk memperoleh pendidikan sehingga tercapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hal yang sama juga

tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam Sistem Pendidikan

Nasional

dapat dibedakan atas struktur

pendidikan yaitu pendidikan umum, pendidikan masyarakat dan pendidikan kedinasan. Pada bahasan ini lebih ditekankan pada pendidikan umum, yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar adalah pendidikan yang bertujuan untuk memberikan dasar pengembangan kehidupan, baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat. Pendidikan dasar juga dipersiapkan untuk dapat mengikuti pendidikan menengah. Dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya

Manusia

(SDM),

dibidang

pendidikan

telah


dicanangkan program wajib belajar (Wajar) pendidikan dasar 9 tahun sejak tahun 1994. Pasal 31 ayat 2 UUD 1945 beserta amandemennya menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Landasan ini memberikan gambaran bahwa pemerintah serius dalam upaya meningkatkan kualitas SDM bidang pendidikan. Di tingkat regional, khususnya di Kabupaten Penajam

Paser

kesejahteraan

Utara,

dan

untuk

peningkatan

menambah mutu

tingkat

pendidikan,

pemerintah kabupaten juga memberikan honor tambahan bagi tenaga pendidik dan administrasi untuk semua jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta, termasuk Taman Kanak-Kanak serta melakukan pelatihan-pelatihan terhadap tenaga pendidik.


Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar manusia untuk mengembangkan kepribadian di dalam maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Oleh karenanya agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, maka

pendidikan

adalah

tanggung

jawab

keluarga,

masyarakat dan pemerintah. Strategi

pembangunan

pendidikan

dijabarkan

melalui empat sendi pokok yaitu pemerataan kesempatan, relevansi

pendidikan

pendidikan

dan

dengan

efisiensi

pembangunan, pengelolaan.

kualitas

Pemerataan

kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan


sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah baru dan penambahan tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Relevansi pendidikan merupakan konsep ‘link and match’, yaitu pendekatan atau strategi meningkatkan relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Kualitas pendidikan adalah menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai

dengan

tuntutan

zaman.

Sedangkan

efisiensi

pengelolaan pendidikan dimaksudkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemerintah sampai saat ini dan juga di masa-masa mendatang akan terus berusaha meningkatkan pendidikan bangsanya agar cita-cita kemerdekaan dapat menjadi kenyataan. Dalam pelaksanaannya tercermin pada pasal 31 ayat

1

Undang-Undang

Dasar

Tahun

1945

yang


menyatakan, “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Pemerintah sadar, bahwa untuk mendapatkan pendidikan

yang

memadai

harus

ditunjang

dengan

kemampuan masyarakat. Rendahnya pendapatan keluarga selalu menjadi kendala untuk tidak menyekolahkan anaknya. Realita ini senantiasa ditemui di sekeliling kita. Banyak anak yang mestinya belajar, namun sudah harus bekerja untuk membantu menambah penghasilan keluarga. Kondisi ini mendorong Pemerintah membuat kebijaksanaan wajib belajar sekolah dasar enam tahun yang kemudian disusul dengan wajib belajar pendidikan sembilan tahun. Kebijaksanaan lain adalah melalui program sekolah terbuka. Program atau kebijakan pemerintah dewasa ini dalam bidang pendidikan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk menampung jumlah murid sebanyak-banyaknya.


Penekanan program adalah pada aspek kuantitas. Hal ini sangat dimaklumi karena pemerintah ingin agar penduduk Kalimantan Timur khususnya dan penduduk Indonesia pada umumnya terbebas dari masalah buta huruf, buta bahasa Indonesia dan buta pendidikan dasar. Selain itu aspek kualitas juga harus mendapat perhatian. Hal ini dalam rangka menyongsong abad globalisasi, dimana berbagai pengaruh dari luar masuk dengan bebas ke negeri ini. Kualitas harus dimiliki untuk siap bersaing dengan pihak luar. Semakin tinggi akses terhadap fasilitas pendidikan, diharapkan semakin banyak pula penduduk yang dapat bersekolah,

sehingga

pemerataan

pendidikan

dapat

terwujud. Salah satu indikator untuk mengukur pemerataan akses pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK).


Dari Tabel 3.2.1 di bawah ini dapat kita ketahui bahwa APK SD tahun 2010 menunjukkan angka 114,28 persen, sedangkan APM SD hanya mencapai 95,69 persen. Selisih sekitar 19 persen antara APK dan APM disebabkan oleh adanya penduduk yang seharusnya tidak bersekolah di SD tetapi sudah/masih bersekolah di SD. Penduduk tersebut terdiri atas penduduk yang seharusnya belum bersekolah di SD atau usianya kurang dari 7 tahun dan penduduk

yang

seharusnya

sudah

menyelesaikan

pendidikannya di SD atau penduduk yang berusia di atas 12 tahun. Besarnya proporsi ini kemungkinan disebabkan oleh adanya kecenderungan orang tua untuk menyekolahkan anaknya lebih dini atau sebaliknya, terdapat pula orang tua yang terlambat menyekolahkan anaknya. Pada jenjang pendidikan SLTP, APK mencapai 89,97 persen dan APM mencapai 75,97 persen. Selisih ini


disebabkan oleh banyaknya penduduk berumur kurang dari 13 tahun dan penduduk berumur di atas 15 tahun yang bersekolah di SLTP. Uraian di atas perlu dilakukan kajian lebih mendalam untuk melihat keterersediaan fasilitas pendidikan lanjutan dengan jarak dari Lokasi SD, serta melihat motifasi dan dukungan orang tua. Sementara itu APK dan APM SLTA sebesar 68,86 dan 56,10 persen. Tabel 3.2.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Jenjang Pendidikan

APK

APM

SD

114,28

95,69

SLTP

89,97

75,97

SLTA

75,97

56,10

Sumber : Susenas Kabupaten Penajam Paser Utara, Tahun 2010

Indikator penting lainnya yang dapat dipakai untuk mengukur kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan


tertinggi

yang

ditamatkan.

Semakin

tinggi

tingkat

pendidikan penduduk, semakin baik kualitas sumber dayanya. Kualitas sumber daya manusia Kabupaten Penajam Paser Utara masih rendah. Walaupun demikian jika dilihat perkembangan dari tahun 2006 ke tahun 2010, pendidikan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami perubahan yang cukup bagus. Berdasarkan Susenas tahun 2009, lebih dari setengah penduduk usia 10 tahun ke atas berpendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah. Pada tahun 2010, persentase penduduk yang berpendidikan SD ke bawah sekitar 59,34 % (tidak memiliki ijazah SD sebanyak 28,04 persen dan tamat SD/sederajat 31,30 %) Pada persentase

jenjang

pendidikan

pendidikan

penduduk

menengah tahun

dimana

2010

yang


menamatkan pendidikan tingkat SLTP/sederajat

17,35

persen dan persentase pendidikan penduduk tahun 2010 yang menamatkan pendidikan tingkat

SMU/sederajat

sekitar 18,34 persen. sedangkan untuk tahun 2010 penduduk yang menamatkan pendidikan Perguruan Tinggi mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2009 menjadi sekitar 4,97. Hal ini diduga terjadi karena adanya keharusan bagi Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kesehatan yang diwajibkan mengikuti peendidikan di Perguruan Tinggi.


Tabel 3.2.2 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Di Kabupaten Penajam Paser Utara, Tahun 2010 Laki-laki

Perempuan

Laki + Perempuan

%

%

%

Tidak punya ijazah SD

28,01

32,35

28,04

SD/Sederajat

29,23

32,07

31,30

SLTP/Sederajat

18,12

18,12

17,35

SLTA/Sederajat

19,89

14,11

18,34

4,75

3,35

4,97

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Perguruan Tinggi

Jumlah 100 100 100 Sumber : Susenas Kabupaten Penajam Paser Utara, Tahun 2010

3.3

Gambaran Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang

tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional karena kesehatan menyentuh hampir semua aspek kehidupan manusia. Tujuan akhir dari pembangunan kesehatan adalah terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal


sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum. Upaya pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dibidang kesehatan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain dengan memberikan penyuluhan kesehatan agar keluarga berperilaku hidup sehat, memberikan ASKES PRIMA (berlaku untuk berobat ke dokter praktek) kepada seluruh pegawai negeri sipil daerah, serta penyediaan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, posyandu, serta penyebaran tenaga medis (dokter dan bidan desa). Selain pendidikan, kualitas kesehatan yang dimiliki seseorang menggambarkan kualitas manusianya. Manusia yang sehat rohani dan jasmani, dapat dikatakan bahwa kualitas gizi yang dikonsumsinya relatif baik, disamping itu agar kondisi tetap sehat tubuh perlu dijaga. Untuk menjaga kesehatan tubuh, perlu pengetahuan mengenai hal tersebut.


Jika kondisi tubuh baik dan sehat, maka dapat diharapkan angka harapan hidup sejak lahir meningkat pula. Menurut GBHN 1993 program pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kualitas kehidupan dan usia harapan hidup, dan mempertinggi kesadaran masyarakat atas pentingnya hidup sehat. Target grup program pembangunan kesehatan lebih ditekankan pada masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok masyarakat tertinggal. Peran serta masyarakat

terus

ditingkatkan

melalui

pengelolaan

kesehatan terpadu, termasuk dunia usaha. Secara kuantitas dan kualitas penyediaan berbagai sarana kesehatan, tenaga kesehatan, penyediaan obat juga terus ditingkatkan. Salah satu unsur penting yang menentukan keberhasilan

pembangunan

bidang

kesehatan

adalah

ketersediaan fasilitas kesehatan. Dengan tersedianya sarana


dan prasarana kesehatan yang cukup memadai akan sangat mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Tahun 2010 di Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat 2 buah rumah sakit pemerintah yang terletak di ibukota 1 buah di ibukota Kabupaten dan 1 buah di Kecamatan Sepaku serta 11 puskesmas, 44 puskesmas pembantu yang tersebar di seluruh kecamatan. Sarana pendukung lainnya seperti posyandu terdapat di setiap desa dengan jumlah seluruhnya 243 buah. Dengan jumlah fasilitas kesehatan yang demikian itu, semestinya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara sudah dapat terpenuhi. Dalam

usaha

pendayagunaan

Sumber

Daya

Manusia (SDM) secara lebih efektif, peran kesehatan yang mempengaruhi kinerja produktifitas sangat menentukan. Apabila seseorang sedang menderita sesuatu penyakit, maka dapat dipastikan bahawa produktifitas dari orang tersebut


akan berkurang/menurun secara signifikan. Dari hasil survei, tercatat beberapa jenis penyakit yang umum diderita oleh penduduk. Dari beberapa jenis penyakit tersebut, yang banyak dikeluhkan adalah penyakit batuk dan pilek yang masingmasing diderita lebih dari 32,64 persen penduduk, penyakit lainnya 11,02 persen dan penyakit kepala berulang lebih dari 9,52 persen dari seluruh penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada tahun 2010 proses persalinan yang dibantu oleh tenaga medis lebih dari 80 persen, hal ini menggambarkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pemanfaatan tenaga-tenaga kesehatan.


Tabel 3.3 Indikator Kesehatan Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Ada Keluhan (%)

Tidak Ada Keluhan (%)

Panas

9,48

90,52

Batuk

15.91

84,09

Pilek

16,73

83,27

Asma/napas sesak/cepat

2,23

97,77

Diare/buang air

1,08

98,92

Sakit kepala berulang

9,52

90,48

Sakit gigi

3,18

96,82

Lainnya

11,02

88,98

Jenis Keluhan Kesehatan

Sumber : Susenas Kabupaten Penajam Paser Utara, Tahun 2010

3.4

Gambaran Ketenagakerjaan Kabupaten Penajam Paser Utara Ketenagakerjaan

merupakan

salah

satu

aspek

penting yang tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian


rumah tangga dan kesejahteraan masyarakat. Konsep dasar yang layak bagi kemanusiaan”. Dari pernyataan tersebut terkandung

makna

bahwa

perempuan

dan

laki-laki

mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam bab ini disajikan beberapa indikator ketenagakerjaan. Indikator ketenagakerjaan yang disajikan antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), persentase formal dan pekerja di sektor informal, hal i ni dapat dilihat pada Tabel 3.4. TPAK dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk yang bekerja dan penduduk yang mencari pekerjaan.


Tabel 3.4 Indikator Dasar Ketenagakerjaan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2006 – 2010 Indikator Ketenagakerjaan - TPAK - % pekerja sektor formal - % pekerja sektor informal

2006

2007

2008

2009

2010

60,96

60,38

64,03

64,08

67,91

51,28

44,77

41,71

42,16

43,62

48,72

55,23

58,29

57,84

56,38

Sumber : Sakernas Kabupaten Penajam Paser Utara, Tahun 2006 – 2010

Pekerja formal dapat diartikan hanya berdasarkan status pekerjaan, namun dalam publikasi ini, pendekatan batasan kegiatan informal diambil dari kombinasi antara jenis pekerjaan utama dan status pekerjaan. Batas kegiatan informal dapat dilihat sebagai berikut.


Jenis Pekerjaan Utama Status Pekerjaan

Tenaga Tenaga Profesi Kepemi onal mpinan

(1) Berusaha Sendiri Berusaha dibantu buruh tdk tetap/buruh tak dibayar Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar Buruh /Karyawan/pegawai Pekerja bebas di pertanian Pekerja bebas di nonpertanian Pekerja tak dibayar

(2)

(3)

Tenaga Tenaga Tenaga Usaha Pekeja Produks Operasi Lainnya Pertani Kasar i onal an (7)

(8)

(9)

(10)

(11)

F

F

F

INF

INF

INF

INF

INF

INF

INF

F

F

F

F

F

INF

F

F

F

INF

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

INF

INF

INF

INF

INF

INF

INF

F

F

F

INF

INF

INF

INF

INF

INF

INF

INF

INF

INF

INF

INF

INF

INF

INF

INF

INF

Keterangan: F= Formal

3.5

Pejabat Pelaksa Tenaga Tenaga na dan Penjual Usaha Tata an Jasa Usaha (4) (5) (6)

INF= Informal

Gambaran Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai luas

wilayah 3.333,06 km2 serta jumlah penduduknya pada tahun 2010 adalah 142.922 jiwa. Jika dibandingkan dengan luas wilayah Propinsi Kalimantan Timur, luas Kabupaten


Penajam Paser Utara sekitar 1,54 persen, sedangkan jumlah penduduknya sekitar 4,02 persen dari jumlah penduduk Propinsi Kalimantan Timur. Dengan proporsi luas wilayah dan jumlah penduduk di atas, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2010 mampu memberi kontribusi terhadap PDRB Kalimantan Timur sebesar 0,91 persen (PDRB Kalimantan Timur dengan Migas) atau sebesar 1,79 persen bila PDRB Kalimantan Timur dihitung tanpa Migas. Dari angka kontribusi PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap PDRB Kalimantan Timur di atas, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki potensi ekonomi yang cukup bagus, sehingga sangat diperlukan sikap pro aktif untuk mengembangkan potensi ekonominya tersebut, dan diharapkan nantinya akan banyak menarik minat investor untuk menanamkan


modalnya di Kabupaten Penajam Paser Utara. Disamping situasi politik dan keamanan cukup kondusif juga potensi ekonomi yang dihasilkan daerah ini sebagian besar merupakan komoditi ekspor, sehingga daerah ini prospektif untuk

berinvestasi.

Dengan

demikian

diharapkan

Kabupaten Penajam Paser Utara dapat lebih besar menyumbangkan PDRB dimasa yang akan datang. Tahun 2010 perekonomian

nasional telah

menunjukkan adanya kemajuan, hal ini dapat terlihat dari membaiknya kinerja beberapa indikator ekonomi makro setelah sebelumnya mengalami keterpurukan. Membaiknya perekonomian

ini

ditandai

juga

dengan

adanya

pertumbuhan ekonomi nasional yang bergerak positif dan menurunnya tingkat inflasi. Kondisi perekonomian Nasional yang membaik ini juga mempengaruhi perekonomian regional terutama


perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara, bila kita cermati selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2006 – 2010 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara sangat berfluktuasi, yaitu pada tahun tahun 2006 sebesar 1,63 persen, tahun 2007 sebesar 3,79 persen, tahun 2008 tumbuh sebesar 4,99 persen, tahun 2009 tumbuh sebesar 3,51 persen dan tahun 2010 tumbuh sebesar 7,28 persen. Dari angka pertumbuhan ekonomi antara tahun 2006 – 2010 ini dapat dikatakan bahwa perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara meningkat. Dengan adanya berbagai program yang dilaksanakan pemerintah guna pemulihan ekonomi nasional, membawa dampak nyata terhadap perbaikan kinerja ekonomi regional, ditambah lagi dengan diberlakukannya UU No. 32 dan UU No. 33 Tahun 2004

tentang

pelaksanaan

Otonomi

Daerah

dan

Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang


merupakan modal untuk memacu pembangunan dan berdampak langsung terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Hal tersebut dapat terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2010 masih tumbuh positif, yaitu sebesar 7,28 persen. Gambaran mengenai perkembangan dan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2006 sampai dengan 2010 dapat dilihat pada tabel 3.5.1.


Tabel 3.5.1 Perkembangan Dan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2006 – 2010 (Ribu Rupiah) Laju Pertumbuhan A.D. (%) A.D. Harga Harga Tahun Adh. Konstan Adh. Berlaku Konstan 2000 Berlaku ‘00 2.049.445 1.639.973 6,10 1,63 2006 2007

2.205.357

1.702.082

7,61

3,79

2008

2.769.209

1.787.049

25,57

4,99

2009 r)

2.577.863

1.849.722

– 6,91

3,51

2010 *)

2.923.168

1.984.290

13,40

7,28

Keterangan : r) Angka Revisi

*) Angka Sementara

Pertumbuhan ekonomi Regional berkaitan erat dengan pertumbuhan masing – masing sektor dan sub sektor. Bila diamati menurut sektor – sektor ekonomi atau lapangan usaha di Kabupaten Penajam Paser Utara, hanya pada tahun 2008 semua sektor mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2006 dan 2007 sektor pertambangan


dan penggalian mengalami pertumbuhan negatif. Sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2006 dan 2007 mengalami pertumbuhan negatif hal ini akibat turunnya produksi sub sektor Minyak dan Gas di sumur – sumur minyak yang terdapat di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tabel 3.5.2 dapat memperlihatkan pertumbuhan ekonomi sektoral di Kabupaten Penajam Paser Utara. Grafik 3.5.1 PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara ADHB dan ADHK 2000, Tahun 2006 – 2010

Dari tabel 3.5.2 di bawah dapat dilihat angka pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Kabupaten Penajam Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 62

Paser Utara pada tahun 2010. Angka pertumbuhan yang positif menunjukkan bahwa Nilai Tambah Bruto (NTB) sektor tersebut meningkat, di lain pihak besar kecilnya angka

pertumbuhan

menunjukkan

tingkat

laju

pertumbuhannya, apabila angka pertumbuhan lebih besar dari angka pertumbuhan tahun sebelumnya artinya laju pertumbuhan tahun ini lebih cepat dibanding tahun sebelumnya, demikian sebaliknya bila lebih kecil berarti pertumbuhannya

mengalami

perlambatan.

Sebaliknya,

angka pertumbuhan negatif menunjukkan bahwa NTB sektor tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya.


Tabel 3.5.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2006 – 2010 (%) Lapangan Usaha 1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan 2. Pertambangan & Penggalian

2009 r) 2010 *)

2006

2007

2008

14,29

8,25

7,74

–0,97

11,53

–5,26 –1,86

0,42

1,81

3,09

3. Industri Pengolahan

8,12

9,57

7,52

5,69

7,33

4. Listrik, Gas dan Air Bersih

12,58

8,49

13,79

5,97

7,71

3,14

8,57

4,99

5,51

8,02

1,72

5,46

9,77

7,62

13,72

3,94

6,00

5,78

6,18

9,48

3,96

9,32

7,73

8,30

12,21

16,87 12,65

14,15

6,77

6,74

4,99

3,51

10,03

5. Bangunan 6. Perdag, Hotel & Restoran 7. Pengangkutan & Komunikasi 8. Keu, Persew. & Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa PDRB Keterangan :

r

) Angka Revisi

1,63

3,79

*) Angka Sementara

Dari tabel 3.5.2 juga dapat dilihat angka PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara relatif stabil, walaupun


angka pertumbuhan tahun 2008, 2009 dan 2010 cukup berfluktuatif dengan nilai masing-masing sebesar 4,99 persen, 3,51 persen, dan 7,28 persen. Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2010 cukup baik, ini dapat dilihat dari angka pertumbuhannya yang cukup tinggi yaitu sebesar 7,28 persen. Jika

kita

amati,

Sektor

yang

mengalami

pertumbuhan tertinggi pada tahun 2010 ini adalah Sektor Perdagangan, hotel, dan restoran dengan pertumbuhannya sebesar 13,72 persen. Pertumbuhan terbesar pada sector ini adalah

sub

sektor

perdagangan

besar

dan

eceran.

Pertumbuhan sektor–sektor lain cukup baik mendukung peningkatan yang signifikan pada sub sektor perdagangan besar dan eceran ini. Peringkat kedua tertinggi pertumbuhannya yaitu Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, dengan


angka pertumbuhan pada tahun 2010 sebesar 12,21 persen. Pada Sektor ini, Sub Sektor Bank memiliki angka pertumbuhan sebesar 15,21 persen. Perkembangan ekonomi yang cukup baik mengakibatkan perputaran uang di bank semakin cepat, sehingga peningkatan pendapatan yang diperoleh bank juga semakin baik. Disamping membaiknya ekonomi di Penajam Paser Utara juga beberapa bank telah melakukan ekspansi dengan menmbuat beberapa kantor cabang di kecamatan–kecamatan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga meningkatkan keinginan masyarakat untuk menggunakan jasa bank. Sektor yang memiliki nilai pertumbuhan tertinggi ketiga yaitu Sektor Pertanian. Pada tahun 2010 Sektor Pertanian tumbuh sebesar 11,53 persen. Pertumbuhan ini disebabkan oleh tumbuhnya sektor tanaman

bahan

makanan sebagai sub sektor dominan sebesar 11,53 persen


dimana pada tahun sebelumnya sektor ini mengalami penurunan sebesar –0,97 persen. Pada tahun 2010 Sektor Pertambangan dan Penggalian sebagai sector yang memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian di Penajam Paser Utara mengalami pertumbuhan sebesar 3,09 persen. Hal ini disebabkan oleh produksi minyak mentah yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2010 mengalami

kenaikan

yang

cukup

signifikan

bila

dibandingkan dengan produksi tahun 2009.


Grafik 3.5.2 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara ADHK 2000, Tahun 2006 – 2010

Melihat agregat PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2010 perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara tumbuh sebesar 7,28 persen, pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi selama lima tahun terakhir, yaitu pada tahun 2006 sebesar 1,63 persen, tahun 2007 sebesar 3,79 persen, tahun 2008 mengalami sebesar 4,99 persen dan pada tahun 2009 sebesar 3,51. Hal ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan yang cukup tinggi pada sektor pertanian khususnya tanaman pangan. Sektor pertanian ini


merupakan

sektor

dominan

yang

kedua

dalam

pembentukan PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingg sangat mempengaruhi laju pertumbuhan PDRB. Selama

tahun

2006

–

2010

perekonomian

Kabupaten Penajam Paser Utara sangat tergantung pada nilai tambah yang diciptakan oleh dua sektor primer/sektor tradisional. Dominasi kedua sektor primer ini dalam membentuk perekonomian di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada tabel 3.5.3 PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2010. Kedua sektor primer dimaksud yaitu : Sektor Pertanian dan Sektor Pertambangan dan Penggalian, dalam kurun waktu lima tahun terakhir kontribusi kedua sektor ini menunjukkan kisaran antara 13 – 50 persen. Pada tahun 2010 kedua sektor tersebut kontribusinya terhadap PDRB masing – masing sebesar 19,31 persen dan 33,44 persen.


Sektor Industri Pengolahan mampu memberi kontribusi sebesar 16,75 persen dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran mampu memberi kontribusi sebesar 16,59 persen terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2010. Sedangkan sektor – sektor lainnya hanya dapat memberikan sumbangan di bawah 7 persen, dengan kontribusi terendah berasal dari Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar 0,22 persen. Secara rinci peranan masing – masing sektor terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara di tahun 2006 – 2010 dapat tergambar pada tabel 3.5.3 berikut.


Tabel 3.5.3 Struktur Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2006 – 2010 (%) (Kontribusi NTB Sektoral Terhadap PDRB ADHB) Lapangan Usaha

2006

2007

2008

2009 r)

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan

14,97

16,49

15,51

18,39

19,31

2. Pertambangan & Penggalian

46,14

43,23

47,81

35,26

33,44

3. Industri Pengolahan

15,30

16,22

13,92

17,21

16,75

4. Listrik, Gas dan Air Bersih

0,19

0,21

0,20

0,23

0,22

5. Bangunan

3,28

3,53

2,96

3,40

3,38

13,00

12,79

11,72

15,33

16,59

7. Pengangkutan & Komunikasi

1,30

1,31

1,13

1,32

1,31

8. Keuangan, Pers. & Jasa Perush.

2,29

2,40

2,19

2,65

2,74

9. Jasa-jasa

3,53

3,82

4,56

6,21

6,25

6. Perdagangan, Hotel & Restoran

100 TOTAL Keterangan : r) Angka Revisi

100 100 100 *) Angka Sementara

2010 *)

100


Grafik 3.5.3 Struktur Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010

Perkembangan PDRB perkapita dan pendapatan perkapita Kabupaten Penajam Paser Utara dari tahun ke tahun juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 PDRB perkápita sebesar 20,45 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2009 PDRB perkapita sebesar 18,46 juta rupiah. Peningkatan

PDRB

perkapita

tersebut

diikuti

oleh

peningkatan pendapatan perkapita. Pada tahun 2010


pendapatan perkapita sebesar 17,49 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2009 sebesar 15,78 juta rupiah. Kenaikan PDRB perkapita maupun pendapatan perkapita dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kenaikan PDRB itu sendiri dan pertambahan penduduk. Jika PDRB tumbuh lebih cepat dari pertumbuhan penduduk, maka pendapatan perkapita akan mengalami peningkatan yang lebih cepat juga, namun sebaliknya jika PDRB tumbuh lebih lambat dari pertumbuhan penduduk, maka pertumbuhannya akan melambat juga. Untuk lebih jelasnya gambaran PDRB perkapita maupun pendapatan perkapita bisa dilihat pada tabel 3.5.4.


Tabel 3.5.4 PDRB Per Kapita Dan Pendapatan Per Kapita Migas Dan Non Migas, Tahun 2006 – 2010 (Jutaan Rupiah) PDRB Perkapita

Pendapatan Perkapita

Tahun Migas

Non Migas

Migas

Non Migas

2006

15,85

8,59

13,55

7,34

2007

16,62

9,49

14,21

8,11

2008

20,34

10,67

17,39

9,13

2009 r)

18,46

12,01

15,78

10,21

2010 *)

20,45

13,68

17,49

11,70

Keterangan :

r

) Angka Revisi

*) Angka Sementara


Grafik 3.5.4 PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Penajam Paser Utara, Tahun 2006 – 2010

3.6

Status Pembangunan Penajam Paser Utara

Manusia

Kabupaten

Dimasukkannya konsep pembangunan manusia ke dalam kebijakan – kebijakan pembangunan sama sekali tidak berarti meninggalkan berbagai strategi pembangunan terdahulu, yang antara lain bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan absolut dan mencegah perusakan lingkungan. Perbedaannya adalah


bahwa dari sudut pandang pembangunan manusia, semua tujuan tersebut di atas diletakkan dalam kerangka untuk mencapai tujuan utama, yaitu memperluas pilihan – pilihan bagi manusia. Pendekatan

pembangunan

manusia

menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat baik itu tentang pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai

kultural

dari

sudut

pandang

manusia.

Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu jender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.


Pada

periode

tahun

2006

–

2010

Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Penajam Paser Utara terus mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu dari 71,70 tahun 2006 menjadi 72,00 pada tahun 2007 menjadi 72,69 tahun 2008, tahun 2009 menjadi 73,11 dan tahun 2010 menjadi 73,59. Reduksi shortfall tahunan IPM Kabupaten Penajam Paser Utara periode 2009 – 2010 sebesar 1,78 yang berarti tingkat pertumbuhan setahun mencapai IPM ideal (IPM=100) adalah 1,78 persen. Angka harapan hidup (AHH) menunjukkan ratarata umur penduduk mulai lahir sampai dengan akhir hidupnya. Besarnya nilai AHH berkaitan erat dengan angka kematian bayi, dimana semakin tinggi kematian bayi nilai AHH

akan

menurun.

Faktor

yang

mempengaruhi

perubahan AHH dapat ditinjau dari berbagai hal seperti kondisi lingkungan dan status sosial ekonomi penduduk,


ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, status gizi dan lain-lain. digunakan

Oleh karena itu, AHH cukup representatif sebagai

indikator

dalam

menilai

tingkat

kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan Angka harapan hidup Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2010 sekitar 71,46 tahun, angka tersebut mengalami

kenaikan

bila

dibandingkan

tahun-tahun

sebelumnya yaitu pada 2006 besarnya sekitar 70,90 tahun, 2007 sekitar 71,04 tahun, 2008 sekitar 71,18 tahun, dan pada 2009 sekitar 71,32 tahun. Upaya penurunan mortalitas perlu dilakukan pula usaha pengendalian fertilitas, karena keberhasilan mengurangi laju pertumbuhan penduduk pada dasarnya akan mempercepat terjadinya peningkatan kualitas hidup. Dengan demikian penanganan masalah demografi sepatutnya

ditempatkan

sebagai

isu

sentral

dalam

perencanaan pembangunan yang terintegrasi, baik untuk


kesehatan, pendidikan, perumahan maupun perluasan kesempatan kerja. Hal ini diupayakan karena sebagai dasar untuk memperkuat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Perkembangan

paling

cepat

dari

indikator

pembangunan manusia adalah pengeluaran riil perkapita yang telah disesuaikan dan yang paling lambat adalah indikator angka melek huruf penduduk dewasa (usia di atas 15 tahun). Perubahan indikator pendidikan tidak sebesar pengeluaran riil perkapita kemungkinan berkaitan dengan kendala

kesadaran

bersekolah

yang

belum

tinggi.

Pemanfaatan prasarana pendidikan yang belum maksimal serta pengaruh krisis ekonomi global yang memaksa sebagian masyarakat kurang mampu menunda anak mereka melanjutkan sekolah. Kendati angka perubahan indikator pendidikan belum besar namun secara umum angka pencapaian pendidikan pada tahun 2010 cukup tinggi.


Tabel 3.6 Indikator Pembangunan Manusia Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2006 – 2010 Indikator (1) - Angka harapan hidup (tahun) - Angka melek huruf penduduk dewasa (%) - Rata-rata lama sekolah (tahun) - Pengeluaran riil perkápita yang disesuaikan (000 rupiah) - IPM

Tahun 2006

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010 *)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

70,90

71,04

71,18

71,32

71,46

93,80

93,80

94,46

94,93

95,55

7,40

7,53

7,57

7,58

7,66

617,94

619,55

625,27

628,25

630,91

71,70 72,00 72,69 73,11 73,59 Menengah Menengah Menengah Menengah Menengah - Tingkatan IPM atas atas atas atas atas - Reduksi shortfall tahunan (2009 - 2010) 1,78

Berdasarkan tingkatan kriteria yang telah ditetapkan oleh UNDP, maka dapat dilihat bahwa pembangunan manusia

di

Kabupaten

Penajam

Paser

Utara

yang

berlangsung selama periode 2006 – 2010 tidak mengalami perubahan yang cukup berarti yaitu selalu berada pada tingkatan pembangunan manusia Menengah Ke Atas. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 80

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1

Kesimpulan Salah satu faktor yang menyebabkan tidak terjadinya

penurunan kehadiran siswa di sekolah adalah adanya program

Bantuan

Operasional

Sekolah

(BOS)

dari

pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Program BOS bidang pendidikan mengkompensasi pemotongan anggaran pendidikan, dan bertujuan untuk melindungi golongan miskin melalui pemberian subsidi tambahan. Dukungan ini diberikan dalam bentuk paket hibah yang diberikan kepada sekolah di wilayah-wilayah yang paling miskin, yang diberikan bersamaan dengan program beasiswa yang diberikan langsung pada murid-murid yang paling miskin. Program inilah yang mungkin telah


membantu orang tua untuk tetap menyekolahkan anaknya, terutama di sekolah menengah pertama, tingkat yang paling rawan di mana siswa sangat mudah untuk ditarik ke luar dari sekolah untuk bekerja. Salah satu unsur penting yang menentukan keberhasilan

pembangunan

bidang

kesehatan

adalah

ketersediaan fasilitas kesehatan. Dengan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang cukup memadai akan sangat mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Berbagai indikator kesehatan dasar menunjukkan bahwa keadaan kesehatan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2010 lebih baik dibandingkan keadaan tahun-tahun sebelumnya (tahun 2006 – 2010). Derajat kesehatan masyarakat suatu daerah dapat diukur dengan menggunakan indikator Angka Harapan Hidup (AHH).


Perubahan

mendasar

dalam

struktur

ketenagakerjaan pada masa lima tahun terakhir adalah terjadinya peningkatan yang cukup besar pada penduduk yang bekerja di sektor informal yang pada tahun 2006 berjumlah 48,72 persen kemudian pada tahun 2010 naik menjadi

56,38

persen.

Pembangunan

yang

sedang

berlangsung telah banyak menambah kesempatan kerja di sektor

informal

sehingga

menyebabkan

terjadinya

penurunan kesempatan kerja di sektor formal. Perkembangan

paling

cepat

dari

indikator

pembangunan manusia adalah pengeluaran riil perkapita yang telah disesuaikan dan yang paling lambat adalah indikator angka melek huruf penduduk dewasa (usia di atas 15 tahun). Perubahan indikator pendidikan tidak sebesar pengeluaran riil perkapita kemungkinan berkaitan dengan kendala

kesadaran

bersekolah

yang

belum

tinggi.


Pemanfaatan prasarana pendidikan yang belum maksimal serta pengaruh keadaan ekonomi yang memaksa sebagian masyarakat

kurang

mampu

menunda

anak

mereka

melanjutkan sekolah. Kendati angka perubahan indikator pendidikan belum besar namun secara umum angka pencapaian pendidikan pada tahun 2010 cukup tinggi. Berdasarkan tingkatan kriteria yang telah ditetapkan oleh UNDP, maka dapat dilihat bahwa pembangunan manusia

di

Kabupaten

Penajam

Paser

Utara

yang

berlangsung selama periode 2006 – 2010 tidak mengalami perubahan yang cukup berarti yaitu berada pada tingkatan menengah atas.

4.2

Saran Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 dan

Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang otonomi


daerah, memberikan keleluasaan dan kewenangan yang lebih kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing termasuk di dalamnya adalah keleluasaan dan kewenangan pembelanjaan. Kesempatan ini diberikan kepada DPRD baik di tingkat propinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Upaya desentralisasi yang dilakukan belakangan ini telah membangkitkan kekhawatiran bahwa pemerintah daerah akan mengabaikan pembangunan sosial jangka panjang karena mereka cenderung untuk mengarahkan perhatian pada kegiatan ekonomi jangka pendek yang menghasilkan uang. Oleh karenanya, pemanfaatan konsep pembangunan

manusia

sebagai

alat

advokasi

bagi

pembangunan daerah yang berkelanjutan akan menjadi sangat penting.


Salah

satu

cara

untuk

menjamin

bahwa

desentralisasi akan berjalan untuk kepentingan semua rakyat adalah dengan membuat kesepakatan sosial baru (new social compact) : suatu kesepakatan bahwa semua warga negara Indonesia berhak atas suatu standar pembangunan manusia yang menjadi kesepakatan nasional. Mereka berhak untuk bisa membaca dan menulis, misalnya, untuk hidup sehat, untuk bisa mendapat penghasilan yang layak, dan untuk mendapat rumah yang memadai. Konsep

pembangunan

manusia

mempunyai

cakupan yang sangat luas melingkupi hampir seluruh aspek kehidupan

manusia

mulai

dari

kebebasan

untuk

menyatakan pendapat, untuk mencapai kesetaraan jender, untuk memperoleh pekerjaan, untuk menjaga gizi anak, untuk bisa membaca dan menulis. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di lain pihak mempunyai cakupan yang lebih


sempit. Meskipun IPM mencoba untuk mengukur tingkat pembangunan manusia, indeks ini hanya mampu mengukur sebagian saja. Hal ini disebabkan karena berbagai aspek seperti tingkat partisipasi masyarakat atau kesehatan mental sangat sulit untuk diukur atau dikumpulkan datanya. Oleh karenanya daerah harus lebih memfokuskan diri pada konsep pembangunan manusia secara luas serta penerapan

prinsip-prinsip

utamanya,

daripada

hanya

memfokuskan pada indeks semata. Artinya, dalam setiap aspek pekerjaannya, pejabat dan pegawai daerah harus mengutamakan manusianya dengan meletakkan manusia bukan sebagai alat pembangunan tetapi sebagai tujuan utama

dari

meningkatkan

pembangunan. pendidikan

dan

Misalnya,

daripada

menjaga

kesehatan

masyarakat hanya untuk menyediakan tenaga kerja yang lebih baik atau untuk meningkatkan perekonomian,


selayaknya

pejabat

dan

pegawai

daerah

membantu

masyarakat di daerahnya untuk menjalankan kehidupan yang lebih berarti dan memuaskan. Oleh karena itu, semua kegiatan mulai dari pembangunan jalan atau pemberian lisensi penambangan, atau pembangunan fasilitas kesehatan baru harus bertujuan untuk memperluas kesempatan dan pilihan yang dimiliki masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Pembangunan

manusia

lebih

dari

sekedar

pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak anti pertumbuhan ekonomi.

Dalam

pertumbuhan

perspektif

ekonomi

pembangunan

bukanlah

tujuan

manusia, akhir.

Pertumbuhan ekonomi adalah alat untuk mencapai tujuan akhir, yaitu memperluas pilihan – pilihan bagi manusia. Dalam jangka pendek, dengan pengeluaran publik yang teratur, suatu daerah dapat mencapai kemajuan yang


signifikan dalam pembangunan manusia, meskipun tanpa adanya

pertumbuhan

ekonomi

yang

cukup

berarti.

Meskipun demikian, adalah salah untuk menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai arti penting bagi pembangunan manusia. Dalam jangka panjang tidak akan ada

kemajuan

yang

berkelanjutan

tanpa

adanya

pertumbuhan ekonomi. Perhatian pembangunan manusia tidak hanya terfokus pada laju pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada aspek pendistribusiannya. Jadi bukan hanya masalah berapa besar pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan yang seperti apa. Perhatian harus lebih ditujukan pada struktur dan kualitas dari pertumbuhan untuk menjamin bahwa pertumbuhan diarahkan untuk mendukung perbaikan kesejahteraan manusia baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Perhatian utama dari kebijakan


pembangunan

haruslah

ditekankan

pada

bagaimana

keterkaitan tersebut dapat diciptakan dan diperkuat.


DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 1996. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Perbandingan Antar Propinsi 1990-1993. Jakarta. --------------------------. 1997. Ringkasan Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 1996. Jakarta. --------------------------. 1999. Pemantauan Perkembangan Kesejahteraan Rakyat. Jakarta. --------------------------. 2001. Menuju Konsensus Baru Demokrasi dan Pembangunan Manusia di Indonesia. Jakarta. --------------------------. 2011. Survei Sosial Ekonomi Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010. Penajam. --------------------------. 2011. Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka Tahun 2010. Penajam. --------------------------. 2011. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Penajam Paser Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000 – 2010. Penajam. Lembaga Demografi FEUI. 1977. Demografi Teknik. Jakarta.


Lembaga Demografi FEUI. 1981. Dasar-Dasar Demografi. Jakarta. Prof. Ida Bagoes Mantra, Ph. D. 2000. Demografi Umum. Yogyakarta. United Nation. 1983. Manual X Indirect Techniques For Demographic Estimation. New York. Uzair Suhaimi. 2001. Tinjauan Sepintas Mengenai Metode dan Teknik Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia dan Variannya. Jakarta.


BAB I PENDAHULUAN. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan. yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur

Recommend Documents