SALINAN
WALIKOTA SORONG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG KOTA SORONG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SORONG, Menimbang :
Mengingat :
a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan peningkatan penataan organisasi perangkat Daerah Kota Sorong, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kota Sorong ;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kota Sorong.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
-24.
Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884 );
5.
Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.
Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
-313. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri 56 Tahun 2010. 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG dan WALIKOTA SORONG MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG. BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal
1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Sorong. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Walikota adalah Walikota Sorong. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong. 5. Perum perhutani adalah Perusahaan Umum Perhutanan Nasional Indonesia 6. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kota Sorong. 7. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung adalah Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kota Sorong. 8. Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi - Seksi adalah Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi – Seksi pada kesatuan pengelolaan hutan Lindung Kota Sorong. 9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam menunjang kelancaran tugas pemerintah. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Pengelolaan Hutan Lindung Kota Sorong.
Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan
-4BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung merupakan unsur Pelaksanaan tugas tertentu Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pasal 4 Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang Kehutanan di Wilayah Pemerintah Kota Sorong. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung mempunyai fungsi : a. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis dibidang kehutanan; b. Pemberian perizinan dan pelayanan umum; c. Pelaksanaan urusan administrasi. Pasal 6 Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Penyelenggaraan Urusan Ketatausahaan dalam penyelenggaraan ketatausahaan meliputi urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum, keuangan,organisasi dan hubungan masyarakat. Pasal 7 Seksi Rehabilitasi dan Produksi Hutan Seksi Rehabilitasi dan Produksi Hutan, mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi, hutan lindung dan skala Daerah Aliran Sungai (DAS ) dalam Wilayah Kota Sorong; b. Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat Kota Sorong; c. Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.
-5Pasal 8 Seksi Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Seksi Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan, mempunyai fungsi : a. Memberi pertimbangan teknis kepada Walikota untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha, pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM perhutani; b. Memberi pertimbangan teknis pemberian izin industry primer hasil hutan kayu; c. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi , hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala kota; d. Memberikan fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala kota. Pasal 9 Seksi Penataan dan Perlindungan Hutan Seksi Penataan dan Perlindungan Hutan, mempunyai fungsi : a. Penetapan lahan kritis pada lahan skala Kota; b. memberi pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan Daerah Aliran Sungai (DAS) /Sub DAS; c. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya skala Kota; d. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan diluar kawasan hutan skala Kota; e. Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) skala kota; f. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala kota; g. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala kota. Pasal 10 Kelompok Jabatan Fungsional (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis dibidang masing-masing; (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan; (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. Bagian Keempat Kewenangan Pasal 11 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. Penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan bimbingan teknis; b. Koordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang teknis ; c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
-6BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 12 (1) Susunan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, terdiri dari : a. Kepala ; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Rehabilitasi dan produksi Hutan: d. Seksi Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan: e. Seksi Penataan dan Perlindungan Hutan : f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Oganisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB V TATA KERJA Pasal 13 (1) Kesatuan pengelolaan hutan Lindung dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kesatuan pengelolaan hutan Lindung; (3) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kesatuan pengelolaan hutan Lindung; (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan koodinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara intern maupun antar unit-unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. BAB VI ESELONORING Pasal 14 (1) Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung adalah Eselon III a; (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Eselon IV a. BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 15 (1) Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung diangkat dan diberhentikan oleh Walikota; (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung; (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
-7Pasal 16 Dalam hal Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung berhalangan menjalankan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk salah satu pegawai yang senior untuk menjalankan tugas dan wewenang Kepala Kesatuan pengelolaan hutan lindung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal
17
Segala biaya yang diperlukan dalam menjalankan tugas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sorong dan Sumber- sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku . BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kota Sorong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.
Diundangkan di Sorong pada tanggal 31 – 12 - 2013 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG, CAP/TTD H. E. SIHOMBING
Ditetapkan di Sorong pada tanggal 31 – 12 - 2013 WALIKOTA SORONG, CAP/TTD LAMBERTHUS JITMAU
LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2013 NOMOR 8 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM CAP/TTD SUKIMAN Pembina (IV/a) NIP. 19580510 199203 1 005
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 8 TAHUN 2013 TANGGAL 31 – 12 - 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG KOTA SORONG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG KOTA
KEPALA
KEL. JAB. FUNGSIONAL
SEKSI REHABILITASI DAN PRODUKSI HUTAN
SUB BAG TATA USAHA
SEKSI PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN HUTAN
SEKSI PENATAAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN
BAGIAN DAERAH HUTAN
WALIKOTA SORONG, CAP/TTD LAMBERTHUS JITMAU Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM CAP/TTD SUKIMAN Pembina (IV/a) NIP. 19580510 199203 1 005
PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG KOTA SORONG
A. UMUM Hutan merupakan kekayaan alam yang tak terhingga nilainya karena disamping dapat berfungsi sebagai konservasi lindung juga produksi. Namun jika dalam pengelolaannya tidak memperhatikan berbagai hal, maka akan sangat merugikan Daerah terutama anak cucu kita nanti. Pemerintah Daerah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan pengelolaan
hutan
dengan
sebaik-baiknya
meliputi
Tata
Hutan
dan
penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan dan perlindungan hutan serta konservasi alam. Berdasarkan amanat pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka untuk peningkatan Penataan Organisasi Perangkat Daerah khususnya dalam rangka pelestarian dan pengelolaan Hutan Lindung di Kota Sorong, maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kota Sorong. B. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas
-2Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2013 NOMOR 8
SALINAN
WALIKOTA SORONG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG KOTA SORONG
PEMERINTAH KOTA SORONG TAHUN 2013
