Laporan
Workshop Penyelarasan Roadmap Sumatra dan Peluang kerjasama forum masyarakat sipil dalam Roadmap Sumatra
1. Latar Belakang Roadmap Penyelamatan Ekosistem Pulau Sumatera atau Peta Jalan Menuju Penyelamatan Ekosistem Sumatera telah disusun oleh beberapa departemen terkait dengan difasilitasi oleh ForTRUST (Forum Tata Ruang Sumatera); sebuah forum masyarakat sipil Sumatera yang dibentuk guna membantu pemerintah menyusun Rencana Tata Ruang Sumatera Berbasis Eksosistem. Proses penyusunan Roadmap ini dimulai sejak terbentuknya ForTRUST di Bukit Tinggi Agustus 2008. Dengan koordinasi dengan departemen terkait seperti Departemen Pekerjaan Umum, Kementrian Negara Lingkungan Hidup, Departemen Kehutanan, Departemen Dalam Negeri, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian. Hasil signifikant yang dapat dipegang adalah Kesepakatan Bersama seluruh Gubernur Sumatera untuk penyelamatan eksosistem Pulau Sumatera yang ditandatangani 18 September 2008. Dalam perkembangan selanjutnya telah disusun buku “Peta jalan menuju penyelamatan ekosisitem Sumatera”. Namun setelah dilihat kembali oleh beberapa LSM dan pemerhati lingkungan yang ada di Sumatera Utara yang tergabung dalam Aliansi Peduli Tata Ruang Sumatera (APTRSU) terdapat beberapa hal pokok yang perlu disinergikan dengan protokol dan data yang ada di Sumatera Utara. Protokol yang dimaksud adalah protokol yang telah dibuat oleh APTRSU yaitu “Alternatif Kawasan Hutan” dan juga data yang ada di instansi pemerintahan di Propinsi Sumatera Utara, serta Protokol lainnya seperti Strategic Conservation Plan dari OCSP dan Roadmap Hutan Sumatera Utara dari KPHSU. Selain itu ada beberapa hal mendasar yang perlu disinkronkan diantara rencana kegiatan dalam rangka pengawalan tata ruang di Sumatera khususnya di Sumatera Utara. Hal ini menyangkut peran dari beberapa aktor yang terlibat dalam beberapa rencana aksi yang telah dituangkan dalam Roadmap dengan kapasitas dan peluang daripada LSM lokal di Sumatera utara. Selain itu banyak LSM di Sumatera utara yang belum mengetahui Roadmap Penyelamatan Sumatera ini serta RTR Pulau Sumatera.
Page 1 of 10
Oleh karena itu dibutuhkan suatu pertemuan atau diskusi yang membahas Roadmap ini secara menyeluruh khususnya untuk wilayah propinsi Sumatera Utara. ForTRUST dan APTRSU telah sepakat untuk mengadakan pertemuan ini di Sumatera Utara.
2. Tujuan 1. Membagi informasi mengenai Roadmap Penyelamatan Ekosistem Sumatera terkini dan perkembangan RTR Pulau Sumatera. 2. Menselaraskan Roadmap Penyelamatan Ekosistem Sumatera dengan Protokol dan data Sumatera Utara. 3. Mensinergikan peran dan kerjasama diantara LSM yang ada di Sumatera Utara dengan ForTRUST dalam rangka rencana aksi Roadmap Penyelamatan Ekosistem Sumatera.
3. Waktu dan Tempat Workshop ini akan diadakan pada : Tanggal Hari Tempat
: : :
25 Mei 2010 Selasa Peacock Meeting, Garuda Plaza Hotel Jl. Sisingamaraja 18 Medan
4. Peserta Workshop Wokshop ini dihadiri oleh sekitar 35 orang dari puluhan NGO yang tergabung dalam APTRSU dan beberapa Akademisi, pemerhati dan konsultan tata ruang serta dari ForTRUST Jakarta dan Aceh. Mereka adalah : 1. Orangutan Conservation Services Program (OCSP) 2. Yayasan PETRA 3. Lembaga Sipirok Lestari (LSL) – Sipirok , Tapsel 4. Sources of Indonesia (SOI) 5. Yayasan Leuser Internasional (YLI) 6. PALAPA - Brastagi 7. LSPL – Sumbul , Dairi 8. Forum Konservasi Tahura (FKT) - Bukit Barisan , Brastagi 9. Yayasan Samudera – Sibolga, Tapteng 10. Konsultan Bantek RTRWP 11. Kelompok Studi Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) - Prapat
Page 2 of 10
12. Khairaf Konsultan 13. Yayasan Eksositem Lestari (YEL) 14. ELSAKA 15. PEKAT 16. YAGASU 17. Ehuman – Padang Sidempuan 18. WALHI Sumut 19. PUSAKA Indonesia 20. USU 21. USU – SSF 22. KPHSU 23. BAKUMSU 24. SOS-OIC 25. Conservation International (CI-I) 26. LBH Medan 27. ForTRUST – WWF Jakarta 28. ForTRSUT – WWF Aceh 29. ForTRUST – KUALA Aceh
5. Susunan Acara No 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Waktu 09.00 – 09.15 09.15 – 10.45 10.45 – 11.00 11.00 – 12.30 12.30 – 13.30 13.30 – 15.00
7. 8 9.
15.00 – 15.30 15.30 – 15.45 15.45 – 17.00
10.
17.00 – 17.45
Kegiatan Pembukaan Pemaparan Roadmap Sumatera Coffee Break Pemaparan Protokol Sumatera Utara Isitirahat/Makan siang FGD : 1. Sinergitas data 2. Advokasi Implementasi 3. Peran serta Masyarakat dalam pengawalan Tata Ruang Pleno Coffee Break Perumusan rencana aksi dan berbagi peran Konferensi Pers
Narasumber APTRSU ForTRUST APTRSU APTRSU
APTRSU APTRSU APTRSU dan ForTRUST
Page 3 of 10
5. Hasil Workshop a. Pemaparan dan Tanya Jawab Workshop dimulai sekitar pukul 09.30 dengan dibuka oleh perwakilan dari APTRSU yaitu Monang Ringo yang memberi sambutan mengenai kebutuhan akan koordinasi yang lebih baik mengenai tata ruang pulau sumatera dan tata ruang propinsi maupun kabupaten. Kemudian acara dilimpahkan ke moderator Syafredo dari OCSP untuk memulai acara penyampaian presentasi dari APTRSU yang disampaikan oleh Eka Rianta Sitepu dan dari ForTRUST yang disampaikan oleh Sekjen ForTRUST. Dari pemaparan yang disampaikan oleh Eka Rianta terlihat bahwa ada 2 proses yang perlu dicermati yaitu proses revisi kawasan hutan dan proses revisi RTRWP/RTRWkab. Kedua proses ini sebenarnya saling kait namun tidak optimal. Sehingga terlihat beberapa kekurangan dalam proses revisi tata ruang, yaitu tidak efisien, tidak konsisten, tidak sinergi dan tidak kontinuitas. Sekalipun usulan revisi kawasan hutan ini nantinya disetujui oleh Menteri Kehutanan, masih banyak “pekerjaan rumah” yang harus dikerjakan oleh pemerintah, diantaranya adanya konsesi perkebunan dalam kawasan dan yang lainnya. Alternatif kawasan hutan yang dibuat oleh APTRSU dapat menjadi alternatif dalam proses revisi kawasan hutan, sehingga dapat menjadi input bagi Roadmap sumatera. Pemaparan ForTRUST menjelaskan mengenai latar belakang proses Roadmap Sumatera terbentuk dengan diawali pembentukan ForTRUST di Bukit Tinggi dan kemudian sampai akhirnya ditandatanganinya kesepakatan 10 Gubernur se-Sumatera tentang Rencana Tata Ruang Berbasis Ekosistem pada 26 Juni 2009 di Jakarta. Kontribusi Roadmap Sumatera selain itu adalah memberi masukan untuk Tata Ruang Pulau Sumatera, mendorong terbentuknya kawasan RIMBA terpadu di 3 propinsi (Sumbar, Riau dan Jambi), mendorong RTRW Prop Aceh dan Sumbar untuk akomodasi Ekosistem, dan mengembangkan mekanisme insentif/disinsentif(Invest). Tantangan kedepan seperti koordinasi dan pengawalan terhadap RTRW Prop dan Kab. Banyak peserta workshop menanyakan perihal Roadmap Sumatra, karena masih belum banyak mengerti mengenai isi roadmap Sumatera. Penanya pertama adalah Pak Muslim (PEKAT) yang bertanya soal masyarakat adat yang harus dilibatkan dalam proses tata ruang tidak hanya bertumpu pada masalah ekosistem atau keanekaragaman hayati (satwa dilindungi). Jimmy (KPHSU) menanyakan impleemtasi pemanfaatan ruang dan pengendalian serta korelasi ForTRUS dengan Sumatera Utara yang kurang jelas. Khairul (CI-I) ada beberapa peta dalam roadmap sumatera yang kurang valid seperti prioritas DAS, rawan bencana longsor, banjir, kebakaran. Menurut ForTRUST mereka juga akan mengarah ke masyarakat nantinya, dan untuk sementara basis eksositem telah disiapkan lebih matang. Roadmap Sumatera juga akan diperbaiki peta-peta yang kurang valid atau tidak relevan dengan keadaan di lapangan
Page 4 of 10
(sebenarnya). Oleh karena itu masukan-masukan akan ditampung untuk penyempurnaan dokumen. APTRSU (Eka) menambahkan hutan adat, konsesi dan permukiman desa merupakan ruang di pedesaan yang rawan konflik, jadi perlu adanya partisipasi yang obyektif dalam tata ruang d wilayah itu. Studi hotspot konflik telah dilakukan untuk melihat kecenderungan pola konflik satwa dan perdagangan satwa serta pola penanganannya. Pertanyaan dan saran pada sesi ke-2 datang dari Pak Jaya Arjuna (USU) perihal Regristasi yang telah ditetapkan Belanda menjadi acuan yang cukup representatif dalam openataan kawasan hutan. Kawasan hutan lindung perlu dimasukkan dalam Roadmap Sumatera karena selain 9 peta tematik perlu suatu gambaran mengenai kawasan lindung nasional seperti dituangkan dalam PP 26 2008 yang mengatur banyak klasifikasi kawasan lindung nasional. Pak Nizar Tarigan (YLI) menanyakan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dan TN Leuser tidak dimasukkan dalam Roadmap Sumatera, serat beberapa distribusi satwa dilindungi seperti Badak dan Gajah kurang update (valid). Arif (KUALAAceh) perlu mengintervensi tata ruang wilayah laut atau pesisir, serta diperlukan kerjasama antara NGO di Aceh dan Sumut untuk pengawalan tata ruang wilayah perbatasan. Yati Simanjuntak (KSPPM-Prapat) menanyakan konsep ekonomi dalam masyarakat perlu diperjelas dan direalisasikan sperti dalam wacana REDD, karena hutan identik dengan masyarakat miskin dan selalu ada penggusuran masyarakat dari hutan. Monang Ringo (PETRA) Perlu ada ketegasan dalam pengaturan tata ruang dimana ada diatur mengenai eksosistem DAS yang diaptok 30% dari luas DAS merupakan wilayah konservasi atau lindung. Diperlukan pemdekatan yang komplit mengenai tata ruang sumatera dari sisi eksosistem/satwa dan perlindungan hak hidup masyarakat. Khairul riazal(konsultan) meyampaikan saran mengenai kekurangan dalam Roadmap Sumatera seperti pulaupulau di luar pulau Sumatera yang tidak diakomodasi dalam laporan, serta bencana Tsunami dan Patahan perlu dimasukkan. Arif (USU-SSF) menanyakan proses apa yang dapat dijual, juga pulau / Propinsi Bangka Belitung tidak dimasukkan dalam visi Roadmap Sumatera. ForTRUST menyadari kelemahannya dalam membuat Roadmap Sumatera dimana waktu yang relatif singkat dan unsur masyarakat tidak dimasukan dalam visi sumatera. ForTRUST akan memperbaiki kesalahan tersebut dan memasukkan beberapa saran dari peserta workshop.
Page 5 of 10
b. Fokus Group Discussion (FGD) kelompok FGD dibagi menjadi 3 kelompok yaitu : 1. Kelompok Sinergitas Data 2. Kelompok Advokasi 3. Kelompok Peran Serta Masyarakat dalam tata ruang
1. Kelompok Sinergitas Tata ruang: Kelompok ini merekomendasikan bebrapa point atau sebuah protokol Sinergitas Data: - Data/Laporan harus terpublikasikan sesuai standard yang berlaku - Legalitas data jelas dan dapat ditanggung gugat - Valaiditas data sesuai sumber yang dapat dipercaya - Peningkatan SDM (pelatihan workshop) tentang data / laporan - Skala data disesuaikan sumber data dan standard kebutuhan perencanaan - Standard minimalisasi peneglolaan data - Reforemasi Birokrasi diatara LSM dan instansi pemerintah - MoU sharing data/ laporan - Dibentuk Data Center (Badan Clearing) – Asosiasi data 2. Kelompok Advokasi dan Loby - Sasaran yang akan diadvokasi: RTRWP, RTRW Kabupaten/ Kota dan RTR Kawasan Strategis Nasional - Level yang akan dikawal sejak dari Bantek (Bantuan Teknis), Draft RTR, Rapat Evaluasi, Draft Final RTR , Pembahasan Draft Ranperda/Ranperpres, Biro Hukum, DPRD/DPR. SKALA PULAU PROVINSI KAB / KOTA Advokasi Pengawalan Pengawalan Proses - Sosialisasi Proses penyusuan - Ricek data dokumen - Dokument Peta Persi Rakyat Mekanisme ForTrust APTRSU CSO / NGO Sinergisitas
Sasaran
BAPENAS BKPRN. BANTEK
BANTEK BAPPEDASU BKPRD SKPD DPRD
BANTEK BAPPEDA SKPD Masyarakat DPRD
Page 6 of 10
Ranperpres : BANTEK BAPENAS BKPRN 3. Kelompok Peran Masyarkat dalam mengawal implemetasi tata ruang - Transformasi (penterjemahan) dan proses penyusunan tataruang dalam bahasa yang sederhana >>> Handbook (buku-saku) - Melakukan pendampingan di Kabupaten yang sedang berproses RTRWK - Membangun Jaringan kerja/kelompok Kerja - Mendorong masyarakat adat berperan dalam kegiatan penyusunan tata-ruang / proaktif - Pengawalan masyarakat dalam proses penyusunan, implementasi dan evaluasi tata ruang terkait kepentingan masyarakat - Fasilitasi masyarakat dalam konsolidasi dalam merumuskan keberatan, gugatan, ganti rugi dalam proses Hukum
Kebutuhan
AKSI
Jaringan KIP … Evaluasi
Masyarakat Pemerintah “Pengawasan”
Page 7 of 10
Rencana Tindak Lanjut (3 kelompok) No Rencana Strategis 1. Membangun spatial data center
2.
Merumuskan Protokol yang disepakati dan sistem yang jelas
3
Melakukan Pengawalan proses dengan metode yang tepat di berbagai level
4
Membangun Kesadaran, Pengorganisasian Optimalisasi Peran dan Peningkatan kapasitas rakyat dalam penyusunan dan implementasi RTR
PIC APTRSU dan NGO lain, Akademisi, Konsultan Dan Pemerintah (Instansi Teknis Terkait) APTRSU, KPHSU, NGO lain, Akademisi, Pemerintah Pusat : ForTRUST Pulau : ForTRUST dan APTRSU Prov : APTRSU Kab/Kota : APTRSU dan NGO lain NGO
Time Line Inisiasi : Akhir 2010 Perencanaan : Medio 2011 Pembangunan : Akhir 2011 Medio 2011
Sampai akhir th 2010
Kab/Kota : Mei 2010 – selesai Mei 2010 - Selesai
Kesepakatan tidak tertulis antara FoRTRUST dan APTRSU: 1. FoRTRUST dan APTRSU akan tetap melanjutkan kerjasama dalam pengawalan tata ruang baik di level Pulau maupun di Propinsi 2. ForTRUST akan merevisi dokumen roadmap sumatera dengan adanya masukanmasukan selama workshop 3. FoRTRUST akan memasukkan email atau milist APTRSU ke dalam milist FoRTRUST 4. ForTRUST dan APTRSU akan tetap berkoordinasi baik secara teknis dan non teknis dalam rangka rencana tata ruang pulau maupun propinsi
Page 8 of 10
6. Foto Kegiatan
Sdr Monang Ringo mewakili panitia (APTRSU) membuka acara workshop
Para Peserta Workshop sedang memperhatikan pemaparan narasumber
Page 9 of 10
Sdr. Bekmi Darusman sedang memimpin diskusi pleno
Suasana Konferensi Pers dengan beberapa Media
Page 10 of 10
