-1SALINAN WALIKOTA SORONG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SORONG, Menimbang :
a. bahwa untuk mengoptimalkan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong sesuai dengan perkembangan pertumbuhan perekonomian di daerah, maka Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan perekonomian dewasa ini; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960); 2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
-23. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233 ); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. Peraturan Menteri keuangan Nomor 11/MK.07/2010 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran ketentuan dibidang Pajak Daerah;
-313. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG dan WALIKOTA SORONG, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Pasal I Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Sorong Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Sorong Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2); diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah dengan penambahan huruf f, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : Pasal 8 Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah : (1) Barang bergerak : a. Dum Truck b. Amrol Truck A c. Amrol Truck B d. Kontainer e. Truck Kontainer f. Mobil Ambulance / Jenazah g. Mobil Tangki Air h. Boulldozer i. Motor Grader Komatsu j. Excavator k. Whell Loader l. Stamper m. Roller 3 Wheel (6-8 ton) (2)
Rp. 300.000,-/hari Rp. 300.000,-/hari Rp. 300.000,-/hari Rp. 300.000,-/hari Rp. 300.000,-/hari Rp. 50.000,-/ angkut Rp. 300.000,-/hari Rp.1.500.000,-/hari Rp.1.500.000,-/hari Rp.1.500.000,-/hari Rp.1.500.000,-/hari Rp. 75.000,-/hari Rp. 300.000,-/hari
Barang tidak bergerak : a. Tanah : 1. Tanah yang dipergunakan untuk kepentingan olah raga dan pendidikan sebesar Rp.250.000,- /bulan/m²; 2. Lapangan bola kaki untuk kegiatan pertunjukan dan pameran sebesar Rp.100.000,-/hari sedangkan untuk lapangan bola kaki yang tertutup sebesar Rp.250.000,-/hari; 3. Tanah untuk kepentingan sosial, peribadatan dan kegiatan Pemerintah Daerah tidak dikenakan retribusi. b. Perlengkapan Gedung : 1. Kursi besi busa (lipat) 2. Kursi besi 3. Meja 4. Meja + Taplak 5. Sound System
Rp.1.000/buah / hari Rp.1.000/buah / hari Rp.1.000/buah / hari Rp.1.500/buah / hari Rp. 250.000,-/Unit/hari
-4c. Bangunan untuk Rumah Dinas untuk tempat tinggal : 1. Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah Rp.150.000,-/bulan 2. Pejabat Eselon II Rp.30.000,-/bulan 3. Pejabat Eselon III Rp.20.000,-/bulan 4. Pejabat Eselon IV Rp.20.000,-/bulan 5. Pegawai lainnya Rp.5.000,-/bulan 6. Khusus penjaga SD/Puskesmas Rp.2.500,-/bulan d. Gedung : 1. Kontrak / Sewa Kios Tertata Rp.2.400.000,- / Tahun 2. Sewa Gedung Olah Raga Rp. 500.000,- / Hari 3. Sewa Kamar/Aula pada Gedung Diklat : - Kamar/hari = Rp. 100.000,- Aula/hari = Rp. 1.000.000,4. Sewa Gedung di Kawasan Bandara DEO Sorong No
Nama Gedung
Ukuran
Tarif
Besarnya Sewa (Retribusi) / Triwulan
Keterangan
1
Ruangan GSE
28 M²
Rp.75.000/ M²
Dibayar per Rp.2.100.000/Bulan (Rp.6.300.000/ 3 bulan) triwulan pada akhir bulan
2
Ruangan Cafe (diluar terminal kedatangan).
15 M²
Rp.50.000/ M²
Dibayar per Rp. 750.000/Bulan (Rp.2.250.000/ 3 bulan) triwulan pada akhir bulan
e. Gudang : 1. Gudang dengan luas 501 m2 sampai 1.000 m2 sebesar Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah ) / tahun; 2. Gudang dengan luas 1.001 m2 sampai 1.200 m2 sebesar Rp. 600.000,(enam ratus ribu rupiah ) / tahun; 3. Gudang dengan luas 1.201 m2 dan selebihnya sebesar Rp. 700.000,(tujuh ratus ribu rupiah ) / tahun. f.
Retribusi / Biaya Pengujian sampel melalui Laboratorium Konstruksi :
No.
Nama Peralatan
Besar Retribusi (Rp.)
1.
Pengujian Tanah (Soil Equipment)
a)
Dutch Cone Penetrometer (Sondir)
b)
Sand Cone Test
c)
Dynamic Cone Penetrometer (DCP)
2.
Pengujian Aspal (Asphalt Equipment)
a)
Core Drilling Test
b)
Marshal Test
100.000,- / sampel
c)
Asphalt Compactor
100.000,- / sampel
3.
Pengujian Beton (Concrete Equipment)
a)
Slump Test
b)
Concrete Test Hammer
c)
Compression Machine
4.
Pengujian Agregat (Agregate Equipment)
a)
Los Angeles Abration Machine
100.000,-/ sampel
b)
Round Sieve Shaker
100.000,-/ sampel
500.000,- / titik 50.000,-/ titik 100.000,-/ titik 100.000,- / titik
100.000,- / sampel 50.000,- / titik 50.000 ,-/ sampel
-5(3) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf c dalam Pasal ini tidak termasuk biaya PBB, langganan listrik, air bersih dan telepon. 2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 12 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis sarana prasarana pelelangan ikan yang dipergunakan dan jangka waktu pemakaian, serta jenis hasil hutan kayu dan non kayu yang dilelang. 3. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut : Pasal 13 (1) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah atau sekitarnya. (2) Tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yamg merupakan jumlah unsur tarif yang meliputi : a. Unsur biaya per satuan penyedia jasa ; b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa. (3) Struktur dan Besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut : a. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan : NO
OBYEK RETRIBUSI
SATUAN
1
2
3
I.
II.
III.
JASA TAMBAT - Kapal Perikanan - Kapal Non Perikanan - Perahu Motor Tempel
Per GT/hari Per GT/hari Persekali masuk
JASA ALAT-ALAT - Gerobak - Keranjang - Trays/peti ikan - Cold Storage - Pabrik es
Per/jam Per/jam Per/jam Per Kg/hari Per Kg
- Freezer - Tangki BBM
Per Kg/hari Per Ton/hari
TANAH DAN BANGUNAN a. Sewa Tanah PPI b. Tanah yang digunakan untuk : - Lapangan penjemuran ikan / penjemuran jaring c. Bangunan PPI - Bangunan Gedung - Tempat penumpukan barang ruangan /lapangan terbuka beratap
Per M²/hari Per M²/hari
Per M²/hari Per M²/hari
BESAR RETRIBUSI (Rp) 4
2.000,3.000,5.000,-
1.000,500,7.000,100,25 % dari hasil penjualan sesuai harga pasar.
100,5.000,-
100,25,-
260,100,-
-6-
- Tempat penumpukan barang ruangan/lapangan terbuka tidak beratap
Per M²/hari
50,-
IV. JASA PAS MASUK o Sepeda Motor roda dua o Mobil penumpang, angkutan umum dan sejenisnya. o Bus/truck
o Truck gandeng / trailer/container dan sejenisnya
V.
VI.
IMBAL JASA KEBERSIHAN o Bangunan permanen tertutup o Gudang ikan/tempat pelelangan ikan o Tempat Pemasaran Ikan o Warung makan/kios o Kebersihan kolam pelabuhan: - Kapal Perikanan - Kapal Non Perikanan JASA BONGKAR MUAT - Bongkar Kegiatan Perikanan - Bongkar Non Perikanan
VII.
JASA PENGGUNAAN GEDUNG AULA PERTEMUAN
VIII.
JASA WC UMUM - Buang air kecil - Buang air besar
Per Kendaraan/Persekali masuk Per Kendaraan/Persekali masuk Per Kendaraan/Persekali masuk Per Kendaraan/Persekali masuk
1.000,2.000,-
4.000,-
6.000,-
Per M²/bulan
50,-
Per M²/bulan
50,-
Per hari Per hari
1.000,1.000,-
Per sekali masuk Per sekali masuk
1.500,2.000,-
Per sekali bongkar Per sekali bongkar
25.000,50.000,-
Per sekali pakai
500.000,-
Per orang/satu kali Per orang/satu kali
1.000,2.000,-
-7b. Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu N o
Jenis Kayu (cm)/M3,Kg,Btg/Rp 5 x5 x400 s/d 5x10x400
I
II
III
(cm)/M3,Kg,Btg)/ Rp 2x2.5x400 s/d 2.5x3x400
Kelompok kayu Indah 1. Kayu Linggua 2. Kayu Baku 3. Kayu Dahu 4. Kayu Cina
55.000,55.000, 55.000, 55.000,
55.000,55.000, 55.000, 55.000,
55.000,55.000, 55.000, 55.000,
60.000,60.000, 60.000, 60.000,
Kelompok kaya Meranti 1. Kayu besi 2. Kayu Matoa 3. Kayu Nyatoh 4. Kayu Mersawa 5. Kayu Pulai 6. Kayu Damar 7. Kayu Albizia
50.000,45.000,45.000.45.000 45.000,45.000.45.000.-
50.000,45.000,45.000.45.000 45.000,45.000.45.000.-
50.000,45.000,45.000.45.000 45.000,45.000.45.000.-
55.000,55.000, 55.000, 55.000, 55.000, 55.000, 55.000,
40.000,40.000, 40.000, 40.000, 40.000, 40.000, 40.000, 40.000,
40.000,40.000, 40.000, 40.000, 40.000, 40.000, 40.000, 40.000,
40.000,40.000, 40.000, 40.000, 40.000, 40.000, 40.000, 40.000,
45.000,45.000, 45.000, 45.000, 45.000, 45.000, 45.000, 45.000,
Kelompok Kayu Campuran 1. Kayu Pala Hutan 2. Kayu Plaksa 3. Kayu Bintanggur 4. Kayu Ketapang 5. Kayu Resak 6. Kayu Minyaj 7. Kayu Jabon 8. Kayu Jambujambuan
No -
Ukuran/Satuan (cm)/M3,Kg,Btg/R (cm)/M3,Kg,Btg/ p Rp 10 x10 x400 s/d 20x20x400 s/d 10x20x400 20x25x400
Jenis Kayu
Ujung/Batang/Kg (Rp.)
Kelompok Kayu Ikutan 1. Rotan
500,-
2. Gaharu
15.000,-
3. Godorukam
15.000,-
4. Kulit Kayu
15.000,-
5. Bambu
500,-
7. Atap
500,-
8. Sagu
1.500,-
9. Nipah
1.500,-
10.Kemenyan
15.000,-
-8Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong. Ditetapkan di Sorong pada tanggal 5-3-2014
Diundangkan di Sorong pada tanggal 5-3-2014
WALIKOTA SORONG, CAP/TTD LAMBERTHUS JITMAU
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG, CAP/TTD H. E. SIHOMBING LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2014 NOMOR Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM CAP/TTD SUKIMAN Pembina (IV/a) NIP. 19580510 199203 1 005
2
-9PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA I. UMUM Bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah adalah menyediakan fasilitas seperti Tempat Pelelangan Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu dan melakukan pengujian melalui sampel Laboratorium Konstruksi. Sehubungan dengan hal tersebut maka Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu ditinjau kembali dan disempurnakan dan ditambah beberapa obyek pungutan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sorong. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2014 NOMOR 2
-10-
SALINAN
WALIKOTA SORONG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
PEMERINTAH KOTA SORONG TAHUN 2014
