g.JDDf
Yryq6'
A42\rd'^-'
Workingpaper- Harap iangandikutiptanpaseiiinpenulis
Korupsi Pendidikan: Anda Menjadi Korban? Oleh J. DanangWidoyokol Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang menjadi tanggungjawabpemerintah untuk memberikannya.Pemahamanini berangkatdari Konstitusi Indonesia(UUD 1945) yang menyatakan, setiap warga negara berhak mendapatkanpendidikan dasar dan pemerintah berkewajiban untuk (Pasal3l amandemenkeempat).Para pendiri bangsajuga merumuskansalah satu dari menyediakannya kehidupanbangsasepertidapatdilihat padabagianPembukaan. tujuannegaraadalahmencerdaskan Dalam melaksanakankewajibannya,Pasal 31 juga menyatakanbahwa pemerintahliarus m€mberikanprioritas anggaranpendidikan,paling tidak 20% dari APBN dan APBD harusdialokasikanuntukpendidikan. W No.20 tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional Pasal I I ayat (l) menyatakan, "Pemerintahnasionaldan Pemdamemiliki kewajibanuntuk menyediakanpelayanan,fasilitas,danjaminan kualitas pendidikan yang baik tanpa diskriminasi kepada seluruh warga negara". SelanjutnyaUU Sisdiknas juga menyatakanwajib belajar bagi seluruh warga negara Indonesia.Pasal 11 ayat (2) menyatakan,"Pemerintahnasionaldan Pemdaharus menjamin ketersediaananggaranpendidikanuntuk setiapwarganegarayang bermur7 - 15 tahun". Berdasarkanketentuanhukum tersebut, pemerintahseharusnyawajib menyediakananggaran minimal 20% untuk pendidikan.Akan tetapi faktany4 perintahKonstitusidan UU itu belum dipatuhioleh pemerintah.Meskipuntercatatdua kali UU APBN digugatmelalui gugatanjudicial review di Mahkamah Konstitusi,tetapsajapemerintahtidak mampumemenuhi20ohanggaranuntuk pendidikan. Selain soal anggaran,ada banyak problem pendidikandi Indonesiaseperti infrastrukturyang buruk, gedungsekolahyang hancurhingga kualitas guru yang beradadi bawah standar.Ditambahlagi denganbanyaknyapungutandi sekolahyang membuatpendidikansemakinmahal. Soal buku misalnya. MeskipunDepartemenPendidikanNasional (Depdiknas)menyatakanbuku bisa dipakai hingga 5 tahun, kenyataannyamurid di sekolah dasar dan menengahharus membeli buku baru setiap kenaikankelas. Murid tidak bisamewarisibuku yang pemahdipakaikakaknyakarenaguru tidak mempergunakannya lagi. Kondisi serupajuga terjadi di pendidikan tinggi. Era pendidikan murah sudah lewat. Kursi universitasnegeri temama saat ini menjadi sangatmahal bagi kebanyakanorang Indonesia. Seperti UniversitasGajah Mada yang pada masa-masalalu denganbanggamenyebutdirinya universitasndeso atau universitasorang desa yang sederhana,faktanya kini hampir tidak mungkin anak desa mampu menjangkaunya. Terutamakarenabiaya kuliah yang sangatmahalpadafakultas-fakultastertentu.Dengan diterapkannyakebijakan Badan Hukum Milik Negara (BHMN), universitas negeri seperti UGM mcndapatkan legitimasiuntuk menarikbiayakuliah yang mahal. Demikian juga dengan kamptrs-kampuslain yang statusnyatelah menjadi BHMN. Biaya pendidikanmenjadi sangatmahal karenadenganmenjadi BFMN, kampus menjadi otoncm. Terutama otonomdalarnhal pembiayaanalias masyarakatdiminta membayarsepenuhnyasehinggasubsidinegara berkurang. Memangadaalckasikursi dengar^biaya murahsepertisebelumnya,akantetapidari waktu ke waktu alokasi kursi murah itu semakinsedikit karena sebagianbesar kursi diperuntukkanbagr mereka yangsanglupmembayarmahal. Korupsi juga menjadi salah satu persoalandalam pelayananpendidikan di Indonesia yang , membuatongkos pendidikan semakin mahal dan tidak terjangkauoleh orang miskin. Desentralisasi manajemer'pendidikandi tingkat pendidikantinggi melalui BHMN dan pendidikandasardan menengah melalui kebijakanManagemenBerbasisSekolah(NBS) berujungpada legalisasipungutanoleh institusi penciicirran. Beroagaimacampungumn'itukemuciianmembuatwacanapendiciikanmurahdan gratisyang banyakdiobral pada masakampanyePemilihanUmum nasionaldan PemilihanKepala Daerahmenjadi pepesankosong.Sepertiyang terjadi di beberapadaerah,uang sekolahmemangdigratiskantetapi pada saatyang samaorangtua dibebanidenganbermacampungutan.Penelitianyang dilakukanoleh ICW tahun 2003 menunjukkanada hampir 35 pungutandi sekolahdasardi DKI Jakarta.Daftar pungutanitu bisa dilihatpadalampiranl. lPenulis berterimakasihkepadall.ll.ll yang mendanaisurveyCitizenReportCard Belgiadan ACCESS-Ausaid (CRC) padatahun 2006. Sebagianbesardata yang dipergunakandalampaper ini berasaldari laporansurvey CRC tahun 2006. Penulisjuga befterima kas,.r kepadaAde "Ahong" Irarvan dan Febri "Katong" atas dukungandan bantuan serta masukan dan komentar dari berbagai pihak. Penulis dapat dihub'rngi melalui e-mail:
[email protected]. danan
I
persoalan dibidang pendidikan_ ....,Beragam ,::#:fr:rx;;-#y^#:f:i#':!#w;:'##x
pendidikandi Indonesia.Dari sisi hasil, pendidikan Indoneriujug" lebitr buruk dibandingkandengan kualitaspendidikansejumlah negara lain. Salah satu indikator v*g dapat dipergunakanadalahsurvey PISA yangmengukurkemampuanmatematikadan membaca. Gambarl. SurveyPISA 2003dan2005
. + .r.i!{r:,rj'.*1 **.*oi*ll.,l.l,"j.*'S:nr*
.r.}:ili*6}ri,i.*s1
. - Dalam perspektifyang tebih luas,buruknyakualitaspendidikandi Indonesiajuga bisa dilihat dari peringkatHuman DevelopmentIndex. Salahsatu indikator ru*.y HDI adalahtingfatliretek huruf yang berkorelasidengan kualitaspendidikandi Indonesia.Dalam HDI negara-negara Asia Tenggara"peringkat Indonesiahanya lebih baik dari Kamboja, Myanmar dan vieha; niuaiaingkan aeniL negara lain seperti Filipina' Thailand dan Malaysia, kondisi Indonesialebih buruk. Apaligi dibanEingtcan dengan BruneidanSingapura. Table 7. The Rank of South East Asian Countries in The Human Country 2003 2004 28 25 3l JJ Malaysia 58 59
Thailand Philippines Vietnam Indonesia Myanm4r Kamnuchea
Source: t{DR 2006
74 85 109
lt2 l3l
130
Indov
2005
2006 25
25 34
JJ
6l
83
84
l12 111
6l .74 84
108
lno
ll0
t32 130
r30
76
/J
Ito
t29
Berangkat dari sejumlah persoalan di pendidikan, paper ini akan mengajukandu'a pertanyaan'pertama .bag-aimanapemenuhan -bidang pemerintah *tut r.nyroiut* pelayanan . fewajiban pendidikan?Kedu4 bagaimana korupsi dilakukan ii r.t tot pendidikan a* uugairrna efektivitas pemherantasan dan pencegahan k-orupsr,khususnyadi sekolah? boal efektivitusproia. pemberantasan sangatpenting untuk dikaji secaramendalamkarena ada banyak program \9ryp:i dan inisiatif yang dilakukan guna membemntaskc;iipsi di Iiidvrresia tiaii nirususnyutolup.iJt"r"r*"rl*aidikan dan sekolah'sebagiandari datayang dipLrgunakandalampaperini merupakanhasil dari tu*.f citir.n Report card yang dilakukanoleh ICW tentangpembiayaandan pungutandi sekolah o^ur yunjiilakukan ahun 2005 -2006. Potret Buruk PendidikanIndonesia Untuk melihat kondisi pendidikan di Indonesia secarautuh, salah satu indikator yang bisa dipergunakanadalah soal pemenuhan anggaran. Meskipun konstitusi Indonesia mengamanatkan pemenuhan 20% anggaran untuk pendidlkan_, faktanya pemerintah indonesia betum mampu mengalokasikanmelalui APBN dan APBD. 2001, peminntah Indonesiahanya mengalokasikan _!ada 17,5%o dai. belanjanasionalatau3,9Yodari GDP untuk pendidikan.Anggarantersebut disalurkanmelalui programdan proyek yang dibiayai oleh APBN, baik yang dikelola oleh Menteri pendidikanNasionaldi
Workingpaper- Harapiangandikutiptanpaseiiinpenulis tingkat nasionalmaupunPemdadi tingkat lokal. Dana pendidikandi tingkat lokal bersumberdari Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakantransfer dari pemerintahpusat ke pemda.Sebagiandana dari pemerintah nasional juga disalurkan langsung ke sekolah dalam bentuk block grant dan subsidi kompensasikenaikanBahan Bakar Minyak (BBM) dalam bentuk dana BantuanOperasionalSekolah
(Bos).
Tabel di bawah ini menunjukan besarnya alokasi dana riil untuk pendidikan, baik yang Cialokasikanuntuk DepartemenPendidikanNasional maupun Dinas Pendidikandi tingkat lokal. Pada tahun 2007, alokasi anggarantelah mencapaiIDR 137,8triliun rupiah atau l7,5oh dari total belanja pemerintah. Tabel 1. Budgetpendidikan(pusat,propinsidan kabupatenlkota) NominalNatlonal (200I prlces] Natlonal[d ucatlonExpendltures GrorvthReatNatbnalEdu€atlcln Expendltures
48: 64"8 405 43.1 54.3 40.3 6^4 25.2 11.4 14J 16.0 2.4 2,6 3"2 353.6. ?376 t:.,:fisA 353,6::,3018;::+i3399 r8.1 21.0 t9"8
Educatlon Exp.(96Total Exp) natlonal Natlonal Educatlon Exp.i96GDP) fqtaflffihil frlattonalExpandlfures " 'i Tdtatflealf'latlonalExpendlttres' GcuBrnrnent SlzeClotalexp.96of GDP} Source:World Bank, 2007
63.1 49.8 -8.4 14.2 ?.8
79.7 56.9 t4.4 14.9 2.9
1202 762 33A 172 36
137.8 82.2 7"8 17,5 3.9
44s:3,,5354 I'i.698,2.iiii7ps.4r, 351ir x:Jg2$'',i;t42|!4;i':,ri:468.3i 19.6 t96 21.1 22.2
Dibandingkandengannegara-negara lain, memangalokasiIndonesiapadalevel yang samadengan negara-negara berkembanglainnya.Akan tetapi alokasiangg.ranpendidikanlebih sedikitdaripadaalokasi negaratetanggasepertiThailand dan Malaysia yang mengalokasikan27o/odari budgetnasionalmereka untuk pendidikan(World Bank, 2007: 32).Di tengahketerbatasan anggaran,Menteri PendidikanNasional telah membuatkenaikananggaranbertahapuntuk memenuhi20,1%o di tahun 2009. Tabel di bawah ini adalahrencanaDepdiknasuntuk merealisasi20% anggaranpendidikan
2. 2004 BelanjaNegara( Rp. Triliun)
374,4
Kenarkan Anggaran( o/o)
secara 2005
2006
2007
2008
2009
399,0
435,5
454,0
484,6
517,6
6.6
6,5
6,7
6,7
6,8
BelanjaPemerintahPusat
255,3
268,1
281,5
295,6
310,4
325,9
KenaikanBelanjaPem.Pusat
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
16,8
24,9
33,8
43,4
54,0
65,5
48,6
35,5
28,5
24,4
21,2
9,3
12,0
14,7
17,4
20,1
(o/^\
DanaPendidikan KenaikanDanaPendidikan (%\ lcrscniasei. ;iia Itcn.lidikar,
.. .:
U:U
(o/o)
Sumber:RakerKomisi X,2005. Terkait pemenuhananggaran20ol0,putusanMK soal anggaranpendidikanNo. 24/PUU-V12007 menyatakanbahwa 20Yo anggaranpendidikan termasuk gaji tenaga kependidikan termasuk guru dan dcsen.Implikasi dari putusanMK tersebutmempermudahpemerintahuntuk memenuhinyakarenasebelum putusanMK, alokasi20% di luar gaji tenagakependidikan2. Akantetapi pengawasan oleh publik harus 2UU epgN tercatattelah digugat 3 kali di Mahkamah Konstitusi. Pada putusanpertama di tahun 2005, MK mengabulkan gugatandenganmembatalkanUU APBN 2005 terkait dengananggaranpendidikan.Pada gugatan keduadi tahun 2006, kembali MK membatalkantJU APBN 2007 terkait dengananggaranperrdidikan.Padagugatal J
Working paper- Harapjantan dikutiptanpa seijinpenulis -fropinii terus-menerus dilakukan agar bukan hanya APBN, tetapi juga seluruh AP-BD dan Kota/Ifubupaten mengaiokas ikan20o/o anggaranuntukpendidikan. SalahsatukriteriaYaqedan{ dipergunakan untukmengevaluasi pendidikan adalahkualitasguru. Berdasarkan datadari PusatDatadan InformasiDepdiknas,hanya49SN guru di sekolahdasar,-baik negerimaupuan swastayang layakmengajar.Lebihdari separuh gurudi bawastandaruntukmengajar di tingkatsekolahdasar.UntuktingkatSLTPhanya64,lyoyangguruyangkapabel,sedangkan untukstte hanya67,10/oyangkapabeluntukmangajar,sedangkanuntul hinya 56,70/oyang -kualitas penaiAftan-teiuruan untuk mengajar. Berdasarkan perspektif guru, tingkat slkotatr OasarpaiingUuru[ t1Puult dibandingkan SLTP,SLTA dan sekolahkejuruan.Tabeldi bawahini menunjukkan bagaimana tcuatitas dankuantitas gurudi setiapjenjangpendidikan. 'I'ITE ABLE 3. J. TIIE QTIALITYOF THb NDONESIAN TEACIIERS
Educationlevel Elementary
JuniorHigh
SeniorHieh
Vocational
Capable Under standard Total Capable Understandard Total Capable Under standard Total
State School
Y"
584,395 558.675
1,t43,070 202,720
Private School
47.3 45.2 92.6 43,4
r 0 8 . 8 1 r 23.3 3 l 1 , 5 r3 87,379 35.424
t22.803
Capable
66.7
38,0 15.4 53.4 19,0 14,0
27,967 Understandard 20.678 Total 48.645 33.0 Source: Centerfor Education Data and Information, National EducationQ003)
V"
41,315
3,3
50.542 91.857 96,395
4.1 7.4
s8.832 t55.217 67,051 40.260 1 0 7 . 3I1 55,631
43.283 98,914
o
Total
20,7 12.6 JJ.J
29,1 17.5 46,6
37,7 29.3 67,0
625,710 609.217 1.234.927 299,105 167.643 466,748 154,430 7.684 230,114 83,598
63,961 t47.559
50,7 49-3
100.0 64,1
35.9 t00.0 67,1 32.9 100.0 56,7
43,3 100.0
Parameterlain yang bisa dipergunakanuntuk mengukurkualitas pendidikanadalahinfrastruktur pendidikan,khususnyakualitasruangkelas.Pelajartidak bisa berkonsentrasi untuk betajar,demikianjuga guru bila kela-smerekadalam keadaanrusak.Cukup banyakpemberitaamedia massadi-Indonesiaten-tatg lalfaknfa bangunanyang rusak di seluruhnegeri.Parahnya,beberapabangunanyang rusak berlokasid-l Jakarta,tidak jauh dari IstanaNegar; tempatPresidenberkantor.Tabel di bawahini minuniukkan kualitas ruangkelas. TInIn4. THE coNDITIoNoF clAssRooM Sehool Elementarv JuniorHigh School SeniorHish School Vocationalschool
Classroom condition Good 42,12o/a 82.29% 92,34% 92.00o/o
Source: Centerfor Education Data and Information, ne \l -a: ^.., ^l .'i ut i Uttul
Bad
Total
i 34,620/o 12^59%
verv Bad 23.260/o
s.63%
2.03o/o 3,00o/o
5.CCo/o
5.t2%
865.258 187.480 78.412 97.290
D. r-. ^ -r: ^ -- 1-an 1\ lUalLU! !U!, i ZVU) I
BerdasarkanPusatData dan Informasi PendidikanDepartemenPendidikanNasional, 34,620/o dari seluruhkelassekolahdasardi Indonesiaberadadalam kondisi yang buruk" bahkan23,260/o beradadalam kondisi yang sangatburuk. Hanya 42,12o/o gedungsekolahSD yang beradadalam kondisi baik. Kualias jenjang pendidikandi atasnyalebih baik dari SD. Untut tingkat pendidikanSLTP, 82,29o/o pada 9*gun* dalam kondisi baik. Demikian juga dengan SMA92,34o/odan SMK eZN geaftgsekolah dalam kondisi baik. Samahalnya dengankualitas guru, kualitas gedung sekolahuntuk tingkai pendidikandasar lebih buruk dibandingkandenganjenjang SLTp dan SLTA. Informasipentingberikutnyaangkapartisipasisekolah. Tabel di bawahini menunjukkanusia 7 ketigatahun2008, MK memutuskananggaranpendidika.r20% termasukgaji tenagakependidikan.
Workingpaper- Harap jangandikutiptanpaseijinpenulis 12 tahun, 13 15 tahun,dan 16 - 18 tahun.Untuk 7 - 12 tahun pada2004,96,80/0anak Indonesiadapat mengaksespendidikan dasar. Angka ini merupakanpeningkatandari tahun-tahun sebelumya. Tahun 2004, untuk 13 - 15 tahun83,5% dan 16- 18 tahun 53,5yo.Sepertiusia sekolah7 - 12 tahun,usia 1315 tahun dan 16 - 18 tahun pada tahun 2004 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Table 4. Schoolenrollmentin Indonesia Aqe 1998 1999
7-12vear l3-15vear
2000 2001 95,s%o 95.7o/o
953%
95.t% 77.3%
2002
79.0%
78.7% 794% 16-18vear 495% 5l.r% 49,t% 49.4% Source:Ministryof NationalEducation StategicPlanning2007Q005)
2003
96,1o/o 79.2o/o
49.8%
2004
96,40/o
96,8o/o
81.0% 835% 51.0% 53.5%
Meskipun usia sekolah mengalami peningkatan, tetapi data di atas juga menunjukkan persentasenyamengalamipenumnanpada level pendidikanyang lebih tinggr. Salah satu sebabnyaadalah biayayang semakinmahal. Untuk mendapatkangambaranumum tentang pendidikan di Indonesia, tabel di atas harus dilengkapi dengan tingkat pendidikan terakhir. Terutamakarenasecaraadministratif, banyak anak yang mendaftardan mengikutipendidikandasar,tetapitidak semuanyamampumenyelesaikan. Tabel di bawah ini menunjukkaninformsi tentangpendidikanterakhir populasiIndonesiadi atas l0 tahun. Table 5. The last Level ofeducation
abovel0
achieved
Can not accessthe schoolat all Drop out from elementary school Elementaryschool Juniorhigh school Seniorhigh schooland universitv Proportionof illiterate populationabove l0 1,ears aqe
1998
1999
rs
2000
200r
2002
2003
2004
t0,\yo
g,\yo
9,70h
l0,oo/o
26,4yo
25,sYo
24,3yo
24,loh
22,60/o
2l,go/o
33.IYo 13.9Yo 16,7o
32-SYo t4.604
32-5o/o
15.3%6
32,7o/o 149Yo
33,30/o 15.gYo
17,60/o
lg,3o
l8,l%
19,50/o
33,40h 16.7o/o lg,6a
20,lYo 23,7oh
99,40/o
89,gyo
89,9yo
gg,2vo
90,7o
go,goh
91,5o
8,6Y?
8,5o
9,00/o
15,3yo 31,90/o
Source: Ministry of NationalEducationStrategicPlanning2007 (2005) Dari tingkat literasi,Indonesiaberhasilkarena90Yodari populasimampumembacadan menulis. Tetapi bila melihat daIa2004,total persentase pendudukyang tidak mendapatkanaksespendidikansama sekalisebesargyo,Do dari tingkatpendidikandasar15,39lo, CanSL'[P 20,lyo atauhampir lulus SD 31,9o/o sepertigadari total populasidi Indonesia.Fakta penting lainnya, 76,30/odari pendudukIndonesiahanya lulus SLTF ke bawah. Mengapa hanya sedikit persentasependuduk Indodesiayang mampu mengaksespendidikan tingkat SLTA dan universitas?Salahsatujawabannyaadalahbiaya pendidikanyang ierlalu mahal bagi pendudukIndonesia.TabelT di bawahini menunjukkanbiayapendiCikanyang harusdibayaruntuk setiap level pendidikan. T!t+.:i::==:tiai: of eJ-eatic; urit eosf
Source: MoNE StrategicPlanning2007(2005)
lI/orkingpaper- Harap jangandikutiptanpaseijinpenulis Data di atas menunjukkanbahwa pendidikan harus dibayar oleh orang tua, bahlcanuntuk sekolah negeri yang seharusnyadisediakandan dibayar sepenuhnyaoleh pemerintah.Besamyakontribusiorang tua terjadi di setiaplevel pendidikan,bahkankontribusiterbesarjustrupadapendidikandasar.Faka di atas menunjukanbahwa beban pendidikan terbesarsebetulnyaada pada orang tua. Ini artinya" kewajiban negarauntuk menyediakanfasilitaspendidikansebagaimana diamanatkanoleh Konstitusi dan UU Sistem PendidikanNasionalbelumterpenuhi. Kontribusi orangtua dalamrealisasinyabisajauh lebih besardari perhitungandi ataskarenaada banyakkomponenpendidikanyang ditanggungoleh orang tua. Berbagaipungutandi sekolatrmerupakan biaya pendidikanyang dibebankankepadaorangtua oleh sekolah. KebijakanMBS padapendidikandasar dan menengahyang sejatinya hendak meningkatkan partisipasi dari orang tua dan masyarakatdalam pengelolaanpendidikan,dalam prakteknyajustru diterjemahkanmenjadi partisipasifinansial.Kebijakan desentralisasipendidikanmemberikanlegitimasi legal kepadasekolahuntuk membebankanpembiayaan" pendidikankc orangtua. Dengankondisi sepertiini, sesungguhnya privatisatidi sektorpendidikansudah terjadi karenanegarakemudianmelemparkantanggungjawabuntuk menyediakanpelayananpendidikanke orangtua. Korupsi di Sektor Pendidikan Korupsi menjadisalahsatupersoalanpentingdi Iridonesia,termasukkorupsidi sektorpendidikan. Sekolah dan pelayananpendidikan tidak luput dari praktek korupsi yang telah meluas di Indonesia. Birokrasi di DepartemenPendidikan tidak berbeda dengan birokrasi di departemenlainnya yang mengambil keuntunganpribadi melalui praktek korupsi. Korupsi yang terjadi di sektor pendidikan merupakanbagian dari "desentralisasi"korupsi di Indonesia.PascaambruknyakekuasaanOrde Baru Soeharto,muncul sejumlahpusatkekuasaanbaru. Di pusat-pusatkekuasaanini korupsi kemudianturut berkembang.Para penguasadi pusat kekuasaanmenjadi "Soehartokecil" denganmelakukankorupsi. Pendidikandan sekolah di Indonesiatidak luput dari fenomenaitu karena kemudian menjadi pusat kekuasaanbaru.Korupsi marakdilakukandi sektorpendidikandan sekolah. Untuk melihatkorupsidi sektorpendidrkan,rumusanMichael Johnstonrelevarrdigunakansebagai analisis.Johnstonmembuattipologi korupsi denganmembagiberdasarkan empat sindrom berdasarkan tingkat kekuasaanelit politik dan partisipasimasyarakatdan kelompok kepentingan. Tipologi interest group bidding terjadi padasituasidi manapartisipasimasyarakattinggi dan kekuasaanelit politik rendah. Partisipasiyang tinggi pada akhirnya memaksaelit dipengaruhioleh masyarakatmelalui kelompokPadakondisi ini, korupsisifatnyaindividual. kelompok kepentinga.r. Padasyndromelite hegemonyditandaidenganelite politik yang kuat sertakelompokkepentingan yangjuga kuat. Kondisi ini menjadikanpersainganpolitik terbatasdan korupsi dilakukandalam bentuk menjual akses politik dan memperkayadiri sendiri maupun kroni mereka. Sydrome elite hegemony merupakanpenjelasanpadakasus-kasuskorupsi politik yang terjadi negaradengantradisi demokrasiyang sudahmapan.Dalam elite hegemony,batasantaraNegaradan sektorprivat tidak jelas. Kolaborasiantara elit politik dan kelompokkepentingantak hanyamelahirkankorupsiyang sistemilqtapi juga legal. dengan Johnstonmenilai Indonesiadi bawahSoehartomemiliki pola korupsi machines-patronage yang kepentingan lemah. partisipasi dan kelompok yang civil society besar dan ciriciri kekuasaanelit dinilai terkontol. Bila korupsi menjadi praktek ke istana dan korupsi korupsi tersentalisasi Seluruh yang segan-segan kepentingan keluarga" tidak iuas atau kepentingan ekonomi lebih membahayalcan penguasaakan menindaknya.Contohnyaketika Soehartomelakukanprivatisasibea cukai ketika korupsi yang ditaruran otbn marakterjadi di Indonesia.Demikianj,rga pembunuhan'mistenus dan penyelundupan kriminalitas ketika kejahatan sudahsampai untuk angka strategi menekan sebagai Soehartobisa dibaca pada taraf mengganggu(Maclntyre, 2003; Duncan & Mcleod, 2007). Dalam korupsi yang terkontol, Indonesia bisa menikmati pertumbuhan ekonomi cukup tinggi sehingga sempat menjadi model pertumbuhanekonomiyang suksesdi Asia. Akan tetapipascaOrde Baru, kekuasaanpolitik terfragmentasiyang memunculkanbanyakpusatpusatkekuasaan baru. Di tingkat nasional,kekuasaantelah terbagi di parlemen,lembagayudikatif dan beberapalembaga sampiran negara seperti KPU, Komnas HAM. Setelah kebijakan desentalisasi digulirkan, kekuasaanjuga menyebar hingga tingkat lokal. Gubernur, BupatiAilali Kota menjadi independendan tidak mudah bagi pemerintahpusat untuk mengatur seperti pada masa Orde baru. Fragmentasi kekuasaan itu akhimya mendorong merebaknya praktek korupsi. Semua pejabat yang memiliki kekuasaanbisa melakukankcrupsi karenakelompokkepentingandan masyarakatlemahdan elit juga lemah. Berdasarkantipologi Johnston, Indonesia pasca Orde Baru berada pada fragmented 6
Workingpaper - Harap jangan dikutip tanpa seijin penulis
elientelism.
Elit Lemah Ivrsnesr-GnoupBroorNc
E V
(D I
v)
U
L e m a h
Kuat Elite Hegemony
Strong private interests, accessibleelites; economic Entrenchedelites exchangescarcepolitical aecessfor wealth competition, interests use wealth to seek influence; comrptionis largelyindividualandnon-systemic USA,Germany,UK andmany liberalcountries
Hong Kong (pre ICAC), SouthKore4 LDPJapan, China
FragmentedClientelism
Pahonagemachines
Fragmented and politically insecure elites build personal Strongelites contol massparticipationand limit competition following that are poorly discipline4 unstable; mafias, via patronage and capitalize upon follouer's poverty; violence and intimidation may be linked to corruption political monopolies;parties of personalfollowing that arc hierarchicaland tightly-connolled;partiesextendpower into stateand society. Russia, Poland, Peru (prc Fujimori), Argentina (pre Menem),Italy Indonesia(Soeharto),Mexico, Sicily
11
Source:Johnston,1997. MenurutJohnston,padasyndromkorupsifragmentedclientelism, elite politik merasatidak aman sehinggakorupsidilakukantidak hanyadenganmotif memperkayadiri sendiri. Dalam konteks Indonesi4 korupsijuga dilakukanuntuk mempertahankan aksesterhadapkekuasaandan sumberdaya. Oleh karena itu yang dilakukanadalahdenganmelibatkanpihak lain, termasuklawan politik dalam praktek korupsi. Sedangkanuntuk kepentinganintemal, elite juga harus membagi korupsi ke para pendukungnyaatau palingtidak membiarkanparapendukungdan birokrasi,untuk melakukankorupsi.Tindakanini dilakukan agar tidak memunculkangejolak dari dalam yang seringkaliakan berujung pada destabilisasidan pada ak:hirnyabisa memaksamundur dari kekuasaan. Penyebarankorupsi mengikuti fragmentasikekuasaanjuga terjadi di sektor'pendidikan.Apalagi setelahkebijakanotonomi daerahmemasukkansektcr pendidikansebagaisalah satu pelayananpublik yang didesentralisasikan dan meniadi kr-wenangan pemerintahdaerah.Kebijakan descntralisasitersebut diimplementasikandi sektor pendidikanmelaui ManagemenBerbasisSekolah(MBS) untuk pendidikan dasardan BadanHukum Milik Negara(BHlvfN) untuk pendidikantinggi. Dengan MBS, Kepala Sekolahmemiliki otoritas untuk membuat Anggaran Pendapatandan Belanja Sekolah (APBS) bersamaKomite Sekolah. Melalui APBS, berbagai pungutan di sekclah meirdapatkanlegalisasi.Celakanya,Komite Sekolahkerap kali tidak memiliki kernampuandan posisi tawaryangcukupsehinggamenjadistempelbagi kepentinganKepalaSekolah. . Sejatinya,kebijakanMBS mendorongpartisipasimasyarakatdalam pendidikan,khususnyadalam pengelclar: p:i:.J:J;l:a..iui:g i2C03)rnendeskripsikan bagairi,anapengelolaansekolaholeh masyarakatdi Chicagomerupakansalah satu contoh suksesgrassroot participatory yang dapat dibandingkandengan participatorybudgetingdi Porto Allegre, Brazil. Local SchoolsCommittee(LSC) di Chicagoberwenang mengangkatdan memberhentikan kepalasekolah,mendesainprogramdan kurikulum sekolahdan berbagai managemenpendidikandi tingkat sekolah.Melalui LSC, kewenanganmanagemensekolahdiambil oleh masyarakatdari birokrasipendidikan. Akan tetapi karenakorupsiyang mengaka;dan sistemikdi Indonesi4 institusi demokratikdalam bentukKomite Sekolahdi tingkat sekolahdan DewanPendidikandi tingkat Pemda tidak berjalan.Alihalih meningkatkanpartisipasi,kebijakan MBS justru memberikanlegitimasi bagi praktek korupsi di sekolah. Berjalannyapraktek korupsi di sekolah tidak bisa dilepaskan dari kepentinganbirokrasi. Terutama karena birokrasi sesungguhnyamasih memegang peran penting. Bahkan sekolah sesungguhnyamasih merupakankepanjangantangan dari birokrasi. Berbeda denganpraltek LSC di Chicago,di IndonesiakewenanganmenentukanKepala Sekolahrnasihdi tangandinas.Jugapengesahan 7
I(orkingpaper- Harapiangan dikttip tanpaseiiinpenulis pendidikan lokal. Demikian juga halnya denganDewan merupakan kewenangan dinas budget masih Pendidikanyang hanyamemiliki kewenanganuntuk memberikanmasukandan rekomendasikepadaDinas Pendidikan.PraktiskeberadaanKomite Sekolahdan Dewan Pendidikansepertiasesorisdemokratik,indah tetapi tidak bermakna. Empat lapis korupsi pendidikan Korupsi di sektorpendidikankerap dipahamisebagai korupsi kecil-kecilanyang dilalcukanoleh birokrat rendahandan guru di sekolahdenganmotivasiuntuk menambahpenghasilan.Apalagi selamaini gaji guru dan PNS di Indonesiarelatif kecil. Karena persepsiini, sektor pendidikan dianggaptidak sekorupinstitusilain sepertilembagaperadilan,pajak,beacukai dan institusipelayananpublik lainnya. Di tengahbanyakterungkapnyaskandalkorupsi di Indonesia,memangkasuskorupsi di sektor pendidikantidak sebandingdengankasuskorupsi yang besar.Bila korupsi dalam kasusBLBI membuat negaraIndonesiahampir kolaps,maka korupsi pendidikanhanya merugikannegaradalamjumlah kecil. Demikian juga skandalkorupsi di DPR yang melibatkanelit politik Indonesia,maka korupsi di sektor pendidikanseringkali melibatkan birokrasi rendatrandan guru yang secarapolitis adalahorangbiasa. Meskipun tidak merugikannegaradalamjumlah besardan nrelibatkanelit politik dan ekonomi, korupsidi seklorpendidikanmemiliki karakteristikberbeda.Korupsi di sektorpendidikantidak merugikan negarasecaralangsungkarenakorupsipendidikanmengambildanadari kantongorangtua. Sepertikorupsi di birokrasi pelayananpublik, korupsi di sektor pendidikan merugikan masyarakatsecaralangsung. Akibatnya,korupsiakanlangsungdirasakandampaknyaoleh masyarakat. Persepsikorupsi di sektor pendidikanyang rendahdibandingkandenganpelayananpublik lain juga bisa disebabkanoleh pemilihan respunden.Survey persepsikorupsi kerap memilih responden kalanganbisnis yang lebih banyakberurusandenganpajak, bea cukai dan lembagaperadilan.Sejumlah asumsibahwayang seringmelakukankorupsi,terutamadenganmoduspenyuapan, survey menggunakan adalahpebisnis. Selain itu, masyarakatjuga menganggapbanyaknyapungutan di sektor pendidikan bukanlah korupsi tetapi sebagaiongkospendidikanyang sah. Survey Citizen Report Card (CRC) yang dilakukan oleh ICW padatahun2005 menunjukkanpersepsisebagianbesarorangtua murid bahwapendidikantidak dibiayaipemerintah.Surveyyang dilakukandi tiga kota: Jakarta Garutdan Solo dengan1500 sepenuhnya responden menunjukkanmasyarakatmelihat orang tua turut membiayaipendidikan,bahkanada yang menjawabdibiayaioleh orangtua sepenuhnya.sepertitampakpadagambardi bawahini. Oleh karenaitu, adany'apungutandi sekolahtidak dipandangsebagaikorupsi tetapi sebagaibagiandari kontribusiorang tua terhadappendidikan. Gambar 2. Siapayang harus membiayaiwaiib belaiar 9 tahun?
Fully Paid
by
paid
by
go€mmeni pacnt
pacnt end
Namun demikia"t,ber
indonesiadapatdirumuskandalammatriks aiba*ahY.king Table 9.
i di sektor koru
Lapis pertama
Aktor DepartemenPendidikan Nasional
paper- Harapiangandikutiptanposeiiinpenulis
n Mnrf
o o
rrc
"Tender" proyek pendidikankepadapemdaitau kontraktor tanpamelalui proseduryang seharusnya. Membeli dukunganpolitik denganmemberikanvoucher kepadapolitisi.
Lapiskedua
DinasPendidikan
o "Tender" proyek pemerintahataudonor.Sekotahyang memberikan"penawaran"tertinggi akanmendapatkan proyek. o "Tender" .iabatanKepala Sekolahkepadaguru.
Lapis ketiga
KepalaSekolahdan Komite Sekolah
Lapis keempat
Guru
o Manipulasidanadari pemerintahdan orangtua. o Anggaranganda.Kepala Sekolahmemintauangkepada orang tua untuk kegiatanyang sudahdidanaioleh pemerintah. o Menggunakandanasekolahuntuk berbagaikeperluan lain sepertikoordinasidengandinaspendidikan,polisi dan wartawan. . u_yrymembuatpungutansepertibuku, foto copy, uangujian, dll.
Sumber:Irawan,2004;Aditio ndroIOOZ.
I l"d" lapis pertama, korupsi dilakukan oleh pejabatpublik level atas di Departemenpendidikan ]{ltt:ld' -Korupsi Padalevel ini bertujuanmempeikayadiii sendiri, kroni dan politisi, terutamaagar kebijakanDinasPendidikan.tidakterganjil oleh DPR. lada lapis pertama, korupsiyang merugikannegara dalamjumlah besarjugaterjadi sepertidalambentukpenggelembungan hargapengadaanbarangdanjasa. Ada beberapakasusyang dapat menjadi contohkorupsilada lapis pertama.pertama, kasuspengadaan buku yang dibiayai oleh Bank Dunia. Kasus ini t.rrngfup paol titrun 2000 dan ,n"libutt* sejumlah pejabatdi lingkunganDepartemenPendidikandan beberapastaf Bank Dunia. Karena kasus ini Bank Duniamengirimkantim investigasidan merekamengakuiterjadikorupsidalampengadaan buku.Sebagai sanksi'tahun2004Bank Dunia mempublikasikan daftarhitampenerbity-g teriruaiaatamkasuskoruisi tersebutdan tidak diperbolehkanmendapatkan kontrakdari seluruhproyek yang didanaioleh Bank Dunia selama2 - 15tahun.Dalam daftar hitam tersebutjuga terdapat beberapap"nerbit papan atasdi Indonesia sepertiGrasindo(GramediaGrup), Mizan, ErianggadanKanisius.Selingiapnya uisa oilitrat padabagian appendixdari paper ini' Bisa dlduga bahwa pratter korupsi memangiuoan menjadi kebiasaandalam b.snispengadaan bukuselamaini. Karena praktek korupsi, pola pengadaanbuku pun diubah. Kebijakan pengadaanbuku sekolah kenrudiandiberikan kepadapemerintahdierah. Tetapi perubahankebijalan y*g iau[ oiiringi dengan -barir, penerapansistcm integrltas dan penegakanhukum memunculkan korupsi yakni korirpsi oieh pemerintahdaerah.Sejumlah.Pem!1d,idugamelakukanmark up dan penyele*.ni* dalam pengadaan bukir. Buku sekolahteisebutdisuplai olerrit Balai Pustaka,sebuahBUMN yang bergerak di percetakan buku3..selain.harganya lebih mahal dibandingkan.dgngalhargabuku cetakanperusahaanlain, beberapa buku tidak dipergunakanoleh sekolah karena di lua-rjuduiuuku yang tetah direkomendasikan oleh DepanemenPendiciikanNasional.Di Slemankasuskorupii pengadaanbufu telah menyeretpejabatDinas Pendidikanke proses hukum. Di Kabupaten SemarangbahklanBupati menjadi t"raut *u dan harus menghadapi proseshukum. juga terjadi dalampembagianvoucherpendidikan.Kasusini - --contoh korupsidalam bentuk_kolusi menjadi kontroversi ketika Ketua DPR mendapatvoucher dari Dinas Pendidikan untuk dibagikan ke sejumlah sekolah. Menteri Pendidikan Nasional mengatakanbahwa Ketua DpR Agung Laksono membagikrn vouchertidak atasnamaDPR tetapi sebagaiKetua Kosgoro yang memiliki Uinyak sekolah. Tetapi belakanganterungkapbahwa sejumlah anggota DPR, terutama dari Komisi XI, mendapatkan voucher pendidikan (lrawan, 2006). Voucher tersi6ut disampaikanke sekolah dan sekolah membuat J PT Balai Pustakabisamenjadi supplier buku pelajaran,ten,tamadi JawaTengahdan DIy karenaproyekdidanai oleh APBN/APBD. SanksiWorld Bank hanyauntuk proyek-proyekyang didanaioleh world Bank.
own' t proposar pend ke.. Departemen idikanN* w{:'t#;#i{:{ .. ffi i:l3l melakukani'pgnyuapan'agar KX:'ffi mendistribusikan vouchermelaluipolitisi,Depdiknas
kebijakannya tidak ditolak atauditentangoleh DPR' iaxi sisi tain, nt[r.ilgi lembaga pengawas Depdiknas tidak 1r1tgr1 akanberjalandenganbaikkarenaMenterimem'beli ;"k""g*;;-f,oririri melaluivoucerh. Programvouchertersebutjuga menyalahi prosedrir p*y"rL"- danadi sekrorpendidikan selama ini' Denganmenyalurkannya metalui-politisi, prognmvouchlrakansalahsasaran.Karenatidakmemiliki datayangtepattentang..k:9ffiq masing-m'asirig sekolah,uou.n.. diterimaolehsekolahyangdimiliki olehpolitisiataumemilikiketerkaitan dengananggotaDpRdanpolitisi,bukansekolahyangbenar-benar membutuhkan bantuan' y*g-ditakukanolehICW menemukan bahwauou"hr,lebihbanyak .Penelusuran diterimaolehsekolah-sekolah yungt.riliki keterkaitan ar"g* poiitisi.raling banyar< peieriru voucher adalahsekolahMuhamadiyah, organisasi massaasalaaritrrtenilt
Ko*qsi pada lapis kedua melibatkanpegawai birokrasi pendidikan. Salah . . satu contoh kasus ada'lahkorupsipada proyek SchoolImprovemenic*"t Program(sl'cp). proyek ini mer,Japatkan banyak pujlal karena mencJgahp*[.t -djanggapmenerapkanreformasibjrokrasiseh'ingga'bisa Lo*psi (Hallak and Poisson,2007)' Denganmentransferdana langsungke rilening sekola[, diasumsikantidak terjadi korupsi penyalurandanapemerintahselamaj-niying melewatiiantaiu:.of..mi 1p-erti f*j"ng. Dalaminvestigasi yangdilakukanoleh ICw di Girut ditemukanmemanga*. riibp tidak elic,ri. Korupsi tidak dilakuka:r seperi iru. Akan tetapi birokrat Depdiknasdi tingfat lokal yang memilil
t0
Working paper- Harapjangandikutiptanpaseijinpenulis melibatkan 8000responden, dilakukanpadaJuii- oktoberzb0o. Korupsidi levelsekolahterungkapdaiambentukadanyaberbagaimacampungutandi sekolatr. Meskipunsejumlahpemerintah daerahtelahmenggratiskan biayasekolahsepertilaiarfr, tetapifaktanya pungutan macam di luar biaya sekolah. survey circ yangdila'kukan oleh icw melakukan 3fa llUasai jenispungutan identifikasi berbagai yangadadi sekolahdasarnegeri. Gambar2. Adakahpungttandi sekotah? B a n y a k n yoar a n gt u ay a n gm e n y a t a k aand ap u n g u t a b n e r i k u td i s D a n a k n y a Ulng LKS drn Arku Prket U.ng I ntrk Urng Pondftm M.k Skth Urng Ebngunrn U a n gL r l n n y r : Urng Porpi{hrn Mrd Xlr I U.ng SPP/Komtts tlap butrn U.n9 Fotocopy U!ng Stsdy Tolt Urng Uibn UangPerplsah!nKapek U r n 0 O l a hE g r Urng EkdnkurikuLr U.ng Kebe6lhrn U a n gB u k u4 . t UangPerplshan curu Uang Drftrr Uhng Urng P.rpu!l.krrn Urng&rkutumpck.n Urng Pc!t. Ujlan Akht U.ng Lcs, Privlt Sokol.h
Sebagian pungutandi atas adalahillegal karena surveydilakukantahun2006 setelahdanaBOS dikucurkan.Setelahadada!1aBOS seharusnya tidak ada lagi pungutansepertiuang buku, uanggedung dan sebagainya. Keberadaan pungutantersebutiuga menunju-t tan iiCitcasianggaran landa. pihak sekolah memungutdanadari orangtua untukkeperluanyang seharusnyadibiayai oleh pemerintah. ' Fakta di atas juga menunjukanfenomena perubahanmodus korupsi di sekolah mengikuti perubahanskemaaliran dana.Dana BOS disalurkanlangsungke sekolah-sekolahdan dengandeniikian memotongrantai birokrasi. Aliran dana langsungke sekolah diasumsikanakan memangkasprakteti korupsi karena sekolahterpisahdari birokrasi. Tetapi survev di atas menuniukankor-;psiIegp ieiedi, tidak denganmemotongalirandanake sekolahtetapimemungutbiayatambahin dari orangtua murid.Pungutanterhadaporang tua juga diperanyakan karena rendahnyaakuntabilitas penggunaan pungutantenebut. Tidak ada pertanggungiawaban tertulis kepadaorang tua murid tentangpenggunaan berbagaimacamuang itu. Jawabandari orangtua yang menjadirespondindari survey CRC di Uiwatr ini menunjukan.adaproblem akuntabilitasdi sekolah karenasebagianbesar respondentidak mendapatkan pertanggungjawaban secaratertulisdari pihak sekolah. Gambar 3. Adokahpertanggungiawabanturnlis?
II
Ilorking paper _ Harap jangan dikutip tanpa seijin penulis Pertanggungjawabanpungutan secaratertrfis OAda
lbrg Les/Prhnt Sakoldr thngq*|
lndak 16a
r€.
tbtg Ldnnya: tkrg lcbsrclhafl lhngHtrUag thgFotoqy thlg Porp.sdlil
tGpd. SskoLtl (bng A*u{lr
thng E(3trd(urlkulcr tbtg Lfcidil lhng Ferpb*lfi
Atku pd(ot ilurtd lGta 6
t.btgF.rFtstd(sl
umgtffrr t,btg Fsrpis*E
r elru
tbng tuku tumpukan t'brg $u
Rendahnyaakuntabilitaspembiayaanseko_lah juga seiring denganrendahnnyapartisipasiorangtua r'ruriddalampengambilan kebijakandi sekolah.Sy*.ycRCjuga bJrtanyake oiang tua murid teniang partisipasimerekadalampengambilan keputusan dalammanajeri'ensekotatr.Ternyaiaig,qN respondei ticak mengetahui adanyapertemuan untukmembahas masalahi.uungan di sekolah. A p a k a h a n d a t a h u a d a r a p a t R A P B S ,a n g g a r a n a t a u k e u a n g a n d i S D a n a k a n d a s e t i a pt a h u n n n y a ?
10.0 0.0
Tahu
Tl
. Rendahnnyaakuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangansekolah menjadikan institusi demokrasidi tingkat l.rka] ji{ak Lerjalan seperti yan; diharapkan.-seharusnya pembahasan RAPBS dilakukansecaraterbukaoleh Komite SekolahkarenaApgS member.kanlandasan
t2
hukum dariberbagai pury$T darpenerim
*,""u{:{i:faw'i:::yr#:::#t'K:;t;;{::,KH# 'rA;'#'sekorah Komite -epes sekolah t* tii* u"'a"vi."1fr;.14ffi; membuat tanpa partisipasi melarui dankonsultasi ke orangiuamurid.
Kritik terhadapstrategipemberantasan korupsi Programanti-korupsidan goodgovemance di Indonesiaseringdimaknaisebagaisolusiuntuk problemteknis managemen sektor-pubri[. cooa govemanceJite4emair.an0"r.. ,.r-gr.aian stategi untuk pencegahankorupsi seperti mereformii ,irtm Llgg* publik akan tehpi tanpa mempertimbangkan-faktor-faktor iain sepertiretasi onomiporiit korupsidan kompetisi kekuasaan. Pandangan tentangkorupsisebagaipersoalan "t ,."-"g";r;-ser.iJ, puurikdapatdilihat 'uf,,,,ing, padaHallakand PoisonQ007:22) yngmerekoriend'asikan.peningk;t r i,F;*ipilu".m*uj",,,.n monitoring dan audit merupakanpersyaratan dasaruntuk rnJngu*ngi koruisi-di sektor pendidikan.padahal pada dasamyakorupsiadaiahielasi kekuasu-. p*"tiuo lirrnstori (rgg7o tentangerit dan masyarakat menunjukan' korupsisistemik'terjadi bila elit reuilrr
mekanisme baru yang terah ditentur
dilakukandenganmengubahtransferdana langsung t. irr,rining sekolah;t"k';Lrotong birokrasi korupsi'Akan tetapipengalihantransfero.i" !.f,riqg"ruy" tia* mengubah relasi akuntabilitas dan partisipasi' sepanjang Kepila sekclahhanyaakuntau.rGpuiuninaspendidikan, korupsidi sekolah tidak mungkindibersihkan. Namundemikian,penegakan hukumdalamkasuskorupsidi sekolahjuga tidak mudahuntuk dilakukan'Pertama kare.na skala-korupsi yangt:;ff dengan korupsi yang melibatkan elit .;r^#;kan politikdanekonomiatau korupsidisektorperbinkan,infrastnrkirataupengadaan jasa. barang dan Kedua'tiadanyapenegakan hukuh juga disebabt* sempifiyao"nniri-',"ntungkerugian negara'Penegakhukumhanyamendefinisik-ankorynsir;t"g;i"i.rtkerugian;.g;-;;;""tara korupsidi sekolah'korupsitidakm^engambil uangnegara.secara tangsunghorupsi di mengambil uang darikantongorangtua' Sepertiditunjikkailaurum.u*"y-r"p3tt-"ara, f!d4rranva Kepala Sekolah memiliki dua sumer pendapatan, dariuang,negara dan.sumbangan dariold'*i:K;p;ra setorarr;;6;rA uangdariorang tuadanmembuat ongkospendidikan t..iki' mahalm?s[ipuniemerintahtelahmenaittun anggaran dan subsidipendidikan. Pengertian yangsempittentangkorupsijuga menjadikanKepala Sekolahtidak mengambil dari subsidinegar4melainkan dari orangtiu. s"tir t"giiun uiru r*aupatkan dua sumber pendanaan. Akan sangat jika KepalaSekolah beresiko mengambiluilg;;g*";il t*";;1u;r.1uf,; mengambit tua'Denganpengertian torupli yangsangatJempit,makatindakanini bukankorupsi dari menurut fllffi:* Korupsidi sekolah juga tidakmenjaditargetdaii auditolehBadanpemeriksa Keuangan (BpK). BPK hanyamenghitung pengilolaankeuangannegara.Semestinya pembiayaan sckolahdari orangtua muridharusdikategorikan sebagai pendapatan negarabukanpajaksepertihalnyadi leveluniversitas atau pendidikan tinggi. Korupsidi sekolahsesungguhnya merupakan lagian dari strukturkorupsiyang lebih besardi birokrasipendidikan.Korupsidi-sekoiahtioaf munffiJili["tun tanpasepengetahuan dari Dinas Pendidikan atauDinaspendidikan turutmenikmati pratft
nternbuat l(epalaSckolahakrrniabp: i:a::yal.:epad;-:.,iti.iusi-Ur,r.iu,ni,,.,";;;;;';;;;,ilil",;#; Kepalasekolah,seorangguru harusmemba;'aruang suap dan untuk mengamankan ----posisinya, Kepala r-' sekolahjuga harusmenyediakan dukunganfinansiarkipadabirokrasipendidiian. Dampak dari korupsi di tingkit sekolah mengakibatkanpeningl€tan biaya sekolahyang pada gilirannyaakan menurunkanangkapartisipasisekolat dan meningkatkandrop out. Dari data resmi, pemerintahhanya menanggungsebagianiari biaya pendidikan.-Bagian terbesarjustru dibiayai oleh masyarakat'Praktekkorupsi di sekolahakan semakinmenambah bebanpembiayaanyang harusdibiayai oleh masyarakat. Dampakterbesardari korupsi di pendidikanadalahberkembangnya -korupsi. praktek korupsi karenaanak sekolah drperkenalkankepaciaprahek Karena p.utr"i- korupsi menjadi pemandangandan pengalamanyang lumrah di sekolah,kelak kltika mereka'd"**u juga akan permisii terhadappraktek korupsi. untuk memberantas korupsidi sektorpendidikan.pendekatanmelalui reformasi sektorpublik dan
t4
.I
I
I I
Workingpaper- Harap jangan dikutiptanpaselin penulis pemahamangood govemanceyang sempit tidak memadai.Programanti-korupsiharus dipahamidalam konteks dan kerangkapemenuhanhak-hak dasar masyarakat.Gagalnya progr;m good govemanceakan membuatkorupsiterusterjadi dan aktomyaakanberubahmengikutimekanismebaru. Reference Aditjondro, GeorgeJunus. 2002. Bukan Persoalan Telur dan Ayam: MembangunKerangka Hotistik bagi GerakanAnti-Korupsidi Indonesia.WacanaEdisi l4 TahunIII. Yogyakarta:Insistpress. Bolongaita,p-qrl and Vinay Bhargava(ed). 2004. ChallengingComrptiin in Asia. WashingtonDC : World Bank Institute. Corrales,Javier. 1999.ThePolitics Educqtion Reform. Bolsiering the Supply and Demand, Overcoming -of InstitutionalBlocla. The EducationReform and ManagementSeries. Vol II, No. t Fung Archon' 2003. Deliberative Democracy, Chicago Styti: Grass-rootsGoveftrancein policing and Public Education. In Fung, Archon and Erik O. Wright. 2003. Deepening Demoiraqt. Institutional innovations in empoweredparticipatory gou"rni*". London: Virso Hallak, Jaquesand Muriel Poisson.2007.Corrupt school,coirupt universities:Whatcan be done?. paris: IntemationalInstitutefor Educationalplanning. Huther,Jeff andAnwar Shah.2000.Anti-CorruptionFolicies and Prograrns:A Frameworkfor Evaluation.World Bank policy ResearchWorking paperSeries ICW. 2000. LaporanDugaan Korupsi dalam Proyek Buku Bank Dunia. Jakarta:IndonesiaComrption Watch. ICW. 2005.LaporanDugaanKorupsi SIGP. Jakarta:IndonesiaCorruptionWatch. ICW and Fitia. 2006. Analisis AnggaranPendidikandalam RAPBN 2007. Jakarta:IndonesiaComrption Watchand ForumIndonesiauntuk Transparansi Anggaran. Irawan, Ade.et. a\.2004. MendagangkanSekotah.Jakarta:ICW. Irawan, Ade. 2006. DesentralisasiBisnisBuku Pelajaran. Public Accountibility Review Paper.Jakarta: ICW. Irawan, Ade.2007. VoucherPendidikan,Jalan Lapangbagi KKN dan Diskriminasi. Public Accountibility ReviewPaper.Jakarta:ICW. Johnston,Michael. 1997. Public Offcial, Private Interest and SustainableDemocracy: Connections betweenPoliticsand Democracy.In Elliot, Kimberly Ann (ed). 1997.Corruptionand TheGlobal Economy.Washington DC : Institutefor IntemationalEconomics. Johnston, Michael.2005.Syndromes of Corruption.New York: CambridgeUniversityPress. Ta;'lor,Sandra. et.ai.1997.Eclucational Poliq'ctnciTl: Politicsof Change.London:Routledge. Widoyoko, J. Danang et al. 2A07. Saatnya W'arga Melan'an Korupsi. Citizen Report Cird di Sektor P"ndidikan.Jakarta;ICW. Widoyoko, J. Danan,s.2007. Memberantas Korupsi di Negeri Maling: Kritik terhadap Sn.aregi Pen"berantasan Korupsidi hdonesia.JurnalRenaiTlr. VII No. 2. Salatiga:PustakaPercik. World Bank. 2007.Spendingfor Development:Making The Most of Indonesia'sNew Opportunities. htdonesiaPuhlic ExpenditureReview.Lakarta:The World Bank Office.
15
