Warna Kebinamargaan dalam Prepcom III UN Habitat IV
1
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VI
Dengan Semangat Kemerdekaan BBPJN VI Siap Wujudkan
"Indonesia Kerja Nyata" Demi Indonesia yang Lebih Sejahtera dan Merata
2
IV
REDAKSI
Memaknai Kemerdekaan dengan Semangat Kerja Pemerintah Indonesia baru saja dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi internasional Preparatory Committee (Prepcom) III for Habitat III di Grand City Convention & Exhibition, Surabaya, 25-27 Juli 2016. Salah satu poin yang ditekankan dalam acara tersebut adalah, tekad pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang sangat menekankan pembangunan secara merata di seluruh Indonesia. Kota dibangun dan ditata sedemikian rupa sehingga layak dan ramah bagi warganya, sedangkan di daerah dan perbatasan dibangun sebagai roda perekonomian yang bergerak dari pinggir ke kota, pusat, dan akhirnya secara nasional berputar membentuk putaran perekonomian nasional. Tidaklah mudah dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Langkah ideal yang dipilih Presiden untuk mulai pembangunan adalah dengan membangun dari pinggiran. Sejak tahun 2015, pembangunan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan yang selama ini tertinggal, mulai dikebut pelaksanaannya. Di utara, terdapat proyek jalan perbatasan Kalimantan. Di selatan, terdapat proyek perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT). Sedangkan di timur, ada proyek jalan Trans Papua. Walau tidak mudah, namun target pembangunan bukan berarti tidak bisa dilaksanakan. Kuncinya adalah kerja keras, sebagaimana yang terus ditekankan dan dipraktikkan oleh Presiden Joko Widodo dan diteruskan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono. Momentum kerja keras itu semakin mendapat gairah dalam peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-71. Beda dengan ulang tahun sebelumnya, kali ini pemerintah melalui Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menggandeng pelaku ekonomi kreatif untuk membuat logo HUT RI ke-71. Menurut Kepala Bekraf Triawan Munaf, konsep Logo HUT RI ke 71 adalah: Sebagai bentuk kerja nyata yang berkesinambungan. Pada logo 71 tahun ini digambarkan dua setengah lingkaran yang mengilustrasikan bilah baling-baling yang dinamis selalu berputar mendorong pesat ke depan. Hal ini menunjukan komitmen pemerintah untuk kerja nyata dalam memajukan Indonesia. Angka satu yang menembus bidang lingkaran mengarah ke kanan atas merupakan ajakan bagi seluruh lapisan masyarakat agar ber-“satu”, bahu membahu bekerja menembus segala rintangan. Secara tampilan logo 71 Tahun Indonesia Merdeka bernuansa modern dan sederhana dalam tampilan. Hal ini menunjukan sikap pemerintah yang mengutamakan keterbacaan yang jelas/ transparansi/ informatif dalam seluruh kerja nyatanya. MERDEKA!!! KERJA! KERJA! KERJA!
IV
3
DAFTAR ISI Warna Kebinamargaan dalam Prepcom III UN Habitat
9
Jalan-jalan di Jalan Sejarah
11
Merdeka Itu Berani Tertib
13 15
Dulu 4 Jam Sekarang 40 Menit
17
Penanganan Jalur Sumedang-Cirebon
19 20 22 25 4
Menteri Basuki Lantik 175 Pejabat Kementerian PUPR LINGKUNGAN & KESEHATAN
Waspadai, Sakit Gigi Bisa Indikasikan Penyekit Diabetes
24 26
Banjir Carita dan Penanganan Darurat Jembatan
Bimbingan Teknis Inspektor Jembatan Gantung
BBPJN IV Selesaikan 283 Sertifikat Lahan Jalan Nasional
LINGKUNGAN & KESEHATAN
Sampah Kementerian PUPR Diolah Menjadi Pupuk dan Batako TOKOH
Nugie
IV
info UTAMA
Warna Kebinamargaan
dalam Prepcom III UN Habitat
Foto-foto : Wawan
P
emerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sangat menekankan perkembangan secara merata di seluruh wilayah. Kota dibangun dan ditata sedemikian rupa sehingga layak dan ramah bagi warganya, sedangkan di daerah dan perbatasan dibangun sebagai roda perekonomian yang bergerak dari pinggir ke kota, pusat, dan akhirnya secara nasional berputar membentuk putaran perekonomian nasional.
inklusif, artinya harus mengakomodasi semua kalangan. “Kota harus tangguh, harus aman dengan tantangan seperti kriminalitas dan terorisme, harus sustainable, lebih nyaman dengan banyaknya ruang terbuka hijau. Tentu semua ini membutuhkan kerja sama dan tata kelola yang baik di mana adanya peran serta masyarakat dan (memuat asas) transparansi. Ditambahkannya, kota juga harus dapat menjadi mesin ekonomi pembangunan negara tersebut.”
Demikian salah satu benang merah dalam pembukaan konferensi internasional Preparatory Committee (Prepcom) III for Habitat III di Grand City Convention & Exhibition, Surabaya, Senin 25 Juli 2016. .Konferensi Prepcom III merupakan pertemuan formal terakhir untuk membahas agenda baru perkotaan atau Zero Draft New Urban Agenda untuk 20 tahun mendatang sebelum dibawa untuk ditetapkan di Konferensi Habitat III di Quito, Ekuador 17-20 Oktober 2016.
Senada dengan Kalla, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan urbanisasi sudah pasti tidak bisa dihindari. Urbanisasi tidak hanya dilihat semata perpindahan orang dari desa ke kota, namun juga desa yang tumbuh menjadi kota. Intinya pembangunan itu harus terencana, karena jika suatu daerah mulai dibangun maka kita sudah harus memperkirakan kompleksitas yang akan terjadi di kemudian hari. Kota yang berkembang menjadi kumuh dan banyak persoalan sosial, diyakini tidak memiliki perencanaan pembangunan yang baik.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan pembangunan kota harus
IV
5
info UTAMA CROSS-BORDER INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
Dewasa ini kita akui bahwa pemerintah memberikan perhatian lebih pada pembangunan di daerah dan perbatasan, tetapi yang tidak boleh dilupakan pemerintah juga fokus pada pembangunan kota. Cita-citanya, daerah yang dibangun akan menjadi kota yang terencana sedangkan kota akan berkembang menjadi sustainable cities. “Mari kita melihat urbanisasi tidak hanya sebagai tantangan, namun kota dapat menjadi peluang sebagai mesin pertumbuhan yang mengurangi kesenjangan sosial dan spasial, mempromosikan keberlanjutan lingkungan, dan mendorong tanggung jawab sosial,” papar Basuki.
6
Pembangunan Infrastuktur Wujud konkret dari pembangunan yang merata di Indonesia adalah menggenjot pertumbuhan infrastruktur. Prioritas memang diberikan pada pembangunan di daerah terpencil, terluar, dan di perbatasan, namun pembangunan juga menyentuh kaum urban. Dengan mempercepat pembangunan infrastruktur, maka kita akan semakin mantap dalam meletakkan pondasi pembangunan yang berkualitas. Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk mendukung agenda priori-
tas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang meningkatkan pemerataan. Di tengah ajang Prepcom III, melalui media sosialisasi poster yang dipasang di stan Kementerian PUPR, dipaparkan tekad pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk membangun dari pinggiran. Sejak tahun 2015, pembangunan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan yang selama ini tertinggal, mulai dikebut pelaksanaannya. Di utara, terdapat proyek jalan perbatasan Kalimantan. Di selatan, terdapat proyek perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT).
IV
info UTAMA Sedangkan di timur, ada proyek jalan Trans Papua.
REDAKSI
Untuk jalan perbatasan Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, terdapat 9 ruas jalan yang akan membentang sepanjang 771,36 kilometer dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara. Kesembilan ruas tersebut masing-masing adalah Ruas 1 Temajuk-Aruk; Ruas 2 Aruk-Batas Kecamatan Siding/Seluas; Ruas 3 Batas Kecamatan Siding/SeluasBatas Kecamatan Sekayan/Entikong; Ruas 4 Batas Kecamatan Sekayan/ Entikong-Rasau; Ruas 5 RasauBatas Kapuas Hulu/Sintang; Ruas 6 Batas Kapuas Hulu/Sintang-Nanga Badau-Lanjak; Ruas 7 Lanjak-Mataso (Benua Martinus)-Tanjung Kerja; Ruas 8 Tanjung Kerja-PutussibauNanga Era dan Ruas 9 Nanga EraBatas Kaltim.
MENGUCAPKAN SELAMAT ATAS DILANTIKNYA:
Sampai dengan akhir Maret 2016, pembangunan jalan paralel perbatasan yang membentang dari bagian timur hingga barat Pulau Kalimantan sudah 40 persen dikerjakan.
Kepala BBPJN VI: Ir. Bambang Hartadi, MPM Kepala Bagian Tata Usaha: Novri Haryandi, ST, MA
Kepala Bidang Perencanaan dan Pemantauan: Ir. Beni Fariati Handayani M. R., MT Kepala Bidang Pembangunan dan Pengujian: Ir. Nurmala Simajuntak, M. Eng.Sc Kepala Bidang Preservasi dan Peralatan I: Christoforus Mardjono Tjatur Lasmono, ST, M.Tech Kepala Bidang Preservasi dan Peralatan II: Ir. Yudo Muktiarto, M.Eng.Sc
SEMOGA DAPAT MENJALANKAN AMANAH DENGAN BAIK DAN MEMBERI BANYAK MANFAAT BAGI MASYARAKAT
Foto : Istimewa
IV
7
info UTAMA
Pada satu kesempatan, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hediyanto W Husaini mengatakan, khusus untuk wilayah Kalimantan Barat, pembangunan jalan paralel sudah 60 persen dari 750 kilometer yang menghubungkan Temajuk di Kabupaten Sambas dan Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu. Pengerjaan jalan paralel tersebut ditargetkan selesai pada tahun 2019. Jarak antara jalan paralel dengan patok batas negara rata-rata berkisar antara 5 hingga 10 kilo-meter. Untuk jalan perbatasan NTT terdapat 6 ruas dengan total panjang mencapai 171,56 kilometer. Keenam ruas tersebut adalah Ruas 1 Mota’ain-Salore-Haliwen; Ruas 2 Haliwen-SadiAsumanu-Haekesak; Ruas 3 Turiskain-Fulur-Nualain-Henes; Ruas 4 Nualain-Dafala; Ruas 5 Dafala-Laktutus dan Ruas 6 Laktutus-Motamasin. Total panjang jalan di NTT yang ditangani di tahun 2015 ini mencapai 47 kilometer. Sisanya akan ditangani pada tahun 2016 sepanjang 67,61 kilometer dan terakhir pada tahun 2017 sepanjang 56,95. Untuk jalan Trans Papua, terdapat 12 ruas yang jika tersambung semua akan mencapai 4.325 kilometer. Keduabelas ruas tersebut adalah Ruas 1 Merauke-Tanah Merah-Waropko; Ruas 2 Waropko-Oksibil; Ruas 3 Dekai-Oksibil; Ruas 4 Kenyam-Dekai; Ruas 5 Wamena-Habema-Kenyam-Mamugu; Ruas 6 Wamena-Elelim-Jayapura; Ruas 7 Wamena-Mulia-Haga-Enarotali; Ruas 8 Wageta-Timika; Ruas 9 Enarotali-Wageta-Nabire; Ruas 10 Nabire-Windesi-Manokwari; Ruas 11 Manokwari-Kambuaya-Sorong; Ruas 12 Jembatan Holtekamp.
8
Sampai pada Juni 2016, Trans Papua yang sudah tersambung mencapai 85 persen. Dari total panjang jalan Trans Papua 4.325 kilometer, yang tersambung saat ini sudah mencapai 3.667 KM. Selama tahun 2015 Kementerian PUPR berhasil membuka jalur baru sepanjang 169 KM, sehingga tahun ini masih tersisa 658 KM lagi yang belum tersambung. Pembangunan infastrutur ke-PU-an tersebut memiliki nilai strategis dalam pembangunan Indonesia secara menyeluruh, entah itu di daerah maupun perkotaan. Karena Kementerian PUPR diberi mandat untuk mendukung pembangunan pelabuhan, bandara, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan industri dan pariwisata. Dukungan yang diberikan meliputi: Pembangunan jalan dan jembatan (akses); Pembangunan infrastruktur sanitasi dan air bersih; Pengendalian banjir; Pembangunan infrastruktur air baku; Pembangunan infrastruktur perumahan untuk kawasan strategis; Pembinaan jasa konstruksi dan konsultansi. Akhirnya, momen Prepcom III kembali menegaskan bahwa urbanisasi merupakan fenomena yang dialami oleh hampir seluruh kota-kota besar di dunia. Oleh karena itu, dengan semangat pembangunan yang merata, pemerintah tengah berupaya untuk menyeimbangkan pembangunan antara kota dan desa menjadi bagian penting dari strategi pertumbuhan yang merata, adil, sejahtera, dan inklusif. (Frans Agung)
IV
info UTAMA
Jalan-jalan di Jalan Sejarah
B
olehkah mengasosiasikan, bila di situs gerabah Plawangan (antara Lasem dan Rembang) yang menjadi kawasan permukiman pada 1400 SM—400 M ditemukan petunjuk telah berlangsung pemanfaatan binatang untuk tenaga kerja, maka pada waktu itu sudah ada infrastruktur jalan yang memadai? Boleh! Tetapi layakkah pengasosiasian yang demikian itu? Mungkin tidak! Namun bila menilik perkembangan fakta sejarah telah terjadi pemindahan ibu kota kerajaan dari Bawen (Semarang) ke daerah Malang di JawaTimur bagian selatan, dan itu terjadi tahun 929 M pada masa pemerintahan Pu Sindok (929—947), kiranya layak dikatakan bahwa kala itu sudah terdapat prasarana jalan yang relatif memadai. Sejarah terkait infrastruktur merupakan milik seluruh bangsa, sebagai bagian dari ekspresi budaya. Juga bagi bangsa Indonesia pada umumnya. Tentu saja pun dalam kaitan dengan infrastruktur jalan. Meskipun umpama tak bisa lagi ditemukan bukti nyata fisiknya, namun jejak peninggalan sejarah yang lain bisa menjadi salah satu petunjuk juga. Kedahsyatan bangunan Candi Borobudur, umpamanya, yang didirikan di atas perbukitan itu, niscaya menjadi petunjuk nyata tak bisa diabaikannya keberadaan infrastruktur jalan yang berperanan penting mendukung berlangsungnya kehidupan yang maju pada masa itu. Mengapa dikatakan maju? Karena masyarakat yang tidak maju tak mungkin mampu membangun monumen semegah Candi Borobudur. (Pembangunan
IV
Candi Borobudur berlangsung 1–2 abad sebelum pemindahan kerajaan seperti disebutkan di atas tadi). Namun sebelum melanjutkan “jalan-jalan di jalan sejarah” ini, kiranya penting dipahami bahwa dalam kajian ilmu pengetahuan, perkembangan kota-kota di Indonesia dan Asia Tenggara, ditengarai mulai abad ke satu Masehi. Perkembangan kota-kota di Asia Tenggara pada masa-masa awal itu dipengaruhi oleh budaya Cina. Sedangkan di Indonesia tidak demikian, melainkan dipengaruhi oleh percampuran budaya setempat dengan budaya Cina dimaksud (Koentjaraningrat, 1985: 20). Lalu ketika pengaruh budaya India datang dan berkembang sejak abad IV, penguasa-penguasa di Bumi Nusantara Indonesia adalah orang-orang asli. Mulawarman, raja Kutai (abad ke-4 M) adalah orang asli, karena kakeknya sebagai pokok wangsa bernama Kundungga, dan kata kundungga tidak terdapat dalam khazanah Sanskerta/ India. Demikian pun raja Gajayana (abad ke-7 M) dari Malang adalah orang asli, karena Gajayana semasa kecil bernama Limwa sedangkan nama tersebut tidak terdapat dalam khazanah Sanskerta/ India. Termasuk Sanjaya, pendiri kerajaan Mataram (lama) pada 732 M adalah orang asli, karena ibunda Sanjaya bernama Sanaha yang tidak terdapat dalam khazanah India/ Sanskerta. Kita tak hendak mendalami kisah sejarah, tetapi untuk menelusuri gambaran tentang
9
info UTAMA perkembangan infrastruktur jalan, mau tak mau harus menyinggung perihal dinamika sejarah budaya. Taruh kata soal Sanjaya tadi, yang eksis bersamaan waktu dengan Syailendra, sebagai pembangun wangsa yang sama-sama hebat, mengapa tak tercatat dalam sejarah adanya peperangan hingga para penerusnya? Ternyata terjadi perkawinan antara Pramodhawardani dari wangsa Syailendra dengan Rakai Pikatan dari wangsa Sanjaya. Peperangan yang terjadi karena Balaputra, adik tiri Pramodhawardani, menolak penyatuan dua wangsa itu, yang nyatanya kebesaran keduanya membawa kebesaran-kebesaran selanjutnya. Kebesaran Hayam Wuruk dari kekaisaran Majahit pun berangkaian dengannya, meski melewati rentang waktu 400 tahun. Hayam Wuruk (1350—1389) yang naik tahta pada usia 16 tahun dan merupakan keturunan ke-6 baik dari Tunggulametung, Ken Dedes, maupun Ken Arok,ini dikenal sebagai raja besar yang sangat senang blusukan. Bicara mengenai sejarah infrastruktur jalan sesungguhnya tak boleh tidak juga harus mendalami perjalanan Hayam Wuruk ke daerah-daerah yang jauh dari pusat kerajaan di Mojokerto. Hayam Wuruk pernah berkantor sementara di Panarukan pada 1359. Mengapa dikatakan demikian, karena raja-raja dari Banyuwangi dan Bali dikisahkan menghadap Raja Hayam Wuruk di sana, melalui perjalanan laut. Hayam Wuruk ke Panarukan, mungkin dari Mojokerto ke Surabaya dengan cara menghilir Kali Brantas dengan kapal. Tetapi dari Surabaya
ke Panarukan, pasti melalui jalan raya. Bahkan Hayam Wuruk pernah mengunjungi Pajang, yang terletak di antara Surakarta dan Kartasura (Jawa Tengah), tempat yang kala itu niscaya terbilang sangat jauh dari ibu kota kerajaan di Mojokerto (JawaTimur). Bayangkan, perjalanan seorang maharaja terkenal yang pengaruhnya sampai Afrika, pasti tidak mungkin melalui jalan tikus, walaupun memang mungkin tidak melalui jalan arteri primer nasional. Raja Hayam Wuruk juga pernah menyusuri pantura JawaTimur sampai Lasem di tahun 1354. Mungkinkah jalan pantura Jatim yang dibuat oleh Daendels sebagai bagian dari pembuatan jalan Anyer – Panarukan (1809—1811) tidak sama dengan yang pernah dilewati oleh Hayam Wuruk dalam perjalanannya ke Lasem dan juga Panarukan? Hampir 300 tahun kemudian setelah perjalanan Hayam Wuruk ke daerahdaerah yang jauh, termasuk ke daerah pantai selatan seperti Malang dan Tulungagung, terjadi peristiwa yang menunjukkan adanya sistem jaringan jalan tertentu dalam bentangan yang jauh atau pun panjang. Itulah perjalanan pasukan Sultan Agung dari Mataram (baru) di Kotagede Yogyakarta ke Jakarta pada 1625 dan 1626 untuk mengusir Kompeni Belanda. Pergerakan pasukan Mataram pada waktu itu pun ditengarai menggunakan basis antara di Sumedang. Pesta tradisi masyarakat adat Rancakalong Sumedang yang masih berlangsung hingga kini menunjukkan hal tersebut.
Menarik pula digarisbawahi, kala itu pada penyerbuan pertama (1625) juga dikerahkan ribuan prajurit dari Bandung yang dipimpin oleh Dipati Ukur. Sebelum melakukan penyerangan ke Jakarta (Batavia), mereka lebih dulu berkemah di Karawang. Dalam kaitan itu dapat diperhitungkan, seandainya pun perjalanan ribuan pasukan tersebut dari Bandung ke Karawang melalui Sungai Citarum yang memang bermuara di daerah Karawang, tetapi perjalanan dari Karawang ke Jakarta pastilah via darat. Infrastruktu rjalan yang ada bukan dibangun oleh Belanda, karena mereka setelah tiba di Banten tahun 1596 lalu bertualang di Maluku, selanjutnya menaklukkan Kadipaten Jayakarta tahun 1619, dan enam tahun kemudian diserbu oleh Sultan Agung. Pikir punya pikir, mengapa ketika Belanda membangun jalan raya Anyer—Panarukan tidak setelah Anyer-Banten-Tangerang-Batavia langsung Karawang-CikampekIndramayu-Cirebon, melainkan Batavia-Bogor-Cianjur-BandungSumedang-Cirebon, mungkin pun dengan maksud untuk membongkar kantung-kantung perlawanan seperti Bandung dan Sumedang gitu. Tetapi baiklah, saatnya bergilir masuk ke ruang “membangun jalan di era kemerdekaan”, sampai di sini saja dulu acara “jalan-jalan di jalan sejarah” kali ini. Ternyata berwisata ke masa silam yang jauh, meski tanpa dapat menapaki infrastruktur fisik berupa jalan yang pernah ada, masih bisa juga menikmati keindahan fantasinya. Bravo. (Budi Raharjo)
10
IV
info UTAMA
MERDEKA ITU BERANI TERTIB
K
ami tampilkan pandangan dua orang Insan Bina Marga terkait tema “Jalan dan Kemerdekaan” kali ini. Seorang narasumber masih yunior, yang seorang lagi dapat dikatakan sudah senior. Oleh karena itu jabatannya pun berbeda tingkatan, yaitu Asisten Pengawasan dan Kepala Satker. Berikut ini pandangan masingmasing.
Perlu Ada Polsus Jalan Asisten Pengawasan PPK TSM (Tangerang-SerangMerak) Iin Maghfirotul Janah, dengan bola mata yang bergerak-gerak mengungkapkan berbagai hal yang menggelisahkan dirinya. Meski sudah 71 tahun Bangsa Indonesia mengenyam Kemerdekaan, namun masih terdapat kondisi yang kompleks di Jalan. Masyarakat menuntut serba oke, serba baik, serba lancar, serba sempurna. Namun pada sisi lain banyak faktor yang berkontribusi besar bagi terjadinya penurunan kualitas pelayanan infrastruktur jalan, yang di luar kewenangan Bina Marga. Banyak ruas jalan yang bagian-bagian rumijanya diokupasi untuk berbagai kepentingan lain yang bukan kepentingan berlalu-lintas. Hal yang demikian pun mengakibatkan timbul kemacetan, timbul genangan yang mempercepat kerusakan jalan, dan sebagainya. Dalam dinamika sehari-hari sehubungan dengan pemanfaatan jalan bagaikan telah terjadi kebiasaan dengan perilakuperilaku yang tak hirau pada kepentingan pihak lain serta kepentingan yang luas. Hal yang demikian itu sesungguhnya bukan budaya Bangsa Indonesia. Jika dihayati makna KEMERDEKAAN yang mendalam, realitas perjuangan Revolusi 45 jelas-jelas menunjukkan sikap mental PEMBERI BUKAN PENUNTUT. Tetapi ke-nyatan di jalan pada masa kini hal tersebut justru sangat jauh dari harapan. Perlu digaris bawahi setebal mungkin, bahwa mental pemberi bukan penuntut adalah milik orang Indonesia. Gelora semangatnya pernah membahana pada masa-masa Revolusi 45. Ditambah lagi dengan mental membaja Gigih Pantang Menyerah Mencapai Kejayaan. Pada saat itu ungkapan MERDEKA ATAU MATI menjadi semboyan sakral, yang bermakna kalau merdeka berarti tercapai tujuan, kalau mati berarti gugur dalam perjuangan. Segala itu pun berbalutsemangat persatuan, yang mengandung filosofi sopan santun menghargai pihak lain. Apabila sebagian kecil saja nilai-nilai dalam semangat jiwa Proklamasi 45 itu ternyata tak sejalan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi berkaitan dengan pemanfaatan jalan di masa kini, maka kegelisahan Iin Maghfirotul Janah di atas tadi memang dapat dipahami. Mengapa demikian? Karena telah terjadi bermacam-macam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan prasarana jalan, tetapi pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Iin menunjuk kasus banyaknya truk-truk angkutan barang yang melanggar batas tonase muatan, tetapi tetap
IV
bisa bebas berlalu-lalang. Truk-truk dimaksud pun banyak yang parkir di pinggir jalan yang di sekitarnya terdapat pabrik-pabrik, seperti di daerah Tangerang. Sementara pada sisi lain ruang bagian tepi jalan banyak pula yang digunakan oleh masyarakat membuka warung. Bahkan di daerah Tangerang juga, terdapat penitipan sepeda motor yang memakan bagian badan jalan. Contohcontoh tadi merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Iin menyatakan, merdeka itu berani tertib, bukan malah berani bebas melanggar peraturan-peraturan.“Seharusnya Bina Marga punya aparat yang memiliki kewenangan melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran seperti itu,” kata Iin Maghfirotul Janah dengan nada gemas. Demikianlah. Jika kita dengar ada istilah Polsus KA (Polisi Khusus Kereta Api), Polsus Kehutanan, misalnya, niscaya baik adanya bila dibentuk pulaPolsus Jalan!?
Foto-foto : Miky Primawan
Optimisme dalam 1/4 Merdeka Kepala Satker PJN II Provinsi Banten, Subagus Dwi Nurjaya, optimistis akan keberhasilan masa depan. Namun dukungan data sangat diperlukan untuk menunjang optimisme, yang niscaya bila meraih masa depan dalam pelaksanaan jalan harus realistis, harus rasional, dengan melihat realitas masa kini. Data mengenai ruas jalan yang dimaksud setidak-tidaknya mencakup enam hal, yaitu: (-) data dasar, (-) data histori penanganan, (-) data kondisi, (-) data alam, (-) data lingkungan, (-) data volume, menyangkut jenis dan beban kendaraan. Selama ini perihal data ruas jalan merupakan sisi kelemahan yang relatif pelik. Namun tidak ada kata terlambat, bila bertekad membenahinya. “Sepuluh tahun itu bukan waktu yang lama,” kata Subagus. Maksudnya, data yang dibangun sekarang sungguh sangat bermanfaat bagi penanganan ruas jalan seumpama pelaksanaannya pada sepuluh tahun yang akan datang, walaupun data yang lalu-lalu tidak ada. Tanpa data yang cukup tersedia dan baik kualitasnya, tegas Subagus, niscaya akan sulit dicapai hasil pelaksanaan yang sesuai dengan harapan semua pihak. Kemudian, bagaimana mengenai keberadaan jalan nasional pada saat ini bila dikaitkan dengan tema “Jalan dan Kemerdekaan”? Mantan Kasatker Pembangunan
11
info UTAMA Jalan Bebas Hambatan Cisumdawu itu pun menegaskan dengan melihat dari dua sisi. Dari sisi panjang jalan belum sepenuhnya merdeka, masih jauh dari yang seharusnya. Dari sisi kondisi jalan pun masih jauh. “Sekarang ini masih seperempat merdeka,” kata Subagus. “O, ya? Masih seperempat merdeka? Tidak apa-apa, ini ditulis?” “Tidak apa-apa,” sahutnya. “Ditulis saja, agar kita semua tahu. Kenyataan yang ada, mengenai konektivitas masih harus menjadi perhatian, perlu ditingkatkan, tetapi mahal, perlu biaya yang besar. Lalu mernyangkut jalan-jalan yang sudah ada, kondisinya perlu lebih mendapat perhatian. Ada yang masih sempit, ada yang mengecil atau terdapat bottle neck. Begitu juga dengan jembatan,” tambah Subagus.
Gambaran Masalah Subagus memberi contoh di Banten, pada lingkup wilayah pelaksanaan jalan yang dibawahkannya, terdapat kawasan-kawasan pengembangan ekonomi yang menjadi perhatian secara nasional. Konektivitasnya memerlukan dukungan infrastruktur jalan. Pada 2015 sejumlah ruas yang lebarnya 4,5 m – 5,5 m sudah tingkatkan menjadi lebar 7 m. Jalanjalan yang rusak berat, atau bahkan dapat disebut hancur, pun sudah diperbaiki. Namun hal itu belum cukup. Masih diperlukan dukungan dengan jalan tol dan lain-lain. Pada sisi lain, hal yang juga harus mendapat perhatian besar saat ini adalah jembatan-jembatan yang sudah ada. Subagus memberikan gambaran, di wilayah PJN II Banten terdapat 161 jembatan, sebanyak 17 jembatan diantaranya dalam kondisi kritis. Maka sangat penting melakukan kegiatan preventif bagi jalan-jalan dan jembatan-jembatan yang sudah ada. Perlu pula diraih peranserta masyarakat guna menjaga infrastruktur-infrastruktur yang sudah ada itu demi kepentingan bersama.
Investasi Lahan Subagus menunjukkan, betapa pengembangan infrastruktur jalan di wilayah PJN II Banten tidak sederha-
12
na pelaksanaannya. Proyek-proyek yang sudah direncanakan oleh pemerintah pun tak serta-merta bisa segera dilaksanakan. Mungkin di wilayah-wilayah pelaksanaan lain sama juga keadaannya.
teamwork dalam pelaksanaan kegiatan, sudah barang tentu mengacu pada konsep tahapan engineering, education, enforcement, dimana sebelum tahap enforcement perlu adanya monitoring dan evaluasi.
Di balik semua itu hakekatnya adalah investasi. “Tiap tahun kita melakukan investasi, dan investasi itu perlu biaya besar sekali,” kata Subagus. Oleh karena itu,tambahnya, perlu diperhitungkan suatu strategi investasi jangka panjang. Utamakan investasi yang paling murah untuk kepentingan ke depan dalam jangka yang sangat panjang.
Hal-hal tersebut tak lepas kaitan dengan upaya membangun kompetensi dan militansi SDM, yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan infrastruktur jalan. Tertib monitoring dan evaluasi secara taktis strategis sistematis sesuai organisasi tatalaksana yang ada, secara berjenjang. Data yang menyambungkan pucuk pimpinan dengan jajaran paling bawah, dalam memahami suatu persoalan. Oleh karena itu semua bergerak menyampaikan data yang valid. Apabila atasan meragukan ataupun masih merasa perlu memperkaya akan data, penting sekali untuk turun ke lapangan secara langsung (blusukan).
“Apakah investasi yang paling murah itu?” tanya Subagus, yang segera pula dijawabnya sendiri; “investasi yang paling murah itu ya lahan.” Lalu ia pun menggarisbawahi, sangat penting melakukan investasi jangka panjang dengan penyediaan lahan, yaitu lahan yang tidak berbenturan denga faktor-faktor geologis.
Sistem Jaringan dan Intermoda Efektivitas perancangan sistem jaringan jalan nasional tidak dapat dipungkiri selama ini masih sering dipertanyakan oleh banyak pihak. Meski kemacetan-kemacetan yang sering terjadi tak bisa dijadikan ukuran tidak efektifnya sistem jaringan jalan, namun tak ada salahnya bila hal tersebut pun perlu dipandang sebagai suatu cerminan, sebab sistem jaringan jalan berkaitan dengan sistem jaringan transportasi.
Subagus Dwi Nurjaya pun menggarisbawahi, tidak tertutup kemungkinan suatu ketika bawahan berbeda pandangan dengan atasan mengenai masalah tertentu. “Bila terjadi demikian, sampaikanlah pada atasan secara apa adanya dengan jujur disertai solusi,” kata Subagus di akhir perbincangan dengan Media Jalan Jakarta di kantornya, awal Agustus 2016. Dirgahayu Republik Indonesia, HUT Kemerdekaan ke-71 tanggal 17 Agustus 1945 – 17 Agustus 2016. Sekali Merdeka Tetap Merdeka. (Budi Raharjo)
Perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai sistem jaringan transportasi intermoda angkutan. Khusus mengenai hal ini adalah dalam konteks skala nasional. Maka dalam sistem jaringan transportasi intermoda angkutan tersebut, dimungkinkan keberadaan angkutan jalan mendukung angkutan kereta api, angkutan udara, angkutan sungai, danau dan laut, bukan malah penekanannya pada sistem angkutan jalan.
SDM dan Kinerja Pengendalian SDM (sumber daya manusia) berkaitan dengan kinerja
IV
info BALAI
DULU
4 JAM SEKARANG
40 MENIT D
engan setengah berkelakar Effendi T. Bolon berkisah, “Di Jawa Barat itu masih ada yang belum merdeka,” kata PPK IV Satker Metropolitan III Jakarta tersebut, di selasela acara Pembahasan Proses Serah Terima Hibah Jalan yang berlangsung di Hotel Salak Tower, Bogor, beberapa waktu silam. Effendi pun menunjuk nama daerah Jasinga dan Cigelung, serta Leuwiliang. Kata-kata “belum merdeka” yang terkesan bombastis itu
IV
13
info BALAI
ia maksudkan untuk menggambarkan betapa tertinggal daerah yang disebutkannya tadi. Diantara petunjuk ketertinggalan yang dicermatinya adalah, di pasar Jasinga belum terdapat sosok-sosok pelaku usaha yang maju sebagaimana di tempattempat lain pada umumnya. Lokasi wilayah dimaksud, bila dari terminal Bogor ke arah barat melalui Darmaga, terus Leuwiliang, Jasinga, Cegelung (batas Provinsi Banten). Mengapa kiranya hingga terjadi keadaan yang sedemikian memrihatinkan seperti digambarkan Effendi T. Bolon? Hampir dapat dipastikan tak lain lantaran selama puluhan tahun prasarana jalan di daerah tersebut jelek sekali kondisinya. Bila ada yang pernah melewati jalan dari pasar Leuwiliang ke Jasinga di tahun 2010 dan belum pernah ke sana lagi, niscaya punya kesan sangat buruk terhadap dinamika pembangunan yang ada. Memang begitulah kenyataannya pada waktu itu. Hingga lalu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ruas jalan yang hancur tersebut penanganannya diambil alih oleh pusat. Maka bila ada yang pernah melewati jalan dari pasar Leuwiliang ke Jasinga di tahun 2010 dan di tahun 2016 kembali melintasi jalan yang sama, pasti merasa sangat ber-
Foto : Miky Primawan
syukur dan kesan buruk yang pernah ada pun langsung sirna. Bayangkan, perjalanan + 40 km yang dulu harus ditempuh dalam waktu 4 jam, sekarang cukup 40 menit saja, dan itu betul-betul kenyataan. Jalan tersebut merupakan bagian dari ruas Kedung Halang – Cigelung (batas Prov. Banten), yang pelaksanaannya di bawah tanggung jawab Effendi T. Bolon selaku PPK IV Satker Metropolitan III Jakarta. Pengalihan statusnya secara upgrade bertahap, dan bertahap pula penanganannya, hingga tuntas pada akhir 2015. Betapa tak mudah pelaksanaannya pada waktu itu, diungkapkan oleh Sutarto, Asisten Teknik PPK IV Metro III Jakarta. “Ketika mulai kita tangani, kondisinya betul-betul sudah hancur. Bahkan ada yang putus sama sekali,” katanya. Putus sama sekali yang ia maksudkan menunjuk adanya bagian ruas jalan yang hancur itu tak lagi terdapat pondasi perkerasan jalan, melainkan sudah kembali ke jalan tanah. “Pekerjaan pada waktu itu bukan lagi perbaikan jalan, tapi sama saja dengan membuat jalan baru,” jelasnya. Pelaksanaan yang tak mudah kala itu pun, tambah Sutarto, selain menyangkut segi pekerjaan teknik membangun kembali jalan yang hancur, juga lantaran adanya kendala-kendala non teknis akibat kondisi di daerah Banten yang pada waktu itu dapat dibilang masih rawan. Namun segala itu telah berlalu, dan kini pihaknya sudah lega bisa melihat masyarakat mendapatkan pelayanan prasarana jalan yang baik. Hanya saja, oleh karena di daerah tersebut terdapat quary batu belah dan abu batu serta perkebunan kelapa sawit yang sudah berproduksi, maka truk-truk berat dengan muatan melebihi kapasitas jalan yang lalulalang pun merupakan pemandangan lain yang mencemaskan. Inilah persoalan klasik yang menggelisahkan para Insan Bina Marga di mana pun, dan belum juga bisa teratasi. (Budi Raharjo)
14
IV
info BALAI
Penanganan Jalur Sumedang - Cirebon
Foto : Miky Primawan
D
alam perjalanan dari Sumedang ke Cirebon pada bulan April 2016 masih dijumpai bagian ruas jalan dalam kondisi rusak. Namun kini sudah dilakukan penanganan rehab merger mencapai total panjang 5,39 km. Itu merupakan bagian ruas jalan Palimanan–Sumedang sepanjang 97,40 km. Selisihnya, yaitu 92,01 km, dalam kondisi relatif baik dan hanya perlu pemeliharaan dengan penanganan preventif.
man menangani Jalan Lingkar Cianjur yang semula dikhawatirkan bakal putus kontrak, namun akhirnya berhasil selesai berkat koordinasi dan dukungan semua pihak terkait. Setelah itu lalu menjadi PPK KCP, pada 2013/2014 ke bagian menangani pelaksanaan PBC di Pantura sepanjang +15 km, dan mengeksekusi denda hampir satu milyar dalam 4 triwulan masa layanan pemeliharaan.
Ruas jalan tersebut mulai ditangani oleh pusat sejak 1 Februari 2016, masuk dalam nomenklatur PPK LJP (Lohbener–Jatibarang–Palimanan) yang pelaksanaannya berada dalam satu PPK dengan bagian jalan Pantura ruas Cirebon–Palimanan.
Menurut Ali Rachmadi, studi mendalam kondisi lapangan terkini penting sekali meski konsekuensinya mungkin terjadi perbaikan desain. Hal itu mengingat gambar dari P2JN sesuai kondisi tahun lalu. “Dalam waktu pelaksanaan perubahan volumenya bisa sangat jauh berbeda. Tahun lalu mungkin masih rusak sedang, sekarang sudah rusak berat,” papar Ali Rachamdi.
Ruas Palimanan–Sumedang, sebelum ditangani PPK LJP, tanggung jawab penanganannya berada di bawah PPK SKPD dari wilayah I dan wilayah II. Ali Rachmadi Nasution, PPK LJP menjelaskan, ketika status ruas Palimanan–Sumedang ditingkatkan menjadi jalan nasional, terdapat 5,39 km bagian jalan yang rusak seperti telah disebutkan di muka. Seluruh bagian ruas jalan yang kondisinya rusak itu berada di wilayah Kabupaten Majalengka. Dari 5,39 km yang rusak tadi, pelaksanaannya dibagi dalam empat segmen, dan yang kerusakannya paling parah adalah segmen 4. Menangani fisik jalan, kata Ali Rachmadi, perlu kesabaran sekaligus ketegasan. Seperti terkait jalan rusak di Majalengka tersebut, pada waktu itu banyak pihak terkesan tidak sabaran, mendesakdesak agar segera diperbaiki. “Sementara kami sedang melakukan field engineering,” kenang Ali Rachmadi, yang pada 2012 punya pengala-
IV
PPK pelaksanaan jalan bukan sekadar layaknya juru bayar. Ali Rachmadi menggarisbawahi, PPK sebagaimanapun harus berpikir keras, berupaya agar kontraktor dapat bekerja sebaik mungkin. Ruas jalan yang dikontrakkan itu panjang sekali. Apalagi dalam kenyataan, pengalaman pihak kontraktor dalam melakukan pekerjaan preventif masih jauh dibandingkan dengan kesiapan pihak PPK yang sudah lama berpengalaman melaksanakan pemeliharaan rutin swakelola. Oleh karena itu ia menekankan, perlu inspeksi seminggu sekali yang dilakukan bersama-sama oleh kontraktor, PPK, dan konsultan. Dengan demikian pelaksanaan bisa efektif. (Budi Raharjo)
15
info BALAI
BANJIR CARITA DAN PENANGANAN DARURAT JEMBATAN
H
al yang tak pernah terjadi bisa terjadi, seiring waktu dan perubahan. Seperti peristiwa banjir bandang yang melanda Pantai Carita, Banten, tanggal 25-26 Juli 2016 lalu. Hujan deras hari Minggu sejak pukul 5 sore itu tak diduga menimbulkanbanjir pada pukul 11 malam tanggal 25 Juli dan baru surut pukul 6 pagi tanggal 26 Juli. Tak diduga, karena selama ini tidak pernah terjadi peristiwa banjir melanda kawasan wisata Pantai Carita. Ruas jalan nasional Cilegon–Anyer–Labuan yang membentang sepanjang pinggir pantai pun tertimbun lumpur di tujuh titik pada bentangan panjang jalan sekitar 40 km. Bukan seluruh 40 km itu tergenang lumpur, melainkan pada tujuh titik yang lokasinya rendah ataupun sekitar jembatan sungai-sungai yang melintang jalan dari arah bukit ke pantai. Sungai-sungai itu terbilang bukan sungai-sungai besar. Jembatan Cikalimati di depan Kondominium Pantai Carita Utara (Jalan Raya Labuan Km 9, Pandeglang) hanya 6 m panjangnya, yang berarti lebar sungai kurang dari enam meter. Namun Cikalimati tampaknya yang paling dahsyat mengalirkan lumpur serta meluapkannya manakala batang-batang kayu yang hanyut tersangkut di jembatan dan menyumbat aliran sungai. Tidak begitu jauh sebelum jembatan itu dari arah Anyer, pada malam kejadian, di kala hari sudah lewat tengah malam, terdapat dua buah mobil
16
Foto-foto : Miky / Kadimin
yang terjebak banjir. Penumpang salah satu mobil segera keluar dan membiarkan mobilnya berada di tengah genangan air berlumpur yang tak seberapa tinggi. Namun penumpang salah satu mobil yang lain tetap berada di dalam, barangkali bermaksud menunggu air surut untuk bisa melintasi jembatan dan kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Tetapi mungkin karena mengantuk mereka pun ketiduran di dalam mobil ber-AC yang kacanya tertutup rapat, sehingga malah jadi tidur terus. Pada pagi hari keempat penumpang dalam mobil itu diketahui telah meninggal dunia.
Jembatan Rusak Dari setelah jembatan Cikalimati ke arah Labuan, di sebelah kanan terdapat masjid tua yang terawat baik, yang pada saat kejadian banjir menjadi tempat warga menyelamatkan diri, seperti dikisahkan oleh Bagus dan Suryadi, warga kampung Pagedolan desa Sukajadi, kecamatan Carita. Melewati samping masjid itu, berjalan kaki diantara kepadatan rumah penduduk, sebentar saja sudah sampai di pinggir laut, dan terlihatlah sebuah jembatan hancur. Itulah jembatan Citari, yang diba-ngun oleh Cipta Karya untuk mendukung aktivitas nelayan dan warga sekitar pada umumnya. Namun banjir bandang telah menghancurkannya, bersamaan dengan terkikis dan lenyapnya daratan di seberang kampung tempat salah satu kaki jembatan berada. Daratan relatif luas yang biasanya juga dimanfaatkan oleh warga untuk
IV
info BALAI
bermain sepak bola itu telah menjadi laut, sehingga tak ada lagi pelindung kampung dari terpaan ombak angin barat. Mudah-mudahan ada inisiatif warga yang didukung pihak-pihak terkait untuk menanam pohon bakau di area bekas daratan yang lenyap tersebut. Banjir bandang yang melanda Pantai Carita pun mengakibatkan Jembatan Cikalimati jadi kritis. Kadimin, PPK Cilegon–Anyer–Labuan, pada Senin tanggal 26 Juli 2016 berada di lokasi, bersama para aparat dan pejabat pemerintah setempat. “Ketika jalan akan dibuka kembali, mereka bertanya kepada saya terkait jembatan itu, apakah bisa dilewati truk-truk angkutan berat? Saya katakan, tidak bisa, dan kalau dipaksakan jembatan akan ambruk. Lalu saya telepon Pak Bagus, dan beliau mendukung keputusan yang saya ambil di lapangan tadi,” kata Kadimin. Dijelaskannya, setelah kejadian banjir bandang itu, bagian kanan jembatan Cikalimati dari arah Anyer kelihatan miring. Hal itu menunjukkan kondisi kritis yang serius. “Memang di tahun 2015 sudah kita ketahui ada beberapa girder yang keropos. Lalu
IV
kita sangga dengan glugu. Dengan kejadian banjir bandang itu, tambah hancur. Sekarang kita tangani secara darurat dengan baja yang ditumpangkan di atas jembatan eksisting,” ungkap Kadimin pula.
Jembatan Darurat dan Pelibatan Stakeholder Jembatan Cikalimati terakhir dibangun pada 1980/1981 dengan biaya dari APBD Prov. DT I Jabar. Dengan demikian jembatan tersebut mencapai usia 35 atau 36 tahun hingga kini ditangani secara darurat. Namun ternyata jembatan Cikalimati bukan satu-satunya jembatan yang kondi-sinya kritis. Kasatker PJN II Banten, Subagus Dwi Nurjaya, mengungkapkan di wilayah PJN II Banten terdapat 161 jembatan, sebanyak 17 diantaranya kritis. Sementara kegiatan industri terus berjalan, pengangkutan hasilhasilnya harus melalui jembatanjembatan itu, sedangkan anggaran dari negara bagi penanganannya belum ada. Lalu harus bagaimana?
Subagus berinisiatif mengajak para pihak untuk memecahkan persoalan tersebut, dalam skala penanganan darurat. Hasilnya positif. Jembatan-jembatan kritis pun ditangani secara darurat dengan pelibatan stakeholders. Penerapannya dengan menggunakan baja yang ditumpangkan di atas jembatan eksisting seperti telah disebut di atas tadi. Subagus menandaskan sehubungan pelaksanaan darurat tersebut, bahwa: (-) penanganan satu minggu selesai, (-) dengan design engineering, (-) sumbangan dengan berita acara, (-) dipertanggungjawabkan keuangannya. “Ini penanganan sementara agar jembatan-jembatan tetap bisa fungsional, sampai ada dana dari pemerintah bagi penanganannya secara permanen,” tegas Subgus. “Walaupun jembatan darurat, tapi mampu dilewati angkutan dengan beban berapa pun,” tambah Subagus sambil tersenyum. Alhasil, hal yang tidak pernah terjadi pun bisa terjadi, seiring kreativitas dan inovasi. (Budi Raharjo)
17
info KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS Inspektor Jembatan Gantung di Provinsi Banten
S
alah satu program nawa cita pemerintah adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, untuk mendukung dan merealisasikan program tersebut Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyusun program pembangunan infrastruktur kebinamargaan di wilayah Republik Indonesia, salah satu infrastruktur yang telah teralisasikan adalah pembangunan sepuluh jembatan gantung penyeberangan orang di daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang telah diresmikan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ibu Puan Maharani pada tanggal 17 Februari 2016. Pembangunan jembatan gantung tersebut akan terus direalisasikan secara bertahap di wilayah Republik Indonesia. “Pembangunan jembatan gantung penyeberangan orang di kabupaten lebak merupakan penggatian jembatan gantung yang telah rusak berat sehingga oleh peduduk sekitar diistilahkan dengan sindiran dengan jembatan “Indian Jones”, jembatan tersebut tentu akan sangat membahayakan penggunanya khususnya anak-anak sekolah yang menggunakan jembatan tersebut untuk berangkat sekolah. Selain penggantian jembatan yang telah rusak, jembatan gantung yang dibangun juga merupakan jembatan yang sebelumnya belum ada, hal ini telah memberikan harapan baru bagi masyarakat sekitar karena mereka tidak perlu memutar jauh untuk menyeberang atau tidak perlu menggunakan rakit penyeberangan dan hal tersebut dapat meningkatkan percepatan roda perekonomian masyarakat sekitar. Sepuluh jembatan gantung penyeberangan orang yang telah terpasang nantinya akan dihibahkan kepada Pemerintah Daerah” kata Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV, Bapak Bambang Hartadi pada saat acara pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis Inspektor Jembatan Gantung di Pandeglang, Banten, 31 Mei - 2 Juni 2016. Pembangunan sepuluh jembatan gantung penyeberangan orang di Kabupaten Lebak merupakan sebagian kecil pemenuhan dari kebutuhan Kabupaten Lebak terhadap jembatan gantung. Bambang Hartadi menyebutkan bahwa “Berdasarkan data tahun 2015 di Kabupaten Lebak terdapat 243 jembatan gantung penyeberangan orang dimana 108 jembatan gantung diantaranya dalam kondisi rusak berat yang membutuhkan penggantian. Apabila ditambahkan dengan kebutuhan dari kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Banten jumlahnya akan bertambah besar. Untuk memenuhi kebutuhan jembatan gantung tersebut diperlukan sinergitas program pembangu-
18
nan maupun penggantian jembatan gantung antara pemerintah daerah dengan pusat khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga. Pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan perbantuan hibah jembatan gantung kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, permohonan tersebut akan di evaluasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga sesuai dengan skala prioritas berdasarkan ketersediaan alokasi dana untuk Jembatan Gantung.” Untuk mempertahankan agar jembatan gantung penyeberangan orang yang telah terpasang sesuai dengan umur rencana dibutuhkan pemeliharaan yang dilaksanakan secara rutin maupun berkala. “Pemerintah daerah yang nantinya akan menerima hibah jembatan gantung harus mampu memelihara jembatan gantung yang telah terpasang dengan baik dan benar, selain itu pemerintah daerah juga harus dapat memberikan sosialiasi kepada masyarakat pengguna bahwa jembatan gantung penyeberangan orang hanya dapat dilintasi oleh orang atau kendaraan roda dua, dan untuk tipe-tipe tertentu dapat dilewati oleh kendaraan roda empat dalam kondisi darurat yaitu mobil ambulance. Berdasarkan hal tersebut Kegiatan Bimbingan Teknis Inspentor Jembatan Gantung ini dilaksanakan dengan berkerjasama Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten serta Direktorat Jembatan” ungkap Nurmala Simanjuntak Kepala Bidang Pengendalian Sistem Pelaksanaan Pengujian dan Peralatan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV. Kegiatan Bimbingan Teknis Inspektor Jembatan Gantung diikuti oleh peserta dari Unit Kerja dan Unit Pelaksana Kegiatan SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Banten, SNVT Pelaksanaan
IV
info KEGIATAN
Foto : Miky Primawan
Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Banten, SNVT P2JN Provinsi Banten, SKPD-TP Dinas Bina Marga Provinsi Banten, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, serta peserta dari Dinas Bina Marga Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten. Narasumber yang memberikan materi dalam kegiatan tersebut terdiri dari narasumber dari Direktorat Jembatan, Direktorat Pembangunan Jaringan Jalan, Akademisi dan Pabrikator yang menyampaikan materi mengenai kebijakan, pembangunan, pemeliharaan, aspek lingkungan dan keselamatan jembatan gantung penyeberangan orang. Selain menyampaikan materi-materi yang bersifat teoritis, para narasumber juga menyampaikan pengalaman-pengalamanya dalam hal jembatan khususnya jembatan gantung, Iwan Zarkasi yang menjadi salah seorang narasumber memberikan motivasi para peserta sambil berkisah tentang salah seorang dosennya semasa kuliah dulu yang menyarankan
IV
agar menekuni jembatan. Kepala Sub Direktorat Jembatan Khusus Direktorat Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga itu mengungkapkan kembali, bahwa jembatan memiliki arti sangat besar dalam kehidupan. “Jembatan menyeberangkan orang dari kemiskinan ke kemakmuran atau kesejahteraan. Jembatan menyeberangkan orang dari kebodohan ke kepandaian atau menjadi pintar. Jembatan menyeberangkan orang sakit menuju sembuh atau sehat” tegas Iwan Zarkasi. Penyampaian materi kepada peserta tidak hanya dilaksanakan di dalam kelas, juga dilaksanakan di luar kelas dengan studi lapangan di jembatan gantung desa Kolelet Kabupaten Lebak dengan membagi peserta ke dalam tiga kelompok, dimana ma-sing-masing kelompok dibimbing oleh seorang narasumber, setiap kelompok wajib melakukan inspeksi jembatan dan menyusun laporan hasil inspeksi yang kemudian dipresentasikan dan dibahas
dengan seluruh peserta di kelas. Dalam pemeliharaan jembatan gantung penyemberangan orang, tujuh hal yang harus diperhatikan, yaitu: a. Pelapisan komponen baja. b. Pelumasan bagian bergerak dengan menggunakan alat penyemprot pelumas minimum dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun. c. Komponen baja yang bengkok dapat diluruskan dengan menggunakan dongkrak dan punggung baja dibantu dengan pemukulan. d. Perbaikan baut dan mur yang kendor. e. Perbaikan kabel utama. f. Perbaikan angkur dan walter mur angkur. g. Perbaikan hanger dan walter mur hanger.
19
info KEGIATAN
BBPJN IV Selesaikan
283 Sertifikat Lahan Jalan Nasional
Foto-foto : Miky / Suseno
D
itjen Bina Marga bertanggung jawab terhadap lebih dari 47.000 kilometer jalan nasional. Sebagai langkah tertib adminitrasi maka Ditjen Bina Marga secara bertahap melakukan sertifikasi tanah jalan nasional tersebut. “Memang tidak mudah (sertifikasi ini), namun kita sudah bergerak (melakukan sertifikasi),” kata Sekretaris Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bambang Sudiatmo saat serah terima sertifikat asli tanah jalan nasional BBPJN IV di kantor Kementerian PUPR, Rabu 13 Juli 2016. Program sertifikasi sendiri merupakan hasil kerja sama antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Setiap tahunnya Kementerian ATR/BPN mengalokasikan dana untuk kepengurusan 5.000 sertifikat bidang tanah bagi kementerian/ lembaga negara yang berkepentingan. “Saya harap
20
IV
info KEGIATAN
BBPJN IV dan balai-balai lainnya untuk melanjutkan mengurus sertifikat tanah pada tahun anggaran 2016 dan 2017. Segera dilaksanakan, jangan ditunda-tunda karena sertifikat tanah masalah krusial,” tutur Sudiatmo. Menurut Kepala BBPJN IV Bambang Hartadi, pada kesempatan tersebut pihaknya menyerahkan 283 sertifikat tanah jalan nasional ke Sekretariat
IV
Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PUPR. Sebelumnya, ia menambahkan, BBPJN IV telah menyelesaikan 585 sertifikat. Ia juga berharap dapat menyelesaikan 234 sertifikat lainnya hingga akhir 2016. Sertikat yang diserahkan berasal dari PJN Metropolitan II DKI Jakarta 7 sertifikat, PJN Metropolitan Bandung 71 sertifikat, PJN Wilayah I Jawa Barat 22 sertifikat, PJN Wilayah II Jawa Barat
57 sertifikat, PJN Wilayah Banten 90 sertifikat, dan PJN Wilayah II Banten 36 sertifikat. Turut hadir dalam acara tersebut, Kabag Barang Milik Negara Sekretariat Ditjen Bina Marga Darwis Daraba, Kabag Tata Usaha BBPJN IV Novri Haryandi, serta dari Satuan Kerja (Satker) wilayah Banten, Jakarta dan Jawa Barat (Jabar). (Frans Agung)
21
info KEGIATAN
Foto : Wawan
Menteri Basuki Lantik 175 Pejabat Kementerian PUPR
D
alam rangka penyegaran organisasi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melantik 175 pejabat di lingkungan Kementerian PUPR di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Selasa 9 Agustus 2016. “Mutasi, rotasi dan promosi adalah hal yang sangat biasa dari satu siklus organisasi. Ini bukan sekadar lips service,” kata Basuki saat memberikan sambutan. Oleh karena itu, Basuki berpesan kepada pejabat yang baru dilantik maupun pejabat lama yang hadir untuk mengingat secara mendalam sumpah jabatan yang telah diucapkan di hadapan Tuhan melalui rohaniwan masing-masing. “Ingatlah akan sumpah kalian, apalagi Kementerian PUPR mendapat amanah untuk membelanjakan anggaran yang besar, tetap teguhkan iman, tidak ter-
22
goda, tetap bekerja dengan benar dan jaga pola hidup sederhana,” pesan Basuki. Wujud konkretnya, ia melanjutkan, kepada para pejabat diwajibkan untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK. Selain itu, “Jangan pakai narkoba. Jika ada yang memakai, akan dipecat dan tidak ada jabatan,” ungkapnya tegas. Pejabat yang dilantik terdiri dari 11 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.a, 11 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b, 38 orang Pejabat Eselon III.a, 66 orang Pejabat Administrator Eselon III.a Unit Pelaksana Teknis/ Balai, dan 49 orang Pejabat Administrator Eselon III.b Unit Pelaksana Teknis/Balai. (Frans Agung)
IV
info KEGIATAN
REDAKSI
MENGUCAPKAN SELAMAT ATAS DILANTIKNYA: Kepala BBPJN VI: Ir. Bambang Hartadi, MPM Kepala Bagian Tata Usaha: Novri Haryandi, ST, MA Kepala Bidang Perencanaan dan Pemantauan: Ir. Beni Fariati Handayani M. R., MT Kepala Bidang Pembangunan dan Pengujian: Ir. Nurmala Simajuntak, M. Eng.Sc Kepala Bidang Preservasi dan Peralatan I: Christoforus Mardjono Tjatur Lasmono, ST, M.Tech Kepala Bidang Preservasi dan Peralatan II: Ir. Yudo Muktiarto, M.Eng.Sc
SEMOGA DAPAT MENJALANKAN AMANAH DENGAN BAIK DAN MEMBERI BANYAK MANFAAT BAGI MASYARAKAT
IV
23
info LINGKUNGAN & KESEHATAN
Sampah Kementerian PUPR Diolah Menjadi Pupuk dan Batako
Warna Kebinamargaan dalam Prepcom III UN Habitat
P
ermasalahan sampah di kota besar di Indonesia menjadi salah satu tantangan besar saat ini. Timbunan sampah yang dihasilkan di ibu kota Jakarta adalah sebesar 6500 ton/hari. Tidak hanya lingkungan yang buruk, sampah yang tidak terolah juga berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Padahal, apabila dikelola dengan benar, sampah bisa menjadi berkah.
9
Kementerian PUPR menyadari potensi pengolahan sampah tersebut. Setiap hari sampah yang dihasilkan dari berbagai direktorat di lingkungan kementerian diolah menjadi pupuk maupun batako. “Yang kami lakukan adalah mengolah sampah secara ramah lingkungan sekaligus memberikan manfaat, setidaknya bagi kami sendiri,” kata SingMerdeka gih dari Biro UmumItu Kementerian PUPR saat ditemui MediaBerani Jalan Tertib Jakarta di lokasi kerjanya.
Jalan-jalan di Jalan Sejarah
11
Menurut Singgih, sampah dari aktifitas di lingkungan kerja Kementerian PUPR dikumpulkan di tempat pengolahan sampah. Langkah pertamanya adalah memilah mana yang sampah organik dan mana yang anorganik. Sampah organik di-
13 15
hancurkan kemudian dibakar dengan suhu tinggi. Proses pembakaran dilakukan sedemikian rupa sehingga asap dihasilkan ramah lingkungan. Abu
Dulu 4 Jam Sekarang 40 Menit
17
Penanganan Jalur Sumedang-Cirebon
19 20 22 25 24
Menteri Basuki Lantik 175 Pejabat Kementerian PUPR LINGKUNGAN & KESEHATAN
Waspadai, Sakit Gigi Bisa Indikasikan Penyekit Diabetes
24 26
Banjir Carita dan Penanganan Darurat Jembatan
Bimbingan Teknis Inspektor Jembatan Gantung
BBPJN IV Selesaikan 283 Sertifikat Lahan Jalan Nasional
LINGKUNGAN & KESEHATAN
Sampah Kementerian PUPR Diolah Menjadi Pupuk dan Batako TOKOH
Nugie
Foto-foto : Wawan
IV
info LINGKUNGAN & KESEHATAN yang dihasilkan dari proses tersebut dijadikan pupuk kompos, sedangkan yang kasar untuk bahan pembuatan batako. Sedangkan sampah anorganik dapat didaur ulang. Sampah yang dikelola dengan baik, Singgih melanjutkan, setidaknya memberikan dua manfaat. Pertama, menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Kedua, sampah yang dikelola dengan baik dan benar dapat memberikan tambahan penghasilan. “Tapi apa yang kami hasilkan tidak untuk dikomersialkan, tapi dipakai untuk kebutuhan sendiri. Sebagai contoh, batako yang dihasilkan dipakai untuk bahan bangunan seperti membuat kamar mandi.” Apa yang dilakukan Singgih dan teman-teman patut diapresiasi. Apalagi sejauh ini sudah berjalan dengan baik. “Akan tetapi yang masih menjadi catatan adalah kurangnya partisipasi pegawai kementerian untuk membuang sampah sesuai nama kotak sampah yang sudah tersedia. Kalau saja koordinasinya baik, itu sangat memudahkan bagi para pengelola untuk cepat memproses sampah tersebut,” tutur Singgih. (Sumali/AS)
Waspadai,
Sakit Gigi Bisa Indikasikan Penyakit Diabetes
A
nda pernah mempunyai masalah seputar mulut dan gigi seperti napas berbau, mulut terasa kering dan selalu merasa haus, mukosa mulut terasa terbakar/ panas, nyeri pada gusi, mudah berdarah dan bengkak di dalam mulut yang sukar disembuhkan? Bisa jadi itu merupakan tanda Anda terkena Diabetes Millitus (DM).
makan berlebih, tidur serta minum air putih yang cukup dan berolahragalah,” saran Drg. Febrina. Mari jaga pola hidup sehat dan selalu merawat gigi demi terhindar dari penyakit ini. (Sumali/AS)
“Pengaruh lainnya DM terhadap kesehatan gigi dan rongga mulut (Oral Diabentik) ialah lidah sering menjadi besar/ hipertrofi, ludah seringkali menjadi kental, dan periodontitis diabetika atau gigi goyang, lepas dan bisa terjadi pembengkakan,” kata Drg. Febrina Pulungan saat ditemui Media Jalan Jakarta saat praktik di Poliklinik Gigi Kementerian PUPR. DM atau sering disebut penyakit kencing manis ini bisa membuat orang mengalami gangguan fungsi mata, ginjal, meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, impotensi, bau badan, dan tanpa disadari ingin makan berlebih. “Oleh karena itu, kontrol gula darah dengan cara merawat gigi dan gusi serta ke dokter gigi untuk pemeriksaan rutin setiap enam bulan. Perbaiki pola hidup jauhkan dari penyebab stres dan hindari merokok, jangan
IV
25
info TOKOH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VI
Pembangunan Infrastruktur
Harus Berkelanjutan
Dengan Semangat Kemerdekaan BBPJN VI Siap Wujudkan Foto : Istimewa
"Indonesia Kerja Nyata"
A
gustinus Gusti Nugroho mengakui pembangunan infrastruktur di Indonesia dirasakannya sudah cukup berkembang. Penyanyi yang akrab disapa Nugie itu bahkan merasakan sendiri bagaimana pembangunan jalan dan jembatan membuka akses di daerahdaerah.
Namun demikian, Nugie yang masih tergabung dalam kelompok band The Dance Company ini mengingatkan akan dampak negatif dari kemajuan infrastruktur. Terbukanya akses desa, turut membawa masuk tren gaya hidup kota yang tidak cocok dengan masyarakat desa. “Pembangunan bisa menjadi faktor dari perubahan masyarakat, bisa menimbulkan masalah sosial. Misalnya ekonomi rakyat tersingkir karena minimarket masuk, sehingga juga membuat masyarakat lebih konsumtif. Arus urbanisasi juga tidak terhindar, dan efek lainnya.”
Demi Indonesia yang Lebih Sejahtera dan Merata
“Pembangunan infrastrutur sudah baik. Banyak akses yang sudah dibuka. Beberapa waktu lalu, saya sempat menyusuri dari Lampung ke arah Bengkulu (dan) Jambi, (dengan menggunakan jalur) darat. Saya melihat sudah ada perbaikan, khususnya (infrastruktur) jalan,” tutur adik kandung penyanyi Katon Bagaskara dan Andre Manika itu kepada Media Jalan Jakarta. Menurut Nugie, infrastruktur jalan dan jembatan yang membuka akses transportasi berdampak pada meningkatkan perekonomian masyarakat. Saat pergi ke daerah, suami dari Shinta Dewi itu pernah melihat sendiri desa-desa yang telah memiliki jalan yang lebar dan bagus. “Jalan yang bagus membuat arus transportasi lancar untuk mendistribusikan hasil bumi dari desa ke kota,” tutur ayah dari Arkazora Nugraha yang lahir di Jakarta 31 Agustus 1971 itu.
26
Intinya, lulusan FISIP Universitas Indonesia ini sangat mendukung pembangunan infrastruktur. Namun alangkah baiknya, pembangunan yang dilakukan selalu dibarengi dengan pendampingan pada masyarakat sekitar secara sosial dan ekonomi. Supaya pembangunan yang dilakukan lebih berkelanjutan. Saat ditanya rencana ke depan, Nugie tak segan mengungkapkan bahwa dirinya saat ini tengah mempersiapkan sebuah mini album bersama The Dance Company. “Doakan saja. Saat ini sedang tahap pengerjaan,” tutup Nugie.
IV
IV
27
VI
28
IV
