WANPRESTASI DALAM PEMBAYARAN PREMI ASURANSI DIHUBUNGKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG ASURANSI JIWA Oleh : Dewa Ayu Widiastuti Meranggi A.A. Sagung Ari Atu Dewi Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana ABSTRACT The paper is titled “In the Event of Default Insurance Premium Payment Associated With Life Insurance Liability Insurer”. This paper uses normative analysis method then analyzed legislation and related literature. The purpose of this paper is to determine the factors that cause default in the repay the premium and the settlement in case of default in payment of insurance premiums. From the analysis covered can be concluded that the incidence of default in the payment of insurance premiums will affect the content as well as the continuation of the agreement. If there has been a default in the payment of insurance premiums, the insured person has no right to demand any payment if the policy do not have a cash value, but if the policy of the insured already has case value, the insured can sell the policy. Keywords : Default, Premiums Insurance, Liability, Insurance ABSTRAK Makalah ini berjudul “Wanprestasi Dalam Pembayaran Premi Asuransi Dihubungkan Dengan Tanggung Jawab Penanggung Asuransi Jiwa”. Makalah ini menggunakan metode normatif kemudian menganalisa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Tujuan dari penulisan makalah ini yaitu untuk mengetahui faktorfaktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pembayaran premi serta penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pembayaran premi asuransi. Dari analisa yang dibahas dapat disimpulkan bahwa timbulnya wanprestasi dalam pembayaran premi asuransi akan mempengaruhi isi serta kelanjutan dari perjanjian. Apabila telah terjadi wanprestasi dalam pembayaran premi asuransi, maka pihak tertanggung tidak mempunyai hak untuk menuntut pembayaran apapun jika polisnya belum memiliki nilai tunai, namun jika polis dari tertanggung telah memiliki nilai tunai maka tertanggung dapat menjual polisnya. Kata Kunci : Wanprestasi, Premi Asuransi, Tanggung Jawab, Asuransi Jiwa
I.
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Manusia hidup didunia tidak pernah merasa puas akan kemajuan-kemajuan jaman
yang berkembang begitu pesat. Dengan adanya perkembangan jaman yang begitu pesat
1
ini menyebabkan manusia selalu ingin berinovasi dengan mewujudkan gagasan-gagasan yang menurut perkiraannya dapat membawa pada keadaan yang lebih sejahtera serta aman. Namun, segala hal yang dicapai itu tidaklah selalu membawa akibat yang positif sesuai dengan apa yang direncanakan semula, melainkan terdapat juga akibat-akibat atau bahaya-bahaya negatif yang bisa saja dihadapinya. Dengan kata lain akan selalu ada resiko disetiap hal yang akan dilakukannya. Resiko yang akan dihadapinya tidaklah hanya terhadap harta bendanya semata melainkan resiko tersebut dapat pula menimpa pada dirinya (jiwanya). Setiap orang baik kaya maupun miskin tidak akan terlepas dari kemungkinankemungkinan menghadapi resiko-resiko sebagai mana tersebut diatas. Oleh karena itu, agar dirinya serta harta bendanya berada dalam keadaan aman maka setiap orang selalu berusaha menghindarkan diri dari segala hal atau resiko yang mungkin akan dialami. Kalaupun suatu saat resiko tersebut benar-benar terjadi, mereka biasanya tidak ingin menanggung resiko tersebut sendiri, bahkan kalau memungkinkan mereka sama sekali tidak ingin menanggungnya. Untuk itu bagi sebagian orang sering kali menempuh jalan dengan mengadakan suatu perjanjian yang dikenal dengan nama “Asuransi” atau dalam bahasa Belanda “Verzekering” yang berarti pertanggungan. 1 Sehingga dewasa ini peranan dari Lembaga Asuransi dirasakan semakin penting, demikian juga halnya dengan asuransi jiwa. Asuransi jiwa menurut Santoso Poedjosoebroto menyatakan bahwa Asuransi Jiwa atau Pertanggungan Jiwa adalah suatu perjanjian dimana penanggung dengan menerima suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung, untuk memberi suatu pembayaran kepada tertanggung atau tertunjuk, manakala terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti yang harus ada hubungannya dengan meninggalnya tertanggung tadi.2 Dari pengertian yang dikemukakan tersebut dapat diketahui asuransi jiwa merupakan suatu persetujuan untuk mengadakan pembayaran sejumlah uang dengan menerima premi, dalam hubungan hidup atau wafatnya manusia. 3
1
Wirjono Prodjodikoro, 1979, Hukum Asuransi di Indonesia, PT. Intermasa, h.1.
2
Santoso Poedjosoebroto, 1969, Beberapa Aspekta tentang Hukum Pertanggungan Jiwa di Indonesia, Penerbit Bhratara, Jakarta, h.14. 3 Wirjono Prodjodikoro, 1979, op.cit., h.158.
2
Pada umumnya dalam setiap perjanjian apapun bentuknya, berlaku kewajibankewajiban yang mengikat pihak-pihak didalamnya. Demikian pula dengan perjanjian asuransi jiwa disini mengikat kewajiban-kewajiban yang mengikat bagi si penanggung maupun si tertanggung yang berlaku sejak perjanjian itu dibuat dan ditandatangani. Namun tidak semua persetujuan perjanjian dilaksanakan sebagaimana mestinya menurut yang diperjanjikan. Meskipun telah banyak ketentuan-ketentuan yang dibuat, yang bertujuan untuk mencegah timbulnya suatu permasalahan, namun karena faktor manusianya itu sendiri ataupun faktor-faktor diluar kemampuannya, sehingga permasalahan yang tidak diinginkan akhirnya timbul juga, hal inilah yang kemudian disebut dengan wanprestasi atau ingkar janji. 1. 2
Tujuan Penulisan Dari latar belakang diatas dapat dikemukakan tujuan penulisan makalah ini yaitu :
Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab wanprestasi dalam pembayaran premi serta penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pembayaran premi II.
ISI MAKALAH
2.1
Metode Penelitian Metode penulisan karya ilmiah ini adalah menggunakan metode normatif, yaitu
dengan menganalisis peraturan perundang-undangan serta literatur terkait (statute approach) 2.2
Hasil dan Pembahasan
2.2.1 Faktor penyebab wanprestasi dalam pembayaran premi Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan ada 3 unsur dalam pengertian asuransi, yaitu : -
Unsur pertama yakni pihak terjamin yang berjanji membayar uang premi kepada pihak penjamin, sekaligus atau berangsur-angsur.
-
Unsur kedua yakni pihak penjamin yang berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak terjamin, sekaligus atau berangsur-angsur apabila terlaksana unsur ketiga
-
Unsur ketiga yakni suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi. 4
Jadi dalam suatu perjanjian asuransi, pihak penanggung berjanji akan membayar sejumlah uang kepada tertanggung apabila peristiwa yang tidak tentu itu terjadi, sedang 4
Ibid, h.1.
3
dilain pihak tertanggung berjanji akan membayar premi sebagai harga kesediaan penanggung untuk memikul resiko yang dideritanya, sehingga jika premi dibayar resiko akan beralih, jika premi tidak dibayar resiko tidak beralih. 5 Kemudian apabila kewajiban-kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka dikatakan pihak-pihak telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi dalam pembayaran premi oleh tertanggung dapat berupa : 1.
Tertanggung sama sekali tidak membayar premi
2.
Tertanggung telat membayar premi
3.
Tertanggung telah membayar premi tepat waktu akan tetapi jumlah premi yang dibayarkan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.
Adapun bentuk wanprestasi yang bisa dilakukan oleh tertanggung sebagaimana yang tercantum didalam pasal 251 KUHD, mengenai keharusan adanya pemberitahuan mengenai hal yang dipertanggungkan dengan sebenar-benarnya dan selengkaplengkapnya seperti yang dinyatakan dalam pasal 251 KUHD, yaitu : Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukan dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal. Maksud dari pasal tersebut
adalah untuk memberi perlindungan kepada
penanggung yang akan memikul suatu resiko. Dalam prakteknya, apabila tertanggung melakukan hal-hal seperti yang disebutkan diatas akan membawa akibat terhadap perjanjian yang telah dibuat atau terhadap kelanjutan dari perjanjian yang telah dibuat tersebut. 2.2.2 Penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pembayaran premi Seperti yang telah dijelaskan tadi mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh tertanggung dalam pembayaran premi maka cara-cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu : -
Dengan menjual polisnya, yang dimaksud dengan polis disini yaitu surat yang memuat
perjanjian
antara
tertanggung
dan
penanggung.
Dengan
mengembalikan polis, berikut dengan kwitansi pembayaran premi terakhir serta menerima sejumlah nilai tunai polis. 5
Abdulkadir Muhammad, 1983, Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan, Alumni, Bandung, cet. II,
h.27.
4
-
Polisnya menjadi polis bebas premi, polis berjalan terus dengan jumlah uang pertanggungan yang disesuaikan dengan besar nilai bebas premi yang telah ditentukan, sedangkan macam dan masa pertanggungan tetap seperti semula. Uang pertanggungan akan dibayar diakhir masa pertanggungan atau pada saat meninggalnya tertanggung, jika hal ini terjadi dalam masa pertanggungan.
-
Menjadikan polisnya polis bebas waktu, dalam hal polis sudah mempunyai nilai dan menunggak lebih dari masa keleluasaan yang ditetapkan, maka jika dalam waktu tertentu pemegang polis tidak mengajukan pilihan, polis secara otomatis menjadi polis bebas premi.
Tapi dalam penyelesaian masalah wanprestasi, penanggung masih memperhatikan sebab-sebab tertanggung tidak melaksanakan kewajibannya, seperti pihak tertanggung tidak pernah dikenakan bunga. III. KESIMPULAN Setelah diuraikan mengenai wanprestasi dalam pembayaran premi serta masalah yang timbul akibat adanya wanprestasi dan cara penyelesaiannya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1.
Dengan adanya faktor penyebab wanprestasi yang dilakukan oleh pihak tertanggung yang tidak membayar premi dikarenakan beberapa faktor manusianya, maka dapat mempengaruhi isi dari perjanjian yang telah dibuat serta kelanjutan dari perjanjian yang dibuat tersebut.
2.
Apabila pihak tertanggung atau pemegang polis tidak membayar premi dan polisnya belum meiliki nilai tunai maka tertanggung belum mempunyai hak untuk menuntut pembayaran apapun dari penanggung. Namun jika polis telah memiliki nilai tunai maka tertanggung bila melakukan wanprestasi dapat menjual polisnya, polisnya menjadi polis bebas premi dan menjadikan polisnya polis bebas waktu.
5
DAFTAR PUSTAKA BUKU Abdulkadir Muhammad, 1983, Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan, Alumni, Bandung, cet. II. Santoso Poedjosoebroto,1969, Beberapa Aspekta tentang Hukum Pertanggungan Jiwa di Indonesia, Penerbit Bhratara, Jakarta. Wirjono Prodjodikoro, 1979, Hukum Asuransi di Indonesia, PT. Intermasa. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
6
