WEBINAR GCFF "Mendukung kepemimpinan subnasional, inovasi dan kemitraan guna mengurangi deforestasi hutan tropis dan memitigasi perubahan iklim." BRAZIL Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondonia, Tocantins | COLOMBIA Caquetá | INDONESIA Aceh, Central Kalimantan, East Kalimantan, North Kalimantan, Papua, West Kalimantan, West Papua | IVORY COAST Bélier, Cavally | MÉXICO Campeche, Chiapas, Jalisco, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán | NIGERIA Cross River State | PERU Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Piura, San Martin, Ucayali | SPAIN Catalonia | USA California, Illinois
PERKENALKAN TIM KAMI:
(kiri ke kanan) Erin Hicks, Luke Pritchard, Rosa María Vidal, Hill Grimmett, Claudia Ochoa, dan Virza Sasmitawidjaja
SELAMAT DATANG! 1. PERTANYAAN: Silakan menuliskan pertanyaan pada chat box. Seluruh pertanyaan akan dijawab pada akhir presentasi pada sesi tanya jawab. 2. MIC ON MUTE: Mohon mikrofon pada posisi mute selama presentasi dan saat orang lain sedang berbicara. 3. REKAMAN: Webinar ini akan direkam. Rekaman akan tersedia di jejaring kami di www.gcffund.org
UMUM
1. Latar Belakang: • Governors Climate and Forests Task Force • Governors’ Climate and Forests Fund • Pendekatan yurisdiksi GCFF 2. Proses Akreditasi GCFF 3. Makalah Konsep/Concept Notes 4. Kesempatan untuk Pendanaan 5. Pengumuman pertama: Tata kelola Bentang alam 6. Pengumuman kedua: Kemitraan dengan Sektor Swasta 7. Pesan Utama 8. Tanya Jawab
1. LATAR BELAKANG:
LATAR BELAKANG: GOVERNORS’ CLIMATE AND FORESTS TASK FORCE Merupakan suatu kerja sama yang unik antara 35 negara bagian dan provinsi dari Brazil, Colombia, Indonesia, Ivory Coast, Mexico, Nigeria, Peru, Spain, dan the United States.
BRAZIL Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondonia, Tocantins | COLOMBIA Caquetá | INDONESIA Aceh, Central Kalimantan, East Kalimantan, North Kalimantan, Papua, West Kalimantan, West Papua | IVORY COAST Bélier, Cavally | MÉXICO Campeche, Chiapas, Jalisco, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán | NIGERIA Cross River State | PERU Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Piura, San Martin, Ucayali | SPAIN Catalonia | USA California, Illinois
LATAR BELAKANG: GOVERNORS’ CLIMATE AND FORESTS TASK FORCE
BRAZIL Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondonia, Tocantins | COLOMBIA Caquetá | INDONESIA Aceh, Central Kalimantan, East Kalimantan, North Kalimantan, Papua, West Kalimantan, West Papua | IVORY COAST Bélier, Cavally | MÉXICO Campeche, Chiapas, Jalisco, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán | NIGERIA Cross River State | PERU Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Piura, San Martin, Ucayali | SPAIN Catalonia | USA California, Illinois
STRUKTUR DARI GCF TASK FORCE MEMBER STATES BRAZIL Acre Amapá Amazonas Maranhão Mato Grosso Pará Rodonia Tocantins
INDONESIA Aceh C. Kalimantan E. Kalimantan N. Kalimantan Papua W. Kalimantan W. Papua
MEXICO Campeche Chiapas Jalisco Tabasco Quintana Roo Yucatán
PERU Amazonas Huánuco Loreto Madre de Dios Piura San Martín Ucayali
NIGERIA Cross River COLOMBIA Caquetá
IVORY COAST Cavally Bélier
USA California Illinois SPAIN Catalonia
STRUKTUR DARI GCF TASK FORCE MEMBER STATES BRAZIL Acre Amapá Amazonas Maranhão Mato Grosso Pará Rodonia Tocantins
IDESAM
INDONESIA Aceh C. Kalimantan E. Kalimantan N. Kalimantan Papua W. Kalimantan W. Papua
INOBU
GCF SECRETARIAT
MEXICO Campeche Chiapas Jalisco Tabasco Quintana Roo Yucatán
PRONATURA SUR
PERU Amazonas Huánuco Loreto Madre de Dios Piura San Martín Ucayali
MDA
NIGERIA Cross River COLOMBIA Caquetá
IVORY COAST Cavally Bélier
USA California Illinois SPAIN Catalonia
STRUKTUR DARI GCF TASK FORCE MEMBER STATES BRAZIL Acre Amapá Amazonas Maranhão Mato Grosso Pará Rodonia Tocantins
IDESAM
INDONESIA Aceh C. Kalimantan E. Kalimantan N. Kalimantan Papua W. Kalimantan W. Papua
INOBU
GCF SECRETARIAT
MEXICO Campeche Chiapas Jalisco Tabasco Quintana Roo Yucatán
PRONATURA SUR
PERU Amazonas Huánuco Loreto Madre de Dios Piura San Martín Ucayali
NIGERIA Cross River COLOMBIA Caquetá
IVORY COAST Cavally Bélier
MDA
GCFF
USA California Illinois SPAIN Catalonia
DEKLARASI RIO BRANCO • Diluncurkan oleh Gubernur GCF: 11 Agustus 2014 pada Pertemuan Tahunan GCF di Acre, Brazil • Komitmen RBD memberikan kerangka kerja yang menjadi acuan bagi GCFF hingga 2020. • Periode pendanaan GCFF sekarang ini akan mendukung kegiatan yang secara eksplisit melaksanakan tujuan dari Deklarasi Rio Branco Lihat RBD di www.gcftaskforce.org
TARGET DARI DEKLARASI RIO BRANCO 1. Penurunan deforestasi sebesar 80% pada 2020. 2. Mengembangkan kemitraan kunci dengan sektor swasta dengan upaya untuk mencapai rantai pasokan tanpa deforestasi. 3. Menyalurkan porsi pendanaan berbasis kinerja yang signifikan pada masyarakat hukum adat, pemilik usaha skala kecil, dan masyarakat lainnya yang bergantung pada hutan.
2. LATAR BELAKANG:
SEJARAH SINGKAT GCFF • Mulai beroperasi pada 2013 sebagai organisasi nirlaba. • Dirancang sebagai mekanisme pendanaan yang dapat merespon kebutuhan yang diidentifikasi oleh anggota GCF. • Diposisikan sebagai mekanisme komplimentari atas sumber pendanaan lain, seperti FCPF, Forest Investment Program, dan komitmen bi-lateral.
Bottom Up Approach
VISI Visi GCFF adalah terwujudnya planet yang berketahanan dimana pemerintahan subnasional dan masyarakat sipil berperan sebagai pemimpin inovatif dalam melaksanakan jalannya pembangunan rendah karbon dan melindungi hutan tropis.
MISI Untuk memperkuat KEMITRAAN SUBNASIONAL dalam yurisdiksi anggota GCF Task Force untuk menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan melalui pendanaan strategis yang mendukung kepemimpinan, inovasi, dan kemitraan.
PENDEKATAN YURISDIKSI UNTUK MENURUNKAN DEFORESTASI 1. Langkah-langkah menurunkan deforestasi dalam kerangka politik-hukum dalam batas-batas suatu yurisdiksi.
PENDEKATAN YURISDIKSI UNTUK MENURUNKAN DEFORESTASI 1. Langkah-langkah menurunkan deforestasi dalam kerangka politik-hukum dalam batas-batas suatu yurisdiksi. 2. Identifikasi penyebab deforestasi dan mencari cara untuk merubah kondisi yang menghambat keberlanjutan.
PENDEKATAN YURISDIKSI UNTUK MENURUNKAN DEFORESTASI 1. Langkah-langkah menurunkan deforestasi dalam kerangka politik-hukum dalam batas-batas suatu yurisdiksi. 2. Identifikasi penyebab deforestasi dan mencari cara untuk merubah kondisi yang menghambat keberlanjutan. 3. Merumuskan pemecahannya dalam bentuk kebijakan, program, dan insentif (pemerintah dan swasta) yang mendorong terciptanya tata kelola bentang alam antar wilayah administrasi.
PENDEKATAN YURISDIKSI UNTUK MENURUNKAN DEFORESTASI 1. Langkah-langkah menurunkan deforestasi dalam kerangka politik-hukum dalam batas-batas suatu yurisdiksi. 2. Identifikasi penyebab deforestasi dan mencari cara untuk merubah kondisi yang menghambat keberlanjutan. 3. Merumuskan pemecahannya dalam bentuk kebijakan, program, dan insentif (pemerintah dan swasta) yang mendorong terciptanya tata kelola bentang alam antar wilayah administrasi. 4. Mempromosikan upaya para pemangku kepentingan dalam tata kelola bentang alam dan kehutanan.
PENDEKATAN YURISDIKSI UNTUK MENURUNKAN DEFORESTASI 1. Langkah-langkah menurunkan deforestasi dalam kerangka politik-hukum dalam batas-batas suatu yurisdiksi. 2. Identifikasi penyebab deforestasi dan mencari cara untuk merubah kondisi yang menghambat keberlanjutan. 3. Merumuskan pemecahannya dalam bentuk kebijakan, program, dan insentif (pemerintah dan swasta) yang mendorong terciptanya tata kelola bentang alam antar wilayah administrasi. 4. Mempromosikan upaya para pemangku kepentingan dalam tata kelola bentang alam dan kehutanan. 5. Mencari cara untuk meningkatkan penghidupan dan mempromosikan keseimbangan antara produksi dan konservasi.
PROSES OPERASIONAL KAMI:
1. Seleksi Mitra 5. M & E
MENDUKUNG KEMITRAAN YURISDIKSIONAL 4.
2. Accreditation
3.
Proposal Concept Design Notes BRAZIL Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondonia, Tocantins | COLOMBIA Caquetá | INDONESIA Aceh, Central Kalimantan, East
Kalimantan, North Kalimantan, Papua, West Kalimantan, West Papua | IVORY COAST Bélier, Cavally | MÉXICO Campeche, Chiapas, Jalisco, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán | NIGERIA Cross River State | PERU Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Piura, San Martin, Ucayali | SPAIN Catalonia | USA California, Illinois
PROSES OPERASIONAL KAMI:
1. Seleksi Mitra 5. M & E
MENDUKUNG KEMITRAAN YURISDIKSIONAL 4.
2. Akreditasi
3.
Proposal Concept Design Notes BRAZIL Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondonia, Tocantins | COLOMBIA Caquetá | INDONESIA Aceh, Central Kalimantan, East
Kalimantan, North Kalimantan, Papua, West Kalimantan, West Papua | IVORY COAST Bélier, Cavally | MÉXICO Campeche, Chiapas, Jalisco, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán | NIGERIA Cross River State | PERU Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Piura, San Martin, Ucayali | SPAIN Catalonia | USA California, Illinois
PROSES OPERASIONAL KAMI:
1. Seleksi Mitra 5. M & E
MENDUKUNG KEMITRAAN YURISDIKSIONAL 4.
2. Akreditasi
3.
Proposal Makalah Design Konsep BRAZIL Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondonia, Tocantins | COLOMBIA Caquetá | INDONESIA Aceh, Central Kalimantan, East
Kalimantan, North Kalimantan, Papua, West Kalimantan, West Papua | IVORY COAST Bélier, Cavally | MÉXICO Campeche, Chiapas, Jalisco, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán | NIGERIA Cross River State | PERU Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Piura, San Martin, Ucayali | SPAIN Catalonia | USA California, Illinois
PROSES OPERASIONAL KAMI:
1. Seleksi Mitra 5. M & E
MENDUKUNG KEMITRAAN YURISDIKSIONAL 4.
2. Akreditasi
3.
Makalah Rancangan Proposal Konsep BRAZIL Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondonia, Tocantins | COLOMBIA Caquetá | INDONESIA Aceh, Central Kalimantan, East
Kalimantan, North Kalimantan, Papua, West Kalimantan, West Papua | IVORY COAST Bélier, Cavally | MÉXICO Campeche, Chiapas, Jalisco, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán | NIGERIA Cross River State | PERU Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Piura, San Martin, Ucayali | SPAIN Catalonia | USA California, Illinois
PROSES OPERASIONAL KAMI:
1. Seleksi Mitra 5. M & E
MENDUKUNG KEMITRAAN YURISDIKSIONAL 4.
2. Akreditasi
3.
Makalah Rancangan Proposal Konsep BRAZIL Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondonia, Tocantins | COLOMBIA Caquetá | INDONESIA Aceh, Central Kalimantan, East
Kalimantan, North Kalimantan, Papua, West Kalimantan, West Papua | IVORY COAST Bélier, Cavally | MÉXICO Campeche, Chiapas, Jalisco, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán | NIGERIA Cross River State | PERU Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Piura, San Martin, Ucayali | SPAIN Catalonia | USA California, Illinois
3. AKREDITASI:
AKREDITASI Agar dapat memperoleh pendanaan dari GCFF, lembaga harus melengkapi proses akreditasi. Proses ini mrpkn evaluasi thd pendaftaran lembaga yg mencakup: • Pengelolaan fidusia • Tata kelola organisasi • Kompetensi teknis • Latar belakang dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan terkait misi GCFF
AKREDITASI Batas akhir untuk mengirimkan pendaftaran akreditasi untuk proposal sekarang ini adalah: • 31 Desember 2016. Informasi tambahan dapat dilihat di: • http://www.gcffund.org/get-acc • Kirim email ke:
[email protected] • Tanya jawab pada akhir webinar.
4. MAKALAH KONSEP
MAKALAH KONSEP • Memberikan kesempatan bagi anggota untuk mengirimkan ide dari proyek untuk mendapatkan masukan • Hanya akan diterima bila dikirimkan langsung oleh anggota ke GCFF • GCFF memiliki format standar, tetapi juga akan menerima format lain bila ide proyek telah dikembangkan
5. KESEMPATAN PENDANAAN SAAT INI
RFP SAAT INI Dibuka dua kesempatan untuk mengirim proposal: 1. Penguatan tata kelola dan kapasitas bentang alam: • Kesempatan pendanaan ini meningkatkan tata kelola kehutanan melalui penataan kesenjangan kapasitas yang diidentifikasi di masing-masing yurisdiksi GCF. • Kisaran proyek hingga USD 650.000.
RFP SAAT INI Dibuka dua kesempatan untuk mengirim proposal: 1. Penguatan tata kelola dan kapasitas bentang alam: • Kesempatan pendanaan ini meningkatkan tata kelola kehutanan melalui penataan kesenjangan kapasitas yang diidentifikasi di masing-masing yurisdiksi GCF. • Kisaran proyek hingga USD 650.000. 2. Kemitraan yurisdiksi untuk hutan, iklim, dan pertanian: • Kesempatan pendanaan ini untuk mengembangkan kemitraan pemerintah dan badan usaha dalam mengatasi produksi komoditas yang menjadi penyebab deforestasi. • Sekitar 5 proyek, hingga USD 1.000.000
6. PENGUATAN TATA KELOLA DAN KAPASITAS BENTANG ALAM
JALAN MENUJU PROGRAM YURISDIKSIONAL Kapasitas Tata kelola Bentang alam • Meningkatkan aspek kunci dari bentang alam • • • •
Legal, institutional and regulatory frameworks Planning and decision making processes Implementation and enforcement Example outputs: regulations, policies, mechanisms for cross-sectoral collaboration, training, land-use plans, monitoring systems, etc.)
• Program REDD+ yurisdiksional lanjutan
JALAN MENUJU PROGRAM YURISDIKSIONAL Kapasitas Tata kelola Bentang alam • Meningkatkan aspek kunci dari bentang alam • • • •
Kerangka kerja legal, institusional dan regulasi Proses penyusunan perencanaan dan keputusan Implementasi dan pengawasan Contoh output: regulasi, kebijakan, mekanisme untuk kerja sama antar sektor, pelatihan, rencana tata guna lahan, sistem pemantauan, dll
• Program REDD+ yurisdiksional lanjutan
JALAN MENUJU PROGRAM YURISDIKSIONAL Kapasitas Tata kelola Bentang alam • Meningkatkan aspek kunci dari bentang alam • • • •
Kerangka kerja legal, institusional dan regulasi Proses penyusunan perencanaan dan keputusan Implementasi dan pengawasan Contoh output: regulasi, kebijakan, mekanisme untuk kerja sama antar sektor, pelatihan, rencana tata guna lahan, sistem monitoring, dll
• Program REDD+ yurisdiksional lanjutan • Terkait dengan Proses Nasional dan NDCs • Readiness di tingkat subnasional (MRV, kerangka legal, safeguards, rencana keuangan dan pengaturan kelembagaan, dll.) • Juga berhubungan dengan pembayaran atas kinerja
PENGUATAN TATA KELOLA DAN KAPASITAS BENTANG ALAM Contoh Kegiatan: • Mengembangkan atau meningkatkan mekanisme untuk kejelasan tenurial tanah dan hak atas properti dan pengembangan registrasi lahan.
• Mekanisme perancangan kelembagaan yang memfasilitasi aliran dari pembayaran berbasis kinerja kepada yurisdiksi GCF dengan koordinasi pemerintahan nasional. • Mengembangkan regulasi utama untuk menerapkan aturan perubahan iklim tingkat yurisdiksi. • Melancarkan proses untuk alokasi konsesi/izin hutan baru, dan pengkajian ulang tumpang tindih klaim atas lahan yang terjadi.
PENGUATAN TATA KELOLA DAN KAPASITAS BENTANG ALAM
Praktik terbaik: • Fokus pada kondisi pemungkin • Sehubungan dengan terbatasnya pendanaan, maka harus berpikir secara strategis. Apakah penyebab deforestasi, dan apa saja peran kunci dari lembaga subnasional dalam mengendalikan perubahan tata guna lahan?
• Mengatasi penyebab deforestasi secara eksplisit • Seharusnya terdapat hubungan yang jelas antara kegiatan dan mengatasi penyebab utama dari deforestasi.
PENGUATAN TATA KELOLA DAN KAPASITAS BENTANG ALAM
Praktik terbaik: • Fokus pada kondisi pemungkin • Sehubungan dengan terbatasnya pendanaan, maka harus berpikir secara strategis. Apakah penyebab deforestasi, dan apa saja peran kunci dari lembaga subnasional dalam mengendalikan perubahan tata guna lahan?
• Mengatasi penyebab deforestasi secara eksplisit • Seharusnya terdapat hubungan yang jelas antara kegiatan dan mengatasi penyebab utama dari deforestasi.
PENGUATAN TATA KELOLA DAN KAPASITAS BENTANG ALAM
Praktik terbaik: • Untuk kesiapan REDD+ yurisdiksional • Koordinasi dengan pemerintah pusat dan fokus pada tanggung jawab kunci dari yurisdiksi subnasional untuk suksesnya program REDD+ • Terhubung dengan keputusan di bawah UNFCCC • Lengkapi komponen kesiapan REDD+
PENGUATAN TATA KELOLA DAN KAPASITAS BENTANG ALAM Praktik terbaik: • Kapasitas TIDAK sama dengan melaksanakan lokakarya • Pertimbangkan tentang sumber daya finansial, manusia, teknologi, legal, dan kelembagaan ketika mengembangkan kapasitas. Pastikan baseline yang tepat yang disiapkan sebagai landasan.
7. KEMITRAAN YURISDIKSIONAL UNTUK HUTAN, IKLIM DAN PERTANIAN
KEMITRAAN YURISDIKSIONAL UNTUK HUTAN, IKLIM DAN PERTANIAN YURISDIKSI GCF: Kebijakan, Koordinasi Antar Sektor
ORNOP, KONSULTAN: Bantuan teknis
SEKTOR SWASTA, LEMBAGA KEUANGAN: Insentif (Keuangan, insentif pasar, berbasis-kinerja)
PRODUSEN, AGEN DI RANTAI PASOKAN:
MENURUNKAN DEFORESTASI DARI KOMODITAS
Meningkatkan efisiensi pada rantai pasokan dan praktik produksi
KEMITRAAN YURISDIKSIONAL UNTUK HUTAN, IKLIM DAN PERTANIAN
Contoh Kegiatan: • Mendukung institusionalisasi dari kerja sama pemerintah-bidang usaha berdasarkan yurisdiksi.
• Mengembangkan mekanisme keuangan untuk mendukung transisi dari pengusaha kecil mengarah pada praktik yg berkelanjutan. • Kerja sama antar sektor untuk meningkatkan pelaksanaan dari perangkat zonasi/tata ruang, dengan mempertimbangkan paradigma perlindungan produksi. • Mengembangkan dan melaksanakan sistem pemantauan/landasan untuk menelusuri perkembangan menuju bebas deforestasi pada yursidiksi/produksi komoditi yang berkelanjutan di yurisdiksi GCF utama.
KEMITRAAN YURISDIKSIONAL UNTUK HUTAN, IKLIM DAN PERTANIAN Praktik terbaik: • Dapatkan dukungan tingkat tinggi • Kepemimpinan tingkat tinggi dibutuhkan untuk mencapai kemitraan dan menarik para pemangku kepentingan yang tepat untuk bersatu. Proposal terbaik akan mencakup surat dukungan dari pemimpin tingkat tinggi – contohnya: Gubernur, Kepala Dinas Pertanian, Kepala BAPPEDA, Kepala BLH.
KEMITRAAN YURISDIKSIONAL UNTUK HUTAN, IKLIM DAN PERTANIAN Praktik terbaik: • Dapatkan dukungan tingkat tinggi • Kepemimpinan tingkat tinggi dibutuhkan untuk mencapai kemitraan dan menarik para pemangku kepentingan yang tepat untuk bersatu. Proposal terbaik akan mencakup surat dukungan dari pemimpin tingkat tinggi – contohnya: Gubernur, Kepala Dinas Pertanian, Kepala BAPPEDA, Kepala BLH.
• Integrasikan kemitraan menjadi proses yang resmi • Contohnya: pada perubahan zonasi tata guna lahan atau proses tata ruang
KEMITRAAN YURISDIKSIONAL UNTUK HUTAN, IKLIM DAN PERTANIAN
Praktik terbaik: • Dapatkan dukungan tingkat tinggi • Kepemimpinan tingkat tinggi dibutuhkan untuk mencapai kemitraan dan menarik para pemangku kepentingan yang tepat untuk bersatu. Proposal terbaik akan mencakup surat dukungan dari pemimpin tingkat tinggi – contohnya: Gubernur, Kepala Dinas Pertanian, Kepala BAPPEDA, Kepala BLH.
• Integrasikan kemitraan menjadi proses yang resmi • Contohnya: pada perubahan zonasi tata guna lahan atau proses tata ruang. • Libatkan perusahaan dan produsen yang aktif pada rantai pasokan • Petakan para pelaku dan masukan partisipasi mereka dalam proposal. Pertimbangkan juga produsen setempat dan pembeli komoditi sebagai pemangku kepentingan utama.
KEMITRAAN YURISDIKSIONAL UNTUK HUTAN, IKLIM DAN PERTANIAN
Praktik terbaik: • Pastikan kegiatan jelas keterkaitannya untuk melindungi hutan, bukan hanya meningkatkan produksi • Peningkatan produktifitas pertanian memiliki risiko meningkatnya deforestasi sebagai peningkatan biaya kesempatan. Dengan demikian, maka merupakan hal penting dalam proposal untuk mengartikulasikan bagaimana kegiatan dan rencana dikembangkan melalui kemitraan yang akan melakukan perlindungan dan mempromosikan pencadangan lahan hutan.
KEMITRAAN YURISDIKSIONAL UNTUK HUTAN, IKLIM DAN PERTANIAN
Praktik terbaik: • Pastikan kegiatan jelas keterkaitannya untuk melindungi hutan, bukan hanya meningkatkan produksi • Peningkatan produktifitas pertanian memiliki risiko meningkatnya deforestasi sebagai peningkatan biaya kesempatan. Dengan demikian, maka merupakan hal penting dalam proposal untuk mengartikulasikan bagaimana kegiatan dan rencana dikembangkan melalui kemitraan yang akan melakukan perlindungan dan mempromosikan pencadangan lahan hutan. • Promosikan koordinasi antar sektor • Seringkali terjadi kurangnya koordinasi antar sektor antara lingkungan hidup, perencanaan, dan pertanian. Pertimbangkan untuk membangun kemitraan sebagai kesempatan kunci untuk mengatasi isu koordinasi dan melibatkan semua lembaga terkait untuk membicarakan pemecahannya.
8. ISU-ISU UTAMA UNTUK SEMUA PROPOSAL
PERANCANGAN PROPOSAL • Pengeloaan Berbasis Kinerja • Jangan tanyakan apa yang akan dilakukan, tetapi apa yang anda inginkan untuk tercapai? Pastikan hasil yang diharapkan mungkin tercapai, logis, dan menunjukkan adanya keterkaitan sebab akibat. Kembangkan baseline yang bagus dan hubungkan dengan RF GCFF global
PERANCANGAN PROPOSAL • Pengeloaan Berbasis Kinerja • Jangan tanyakan apa yang akan dilakukan, tetapi apa yang anda inginkan untuk tercapai? Pastikan hasil yang diharapkan mungkin tercapai, logis, dan menunjukkan adanya keterkaitan sebab akibat. Kembangkan baseline yang bagus dan hubungkan dengan RF GCFF global. • Pastikan semua risiko teridentifikasi, kembangkan rencana pengelolaannya • Manfaatkan format Lampiran 1 dari proposal dengan baik. Risiko harus teridentifikasi, rencana mitigasi harus disiapkan, dan sistem pemantauan dikembangkan. Pemantauan risiko harus dilaporkan ke GCFF setiap kuartal.
PERANCANGAN PROPOSAL • Pengeloaan Berbasis Kinerja • Jangan tanyakan apa yang akan dilakukan, tetapi apa yang anda inginkan untuk tercapai? Pastikan hasil yang diharapkan mungkin tercapai, logis, dan menunjukkan adanya keterkaitan sebab akibat. Kembangkan baseline yang bagus dan hubungkan dengan RF GCFF global • Pastikan semua risiko teridentifikasi, kembangkan rencana pengelolaannya • Manfaatkan format Lampiran 1 dari proposal dengan baik. Risiko harus teridentifikasi, rencana mitigasi harus disiapkan, dan sistem pemantauan dikembangkan. Pemantauan risiko harus dilaporkan ke GCFF setiap kuartal. • Prioritas: anda harus mengetahui betul dengan kriteria evaluasi
PESAN UTAMA • Bekerja pada tingkat yurisdiksi • Bagian dari tujuan GCFF adalah intervensi di tingkat provinsi untuk mengatasi penyebab utama dari deforestasi dan mencapai hasil yang signifikan.
PESAN UTAMA • Bekerja pada tingkat yurisdiksi • Bagian dari tujuan GCFF adalah intervensi di tingkat provinsi untuk mengatasi penyebab utama dari deforestasi dan mencapai hasil yang signifikan, dan • Kapitalisasi pada kepemimpinan politik • Sudah ada komitmen yang ambisius yang merupakan kesiapan dari GCF
PESAN UTAMA • Bekerja pada tingkat yurisdiksi • Bagian dari tujuan GCFF adalah intervensi di tingkat provinsi untuk mengatasi penyebab utama dari deforestasi dan mencapai hasil yang signifikan • Kapitalisasi pada kepemimpinan politik • sudah ada komitmen yang ambisius yang merupakan kesiapan dari GCF • Fokus pada hasil nyata yang sesuai dengan Rio Branco Declaration • Outputs dan outcomes harus sesuai dengan kerangka hasil global GCFF
PESAN UTAMA • Koordinasi dan keja sama dengan lembaga tingkat nasional • Jalin strategi, kebijakan, dan langkah-langkah di tingkat yang berbeda. Revisi NDC memberikan kesempatan untuk meningkatkan dialog. Pertimbangkan untuk memperoleh surat dukungan. • Pecahkan masalah yang menghambat akses ke pendanaan yang ada • Petakan sumber-sumber pendanaan, pertimbangkan kekurangan yang mungkin ada, untuk mengakses sumber-sumber tersebut • Masukkan kegiatan-kegiatan untuk pengembangan dan kirimkan proposal ke sumber pendanaan lain. Temukan kaitan dengan proses Green Climate Fund.
SESI TANYA JAWAB Kontak Informasi GCFF: • RFPs and Concept Notes: Luke Pritchard at
[email protected] • Akreditasi: Hill Grimmett at
[email protected] • Pertanyaan regional untuk Peru atau Brazil terkait RFP, concept notes, atau akreditasi: Claudia Ochoa at
[email protected] • Pertanyaan regional untk Indonesia terkait RFP, concept notes, atau akreditasi: Virza Sasmitawidjaja at
[email protected]
www.gcffund.org
www.gcftaskforce.org
TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI ANDA!