War ta ILO Jakarta Edisi Dwi Bahasa, Juli 2016
Perjalanan menuju suplai pasokan yang bebas pekerja anak Melalui program-program pendidikan ini, anak akan memiliki akses yang lebih luas atas pendidikan sehingga mereka tidak harus bekerja. Pemerintah tidak dapat menanggulangi masalah pekerja anak sendirian. Untuk mengakhiri pekerja anak dalam rantai pasokan, kita harus bekerja bersama. Ini merupakan tanggung jawab bersama.” Laurend Sinaga, Pejabat Sementara Direktur Norma Kerja, Perempuan dan Anak, Kementerian Ketenagakerjaan.
ERNA
, 16 tahun, harus bangun pukul 5 dini hari dan bersiap-siap berangkat bekerja di pabrik garmen di Sukabumi, Jawa Barat. Ia selalu menggunakan rias wajah agar penampilannya terlihat lebih dewasa. Memalsukan usia dan meminjam ijazah bukan lagi rahasia bagi pelamar kerja di bawah umur di pabrikpabrik garmen. Mereka harus bekerja untuk membantu keluarga kendati harus menjalani kehidupan yang keras mengingat pekerja anak tidak memiliki waktu untuk bermain, bersekolah atau menjadi seorang anak. Kisah Erna merupakan bagian dari penayangan video pendek saat peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak 2016 di @America di Jakarta pada 8 Juni. Mengusung tema “Menanggulangi Pekerja Anak dalam Rantai Pasokan”, peringatan
ini diselenggarakan bersama oleh ILO dan Kedutaan Amerika Serikat (AS) di Jakarta. Erna merupakan salah seorang dari 168 juta pekerja anak yang terlibat dan menjadi bagian rantai pasokan global dan domestik. Francesco d’Ovidio, Direktur ILO di Indonesia, menegaskan bahwa dalam rantai pasokan, pekerja anak umumnya melakukan pekerjaan di bengkel kecil atau rumah tanpa sepengetahuan perusahaanperusahaan di tingkat rantai tertinggi sehingga sulit untuk diidentifikasi dan ditanggulangi. “Jika kita pergi ke pabrik garmen atau sepatu atau makanan, kita mungkin tidak menemukan pekerja anak di sana. Namun, kita harus ingat kendati rantai terakhir dalam rantai pasokan kemungkinan
Berita Utama
Kami tidak menoleransi pekerja anak. Kami melakukan verifikasi ganda dan menetapkan kriteria ketat untuk mengecek dokumen dalam proses pelamaran guna memastikan seluruh 93 pabrik yang dioperasikan GAP di Sukabumi, Jakarta dan Jawa Tengah tidak mempekerjakan anak.” Toni Wahid, Assessment and Remediation Manager GAP Indonesia.
terbebas dari pekerja anak, kita harus melihat rantai-rantai sebelumnya untuk memastikan tidak adanya kekerasan yang tersembuyi di sepanjang proses rantai pasokan,” kata dia saat sesi diskusi. Assessment and Remediation Manager GAP Indonesia, Toni Wahid, mengakui bahwa pemalsuan umur kerap terjadi di sektor garmen. Dari ribuan pelamar kerja, perusahaan akan menemukan sekitar 20 hingga 30 persen anak-anak di bawah umur yang mempergunakan identitas palsu. Dengan hanya beberapa ratus ribu rupiah, seorang anak usia 15 tahun dapat memperoleh dokumen yang menyatakan dia berusia lebih dari 18 tahun. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan multinasional kemungkinan terkait hal ini melalui rantai pasokan internasional - melalui fasilitas sendiri, pemasok atau subkontraktor mereka - atau hanya karena beroperasi di daerah di mana perburuhan anak biasa terjadi. Karenanya, Morgan C. Hall, Staf Bidang Politik di Kedutaan AS untuk Indonesia, mendukung pemerintah Indonesia agar secara aktif mengawasi rantai pasokan sebagai upaya
BAHAN BAKU
PEMASOK
Dari kiri ke kanan: Laurend Sinaga, Pejabat Sementara Direktur Norma Kerja, Perempuan dan Anak, Kementerian Ketenagakerjaan, Toni Wahid, Assessment and Remediation Manager, GAP Indonesia, Morgan C. Hall, Staf Bidang Politik Kedutaan AS di Indonesia dan Francesco d’Ovidio, Direktur ILO di Indonesia
menanggulangi pekerja anak dalam rantai pasokan. “Pemerintah AS telah menjalin kerjasama erat dengan para pemimpin dunia dan organisasi yang terkait untuk menemukan solusi dalam menanggulangi masalah pekerja anak. Kami bekerja sama dengan ILO, misalnya, untuk menghapuskan pekerja anak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia,” kata dia, menjelaskan. Untuk solusi jangka panjang, Laurend Sinaga, Pejabat Sementara Direktur Norma Kerja, Perempuan dan Anak, Kementerian Ketenagakerjaan, berharap lebih banyak perusahaan swasta terfokus pada program tanggung jawab sosial perusahaan mengenai pendidikan. “Melalui program-program pendidikan ini, anak akan memiliki akses yang lebih luas atas pendidikan sehingga mereka tidak harus bekerja. Pemerintah tidak dapat menanggulangi masalah pekerja anak sendirian. Untuk mengakhiri pekerja anak dalam rantai pasokan, kita harus bekerja bersama. Ini merupakan tanggung jawab bersama,” ia menegaskan. Lebih dari 230 orang menghadiri peringatan ini, mencakup pejabat pemerintah, penggiat buruh, organisasi pengusaha, organisasi internasional dan nasional, pelajar, mahasiswa dan media massa. Untuk menandai Hari
MANUFAKTUR
DISTRIBUTOR
Dunia ini, perwakilan dari pemerintah, pengusaha, pekerja, ILO dan kedutaan AS menggunting gambar pekerja anak dari miniatur yang menggambarkan rantai pasokan. “Pengguntingan ini mencerminkan komitmen simbolis dari para aktor ketengakerjaan Indonesia yang menyerukan aksi bersama untuk mencegah anak terlibat dalam pekerjaan berbahaya, terutama dalam rantai pasokan,” Arum Ratnawati, Kepala Penasihat Teknis ILO untuk Pekerja Anak menjelaskan. ]
Seluruh rantai pasokan, dari pertanian hingga
manufaktur, jasa hingga konstruksi,
berisiko terhadap pelibatan pekerja anak. Diperkirakan sekitar 59
persen pekerja anak berada di sektor pertanian, diikuti 32 persen di sektor jasa (termasuk rumah tangga) dan 7 persen di industri manufaktur.
PENGECER
KONSUMEN
Rantai pasokan merupakan serangkaian kegiatan/proses yang melibatkan produksi dan distribusi sebuah produk. Dengan globalisasi, rantai pasokan menjadi semakin kompleks, melibatkan para pekerja, usaha kecil dan perusahaan di seluruh dunia
2
Disabilitas Inklusif
Ketenagakerjaan Inklusif Sebagai Strategi Bisnis yang Menguntungkan Mewujudkan Kerja Layak & Pertumbuhan Ekonomi bagi Semua
Ini bukan masalah belas kasihan. Ini merupakan pilihan karena memperkerjakan penyandang disabilitas menguntungkan dari sudut pandang bisnis.” Francesco d’Ovidio, Direktur ILO di Indonesia.
Menuju bisnis yang inklusif di Indonesia
MEMPEKERJAKAN para penyandang disabilitas dapat memiliki dampak positif pada semangat kerja pegawai, memberikan keragaman pada perusahaan, meningkatkan kualitas layanan pelanggan dari kalangan penyandang disabilitas dan sekaligus meningkatkan
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mempromosikan peluang kerja yang setara bagi penyandang disabilitas. Pemerintah akan
produktivitas karena penyandang disabilitas cenderung lebih rajin dibandingkan non-disabilitas, demikian disimpulkan Forum Bisnis Inklusif sehari yang diselenggarakan di Jakarta pada 22 Maret silam. Forum, “Ketenagakerjaan Inklusif sebagai
membuka kesempatan kerja
Strategi Bisnis yang Menguntungkan”,
sebagai pegawai negeri sipil
juga ditutup dengan rencana untuk
bagi penyandang disabilitas.”
Indonesia—jejaring yang terdiri dari
mendirikan Jejaring Bisnis Disabilitas berbagai perusahaan multinasional,
Sapto Purnomo, Kepala Sub-Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Khusus, Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan.
organisasi pengusaha, jaringan bisnis dan organisasi penyandang disabilitas yang memiliki keyakinan bahwa penyandang disabilitas memiliki bakat dan keterampilan yang dapat meningkatkan bisnis apapun. Diselenggarakan oleh ILO, Forum ini didedikasikan bagi pengusaha Indonesia untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman dalam memanfaatkan pasar dan potensi para penyandang disabilitas yang belum tersentuh. Untuk itu, Forum ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman badan usaha milik negara dan perusahaan swasta mengenai manfaat mempekerjakan
Forum ini merupakan tindaklanjut dari forum bisnis serupa yang diselenggarakan pada Desember 2015. Forum ini juga merupakan bagian dari penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia, khususnya Tujuan 8 mengenai Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi dan Tujuan 10 mengenai Pengurangan Kesenjangan. Sementara Francesco d’Ovidio, Direktur ILO di Indonesia, menegaskan bahwa ILO memiliki komitmen sejak lama untuk mempromosikan pekerjaan layak bagi penyandang disabilitas, sejalan dengan Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam Hal Pekerjaan dan Jabatan. Konvensi ILO ini telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No 21/1999. Diskusi yang dinamis terjadi di ketiga sesi Forum tersebut. Perwakilanperwakilan dari perusahaan multinasional Indonesia berbagi pengalaman mereka dalam membangun program inklusif yang sukses di perusahaan mereka. PT Dewhirst, misalnya, telah memberikan pengembangan karier yang sama bagi pekerja disabilitas. PT Bank Mandiri (Persero) telah mengembangkan program pelatihan khusus bagi pegawai dengan disabilitas dan PT Outsource Indonesia telah secara aktif mencari pekerja dengan disabilitas.
penyandang disabilitas
3
Disabilitas Inklusif Sejumlah tantangan juga dibahas dalam
anak penyandang disabilitas pergi jauh
lebih lanjut kepada komunitas disabilitas
diskusi-diskusi tersebut. Semua peserta
dari rumah,” kisah I Nengah Latra, Direktur
yang membutuhkan bantuan selama
dan narasumber sepakat bahwa tidaklah
Puspadi Bali.
wawancara atau tes kerja. Misalnya kami
mudah menemukan penyandang
menyediakan penerjemah bahasa isyarat
disabilitas yang melamar pekerjaan. “Sulit
Untuk lebih menghubungkan penyandang
bagi pencari kerja dengan disabilitas
bagi kami menemukan pekerja disabilitas.
disabilitas dengan perusahaan yang
pendengaran atau memberikan pelatihan
Meski kami telah membuka kesempatan
menawarkan kesempatan kerja inklusif,
singkat tentang bahasa isyarat untuk
kerja bagi penyandang disabilitas, kami
sejumlah upaya telah dilakukan oleh
perusahaan yang mempekerjakan pekerja
hanya menerima beberapa pelamar
DNetwork, jaringan kerja global.
dengan disabilitas pendengaran,” kata Ni
penyandang disabilitas,” kata Hayati,
“Menggunakan teknologi informasi,
Komang Ayu Suriani, Koordinator Proyek
Manajer Sumber Daya Manusia dan
kami menyediakan peluang kerja yang
DNetwork. ]
Rekrutmen PT Dewhirst.
disasarkan bagi para pencari kerja dengan disabilitas. Kami juga memberikan bantuan
Puspadi Bali, penyedia pelatihan keterampilan di Bali, juga mengalami kesulitan yang sama. “Kami harus pergi langsung ke desa-desa di Bali, misalnya, untuk mendapatkan peserta. Kami juga harus membujuk tidak hanya peserta tetapi juga keluarganya karena banyak orangtua yang masih ragu untuk membiarkan anak-
jumlah penyandang disabilitas diperkirakan mencapai satu miliar,
atau 15 persen, dari populasi dunia. Sekitar 80 % merupakan usia produktif. Diperkirakan sekitar 38 juta penduduk disabilitas di Indonesia. Mereka masih menghadapi tantangan sikap, fisik dan informasi terhadap kesempatan yang setara dalam dunia kerja.
Didanai oleh
Irish Aid
Forum ini terselenggara oleh ILO melalui Proyek Mempromosikan Hakhak dan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas dalam Ketenagakerjaan (PROPEL) Project.
4
bertujuan mempromosikan pekerjaan dan peluang kerja yang lebih baik bagi penyandang disabilitas laki-laki dan perempuan, melalui peraturan dan kebijakan, kesempatan pengembangan keterampilan dan langkah-langkah untuk menghapuskan diskriminasi.
Disabilitas Inklusif Tapi, orang-orang di sekitar saya berbicara begitu cepat selama pertemuan dan saya tertinggal. Mereka juga suka menggunakan katakata berat dan istilah-istilah pemerintahan yang saya tidak tahu dan pahami. Saya berjuang untuk menyatu dengan tim saya.” pemerintah dan masyarakat luas tentang
Satu peluang,
kemungkinan tanpa batas Apa yang dibutuhkan para penyandang disabilitas hanyalah satu kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka. Sebuah lingkungan kerja yang inklusif membuka akses tanpa batas bagi peluang kerja yang setara.
Setelah dua minggu tanpa penerjemah, Surya membahas hambatannya ini dengan pemimpin tim. Karena pemerintah
melakukan advokasi mengenai disabilitas. Selama magang, ia pun belajar banyak tentang peran dan fungsi pemerintah provinsi. Yang paling berkesan baginya adalah kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta, kunjungan ke kantor-kantor pemerintah di tingkat masyarakat dan berdialog dengan para pejabat terkait.
provinsi belum pernah memperkerjakan
“Sebelumnya saya tidak peduli tentang
penyandang disabilitas, para pejabatnya
politik, tetapi sekarang saya memiliki
tidak menyadari isu-isu disabilitas. Seorang
pandangan yang berbeda. Saya
penerjemah bahasa isyarat kemudian
berharap semakin banyak penyandang
diperkerjakan untuk membantu Surya
disabilitas terlibat dalam program ini
selama program pemagangan.
untuk mempromosikan dan memberikan
Pengalaman magang ini, bagaimanapun,
SURYA Sahetapy, 22 tahun, tidak
isu-isu disabilitas,” kata Surya yang aktif
telah membuat Surya mengubah
advokasi mengenai isu-isu disabilitas,” katanya.
persepsinya mengenai pemerintah.
“Melalui generasi muda seperti Surya
“Saya memiliki kesan yang lebih positif
yang tanpa lelah mendukung dan
tentang pemerintah. Saya belajar
mempromosikan kesempatan dan
bahwa pemerintah sebenarnya peduli
perlakuan yang sama bagi penyandang
tentang isu-isu disabilitas. Mereka belum
disabilitas, diharapkan akan ada perubahan
Provinsi DKI Jakarta.
melakukan banyak karena tidak memiliki
yang lebih positif di negeri ini. Semakin
pemahaman yang memadai tentang
banyak lagi penyandang disabilitas yang
Salah satu tantangan bagi Surya adalah
hal ini. Karenanya, penting bagi semua
mendapatkan kesempatan sama terhadap
terlibat dalam dan memahami percakapan
organisasi penyandang disabilitas dan
pekerjaan, pelatihan, pendidikan dan
serta diskusi di sekelilingnya. Tanpa
mereka yang peduli tentang menciptakan
aspek sosial kehidupan lainnya,” kata
bantuan penerjemah bahasa isyarat, dia
lingkungan inklusif di sekitar kita untuk
Santy Otto, Koordinator Proyek PROPEL-
mencoba sebisanya membaca bibir.
terus memberikan advokasi kepada
Indonesia ILO. ]
pernah membayangkan pengalaman kerja pertamanya berada di kantor pemerintah. Dia juga tidak pernah membayangkan menjadi penyandang disabilitas pertama yang diperkerjakan oleh Pemerintah
Inisiatif Utama ILO tentang Disabilitas
pelatihan disabilitas untuk mitra terkait.
pengembangan bahan informasi dan video mengenai hakhak penyandang disabilitas.
pelaksanaan Forum Bisnis Disabilitas.
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman perusahaan tentang manfaat merekrut dan memperkerjakan penyandang disabilitas dan memperkuat jejaring antar perusahaan.
5
Wawancara
Ruang Konstituen
Peluang kerja bagi
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah mengembangkan dan melaksanakan inisiatif program untuk mendorong peluang kerja yang setara bagi penyandang disabilitas. Kementerian juga telah berpartisipasi dan mendukung program-program ILO yang dilaksanakan di bawah proyek yang didanai Irish-Aid mengenai Mempromosikan Hak dan Peluang bagi Penyandang Disabilitas dalam Pekerjaan melalui Peraturan Perundangan (PROPEL-Indonesia). Apa saja yang telah dilakukan dan akan dilakukan terkait dengan isu-isu disabilitas? Berikut adalah wawancara dengan Sapto Purnomo, Kepala Sub-Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Khusus, Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan
semakin terbuka lebar
Sampai di mana upaya memajukan peluang kerja yang setara bagi penyandang disabilitas? Dua tahun yang lalu, saya dan tim mengkaji pelaksanaan kuota satu persen (1 per 100 pekerja) di bawah UU No. 4/1997 tentang Penyandang Cacat. Kami mengkaji apa yang telah kami lakukan dan belum lakukan. Kami menyadari bahwa kita belum memiliki program yang memadai untuk mendorong persoalan disabilitas. Kami perlu melakukan lebih dan sejauh ini beberapa kemajuan sudah dibuat dan makin banyak pintu-pintu kesempatan kerja yang mulai terbuka bagi penyandang disabilitas.
negeri sipil bagi penyandang disabilitas. Inisiatif-inisiatif ini untuk menunjukkan bahwa pemerintah telah membuka pintunya guna memberikan inspirasi bagi lebih banyak perusahaan di sektor swasta untuk melakukan hal yang sama. Kami juga terus meningkatkan kesadaran para konstituen terkait, di antaranya dinas-
Apa strategi selanjutnya untuk mewujudkan peluang yang setara bagi penyandang disabilitas?
dinas ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, perusahaan, serikat pekerja, organisasi penyandang disabilitas dan media massa melalui serangkaian acara interaktif mengenai hak-hak para penyandang disabilitas serta bakat dan potensi mereka yang belum dimanfaatkan. Sejauh ini, kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan ini di delapan provinsi yang dikenal sebagai kawasan industri dan kami akan melaksanakannya lagi di empat provinsi lain pada 2016. Melalui sesi-
Kami terus memberdayakan dinas-dinas ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota melalui Pelatihan Kesetaraan Penyandang Disabilitas atau Disability Equity Training (DET) dengan menggunakan manual ILO karena mereka adalah garis depan penempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Kami terus memberdayakan penyandang disabilitas mengenai kewirausahaan dengan mengembangkan sebuah kemitraan dengan LSM lokal, organisasi masyarakat, dan sebagainya. Kami mempromosikan produk-produk hasil karya penyandang disabilitas melalui sebuah Ekspo Disabilitas. Sejak tahun lalu, kami menggabungkan penyelenggaraan pameran dengan bursa kerja guna menarik lebih banyak orang untuk mengunjungi pameran tersebut dan meningkatkan kesadaran masyarakat luas mengenai usaha-usaha yang dijalankan oleh penyandang disabilitas. ]
Kemajuan apa saja yang sudah dicapai sejauh ini? ? Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendorong peluang kerja yang setara bagi penyandang disabilitas. Selain dari penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengenai Penempatan dan Pelatihan Kerja bagi Penyandang Disabilitas di BUMN pada Desember 2015, pemerintah akan membuka peluang kerja sebagai pegawai
Pemimpin Redaksi: Francesco d’Ovidio
Redaksi
Wakil Pemimpin Redaksi: Michiko Miyamoto Eksekutif Editor: Gita Lingga Koordinator Editorial: Gita Lingga Sirkulasi: Budi Setiawati Kontributor: Aidil Azhari, Arum Ratnawati, Gita Lingga, Georginia M. Pascual, Gregoire W. Yameogo, Irfan Affandi/M.Nour/M. Rasyidi Bakar, Grace M. Halim, Lusiani Julia, Pertiwi Triwidiahening, Selly Woyla/M. Anis Nugroho, Santy Otto. Desain & Produksi: Balegraph
6
sesi interaktif ini, kami juga belajar lebih banyak mengenai tantangan dan masalah yang dihadapi perusahaan-perusahaan.
Warta ILO Jakarta Menara Thamrin Building, Lantai 22 Jl. M. H. Thamrin Kav 3, Jakarta 10250, Indonesia Telp. (62-21) 391-3112, Faks. (62-21) 310-0766 Email:
[email protected], Website: www.ilo.org/jakarta Warta ILO Jakarta merupakan terbitan ILO dalam dua bahasa yang bertujuan memberitakan kegiatan-kegiatan pokok ILO Jakarta di Indonesia. Warta ini akan dipublikasikan tiga kali alam setahun serta dapat diakses secara online. Opini-opini yang tercantum di dalam publikasi ini tidak mencerminkan pandangan dari ILO.
Dari Kami SELAMAT menikmati edisi terbaru Warta ILO Jakarta kami yang merayakan pencapaian bersama dalam meningkatkan Pekerjaan Layak untuk Semua di Indonesia. Warta ini menyajikan informasi mengenai program-program ILO di Indonesia. Melalui Warta ini, kami berupaya agar para konstituen kami—pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja—serta mitra kemasyarakatan lainnya terinformasi dan terlibat dalam kegiatan kami. Kami menyadari bahwa program-program hanya dapat berjalan efektif dengan keterlibatan dan dukungan seperti itu, dan bersama-sama kami sedang melakukan
proses penyusunan prioritas-prioritas dan program-program baru untuk Program Pekerjaan Layak Nasional di Indonesia berikutnya. Edisi kali ini menegaskan komitmen Indonesia dalam melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 dan pentingnya peluang kerja yang sama bagi penyandang disabilitas. Perusahaanperusahaan harus menyadari keuntungan apa yang diperoleh dari merekrut dan mempekerjakan penyandang disabilitas. Edisi ini juga meliputi isu peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, kesetaraan gender, perluasan perlindungan sosial, pekerjaan layak untuk
pekerja rumah tangga dan informasi terkini proyek ILO. Berbagai kisah humanis disajikan memperlihatkan dampak dan mengisahkan pengalaman yang mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Saya percaya Anda mendapatkan manfaat dari Warta ini. Terima kasih atas keberhasilan usaha kita bersama. ]
Memperluas cakupan jaminan sosial
Perlindungan Sosial
di Indonesia dan ASEAN Jaminan Sosial di ASEAN, yang bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan dan kepakaran yang lebih baik mengenai perluasan jaminan sosial, dan mendorong kerja sama Selatan-Selatan di antara Negara Anggota ASEAN. Program ini menyediakan dukungan langsung kepada Indonesia dan Vietnam, dan sebagian kepada Myanmar, untuk meningkatkan cakupan jaminan sosial. Pelajaran, pengalaman, dan praktik terbaik dari negara-negara ini akan disebarluaskan ke seluruh Negara Anggota ASEAN.
ILO dengan dukungan dari Pemerintah Jepang akan melaksanakan sebuah program regional yang berjudul “Mendorong dan Membangun Perlindungan Sosial di Asia (fase ke3; 2016-2018): Memperluas Cakupan
Program ini dikembangkan sebagai respons terhadap mendesaknya perluasan cakupan jaminan sosial ASEAN, khususnya dimulai pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pada Oktober 2013, Kepala-kepala Negara ASEAN mengadopsi sebuah Deklarasi mengenai Penguatan Perlindungan Sosial, yang menegaskan upaya mewujudkan landasan perlindungan sosial sebagai sebuah prioritas untuk mencapai pertumbuhan yang adil. Selain itu, Kerangka Kerja Regional untuk Penguatan Perlindungan Sosial dan
Indonesia telah mengambil langkah-langkah penting dalam mewujudkan perlindungan sosial untuk semua melalui penerapan sebuah skema Jaminan Kesehatan sosial dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Rencana Aksinya, diadopsi Kepala-kepala Negara ASEAN pada November 2015, memprioritaskan perluasan cakupan jaminan sosial di antara pekerja ekonomi informal dan pekerja usaha kecil dan menengah (UKM). Menetapkan sasaran cakupan universal pada 2019, skema Jaminan Kesehatan diluncurkan pada 2014 dan menjangkau lebih dari 165 juta orang pada April 2016 (laporan online BPJS). Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan mengelola empat skema jaminan sosial (kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan skema pensiun yang baru diluncurkan), dengan kurang lebih 17 juta peserta aktif. ]
7
Ulasan Khusus
Indonesia berkomitmen wujudkan
kerja layak untuk pembangunan berkelanjutan
“INDONESIA berkomitmen untuk mewujudkan kerja layak untuk semua. Melalui forum ini, Pemerintah Indonesia akan memperoleh masukanmasukan berharga dari berbagai aktor ketenagakerjaan mengenai peluang dan tantangan untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-8 mengenai kerja layak dan pertumbuhan ekonomi,” demikian ditegaskan Menteri Ketenagakerjaan Kerja Republik Indonesia, M. Hanif Dhakiri, saat secara
Konferesi ini merupakan bagian dari komitmen dan respons Indonesia terhadap SDGs 2030 yang baru diadopsi oleh para pemimpin dunia pada September 2015. SDGs pun terfokus pada mencapai pembangunan yang berkelanjutan melalui tiga elemen –ekonomi, sosial dan lingkungan – secara seimbang dan terpadu. 8
resmi membuka Konferensi SDGs di Jakarta pada Februari lalu. Konferensi dua hari mengenai Pertumbuhan Inklusif melalui Kerja yang Layak dan Dialog Sosial di Indonesia ini berakhir pada 18 Februari dengan kesepakatan mengenai pelaksanaan serangkaian pertemuan teknis guna menyusun Agenda Indonesia untuk SDGs menuju Kerja Layak untuk Semua. Diselenggarakan bersama oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia dan ILO, Konferensi ini dihadiri lebih dari 200 peserta yang mewakili badanbadan pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha, organisasi nasional dan internasional, badan-badan PBB dan media massa. Konferensi ini membahas penciptaan lapangan kerja (khususnya bagi kaum muda), peningkatan produktivitas, pendidikan dan pelatihan kerja, perbaikan hak-hak kerja (berdasarkan Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja) dan promosi lingkungan kerja yang aman, kebijakan upah berkelanjutan serta praktik-praktik hubungan industrial yang baik melalui dialog sosial, jaminan kerja dan perlindungan sosial. Tema
yang berulang kali muncul selama sesi-sesi konferensi adalah peningkatan ketidaksetaraan dalam dunia kerja. Diskusi mengungkapkan banyak bidang yang saling terkait. Para peserta sepakat bahwa hal ini akan dikembangkan lebih lanjut dengan dukungan ILO selama beberapa bulan ke depan dengan perspektif untuk menyiapkan agenda Indonesia dalam mendorong kerja layak sebagai penggerak utama pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan.
Komitmen para mitra sosial Indonesia untuk mengembangkan sebuah tonggak penting dari strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan sangat membesarkan hati.” Gilbert Houngbo, Deputi Direktur Jenderal ILO Bidang Operasional dan Kemitraan.
Ulasan Khusus Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan kerja layak untuk semua. Melalui forum ini, Pemerintah Indonesia akan memperoleh masukan-masukan berharga dari berbagai aktor ketenagakerjaan mengenai peluang dan tantangan untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-8 mengenai kerja layak dan pertumbuhan ekonomi.” “ILO dengan senang hati menawarkan dukungan terhadap sebuah proses dialog sosial mengenai elemen-elemen kunci dari kerja layak, yang tercermin dalam Agenda 2030. Kami juga akan terus menjalin kerjasama dengan mitra-mitra Badan PBB lain guna mendukung pendekatan yang terpadu dalam penerapan Agenda 2030 yang sedang dibangun Indonesia.” kata Gilbert Houngbo, Deputi Direktur Jenderal ILO Bidang Operasional dan Kemitraan.
Sementara itu, menegaskan kembali komitmen PBB untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam mencapai hasil terbaik untuk ke-17 tujuan SDGs, Douglas Broderick, Koordinator Badanbadan PBB untuk Indonesia, menyerukan bahwa “Badan-badan PBB di Indonesia akan bekerja sejalan dengan kebijakan dan program pemerintah secara terpadu dengan melibatkan pengetahuan, kepakaran dan pengalaman global kami kapan pun dan di mana pun
M. Hanif Dhakiri, Menteri Ketenagakerjaan Kerja Republik Indonesia.
memungkinkan untuk mencapai hasil-hasil yang lebih baik.” Sesi pembukaan ditandai dengan penandatanganan Deklarasi SDGs oleh Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, diikuti semua panelis, fasilitator dan peserta konferensi. Deklarasi ini menegaskan dukungan dari semua peserta terhadap penerapan SDGs di Indonesia, khususnya Tujuan 8 mengenai kerja layak dan pertumbuhan ekonomi.]
Dari kiri ke kanan: M. Hanif Dhakiri, Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, Gilbert Houngbo, Deputi Direktur Jenderal ILO Bidang Operasional dan Kemitraan, Tomoko Nishimoto, Asisten Direktur Jenderal dan Direktur Regional ILO untuk Asia dan Pasifik, Douglas Broderick, Koordinator Badan-badan PBB untuk Indonesia, Francesco d’Ovidio, Direktur ILO di Indonesia.
Video
Buku Program ILO di Indonesia: Capaian 2015 ISBN: 978-92-2-031036-6 (print) 978-92-2-831037-5 (web pdf)
Daftar Isi Berita Utama 1 Disabilitas Inklusif
3
Wawancara
6
Dari KAMI
7
Perlindungan Sosial
7
Ulasan Khusus
8
International Labour Organization
ILO Works in Indonesia:
2015 Results
Publikasi ini menyajikan capaian-capaian program-program dan proyek-proyek ILO di Indonesia. Capaian-capaian tahun 2015 ini pun merupakan hasil dari kemitraan erat dengan para konstituen tripartit kami—pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha.
Selama bertahun-tahun perusahaan dan organisasi mencari keunggulan kompetitif dengan filosofi keberagaman di lingkungan kerja. Salah satunya dengan mengintegrasikan penyandang disabilitas dalam angkatan kerja. Bukti menunjukkan banyaknya manfaat yang didapat dengan membuka dunia kerja bagi penyandang disabilitas. Video ini memperlihatkan potensi para penyandang disabilitas bahwa mereka memiliki produktivitas dan kompetensi yang sama dengan pekerja lainnya. Video ini diproduksi oleh ILO melalui Proyek Disabilitas, PROPELIndonesia, bekerja sama dengan Hotel Shangri-La Surabaya.
Ketenagakerjaan
10
Hak di tempat kerja
12
Jender
16
Liputan Khusus
17
Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ILO di Indonesia, kunjungi: www.ilo.org/jakarta
9
Ketenagakerjaan
Tingkatkan produktivitas,
perusahaan SCORE dianugerahi Parama Karya
Para pegawai saya sekarang lebih termotivasi dan kami memiliki sistem komunikasi yang lebih baik sehingga prestasi kerja meningkat, kerja sama menguat dan pembagian tugas juga membaik.” Noor Suryanti, Direktur UD Pelangi Indonesia
Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, pada November lalu.
President Joko Widodo menyerahkan penghargaan Parama Karya 2015 kepada 22 usaha kecil dan menengah, disaksikan Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri.
TIDAK ADA lagi contoh-contoh produk, gulungan-gulungan benang dan pola-pola yang berserakan di ruang kerja UD Pelangi Indonesia, perusahaan kerajinan tangan skala menengah di Malang, Jawa Timur. Ruang penyimpanan yang rapi dan lini produksi yang sistematis telah dibangun untuk mempermudah para pekerja mengakses material yang mereka butuhkan dan memenuhi pesanan kerja. Noor Suryanti, pemilik dan direktur UD Pelangi Indonesia, mengakui perubahan positif ini terjadi setelah perusahaannya bergabung dalam program ILO: Program Kesinambungan Daya Saing dan Tanggung Jawab Perusahaan (SCORE) pada 2015. Program SCORE telah mengadakan serangkaian pelatihan yang bertujuan meningkatkan produktivitas seraya menegakkan hak-hak pekerja. Suryanti menjelaskan, setelah mengikuti modul 1 SCORE mengenai Program
SCORE dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM)
10
Kerja Sama di Tempat Kerja, di bawah bimbingan instruktur produktivitas dari Balai Latihan Kerja Daerah Provinsi Jawa Timur, lingkungan kerja di perusahaannya telah berubah. Lini-lini produksi kini telah memperlihatkan hasil yang baik. Jumlah produk gagal dan perlu diperbaiki menurun dari 10 persen menjadi 5 persen, yang juga berarti peningkatan efisiensi kerja sebesar 10 persen. Tingginya peningkatan produktivitas mendorong UD Pelangi untuk meningkatkan skala usahanya dari usaha berskala kecil menjadi usaha berskala menengah. “Program SCORE berperan penting bagi perusahaan saya hingga mendapatkan penghargaan Parama Karya,” ujar Suryanti dengan bangga. UD Pelangi merupakan salah satu dari 22 perusahaan yang menerima penghargaan Parama Karya dari
Diluncurkan di Indonesia pada 2010 dan diprakarsai oleh ILO.
Program ini telah menjadi sebuah program tripartit, yang diterapkan bersama oleh pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha.
Penghargaan Parama Karya merupakan penghargaan tertinggi untuk produktivitas yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada UKM. Selain UD Pelangi, empat UKM peserta SCORE lainnya yang menerima penghargaan tersebut adalah UD Kreasi Lutvi (Sumatera Utara), UD Pelangi Indonesia dari Jawa Timur, PT Mega Global Food Industry (Jawa Timur), PT Lambang Jaya (Lampung) dan CV Batik 16 (Semarang). “Tujuan utama dari program SCORE adalah membuat UKM-UKM seperti UD Pelangi dan perusahaan peserta lainnya bisa lebih memiliki daya saing di pasar nasional dan global,” ujar Januar Rustandie, Manajer Program SCORE ILO di Indonesia. Terus meningkatkan usahanya, dengan dukungan program SCORE, UD Pelangi saat ini sedang membangun jejaring bisnis dengan perusahaan-perusahaan peserta program SCORE lainnya. “Kami senang mendapatkan kesempatan untuk membangun jejaring bisnis dengan perusahaan-perusahaan yang lebih mapan. Kami berkesempatan mengunjungi PT Mega Global Food Industry untuk mempelajari praktik-praktik terbaik dan bagaimana memajukan usaha. Ini merupakan kesempatan berharga untuk masa depan bisnis kami,” ungkap Suryanti. ]
Satu permasalahan umum yang kerap muncul dari usaha dan pekerja UKM adalah kurangnya kemampuan
komunikasi dan koordinasi
yang mengakibatkan kurangnya
kontrol terhadap kualitas dan efisiensi kerja. Selain
pelatihan di kelas, para pelatih juga memberikan bimbingan langsung melalui kunjungan ke perusahaan.
Ketenagakerjaan
DI WARUNG
kecilnya, Susiyanti Br Sembiring sibuk menyeduh kopi hitam panas bagi para pelanggannya. Berlokasi di penampungan untuk pengungsi Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, warung kecilnya juga menyediakan kebutuhan seharihari, minuman dan sayur-sayuran. Dari warungnya, ia sekarang dapat membantu keluarganya dan tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah. Ia bahkan dapat menyisihkan sejumlah uang untuk ditabung. Sekarang Susiyanti memiliki rekening tabungan di Koperasi Kredit Sondang Nauli dengan jumlah tabungan wajib tiap bulan minimal Rp. 30,000. “Saya bahkan dapat menabung untuk pendidikan ketiga anak saya. Setiap bulannya, saya juga menabung Rp. 300,000 untuk membantu pendidikan mereka di masa mendatang, “ ia berkata dengan bangga.
Bangkit dari bencana
menjadi seorang perempuan pengusaha
Susiyanti merupakan salah seorang dari 15.000 orang dirinya untuk di Kabupaten memperoleh kembali Letusan gunung berapi Karo yang harus mata pencaharian meninggalkan telah membuat saya mereka, ia langsung desanya karena kehilangan usaha dan lahan; mendaftarkan diri letusan Gunung namun letusan tersebut juga untuk bergabung Sinabung pada dengan pelatihan ILO telah memberikan peluang 2013. Hingga mengenai Pendidikan saat ini, Gunung untuk belajar mengenai bisnis Keuangan dan Sinabung terus dan keuangan dan membuat Kewirausahaan mengalami dengan saya menjadi seorang aktivitas vulkanik menggunakan wirausaha yang lebih baik.” yang tinggi. modul GET Ahead. “Letusan telah “Sekarang saya menghancurkan seluruh desa saya, Desa tahu bagaimana melakukan pencatatan Gurukinayan. Saya kehilangan usaha keuangan, menentukan prioritas saya dan lahan pertanian seluas 8 hektar pengeluaran dan berhati-hati dalam yang menjadi sumber utama penghasilan membelanjakan uang, khususnya dalam keluarga,” ujarnya, mengingat hari kondisi sulit seperti ini,” ujarnya. di mana ia dan keluarganya harus meninggalkan desa mereka. Pada Juli 2015, keluarga Susiyanti Letusan tersebut menyebabkan keluarganya harus tinggal di tenda pengungsi di Kabanjahe, ibukota Kabupaten karo. Selama di tenda pengungsian, Susiyanti bekerja sebagai pekerja kebun untuk membantu keluarganya dan suaminya juga bekerja sebagai supir angkutan umum daerah. Sebagai pekerja kebun, ia dibayar Rp. 60,000 per hari, namun ia tidak bekerja setiap hari dan hanya bekerja apabila diminta. Ketika mengetahui keberadaan program ILO pada 2015 guna membantu komunitas-komunitas setempat seperti
menerima bantuan pemerintah untuk perumahan dan penyewaan lahan pertanian dengan jumlah total Rp. 3,800,000. Setelah menerima bantuan tersebut, ia pindah ke penampungan sementara yang disediakan oleh LSM lokal bernama Jenggala dalam radius 6 km dari Gunung Sinabung dan dekat dengan desa Gurukinayan. Berdasarkan apa yang ia pelajari dari pelatihan keuangan, ia menggunakan dana tersebut tidak hanya untuk menyewa lahan pertanian, namun juga memulai usaha kecilnya (warung kecil) di daerah penampungan. Sekarang ia mampu
menghitung laba dari pengeluarannya tiap minggu/bulan yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. “Sebelumnya, saya hanya bisa membeli dan menjual. Saya tidak tahu persis seberapa besar keuntungan saya. Namun, sekarang dari tiap pengeluaran tiap minggu atau bulannya, saya tahu persis berapa banyak yang saya peroleh dari tiap barang yang terjual,” katanya. Sejak memulai warung kecilnya, ia menerima keuntungan harian sekitar Rp. 150,000. Ia juga merasa lebih yakin akan masa depannya, terutama untuk keluarga dan ketiga anaknya. “Letusan gunung berapi telah membuat saya kehilangan usaha dan lahan; namun letusan tersebut juga telah memberikan peluang untuk belajar mengenai bisnis dan keuangan dan membuat saya menjadi seorang wirausaha yang lebih baik,” ia berkata, seraya tersenyum. ]
Sekarang saya tahu bagaimana melakukan pencatatan keuangan, menentukan prioritas pengeluaran dan berhati-hati dalam membelanjakan uang, khususnya dalam kondisi sulit seperti ini.”
11
Hak dalam Bekerja
Pelajar promosikan
pekerjaan layak bagi pekerja rumah tangga SERANGKAIAN pemutaran video dan foto bercerita mengenai pekerja rumah tangga (PRT) serta pekerja rumah tangga anak (PRTA) dilakukan di berbagai sekolah dan universitas di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Lampung sejak awal tahun ini hingga April 2016. Serangkaian pemutaran ini telah menjangkau sekitar 500 pelajar dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga mahasiswa. Beragam pertanyaan diajukan para siswa saat pemutaran. Komitmen untuk menghormati dan menghargai pentingnya peran PRT pun dibahas. Para siswa SD di Tangerang Selatan, misalnya, berjanji untuk menghormati PRT mereka dengan ikut membantu meringankan pekerjaan atau bersikap lebih sopan kepada PRT mereka.
Saya mendorong para mahasiswa untuk memanfaatkan kegiatan ini dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang lebih nyata seperti riset, program pelibatan komunitas serta kegiatan sukarelawan di sekolah PRT.”
Pemutaran di sekolah-sekolah Makassar.
Sementara di Surabaya, sejumlah siswa sekolah menengah pertama (SMP) mengakui hak-hak PRT dengan menegaskan: “PRT harus dibayar berdasarkan pekerjaan mereka dan tidak diperlakukan seperti budak. Bagi anakanak yang terpaksa melakukan pekerjaan rumah tangga, mereka tetap berhak memperoleh pendidikan dan hak lainnya sebagai anak.” Penekanan terhadap peran pemerintah dibahas para siswa sekolah menengah atas (SMA) di Kabupaten Palopo dan Takalar, Sulawesi Selatan. Mereka mempertanyakan kurangnya perlindungan hukum bagi PRT dan belum adanya peraturan perundangan PRT. “PRT harus mendapat perlindungan hukum seperti layaknya pekerja lain karena mereka memainkan peran penting dalam
Dr. Dedi Hermawan, Kepala Jurusan Administrasi Publik Universitas Lampung
Pemutaran-pemutaran video dan foto bercerita ini dilakukan ILO melalui proyek Pekerjaan Layak
Bagi PRT guna Mengakhiri PRTA (PROMOTE). Didanai oleh Departemen Perburuhan Amerika Serikat (USDOL)
12
Proyek ini bertujuan untuk
mempromosikan pekerjaan layak bagi PRTA dan menghapuskan PRTA.
Diluncurkan pada Juni 2015, video-video dan foto-foto bercerita ini difasilitasi oleh ILO-PROMOTE berkolaborasi dengan Yayasan Kampung Halaman (YKH) di bawah program bertajuk Program
Teman Remaja Teman Setara (TRTS). Program ini bertujuan untuk melibatkan kaum muda dalam dua permasalahan: meningkatkan kehidupan PRT dan menghapuskan PRTA.
memastikan kegiatan ekonomi rumah tangga,” ujar para siswa. Kontribusi nyata ditawarkan para mahasiswa dari Jurusan Administrasi Publik Universitas Lampung. Mereka terdorong untuk terlibat dalam mempromosikan pekerjaan layak bagi PRT sebagai guru sukarelawan atau pelatih keterampilan kejuruan di sekolahsekolah PRT yang dikelola Damar, sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menangani masalah PRT. ]
Diproduksi oleh 25 kaum muda berusia 12-17 tahun, yang dipilih dari ratusan
orang muda, di Jakarta dan Makassar, video-video dan fotofoto bercerita ini memperlihatkan
peran PRT dalam kehidupan mereka, interaksi keseharian mereka dengan PRT dan kehidupan PRT dari sudut pandang kaum muda.
Menggunakan katakata dan pemilihan adegan mereka sendiri, video-video dan foto-foto ini
mendokumentasikan keseharian, lika-liku kehidupan, perjalanan dan harapan para PRT. Video-video dan foto-foto ini terdiri dari empat video diari dan lima foto bercerita dengan durasi keseluruhan sepanjang 90 menit.
Hak dalam Bekerja
Sektor swasta di Papua dan Papua Barat
berkomitmen cegah HIV di tempat kerja Sekitar 10.000 pekerja dari perusahaanperusahaan ini telah menerima informasi pencegahan HIV melalui program keselamatan dan kesehatan kerja (K3), di mana 50 persen dari mereka merupakan penduduk asli Papua.
SEPULUH perusahaan di Kabupaten Sorong dan Jayapura (lima perusahaan di masing-masing kabupaten) berkomitmen untuk melanjutkan pelaksanaan program HIV di tempat kerja, bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui pusat kesehatan masyarakat. Perusahaan-perusahaan ini berkomitmen untuk memberikan pencegahan HIV, konseling dan pemeriksaan yang efektif serta layanan dukungan pengobatan bagi pekerja mereka. Perusahaan-perusahaan ini menerapkan kebijakan HIV di tempat kerja yang melindungi pekerjaan dan kerahasiaan pekerja penyandang HIV. Alhasil, 10.000 pekerja dari perusahaan-perusahaan ini telah menerima informasi pencegahan HIV melalui program keselamatan dan kesehatan kerja (K3), di mana 50 persen dari mereka merupakan penduduk asli Papua. Perusahaan-perusahaan ini merupakan bagian dari Proyek ILO mengenai “Memobilisasi Sektor Swasta untuk Melaksanakan Pencegahan, Pengobatan dan Perawatan HIV di Daerah-daerah dengan Tingkat Prevalensi HIV Tinggi di Papua dan Papua Barat”. Dimulai pada 2014 selama dua tahun, Proyek ini bertujuan memperkuat kemitraan publik swasta untuk menerapkan layanan pencegahan, konseling, tes dan dukungan perawatan HIV yang efektif bagi tenaga kerja berisiko tinggi, khususnya penduduk asli Papua yang bekerja di perkebunan. Didanai oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan pemerintah
Australia, ILO membantu perusahaan mengembangkan kebijakan dan program di tempat kerja yang memastikan bahwa masyarakat hukum adat memiliki akses atas layanan pencegahan, tes dan pengobatan HIV. Dinas Ketenagakerjaan memimpin program kerja sama dengan perusahaan dan kantor kesehatan untuk
Kami berkomitmen karena perusahaan diperbolehkan untuk menyediakan layanan terkait HIV secara mandiri. Tindakan inovatif telah dilakukan untuk menarik karyawan melakukan tes dan pengobatan HIV secara sukarela. Kami mengadakan bincang-bincang kesehatan dan donor darah rutin serta memberikan suvenir.” dr Wilkananta, JOB Pertamina Petrochina menciptakan hubungan baik dengan klinik berbasis pedesaan. Komitmen serupa juga dikemukakan oleh PT Sinar Mas di Jayapura. “Inisiatif ini telah membantu kami menjangkau lebih banyak pekerja dengan testing dan konseling HIV. Karena jarak yang jauh ke rumah sakit terdekat, kami sekarang menyediakan pengobatan HIV bagi
pekerja yang hidup dengan HIV. Saya berharap hubungan yang kuat antara perusahaan dan kantor kesehatan dapat dilanjutkan,” kata Dr Andreas Ari Wibowo mewakili PT Sinar Mas. Selain itu, pemerintah daerah sangat mendukung program pencegahan HIV ini dengan memastikan kelanjutan dan replikasi program. “Di bawah kemitraan publik-swasta, pemerintah daerah berusaha mereplikasi model pencegahan HIV ke wilayah intervensi lain. Kami akan bekerja sama secara erat dengan Dinas Kesehatan Provinsi,” ujar Drs. Yan Piet Rawar, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Papua. Francesco d’Ovidio, Direktur ILO di Indonesia, sangat menghargai dukungan kuat yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Sorong dan Jayapura serta pemangku kepentingan terkait lainnya seperti Komisi Penanggulangan AIDS Daerah, Kantor Otoritas Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Puskesmas, pekerja dan pengusaha serta sektor swasta dan pekerjanya. “Setelah lebih dari satu tahun pelaksanaan, kemajuan yang telah dicapai ini patut dihargai. Dengan dukungan dan komitmen yang kuat tidak hanya dari sektor swasta, tetapi juga dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait lainnya, saya percaya kemajuan yang telah dicapai ini dapat dilanjutkan dan dipertahankan untuk bersama-sama menanggulangi HIV dan AIDS di Papua dan Papua Barat,” kata Francesco. ]
13
Ketenagakerjaan garmen. Sebanyak 58 peserta dari lebih 35 pabrik mitra BWI berpartisipasi dalam seminar tersebut, bersama dengan para narasumber dari Kementerian Ketenagakerjaan serta pakar-pakar industri dan K3. Seminar memberikan ruang untuk dialog interaktif dan bertukar pengalaman antara pabrik-pabrik yang berpartisipasi. Para ahli K3 juga hadir untuk mengklarifikasi peraturan dan aspek teknis.
Kelola risiko, selamatkan nyawa: Menangani keselamatan kerja di industri garmen
SEMINAR dijadwalkan dibuka pukul 09.00 pagi, namun meja pendaftaran sudah ramai dengan peserta yang datang lebih awal. Para peserta antusias dan bersemangat untuk mempelajari tiga keselamatan dan kesehatan kerja (K3) utama untuk industri garmen: bahaya dan risiko kebakaran, sertifikasi laik fungsi (SLF) dan pengelolaan K3. “Saya berangkat dari Subang sekitar pukul 06.00 untuk menghindari kemacetan,” kata salah satu peserta dari PT. Wilbess. Peserta lain dari Bandung, Jawa Barat, mengatakan,“Kami sangat antusias
untuk mengikuti seminar ini. Kami telah mencoba mendapatkan sertifikasi layak fungsi untuk pabrik kami tetapi belum berhasil. Mudah-mudahan kali ini kami dapat melakukannya dengan benar dan belajar bagaimana melakukannya.” Seminar bertajuk “Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk Sektor Garmen di Indonesia” ini diselenggarakan ILO melalui Proyek Better Work Indonesia (BWI) pada 6 April 2016, dengan mengumpulkan para pelaku industri di Bandung untuk membicarakan tiga masalah K3 utama dalam industri
Menekankan pentingnya acara ini, Maria Vasquez, Kepala Penasihat Teknis BWI, menyoroti pentingnya masalah K3 bagi pengusaha dan pekerja di industri garmen. “Ini bukan hanya soal kehidupan manusia dan kualitas hidup tetapi juga menjadi keharusan finansial bagi pengusaha mengingat biaya remediasi hampir selalu melebihi biaya pencegahan,” katanya saat memberikan sambutan pembukaan. Seminar dimulai dengan mengkaji sistem manajemen K3. Diskusi dipimpin M. Fertiaz dari Kementerian Ketenagakerjaan. Dia menjelaskan bahwa dari 2,524 perusahaan yang diaudit dengan Sistem Manajemen K3 (SMK3), hanya dua persen berasal dari industri garmen dan alas kaki. Dia kemudian menantang para peserta guna mendaftar untuk mengikuti audit SMK3 tahun ini dan meningkatkan persentase industri garman dan alas kaki pada penghargaan SMK3 2016. “Dengan berjalannya Masyarakat Ekonomi ASEAN saat ini, pelaksanaan SMK3 semakin penting karena dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan tersebut.” Berbagai permasalahan dikemukakan para peserta saat berdiskusi mengenai sertifikat bangunan (SLF), terutama
Keselamatan dan Kesehatan di tempat kerja
14
Semua pekerja berhak untuk bekerja dalam lingkunga kerja yang aman dan tidak berbahaya untuk kesehatan.
“Pengusaha harus memastikan, selama memungkinkan untuk diterapkan, tempat kerja, mesin, peralatan dan proses yang berada di bawah pengawasan mereka bersifat aman tanpa risiko kesehatan.”
“Setiap Anggota harus mempromosikan dan menerapkan di semua tahapan, hak pekerja atas lingkungan kerja yang aman dan sehat.”
Pasal 7, Perjanjian Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
Konvensi ILO mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja No. 155, 1981 (Pasal 16.1)
Kerangka Kerja ILO untuk Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja No. 187, 2006 (Pasal 3.1)
Cuplikan Ini bukan hanya soal kehidupan manusia dan kualitas hidup tetapi juga menjadi keharusan finansial bagi pengusaha mengingat biaya remediasi hampir selalu melebihi biaya pencegahan.” Maria Vasquez, Kepala Penasihat Teknis BWI.
mengenai kejelasan prosedur sertifikasi dan biaya untuk melakukan pemeriksaan teknis. Sejak runtuhnya Rana Plaza yang menewaskan lebih dari 1.100 pekerja garmen di Bangladesh pada 2013, sertifikat dan peraturan bangunan menjadi lebih signifikan dalam industri garmen, dan termasuk di Indonesia. Dalam diskusi disepakati bahwa ada kebutuhan mendesak atas dukungan pemerintah dalam ketersediaan dan penegakan peraturan sertifikat bangunan di tingkat kabupaten. Untuk saat ini, hanya 318 kabupaten dari 508 kabupaten di Indonesia yang memiliki peraturan sertifikat bangunan. ]
Industri garmen masih menjadi salah satu kontributor yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia dengan pertumbuhan ratarata 8 persen per tahun. Pada 2014, Indonesia berada di peringkat ke-12 di dunia dalam ekspor tekstil berdasarkan laporan BWI.
Mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif melalui hubungan industrial DENGAN
dukungan dari pemerintah Jepang, ILO memprakarsai sebuah proyek regional bertajuk “Industri dan Tempat Kerja untuk Pertumbuhan Berkelanjutan dan Inklusif melalui Dialog Tripartit, Berbagi Pengetahuan dan Praktik Hubungan Industrial yang Baik, Bisnis Ramah Lingkungan serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)” atau secara singkat lebih dikenal sebagai proyek InSIGHT. Proyek InSIGHT bertujuan mempromosikan mekanisme dan pendekatan praktis yang mendorong industri dan tempat kerja menjadi penggerak pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif di wilayah Asia. Proyek ini juga akan memperluas upaya yang telah dilakukan berbagai fase proyek sebelumnya di Asia terkait dengan bisnis yang lebih ramah lingkungan, hubungan industrial dan K3. Di Asia, Proyek ini akan dilaksanakan di sejumlah negara seperti Indonesia, Vietnam dan Bangladesh. Di Indonesia, kegiatan-kegiatan InSIGHT akan dimulai pada 2016 selama dua tahun hingga Maret 2018. Kegiatan-kegiatan ini akan dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan serta berkolaborasi dengan organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan di Indonesia memadukan peningkatan kapasitas dan kerangka untuk dialog tripartit, serta pengembangan visi bersama antara pemerintah, pekerja dan
Indonesia
nSIGHT Project
pengusaha untuk mencapai pertumbuhan industri yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Di saat yang sama, InSIGHT akan mengembangkan kapasitas dengan pendekatan praktis dan bersifat dari bawah ke atas (bottom-up) guna membuat perusahaan lebih ramah lingkungan, serta meningkatkan tempat kerja dan hubungan kerja secara menyeluruh, yang akan berkontribusi pada peningkatan industri dan sektor terkait pertumbuhan berkelanjutan. Ini akan memberikan keuntungan nyata bagi para pekerja dan pengusaha. Proyek InSIGHT sejalan dengan penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dipadukan dengan masa transisi dari konsolidasi ekonomi di wilayah ASEAN. Program ini juga sejalan dengan panduan yang dikeluarkan ILO pada November 2015 mengenai ‘Transisi menuju ekonomi dan masyarakat berkelanjutan yang ramah lingkungan untuk semua’, yang memaparkan kebutuhan akan beragam respons pro aktif dan multidimensi ntuk mewujudkan pekerjaan layak, penghapusan kemiskinan dan dan pelestarian lingkungan. ]
Ditandai dengan sifatnya yang padat karya dan tingginya penggunaan bahan kimia dalam proses produksi, industri garmen dianggap sebagai salah satu sektor dengan risiko tinggi dalam K3. Di Indonesia, industri garmen mendapatkan peringkat sebagai industri menengah-tinggi risiko II oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
15 15
Gender
Kami ingin melihat adanya penerapan tindakan non-diskriminasi dan kesetaraan di tingkat pabrik. Kami membutuhkan dukungan kuat dari pemerintah daerah dan berharap hal ini bisa tercermin dalam peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama.”
Kesempatan kerja yang adil untuk Indonesia SEBAGAI bagian dari upaya menerapkan Konvensi ILO No. 100 tentang Kesetaraan Pengupahan dan No. 111 tentang Diskriminasi (dalam Pekerjaan dan Jabatan) secara lebih baik, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) secara aktif telah menyelenggarakan berbagai program advokasi di tingkat provinsi di seluruh Indonesia. Berbagai kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pembentukan Gugus Tugas Peluang Kerja yang Adil (Equal Employment Opportunity/EEO) dan menjadi tindak lanjut konkret dari Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. 184 Tahun 2013 mengenai Revitalisasi Gugus Tugas EEO di tingkat nasional dan pembentukan gugus tugas provinsi. Gugus Tugas EEO provinsi diharapkan mampu memainkan peran aktif dalam
Gugus Tugas EEO
Sejauh ini, empat Gugus Tugas EEO telah terbentuk di Bangka Belitung, Jawa Timur, Banten dan Lombok Timur. 16
Sri Nurhaningsih, Direktur Norma dan Kondisi Kerja Kemnaker.
menyebarluaskan informasi terkait EEO. Gugus Tugas juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran baik pekerja maupun pengusaha mengenai penerapan tindakan non-diskriminasi dan kesetaraan di tempat kerja.
kesadaran dari para pekerja, pengusaha dan pemerintah untuk bersama-sama mencegah dan menghapus diskriminasi dalam bentuk apa pun,” kata Lusiani Julia, Staf ILO yang menangani masalah gender.
Untuk memastikan terbentuknya Gugus Tugas EEO Provinsi, ILO memberikan dukungan kepada Kemenaker. ILO memberikan saran dan masukan bagi pelaksanaan Gugus Tugas EEO di tingkat nasional dan mendukung pengembangan kapasitas tripartit di tingkat provinsi.
Selain menjalankan program advokasi, Kemenaker terus menyediakan pelatihan di tingkat provinsi dengan menggunakan modul mengenai non-diskriminasi dan kesetaraan di tempat kerja. Modul ini dikembangkan bersama oleh Kemenaker dan ILO. ]
“Persoalan diskriminasi cukup sulit untuk ditangani karena berbagai alasan yang melatarbelakanginya. Praktikpraktik diskriminasi bisa terjadi dalam bentuk-bentuk yang kasat mata, namun dampaknya nyata. Karenanya, diperlukan
Pada 2016 ini, Gugus Tugas EEO ini akan terbentuk di delapan provinsi: Lampung, Kalimantan Tengah, Bali, Maluku, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan.
Liputan Khusus
Menciptakan tempat kerja
yang lebih aman dan sehat di Indonesia Setiap tahun, pada tanggal 28 April, ILO memperingati Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja se-Dunia sejak tahun 2003. Hari tersebut merupakan kampanye internasional tahunan untuk mempromosikan tempat kerja yang aman, sehat dan layak. Melalui peringatan hari dunia ini, ILO mempromosikan penciptaan budaya keselamatan dan kesehatan global yang bersifat preventif dengan melibatkan para konstituen ILO dan seluruh pemangku kepentingan di bidang ini. Tanggal 28 April juga merupakan Hari Peringatan Internasional bagi Pekerja yang Meninggal dan Terluka, yang diperingati di seluruh dunia oleh gerakan serikat pekerja sejak tahun 1996. Pada 2003, ILO terlibat dalam kampanye 28 April tidak hanya untuk menghormati pekerja yang terluka dan tewas namun juga menegaskan bahwa cidera dan kematian dapat dicegah dan dikurangi. Tema tahun ini adalah Stres di Tempat Kerja: Sebuah Tantangan Bersama. Ini menanggapi semakin besarnya tekanan yang dihadapi kehidupan kerja modern. Dengan laju kerja yang didikte oleh komunikasi instan dan tingkat kompetisi global yang tinggi, batas yang memisahkan kerja dari kehidupan di luar kerja menjadi semakin sulit untuk diidentifikasi. Laporan khusus ini menyoroti inisiatif-inisiatif yang diambil oleh ILO di Indonesia dalam mempromosikan tempat kerja yang lebih aman dan sehat. Tiga inisiatif dipaparkan dan ditampilkan dalam laporan ini mulai dari stres di tempat kerja, yang sejalan dengan tema tahun ini, pentingnya peningkatan kapasitas bagi para ahli K3 di tingkat perusahaan hingga membangun budaya K3 di rumah dan untuk pekerja rumah tangga.
17
Liputan Khusus
Menuju lingkungan kerja yang bebas stres RINA
Dewi, 36 tahun, menderita batuk-batuk yang tak kunjung reda selama lebih dari tiga bulan. Kendati ia telah berkonsultasi dengan dokter yang berbeda-beda, mencari opini dan perawatan, namun batuknya tak juga kunjung sembuh. Bekerja sebagai seorang pegawai administrasi di sebuah perusahaan multinasional di Jakarta, ia sangat putus asa. Batuknya yang terus menerus telah menyebabkan insomnia dan kegelisahan, hingga mengakibatkan ia tidak bisa konsentrasi di tempat kerja dan hal ini mulai mengganggu kinerjanya. Penyelianya telah memperingatkan Rina untuk memperbaiki kinerjanya. Rina merasa depresi, khawatir kehilangan pekerjaan yang sudah ia jalani selama enam tahun. Terlebih lagi sebagai seorang orangtua tunggal, ia memerlukan pekerjaan ini untuk menghidupi keluarganya. Akhirnya, ia mengunjungi dokter lain sebagai harapan terakhirnya untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Setelah memeriksa kondisi dan berbagai perubahan dalam kehidupan Rina secara seksama, dokter mendiagnosis Rina menderita stres kerja. Ternyata, empat bulan lalu, Rina dipromosikan menjadi pegawai administrasi senior, dan bertugas mengawasi tiga staf lainnya. Tanggung jawab dan beban kerja yang meningkat, membuatnya harus bekerja setelah jam kerja selesai. Ia menghadapi kesulitan menyeimbangkan beban kerja dengan tanggung jawab sebagai orangtua. Ia enggan mendiskusikan hal ini dengan penyelianya karena takut diturunkan jabatan, atau bahkan, kehilangan pekerjaan. Rina merupakan satu dari jutaan pekerja di seluruh dunia yang harus menghadapi stres di tempat kerja. Dari berbagai survei yang dilakukan di Eropa, Amerika Serikat dan Australia, sekitar dua pertiga hingga setengah dari pekerja yang disurvei menyatakan bahwa mereka mengalami stres terkait kerja. Lebih dari 32 persen pekerja di Jepang melaporkan kegelisahan dan stres berlebihan di tempat kerja; sementara 20 persen pekerja di Korea melaporkan tekanan dan beban kerja yang tinggi.
18
Saat ini, banyak pekerja yang menghadapi tekanan lebih tinggi untuk memenuhi permintaan kehidupan kerja moderen. Risiko psikososial seperti kompetisi yang semakin meningkat, harapan lebih tinggi terhadap kinerja dan jam kerja yang lebih panjang berkontribusi pada tempat kerja yang menjadi lingkungan yang semakin stres. Dengan laju kerja didikte oleh komunikasi instan dan kompetisi global yang semakin meningkat, batas yang membatasi antara kehidupan kerja dan di luar kerja menjadi semakin sulit teridentifikasi. Selain itu, akibat hubungan kerja yang telah berubah dan resesi ekonomi saat ini, para pekerja mengalami perubahan kelembagaan dan restrukturisasi, berkurangnya peluang kerja, semakin banyaknya kerja yang tidak pasti, rasa takut kehilangan pekerjaan, pemecatan massal dan pengangguran serta menurunnya stabilitas keuangan, dengan
konsekuensi serius terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan diri pekerja. Beberapa tahun belakangan ini, semakin banyak perhatian yang diberikan kepada dampak risiko psikososial dan stres terkait kerja di kalangan para peneliti, praktisi dan pembuat kebijakan. Stres terkait kerja saat ini pada umumnya diakui sebagai sebuah persoalan global yang memengaruhi semua negara, profesi dan pekerja baik di negara maju maupun berkembang. Selain dari kerangka hukum di atas, Indonesia juga meratifikasi Konvensi No. 187 Tahun 2006 mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pada Agustus 2015. Sebagai bagian dari sistem K3 Nasional secara keseluruhan, Indonesia harus terus mendorong dan melaksanakan kesehatan dan keselamatan, termasuk kesehatan mental. Pencegahan bahaya psikososial harus menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja. Hal ini sangat penting karena tempat kerja selain menjadi sumber risiko psikososial yang penting juga merupakan tempat yang ideal untuk menangani risiko tersebut guna melindungi kesehatan dan kesejahteraan diri pekerja. ] Informasi lebih lanjut mengenai aplikasi mengenai pencegahan stres di tempat kerja ILO dapat dilihat di: http://www.ilo.org/safework/info/ publications/WCMS_438081/lang-en/index.htm
Hingga saat ini, Indonesia telah menaruh perhatian pada kesehatan mental melalui sejumlah peraturan: •
•
Undang-Undang (UU) Keselamatan Kerja (UU No.1/1970) sebagai UU utama mengenai K3 yang mencakup kesehatan mental (pasal 8, ayat 1) sebagai salah satu faktor dalam kesehatan dan keselamatan. UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 mencakup ketentuan-ketentuan menyeluruh mengenai K3, termasuk kesehatan mental (Pasal 35 ayat 3, Pasal 71 ayat 2c): Setiap pekerja memiliki hak untuk menerima perlindungan dari bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan, perlindungan dari imoralitas dan ketidaksenonohan, dan perlakuan yang menunjukkan penghargaan terhadap martabat manusia dan nilai-nilai agama.
UU ini juga menentukan bahwa tiap perusahaan harus menerapkan sebuah sistem manajemen K3 yang diintegrasikan ke dalam sistem manajemen umum perusahaan. •
UU Kesehatan No. 6/2009 mendedikasikan pasal 164-166 untuk kesehatan kerja, dengan menyatakan bahwa kesehatan kerja dilaksanakan agar semua pekerja dapat bekerja dalam kondisi kesehatan yang baik tanpa membahayakan dirinya atau komunitas mereka, dan untuk memperoleh produktivitas kerja optimal sejalan dengan program perlindungan tenaga kerja. UU tersebut secara khusus menyebutkan tiap tempat kerja harus menyediakan layanan kesehatan kerja.
Liputan Khusus
Mengasah ahli K3,
mendorong tempat kerja yang aman dan sehat PADA 2015 ILO memperkirakan
pelatihan K3 didominasi para peserta laki-laki. Pelatihan ini terdiri dari tujuh ahli K3 perempuan dan tiga ahli K3 lakilaki. Pelatihan ditutup dengan sertifikasi lulusan pelatihan sebagai ahli K3 oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Ketenagakerjaan No. 13/2003 menyatakan bahwa sekretaris P2K3 haruslah seorang ahli K3 umum yang bersertifikasi.
satu kasus kecelakaan terjadi di tempat kerja untuk setiap 100.000 pekerja tiap harinya di Indonesia. Sementara itu, “Pelatihan ini merupakan bagian dari Badan Penyedia Jaminan Sosial (BPJS) layanan pelatihan reguler BWI yang Indonesia melaporkan bahwa 50.089 diselenggarakan kasus kecelakaan untuk mitra-mitra kerja didaftarkan Pelatihan tersebut diselenggarakan ILO melalui Proyek pabriknya. Pelatihan pada 2015. Ini Better Work Indonesia (BWI). BWI merupakan sebuah juga mencerminkan menunjukkan bahwa program unik yang dilaksanakan oleh ILO dan International komitmen BWI keselamatan dan untuk mendorong Finance Corporation (IFC), dengan dukungan dari kesehatan kerja terwujudnya (K3) masih menjadi Sekretariat Negara untuk Urusan Ekonomi (SECO) Swiss lingkungan kerja persoalan besar di dan Pemerintah Kerajaan Belanda. Proyek ini bertujuan yang aman dan sehat, negara ini. untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar-standar khususnya di industri garmen,” kata M. ketenagakerjaan dan mendorong daya saing dalam rantai Untuk Anis Agung Nugroho, mempromosikan pasokan global. Manajer Operasional tempat kerja BWI. yang aman dan Setelah tersertifikasi sebagai ahli K3, sehat di negara ini, khususnya dalam Anis menyimpulkan bahwa pelatihan mereka akan ditugaskan dan berperan industri garmen, ILO berkerja sama tahunan ini merupakan bagian dari upaya sebagai sekretaris Panitia Pembina dengan Kementerian Ketenagakerjaan, untuk meningkatkan standar dan praktik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) menyelenggarakan Pelatihan Ahli K3 keselamatan di tingkat pabrik. “Walaupun di pabrik-pabrik tempat mereka bekerja. Umum Bersertifikasi pada 11-22 April inisiatif kolaboratif ini dilakukan dengan Ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) 2016 di Bogor, Jawa Barat. Pelatihan pemerintah, diharapkan inisiatif ini No. 1/1970 mengenai Panitia Pembina K3, tersebut diselenggarakan sejalan dengan dapat mengarah kepada produktivitas, yang menyatakan bahwa pabrik-pabrik peringatan Hari Keselamatan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan dengan lebih dari 100 pekerja harus Kesehatan Kerja se-Dunia. mendorong pertumbuhan yang lebih membentuk dan melaksanakan sebuah sehat khususnya untuk industri garmen,” Komite K3, khususnya di industri garmen Perwakilan 10 pabrik dari wilayah ujarnya. ] yang tergolong sebagai industri berisiko Jakarta dan sekitarnya dan Jawa Barat berpartisipasi dalam pelatihan. Umumnya
menengah ke tinggi. Selain itu, UU
19
Liputan Khusus
Meningkatkan budaya K3 dalam pekerjaan rumah tangga
Kami menyentuh zat-zat kimia hampir setiap hari, dan tidak mengetahui bahaya yang dapat ditimbulkan tersebut secara rinci. Mereka juga membersihkan kamar mandi menggunakan bahan kimia serta berurusan dengan listrik hampir setiap harinya. Karenanya, penting bagi kami untuk belajar mengenai keselamatan dan kesehatan terkait dengan pekerjaan kami.” Santy, PRT.
BANYAK orang yang mungkin berpikir bahwa rumah adalah tempat teraman. Namun kenyataannya, banyak bahaya dan risiko yang mengintai dalam lingkungan rumah tangga. Bahaya dan risiko ini termasuk, antara lain, kasus kebakaran, keracunan makanan, zat-zat kimia, kecelakaan dan sebagainya.
Daftar periksa WIDE terdiri dari delapan bidang yang relevan dengan perbaikan kondisi kerja dalam lingkungan rumah tangga 1. Penanganan dan penyimpanan bahan; 2. Desain tempat kerja; 3. Keamanan mesin; 4. Lingkungan fisik; 5. Kesejahteraan sosial dan pengaturan kerja; 6. Upah dan tunjangan; 7. Komunikasi dan hak untuk sukses; dan 8. Situasi pekerja rumah tangga anak (PRTA)
20
Sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan kerja layak bagi pekerja rumah tangga (PRT), ILO menyusun sebuah daftar periksa yang mudah digunakan untuk memandu PRT dan majikannya dalam meningkatkan kondisi kerja dalam lingkungan rumah tangga yang disebut sebagai Perbaikan Kerja dalam Lingkungan Rumah Tangga (WIDE). Daftar periksa ini menerapkan metode partisipatif berdasarkan tindakan sukarela untuk membantu diri sendiri. Metode ini membantu baik pekerja dan majikan untuk melakukan perbaikan segera dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Merupakan alat bantu pertama yang pernah ada, daftar periksa WIDE dikembangkan oleh para ahli K3 ILO, pengawas ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, organisasi PRT, agen rekrutmen, majikan PRT dan PRT sendiri pada 2015. Guna memastikan penerapannya, daftar periksa ini diujicoba di Malang dan Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Di wilayah-wilayah percontohan ini, PRT dilatih bagaimana menggunakan daftar periksa tersebut dengan menggunakan pelatihan berorientasi aksi yang bersifat partisipatif (PAOT), dengan memadukan pelatihan di kelas dengan latihan praktis di rumah yang dibantu para fasilitator K3.
Mereka kemudian ditugaskan untuk mengidentifikasi tiga kondisi kerja yang baik dan tiga poin-poin perbaikan. Pada akhir pelatihan, tiap peserta, didukung para majikan mereka, diberikan waktu dua bulan untuk memperbaiki tempat kerja mereka dengan mengirimkan foto-foto sebelum dan sesudah. “PRT yang memahami K3 akan bekerja lebih efektif dan ini akan memberikan manfaat bagi pekerja dan pengusaha. Mereka akan memahami bahwa kabel listrik yang berantakan berbahaya dan mereka akan responsif. Misalnya ketika mereka melihat genangan air yang dapat menjadi medium penyebaran penyakit,” kata Arum Ratnawati, Kepala Penasihat Teknis Proyek ILO untuk PRT. Inisiatif WIDE dilakukan oleh ILO melalui Proyek Mempromosikan Pekerjaan Layak bagi PRT untuk Mengakhiri PRTA (PROMOTE). Didanai Departemen Perburuhan Amerika Serikat (USDOL), Proyek PROMOTE bertujuan mengurangi PRTA secara signifikan dengan membangun kapasitas kelembagaan para mitra guna mendorong Kerja yang Layak untuk PRT secara efektif. Proyek ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian untuk mengurangi PRTA dan mendorong kerja layak bagi PRT. ]
