Studi Pemodelan Desa/Kelurahan Konservasi Di Kawasan Hulu Das/Ws Brantas Budi Prasetyo*
Abstrak Studi ini bertujuan menemukan model simbiosis mutualisme antara seluruh shareholder dalam pengelolaan dan pelestarian hulu DAS/WS Brantas. Konservasi di sini diartikan sebagai pengelolaan sumber daya secara lebih bijaksana dengan melibatkan masyarakat dan memelihara local indigenous yang telah ada. Pengelolaan sumber daya dan hasil-hasil pembangunan sudah selayaknya diatur bersama dengan masyarakat secara partisipatif sehingga memiliki tingkat akuntabilitas (accountability) dan kelangsungan (sustainability) yang tinggi. Kata-Kata Kunci : Konservasi, Partisipatif, Shareholder, Akuntabilitas, Sustainability.
Pendahuluan Studi ini dilaksanakan sebagai implementasi dari kerjasama antara peneliti sebagai konsultan pendamping Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) WS Brantas khususnya komisi konservasi sumberdaya air dalam melestarikan dan mengelola WS Brantas secara konservasi dengan melibatkan masyarakat di sekitar sungai Brantas. Studi pengembangan desa/kelurahan konservasi di kawasan hulu DAS/WS Brantas adalah sebuah studi formulasi kebijkan publik yang menggunakan pendekatan konservasi yang memberi peluang kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hulu DAS/WS Brantas untuk terlibat aktif dalam upaya pengelolaan DAS/WS Brantas dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah konsevasi. Pengembangan desa/ kelurahan konservasi ini juga memberi peluang kepada masyarakat untuk mendapat akses yang aman untuk pemanfaatan kawasan sehingga dapat menjamin komitmen jangka panjang mereka untuk mendukung konservasi kawasan hulu DAS/WS Brantas. Pengembangan desa/ kelurahan konservasi ini dalam aplikasinya dapat berbeda-beda dari satu desa/kelurahan ke desa/kelurahan yang lain di hulu DAS/WS
*
Brantas tergantung pada skala prioritas dan kesepakatan antar berbagai pihak yang terlibat dalam sharing (shareholder) termasuk di dalamnya pihak yang berwenang dalam pengelolaan kawasan hulu DAS/WS Brantas. Kegiatan konservasi yang memberdayakan masyarakat selayaknya dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah dan masyarakat yang meliputi masyarakat umum, swasta, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, serta pihak-pihak yang berkompeten lainnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat yang berada di kawasan konservasi merupakan hal yang penting. Permasalahan selama ini adalah kurangnya keberpihakan kepada masyarakat yang sebetulnya lebih memiliki kesempatan dan kelayakan dalam mengelola kawasan konservasi tersebut. Sehingga diperlukan dukungan peraturan yang dapat mengakomodasi dan memperjelas status masyarakat yang berada di sekitar kawasan konservasi. Program pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi merupakan program lintas sectoral, sehingga masukan dari berbagai sec-
Staf Pengajar Departemen Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga
58
Budi Prasetyo: Studi Pemodelan Desa/Kelurahan Konservasi
tor yang telibat sangat diperlukan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang sudah turun temurun tinggal di kawasan konservasi dengan segala kearifan lokal yang mereka miliki. Masyarakat lokal harus diberikan peluang untuk dapat menentukan nasib sendiri, mempertahankan tanah, wilayah, sumberdaya alam, budaya dan kekayaan intelektual yang mereka miliki serta apa pun dengan penerapan pemberdayaan dan bentukbentuk pembangunan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat di wilayah tersebut. Kebijakan pemberdayaan yang telah dimutakhirkan oleh pemerintah adalah pemberdayaan melalui upaya membangkitkan kembali nilai-nilai universal kemanusiaan yang sudah mulai luntur. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah perubahan sikap dan perilaku menjadi lebih baik. Aktualisasinya masih tetap memakai konsep kesadaran dan kemauan dari dalam masyarakat itu sendiri, yang lebih dikenal dengan metode participatory rural appraisal (PRA)/FGD/Indepth dan lainnya. Deskripsi ringkas luas catchment area DAS/ WS Brantas sebesar 14.103 km2 panjang sungai + 320 km melintasi 15 Kabupaten/Kota. Curah hujan rata-rata mencapai 2.000 mm/tahun sekitar 85% jatuh pada musim hujan. Potensi air permukaan per tahun rata-rata 13,232 milyar m 3 termanfaatkan sebesar 5-6 milyar m3/tahun.WS Brantas terdiri dari 4 (empat) DAS yaitu: No Nama 1 2 3 4
DAS/WS Brantas DAS Kali Tengah DAS Ringin Bandulan DAS Kondang Merak
Luas (km2) 11.988 596 595 924
Penduduk di wilayah Kota dan Kabupaten yang dilewati sungai Brantas mencapai 15,90 juta orang (2005) atau 42,89% dari penduduk Jawa Timur dan mempunyai kepadatan rata-rata 1.272 orang/km2. Kondisi lahan di DAS/WS Brantas berdasarkan Data BP DAS/WS Brantas TH 2005 sbb, No Kondisi Luas (Ha) 1 Sangat Kritis 26.267 2 Kritis 93.469 3 Agak Kritis 120.953 4 Potensial Kritis 39.569 Jumlah Lahan Kritis 280.258 Dengan jumlah lahan Kritis di DAS/WS Brantas sebesar 280.258 Ha, perlu penanganan konservasi DAS/WS Brantas yang lebih serius khususnya dengan meningkatkan peran
59
masyarakat melalui pengembangan Desa/ kelurahan Konservasi di seluruh DAS/WS Brantas. Permasalahan yang dirumuskan untuk pengembangan model desa konservasi dalam upaya pengelolaan dan pelestarian kawasan hulu DAS/WS Brantas adalah sebagai berikut : a) Rekomendasi kebijakan apa untuk mengatasi maraknya illegal loging di hampir keseluruhan upstream kawasan hulu DAS/WS Brantas sehingga menyebabkan sumber air menyusut dan pasokan sedimentasi yang sangat besar ke aliran badan sungai di kawasan hulu DAS/WS Brantas? b) Rekomendasi kebijakan apa untuk mengatasi pelanggaran pemanfaatan lahan tidak sesuai peruntukannya, kawasan yang seharusnya merupakan penyangga hulu DAS/WS Brantas justru banyak ditanami sayuran dan perdu yang tidak mampu menahan dan menyimpan aliran air? c) Rekomendasi kebijakan apa untuk mengatasi pelanggaran terhadap pemanfaatan sungai tidak sesuai peruntukannya? d) Bagaimana tahapan-tahapan dalam pemodelan desa/kelurahan konservasi? Studi pengembangan Desa/kelurahan Konservasi dimaksudkan untuk menemukan model perumusan kebijakan yang meningkatkan kesadaran, kepedulian, partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam rangka Konservasi terhadap Pengelolaan hulu DAS/WS Brantas secara lestari dan berkelanjutan, memperoleh dukungan dari para pihak untuk upaya perbaikan hulu DAS/WS Brantas dan konservasi kawasan hulu DAS/WS Brantas yang berbasis masyarakat melalui pengembangan desa/kelurahan/ konservasi. Masyarakat desa/kelurahan/ konservasi dan berbagai pihak yang berpartisipasi dapat menyadari perlunya upaya perbaikan dan perlindungan hulu DAS/WS Brantas, ada komitmen nyata dari berbagai pihak baik pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota maupun pihak-pihak lain untuk mendukung rencana aksi pengembangan Desa/kelurahan/ konservasi di hulu DAS/WS Brantas. Manfaat dari hasil studi pengembangan Desa/ kelurahan Konservasi di hulu DAS/WS Brantas berdasarkan tinjauan dari berbagai aspek antara lain: 1. Aspek ekologi/lingkungan, Desa/ kelurahan Konservasi dapat menyangga hulu DAS/ WS Brantas dari berbagai gangguan,memperluas habitat flora dan fauna yang ada di DAS/WS Brantas, menambah areal resapan air jika terletak dibagian hulu sungai, menangkal bencana alam
60
Jurnal Politik Indonesia, Vol 1 No.2, Oktober-Desember 2012, 6-13
berupa banjir, erosi,angin serta bencana lainnya. 2. Aspek ekonomi, melalui Desa/kelurahan Konservasi diharapkan pendapatan masyarakat dapat meningkat, tercipta berbagai aktivitas masyarakat untuk menambah pendapatan, potensi SDA yang ada dapat bernilai ekonomi melalui pengelolaan dengan teknologi yang sesuai, dan diharapkan roda perekonomian pedesa/ kelurahanan dapat berputar. 3. Aspek sosial, dengan pemberdayaan masyarakat melalui Desa/kelurahan Konservasi pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dapat meningkat, masyarakat diharapkan dapat bersikap positif dan mendukung pengelolaan kawasan hulu DAS/WS Brantas, kesehatan masyarakat dapat meningkat Karena kondisi lingkungan yang sehat dan diharapkan perilaku masyarakat terhadap kerusakan kawasan hulu DAS/WS Brantas tidak ada lagi. Kerangka Teori Konservasi dalam pengertian sekarang, sering diterjemahkan sebagai the wise use of nature resources (pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana). Konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi dan ekologi dimana konservasi dari segi ekonomi berarti mencoba mengalokasikan sumberdaya alam untuk sekarang, sedangkan dari segi ekologi, konservasi merupakan alokasi sumberdaya alam untuk sekarang dan masa yang akan datang. Apabila merujuk pada pengertiannya, konservasi didefinisikan dalam beberapa batasan, sebagai berikut : 1. Konservasi adalah menggunakan sumberdaya alam untuk memenuhi keperluan manusia dalam jumlah yang besar dalam waktu yang lama (American Dictionary). 2. Konservasi adalah alokasi sumberdaya alam antar waktu (generasi) yang optimal secara sosial (Randall, 1982). 3. Konservasi merupakan manajemen udara, air, tanah, mineral ke organisme hidup termasuk manusia sehingga dapat dicapai kualitas kehidupan manusia yang meningkat termasuk dalam kegiatan manajemen adalah survai, pendampingan, administrasi, preservasi, pendidikan, pemanfaatan dan latihan (IUCN, 1968). 4. Konservasi adalah manajemen penggunaan biosfer oleh manusia sehingga dapat memberikan atau memenuhi keuntungan yang besar dan dapat diperbaharui untuk generasigenerasi yang akan datang (WCS, 1980). 5. Menurut Rijksen (1981), konservasi merupakan
suatu bentuk evolusi kultural dimana upaya konservasi merupakan perubahan perilaku dalam pemanfaatan sumber daya alam. Secara keseluruhan, Konservasi Sumberdaya Alam Hayati (KSDAH) adalah pengelolaan sumberdaya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Kegiatan konservasi seharusnya dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah dan masyarakat, mencakup masyarakat umum, swasta, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, serta pihak-pihak lainnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat yang berada di kawasan konservasi merupakan hal yang penting. Permasalahan selama ini adalah kurangnya keberpihakan kepada masyarakat yang sebetulnya lebih layak mengelola kawasan konservasi tersebut. Sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengakomodir dan memperjelas status masyarakat yang berada di sekitar kawasan konservasi. Program pemberdayaan merupakan program lintas sector, sehingga masukkan dari beberapa sektor yang telibat sangat diperlukan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang sudah turun temurun tinggal di kawasan konservasi dengan segala kearifan lokal yang mereka miliki. Masyarakat lokal harus diberikan kebebasan untuk dapat menentukan nasib sendiri, mempertahankan tanah, wilayah, sumberdaya alam, budaya dan kekayaan intelektual yang mereka miliki serta apa pun pemberdayaan dan bentuk-bentuk pembangunan harus sesuai dengan karakteristik masyarakat di wilayah tersebut. Konsep pemberdayaan yang telah dimutakhirkan oleh pemerintah adalah pemberdayaan melalui nilai-nilai universal kemanusiaan yang luntur untuk dibangkitkan kembali. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah perubahan sikap dan perilaku menjadi lebih baik. Aktualisasinya masih tetap memakai konsep kesadaran dan kemauan dari dalam masyarakat itu sendiri, kemudian lebih dikenal dengan participatory rural appraisal (PRA). Belum berhasilnya upaya pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, seperti penyediaan kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir, pembangunan sarana dan prasarana umum dan pendampingan , dikarenakan kebijakan program yang selama ini dilakukan merupakan
Budi Prasetyo: Studi Pemodelan Desa/Kelurahan Konservasi
kebijakan dari pemerintah pusat (top down). Kebijakan seperti ini mempunyai kelemahan yang perlu dikoreksi, seperti: pemberdayaan yang berindikasi KKN, masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro, kebijakan yang terpusat, lebih bersifat karikatif, memposisikan masyarakat sebagai obyek, cara pandang kemiskinan yang diorientasikan pada ekonomi, bersifat sektoral, kurang terintegrasi, dan tidak berkelanjutan atau mengesampingkan daya dukung lingkungan. Untuk itu perlu diperhatikan beberapa hal penting dalam memajukan masyarakat desa/ kelurahan dalam pemberdayaan: 1. Fasilitasi untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat desa/kelurahan melalui kegiatan forum rembuk diskusi reguler yang dilakukan secara keliling antar desa/ kelurahan (rural rountable disscussion) dengan pemahaman belajar dari pengalaman untuk menjadikan daur program pemberdayaan. 2. Fasilitasi pemetaan partisipatif oleh masyarakat desa/kelurahan sebagai dasar penggalian kebutuhan, permasalahan, potensi sumber daya alam, dan masyarakat desa/kelurahan. 3. Memfasilitasi penggalangan dan penggunaan sumber dana untuk skala kebutuhan prioritas dan perekonomian desa/kelurahan yang dituangkan dalam PERDes dan APBDes baik dari pemerintah maupun pihak-pihak lain. 4. Fasilitasi pemahaman dan kemitraan pemerintah desa/kelurahan, BPD dan masyarakat adalah mitra dan sekaligus agen perubahan yang mampu menyusun dan merencanakan APBDes yang akan dituangkan dalam Alokasi Dana Desa/ kelurahan (ADD). 5. Memfasilitasi dan menumbuhkan fasilitator dari desa/kelurahan itu sendiri sebagai agen perubahan dari dalam (PRA) yang memotivasi kegiatan belajar dan karakteristik desa/ kelurahan untuk menemukan pola ekonominya sendiri. 6. Memfasilitasi kaum perempuan untuk lebih terlibat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan dan perkembangan pedesa/kelurahanan. 7. Membuat media warga sebagai sarana akuntabilitas dan transparansi dalam berkegiatan dan penggunaan anggaran desa/kelurahan. 8. Memanfaatkan potensi desa/kelurahan, mengelola secara ber-kesinambungan, dan ramah lingkungan. Secara purposive, pemilihan lokasi pengembangan desa/kelurahan konservasi secara bertahap bisa menggunakan beberapa pertimbangan berikut :
61
a) Desa/kelurahan di kawasan hulu DAS/WS Brantas yang memiliki banyak potensi pencemaran/merusak lingkungan/potensi sedimentasi tinggi terhadap kawasan hulu DAS/ WS Brantas. b) Desa/kelurahan di kawasan hulu DAS/WS Brantas yang masyarakatnya memiliki kepedulian tinggi/paling tidak peduli terhadap pelestarian kawasan hulu DAS/WS Brantas. c) Desa/kelurahan di kawasan hulu DAS/WS Brantas yang secara kelembagaan masyarakat dinilai paling siap/paling tidak siap dalam berpartisipasi melestarikan kawasan hulu DAS/ WS Brantas. d) Desa/kelurahan di kawasan hulu DAS/WS Brantas yang telah memiliki banyak program pemberdayaan masyarakat/tidak pernah tersentuh oleh program pemberdayaan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pelestarian kawasan hulu DAS/WS Brantas. e) Desa/kelurahan di kawasan hulu DAS/WS Brantas yang disekitarnya banyak terdapat usaha masyarakat/kawasan industri yang merusak pelestarian kawasan hulu DAS/WS Brantas. f) Dan pertimbangan lainnya. Lokasi penelitian ini di sepanjang hulu DAS/ WS Brantas yang meliputi 5 wilayah administrasi Pemerintahan Daerah yang dilewati oleh DAS Brantas di bagian hulu, yang meliputi : Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Blitar, Kabupaten Blitar Dalam studi ini sumber data terbagi atas primer dan skunder. Sumber data primer diperoleh melalui observasi awal tentang eksistensi obyek kajian baik kondisi sekitar WS Brantas hulu maupun masyarakat dan pola kehidupan yang ada di sekitarnya. Diskusi baik secara FGD maupun indepth interview dilaksanakan dalam kurun waktu 3 bulan dengan kelompok masyarakat yang ada di lokasi penelitian, disamping itu wawancara mendalam dengan para elit pejabat pengelola WS Brantas dan petugas di lapangan serta para shareholder seperti informan dari Perhutani, Pemerintah Daerah, Badan Lingkungan Hidup, LSM pemerhati lingkungan serta anggota komisi Konservasi SDA wilayah sungai Brantas yang kebetulan peneliti sebagai konsultan pendampingnya. Analisis hasil penelitian dilakukan secara seksama dengan memperhatikan berbagai tahapan metode analisis kualitatif seperti menjaga keabsahan data dengan memperhatikan kredibilitas, transferability, dependability dan
62
Jurnal Politik Indonesia, Vol 1 No.2, Oktober-Desember 2012, 6-13
confirmability data serta secara ketat menganalisis data melalui tahapan reduksi data, penyajian data serta penarikan simpulan dan verifikasi. Temuan dan Analisis Dari hasil observasi yang menunjukkan kondisi kekinian (existing) kawasan di hulu DAS/ WS Brantas dan kawasan penyangganya sebagai berikut: 1. Banyak hutan gundul 2. Banyak tanaman polowijo/sayur-mayur dilereng-lereng dengan kemiringan yang sudah tidak bisa ditoleransi. 3. Banyak perumahan di bantaran sungai bahkan di atas badan sungai. 4. Banyak kegiatan pembuangan limbah ternak, pertanian, domestik dan limbah padat dari masyarakat yang tinggal di sekitar sungai. Kondisi ini menyebabkan permasalahan dalam pengelolaan dan pelestarian hulu DAS/WS Brantas sebagai berikut : 1. Tingginya tingkat erosi yang menyebabkan sedimentasi berlebihan di waduk dan sepanjang hulu DAS/WS Brantas. 2. Kemampuan daya resap tanah berkurang, debit mata air berkurang, limpasan air tinggi, menyebabkan banjir. 3. Penyempitan penampang sungai dan degradasi/ erosi sungai. 4. Air sungai tercemar dengan berbagai limbah baik cair maupun padat. Beberapa kegiatan yang disarankan kepada kelompok masyarakat yang ada di Desa/kelurahan Konservasi kawasan hulu DAS/WS Brantas untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah: 1. Kegiatan pengembangan agro forestry untuk memperluas daerah tangkapan air. 2. Pola pertanian selektif, diantaranya melakukan perubahan jenis tanaman dari sayuran ke tanaman keras misalnya apel atau buah-buahan lainnya. 3. Penegakan regulasi dengan melakukan penertiban/pengaturan bangunan/perumahan dibantaran sungai 4. Pengurangan limbah peternakan dan pertanian melalui pembuatan instalasi yang mampu mengolah kotoran ternak menjadi biogas 5. Pembangunan TPS sampah dan pemanfaatan teknologi pengolah sampah organik menjadi kompos atau biogas biogas. 6. Pembangunan sarana MCK umum agar tisak mencemari sungai 7. Sosialisasi tentang bahayanya pencemaran sungai dan manfaat sungai bersih bagi
kepentingan bersama. Untuk mewujudkan langkah konservasi tersebut, secara bertahap dan secara patisipatif dilakukan langkah-langkah pembentukan desa/ kelurahan konservasi di kawasan hulu DAS/WS Brantas sebagai berikut : 1. Pembentukan kelembagaan: Pembentukan kelembagaan ini berupa kelompok masyarakat (POKMAS) yang anggotanya secara umum terdiri atas keseluruhan warga desa/kelurahan yang secara lebih khusus bisa dibentuk kelompok usaha (POK-USAHA) yang menangani bidang usaha/bidang kegiatan tertentu dalam batas waktu yang ditetapkan oleh pengurus POKMAS. POKMAS sedapat mungkin mengakomodasi seluruh kelompok atau kegiatan hasil program pemberdayaan masyarakat yang sebelumnya sudah ada di desa/kelurahan tersebut dan membentuk atau melibatkan komponen masyarakat yang belum tersentuh/ terlibat dalam program-program pemberdayaan sebelumnya. Kelompok masyarakat dikelola secara bersama dalam komposisi proporsional antara berbagai penggolongan yang ada di desa/ kelurahan termasuk kepala desa/kelurahan dan perangkatnya. 2. Akses sumber dana : Akses sumber dana bagi kegiatan pengembangan desa/kelurahan konservasi dilaksanakan secara komprehensif melibatkan keseluruhan fihak yang terlibat baik Pemerintah melalui berbagai instansi terkait termasuk di dalamnya Pemerintah Daerah setempat, Pihak swasta yang terdiri para pengusaha dan donator serta masyarakat yang melakukan sharing baik melalui sumbangan dana, pemikiran dan tenaga. Pengelolaan pendanaan dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab yang hasilnya selain dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak juga mampu menyumbangkan aktivitas nyata bagi pengelolaan dan pelestarian kawasan hulu DAS/ WS Brantas di samping untuk pengembangan kegiatan dan usaha lebih lanjut. 3. Kegiatan yang mendukung konservasi : Jenisjenis kegiatan yang dapat diusulkan masyarakat (POKMAS) meliputi kegiatan pengembangan sarana dan prasarana, kegiatan pengembangan ekonomi produktif dan kegiatan pelestarian social budaya yang kesemuanya memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan usaha pengelolaan dan pelestarian kawasan hulu DAS/WS Brantas. Usulan masyarakat merupakan ekspektasi secara bottom-up yang akan dikaji secara kelayakan kesesuaian dengan daya dukung pengelolaan
Budi Prasetyo: Studi Pemodelan Desa/Kelurahan Konservasi
kawasan hulu DAS/WS Brantas oleh instansi pemerintah pengelola SDA atau pemerintah Daerah setempat secara top-down. 4. Dukungan Regulasi berupa Peraturan Desa/ kelurahan : Untuk menciptakan rasa saling memiliki dan keterlibatan yang penuh dari masyarakat serta memiliki kepastian hokum dalam pelaksanaannya maka pengembangan desa/kelurahan konservasi di kawasan hulu DAS/WS Brantas ini harus didukung dengan Peraturan Desa/kelurahan yang mengatur persoalan teknis dan kemasyarakatan yang menghubungkan antara masyarakat desa/ kelurahan dengan pengelola kawasan hulu DAS/ WS Brantas. 5. Pemanfaatan teknologi tepat guna : Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan kinerja yang optimal, perlu diterapkan terknologi tepat guna baik dari hasil penemuan masyarakat sendiri ataupun praktek TTG dari tempat lain yang sudah terbukti pemanfataannya. 6. Monitoring & evaluasi : Monitoring dan evaluasi dilakukan secara simultan antara monitoring dan evaluasi secara internal dari kelompok masyarakat sendiri maupun secara eksternal oleh instansi atau pemerintah terkait yang relevan. Hasil monitoring dan evaluasi ini untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja desa/ kelurahan konservasi dalam memberikan dukungan terhadap pengelolaan dan pelestarian kawasan hulu DAS/WS Brantas. Rekomendasi Kebijakan Model Desa/ Kelurahan Konservasi Strategi dan pendekatan kegiatan pengembangan desa/kelurahan konservasi di kawasan hulu DAS/WS Brantas dilakukan melalui beberapa tahapan umum sebagai berikut: 1. Tahap Perencanaan a. Membangun kesepakatan antar share holder yang memiliki peran dan tanggungjawab dalam keselamatan kawasan hulu DAS/WS Brantas. b. Penentuan lembaga yang terlibat dalam kegiatan konservasi didasarkan atas tupoksi yang diemban oleh suatu lembaga berdasarkan ketentuan pemerintah dan kelompok masyarakat. c. Kesepakatan yang dibangun diantaranya tentang: 1) Peran penting WS/DAS Brantas dari sisi kelembagaan yang diusungnya. 2) Peran penting masyarakat desa/kelurahan dan dalam kawasan hulu DAS/WS Brantas dari sisi menurut tupoksi masing-masing lembaga. 3) Penentuan indikator dan kriteria bagi
63
kepentingan diagnosis tingkat kesehatan, tingkat kesembuhan atau tingkat keparahan penyakit yang diderita oleh kawasan hulu DAS/ WS Brantas. 4) Penentuan jenis dan nama penghargaan yang khas konservasi yang akan diberikan kepada para peraih keberhasilan melestraikan dan atau menyembuhkan permasalahan di kawasan hulu DAS/WS Brantas. 2. Tahap Perumusan Identifikasi dan Diagnosis Konservasi di kawasan hulu DAS/WS Brantas. a. Melaksanakan purposive sampling atau sejenisnya terhadap indikator-indikator pokok atau indikator awal atau indikator lengkap untuk menentukan tingkat kesehatan kawasan hulu DAS/WS Brantas. b. Penentuan sampling dapat didasarkan atas Sub DAS/Sub WS didalam kawasan hulu DAS/WS Brantas. c. Melakukan diagnosis tentang karakteristik Desa/kelurahan dan yang dijadikan sampel. d. Penentuan Desa/kelurahan dan yang akan dijadikan Desa/kelurahan/ Konservasi di kawasan hulu DAS/WS Brantas. 3. Tahap Pelaksanaan Program Pengembangan Desa/kelurahan Konservasi di kawasan hulu DAS/ WS Brantas. a. Tahun - I : 1) Identifikasi potensi, permasalahan dan ekspektasi serta hubungan keterikatan masyarakat di sekitar dengan kawasan hulu DAS/WS Brantas melalui metode fenomenologis/etnometodologis/fakta social atau metode lain yang mampu mengungkap hingga akar permasalahan hubungan masyarakat dengan kawasan hulu DAS/WS Brantas. Tahapan ini dilanjutkan dengan penyusunan kelembagaan Kelompok Masyarakat (POKMAS) dan penyusunan program kegiatan secara partisipatif bersama masyarakat dengan mengikuti alur kegiatan pada bagan 2 terlampir. 2) Pendampingan terhadap Desa/kelurahan dan yang dijadikan Desa/kelurahan/ Konservasi dilakukan melalui berbagai metode seperti PRA/ FGD/Indepth observation atau yang lainnya untuk meningkatkan dan membuat hubungan timbal balik antara peran masyarakat dengan peran shareholder lain dalam pengelolaan dan pelestarian kawasan hulu DAS/WS Brantas. 3) Pendampingan dilakukan oleh lembaga atau instansi terkait sesuai kesepakatan bersama untuk menyampaikan dan mendampingi materi konservasi sesuai bidang (tupoksi dalam konservasi) yang diembannya. Kegiatan
64
Jurnal Politik Indonesia, Vol 1 No.2, Oktober-Desember 2012, 6-13
pendampingan difasilitasi oleh lembaga yang ditunjuk bersama, yang bertindak sebagai koordinator atau lembaga koordinasi di Tingkat Propinsi. 4) Pelaksanaan program di tiap desa/kelurahan dan dengan dukungan dana dan teknis dari masing-masing lembaga terkait serta sumber lain baik sektor swasta maupun internal masyarakat desa/kelurahan/ yang bersangkutan. 5) Monitoring dan evaluasi (penilaian) indikator terhadap semua desa/kelurahan/ konservasi dilakukan secara berkala dan selalu ditindak lanjuti dengan pemecahan masalah yang dihadapi. 6) Pemberian Penghargaan oleh Pihak terkait sesuai dengan Predikat yang diperoleh oleh masing-masing Desa/kelurahan/ Konservasi. 7) Pemberian Penghargaan dan Ucapan Selamat diberikan pada saat Peringatan yang relevan seperti peringatan hari air sedunia ditingkat Kabupaten/provinsi ataupun pusat. b. Tahun - II : 1) Perluasan jumlah Desa/kelurahan dan Konservasi di kawasan hulu DAS/WS Brantas di Jawa Timur dengan melaksanakan prosedur pengembangan Desa/kelurahan Konservasi sebagaimana yang dilakukan pada tahun pertama. 2) Perluasan ini dilakukan kepada desa/kelurahandesa/kelurahan dan terpilih berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi konservasi di kawasan hulu DAS/WS Brantas. Kegiatan perluasan ini diutamakan dilakukan di desa/kelurahan-desa/ kelurahan dan yang sudah ada rintisan program sejenis oleh lembaga-lembaga terkait. 3) Pelaksanaan program di tiap desa/kelurahan dan dengan dukungan dana dan teknis dari masing-masing lembaga terkait serta sumber lain baik sektor swasta maupun internal masyarakat desa/kelurahan/ yang bersangkutan. 4) Monitoring dan evaluasi (penilaian) indikator terhadap semua desa/kelurahan/ konservasi dilakukan secara berkala dan selalu ditindak lanjuti dengan pemecahan masalah yang dihadapi. 5) Pemberian Penghargaan oleh Pihak terkait sesuai dengan Predikat yang diperoleh oleh masing-masing Desa/kelurahan/ Konservasi. 6) Pemberian Penghargaan dan Ucapan Selamat diberikan pada saat Peringatan yang relevan seperti peringatan hari air sedunia ditingkat Kabupaten/provinsi ataupun pusat.
c. Tahun - III : 1) Kegiatan pada tahun-III dilakukan dengan yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan harapan jumlah desa/kelurahan dan yang menerapkan kaidah-kaidah konservasi akan semakin banyak dan semakin mandiri dalam melakukan tindakan-tindakan pembangunan dan konservasi secara berkelanjutan. 2) Diharapkan Jawa Timur sudah menjadi acuan bagi pemerintah propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan serta lain di seluruh Indonesia dalam hal pengembangan Desa/kelurahan dan Konservasi. 3) Diharapkan kebijakan Desa/kelurahan dan Konservasi yang dirintis di Jawa Timur akan menjadi kebijakan nasional dan usaha-usaha konservasi yang dilakukan di Jawa Timur akan benar-benar menyebar ke seluruh pelosok tanah air sehingga usaha konservasi tidak hanya terjadi di kawasan hulu WS/DAS Brantas akan tetapi juga di seluruh kawasan DAS/WS di seluruh Indonesia. 4) Pada akhirnya, usaha-usaha konservasi akan menjadi milik masyarakat dan pemerintah Indonesia secara terus menerus dan berkelanjutan sejak perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasinya. Pengembangan Desa/kelurahan Konservasi menuntut kajian identifikasi permasalahan dan ekspektasi masyarakat dan daya dukung WS/DAS yang sangat rinci, cermat dan memiliki kedalaman segi ilmiah yang baik, oleh karena itu jika dimungkinkan terutama pada tahap awal pembuatan model perlu di lakukan pendampingan dengan memenuhi kualifikasi pendamping yang profesional dan berpengalaman serta mempunyai keahlian dalam pendampingan program pemberdayaan masyarakat. Agar laporan hasil pendampingan dapat bermanfaat secara optimal, maka pendamping harus menyiapkan laporan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. Laporan harus ditulis sejelas mungkin dengan bahasa Indonesia yang baku dan dilarang menggunakan bahasa yang sulit dimengerti atau terlalu teknis. Mengingat bahwa pembaca adalah para pengambil keputusan yang harus mampu menyerap semua informasi secara seimbang. b. Bila menggunakan perhitungan matematik atau statistik hendaknya dipakai cara yang sederhana dan mudah dimengerti, laporan hendaknya disusun sesuai dengan format yang telah ditentukan.
Budi Prasetyo: Studi Pemodelan Desa/Kelurahan Konservasi
Kesimpulan Rekomendasi kebijakan untuk mengatasi maraknya illegal loging di hampir keseluruhan upstream kawasan hulu DAS/WS Brantas yang menyebabkan sumber air menyusut dan pasokan sedimentasi yang sangat besar ke aliran badan sungai di kawasan hulu DAS/WS Brantas serta untuk mengatasi pelanggaran pemanfaatan lahan tidak sesuai peruntukannya, kawasan yang seharusnya merupakan penyangga hulu DAS/WS Brantas justru banyak ditanami sayuran dan perdu yang tidak mampu menahan dan menyimpan aliran air serta kebijakan untuk mengatasi pelanggaran terhadap pemanfaatan sungai tidak sesuai peruntukannya adalah dengam melibatkan masyarakat di sekitar kawasan hulu DAS/WS Brantas secara partisipatif dengan membentuk Desa/Kelurahan Konservasi. Untuk mewujudkan langkah konservasi tersebut, secara bertahap dan secara patisipatif dilakukan langkah-langkah pembentukan desa/ kelurahan konservasi di kawasan hulu DAS/WS Brantas dengan tahapa sebagai berikut : Pembentukan kelembagaan, bantuan akkses sumber dana, seleksi kegiatan yang mendukung konservasi, dukungan Regulasi berupa Peraturan Desa/kelurahan, pemanfaatan teknologi tepat guna dan melaksanakan monitoring & evaluasi yang dilakukan secara simultan antara monitoring dan evaluasi secara internal dari kelompok masyarakat sendiri maupun secara eksternal oleh instansi atau pemerintah terkait yang relevan. Daftar Pustaka Anderson. J. E, (1984), Public Policy Making, Second Edition, University of Houston, Holt, Rinehart and Wiston, New York. Baker, Therese L, 1994, Doing Social Research, Second Edition, McGraw Hill Inc, California. Batten, T.R., 1960, Communities and Their Development, Oxford University Press, London. Blair, Harry W, 1981, The Political Economy of Participation in Local Development Programs : Short Term imposse and Long Term Change in Shouth-East Asia and The United States From the 1950s to the 1970s, Cornell University. Booth, David (ed), 1995, Rethinking Social Development : Theory, Research and Practice, Centre of Developing Area
65
Studies, University of Hull. Cohen, CN and Uphoff NT, 1977, Rural Development Participation, Cornell University Press. Dephut. 2007. KawasanKonservasi. P H PAW W W. D e p h u t . g o. i d / p h k a / kawasan_konservasi Imatetani. 2010. Inovasi Lingkungan Hidup Berbasis Pertanian Kehutanan (htm) (dalam Bahasa Indonesia). Rilis pers. Diakses pada 22 Juli 2010. Irfan, Islamy, M., 1997, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta. Korten, David, & Sjahrir, 1988, Pembangunan Berdimensi Kerakyatan, Yayasan Obor, Jakarta. Long, Norman and Ann Long (ed), 1992, Battlefield of Knowledge: The Interlocking of Theory and Practice in Social Research and Development, Roudlegde, London. Marsono. 2004. Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Pengelolaan Kawasan Konservasi. Bigr. Publishing kerja sama dengan Sekolah Tinggi Tehnik Lingkungan “YLH”, Jogjakarta Susmianto, Adi dan M. Bismark. 2010. Model pengelolaan kawasan konservasi berbasis ekosistem. Badan Litbang Kehutanan.
