WALIKOTA PAREPAREIKOTA PAREPARE PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS BADAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAREPARE, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, maka perlu menetapkan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Badan Lingkungan Hidup; b. bahwa tugas pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan merupakan tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tugas dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Lingkungan Hidup.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang ...
-2-
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 52); 9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 3 ).
MEMUTUSKAN …
-3-
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS BADAN LINGKUNGAN HIDUP. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4.
Daerah adalah Daerah Kota Parepare. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Parepare. Walikota adalah Walikota Parepare. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Parepare, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Parepare. 5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Parepare. 6. Unit Pelaksana Teknis Badan disingkat UPTB, adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah Kota Parepare yang bersifat Operasional di lapangan. 7. Tugas pokok adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan. 8. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok. 9. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja. 10. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pengendali Lingkungan Daerah Kota Parepare. BAB II TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu Kepala Badan Lingkungan Hidup Pasal 2 (1) Kepala Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan, perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta usaha pertambangan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan pertambangan; b. pemberian …
-4-
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup dan pertambangan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan pertambangan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas pokok dan fungsi. (3) Rincian tugas Kepala Badan Lingkungan Hidup sebagai berikut : a. membuat rencana program / kegiatan kerja badan; b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan serta mengendalikan tugas bawahan; c. memberi petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan kepada bawahan; d. merumuskan visi dan misi serta menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Lingkungan Hidup; e. menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH); f. melaksanakan konservasi Sumber Daya Alam (SDA); g. melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; h. menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup; i. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian pencemaran kualitas air dan udara; j. melaksanakan pengendalian dan pencemaran kerusakan kawasan pesisir dan laut; k. melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan; l. melaksanakan pengawasan pengendalian/pencemaran kerusakan tanah akibat kebakaran; m. melaksanakan pengendalian pencemaran atas kerusakan tanah kegiatan untuk produksi biomassa; n. melaksanakan proses penerbitan izin lingkungan sesuai dengan kewenangannya; o. melaksanakan penanggulangan pencemaran akibat bencana alam; p. melaksanakan pengembangan perangkat ekonomi lingkungan; q. menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup dan pertambangan; r. menetapkan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai kewenangannya berdasarkan hasil penilaian komisi AMDAL; s. memfasilitasi pembentukan komisi AMDAL sesuai kewenangannya; t. memberikan rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL); u. melaksanakan pengendalian terhadap usaha pertambangan; v. melaksanakan penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan pertambangan; w. menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); x. membuat ...
-5-
x. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada Walikota sesuai tugas pokok dan fungsi. Bagian Kedua Sekretaris Pasal 3 (1) Sekretaris dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, surat menyurat, penyusunan program kegiatan, pelaporan dan keuangan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis administrasi umum, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
kepegawaian,
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Badan Lingkungan Hidup; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. (3) Rincian tugas Sekretaris sebagai berikut : a. merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan umum kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; b. menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas; d. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum; e. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian; f. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan dan aset; g. mengelola dan mengkoordinasikan urusan perlengkapan; h. melakukan pemantauan, evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan dan aset; i. menilai prestasi kerja para kepala Sub Bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir; j. menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; k. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; l. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Kepala …
-6-
Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian Pasal 4 (1) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, administrasi surat menyurat, dan barang inventaris kantor. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian; b. pelaksanaan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan. (3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagai berikut : a. melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian; b. mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan badan; c. melaksanakan urusan administrasi dan pembinaan, pengawasan kepegawaian dilingkungan badan; d. melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran dan perjalanan badan; e. melaksanakan urusan rumah tangga badan; f. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris/aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak; g. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Pasal 5 (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun dan membuat program kerja dan pengelolaan keuangan badan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian; b. pelaksanaan program dan kegiatan; c. pembinaan …
-7-
c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian;
dan
pengawasan
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Rincian Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut : a. melaksanakan perumusan program kerja badan, baik yang bersifat program jangka pendek maupun jangka menengah; b. menyusun rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa serta sarana dan prasarana penunjang kelancaran operasional kantor; c. menyiapkan, melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi badan; d. menyusun daftar usulan kegiatan; e. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/DPA badan; f. melaksanakan urusan pengelolaan gaji dan melaksanakan penggajian; g. melaksanakan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tata laksana dan pengelolaan keuangan badan; h. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan badan; i. melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program kerja dan kegiatan badan; j. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; k. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pasal 6 (1) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyusun dan membuat program kerja dan laporan keuangan daerah. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian; b. pelaksanaan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Rincian berikut :
tugas Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagai
a. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan badan; b. memberikan saran/pertimbangan dalam program/kegiatan di masa mendatang;
rangka
perbaikan
c. melakukan …
-8-
c. melakukan monitoring, evaluasi serta pelaporan program kerja dan kegiatan; d. menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); e. menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan; f. melakukan inventarisasi terhadap permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi badan dan memberikan solusi pemecahannya; g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan program Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. Bagian Ketiga Kepala Bidang Analisa dan Informasi Lingkungan Pasal 7 (1) Kepala Bidang Analisa dan Informasi Lingkungan mempunyai tugas pokok merumuskan dan menyiapkan bahan penilaian analisa dampak lingkungan serta penyiapan informasi mengenai peta rawan lingkungan dan status lingkungan hidup. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Analisa dan Informasi Lingkungan mempunyai fungsi : a. penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang; b. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
dan
pengawasan
c. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. (3) Rincian tugas Kepala Bidang Analisa dan Informasi Lingkungan sebagai berikut : a. membuat program kerja bidang berdasarkan rencana kerja masingmasing seksi; b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas bawahan; c. memberikan petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan kepada bawahan; d. memeriksa hasil kerja bawahan; e. menyusun program dan rencana kerja bidang analisa dan informasi lingkungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; f. melaksanakan analisa hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH); g. memfasilitasi pelaksanaan penilaian komisi AMDAL terhadap usaha atau kegiatan yang berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan; h. melaksanakan inventarisasi terhadap berbagai jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL atau dokumen UKL-UPL; i. melakukan ...
-9-
i.
melakukan koordinasi dalam hal analisis dampak lingkungan;
j.
melaksanakan perencanaan dan pembinaan serta pelaporan status kualitas lingkungan secara berkala;
k. melaksanakan analisa kualitas lingkungan; l.
menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya;
m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Analisa Dampak Lingkungan Pasal 8 (1) Kepala Sub Bidang Penelitian dan Analisa Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok menyusun rencana pelaksanaan penelitian kualitas lingkungan dan pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penelitian dan Analisa Dampak Lingkungan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bidang; b. pelaksanaan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang;
dan
pengawasan
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Rincian tugas Kepala Sub Bidang Penelitian dan Analisa Dampak Lingkungan sebagai berikut : a. membantu kepala bidang dalam menyelenggarakan tugas dibidang Analisa dan Informasi Lingkungan; b. menyiapkan rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program bidang; c. menyusun laporan hasil kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan; d. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan; e. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; f. mempersiapkan bahan analisa hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH); g. memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan penilaian komisi AMDAL terhadap usaha atau kegiatan yang berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan; h. melaksanakan inventarisasi terhadap jenis usaha dan / atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL; i. memfasilitasi ...
- 10 -
i.
memfasilitasi pelaksanaan Audit Lingkungan;
j.
melaporkan hasil penelitian dan analisa kualitas lingkungan;
k. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah berkaitan dengan bidang tugasnya; l.
memonitor kegiatan-kegiatan unit kerja lain maupun stake holder yang melakukan kegiatan-kegiatan pengeksploitasian terhadap alam;
m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. Kepala Sub Bidang Data, Informasi dan Penyuluhan Lingkungan Pasal 9 (1) Kepala Sub Bidang Data, Informasi dan Penyuluhan Lingkungan mempunyai tugas pokok menyusun program dan memberikan penyuluhan tentang dampak Iingkungan hidup serta ekosistem lingkungan hidup. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Data, Informasi dan Penyuluhan Lingkungan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bidang; b. pelaksanaan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Rincian tugas Kepala Sub Bidang Data, Informasi dan Penyuluhan Lingkungan sebagai berikut : a. membantu kepala bidang dalam menyelenggarakan tugas dibidang data, informasi dan penyuluhan lingkungan; b. menyiapkan rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program bidang; c. menyusun laporan hasil kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan; d. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan; e. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; f. menyusun dan mempublikasikan sistim informasi lingkungan hidup; g. melaksanakan pengelolaan informasi lingkungan hidup; h. menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup; i. melaksanakan kegiatan penyuluhan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; j. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. Bagian ...
- 11 -
Bagian Keempat Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan dan Pertambangan Pasal 10 (1) Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan dan Pertambangan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian lingkungan dan pertambangan serta pelestarian fungsi lingkungan hidup. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan dan Pertambangan mempunyai fungsi : a. penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang; b. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang; c. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. (3) Rincian tugas Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan dan Pertambangan sebagai berikut : a. membuat program kerja bidang berdasarkan rencana kerja masingmasing sub bidang; b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas bawahan; c. memberikan petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan kepada bawahan; d. melaksanakan pengendalian pencemaran air, udara, kerusakan pesisir dan laut; e. melaksanakan pengendalian kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan akibat bencana alam; f. melaksanakan pengendalian terhadap kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa; g. merumuskan langkah-langkah pencegahan kerusakan lingkungan akibat dari pencemaran usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan; h. melaksanakan pembinaan teknis pencegahan kerusakan lingkungan; i. melakukan pembinaan, pemberdayaan, kemitraan dan peran serta masyarakat/LSM dalam kegiatan. pengelolaan lingkungan hidup serta kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pemantauan dan penanganan kualitas lingkungan; j. mempersiapkan, mengevaluasi dan memotivasi pengelola lingkungan hidup yang patut mendapatkan penghargaan; k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pencegahan kerusakan lingkungan; l. menyusun peraturan perundang-undangan daerah bidang energi dan sumber daya mineral; m. melaksanakan penyusunan data dan informasi usaha pertambangan; n. melaksanakan penerbitan izin pengelolaan pengambilan Air Tanah (AT), usaha pertambangan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBBE); o. melaksanakan …
- 12 -
o. melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan Air Tanah (AT); p. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap usaha energi dan sumber daya mineral; q. melaporkan hasil pelaksanaan penelitian lingkungan dalam upaya pencegahan terhadap kerusakan serta pencemaran lingkungan; r. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Pasal 11 (1) Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijaksanaan operasional perencanaan dan pengendalian pencemaran dan pemulihan lingkungan. (2) Dalam menyelengarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bidang; b. pelaksanaan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (2) Rincian tugas Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja sub bidang; b. melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan terhadap kegiatan yang berpotensi/berdampak terhadap lingkungan hidup; c. melaksanakan upaya pelestarian dan pemulihan fungsi lingkungan; d. memonitor laporan pengaduan masyarakat mengenai adanya pencemaran lingkungan dan menyusun rencana pengendalian pencemaran dan pemulihan lingkungan; e. melaksanakan koordinasi pada sub bidang lainnya serta unit kerja terkait dalam rangka upaya pengendalian pencemaran dan pemulihan lingkungan; f. memberikan pertimbangan kepada pimpinan tentang operasional perencanaan dan pengendalian pencemaran dan pemulihan lingkungan; g. melaporkan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan pemulihan lingkungan; h. melakukan upaya-upaya pemeliharaan terhadap pengelolaan sumber daya alam dan kawasan ruang terbuka hijau; i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
Kepala ...
- 13 -
Kepala Sub Bidang Pengendalian Pertambangan Pasal 12 (1) Kepala Sub Bidang Pengendalian Pertambangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengendalian pertambangan dan sumber daya mineral. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengendalian Pertambangan mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja sub bidang pengendalian pertambangan; b. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kegiatan usaha pertambangan;
pengendalian
c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. (3) Rincian tugas Kepala Sub Bidang Pengendalian Pertambangan sebagai berikut : a. menyusun peraturan perundang-undangan daerah bidang energi dan sumber daya mineral; b. melaksanakan penyusunan data dan informasi usaha pertambangan; c. melaksanakan penerbitan izin pengelolaan pengambilan Air Tanah (AT), usaha pertambangan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBBE); d. melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan Air Tanah (AT); e. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap usaha energi dan sumber daya mineral; f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi; g. melaksanakan penyusunan data dan informasi usaha pertambangan; h. mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen ke pangkalan; i. melakukan analisis kebutuhan/penyediaan BBM di daerah; j. menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; k. memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi; l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
[
Bagian Kelima Kepala Bidang Pengawasan dan Penataan Lingkungan Pasal 13
(1) Kepala Bidang Pengawasan dan Penataan Lingkungan mempunyai tugas pokok mengkaji, mengkoordinasikan dan mengawasi kebijakan operasional pemberian izin, memantau, mengawasi pengelolaan limbah bagi usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan. (2) Dalam …
- 14 -
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengawasan dan Penataan Lingkungan mempunyai fungsi : a. penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang; b. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang; c. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. (3) Rincian tugas Kepala Bidang Pengawasan dan Penataan Lingkungan sebagai berikut : a. membuat program kerja bidang berdasarkan rencana kerja sub bidang; b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas bawahan; c. memberikan petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan kepada bawahan; d. menyusun rencana dan program kerja bidang; e. menginventarisir perizinan usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan masalah lingkungan; f. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap ketaatan usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan; g. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam hal pengawasan dan pengendalian yang berkaitan dengan masalah dampak lingkungan dengan instansi terkait; h. melaporkan hasil pengawasan tentang ketaatan usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan masalah lingkungan; i. menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; j. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi Lingkungan Pasal 14 (1) Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan pertimbangan untuk penyusunan rencana operasional pengawasan dan evaluasi lingkungan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi Lingkungan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bidang; b. pelaksanaan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Rincian …
- 15 -
(3) Rincian tugas Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi Lingkungan sebagai berikut : a. membantu kepala bidang dalam menyelenggarakan tugas dibidang pengawasan dan evaluasi lingkungan; b. menyiapkan rencana kegiatan sub bidang sebagai bahan penyusunan program bidang; c. menyusun laporan hasil kegiatan sub bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan; d. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan; e. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; f. melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan; g. melakukan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap pemrakarsa usaha, masyarakat dan kegiatan usaha lainnya; h. melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen pengelolaan lingkungan; i.
mengkoordinasikan pembinaan dan perencanaan serta pelaksanaan pemantauan, rekomendasi dan evaluasi lingkungan;
j.
melakukan pembinaan, pemberdayaan, kemitraan dan peningkatan peran serta masyarakat/LSM dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup;
k. menginventarisir data dan informasi mengenai tingkat kondisi kualitas lingkungan; l.
melaksanakan identifikasi analisis dampak lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan yang kegiatannya berpotensi menimbulkan polusi udara atau pencemaran lingkungan dalam rangka pemberian rekomendasi atau penolakan untuk digunakan kelengkapan persyaratan permohonan perizinan;
m. menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; n. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; o. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. Kepala Sub Bidang Penataan dan Pembinaan Pasal 15 (1) Kepala Sub Bidang Penataan dan Pembinaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pertimbangan untuk penyusunan rencana operasional penataan dan pembinaan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penataan dan Pembinaan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan ...
- 16 -
a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bidang; b. pelaksanaan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Rincian tugas Kepala Sub Bidang Penataan dan Pembinaan sebagai berikut : a. membantu kepala bidang dalam menyelenggarakan tugas dibidang pengawasan dan penataan lingkugan; b. menyiapkan rencana kegiatan sub bidang sebagai bahan penyusunan program bidang; c. menyusun laporan hasil kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan; d. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan; e. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; f. melaksanakan pengawasan terhadap penataan persyaratan dalam pengelolaan limbah; g. melaksanakan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan; h. melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup; i.
melakukan pembinaan terhadap pengelolaan usaha dan/atau kegiatan yang mungkin dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup;
j.
melakukan pembinaan terhadap pengelolaan usaha dan atau kegiatan yang mungkin dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup;
k. melakukan pengendalian lingkungan hidup yang meliputi; pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dampak lingkungan serta bantuan baku mutu lingkungan hidup; l.
melakukan pengawasan dan pembinaan Amdal bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas;
m. menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan konservasi yang meliputi; penetapan, pemanfaatan, pengembangan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian kawasan konservasi yang terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi nasional; n. melaksanakan penegakan hukum di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; o. melaksanakan koordinasi dalam hal konservasi sumberdaya alam dan pengendalian dampak lingkungan; o. melakukan …
- 17 -
o. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Instansi terkait, perguruan tinggi dan LSM dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam; p. menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; q. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 16 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Parepare sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. BAB III TATA KERJA Pasal 17 (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam Lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. (2) Penjabaran Tata kerja masing-masing unit kerja perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah, sesuai dengan bentuk dan cakupan ruang lingkup kerja masing-masing perangkat daerah. (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. (7) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (8) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan bawahan masingmasing, wajib mengadakan rapat berkala. BAB IV…
- 18 -
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Parepare Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Lingkungan Hidup Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 19 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare. Ditetapkan di Parepare pada tanggal 02 Pebruari 2011 Plt. WALIKOTA PAREPARE WAKIL WALIKOTA,
SJAMSU ALAM
Diundangkan di Parepare pada tanggal 02 Pebruari 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,
MUHAMMAD HATTA, B
BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2011 NOMOR 18
