BAHAN KULIAH PRINSIP-PRINSIP PERDAGANGAN DUNIA (GATT/WTO) Prof. Sanwani Nasution, SH Dr. Mahmul Siregar, SH.,M.Hum PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA USU MEDAN 2009
PRINSIP-PRINSIP PERDAGANGAN INTERNASIONAL 1. Most Favored Nation (MFN) atau Non diskriminasi perdagangan internasional antara anggota GATT harus dilakukan secara non-diskriminatif Satu negara tidak boleh diberi perlakuan lebih baik atau lebih buruk daripada negara lain. konsensi yang diberikan kepada suatu negara mitra dagang harus berlaku pula bagi semua negara lainnya semua negara ditempatkan pada kedudukan yang sama, dan semua negara harus turut menikmati peluang yang tercapai dalam liberalisasi perdagangan internasional dan memikul kewajiban yang sama.
PRINSIP-PRINSIP PERDAGANGAN INTERNASIONAL 2. National Treatment melarang perbedaan perlakuan antara barang asing dan barang domestik pada saat suatu barang impor telah masuk ke pasaran dalam negeri suatu anggota, dan setelah melalui daerah pabean serta membayar biaya masuk, maka barang impor tersebut harus diperlakukan secara tidak lebih buruk daripada hasil dalam negeri. Perlakuan sama meliputi kewajiban-kewajiban pajak internal, peraturan perundang-undangan dan persyaratan-persyaratan administratif. Pengeculian terhadap negara satu kawasan (regional), negara tetangga.
PRINSIP-PRINSIP PERDAGANGAN INTERNASIONAL 3. Protection to Domestic Industry through tariff GATT mengizinkan proteksi terhadap hasil dalam negeri proteksi yang diperlukan terhadap hasil dalam negeri hanya dapat dilakukan melalui tarif atau bea masuk yang dikenakan terhadap barang impor maksud prinsip ini adalah agar proteksi yang diberikan terhadap hasil dalam negeri dan pembatasan yang diterapkan terhadap barang impor, dapat diterapkan dengan cara yang lebih jelas atau transparan, dan dampak distorsi akibat proteksi tersebut dapat dilihat secara lebih jelas.
PRINSIP-PRINSIP PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Beberapa ketentuan tentang tarif perdagangan internasional Ceiling tarif Tarif MFN (most favored nation) berdasarkan schedule of commitment Exclution list
PRINSIP-PRINSIP PERDAGANGAN INTERNASIONAL
4. Tariff Binding Untuk lebih menjamin perdagangan internasional yang lebih predictable, suatu komitmen yang mengikat negara-negara anggota WTO supaya tidak meningkatkan bea masuk terhadap barang impor setelah masuk dalam daftar komitmen binding.
PRINSIP-PRINSIP PERDAGANGAN INTERNASIONAL
5. Persaingan yang Adil Dengan semakin terjadinya subsidi terhadap ekspor serta terjadinya dumping, GATT semakin menghadapi masalah. Aturan main yang berlaku bagi negara peserta GATT untuk menghadapi subsidi ekspor maupun untuk dumping tersebut pada teks dalam perjanjian GATT maupun pada Anti Dumping Code dan Subsidies Code hasil Tokyo Round. Untuk menghadapi dumping dan subsidi ekspor, negara pengimpor diberi hak untuk mengadakan anti dumping duties dan countervailing duties sebagai imbalan ataupun tindakan balasan terhadap dumping atau subsidi ekspor.
PRINSIP-PRINSIP PERDAGANGAN INTERNASIONAL
6. Larangan terhadap Restriksi Kuantitatif Larangan umum terhadap restriksi yang bersifat kuantitatif, yakni quota dan jenis pembatasan yang serupa. Ketentuan ini sangat penting karena pembatasan kuantitatif merupakan hambatan yang paling serius dan yang paling sering ditemui GATT memperbolehkan pembatasan kuantitatif yang diterapkan oleh negara anggota dalam hal suatu negara menghadapi masalah dalam hal neraca pembayarannya. Dan langkah pembatasan kuantitatif yang diambil suatu negara anggota tidak boleh melampaui batas waktu yang diperlukan untuk mengatasi masalah neraca pembayaran.
7. Standard of Preferential Treatment
Kebalikan prinsip MFN Mengakui hak istimewa negara-negara satu kawasan regional, persatuan pabean, negara bertetangga. 8. Special and Deferential Treatment
Perlakuan khusus kepada negara-negara berkembang Konsesi yang tidak harus dibalas secara berimbang
9. Transparansi Notifikasi Publikasi kebijakan dan peraturan perundangundangan Akses mudah terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan 10.Reciprositas 10.Reciprositas Kerjasama timbal balik Seimbang dan saling menguntungkan
MEKANISME LIBERALISASI PERDAGANGAN
Liberalisasi progresif Schedule of commitment Specific of commitment Pengecualian umum Special and deferential treatment Balance of payment difficulties Anti-subsidies Countervailing duties Safeguard Dispute settlement mechanism
