BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah
Manusia tercipta di dunia sebagai makhluk individu, kemudian membentuk sebuah kelompok dalam suatu kumpulan masyarakat. Salah satu cara dalam mempertahankan hidupnya, baik secara individu maupun didalam masyarakat yang ada, saling berintraksi satu sama lain menuju pola atau sistem sosial yang hendak dicapai. Manusia membutuhkan hidup bersama dengan manusia yang lain untuk membentuk suatu kesatuan budaya baik dalam lingkungan terbatas maupun lingkungan yang lebih luas. Manusia sebagai mahluk yang paling tinggi derajatnya dibanding dengan mahkluk hidup lainnya memiliki pemikiran yang jauh kedepan sehingga manusia membuat peraturanpraturan atau hukum, karna manusia sadar dalam mencapai tujuan tertentu akan terjadi perbedaan pendapat atau kepentingan yang sering menimbulkan konflik yang berdampak terhadap kerugiakan dan kepentingan masyarakat. Hukum sebagai alat kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat dituntut untuk dapat mengatasi atau mewaspadai segala bentuk perubahan sosial atau kebudayaan. Meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami bagaimana prosedurprosedur yang berlaku dalam hukum itu sendiri. Tidak adanya pemahaman tersebut sering kali menyebankan terjadi implementasi hukum yang tidak benar. 1
2
Hal tersebut dapat membuat hukum yang ada dalam masyarakat menjadi tidak optimal, bahkan tidak jarang perangkat penegak hukum tersebut justru disalah gunakan untuk tujuan dan maksut tertentu, demi kepentingan pribadi atau golongan. Salah satu masalah yang paling kompleks yang terjadi dalam masyarakat kita saat ini adalah masalah korupsi. Kompleksitas tersebut dapat dilihat dari semakin berkembangnya kejahatan korupsi yang ada dalam masyarakat kita saat ini, baik dilihat dari jenis, pelaku, maupun modus operandinya. Masalah korupsi bukan hanya menjadi masalah nasional tertapi sudah menjadi masalah internasional, bahkan dalam bentuk dan ruang lingkup seperti sekarang ini, korupsi dapat menyengsarakan dan menghancurkan suatu negara. Tumpang tindih tersebut bisa terjadi antara departemen, antau antar bagian-bagian
dalam
suatu
departemen,
antara
pusat
dan
daerah
,
provinsi/kabupaten/kota, baik yang dengan sengaja ataupun karna kelalaiaan. Apabila tidak di sengaja kondisi tersebut menimbulkan ketidakefesiensian dan pemborosan keuangan negara. Sedangkan apabila akan merugikan keuangan negara dan merupakan perbuatan korupsi, karna tujuan utama adalah memperoleh komisi, diskon dari rekanan. Hal tersebut terjadi karena: a. Kurang adanya koordinasi di antara bagian-bagian yang terkait dengan pengadaan barang/jasa.
3
b. Adanya proyek "siluman" atau "titipan" dari pusat yang tidak diketahui daerah. c. Masing-masing
bagian
hanya
berfikir
sampai
terjadinya
proyek
pengadaan, tanpa berfikir lebih jauh dari segi pemanfaatannya. d. Bisa juga karna direkayasa atau disengaja dengan motif mencari komisi dan diskon dari rekanan atau sengaja melakukan kegiatan fiktif atau semi fiktif.1 Korupsi di indonesia adalah persoalan nyata yang menggrogoti seluruh sendi kehidupan bangsa. Rusaknya kualitas lingkungan hidup, berkurangnya taman kota, mutu pendidikan yang dipertanyakan, infrastruktur yang tidak terawat, serta banyaknya pengangguran adalah segelintir saja dari begitu banyak dampak korupsi.2 Masalah korupsi ini terkait dengan kompleksitas masalah, antara lain masalah moral, mental, masalah pola hidup kebutuhan atau tuntutan ekonomi,
masalah
sistem
atau
budaya
politik,
masalah
mekanisme
pembangunan dan lemahnya birokrasi atau prosedur administrasi (termaksut sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan public. Korupsi juga menjadi pintu masuk berkembangnya tingkat kriminal dan kekerasan karna menimbulkan kesenjangan social terhadap masyarakat.
1
Surachmin, S.H.,M.H. & Dr.Suhardi Cahaya, S.H., M.H., MBA ,2011, STRATEGI & TEKNIK KORUPSI, Cetakan pertama, Januari 2011, Cetakan kedua Juni 2011, Sinar Grfika, Jl. Sawo Raya No. 18 Jakarta 13220, hlm.52-53. 2 Kompas, surga para koruptor, kompas, jakarta,desember, 2004, hlm pengantar vii.
4
Sementara sebagian masyarakat dapat hidup lebih baik, lebih sejahtra, mewah di tengah kemiskinan dan keterbatasan masyarakat pada umumnya. Pengertian korupsi dilihat dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Saat ini, korupsi sangat populer di kalangan pejabat pemerintah, korporasi, maupun masyarakat awam. Pesatnya perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah seperti penyakit keturunan yang sulit untuk diputus mata rantainya, oleh karna itu tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematik, juga merugikan keuangan Negara, juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi perlu di golongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan dengan secara luar biasa.
5
Korupsi di Indonesia sudah berada pada kondisi yang mengkhawatirkan, karna sudah menjadikan orang tidak normal lagi dalam sikap, perilaku dan nalar berpikirnya. Korupsi tidak lagi terbatas pada mencuri uang, tetapi lambat laun juga merasuk ke dalam mental, moral, tata nilai dan cara berpikir. Salah satu praktik penyelenggaraan negara adalah hilangnya integritas dan moral oleh materialisme. Ketidakmaksimalan upaya pemberantasan korupsi selama ini juga tidak lepas dari kurangnya dukungan yang kuat serta kesungguhan segenap aparat penyalenggara negara umumnya dan aparat penegak hukum khususnya serta peran aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan sehingga upaya pemberantasan korupsi akan sulit dilakukan. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kehadiran suatu lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dilatarbelakangi beberapa fakta yang berkembang dalam masyarakat, yakni: 1. Perkembangan korupsi di indonesia sudah merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak sosial; 2. Intensitas dan kualitas korupsi sangat tinggi dan bersifat sistemik serta meluas ke seluruh lapisan masyarakat; 3.
Pencegahan dan pemberantasan harus dilaksanakan oleh lembaga khusus, cara-cara khusus dan spesifik;
6
4.
Karakteristik dan kualitas korusi di Indonesia merupakan pelanggaran hak ekonomi dan sosial sejalan dengan Pasal 29 Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal Persatuan Bangsa-Bangsa;
5. Oleh karenanya suatu komis yang kuat dan berwibawa tanpa ada kendala baik dari segi hukum, manajemen dan politik.3 Permasalahan tersebut seharusnya dapat diatasi dengan ditegakkannya supremasi hukum secara konsisten pada semua aparat penegak hukum dan segenap masyarakat Indonesia terkait dengan pencegahan setiap kasus perkara tindak pidana korupsi demi tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa untuk mewujutkan masyarakat yang adil dan makmur bedasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Salah satu cara efektiv yang dapat digunakan sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah dengan cara menjatuhkan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sebagai mana telah diatur dalam Undang_undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantaan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian penulis sangat tertarik untuk mengkaji mengenai Efektivitas Pidana Denda Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
3
DR.H.SYAIFUL BAKHRI, SH., MH. 2009, Pidana Denda dan Korupsi, cetakan I, Jl.Nyai Di Tiro No.1, hlm 382-383
7
B.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1.
Bagaimana Efektifitas Pidana Denda Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi ?
C.
Tujuan Penelitian Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pidana denda terhadap terdakwa pelaku tindak pidana korupsi.
D.
Manfaat Penelitian Dengan melakukan penelitian ini, maka manfaat yang akan diperoleh adalah: 1. Manfaat Teoritis Secara teoritis, peneliti hukum ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. 2. Manfaat Praktis Penelitian ini digunakan untuk menambah wawasan bagi Mahasiswan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, masyarakat sekitar, pihak Keppolosian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya bagi hakim agar
dapat
dijadikan
sebagai
bahan
refrensi
agar
dapat
8
memaksimalkan putusan denda terhadap terdakwa pelaku tindak pidana korupsi.
E.
Keaslian Penelitian
Penulisan yang berjudul "Efektivitas Pidana Denda Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi" bukanlah duplikasi atau plagiat. Karya penulisan ini adalah karya asli dari penulis. Letak kekhususan penulisan ini terletak pada penulisan yang bersifat khusus, materi dan sumber data yang lebih variatif dengan karya lain. Kekhususan karya ini terletak pada Efektivitas Pidana Denda Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
F.
Batasan Konsep
1.
Hakim adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh UndangUndang untuk menyelengarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Undang-undang No 48 tahun 2009 pasal 1 ayat ( 1 ).
2.
Hakim didalam menjalankan tugas dan fungsinya secara mandiri, segala campur tangan dalam dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekusaan Kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana
9
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang No 48 tahun 2009 pasal 3 ayat( 2 ). 3.
Pengertian tindak pidana korupsi adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu oleh peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
4.
Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu “corruptie” yang artinya penyuapan.
5.
Tindak pidana adalah perbuatan pidana (perbuatan kejahatan).
6.
Pengertian korupsi secara harafiah adalah : a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran. b. Perbuatan buruk seperti peneriamaan uang sogok. c. Perbuatan yang kenyataanyamenimbulkan keadaan yang bersifat buruk, prilaku yang jahat dan tercela.
7.
Pengertian pidana denda adalah pidana berupa pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.
8.
Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.4
4
http://madhienyutnyut.blogspot.com http://kamusbahasaindonesia.org
10
9.
Upaya adalah ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).
10.
Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah; pencegahan; penolakan: usaha.
G.
Metode Penelitian
1. Jenis penelitian Penelitian ini adalah jenis peneitian hukum normatif, yang didukung dengan wawancara terhadap narasumber. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data dengan mencari buku-buku, peraturan perundangundangan, doktrin serta berbagai macam literatur lainnya yang sekitanya mempunyai
kesamaan
dengan
topik
dan
objek
penelitian
serta
mewawancarai narasumber yaitu pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. 2. Sumber Data Data-data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder, yang terdiri dari: a. Bahan hukum perimer 1)
Undang-undang dasar tahun 1945.
2)
Kitap
Undan-Undang
Prof.Moeljatno,SH.
Hukum
Acara
Pidana
(KUHP)
11
3)
Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
4)
Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tantang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
5)
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
b. Bahan hukum sekunder Berupa buku, hasil penelitian, pendapat hukum dan website atau situs hukum. 3. Metode Pengumpulan Data Dalam rangka penulisan hukum ini, pengumpulan data dilakukan dengan metode: a. Studi kepustakaan Mengumpulkan data sekunder yaitu bahan hukum perimer dan bahan hukum sekunder, dengan cara memahami dan mempelajari buku-buku literatur atau buku bacaan yang mempunyai relevansi dengan penalitian ini, juga pendapat pakar-pakar,ahli-ahli dan juga peraturan perundangundangan. b. Wawancara Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan langsung kepada Hakim untuk memperoleh data
12
langsung seberapa besar efektivitas pidana denda sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. c. Metode analisis Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu data – data yang ada dibuat dalam kata – kata dan atau kalimat – kalimat. Data kuantitatif tersebut dianalisis dengan metode berfikir induktif, yaitu pola berfikir yang mendasarkan pada hal – hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
