Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
,w
Bali Post
Wali l(b[a Ra[ Mantra Sampaikan Ranperdia Perybahan APBD 2016 elqccaneN p. tan dan Belanja Daera (APBD) Kota Denpasar Ta un 2016 lirancang Rp 2,05 triliun le ih. Nilai ini mengalami pe; ngkatan Rp 38,70 miliar r dibandingEan anggar duk Rp 2,01 triliun lebih tersebut dikemukakan W Denpasar I.B. Rai awijaya Mantra saat paikan pidato anta Peraturan tentang
nperda)
ah (APBD) Kot
Tahun Anggaran
edung
Sewaka Dharma, :an, sedaerah
Pendapatan Asli_
lebih dari anggara
715,45 miliar leb target Pendapatan
pajak, dana alokasi umum, dana
alokasi khusus, dirancang Rp 1,081 triliun lebih, mengalami penurunan Rp 5,66 miliar lebih dari anggaran induk Rp 1,g82 triliun lebih. Sedangkan lain-lain
belpnja bantuan sosial, belanja bagi hasil serta belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga dirancang Rp 1,26 triliun lebih, mengalami peningkatan Rp 20,41 miliar lebih dibandingkan anggaran induk Rp 1,24
triliun lebih.
Demikian juga untuk belanja hibah dalam mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah ke-
pada badan4embaga/organisasi
kemasyarakatan, dirancang Rp suaiandanotonomikhususserta b8,09 miliar tebih. .lumlaf ini bantuankguangandariprovinsi, mengalami peningkatan Rp 19 l:-^^^ -^ - D-dirancang Rp zsb,zs miliar lebttr, -itirT J".t Telingkat Rp 19,45 miliar lebih 34,09 miliar le6itr. Sedangkan
dari qnggaran induk Rp miliari _ Dari P_uri sisi pengeluaran
lebih.
di ruang pertem
cang meningkat Rp
740,miliar lebih. Dana-perimbangan terdiri dari dana basi hasil pajak/bagi hasil bukan
;;;;?;;"il;li i;
Pendapatan dan I
Wali Kota
setefah perubahan menjadi Rp
l
diran-
miliar
uk
Rp
ingga
211,90 uniuk
_i terdiri
l"f""ir p.J;;;;;e;;;
perubahan tersebut, dirancang diriicang menurun Rp 6,0T 6,07 miliar lebifr lebi[ .J^-: anggaran :-r--r daribelanja langsungdanbelan- dari ^---^--^induk D Rp 991,12 t: tLa* langsung, direncanakan mlliar leLih menjadi nf OSS,OO Rp 2,26 2,28
triliun lebih, meningkat miliar lebih.
Rp 143,76 miliar lebih
diband- Untuk belania lanssuns 2,12 terdiri dari belanja peiawai]
ingkan_a-nggqr-aninduk Rp
triliunlebih.WaliKotaRaiMant-^ i"^L^l^-:^ tra juga menjelaskan, belanja -^-:^l^^r,^tidak langsun_g tersebut tidak hanya.untuk belanja pega,wqi, tetapi jluga urrrtuk belanja
belanja barang da, jaJa se"r i ta Ibeianja mo"clal, dirancang
meningkat Rp fZa,af miliai
lebih sJhinggjmenjadi Rp 1,00
hibah, triliun dariinggaran
pasar Kota )
iliar Iebih. Di akhir 884 buo amIaian pidatonya, Rai 'ap ada kqreksi Mar IA
yan
Edisi
Hal
;if sehinggf apa
: ilasq,\IJqli t1
2
46
yang dirumuskan akan memberi hasil yang terhaik bagi kelangsungan pembangunan di Kota Denpasar. (ad520)r
induk Rp
tll lll Sub Bagian Huma$ dhn Tata Usdha BPK Rl Perwakildn Provinsi Bali
lll
Bal[ lPost
4$fu.
\W
I
Aqggerran Rp 533 Juta Bangli (Bali Po t)
I
m pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) untuk Kabupraten Bangli setiap talrunnya tahunnya selalu meKemerdekaan rerdekaan Kl RI di Kabup,aten Rp 500 juta. Anggaran tersebut dipakai untuk biaya konsumsi, an keperluan lainnya selama kurang lebih sebulan.
Kegiatan sele si upacara peringr ;an nyedot anggara hi pembelian serag rll, Kasubag Kesa{ua Bu+gn sa. Politik dan Pedrhe
rninim, Di kabupaten lain, dana yang {ianggarkan untuk kegia-
Kemerdekaan," terangnya.
seragam,
Pgra anggota paskibraka tan Pdskibraka bisa mencapai yan$ direkrut tersebut berasal Rp 1 miliar lebih. dari kalangan pelajar SMA/ Lebih lanjut dikatakannya, SMK. Proses seleksi anggota karena minimnya anggaran, ' paskibraka dilaksanakan 4 Pemkab Bangli selama ini hanya sampai 14 Juli lalu. Mulai 27 bisa merekrut anggota paski- Juli mendatang, para pelajar braka sebanyak 40 orang. Pa- yang direkrut sebagai anggota dahal i$ealnya jumlah anggota paskibraka akan diberikan paskib[aka yang rlibutuhkan berbagai macam pelatihan dan untuk [<egiatan u6:racara HUT pembekalan di antaranya latiKemer{ekaan RI sebanyak Rp han dasar baris berbaris, wa-
dan
80 orarlg.
wasan kebangsaan, bela negara, dan lainnya. Untuk memberikan pelatlhan baris berbaris Pemkab Bangli melibatkan Kodim dan Polres. Demikian juga dengan pembekalan lainnya, Pemkab Bangli menggandeng sejumlah instansi terkait. "Para anggota
Masyarakat Setda pa li Nengah Karya Atmaja, Seni r (18/7)
kemarin mengata[an, untuk kegiatan seleksi dan atihan paskibraka tahun iiri pr haknya
menganggarkan dz{na P"p 533 juta. Anggaran terdebrr nantinya digunakan un
seluruh kegiatan fas mulai dari kons
kan Rp 500 juta dan Rp 150 juta terangnya.
Menurut Karria dibandingkaq derig
lain, dana yang di
Karqu jumlah prrsukan masih kurangldari jumlah yang seharhan," , jika
paten
Pemkab Bangli
seleksi dan pelqtil
rkan iatan aski-
braka selama ini mas
olong
Edisi :
usnya. ldalarn setiap upacara HUT Klmerdekaan RI, Pemkab
Bangli lmenyiasatinya dengan
menamlah personel yang diam-
bil dari ltuna paskibraka tahun sebelumnya. "Jadii setiap anggota Pa{kibrakadrrpat kesempa-
jan dy!kali ikut upacara
Se\asa \ t1 3"ta zo16'
Har,oli
HUT
paskibraka juga nanti akan menjalani masa karantina," imbuhnya.
(kmb
0)
dln Tata Usaha BPK Rl Perwakilan provinsi Bali
Sub Bagian Humas
$-{# Bal i Post
Tt::*
M, :# ti
{
[b.
ffir
r
{a
ru
\
\..,
\ \, Bali Posuist
dinas Pemkab,Badung yang tak terpahai dikumpulkan eebelum d'ilelang.
DILELANG - Sejumloh
Mangupura (Bali Post) Pemerintah Kabupaten Badung mulai melakukan ir
tengah melakukan
rin atas aset-aset dan lelang.
untuk memudahkan
aset mangkrak. Termasuk, araaan dinas jenis sepeda
ini
rp Puja saat dimintai
kemarin.
berada basemant pemkab
Rencananya, lelang terhadap se dinas titlak layak pakai ini bakal
fuustus mendatang.
KabagAset Setda Badungl W
mengatakan, aset yang masih
:
akan alilakukan pelelangan secara Berbagai jenis kendaraan roda tahun 1984 hinega tahun 1994 rencana akan dilakukan lelang
Edisi Hal
2
Se\asa
\
ilelang
tor Tua
Ratus
Menurutnya, aset-aset tersebut terlebih dahulu akan dilakukan penilaian. Penilaian ini guna menentukan harga dasar sesuai dengan nilai publik dan nilai pemerintah. "Prosesnya dilakukan penilaian terlebih dahulu, yang masih bernilai akan dilakukan lelang," katanya.
Dijelask{nnyao untuk menentukan
nilai aset terbebut, pihaknya bekerja sama
, I lq 3qr zdl6
+
;an pejabat berwenang yakni DJK| lktorat Jenderal Kekayaan Negara). hrcktorat btetan aUfuUn penilaiarl banr dilakuin lelang secara umum," ucapnya. Seber;ba Aset telah dilakukan penilaian ,hrk selanjutnya dilnlrukan lelang secara I
bertahap. Sayangnya, ia tidak menyebutkan beberapa item aset yang akan dihapuskar tl yang akan dilelang.'Jumlah itemnya 'dar o rodr .etail tahu, tahu. tapi yang jelas rodr saya-tidik detail
Agustus mpat dan inventaris. Agustus dua, roda empat dda, atau September yang sudah dilakukan penitaian tdilelang red). Dan tahapan berikutnya setelah dilakulan penilaian tahap berilutnya," ujarnya. (kmb2 7)
/
Sub Bagian Humas ddn Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
W
;tflft,t -wF
Bal i Post
Pem of T€tap Kelola
SMK Denpasar (Bali Post) Simpang siur pelipnpahan kewenangan dalam pengelolaan SMA/SMK ke provinsi, te{jawab sudah. Menfusul, teljawab Menf'usul, Pemkot Denp-as-ar Denpasar sudah menerima suratterkait penundaan pelimpahan kewenarigan pengelolaan sekolah tingkat menengah atas tersebut. Bahkan, Pemkot Denpasar sldatf siap untuk te{ap mengelola SMA"/SMK tersebut.
Hal ini ditegaska{r Wlali
SMK) karepa ada gugatan dari but juga sudah dianggarkan. Dtlar- Surabaya l(wati Kota sura- "Kamisudah pasanf anggamawijayaMantrayangditenrui baya) atas rencana pelimpa- ran sekitpr Rp tf sampai Rp usai sidang paripurna pPSD, han kewenangan pengelolaan 12 miliarl untuk pengelolaan (18/7) kemarin dl Grdha SMA/SMK Senin(18/7)kemarindiGr4ha Senin SMA/SMK.itu," itu," katanva. katanva. sekolah itu," uiar Rai Iswara Sewaka Dharma, Lumfntafrg. Terkait fnasalah anggu"an, WaIi Kota Rai Mantra frenga- Wali Kotal yang didampingi Namun, imbuhnya, dana takan, pihaknya sudah p{sti Sekda Kot{ Denpasar A.A. Rai itu belum termasuk gaji guru. tetap akan mengelola SI{A/ Iswara dah Kepala Bappeda Dana sebesar itu hanya untrrk
Kota Denpasar I.B. Rai
SMK tersebut karena sudah I.B. Subralta mengaku ttidak menerima pemberit{hu ada masalah. Karena, dana pengeloladn sekolah, terse"Kita tetap kelola itul(SI
su[ah siap untuk mengelola SMAJ$MK." kata Rai iswaia. Merujuk pada amanat Undang-Undang nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintah Daera[r, pemerintah merbncahakan adanya peralihan
kelvenangan dalam mengelola SMA/$MK. Dalam UQ terse-
bqt dlcantumkan soal pemba[iari urusan pemeriptahan aritar[ pemerintah pusat, prbvinlsi, dan kabupatefr/kota.
Sqlahlsatunya adala[ pem-
bagiari urusan pemerifrtahan bidang pendidikan. Pefalihan pengelolaan didasarka]n pada
Utdang-Updang nomor 23
rl .il
Edisi Hal
:
l-.'q
I
S"tota, ll X 2"1i
L
2o16.
pengelolaan atau operasional sekolah. Gaji guru ada di pos
yang berbed1,
lladi; kami
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti Undang-Undang. nomor 32 tahun 2004, bahwa manajemen pengelolaan SMA/SMK berada di tangan pemerintah provinsi. Sementara pemerintah kabupaten/kota, hanya menangani Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). (kmbr2)
Sub Bagian Humas ddn Tata Usaha BPK Rl Perwakilan provinsi Bali
t
Bat i Post
#L..*,
W
2 Desa di Buleleng Tunda m Pembangun an kftanya.. pat jatah ADD turun namun I Menurut Suteja, dari per-. program yang tergolong urttimuan itu pengurangan. gen tetap dapat direalisasiADD unluk 62 desa itu karena kan. "Kebijakan ini karena pprubah-an Peraturan Bupati petunjuk BPK Perwakilan (Perbup) No. 106 Tahun 2016 Bali dan sejatinya secara kemenjadi No. 403 Tahun 2016 seluruhan total ADD utnuk tqntang perubahan alokasi seluruh desa itu tetap dan
kfuangan pemerintahaan
d{sa. Dasar perubahan perb{rp ini karena adanya petdnjuk dari Badan Pemerika Kpuangan (BPK) Perwakilan
Bhli agar indikator kucuran ADD dari semua memakai
kel der
an
int
luL rin.
nya turun itu juga menerima pengurangan jatah denghn reoiko program tidak bisa bepjalan menunggu kucuran
ApD tahun berikutnya," JelFsnya.
lsementara
itu
Kepala
BPM-PD Gede Sandhivasa
mengatakan, ada 62 desa
Fr
kan
di rBuleleng jatah ADD-nya
di{urunkan dibandingkan
ngan ja rsa dala
dari aloaksi dana yang sama daflam APBD Induk 2016. Seinentara sisanva 72 desa
e
AQD. Kebijakan
tahun i
mqndapat tambahan jatah ini ber-
dasarkan petunjuk BPK PerwAkilan Bali untuk merubah
in{ikator pembagian jatah
ADD dari dari awalnya mer kondis polemik knya
mqkai data kemiskinan yang ditlerbitkan BPS diganti dengafr data kemiskinan yang
didata oleh kabupaten.
Pe-
rubahan acuan ini kemudian
diiikuti dengan merubah perbup. Dampak penurunan ini desa harus menunda program
yang sudah disusun dalam RPJMDes dan RKP. Untuk itu penundaan program itu
diharapkan memakai pertimbangan skala prioritas,
sehingga meski desa menda- -. -
Edisi : Sraso ,l i P 3r,ri zor{ Hal
:
LT
.
hanya perubahan pola pem-
bagiannya yang dirubah," legasnya. (kmb38)
