Saudara sampaikan. Terima Kasih

fL--*F-tr)>2 1r^?c

Itata Pengantar

Sebagai bagian dari amanat UU No 25 tahun 2CC4 tentang Sistenr Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPi.i), UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No 32 tehun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu adanya harmonisasi dan keselarasan antara penyusunan perencanaan dan penganggaran baik di tingkat

pusat maupun di tingkat daerah. Hal ini dilakukan melalui kegiatan koordinasi internal Pemerintah Pusat sendiri maupun koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER: 0L/M.PPN/09/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara PPN/Bappenas, Direktorat Otonomi Daerah perlu melaksanakan berbagai kegiatan koordinasi bagi perencanaan pembangunan nasional dala-m rangka mengawal keharmonisan dan kesesuaian antara RKP, Renja KL, RKAKL dan RKPD, khususnya program-program Bidang Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

Kegiatan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2007 dilaksanakan melalui rangkaian proses kegiatan yang meliputi penyiapan rancangan awal RKP, Tilnteral Meeting, Focus Group Discussion (FGD) di beberapa daerah, penyusunan rancangan akhir RKP, penelaahan kesesuaian program dan kegiatan pada Renja KL dan RKA-KL dengan Program dan kegiatan RKP 2007, Penyusunan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden dan penyusunan laporan akhir kegiatan koordinasi ini.

Meskipun masih banyak kekurangan dan kelemahan, kami berharap dengan adanya laporan koordinasi ini, mampu memperbaiki proses koordinasi internal pemerintah pusat dan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka memantapkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2007 Bab 12 Bidang Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah di masa depan. Diharapkan di tahun-tahun mendatang konsistensi, harmonisasi dan keselarasan antara perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah, antara Program

dan kegiatan di dalam dokumen rencana pemerintah dan rencana

kerja

kementerian/lembaga, serta program dan kegiatan di tingkat pusat dengan di tingkat daerah akan menjadi lebih baik.

Masukan, tanggapan dan koreksian tetap kami butuhkan di dalam penyempurnaan laporan ini dan perbaikan proses koordinasi kedepan. Oleh karena itu kami sangat terbuka terhadap semua masukan, tanggapan dan koreksi yang Bapak/ lbu / Saudara sampaikan. Terima Kasih.

Direktur Otonomi Daerah

Deddy Koespramoedyo

0altar lsi

Halaman i

Kata Pengantar

ii

Daftar lsi Daftar Tabel

tv

Dafiar Gambar ......, -........

iv

Daftar Lampiran ............

BAB

I.

PENOAHULUAN...........

1

1.1. Latar Belakang

1

1.2. Tujuan dan Sasaran

2

1.3. Keluaran

J

1.4. Ruang lingkup

3

1.5. Metodologi Kegiatan

4

1

4

.6. Rencana Kerja ...

5

1.7. Sistematika Penulisan

BAB II. LANDASAN TEORI

7

2.1. Pengertian ... ...

7

2.2. Pentingnya Koordinasi .........

8

2.3. Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran ... ... ...

o

BA8 il|. PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2007 DITINGKAT PUSAT...

11

3.1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Nasional ......

11

3.2. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan RKP 2007

18

3.3. Poin-Poin Penting Proses Penyusunan RKP 2007 dan Renja KL Depdagri

19

2007 ...... 3.3.1. Pertemuan Awal Penyusunan Program dan Kegiatan Pokok RKP 2007 .. 3.3.2. T ril ate ral

M

eetin g

19 21

3.4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) ......

23

3.4.1. Proses Musrenbang 2006..

24

3.4.1 . Program Revitalisasi Proses Desentralisasi dalam Musrenbang 2006

25

BAB IV. KOORDINASI PENYUSUNAN RKP

2OO7

DI DAERAH

27

Eef

tal l$l 27

4.1. Poin-poin Penting Presentasi Tim Koordinasi Bappenas 4.12.

Poin-Poin Penting Koordinasi di Provinsi Jawa Tengah

4.8. Poin-Poin Penting Koordinasi di Provinsi Bangka Belitung

29 24

.

4.4. Poin-Poin Penting Koordinasi di Provinsi Kalimantan Timur

JV

BAB V. PENYUSUNAN PIDATO KENEGARAAN PRTSIOEN DI DTPAN DEW/.N PHRWAKILAN RAKYAT (DPR) DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAi-I (DPD)

s.1 Pendahuluan.. .........

43

5.1. Poin-Poin Penting Pidato Kenegaraan Fresiden

44

5.2.1. Penataan Peraturan Perundan-undangan Mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah 5 2.2

Kelembagaan Pemerintaah Daerah

45 47

5.2.3 Pemilihan Kepala Daerah Langsung

48

tr14

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah

48

Peningkalan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah ...

49

Penataan Daerah Otonom Baru ............

q,1

2.2, t

BAB

AA

Penataan Otonomi Khusus

VI PHNELAAHAN RENCANA KERJA (RK.KL} $ERTA RENCANA KERJA

DAN

ANGGARAN (RKA-KL} DEPARTEMFN DALAM NEGERI 6.1. Bentuk Penelaahan

6.2;Tahapan, Metode dan Kriteria Penelaahan

54

6.3iHasil Penelaahan

co

6.3. 1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Mengenai

Desentralisasi dan Otonomi Daerah 6.3.2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah i6.3.3. Program Peningkatan ProfesionalAparat Pemerintah Daerah ..

AA

57

6.3.4. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah ....,

6.3.5. Program Penataan Daerah Otc,-,:mi Baru ......"..... BAB

VII

KESIMPULAN OAN REKOMENOASI

60

ol

7.1 . Kesimpulan ... ...

7.2. Rekomendasi

.

nt

ft0snill$*tt

fiKp t"$r{t{t{ il l||lr

[afhr lam ilal|

1. 2. 3. 4.

Presentasi Penjabaran Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Dalam Rencana Kerja Kementeiian/Lembaga Tahun 2007, Jakarta,26 Januari 2006 Presentasi Penyusunan Rancangan Awal RKP 2007 dan Pagu Indikatrt2007 Departemen Dalam Negeri, Bappenas, 16 Februari2005 Presentasi Rekapitulasi Matriks Program Pembangunan Tahun 2007, Bappenas, Jakarta, 29 Maret 2006 PresentasiTrilateral Meeting : Bappenas, Depkeu dan Depdagri, Ruang SG-3

Bappenas, 29 Maret 2006

5.

Presentasi Trilateral Meeting : Bappenas, Depkeu dan Depdagri, HotelTreva, 4 April2006

6. Laporan Notulensi HasilFgd Dalam Rangka KoordinasiPenyusunan RKP 2007 7. Hasil Pembahasan Trilateral Meeting Bappenas-Depdagri-Depkeu, 29 Maret 2006 8. Notulensi Trilateral Meeting, 29 Maret 2006 9. Rencana Kerja Kementrian Negara/Lembaga Tahun 2007 10. Tabel Persandingan Kegiatan Prioritas Dengan Program Desentralisasidan Otonomi Daerah

11. 12.

13

Pengelompokkan Program RKP Berdasarkan Tupoksi dan Alokasi Pagu Indikatif RAPBN Depdagri Tahun 2006 Pagu Sementara Kementerian Negara/Lembaga TA 2006 Rincian Menurut Program dan Jenis Belanja Usulan Rencana Kerja KementeriamLembaga Tahun 2007 Berdasarkan Program

14. Pagu Indikattf 2007 15, Persandingan Rancangan Awal RKP 2007 dan Renja KL Depdagri Tahun 2007 16. Penelaahan RKA-KL Tahun 2007 17. Undangan Koordinasi Penyusunan RKP 2007 Bab 12 Bidang Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah

18. Notulensi Koordinasi Penyusunan Rkp 2007, Pangkal Pinang, 15 Mei 2006 1g. Jawaban Koordinasi Penyusunan Rkp 2007, Bab 12 Bidang Desentralisasi Dan Otonomi Daerah

20.

Presentasi Koordinasi Penyusunan Rkp 2007, Bab 12 Bidang Revitalisasi Proses Desentralisasi Dan Otonomi Daerah

21.

Tanggapan Terhadap Usulan Tambahan Pagu Sementara Rapbn Tahun 2007 Lingkup Departemen Dalam Negeri

nls$tar lahel

Halaman

Tabel Tabel 1 1 Rencana Kerja Kegiatan Koordinasi ................ Tabel

r0ambat

2.1 Koordinasi

Perencanaan dan Penganggaran

q

I

Tabel 3.1 Prioritas dan Fokus dalam RKP 2007............

13

Tabel 3.2 Kegiatan Prioritas Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Desentralisasi Dan Otonomi Daerah

IE

Tabel 3.3 Kegiatan Prioritas Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

.ta

Tabel 3.4 Kegiatan Prioritas Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah

to

Tabel 3.5 Kegiatan Prioritas Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

16

Tabel 3.6 Kegiatan Prioritas Program Penataan Daerah Otonom Baru

17

Tabel 3.7 Jadual Kegiatan Koordinasi

19

Tabel

4.1 Penugasan

Personil Kegiatan Koordinasi

Gambar Gambar 2.1 Alur Perencanaan Dan Penganggaran

12

1..1..

Latar Belakang elaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi

daerah, sebagaimana Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang

kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang

No. 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintah Daeralu dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan. Dilatarbelakangi kondisi munculnya euforia pelaksanaan otonomi daerah yang berlebihan

yang berakibat pada pelaksanaan koordinasi antar tingkat pemerintahan tidak berjalan dengan baik'

Selain

itu,

kesiapan pemerintah daerah untuk

melaksanakan tugas yang telah dilimpahkan relatif

terbatas, baik

dari segi sumber daya aParatur,

kelembagaan, mauPun keuangannYa.

Menyikapi kondisi obyektif tersebut dirasa perlu adanya upaya revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daeratv dengan fokus utama penataan

kembali kewenangan antar tingkat pemerintahan, kelembagaan pemerintah daerah, personil pemerintah,

penataan keuangan daerah serta peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah.

Bah

1

PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari amanat UU

No 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN), UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU

No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu adanya harmonisasi dan keselarasan antara penyusunan perencanaan dan penganggaran baik

di tingkat

pusat

maupun di tingkat daerah melalui kegiatan koordinasi internal pemerintah pusat sendiri maupun antara pemerintah pusat dengan daerah. Dalam hal ini perlu adanya keharmonisan dan keselarasan antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja KL), Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor PER: 01/M.PPN/09/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara PPN/Bappenas yang menetapkan tupoksi Direktorat Otonomi

Daerah, maka perlu dilaksanakan berbagai kegiatan koordinasi bagi perencanaan pembangunan nasional dalam rangka mengawal keharmonisan dan kesesuaian antara RKP, Renja KL, RKA-KL dan RKPD, khususnya program-program Bidang Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

Dalam menyusun rancangan awal RKP untuk tahun anggaran 2007 ini, beberapa program pada Bab 12 Bidang Revitalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah, khususnya yang menjadi tupoksi Direktorat Otonomi Daerah antara lain

1.

:

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

2. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. 3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah. 4. Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah. 5. Program Penataan Daerah Otonom Baru. Program Penataan Keuangan Daerah yang tercantum dalam bab 12, bukan lagi menjadi

tupoksi direktorat otonomi daerah, namun telah menjadi tanggung jawab Direktoraf Perekonomian Daerah.

L.2.

Tujuan dan Sasaran Dalam kerangka koordinasi perencanaan pembangunary fujuan utama kegiatan

ini adalah:

r(00filHil$

nilP

l$stlx t$r\l

lEe[l- t3[dt[[lIr!

f-""*''

I

I

1.

Meningkatkan koordinasi intemal pemerintah Pusat dan antara pemerintah

pusat dan pemerintah daerah dalam rangka memantapkan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RIC,) 2007 terutama yang terkait dengan bab 12 Bidang Revitalisasi Proses Desentralisasi dan otonomi Daerah.

2.

Mengawal pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) terkait dengan Bab 12 RKP 2007 agar selaras dengan Renja Kerja Kementerian/Lembaga (Renja KL) dan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)'

Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah:

L.

Terkoordinasinya proses penyusunan RKP tahun 2ao7 denganRenja KL tahun 2007 dandengan RKPD tahun 2007;

2.

Selaras dan harmonisnya RKP dengan Renja KL dan dengan RKPD, terutama

terkait dengan bidang desentralisasi dan otonomi daerah

(diharapkan

semangat ini dapat dilanjutkan saat proses Penyusunan Renja SKPD, RKA-KL dan RKA-SKPD).

1.3.

Keluaran Keluaran dari kegiatan ini adalah laporan proses koordinasi Penyusunan Rencana

serta Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2007, yang meliputi: Penyusunan RKP tahun 2007 penelaahan kesesuaian dan keselarasan Program dan kegiatan pada Renja KL, RKA-KL

dan RKPD dengan program dan kegiatan pada RKP 2007, Bab 12, tentang Bidang dengan Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah, khususnya yang terkait fokus dan kegiatan prioritas pemerintah' Selain itu, disampaikan laporan Proses koordinasi dalam rangka pen)rusunan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden di depan DPR pada tanggal 16 Agustus 2006 dan di depan DPD pada tanggal 23 Agustus 2006,

terkait dengan program-proglam dalam RKR Bab 12 Bidang Revitalisasi

Proses

Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

1.4.

Ruang lingkuP Kegiatan koordinasi penyusunan RKP tahun 2007 untuk Program-Program bidang

revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah, meliputi

:

1.

Penyiapan rancangan awal RKP oleh Direktorat otonomi Daerah Bappenas

2.

Tilateral Meeting dalan rangka PenyemPumaan rancangan awal RKP dan

L-

inisiasi Penyusunan Renja KL.

r0!8lrmsl lrD

n;rx rs|}l

1ffil1- PondolrllurnI-r Focus Group. Discttssian (FGD)

di

beberapa daerah dalam rangka

penyempurnaan rancangan awal RKP 2007 Bab 12 (Propinsi lawa Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Bangka Belitung). 4.

Penyusunan rancangan

akhir RKP dengan berbagai masukan

dari

Kementerian/ Lembaga dan daerah. 5.

Penelaahan kesesuaian program dan kegiatan pada Renja

KL dan RKA-KL

dengan program dan kegiatan RKP 2007 Bidang Revitalisasi

Proses

Desentralisasi dan Otonomi Daerah, khususnya terkait dengan fokus dan kegiatan prioritas. 6.

Penyusunan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden 16 Agustus 200ti Bab 12

Bidang Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah dan Pidato Kenegaraan Presiden di depan DPD pada tanggal23 Agustus 2006. 7

1..5.

Penyusunan laporan akhir kegiatan koordinasi.

Metode Kegiatan Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi ini meliputi:

1.

Persandingan RKP 2006 dan usulan kegiatan prioritas untuk RKP 2007

2.

Bilateral danTrilaterql Meeting antara Bappenas-Departemen Dalam Negeri dan Bappenas-Depd agri- Depkeu,

3.

FGD dengan Bappeda Provinsi di beberapa propinsig,

4.

Pengumpulan data dan informasi dari Departemen terkait dalam penyusunan l"ampiran Pidato Kenega-raan Presiden di depan DPR pada tanggal 16 Agustus 2006 dan Pidato Kenegaraan Presiden

di depan DPD pada tanggal

23 Agustus

2006.

5.

Penelaahan Renja KL dan RKA-KL dengan program dan kegiatan

di

dalam

RKP 2007.

1.6,

Rencana Kerja Secara

rinci rencana kerja yang akan dilakukan oleh Direktorat Otonomi Daerah

dalam rangka pelaksanaan kegiatan koordinasi ini dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.

i t

L...-

fi[0ssl[lst

nHP

T,rl{ns s0t]]

iBrtl- ?srdrirl!tll Tabel

i

t.t

Rencana Keria Kegiatan Koordinasi

Januari Februari Maret

s.d.a

Aptil

Survey dan FGD di Semar:ang, Banjarmasin, dan Pangkal Pinang'

[,tei

Kompilasidata

Juni

Penyusunan Laporan nterim

Juli

dan Penyiapan Lampiran Pidato Presiden Rl 2006 di depan DPR dan DPD

Agustus September Oktober

10

1.7.

Penyusunan RKP 2007

I

Penelaahan Renja KL dan RKA-KL 2007 Penyusunan Draft LaPoran Akhir s.d.a

11

November

FGD di Pusat

12

Desember

Penyusunan Laporan Akhir

SistematikaPenulisan

Iaporan koordinasi dalam rangka koordinasi Penyusunan RKP tahun 2007 bidang revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah terdiri atas : BAB

I.

PENDAHULUAN

ini disampaikan latar belakang, tujuan dan sasaran, keluaran, ruang lingkup, metodologi, Penugasan personil serta sistematika

Pada bab

penulisan.

BAB

II.

LANDASAN TEORI

Pada bab

ini

disampaikan mengenai beberapa definisi mengenai

kegiatan koordinasi dan landasan teori perlunya dilaksanakan koordinasi. BAB

III.

PENYUSUNAN RENCANA KERIA PEMERINTAH (RKP) 2m/7 DI

TINGKAT PUSAT

Pada bab

ini

disamPaikan

proses penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) tahun 2007 khususnya Bab 12 Bidang Revitalisasi --

i :

-"*

morltrtst

Btp rsa*ii

flitl

iSAII- PGndanIlrNn Proses Desentralisasi .dan Otonomi Daerah dan penentuan pagu

indikatif Kementerian/Lembaga tahun 2007 hingga proses koordinasi

di

dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja

KL) dan penentuan pagu sementara Kementerian/I-embaga

Tahun

2007.

BAB

IV.

KOORDINASI PENYUSUNAN RKP Pada bab

2OO7

DI DAERAH

ini disampaikan proses dan poin-poin penting kegiatan locus

Group Discussion (FGD) dalam rangka penyempurnaan RKP tahun 2007 Bab 12 Bidang Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah dan mengawal penyusunan Renja KL Depdagri agar harmonis

dan selaras dengan RKP 2007 Bab 12. Kegiatan ini dilakukan di

3

Provinsi yaitu Provinsi Jawa Tenga[ Provinsi Kalimantan Timur maupun Provinsi Bangka Belitung. BAB V.

PENYUSUNAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDNN

DI

DEPAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

Pada bab

ini

disampaikan poin-poin penting

di

dalam Pidato

Kenegaraan Presiden khususnya yang terkait dengan Bab 12 Bidang

Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah baik di depan DPR maupun DPR

BAB VI.

PENELAAHAN REN}A KL DAN RKA.KL DEPARTAMHN DALAM NEGERI Pada bab

ini akan disampaikan persandingan antara RKP 2007 Bab 12

Bidang Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Renja

KL Depdagri dan RKA-KL Depdagri untuk melihat

kesesuai an

program, kegiatan, output dan budget dari ketiga dokumen tersebut BAB

VII.

KESIMPULAN DAN RIKOMENDASI

ini memberikan kesimpulan hasil kegiatan koordinasi dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan dan rekomendasi untuk perbaikan dalam penyusunan RKP tahun 2008 dan tahun-tahun Pada bab

selanjutnya.

x0GnBr||nsr

nff

lR$tls

tst}i

2.1.

Pengertian

ecara etimologis 'Koordinasi'

(y"tg

berasal

dari kata " to coordinafe") mempunyai arti melakukan harmonisasi fungsi dari beberapa bagian kedalam sebuah tujuan, tatanan, kondisi

atau aksi yang sama. Malone dan Crowston (1993) mendefinisikan istilah koordinasi sebagai

proses pengelolaan berbagai keterkaitan atau ketergantungan antara aktivitas-aktivitas, "the process of managing dependencies between actiuities'"

Dalam konteks birokrasi pemerintahan, koordinasi hadir seiring dengan munculnya mekanisme pembagian tugas, fungsi dan weu/en,rng

dari

pemerintah ditingkat pusat

kepada kementerian/lembaga, badan, elemen kelembagaan lainnya

di tingkat

serta kepada pemerintahan di daerah.

atau

pusat

[ffi1 KERANGKA TEORI

ini akan mewadahi kepentingan Pemerintah agar pelaksanaan pembangunan oleh berbagai Kementerian /Lembaga, Badan, dan Pemerintah Daerah konsisten dengan visi, misi, dan program prioritas pemerintah yang sedang berjalan (Bridgman and Davis, 2000:102). Di sisi lain, dengan koordinasi ini Pemerintah juga Proses koordinasi.

berkepentingan agar upaya untuk mewujudkan tujuan pemerintah

itu

dapat berjalan

dengan efektif dan efisiens (Gittell, 2002).

Lebih jauh soal koordinasi di tingkat pemerintahan, penjelasan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 200L tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi menyebutkan beberapa pengertian mengenai koordinasi, yaitu

a.

:

Koordinasi wilayah adalah proses komunikasi dan interaksi antara wilayahwilayah Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan.

b.

Koordinasi perencanaan adalah proses komunikasi dan interaksi antara kegiatan perencanaan pada Kabupaten/Kota dengan kegiatan perencanaan instansi

vertical/instansi lain di semua strata pemerintahan.

c.

Koordinasi pelaksanaan adalah koordinasi di dalam melakukan kegiatan sesuai

dengan apa yang telah direncanakan untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian dari berbagai program.

d.

Koordinasi sektoral adalah proses komunikasi dan interaksi antara kegiatan program sektoral di Daerah dengan Program Daerah.

e.

Koordinasi kelembagaan adalah proses komunikasi dan interaksi antara lembaga-lembaga Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha, kemasyarakatan dan lain-lain.

{.

Koordinasi pembinaan adalah koordinasi yang dilakukan dalam rangka pemberian pedoman, bimbingan, arahan, dan supervisi,

g.

Koordinasi pengawasan adalah koordinasi yang dilakukan dalam perencanaan pengawasan dan tindak lanjut pengawasan.

h.

Koordinasi Pengendalian adalah koordinasi yang dilakukan untuk menciptakan keselarasan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah

2.2.

Pentingnya Koordinasi Setiap pelaksanaan sebuah desain kebijakan, yang pengerjaannya di-subdiaisi-kan

kedalam komponen-komponen, sebagaimana tata atau struktur pemerintahan, sangat besar

kemungkinan bahwa desain awal atau ide dasar yang terkadung dalam visi maupun misi t(0ofiu[A$t Bx]

T*$l{lN

**$i

t

Itlll

t$ t - ltltlGlt

i

t

pemerintah, akan hilang seiring dengan pembagian tugas tersebut (Gulik, 1937:3). semakin banyak jumlah pekerjaan yang di-subdivisi-kan semakin besar pula kemungkinannya untuk terlepas dari konsep dasarnya, sehingga semakin besar pula upaya yang diperlukan untuk melakukan supervisi dan koordinasi'

Dalam kerangka implementasi program pemerintah inilah mekanisme koordinasi memegang peran yang penting. Tidak saja untuk mengawal konsistensi visi dan misi yang

dijabarkan dalam dokumen-dokumen rencana pembangunan namun jtgu untuk mengorganisasikan pelaksanaan program bagi tercapainya tujuan pembangunan secara lebih efektif dan efisien.

2.3.

Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran

Dalam rangka melakukan tupoksi Direktorat Otonomi Daerah, maka perlu dilaksanakan berbagai kegiatan koordinasi bagi perencanaan pembangunan nasional dalam rangka mengawal keharmonisan dan kesesuaian antara RKP, Renja KL, RKA-KL dan

RKpD, khususnya program-program Bidang Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Kelompok Program Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah

meliputi:

1.

Program penataan peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah;

2. Program peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah DaeralU 3. Program peningkatan profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah; 4. Program peningkatan kapasitas keuangan daerah; 5. Program kerjasama antar Pemerintah daerah; dan 6. Program penataan daerah otonomi baru' Konsistensi dari perencanaan dan penganggaran dari program-Program tersebut untuk tiap tahunnya adalah sebagai berikut: Tabel 2.1. Perencanaan dan Anggaran

1.

Kapasitas Prograqt Aparat, Penpn:ntalran Dre rdt Prggram Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah Program Penataan Pengelolaan

Program Pengembangan Otonomi Daerah

1,

2.

Program Perundang-undangan mengenai Desentralisasi dan Otda Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah t0ot0lmsl

ttl l$gl ll|llt

I Sf,b 2.

Daerah

l(orNrIlN Isorl

]

daerah Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Keuangan I Program Peningkatan Partisipasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Program Peningkatan Profesionalisme Aoarat Pemerintah Daerah Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Program Penataan Daerah Otonom 8aru

Program Penataan Ctonomi Daerah 1.

Program Pengembangan Otonomi Daerah 1..

I.

10

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan mengenai Desentralisasi dan Otda Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah daerah Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemefintah Daerah Program Peningkatan Profesionalisrne Aparat Pemerintah Daerah Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Program Penataan Daerah Otonom Baru

xs gni,nrffi iir{i {fr s$s *$$}

Koordinasi Percncenaan pembangunan Nasional

engan tidak adanya GBFfr'tr, sesuai dengan amanat UU No 25 tahun 2004 Entang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),

Pemerintah berkewajiban merr)ru$rn

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)-

RPIMN ini menupakan agenda pembangunan yang menyatu dengan agenda pemerintah yang berkuasa

yang terpilih melalui pemilihan umum

s€cara

langsung. RPIMN sebagai agenda pembangunan lima tahunan memberikan arah bagi semua lembaga pemerintah baik

di tingkat Pusat mauPun daerah,

lembaga negara tainnya, dunia usaha, dan lembaga non-pemerintah.

Selaniutnya rencana

lima tahunan

ini

diiabarkan dalam Rencana Keria Pemerintah (RKP)

yang merruat program yang telah dirinci

ke

kegiatan-kegiatan yang dengan ielas meniadi domain

fungsi masing-masing lenbaga pemerintah dan pemerintah daerah dan lembaga negara. Struktur hubungan antara dokumendokumerr Perencaman dan penganggaran nasional dan daerah menurut UU

no. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dapat

digambarkan

pada alur

Perencanaan dan

penganggaran diagram 3.1 ilibtn+ah ini.

ffimffi

ffi

PENYI'ST'NAN RENCANA KERJA PEMERTNTA}I (RKP) 2OO7 DI TINGKAT PUSAT

Sesuai dengan - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dituangkan dalam yang dituangkan dalam Peraturan Presiden

No 7 Tahun

2005,

program-program di dalam Bab 13 Bidang Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah adalah sebagai berikut:

1.

Program Penataan Peraturan Perundang [Jndangan Mengenai Desentralisasi Dan Otonomi Daerah

2. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 4. Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah 5. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah 6. Program Penataan Daerah Otonom Baru

Pemerinlah Pusat

Femerinlah Daerah

uuperu oi;.:

..,

,

*+:,::r,n"r,...;L.,,,*,.,r+..:.;rliAi*r:,it:iiS;i.ll,itlifi

Gambar 3.1

Alur Perencanaan Dan Penganggaran

Di dalam penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah, setiap tahunnya pemerintah

menentukan agenda besar/tema dan beberapa kegiatan prioritas. Untuk tahun

2OO7

ini,

pemerintah menetapkan tema pembanguna "pengurangan kesenjangan antar wilayah dan percepatan pembangunan infrastuukfu{", dengan beberapa kegiatan prioritas,yaitu:

1. Penanggulangankemiskinan 2, Peningkatan kesempatan kerja, investasi, dan ekspor 3. Revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan perdesaan i i I

t2

[0tsEH[$l nfif t$tiss t$$]

..- r tsi s PHllsf,nr[rP200rurxcrltPustr

4. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan 5. Penegakan hukum dan HAM, pemberantasn korupsi, dan reformasi birokrasi 6. Penguatan kemampuan pertahanan, PemantaPan keamanan dan ketertiban serta PenYelesaian

konflik

7. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana 8. Pembangunan Infrastruktur g. Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah pada tabel Adapun fokus untuk masing-masing prioritas tersebut dapat dilihat

31. berikut: Tabel 3.1 Prioritas dan Fokus dalam RKP 2007

Pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin atas pendidikan, kesehatan, dan infastruktur dasar termasuk air bersih dan sanitasi Revitalisasi pelayanan keluarga berencana dan

Penanggulangan kemiskinan

safe motlprhood

Penanganan masalah gizi kurang

2

Penciptaan pasar ten4a keria yang lebih luwes Perbaikan iklim investasi dan berusaha Perluasan negara tujuan ekspor dan jenis produk

Peningkatan kesempatan kerja, investasi' dan ekspor

ekspor Peningkatan intensitas kegiatan pariwisata

3

4

Revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan perdesaan

a

Ketahanan Pangan nasional Pengembangan energi terbarukan

a

Diversifi kasi ekonomi Perdesaan

a

Pengembangan infrastruktur perdesaan

a

Percepatan pencapaian wajib belajar 9 tahun yang

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan

berkualitas Peningkatan pemerataan, keterjangkauan dan kualitas pendidikan menengah dan tinggi Peningkatan kuantitas dan kualitas guru

a a

Percepatan penutunan angka buta aksara Meni4a pemerataan, keterjangkauan dan kualitas petayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin Penanganan penyakit menular termasuk flu burung Penanggulangan gizi kurang dan gizi buruk bagi bayi, anak balita, dan ibu hamil Peningkatan pengawasan obat dan keamanan pangan

5

*

Penegakan hukum dan HAM, pemberantasn korupsi, dan reformasi birokrasi

, ---,,

'-,

.-,.'

**

,-,.*-

. .

--13

Optimalisasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan KoruPsi Percepatan penyelesaian kasus korupsi dan

, ;pelqlg9ffi[j1a[Asesi'!43nvq?"""*'

*.. ' ***"'

[00l0ltl8l tl0

r&fttr1i

lstll

6

I

Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi

a

Peningkatan akunlabilitas institusi politik dan publik

a

Percepatan penquatan kelembagaan hukum

Penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik

Peningkatan kemampuan TNI dan POLRI: alutsista, materiil, personil, serta sarana dan prasarana Pencegahan, dan pemberantasan narkoba Peningkatan peran industri pertahanan Nasional Penanggulangan dan pencegahan tindakan terorisme a a

Penyelesaian dan pencegahan konfl ik Penanggulangan dan pencegahan berbagai bentuk kejahatan (konvensional dan transnasional) Penanganan masalah keamanan perbatasan Penguatan kualitas intelijen Percepatan pembangunan jarin gan komunikasi sandi negara Penanggulangan dan pencegahan gangguan laut

7

I

Mitigasi dan Penanggulangan Bencana

Menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di NAD dan Nias khususnya di bidang perumahan dan permukiman Mengintegrasikan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dengan pelaksanaan MOU Helsinki

Pembangunanlnfrastruktur

a

Pembangunan deteksi dini bencana alam

a

Rehabilitasi dan rekonstruksi Alor, Nabire

a

Rehabilitasi dan Pemeliharaan in{rastruktur Peningkatan pelayanan infrastruktur dalam rangka mendukung daya saing sektor riil Peningkatan partisipasi swasta dalam

a

o

pembangunan infrastruktur

I

a

Penataan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara Pengembangan ekonomi di wilayah petbatasan Peningkatan pembangunan daerah terisolir,

a

Peningkatan pembangunan di pulau-pulau kecil

Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah a

terluar

Rencana Keria Pemerintah

terdiri dari 2 buku utama yaitu : a) Buku

I yang

menampilkan kegiatan-kegiatan prioritas pemerintah dan, b) Buku iI yang menampilkan

program dan kegiatan pokok untuk tiap-tiap bidang yang menjadi agenda presiden terpilih. Tiap-tiap bab di dalam Buku II RKP 2007 ini, memiliki kegiatan prioritas untuk mendukung 9 prioritas tersebut. Untuk bab 12, yang terdiri dari 6 program seperti yang disebutkan, beberapa kegiatan prioritas tersebut dikaitkan dengan masing-masing fokus dan 9 prioritas pemerintah, dapat dilihat pada tabel3.2 dibawah ini.

l4

[00nBlHs$l H(]

?fi]$$]M

f{}8]

{ Bsb

I PHrlsltlx BtP20olllllcrtr?lsfi i

'

Tabel 3'2

Desentralisasi dan oonomi Kegiatan Prioritas Program Penataan Peraturan Perundang.Undangan mengenai

Daerah

1 2

Fasilitasipemantapanpelaksanaan urusan sesuai PP Pembagian Urusan


Fasilitasipenyesuaianperaturan


perundangan sektor sesuai dengan PP Pembagian Urusan Pemerintahan

3

Penyelesaian RAN dariGrand Strategy Penataan Otonomi Daerah

Penegakan hukum dan HAM, pemberantasn korupsi, dan reformasi birokrasi Penegakan hukum dan HAM, pemberantasn korupsi, dan reformasi birokrasi



4 5

Penyusunan kebijakan dalam rangka implementasi gnnd strategy penataan otonomi daerah


Fasilitasipemantapanpelaksanaan kebijakan otonomi yang be*arakter


birokrasi

Supervisi dan pembatalan perda yang bermasalah


khusus

6

Penegakan hukum dan HAM, pemberantasn korupsi, dan reformasi

Perbaikan iklim investasi dan berusaha

Peningkatan kesemPatan kerja, investasi, dan ekspor

Tabel 3'3

Kegiatan Prioritas Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

-

Fasilitasi penyusunan kelembagaan pemerintahan daerah


Penegakan hukum dan HAM, pemberantasn koruPsi, dan reformasi birokrasi

2

Fasilitasi peneraPan SPM

Percepatan Pelaksanaan reformasi birokrasi

Penegakan hukum dan HAM' pemberantasn koruPsi, dan reformasi birokrasi

3

EvaluasikebijakanPilkada

Penyelesaian dan pencegahan konflik

Penguatan kemamPuan Pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban'serta penyelesaian konfl ik

Fasilitasipenyusunanrekomendasi DPOD


Penguatan kemamPuan Pertahanan' pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik

Penataan kelembagaan di daerah obus dan istimewa (MRP, hubungan antara lembaga daerah)


Penguatan kemamPuan Pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik

4 5

tootritm rri'T**ts* *b$t

{

a

ae!

I

pHYUSUlilt

nr(p 2001ul

nil0rlr puslr

:

Tabel 3.4 Kegiatan Prioritas Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah

!

Peningkatan Kapasilas Aparatur Pemda dalam Penyusunan Rencana Strategis lnvestasi, Pengembangan Ekonomi, dan Penyediaan Kesempatan Kerja.

Perbaikan iklim inveStasi dan berusaha

Peningkatan kesempatan kerja, investasi, dan ekspor

Peningkatan kapasitas bagi Aparatur Pemda dalam pelayanan bagi kegiatan investasi



Peningkatan Kapasitas Pimpinan Daerah, DPRD, Camat dan Lurah/Kepala Desa bagi penciptaan iklim berusaha yang kondusi{



Fasilitasi pengkajian kompetensi jabatan di



Menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana diNAD dan Nias khususnya di bidang perumahan dan

Mitigasi dan penanggulangan bencana

daerah

Fasilitasi pengembang an kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memantapkan penyelenggaraan pemerintah di wilayah pasca bencana (Aceh, Nias, Alor dan Nabhe)

permuKrman

Rehabilitasidan Rekonstruksi Alor dan Nabire

Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam usaha mitigasi bencana

Menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di NAD dan Nias khususnya di bidang perumahan dan permukiman

Mitigasi dan penanggulangan bencana

Rehabilitasidan Rekonstruksi Alor dan Nabire

Tabel 3.5 Kegiatan Prioritas Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Fasilitasi pembentukan forum-forum untuk fasilitasi kerjasama antar daerah (kab/kota) yang terkait dengan perbatasan antar

Penataan kawasan perbatasan sebagai beranda depan nEara

negara.

rd

*-* **--

Pengurangan Keseniangan Antar Wilayah

{ Brb E

?tnu$Ir|ill200tdrlrc$rtlstr:

Fasilitasi perkuatan keriaiama antar daerah di bidang hukum di wilayah perbatasan antar negara.

itenataan kiwasan perbatasan sebagai beranda dePan negara

Pengurangan Kesenjangan Antar !Mlayah

Fasilitasi perkuatan keriasama antar daerah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana publik di wilayah perbatasan antar negara.

Penataan kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara

Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah

Fasilitasi perkuatan ke{asama antar daerah pada bidang ekonomi di wilayah perbatasan antar negara.

Pengembangan ekonomidi

ldenlifikasi, perencanaan, failitasi, dan pelaksanaan kegiatan untuk meningkat

Peningkatan kesempatan kerja, investasi, dan eksPor



Sosialisasi PP Kerjasama Daerah.



Fasilitasi Penyempumaan Modul Kerjasama Daerah


Peningkatan kesempatan kerja, inveslasi, dan eksPor

Fasilitasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah di wilayah JABODETABEKJUR



FasitilasiPeningkatanPeranGubemur



Fasilitasi Manajemen Kerjasama Pemerintahan Daerah dalam penanganan kawasan khusus cepat tumbuh dalam rangka peningkatan iklim investasi dan berusaha



FasilitasiKerjasamaDaerahdalam



perbltasan

wilayah

Pengurangan . Kesenjangan Antar Wilayah

peningkatan ekspor Fasilitasi Penyelesaian RPP Kerjasama Daerah.

10

Selaku Wakil Pemerintah dalam Rangka Kerjasama Pembinaan WilaYah

11

12

penciptaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan PERDA guna peningkatan iklim investasi dan berusaha

Tabel 3.6

Kegiatan Prioritas Program Penataan Daerah Oonom Baru

Fasilitasi penataan daerah otonom baru


71 II


rooiDlttElltP$nul l0{}l

i

t0i

fi PllYusullAil ft|(f200il[IilGtoTPU$[I

i

r I

Evaluasi penataan daerah otonom baru


Penegakan hukum dan HAM, pemberantasn korupsi, dan reformasi bllokrasi

Fasilitasi pemantapan S0TK pemerintah daerah otonom baru.


Penegakan hukum dan HAM, pemberantasn korupsi, dan reformasi

Olrot
Fasilitasi percepatan penyelesaian status aset antara daerah baru dan daerah induk



Fasilitasi percepatan penyelesaian batas wilayah administrasi antar daerah



Fasilitasi Fenataan Batas Wlayah Administrasi Pemerintahan Pada Daerah Otonom Baru



Peningkatan Sarana dan Prasrana SAT POL PP dalam rangka penegakkan PERDA dan Penciplaan KAMTIBMAS pada ciaerah otonom



baru

3.2.

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan RKP 2007 Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada kegiatan koordinasi penyusunan

RKP 2007 adalah:

1.

Penyusunan rancangan awal RKP 2007 bidang Revitalisasi

Proses

Desentralisasi dan Otonomi Daerah dengan memperhatikan : a) fokus dan kegiatan prioritas 2007,b) kegiatan pada RKP 2006 dan Renja Depdari tahun 2006,

c)

masalah tantangary sasaran dan arah kebijakan pembangunan

tahun 2007.

2.

FGD untuk menampung aspirasi dan masukan dari Kementerianllembaga

(Depdagri) untuk menentukan program dan kegiatan pokok Depdagri dengan memperhatikan kegiatan prioritas pemerintah tahun 2007 dan kegiatan prioritas Departemen.

3.

Penentuan pagu indikatif Depdagri tahun 2007 oleh Bappenas dan penyusunan rancangan awal Renja KL oleh Depdagri'

4.

Persiapan Trilateral Meeting antara Bappenas

(Dit Otda) dan Depdagri

dalam rangka penyusunan Renja KL Depdagri dan penyempurnaan RKP 2007

t8

r{5 t

5.

lnilrptfrlglll3rT

Trilarcral Meeting antara Depdagri, Depkeu dan Bappenas untuk mengambil kesepakatan-kesepakatan seputar rancangan akhir RKP 2AO7 dan Renia KL

Depdagri bhun 2007.

6.

Finalisasi Rancangan RKP 2007 meniadi Peraturan Presiden No. L9 Tahun 2fi)6 bntang Rencana Keria Penrerintah (RIC) tahtm 2007.

7. 8.

Penyusunan Renia KL Depdagri. Peurbahasan usulan tambahan pagu APBN-P tahun 2005

DepdaF dan

usulan tambahan Pagu sementara RAPBN tahun 2007-

9.

Pmelaahan kesesuaian arrtara RKP 2007 dengan RenF KL dan RKA-KL Deparemen Dalam N%eri.

Kegiatan koordinasi yang dilakukan pada tingkat meliputi beberapa rangkaian kegiatan yang telah dilakukan baik dalam bentuk FGD maupun TrilaEral Meeting sebagaimana terlihat pada tabel berikut

:

Tabel 3.7

Jadual Kegiatan lbordinasi

Trilderd bleding (Bqpenplbpdagri-

De*eu) Itmyarvaan Peencanaan Pembangunan Na*ond (lftrse$agnm)

Penddran Renja KL dan RM-KL @dagti

Frytas0epdeti{bpkat)

3.3.

PoirpPoin Penting hoses Pen5rusunan RKP AXIT dan Renia KL DePdagri 2007

3.3.1

Pertemuan Awal Penyusunan hogram dan Kegiatan Pokok RKP Proses Koordinasi antara

2fiy

DeparUren Dalam Negeri dengan Direktorat Otonomi

Daeralp Bappenas diawali denganperEmuan di Hoel C-errara pada tanggal T4 Februari 2006. IGgiatan

ini dilalmkan dalam rangka merrmtukan poin-poin penting yang akan

dicantumkan dalam Rencana Keria Pemerintah Proses Deserrtralisasi

FIq

pada Bab 12 brrtang Revitalisasi

danOtonomi Daerah, yang meliputi

r9

:

f,

OSDlIl$ llP

:i,ii:i;i'

?

1.

Br[

I

PIilyUSe[m ffXP200ililTil0tolpu$tr:

Kondisi Urnum yang meliputi pencapaian pada tahun 2005, perkiraan pencapaian pada tahun 2006 dan permasalahan yang dihadapi pada tahun 2007;

2. Sasaran PembangunanTahun 2002 3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2007' 4. Matriks Program Pembangunan Tahun 2007. Dalam pertemuan tersebut juga disepakati program-program Bidang Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang

1.

meliputi

:

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan mengenai Desentralisasi dan Otda

2. 3. 4. 5. 6.

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah daerah, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

.

Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Program Penataan Daerah Otonom Baru

,

.

Sesi pertemuan tersebut diawali dengan evaluasi terhadap RKP tahun 2004 dan

temuan pada monitoring tahun 2005. Petemuan menghasilkan beberapa poin penting,

yaitu:

1. Untuk tahun 2007 sebaiknya ada terobosan-terobosan dan perubahan, sebagai contoh 37 program yang ada

beberapa program dananya sangat

perubahan-

di RKP terlalu banyak dan

kecil. Hal ini

menunjukkan

ketidake(isienan, mungkin sebaiknya beberapa program digabung.

2.

Perlu dilihat kembali fleksibilitas/masukan untuk plogram. Jangan sampai program yang dilaksanakan tiap tahun. Akan lebih baik apabila program dapat berialan diatas 1 tahun lamanya, sehingga sustainability program juga dapat terjada.

3.

Masih seringnya terjadi perbedaan antara program dan kegiatan/ program mengarah ke utara, sedangkan kegiatannya mengarah ke selatan, jangan sampai program itu menjadi sumber dana saja.

4.

Tupoksi dari masing-masing instansi di Depdagri harus jelas. Apa andalan

dari

masing-masing program.

Selain itu sebaiknya Depdagri

menrestrukturisasikan program-proglam yang ada, tanpa harus merubah nama prograrn.

5.

Sebaiknya ada konsolidasi dalam menyusun pagu indikatif, pagu sementara, RAPBN, APBN dANAPBNP 20

t(00silNn$l

r[r

YsNl$N

t${l}

i 88[

I Pllllsttfl ill200tDlrlrctllP$ar

Untuk lebih lengkapnya presentasi pada pertemuan tersebut dapat dilihat pada lampiran 2 dan notulensi dari pertemuan tersebut dapat dilihat pada lampiran 7' kegiatan-kegiatan pokok yang diusulkan dalam RKP Bab 12 Bidang 4' Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah dapat dilihat pada lampiran

sementara

itu

3.3.2 Trilateral Meeting Tilateral Meeting adalah pertemuan yang dilakukan antara Bappenas, dan Kementerian/Lembaga, dan Departemen Keuangan dalam rungka harmonisasi Kerja penyelarasan Rencana Keria Kementerian/Lembaga (RK-KL) dengan Rencana

Pemerintah (RKP). Agenda utama pertemuan adalah inventarisasi dan pembahasan kegiatan-kegratan Departemen/Lembaga, dalam hal ini Depdagri, yang akan dilakukan selama tahun 2A07, sertamengkaji daya dukung Plogram-Proglam dan kegiatan-kegiatan

trilateral tersebut terhadap pencapaian sasaran prioritas dan fokus RKP 2007' Pertemuan Negeri meetingini sekaligus juga merupakan uPaya untuk mengawal Departemen Dalam kegiatan dalam menerjemahkan kegiatan-kegiatan pokok RKP 2007 menjadi Program dan dalam Renja dalam Renja KL Depdagri. secara lebih rinci uPaya penjabaran RKP 2007 ke

Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada lampiran 1' Dalam tahapan pelaksanaannya, sebelum Tilateral Meeting diadakan pertemuan 13 Direktorat yang antara Departemen Dalam Negeri dan Bappenas dengan mengundang

menjadi penanggungsawab program-program

di

Departemen Dalam Negeri, guna

membahas secara umum kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Depdgari' Terutama dalam kaitan dengan upaya harmonisasi dan penyelerasan antara Penyusunan Renja-KL dengan RKp 2007 (untuk, 'lebih lengkap lihat lampiran 5.) Ke-13 direktorat

itu

meliputi:

1. Direktorat KewilaYahan II 2. Direktorat Tata Ruang, Pertanahan dan Perkotaan 3. Direktorat Perekonomian Daerah 4. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan 5. Direktorat Politik dan Komunikasi 6. Direktorat Pertahanan dan Keamanan 7. Direktorat AParatur Negara 8. Direktorat Hukum dan HAM 9. Direktorat Agama dan Pendidikan 10. Direktorat Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan I

i

L1. Direktorat Kelautan dan Perikanan

!

21

rto8illlsl

llt

lA$$Nl

l00l

a8fi s

8. 9. 7

rfltHtt lmilu f tHtItGtI

Direktorat Aparatur Negara

DirektoratHukum danHAM DirektoratAgama danPendidikan

10. Direktorat Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan 11. Direktorat Kelauhn dan Perikanan 12. Direktorat Lingkungan

Hidup

Dari Pertemuan Trilateral tersebut diputuskan bahwa Departemen Dalam Negeri

akan melaksanakan 37 Progtam RITMN dan menjabarkannya kedala.rn Renja KL Depdagri tahun 2007 (lihat lampiran 12). I"ebih lanjut, Pertesr*uan tersebut menyepakati beberapa poin penting, antara lain

1.

:

Realokasi anggaran pada masing-masing program dimungkinkan hanya tidak

mengubah iumlah total. Hanya saja kegiatan prioritas yang sudah termuat dalam SEB {hal3) harus dilaksanakan.

2.

Alokasi hlpres 6/20A3 akan dibahas lebih laniut, tennasuk pembahasan pada Program Penrulihan WJlayah Pasca Kon{lik.

3.

Usulan pada belanja mengikat Depdagri pada 2 (dua) program, yaitu menjadi:

Program Pendidikan Kedinasan dan Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan KepemerintaharL

4.

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan dibutuhkan kejelasan kegiatan yang akan dilaksanakan. Apakah akan fi-ke daerah-kan?

5.

Program Pengembangan Wilayah Tertinggal dapat dihidupkan kembali dengan mengurangi pagu Program Pengembangan Wilayah Perbatasan.

5.

Pada Program Keserasian Kebijakan Kependudukan dan Program Penataan

Administrasi Kependudukan akan dibahas lebih laniut.

7.

Pada Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah dan Program Pengembangan Ekonomi Lokal disepakati tidak ada masalah.

8. PIILN

untuk PPK II.G& SIA& SCBD LGFGR dan LMPDP sudah sesuai,

sedangkan PHLN untuk programlkegiatan lainnya yang belum tertampung

dalam SEB Pagu Indikatf 20OZ se-perti CERD, PISP, WISMR SIAD WRMP, WIEMP, dIL akan dibahas dan diusulkan lebih lanjut

9.

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan dibutuhkan kejelasan kegiatan yang akan dilaksanakan. Ap"kuh akan di-ke daerah-kan?

10. Pada Program Keserasian Kebijakan Kependudukan dan Program Penataan

Administrasi Kependudukan akan dibahas lebih lanjut" an

LL

ff0finmffasl sffp'i.rlti:ili , jii:li

&r 11.

S

lglurtlr|nrtltfi

Pada Frogram Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah dan Program

l-kal disePakati tidak ada masalah. L2. PHLN program/proyek lain yang belum btamPung dalam SEB Pagu Pengerrbangan Ekonomi

Indikatif 2W7

alrrrr. dibahas tebih

laniut, yaitu apakah merelokasi anggaran

PHLN dalam SEB Pagu lllrdldxafrf 2W7 atau akan didanai dari Anggaran 69. Untuk uraian yang lebih

lengkap

PerHruan Trilateral ini dapat dilihat

pada notnlensi Tilnteral Mceting terlampir.

3.4-

MusyawarahPerencanaan PeurbangUnanNasional (Musrenbangnas) Musyawarah Perencanaan perrbangunan Nasional (tvtusrenlangpas) diadakan

sebagai bagian dari proses perryelenggaraan

Dimana dafam mus,yawarah Rerriana

ini

sisHt

perencanaan pembangunan nasional.

akan membahas dan menyempumakan rancangan

lGrja Pemerintah (RIC) dan Renja K/L untuk difinalisasi lebih lanjut sebagai

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/I-embaga (RKA-K/L), yang merupakan mata rantai dalam Proces Pertyusunan APBNSecara umum Musrerrbangnas tahun

zfi0f bertuiuan untuk

mewuiudkan

koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi Renja Kr/L dan RKPD dalam mengupayakan pencapatan sasaran prioritas pembangunan tahun 2007, melalui beberapa cara:

L.

Menyeurpurnakan rirnc:rngan awal RKP tahun 2007 meniadi rancangan akhir RKP tahun 20[/7 yangmengaan pada

2.

R![M Nasiona] 2ffi+zffi.

Melakukan sinkronisasi dan penyempurnaan r.rncangan awal Renia K/L2ffJ/7 merrjadi rancangan alihir Renja

K/L

2A07 dertgan memperhatikan prioritas

dan prioritas serta aspirasi daerah yang tertuang dalam r.rncangurn awal SKPD yang merupakan kesepakatan daerahdaerah dalam

Musrerrbang Provinsi.

3.

Melakukan sinkronisasi dan mainstreaming program, kegiatab pokok, lokasi kegiatan, dan pagu anggaran yang disusun oleh kementerian/lembaga dan perrrerintah daerah dangan kriteria ke{tiatan yang penting dan mendesak

untuk dilaksanakaru berdampak nyata, brukur, langsung masyarakag dan sesuai dengan

prioritas

dirasakan

yang ditetapkan

dalam RKP tahun2007.

4.

Menrperkuat koordinasi dan sinergi kebiiakan perrerintah melalui kerangka regulasi dan tcrangka investasi/pelayanan publik yang bersumber dari APBN

tahun 2O07 yang dialokasikan melalui perrdanaan Dekonsentrasi, Tugas

I0otlfllll llp

Ynllilll',i::f :'

Pembantuan" dan Dana PerimbanganMengembangkan dan memperkuat proses partisipasi dalam penyusunan RI(3 tahun 2007. Mengembangkan dan memperkuat mekanisme pengendal.ian dan pengawasan (safegumding) terhadap pelaksanaan RKP tahun 2007.

3.4.1.

Proses Musrenbang tahun 2005 Secara garis besar kegiatan Musrenbang tahun 2007, yang diadakan dari tanggal

17

- m April 2006 ini terbagi dalam dua kegiatan

besar, yaitu sidang pleno dan sidang

kelompok. Kegiatan-kegiatan dalam sidang pleno, meliputi:

1. 2.

Pengarahan dan pembukaan oleh Presiden Republik Indonmia.

Pengarahan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Gntang agenda dan

prioritas pembangunan nasional tahun 2007 yang telah ditetapkan dalam rancangan RI(? tahun 2007.

3.

Pengarahan Menteri Keuangan tentang arah kebijakan fiskal Uhun 2007 untuk

mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional.

4.

Pengarahan Menteri Dalam Negeri tentang langkah-langkah pengendalian

dan pengawasan dalam mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional.

5.

Dialog Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan lJmum, Menteri Terraga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Kelautan

dan Perikanan, Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan, Meneg Koperasi dan (IKM, Menteri Perindustrian, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, dan Meneg Pembangunan Daearah Tertinggal dengan para gubernur tentang

isu strategis pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang sangat

penting mendesak, dan berpengaruh terhadap pencapaian prioritas pembangunan nasional dan pencapaian prioritas pembangunan daerah yang

dituangkandalam RFG tahun 2007. Sementara

itu, pada sidang kelompok dilatcukan kegiatan-kegratan

sebagai

berikut:

1.

Pembahasan kesesuaian usulan prioritas kegiatan pemerintah derah yang ada

dalam RKPD 2007 dengan rancangan Renia

K/L tahun

2AAT dan r,rnc.rngan

RI(P tahun 2007.

?.

Pembagian kelompok berdasarkan bidang dan prioritas pembangunan,

ymg

24 ff[0]{ul$&$$$Hs

ti:;ii;iill'1

i:]iiit

laD S

lf,lnlP2lrtlHltl|n

meliputi:

a.

Kelonpokl: Bidang Keudskina& I(esehataru dan Pendidikan IGlompok ini sesuai dengan Prioritas L: Pmanggulangan IGmiskinan dan Priotitas 4: Perringkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan

b.

Kelonpe.

2: Bidang l(esempatan Keria, hnvestasi,

Ekspor, Revitalisasi

PertaniarU dan Pembangrman PedesaarU yang sezuai dengan Prioritas 2:

Peningkatan keseurpatan kerja, investasi dan ekspor dan Prioritas 3: Revitalisasi pertaniaq perikanart kehutanarU dan pernbangunan pedesaan

c

Ketofipok 3: Bidang Hukum, Birokrasi, dan Hankam, yang sesuai dengan

Prioritas 5: Penegakan hukum, pernberantasan korupsl dan reformasi birolrrasi dan Prioritas 6: Pemantapan keamanan dan kebrtiban, dan konflik-

d.

4: Bidang Infrastruktur dan Pernnggulangan Bencana, yang dengan Prioritas 7: Mitigasi dan Penanggulangan bencana dan

Ketompok

sesuai

Prioritas 8: Percepatan pembangunan infrastruktur.

e.

Ketmnpok

5: Bidang Pembangunan Daerah Perbatasan dan wilayah

Teridir, yang sesuai derrgan

Prioritas 9: Pembangunan daerah perbatasan

dan wilayah terisolir.

g. untuk

lebih memfokuskan pada

permasalahan

di

daeralu

peserta sidang kelompok dibagi merrurut pembagian perwilayahan pembangunan berdasarkan kelompok provinsi yang berdekatan dalam satu pulau. Untuk itu setiap kelompok dibagi kedalam:

1. VfrWd, 41: meliputi

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sumatera

Utara, SumaEra Baral dan Kepulauan Riau'

L

Vvfwotr 42: Provinsi Bengkulu,Iambi Sumatera SelatarU Bangka Belitunp

danLampung.

3.

VfrWah B: Provinsi DKI Jakarta, Bantert Iawa Barat, jawa Tengah, ]awa Timur, dan BaIi.

4.

Wayah C: Provinsi lGlimantan Barat, IGtimantan Tengah, IGlimantan Selatan, dan Kalirnantan Timur.

5.

VfrWd, D: Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi TengalU Sulawesi Barag Sulawesi Selata& danSulawesi Tmggara

6.

VViWal, E:

hovirrsi Nusa Tenggara Barae Nusa Tenggara Timur, Maluku,

Maluku Utara, kian faya Barat dan Papua.

Ii0lilm$

$|9 lrlai:ili ; ::i]

[a[

3.4.2. Program Revitalisasi

S

tfltffiltl[2tr

trtffi;tlllslT

Proses l)esentralisasi dalam Musrenbangnastahun 2fi)6

Terkait dengan upaya sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan program pembangunan dalam Musrenbang tahun 2A06 ini, Program Revitalisasi Proses Desentralisasi dibahas, utamanya, berkaitan dengan tiga bidang pembahasan yang

diwakili dalam masing-masing sidang kelompok- Pertamil, program ini berkaitan dengan bidang Flukum, Birokrasi, dan Hankam (pembahasan dalam kelcmpok 3). Pada sesi ini pembahasan diarahkan pada proses pelaksanaan reformasi birokrasi

baik di tingkat

pemerintah pusat, pemerintah daerah, mauPun daeralr-daerah otonom baru. Kedua, program revitalisasi

juga berkaitan dengan bidang Infrastruktur dan

Penanggulangan Bencana (tema pembicaraan pada kelompok

4)- Di

kelompok

pembahasan ini program revitalisasi mengarah pada upaya pemerintah untuk melakukan

rehabalitasi infrastruktur dan kelembagaan di beberapa pemerintah daerah yang menjadi

korban bencana alam, seperti pasca tsunami

di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias

(Provinsi Sumatera Utara).

Berikutrrya, ketiga, program revitafisasi ini juga dibahas dalam kelompok 5

y*g

membidangi Pembangunan Daerah Perbatasan dan Wilayah Terisolir. Pembahasan

tentang program

ini dikaitkan dengan

uPaya peningkatan pembangunan dan

pengembangan kelembagaan dan aparatur pemerintah di daerah-daerah perbatasan dan

terisolil yang selama ini sering menghadapi masalah soal kesenjangan pembangunan, penyelundupan dan ilegal logging, dan persoalan lintas batas dengan negara lain. Selain dalam ketiga sidang kelompok tersebut, persoalan koordinasi program revitalisasi proses Desentralisasi ini juga menjadi n,ateri sidang datam dua kelompok yang lain, namun tidak dalam pnrsi utamanya. Pembicaraan pada kelompok-kelompok

ini

berkaitan dengan masalah penataan kelembagaaru aparatur pemerintah daerah,

peniajagan kerjasama antar pemerintah daerah dan upaya penataan daerah-daerah

otonom baru dalam menghadapi masalah sektoral seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, pertanian, perekonomian daerah, serta dalam kaitannya dengan masalahmasalah tematik seperti penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengembangan perdesaan.

26 flftfl Rl|l!{ftS! milF i:liiir:il ;::lir'i

4.1.

Poin-poin Penting Presentasi Tim Koordinasi Bappenas

alam rangka pelaksanaan UU 25/2004' UU 17/2003, dan UU 32/2004 serta PP 2A/2004 dan PP

2L/20M, perlu dilakukan peningkatan keterpaduan antara proses perencanaan dan Pengganggaran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sesuai dengan

tupoksinya di dalam SK Menneg PPNy'Kepala Bappenas

No.

Kep.050/M.PPN/03/2003

yang

kemudian

berdasarkan Peraturan Menneg PPN/Kepala Bappenas

No: PER 01/M.PPN/09/2005, maka Direktorat Otonomi Daerah perlu melakukan kegiatan koordinasi, terutama

yang terkait dengan Bab 72 Bidang Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah' Dari koordinasi ini,

diharapkan adanya kesesuaian substansi Rencana Kerja

Pemerintah (RKP)

dan dengan Rencana Kerja

Kementerian/Lembaga (Renja KL) dan dengan Rencana

$nh $

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta akan

diperoleh gambaran yang lebih jelas dan komprehensif mengenai Perencanaan dan

penganggaran pembangunan maupun daerah.

di

pusat

KOORDINASI PENYUSUNAN RKP 2OO7 DI DAERAH

*,:-Hfi[

ll - [00rdlna$l tgn$sunan A(f 2001fi nrerrh i

Pelaksanaan kooldinasi dilakukan di 3 daerah yaitu : 1) Provinsi Jawa Tengah; 2)

Provinsi Bangka Belitung; dan 3) Provinsi Kalimantan $elatan. Jadwal dan penugasan personil dalam rangka FGD

di

claerah yang melingkupi

waktu dan tujuan tiap-tiap

personil dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Trtnl

&.1.

FenuInean Fsrsonll l(siliatan l(nordinati

Daryll lchwan Akmal, SE, MA

Jakarta

*

Asep Saepudin, S.Sos

Jakarta

- Semarang

lr. Deddy Koespramodyo, MSC

Jakarta - P.Pinang

11- 13April

M. Roudo, ST

Jakarta - P.Pinang

11- 13April

lr. Christian Dwi Prasetijaningsih., MCP

Jakarta - Banjarmasin

4 - 6 April

M. Roudo, ST

Jakarta - Banjarmasin

4 - 6 April

Beberapa poin

4-

Semarang

6 April

4 - 6 April

penting yang akan diperoleh dari kegiatan koordinasi di

daerah

antara lain: 1.

Keselarasan dan keharmonisan proglam dan kegiatan prioritas

di dalam RKP

dan RKP Daerah tahun 2007, terutama menyangkut Bab l-2 Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah. 2,

Efektifitas forum musrenbang mulai dari tingkat daerah hingga tingkat pusat dalam menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pusat dan daerah.

J.

Pemanfaatan program dan kegiatan pemerintah pusat

di daerah baik melalui

dana dekonsentrasi dan fugas pembanfuan serta bagaimana dukungan pemerintah daerah di dalam penganggarannya. 4.

Peraturan-peraturan baik tingkat pusat maupun

di

tingkat daerah yang

menghambat pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.

Untuk lebih lengkapnya presentasi dari kegiatan koordinasi

di

daerah ini

disampaikan pada lampiran 20, sedangkan daftar pertanyaan secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 19 terlampir.

28

[l}Bn0t[Asl nl(f T{ls$N t{ls}

I

4.2.

Koordinasi di Provinsi |awa Tengah Beberapa poin penting

di dalam pelaksanaan

Jawa Tengah adalah sebagai berikut

4.2.1.

Focus Group Discassion

di Provinsi

:

Froses Koordinasi

Proses koordinasi dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam RKPD Provinsi ]awa Tengah Tahun 2007 sudah melibatkan perwailan representasi stakeholders (perguruan tingi, ISM, Dunia Usaha) dan DPRD sejak awal

penyusunan. Hanya saja

di

dalam upaya meningkatkan koordinasi

Perencanaan

pembangunan, perlu peningkatan komunikasi antara Bappeda Provinsi dengan Bappenas

melalui forum perencanaan yang diselenggarakan secara rutin dan agenda yang jelas.

Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk menjamin konsistensi dan sinergi perencanaan dan penganggaran pembangunan baik secara nasional maupun regional

yang disusun kedalam RAPBN dan RAPBD. Diharapkan masing-masing unit di Bappenas melakukan berbagai langkah koordinasi baik dengan mitra/ counterpart (departemen/LPND) maupun koordinasi dengan pemerintah daerah, agar prioritas rencana pembangunan nasional yang disusun dalam RKP Nasional dapat konsisten dan sinergi dengan rencana pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RKPD'

Prioritas program pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 yang terkait dengan program revitalisasi desentralisasi otonomi daerah

i.

:

Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Daerah; yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, profesionalisme dan keterampilan serta dedikasi, etika dan moral aparahn pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayantrn masyarakat secara optimal

ii.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah; yang berfujuan untuk meningkatkln sarana pemerintahan di daerah sesuai dengan analisis kebutuhannya guna mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembangunan di daerah.

ii.

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Daerah, yang bertujuan

untuk menganalisis dan rrengevaluasi kelembagaan Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) Provinsi dan

unit Perangkat Teknis Daerah (UPTD),

yang

ditindaklanjuti dengan penjabaran fugas pokok dan fungsi masing-masing !

I"

29

roorlrnAEl

rtt tiitm tdei

SKPD Provinsi; serta memfasilitasi kelembagaan SKPD

Pemerintah

kabupaten/Kota.

iv.

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah; yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem manajemen

adminisfrasi pemerintahan dan pembangunan yang mantap; meningkatkan kualitas perencanaan daerah, regional dan sektoral serta terpadunya programprogram pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelaksanaan, evaluasi

dan

pengendalian program: meningkatkan efektivitas

dan

efisiensi

pengawasan, serta mengembangkan akses iniormasi komunikasi dan media massa.

v.

Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah; bertujuan untuk memantapkan dan meningkatkan efektivitas serta optimalisasi pelaksanaan

otonomi daerah yang sesuai dengan kewenangan serta memperhatikan seluruh potensi claerah.

vi. Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah. Berfujuan untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama antar daerah baik dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Beberapa prinsip dalam koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan (RKPD) Jawa Tengah Tahun 2007 antara lain:

a.

Proses Koordinasi. Penyusunan perencanaan dilakukan melalui pendekatan p

ar ticip

atory,

conrpreh enssiaene ss,

serta prose s

b

ot

tom-up dan top-dozan plnnnin g.

Proses top dawn planning merupakan langkah-langkah penyampaian batasan

umum oleh pemerintah Pusat mengenai prioritas pembangunan nasional dan usulan kebutuhan dana kepada Kementrian Negara/Lembaga maupun dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan proses bottom-

up

plaruring, berarti Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diberi

keleluasaan

untuk melancang kegiatan-kegiatan pembangunan

demi

tercapainya sasaran pembangunan kepada pemerintah pusat.

b.

Pioritas dan Sinergitas. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah,

baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota

dan

Peinerintah Pusat, tetap mempertimbangkan dan menciptakan sinergitas antar

daerah dan nasional melalui berbagai koordinasi dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

30

xomBrrl$t fitP

T$tst{N }.S$}

i-8rb

c.

|

- f,0fifirssl

?;Eilrmil tIP 200tdl ticnt

j

Mempertimbangkan Kemampuan Fiskal Daerah. Proses Penyusunan SKPD Provinsi tentang prioritas pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan

dan

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dan

mempertimbangkan kemampuan keuangan nasional.

4.2.2. Poin-Poin Penting Hasil Koordinasi Isu dan permasalahan yang muncul terkait dengan bidang desentralisasi dan otononi, khususnya dalam uPaya peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah daerah antara lain:

a.

Rendahnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah;

b.

Sarana and prasarana pemerintahan kurang memadai;

c.

Struktur organisasi pemerintahan kurang efektif dan efisien;

d.

Proses Perencanaan dan pengendalian kurang optimal;

e.

Sistem pengawasan masih lemah;

t.

Peraturan dan manajemen Pemerintah daerah belum optimal;

g.

Pemahaman terhadap desentralisasi dan otonomi daerah belum utuh;

h.

Kerjasama antar daerah belum efektif.

Selain itu kinerja aparatur pemerintah daerah dalam pembinaan, pengawasan dan

pengendalian tugas lintas sektor, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan masih belum

optimal. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk lebih meningkatkan profesionalisme dan proporsional dalam melaksanakan kewenangannya, meningkatkan

kualitas pelayanan publik, akuntabilitas serta tingkat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Kendala lain yang muncul adalah pemberian kewenangan yang luas tersebut, belum diimbangi dengan ketersedian prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai. Sehubungan hal tersebut diatas, maka salah satu agenda pemerintah daerah yang utama adalah peningkatan kapasitas aparatur dan peningkatan pelayanan publik.

4.3.

Koordinasi di Provinsi Bangka Belitung

4.3.7. ProsesKoordinasi Pada dasamya rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan memperhatik.rn program dan kegiatan prioritas dalam RKP 2007. Secara prinsip ro0tBlIrSr ilP

$*m tost

fia[

program dan kegiatan.. yang ada

|

- l(oordi[asl Peryusunan RIF 200t di 0{cmn

di dalarn RKPD Provinsi

Bangka Belitung tidak

bertentangan dengan kegiatan prioritas yang ada pada Rancangan RKP 2007, hanya saja

perlu ada beberapa penyesuaian dengan kondisi daerah tersebut. Hanya saja program dan kegiatan prioritas dalam Rancangan RKP 2007 belum sepenuhnya memberi manfaat bagi daerah.

Jumlah pagu anggaran indikatif yang bersumber dari Kementerian/Lembaga yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam RKP 2007 terkait dengan Bab

1,2

Bidang Revitalisasi dan Proses Desentralisasi adalah berasal dari

Departemen Dalam Negeri sebesar Rp. 542 juta, dan

dari Kementerian

Negara

PPN/Bappenas sebesar Rp 1 miliar. Pemanfaatan jumlah pagu dana indikatif pada tersebut dialokasikan untuk kegiatan berikut

1.

Departemen Dalam Negeri

i.

:

:

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

;

kegiatan prioritas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah sebesar Rp. 342 jutan

ii.

Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah

;

kegiatan prioritas Pelatihan bagi Aparatur Pemda dalam Penyusunan Rencana Strategis Investasi, Pengembangan Ekonomi, dan Penyediaan Kesempatan Kerja sebesar Rp. 200 juta'

2.

Kernenterian Negara PPN/Bappenas

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

;

kegiatan prioritas Pengendaliary Monitoring, dan Evaluasi Pengawasan Fungsional sebesar RP.1 MilYar.

Instansi pelaksana

dari

program-program tersebut

di atas adalah

Biro

Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Realisasi pemanfaatan dari sejumlah dana tesebut di atas adalah sangat membantu bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah, mengingat

kondisi finansial APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang masih sangat terbatas dan masih berorientasi untuk pembiayaan kegiatan pembangunan

infrastruktur sarana dan prasarana dasar. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dari program-program tersebut di atas adalah bersi{at lintas sektoral dan lintas Kabupaten/Kota.

i;

x0BnEtHnsr ftt{P T$NNN }.S$}

"

*

"* *.*1qe[ | - Ilcdflr.{ ?cr$lmr tt? l00l dl [tc]r[

1

Pemerintah Daerah merasa bahwa Pemerintah Pusat tidak konsisten terhadap desentralisasi dan otonomi daerah

itu sendri.

Secara teoritis bahwa desentralisasi dan

otonomi daerah yang didengungkan oleh Pemerintah Pusat memang sangat baik untuk perkembangan dan kemajuan daerah, akan tetapi pada kenyataannya dalam pelaksanaan

desentarlisasi dan otonomi daerah masih terasa kabur bagi daerah. Juga, regulasi pengaturan yang mengafur tentang hal tersebut pun, bagi Pemerintah Daerah masih sangat membingungkan karena banyak yang tumpang tindih.

Pilihan program/kegiatan prioritas pengembangan otonomi daerah yang berasal

dari pusat, dirasakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum sepenuhnya sesuai dengan permasalahan dan kondisi daerah, bahkan terkadang dirasakan tidak diperlukan oleh Pemerintah Daerah. Kementetian/Lembaga diharapkan dapat selalu melibatkan daerah. Dalam hal ini, Bappeda selaku koordinator Perencanaan

pembangunan

di daerah berserta satuan kerja terkait dalam rapat pembahasan untuk

menentukan program/kegiatan prioritas pembangunan

di

daerah.

Hal ini

perlu

dilakukan karena, untuk menghapus berbagai anggapan miring tentang kegiatan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan yang berkembang di lingkungan Pemerintah Darah

ini, iuga pada dasarnya bahwa yang mengetahui kondisi riil di daerah adalah daearah itu sendiri. Ini perlu dilakukan untuk menghindari berbagai kegiatan yang tidak diperlukan oleh daerah dan diharapkan mampu menekan tingkat kebocoran anggaran

selama

dalam pelaksanaan kegiatan. Sebagai bagian dari koordinasi penyusunan rencana pembangunan antara pusat

dan daerah, pelaksanaan Musrenbangnas Tahun 2006 dalam rangka penyusunan RKP 2007 dirasakan sudah baik. Dalam hal teknis, pelaksanaan registrasi dan tata laksana

sudah cukup teratur, hanya saja masih ada bebercpa kelemahan seperti pihak panitia seharusnya dapat lebih bersikap membantu para peserta rapat seperti keterbatasan dalam hal mencetak bahan

tu:g -u"talami kendala

(ry4tgl) dan{oto copy.

Dalam hal pelaksanaan sidang pleno, agar susunan tempat duduk di dalam ruang

dapat menjadi perhatiary terutama untuk penempatan tempat duduk Kepala Daerah, mengingat dalam pelaksanaan Musrenbangnas Tahun 2006 lalu sempat terjadi keributan kecil antar para peserta dalam memperebutkan hal tersebut.

Dalam hal pelaksanaan sidang kelompok, Bappeda Provinsi sepertinya hadir hanya sebagai pelengkap untuk mendengarkan program dan kegiatan prioritas dari Kementerian/Lembaga yang tetah ditentukan sepenuhnya oleh mereka, Musrenbangnas

belum sepenuhnya maksimal memainkan Perannya sebagai suatu forum

yang i

33

ro0tDrllsl l[P

TAS'}X

lg8t

-"r.fab{ - l(o0rdiila$l ?pnw$unan nlp2001

da

llaFr|n

memproses perencanaan pembangunan karena Bappeda Provinsi tidak dilibatkan dalam

penentuan program/ prioritas kegiatan yang notabene katanya telah diterima oleh kementerian /Lembaga.

Waktu pelaksanaan Musrenbangnas kurang lama, dan kesempatan daerah untuk berdiskusi langsung dengan pihak Kementrian/Lembaga tidak maksimal. Akibatnya yang terjadi adalah semua satuan kerja teknis dari seluruh Indonesia setiap tahunnya selalu beramai-ramai mendatangi Kementerian/Lembaga untuk melobby mereka agar mendapatkan kucuran dana dan kegiatan. Seringkali perencanaan kegiatan tersebut tidak

melewati dan tidak diketahui oleh Bappeda selaku koordinator

perencanaan

pembangunan dan Gubernur selaku penanggungjawab Dekonsentasi, sehingga yang

terjadi selama

ini

banyak hasil pembangunan kegiatan dekonsentrasi yang tidak

memberikan nilai tambah untuk masyarakat.

Diharapkan peserta musrenbangnas bukan hanya Bappeda Propinsi, dan Bappeda

Kabupaten/Kota,

tetapi juga

mengikutsertakan Kepala SKPD (Dinas dan Badan)

propinsi. Selain itu akan lebih baik apabila musrenbangnas dilakukan lebih lama (ticlak hanya 2 hari), dan dimulai dengan pembahasan Departemen/LPND dengan pemerintah daerah, dalam hal

ini Bappeda Propinsi mengenai kegiatan yang dialokasikan di

daerah.

Akan lebih baik juga apabila format dalam penyampaian usulan jangan berubah-ubah. Ditentukan secara jelas, apakah fungsi dan subfungsi, atau bidang dan sektor. Berkaitan dengan pelaksanaan musrenbang provinsi, kabupaten, kota, kecamatan,

desa, kelurahan dilaksanakan mengacu

pada

SEB Menteri Negara PPN/Kepala

BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri yang yang .mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Musrenbang yang diterbitkan setiap tahurmya. Gambaran umum pelaksanaannya adalah sesuai dengan apa yang telah diatur

di dalam

SEB

itu

sendiri.

Disarankan agar tahapan pelaksanaan Musrenbang dapat sedikit diperlonggar waktunya

dan juga agar Bappenas dapat konsisten terhadap waktu pelakanaan Musrenbangnas yang tertera dalam SEB, karena SEB adalah panduan bagi pelaksanaan Musrenbang di daerah. Diharapkan juga agar SEB dapat ditebitkan pada buian januari setiap tahunnya sehingga daerah mempunyai pedoman dalam menyelenggarakan Musrenbang.

Musrenbang secara konseptual merupakan suafu forum yang sangat baik sebagai

forum koordinasi perencanaan pembangunan, akan tetapi dalam pelaksanaannya bahwa Musrenbang belum maksimal untuk mampu dijadikan sebagai barometer perencanaan pembangunan, karena masih banyak kegiatan prioritas yang dimunculkan tanpa melalui proses musrenbang,

dll. Kendala

pelaksanaan Musrenbang bagi daerah secara umum

34

lr^taD

|

-

f,orilinr3l P!ilsuml nl? 200t

dl

!tcn[

i

adalah masalah waktu pelaksanaan yang terlalu pendek antara satu tahapan ke tahapan yang lainnya. Hal tersebut berkaitan dengan masalah anggaran pembiayaan pelaksanaan Musrenbang (anggaran APBD) yang disahkan pada bulan Maret setiap tahunnya.

Mengenai koordinasi penyusunan Rencana Kerja untuk tahun-tahun selanjuhrya

agar menjadi lebih baik adalah agar Pemerintah Pusat khususnya Bappenas, selaku koordinator perencanaan nasional, dapat membuat regulasi yang dengan jelas dan tegas mengafur tentang tata cara dan tahapan penyusunan Rencana Kerja tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari koordinasi jalan pintas yang sering dilakukan oleh satuan kerja teknis dan kabupatenfKota. Hal

ini

sesuai amanat UU no.25 Tahun 2004,

agar kedudukan Bappeda sebagai koordinator perencana semakin diperkuat dan didukung dengan instrument-instrumen yang mampu menghindari inkonsistensi Perencanaan.

4.3.2. Poin-Poin Penting Hasil Koordinasi Permasalahan pokok dan prioritas yang memerlukan Penanganan segera dari

Pemerintah Pusat/Daerah dalam rangka pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah diharapkan agar Pemerintah Pusat benar-benar dapat secara konsisten melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah, agar Pemerintah Pusat mau

dan rela melepaskan hak-hak dan kewenangan yang memang menjadi porsi dari Pemerintah Daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah jangan hanya menjadi slogan saja.

Sementara permasalahan lainnya adalah seputar profesionalisme aparafur, masalah kepastian hukum dan undang-undang yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, serta

masalah keuangan daerah (DAU) yang melupakan

hal yang sangat penting

dan

mendasar.

Peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Pusat juga. sering

menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan dsentralisasi dan otonopmi daerah khususnya dalam bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang masih belum jelas, masalah kelembagaan dan aparatur negara, kejelasan serta konsistensi

Undang-undang beserta turunannya. Contoh kasus adalah masalah PenetaPan RPJMD oleh Pemerintah Daerah yang saling berbeda antara UU no.25 Tahun 2004 tentang SPPN dengan UU no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Beberapa isu dan permasalahan yang muncul seputar kebijakan desentralisasi dan

otonomi daerah antara lain

L--

:

35

[00n0lm$rttuxm rsl}l

-4't{n4 - l0ordinf,si

l-0nyu$un|n nilP200ldioaoran i

1.. PP 8 tahun 2003 yang merupakan turunan dari UU 22 tahun 1999 dianggap tidak sesuai dengan kebijakan yang datang dari Departemen/LPND. Pada PP 8 tahun 2003, jumlah kelembagaan

di daerah dibatasi untuk jumlah maksimal

dinasflembaga di daerah, tetapi beberapa Departemen/LPND di tingkat pusat

seperti Depkomin-fo, Perpusatakaan, Arsip, Kementerian memaksakan daerah untuk memiliki satuan kerja

di

Pemuda

di daerah sendiri di

daerah

hal tersebut, tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Selain ifu saat ini daerah masih ragu untuk menentukan kelembagaan yang pasti dan tetap karena masih (memiliki kaki

daerah). Padahal

menunggu revisi PP no 8 tahun 2003 sebagai turunan UU 32 tahun 2004. Pada

tanggal 23-26 Mei ini, Sekda Propinsi Babel diundang Menneg PAN untuk membahas revisi dari PP 8 tahun 2003 ini.

2.

Berkaitan dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal dirasakan belum maksimal. Dinas Pendidikan dan kesehatan Provinsi belum menyesuaikan dengan ketentuan yang ada di tingkat pusat. Saat

ini Departemen

Teknis

seperti Depdiknas dan Depkes memang belum menyusun SPM yang mengacu

kepada PP 65.2005 mengenai Pedoman Penyusunan SPM, karena masih menunggu revisi PP 25/2000 mengenai pembagian urusan. Hanya

saja

sebenarnya mereka telah memiliki standar teknis sejak dahulu sebagai standar

pelayanan yang harus dimiliki daerah. Dalarn revisi PP 25/2000 nanti akan

diatur siapa yang akan jelas diatur, pemerintah pusat akan mengurus

apa/

pemerintah propinsi akan melakukan vp&, begitu juga pemerintah !abupaten/kota.

3.

Sebenarnya sangat mudah mengatur daerah, karena pada prinsipnya daerah

menurut aturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Hanya saja seringkakali aturan yang dibuat Pemerintah Pusat tidak konsisten dan bertentangan satu dengan lainnya sehingga sering membingungkan daerah. Karena

di satu

sisi

ketika pemeriksaan dilakukan daerah harus patuh dengan aturan yang ada, tetapi menjadi bingung untuk mengikuti aturan yang mana. Aturan pelaksana

yang berbeda-beda juga membingungkan daerah, misalnya terkait dengan penentuan Pejabat Pembuat Komitmen yang berbeda-beda untuk dinas dan badan.

4.

Pemerintah Pusat dirasakan belum siap dengan tuntutan pelaksanaan yang cepat

di dalam UU

tersebut, misalnya penetapan perda pajak.

36

Di dalam UU l(00[utiln$r It? trsstf$ t$$i

**- ---* - " **

BNt

| - Ir|rd|msl l!ryI{mr

BII 200t dl Drelah i

I

yang ada, Depkeu, dalam hal,ini Bapekki harus melihat dan menilai raperda

I

t I

pajak yang disampaikan oleh daerah selambat-lambabnya 15 hari. Hanya saja sudah lebih dari 3 bulan raperda mengenai pajak dan retribusi daerah tersebut belum mendapat tanggapan dari pihak Depkeu. 5.

Selain aturan, wadah berupa kelembagaan, keuangan, perlu diperhatikan sumberdaya manusia aparatumya. Salah satu yang telah dilakukan daerah adalah berbentuk pelatihan. Tetapi hal

ini dirasakan belum cukup dan belum

sinkron dengan berbagai kegiatan yang ada di tingkat pusat' Oleh karena itu, merupakan tugas pemerintah pusat untuk mengarahkan kepada satu arah

yang lebih harmonis. SebenamVa setiap bidang itu benar, hanya saja ketika overlapping dan bertabrakan dengan bidang lain banyak yang tidak sejalan'

Aturan kepegawaian yang selama ini ada di MenPan, BKN ataupun aturan

dari LAN atau kebijakan masing-masing departemen menjadi tidak baik ketika bertabrakan dengan bidang lain. Misalnya dalam penerimaan PNS, dari formasi yang tersedia tidak sesuai dengan sumberdaya yang ada, misalnya dibutuhkan insinyur pertambangan tetapi yang tersedia hanya tamatan SMU. Sehingga

hal tersebut sering menyulitkan daerah. Untung saja saat ini

kebijakan pemerintah yang memprioritaskan pegawai yang telah menjadi honorer sangat membanfu 6.

Masalah

.

lain seputar peningkatan kapasitas aParatur pemda

adalah

kompeterui jabatan. Banyak di daerah pejabat yang tidak sesuai dengan latar belakang dan kemamPuannya. Misalnya Kepala Dinas untuk urusan teknis

dijabat oleh Sarjana Agama. Selain pengertian profesionalisme

itu

? sebenarnya

diusulkan untuk mendefinisikan

profesional di kalangan PNS tersebut

diartikan seperti apa ? karena selama itu dengan sistem birokrasi yang ada

tanggung jawab

di tangan pimpinan. ]adi mereka tidak

bisa

mempertanggungjawabkan apa yang mereka kerjakan kepada publik. Oleh

karena

itu perlu dibuat aturan yang lebih jelas mengenai

tersebut. Kompetensi jabatan

itu

profesionalitas

ini masih menjadi masalah di daerah. Memang

menjadi kelemahan dimana jabatan tidak disesuaikan dengan latar

belakang dan pendidikan karena memang keterbatasan sumberdaya atau bahkan karena adanya isu mengenai putra daerah tersebut. Pola yang terjadi adalah "Brain Mind" dimana banyak orang Pintar yang lari ke pusat kota bahkan ke negara lain. Sekarang yang perlu dilakukan adalah bagaimana

)t

r0Erdxr$

nIP

l!*ux rs$)

pemerintah baik pusat maupun da.erah membuat kebijakan yang bisa mencegah mereka untuk tidak keluar daerah tersebut.

7. Terkait

dengan pengembangan aparatur ini, pihak Bappeda menanyakan

mengenai jabatan fungsional terutama JFP. Aturan apa yang digunakan, sistem kepangkatannya seperti apa dan bagaimana penggajiannya. Menurut

Bappeda, dari informasi yang diketahui mengenai gaji JFP yang diberikan

cukup tinggr, apakah hal ini tidak akan membebani pemerintah daerah lagi. Berkaitan dengan jabatan fungsional sebenarnya telah diatur dengan jelas, di dalam PP 43 baik kepangkatan, pendidikan pendidikan. Yang ditunggu saat

ini

adalah pelaksanaanya dan sosialisasi ke daerah. Misalnya Bappenas

sebagai pembina jabatan fungsional perencana harus menjelaskan kepada daerah secara lebih jelas. Selain

mencapai golongan

itu dipikirkan karir dari guru. Karena setelah

IV A, guru

akan mencoba masuk ke dalam jabatan

struktural. Karena apabila mereka bertahan kepada jabatan fungsional sebagai guru, akan sulit untuk naik jabatannya.

L

Di dalam Kepmen 29 dinyatakan bahwa belanja publik dan belanja aparatur. Suatu daerah dianggap berhasil apabila belanja publiknya lebih

besar

daripada belanja aparatur, karena di dalam LKPJ yang dinilai hanya belanla

publik. Tidak ada daerah yang mau menjadi miskin, hanya keadaannya yang menjadikan mereka seperti hal tersebut. Mengharapkan PAD akan menjadi sulit karena wilayah propinsi Bangka Belitung tidak seperti Kutai Kertanegara

yang kaya. Sehingga DAU diharapkan menjadi penyeimbang hal tersebut. Hanya saja banyak daerah yang belum rela apabila DAUnya dikurangi untuk

dialokasikan ke daerah lain. Kalau hal

ini dipertahankan, mana keadilan

pemerintah. Mengenai DAU harusnya landasarmya bukan hanya kontinental tetapi juga harus memasukkan unsur laut karena banyak wilayah Indonesia yang sebagian wilayahnya merupakan perairan termasuk Bangka Belitung.

9.

Hal lain adalah pemerintah pusat sepertinya tidak konsisten dengan apa yang ditugaskan kepada daerah. Misalnya pemerintah pusat meminta daerah untuk menjaga dan mengelola laut, sedangkan pembiayaanya diikutsertakan.

10. Selain

itu mengenai dana

dekonsentrasi dan fugas pembantuan, sebenarnya

daerah agak merasa resah dengan istilah dana dekon-dekonan, sampai kapan

ini akan terus dipergunakan

?

kalau memang dana dekon, harusnya ada surat

38

fiilBRgr{[sl nff

TsN*lK

x*tu

ji8a[

| - I|.|dlmsl PG[IUsrril

llP 20|l' d lrcrth i

pelimpahan tugas kepada gubernur, tetapi kenyataannya tidak ada ? apakah kita selalu berada di masa transisi terus

4.4.

Koordinasi di Provinsi Kalimantan Timur

4.4.!.

Proses

?

Koordinasi

Prioritas RKPD

di

Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun 2007 adalah :

1)

Penanggulangan Kemiskinan,2) Peningkatan Kesempatan Kerja, Investasi Dan Ekspor,3)

Revitalisasi Pertaniaru Perikanan, Kehutanan Dan Perdesaan,

4)

Pembangunan

lnfrastruktur, 5) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, 6) Penegakan Hukum Dan Penerapan Good Governance, dan 7)Pengelolaan SDA

&

Lingkungan Hidup Yang

Terpadu Dan Berkelanjutan

Dalam kaitannya dengan dukungan program dan prioritas pada RKPD 2007 dalam mendukung RKP 2007, beberapa kegiatan prioritas di dalam RKP 2007 antara lain: a) Penanggulangan kemiskinan;

c)

b)

Peningkatan kesempatan kerja, investasi, dan ekspor;

Revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan perdesaan;

d)

Peningkatan

aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; e) Pembangunan Infrastruktur; serta

f) Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah, telah selaras dan harmonis dengan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2007, dengan rincian

f.

i j i

Untuk prioritas Penguatan kernampuan pertahanan, pemantapan keamanan aan ketertiban serta penyelesaian konflik serta Mitigasi dan Penanggulangan nencana, tidak menjadi program dan kegiatan prioritas di dalam RKPD

i

Urovinsi Kalsel 2007.

: ,

Z. Untuk prioritas Penegakan hukum dan HAM,

pemberantasn korupsi, dan

.eformasi birokrasi, selama ini belum diberikan perhatian yang cukup besar

i i i ;

tarena masih merupakan daerah yang abu-abu apakah semuanya merupakan

l

tewenangan pusat atau merupakan kewenangan daerah. Hanya saja selama

i"i,

program dan kegiatan dilakukan dengan anggaran dari daerah baik

*elalui APBD Provinsi maupun dengan APDB Kabupaten/Kota. Sebagai t"*bahan, di dalam pelaksanaan Musrenbangnas kemarin, pihak Bappeda agak kesulitan dalam mengusulkan kepada Pemerintah Pusat dalam

i i i i i i

o,embiayai program dan kegiatan yang berkaitan dengan prioritas ini.

j

i I

Uusrenbang sebagai forum koordinasi yang baik dalam pelaksanaan rencana pu-Uungunan menurut hemat kami perlu untuk terus ditingkatkan "powerrlya".

J

i !**

nupp".,u" semestinya mencontoh Departemen Pertanian yang meningkatkan "kegiatan *,-'

?o

r00t!lltl3llll$*r*ts$;

*--h$rt { - f,00rdlnr$l

P9nyu$umn

perekat nasional" baik" sebelum atau sesudah Musrenbang Nasional.

[n

2001 di

ororeil

i

Iklim koordinasi

hendaknya dijaga kontinyuitasnya, tidak hanya beberapa hari menjelang dan pada pelaksanaan musrenbangnas saja.

Dalam pelaksanaan Musrenbangnas 2006 untuk penyususnan RKP 2007 perlu untuk ditingkatkan lagi dari segi partisipasi dari Departemen clan Lembaga Pemerintah Pusat Non Departemen. Pada saat sidang kelompok tampak bahwa ada sebagian peserta

dari Departemen dan LNPD justru dihadiri oleh pejabat yang tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan karena pada saat yang bersamaan departemennya sedang melaksanakan rapat koordinasi perencanaan pula. Berkaitan dengan pelaksanaan mnsrenbangnas secara keseluruhan mereka cukup

puas. Pihak Bappeda menganggap Musrenbang khususnya musrenbangprov adalah forum yang efektif untuk menyatukan perencanaan bottom-up dan top down. Hanya saja

pihak pemerintah daeral'r khususnya Bappeda mengeluhkan format yang berubalr-ubah

setiap tahunnya dan waktu yang terlaiu cepat untuk mempelajari

dan

mensosialisasikannya dengan SKPD. jadi sepertinya lebili sibuk untuk menyusun format

bukan melakukan pembahasan terhadap substansi. Selain merasa kesulitan untuk mengisi aplikasi

itu pihak daerah sendiri

ini karena masih menggunakan nomenklatur

lama

Berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbang kabupaten diupayakan untuk dilaksanakan sesuai dengan jadwal namun

di beberapa

daerah terkendala dengan

kesiapan anggaran. Kendala umum pelaksanaan adalah masalah dana yang belurn siap

dimana pada saat seharusnya diiaksanakao APBD masih belum ditetapkan. Disamping

kendala informasi dari pusat terkait dengan format-format usulan yang cenderung berubah-ubah. Format yang hendak digunakan hendaknya sudah ditetapkan dan disosialisasikan sebelumnya kepada seluruh Bappeda Provinsi dan software yang ada

hendaknya diinformasikan kalau perlu dilatihkan sebelumnya dengan pejabat terkait di Bappeda Propinsi. Dengan demikian pihak Bappeda Provinsi dapat meningkatkan perannya sebagai "narasumber" pada Musrenbang di bawahnya dengan lebih optimal. Selain itu Pemda Provinsi Kalimantan Timur mengharapkan agar Renja KL dapat

diberikan kepada daerah sebelum dilaksanakan musrenbangnas, sehingga mereka dapat melakukan koordinasi dan konsolidasi dan memilah-milah program dan kegiatan mana yang akan dibiayai oleh APBN dan mana dengan APBD.

Dalam kaitannya dengan Bab 12 tersebut. Selama ini, program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Biro Pemerintahary Biro Hukum, Biro Organisasi, Baclan 40

t(00[DiltAsl n{r T$l$ss }${}}

**t8al | - f,|Onllmsl tflmiur.!

BIP 2001 dl

Drcnl

1

Kepegawaian Daerah (BKD). Beberapa kegiatan yang dibiayai dengan APBD yang terkait dengan bab ini antara lain berkaitan dengan penetapan batas wilayafu pemantapan perda, penataan kelembagaa, Penyusunan sistem pelaporan daerah.

4.4.2. Poin-Poin Penting Hasil Koordinasi Beberapa poin dari hasil koordinasi antara

1.

lain:

Kegiatan-kegiatan yang selama ini ada merupakan kegiatan yang diberikan

top down oleh Depdagri. Selama ini, sebagian besar kegiatan yang terkait dengan bab 12 ini masih lebih banyak dibiayai APBD. Oleh karena itu

secara

hal yang akan dilakukan adalah memilah-milah kegiatan yang akan dibiayai oleh pemerintah pusat dan mana yang akan dibiayai oleh pemerintah daerah

Z. Yang meniadi

,

hambatan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait

dengan desentralisasi dan otonomi daerah yang dibiayai oleh pemerintah pusat adalah keterlambatan pendanaang. MisaLrya mengenai dana sosialisasi

pilkada, dana baru cair pada Bulan Agustus, padahal persiapan sosialisasi

pilkada sudah dilakukan sejak Bulan Mei. Harusnya masih dapat dimanfaatkan

untuk kegaitan lainnya

pendanaan tersebut

sebsar Rp 800 juta. Hanya

saja harus dikembalikan kepada Pemerintah Pusat karena keterlambatan tersebut. J.

Kegiatan yang dibiayai oleh dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah

berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kegiatan yang dilakukan adalah survey indeks kepuasan kepada masyarakat. Selain itu juga Beliau ditanyakan mengenai PeneraPan SPM, yang menjadi sulit karena masing-masing daerah memiliki standar yang berbeda-beda' 4.

Hal lain yang juga ditanyakan adalah masalah kelembagaan pemerintahan daerah. Daerah saat ini masih kebingungan, ada beberapa yang sudah menyusun tetapi ada beberapa yang belum. Selain itu nomenklatur yang tidak

sama antra Departemen/LPND, provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Misalnya ada salah satu kabupaten/kota yang menganbungkan dinas pariwisata dengan dinas perhubungan. Masalah lain yang muncul adalah aparatur pemerintah daerah yang masih rendah.' 5.

Kegiatan lain yang diusulkan daerah untuk dibiayai dengan dana APBN adalah kerjasama antar daerah sebagai uPaya menyelesaikan permasalahan

i i I

t0onBtuEl ltp Tfi*$[ ?$Bl

--,:.Sr[ 4 - ilo0filne$i fpnyusuna[ n[p l00l dl Dacrah i

pertengkararl antar kabupaten/kota terutama terkait dengan penyelesaian batas wilaYah

j I

l

A',' AL

'.*..."'.*"^'"-"'.'.,,.' .'"".-.'-..',''*..,.*....-]

t0onliltlst

RltF

Tslr{|s

]$f]]

5.1.

Pendahuluan

idato Kenegaraan Presiden RI

di

depan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disampaikan pada tanggal 16 Agustus tahun 2006 dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

pada tanggal 23 Agustus tahun 2006, pada dasamya memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai

:

1) laporan kemajuan pembangunan (progress report) ke rakyat lndonesia, dan 2) sebagai pengantar RAPBN Tahun 2007. Pidato

$nft $

Kenegaraan tersebut melaporkan kemajuan

PENYUSUNAN PIDATO 2005 sampai dengan bulan |uni KENEGARAAN PRESIDEN tahun 2006, oleh karena itu bab-' -DI DEPAN DEWAN PERWAKILAN bab yang ada dalam lamPiran RAKYAT (DPR) DAN DEWAN tersebut juga pidato PERWAKILAN DAERAH (DPD) mencerminkan babbab dalam

yang dicapai pada periode tahun

RPJMN tahun 2004-2009.

---^*-*'- i Bss 5 - EIYUSU

j

:

Beberapa catatatan penting dari Pidato Kenegaraan Presiden RI

di depan Dewan

DPR dan DPD terkait dengan RPJMN tahun 2004-2009 Bab L3 Bidang Revitalisasi Proses

Desentralisasi dan Otonomi l)aerah adalah menyangkut keberhasilan implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yang sangat tergantung kepada: (1) desain rencana dan arah kebijakan; (2) keterpaduan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN); (3) strategi implementasi; (4) proses implementasi; (5) dukungan politis dari semua stakeholders pada tingkat pengambilan keputusan; serta (6) perubahan sistem nilai dan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Poin-poin penting dari pidato kenegaraan presiden tersebut dapat digambarkan untuk tiap-tiap bidangnya dibawah ini

5.2.

Poin-Poin Penting Pidato Kenegaraan Presiden Penyempurnaan kebijakan

di bidang desentralisasi dan otonomi daerah

telah

mulai dilaksanakan, terutama terkait dengan penyusunan perundang-undangan dan perancangan peraturan pelaksanaan (program legislasi) serta dukungan terhadap upaya sosialisasi kebijakan desentralisasi secara sistematis, baik bagi jajaran aparatur (pusat dan

daerah), DPRD maupun masyarakat. Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

tahun 2007, Bidang Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah diarahkan

untuk menyelesaikan, memantapkan dan mengharmoniskan berbagai

peraturan

perundang*undangan di tingkat pusat dan daerah dalam rangka menciptakan iklim yang

kondusif bagi kegiatan investasi dan pembangunan.

Revitalisasi proses kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pada aspek kelembagaan Pemerintah Daerah dilakukan dengan mempercepat penyusunan SPM masing-masing sektor terhadap masyarakat. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur Pemerintah Daerah akan tetap menjadi kebijakan penting dalam keberhasilan pemerintahan

di

daerah. Proses optimalisasi pengelolaan sumber daya daerah secara

efektif dan efisien untuk kemajuan dan kemandirian daerah merupakan sesuatu yang harus segera direalisasikan. Pengelolaan keuangan daerah juga menjadi isu penting yang masih harus diperbaiki secara komprehensif dan berkelanjutan. Sudah menjadi keharusan

untuk mereformasi dan mengorientasikan kembali semua arah kebijakan dan tujuan pemanfaatan sumber daya keuangan

di

daerah terhadap sistem penyelenggaraan

pemerintahan, agar pelaksanaan otonomi daerah dapat menciptakan hasil pembangunan yang nyata dan dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Perlunya sebuah model dan

44

x00[H]rfisr [|(r Tslt|'$ ]$€}]

5-

tflt.lltr t|[AMffGlllfitft$nil

U EIPil DPI BtI DPll'- -- - t

strategi mengenai benhrk kerja sama antardaerah yang efektif, guna meningkatkan kemampuan daerah dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya.

Menyadari masih banyaknya permasalahan yanS muncul dalam

proses

desentralisasi dan otonomi daerah, secara umum maka diperlukan perbaikan dari aspekaspek: (1) penyelesaian, pemantapan, penyelarasan, dan harmonisasi peraturan

pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 khususnya untuk mendukung PenciPtaan iklim yang kondusif bagi kegiatan investasi, kegiatan berusaha' (2) dan penciptaan lapangan kerja, serta mantapnya pelaksanaan urusan kepemerintahan; menyelesaikan grand strntey otonomi daerah sebagai kerangka besar pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; (3) mendorong terbentuknya kelembagaan pemerintah Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip tata

pemerintahan yang baik (good gouernance); (4\ mendukung pemilihan kepala daerah langsung yang aman, tertib dan lancar; (5) meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah

Daerah yang profesional dan kompeten dalam pelayanan publik dan mendukung peningkatan iklim berusaha dan investasi; (6) meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah agar lebih profesional, tertib, transparan, dan akuntabel; (7) meningkatkan kerja sama antarPemerintah Daerah melalui sosialisasi dan

diseminasi PP mengenai kerja sama antardaerah, fasilitasi forum-forum kerjasama antardaerah dalam hal penyediaan pelayanan publik dasar, peningkatan iklim usaha dan investasi, penanganan disparitas antarwilayah, serta penanganan kawasan perbatasan; (8) melakukan evaluasi dan penataan terhadap Daerah Otonom Baru dengan

memperhatikan pertimbangan kelayakan teknis, administratif, politis, dan potensi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahtera€rn masyarakat; (9) meningkatkan pemahaman masyarakat akan potensi manfaat dari desentralisasi dan otonomi daerah; dan (10) mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah'

5.2.7

penataan Peraturan Perundan-undangan Mengenai Desentralisasi dan Otonomi

Daerah

Dalam kebiiakan penataan Peraturan perundang-undangan mengenai Proses revitalisasi desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah perlu segera menyelesaikan dan memantapkan berbagai peraturan pelaksana dari UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daeratr- Dari sebanyak 28 (dua puluh delapan) Peraturan Pemerintah PP),2 (dua) Peraturan Presiden (Perpres), dan 3 (tiga) Peraturan

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang diamanatkan oleh UU No' 32 Tahun 2004 d'an l

45

ro0rDilffitlll fltst lll0l

E*[ 5 - ffilU$Uillt llllAl0 llltlGAfil!il Pnt$l[H lll lltflll mn mil m0

UU No.33 Tahun 2004, baru selesai disusun dan diterbitkan LB (delapan belas) PP, 1 (satu) Perpres, dan 2 (dua) Permendagri, serta 6 (enam) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)

sedang difinalisasi oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. $isanya 10

(sepuluh) RPP,

1

(satu) Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres), dan

1

(satu)

Rancangan Permendagri masih dalam pembahasan antara Departemen Dalam Negeri

dengan Departemen lainnya/Lembaga Pemerintah Non Departemen dan daerah. PP yang sudah ditetapkanpun masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, karena belum

dilengkapi dengan Perpres, Keputusan Presiden (Keppres), Instruksi Presiden (Inpres) dan Peraturan Menteri (Permen) sebagai petunjuk teknis pelaksanaan dari PP tersebut'

Penyelarasan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan sektoral yang bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 harus terus dilakukan, khususnya untuk mendukung penciptaan iklim yang kondusif bagi kegiatan investasi, kegiatan berusaha, dan penciptaan lapangan kerja. Upaya penyelesaikan grand strategy otonomi daerah sebagai kerangka besar pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan

otonomi daerah, termasuk penjabaran masing-masing elemen

di dalam grand

strategy

tersebut menjadi Rencana Aksi Nasional (RAN), juga menjadi kebijakan mendasar yang

dibutuhkan terhadap keberhasilan upaya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah ke arah yang lebih baik.

Disamping itu, sampai saat ini cukup banyak hasil yang telah dicapai dalam

upaya pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, tidak lepas dari selesainya penyusunan dan penerbitan beberapa peraturan perundangan sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Beberapa pencapaian pada tahun 2006 mengenai penguatan keuangan daerah dan DOB,

diantaranya: (1) terselesaikannya Rencana Aksi Nasional Desentralisasi Fiskal (RAN DF), termasuk pemantauan dan pengendalian pelaksanaan RAN DF; (2) terlaksananya Sistem

Informasi Bina Administrasi Keuangan Daerah (SIBAKD) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) inkubator di L2 provinsi dan 59 kabupaten/kota;

(3)

terselesaikannya beberapa masalah perebutan aset daerah

dan kasus

batas

administrasi daerah di DOB; dan (4) terselesaikannya dukungan peraturan perundangan dalam rangka penanggulangan bencana.

! I i t ;

l.

*-..----....*

46

KuonBtilssl nKP Tsss$

lst\}

: [ab

5.2.2

S

- PTXYUS!$I

mfl mrE$[iIt$$![I

d 0[PlX Dlr

!i

DPD

Kelembagaan PemerintaahDaerah

Dalam upaya peningkatan kinerja kelembagaan Pemerintah Daerah, diusahakan untuk mendorong terbentuknya kelembagaan Pemerintah Daerah yang efektil efisien dan akuntabel sesuai prinsipprinsip tata kepemerintahan yang baik (good gwernance)'

termasuk dalam hal reformasi birokrasi dan pembenahan struktur kelembagaan pemerintah Daerah agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah sebagai revisi PP No- 8 Tahun 2003.

ini

Diketahui bahwa, konsisi penyelenggaraan kelembagaan pemerintah daerah saat masih belum berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini tercermin dari belum

optimalnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakaf pengembangan ekonomi lokal yang masih rendah, dan belum baiknya iklim investasi. Semuanya itu disebabkan oleh

masih besamya perangkat organisasi daerah, koordinasi antarperangkat organisasi daerah dan hubungan kerja antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang belum baik, praktik tata pemerintahan yang baik (good gwernance), dan kerja sama antarPemerintah daerah yang juga belum optimal'

Dari sudut peningkatan kesejahteraan, selama lima tahun terakhir pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah sadar bahwa masih banyak masyarakat yang merasa belum oleh puas terhadaP kuantitas atauPun kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah Daerah. Salah satu penyebab yang melatar-belakangi kondisi tersebut adalah

belum jelasnya pembagian kewenangan atas urusan-urusein pemerintahan antar tingkatan Pemerintahan yang ada yaitu Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota' Pengaturan

urusan

ini dimaksudkan untuk

memperjelas sekaligus mengatur kewenangan untuk

masing-masing tingkatan pemerintahan sehingga nantinya prinsip "money follows tersusunnya Standar Pelayanan functions" akan betul-betul dapat direalisasikan. Belum Minimal (SPM) untuk masing-masing sektor oleh kementerian/lembaga ya g mengacu terhadap PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, mengakibatkan daerah belum memiliki acuan pelaksanaan SPM

tersebut.

Hal lain adalah masih lemahnya koordinasi antar organisasi perangkat

pemerintahan daerah, di masing-masing pemerintah kabupaten/kota maupun koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota.

upaya pemerintah saat ini, berusaha mendudukkan berbagai

urusan

i pemerintahan dilakukan dengan menyusun Rancangan PP tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan !i^'"'"'-'* I

i

Daeruh Kabupaten/Kota sebagai revisi dari PP (PP) Nomor 25 Tahun 2000. Substansi

L-*-

47

r00BtlxlsllxtrAsu*t0tll

yang akan diatur dalarn PP tersebut meliputi 30 bidang urusan pemerintahan bersama'

Kita semua berharap, pada masa mendatang, kejelasan pembagian urusan pemerintahan ini akan memperjelas tugas dan tanggungjawab masing-masing tingkatan pemerintahan'

5.2.3 Pemilihan Kepala Daerah

Langsung

Dari sudut upaya pencapaian demokratisasi politik lokal di daerah, seiak bulan

Juni 2005 sampai dengan bulan Juni 2006, telah dilaksanakan 252 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota). Pemilihan Kepala Daerah tersebut meliputi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung di 10

provirui, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung

di

204 kabupaten, dan

pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di 38 kota.

umum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung ini berlangsung dengan baik, aman dan semarak di berbagai daerah, meskipun di beberapa Secara

daerah lain masih terjadi berbagai protes dan ketidakpuasan para pendukung pasangan calon kepala daerah terhadap proses dan hasil Pilkada langsung. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar bagi bangsa kita yang sedang belajar berdemokrasi. Hanya saja hal tersebut tetap periu meniadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk perbaikan pelaksanaan pilkada di tahun-tahun mendatang.

5.2.4

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah

Sebagai bagian dari Grand Strategy Otonomi Daerah yang terkait dengan pembangunan kapasitas, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah khususnya dalam penguatan kapasitas institusi dan aparatur yang

terlibat dalam proses desentralisasi dan otonomi daerah. Terkait dengan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah, pemerintah menyadari masih rendahnya kapasitas, kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah di daerah. Dalam upaya meningkatan kualitas dan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah, saya menginstrusikan kepada Pemerintah Daerah agar terus meningkatkan kapasitas, kompetensi dan profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah terutama dalam memberikan pelayanan kepada publik, dan mendukung peningkatan iklim berusaha dan investasi. Hal yang sama juga dibutuhkan bagi aparatur Pemerintah Daerah tertentu, seperti Provinsi NAD,

Provinsi DIY, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kepulauan Nias, Kabupaten Alor dan Kabupaten Nabire, dalam hal peningkatan kapabilitas mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana. 48

H00nnt[[sl RF ]sl$llll ?s{}i

{ Ba! 5 -

mn$nr tErn ttEclrrutffc$rdo[mx0P|8ilBm

Banyak permasalahan dan tantangan dalam pengembangan aparatur yang dirasakan oleh pemerintah, yang diantaranya adalah (1) belum dilakukan penempatan aparatur pemerintah daerah berdasarkan tingkat kompetensi; (2) masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan investasi dan kesempatan kerja; (3) rendahnya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan publik

serta mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana; (4) belum adanya pemisahan antara jabatan negeri dan jabatan negara, sehingga berirrplikasi kepada kurang berkembangnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah; 5) belum tersusunnya norma, standar, dan prosedur pedoman Perencana.rn Pegawai Negeri Sipil (PNS); 6)

belum berkembangnya budaya penelitian

di bidang

kepegawaian, termasuk budaya

menulis, sehingga mengalami hambatan dalam melaksanakan penelitian; (4 belum optimalnya pemantauan dan evaluasi formasi jabatan secara nasional; (8) belum tersusunnya secara baik pola karier PNS, model pengembangan karier dan diklat PNS secara nasional, serta pedoman pengembangan karier PNS dalam jabatan struktural dan fungsional; (9) betum tersusunnya formula gaiiyanglayak dan formula tunjangan jabatan PNS; dan (1-0) belum tersusunnya norma, standar, dan prosedur pedoman sistem cuti, sistem asuransi, dan sistem penghargaan PNS. Permasalahan tersebut menyulitkan upaya

mempercepat peningkatan pelayanan umum, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelaksanaan demokrasi, dan penciptaan pemerintahan yang baik, sesuai dengan tujuan pelaksanaan kebiiakan desentralisasi dan otonomi daerah.

Terlepas dari permasalahan tersebut diatas, ada beberapa pencapaian pada tahun

dilakukan oleh Pemerintah dalam peningkatan kapasitas dan kopetensi aparatur, antara lain: (1) terselesaikannya kajian mengenai standar kompetensi aparatur pemerintah Daerah; (2) tersusunnya rencarur pengelolaan aparatur Pemerintah Daerah; 2006 yang telah

(3) terselenggaranya fasilitasi diklat kepada Pemerintah Daerah; (4\ ret:iew dan perbaikan

pedoman, kurikulum dan modul; dan (5) meningkatnya kemampuan aparatur dalam mitigasi bencana dan penanganan pascabencana. Pada aspek kelembagaan daerah dalam mendukung demokrasi di tingkat lokal adalah suksesnya pelaksanaan Pilkada langsung selama Juni 2005 hingga Juni 2006 pada 252 Pilkada dan wakil kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota).

5.2.5 Peningkatan

Keriasama Antar Pemerintah Daerah

Untuk peningkatan pelayanan publik, Pemerintah Daerah diharapkan dapat bekerja sama dan mengeluarkan inovasi-inovasi yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi

t-

i

49

r00rBnl$ rrl

iltril

t|}01

' -- { Ee* 5 - PttlYUS0[All

Plllllo lfitl8lnm[ PntSruil il 0[P[t [Pn mt |lP[

dan efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang-bidang yang

menyangkut kepentingan lintas wilayah. Perlu sebuah model dan strategi mengenai bentuk kerja sama antardaerah yang efektif, guna meningkatkan kemampuan daerah dalam mengatasi keterbatasan*keterbatasan yang dimilikinya. RPP tentang Kerja $ama antardaerah sebagai peraturan pelaksana

dari UU No. 32

tahun 2004, diharapkan mampu mendorong terciptanya kerja sama antarpemerintah daerah. Kerja sama tersebut sangat penting untuk rnelakukan proses pembangunan,

karena dapat dilakukan dengan cara pembiayaan bagi hasil (cost shaing) sehingga daerah-daerah yang bekerja sama dapat membagi beban biaya yang besar apabila ditanggung $ecara sendiri. Untuk itu kerjasama daerah perlu menjadi alternatif kegiatan pembangunan terutama unhrk daerah-daerah yang tertinggal dan memiliki keterbatasan

dalam hal keuangan/ namun mempunyai potensi sumberdaya yang besar. Kerja sama antardaerah clilakukan sejalan dan konsisten dengan pr:insip-prinsip : (1) transparansi; (2)

akuntabilitas; (3) partisipatif; (4) saling menguntungkan dan memajukary (5) dibangun

untuk kepentingan umum, 6) keterkaitan yang rtijalin atas dasar saling membutuhkan; (7) keberadaan yang saling memperkuat pihak-pihak yang terliba! (B) kepastian hukum; dan (9) tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Belum optimalnya kerja sama antarpemerintah daerah khususnya dalam penanganan penyediaan sarana dan prasarana dasar, pengembangan potensi ekonomi daerah, kawasan perbatasan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah seperti kawasan

kerja sama wilayah JABODETABEKJUR

(Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-

Cianjur), kawasan kerja sama witayah KARTAMANTUL (Kota Yogyakarta-SlemanBantul), kawasan kerja sama wilayah BARLINGMASCAKEB (Banjarnegara-PurbalinggaBanyumas-Cilacap-Kebumen),

kawasan

dan

kerjasama

wilayah

SUBOSUKAWONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten), merupakan isu strategis dari proses revitalisasi desentralisasi dan otonomi daerah saat ini. Oleh karena itu, peningkatan kerja sama antardaerah merupakan salah safu hal yang terus didorong untuk mengatasi permasalahan tersebut' Selain itu, masih perlu dilakukan revitalisasi fungsi kerja sama yang strategis dalam usaha menjaga

keberlanjutary efektivitas, dan optimalisasi kemajuan pembangunan

di daerah'

Dari

kerjasama tersebut diharapkan mampu mendatangkan konsep-konsep baru dan inovasi-

inovasi bermutu yang menguntungkan tiap pihak, dengan pertimbangan efisiensi, efektivitas, sinergisitas, dan saling menguntungkan.

50

x00nBil*$t n|lF

T$Ntsx n$t)?

i Ea[ 5 - ftrrtsull flDrn

di bidang.kerja

Dengan berbagai pencapaian

ttrclrilrf[$Dfl u DtPlr Bm ril w!

sama antarPemerintah daerah,

berbagai kegiatan yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kerja sama antarpemerintah daerah melalui sosialisasi dan diseminasi PP mengenai kerja sama antardaerah, fasilitasi forum-forum kerjasama antardaerah dalam hal penyediaan pelayanan publik dasar, peningkatan

iklim usaha dan investasi, penanganan disparitas

antarwilayah, serta penang.rnan kawasan perbatasao termasuk melalui fasilitasi peran pemerintah provinsi.

5.2.6

Penataan Daerah Otonom Baru

sejak diundangkannya

uu

No 22 Tahun 1999 hingga berlakunya

uu No 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah terbentuk 114 kabupaten, 27 kota, d'an 7 provinsi baru. Hanya saja dari evaluasi terhadap beberapa daerah otonom baru yang

dilakukan pemerintah, sebagian besar daerah tersebut belum bisa menunjukan peningkatan pelayanan publik. Usulan pembentukan daerah otonom baru seringkali melupakan kriteria-kriteria yangditentukan yang didasarkan pada kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya berbagai permasalahan muncul seperti koordinasi yang kurang baik antara Pemerintah Daerah induk dan Pemerintah Daerah

baru dalam pengelolaan aset-aset daerah dan mengenai batas wilayah. Kebijakan yang akan diambil ke depan adalah menunda persetujuan beberapa usulan pembentukan daerah otonom baru sambil menyiapkan perangkat evaluasi yang tepat untuk menilai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

dan

persyaratan Pembentukan, Penggabungan

dan penghapusan daerah yang lebih baik dan terukur'

selain itu, perlu untuk memantapkan kembali Peran dan fungsi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) di dalam Proses pembentukan daerah-daerah otonom baru. Ke depan, pemekaran suatu daerah otonom baru harus didasarkan pada proses pertimbangan, penilaian, evaluasi, dan penentuan kebijakan yang mantap. Proses tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kelayakan teknis, adminishatif, ekonomi dan potensi kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai daerah otonom, dan tidak sekedar mengedePankan kepentitgu. politik jangka pendek' Saat ini Pemerintah masih menyusun rancangan PP yang mengatur pembentukan daerah otonom baru dan penggabungan daerah, agar pembentukan daerah otonom baru dimasa depan akan semakin baik.

Terkait dengan hal ini, pemerintah memandang perlu menyiapkan suatu format dan bentuk laporan serta mekanisme evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan

ro0lSrllsl lll?

nrffi

tl]B]

I

daerah. dibutuhkan bagi proses

Daerah yang dapat digunakan pemerintah untulc memberikan penilaian kepada

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat

perencanaan pembangunan sumberdaya yang

ke depan dengan mempertimbangkan

I i

keterbatasan ;

kita mitiki dan prinsip-prinsip efekdvifas dan efisiensi dalam

i

penyelenggaraanpemerintahan.SaatinipemerintahtelalrmenyiapkanPPdanperaturan operasionalnya guna mendukung perbaikan kinerja

daerah ,

Jelas bahwa secara

umum, untuk mempercepat pembangunan di Daerah

Otonom

1

Baru,strategiyangakandiambilPemerintahdengancara:(1)penataanpeIaturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah; (2) peningkatan i

kapasitas keuangan Pemerintah Daerah (3) peningkatan kerja sama antardaerah; (4)

peningkatansaranadanprasaranaPemerintahdanpelayananpublik;dan(5)Penerapan tata pemerintahan yang baik (good

gouernance).

: i

i

5.2.7 Penataan Otonomi Khusus Tatanan kenegaraan kita dewasa

ini bertitik berat pada prakarsa dan kreativitas

t,

daerah,sesuaidenganaspirasidankepentingandaerahmasing.masing'Upayauntuk menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan

di

daerah yang memiliki dinamika

pcllitik1oka1terus-menerusdilakukan'Da1ampadaitupenye1enggaraanotonomikhusus

bagiProvinsiNangroeAcehDarussalam(NAD)danProvinsiPapua,telahmemberikan suatukemajuanberartibagipelaksanaankebijakanotonomikhusustersebut.Kebijakan OtonomiKhusustersebutpadadasarnyaadalahpemberiankewenanganyanglebihluas

bagiPernerintahProvinsi/Kabupaten/KotadanrakyatdiProvinsiNADdanPapua untukmengafurdanmengurusdirisendirida1amkorrtekskebijakandesentralisasidan otonomidaerahyangseluas-luasnya,nyata,dantetapbertanggungjawab.Sesuaidengan kondisi di Aceh yang berkembang sampai saat ini, maka RUU tentang Pemerintahan Aceh telah disetujui dan disyahkan menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR tanggal

11

:

i

Juli2005,Halinimerupakankemajuanbesarbagipenciptaaanpondasipembangunan :

NAD di masa

depan i

52

t{l}0[0lllffil

nRP T$N*$N

ls$?

5.1. Bentuk

Penelaahan

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional,

di (KL) diawali

Proses

penyusunan kegiatan dan anggaran

tingkat

Kementerian/Lembaga

dengan

penyusunan Rencana Strategis (Renstra KL) yang

kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan penyusunan Rencana Kerja (RK-KL). Untuk konsistensi dengan Program kerja pemerintah secara

urnum, penyusunan dokumen Rencana Kerja ini mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RI(P) yang memuat program kerja dan kegiatan prioritas

tiap tahunnnya (lihat diagram Alur Perencanaan dan Penganggaran pada Bab III, pemerintah

gambar 3.1)

Terkait dengan hal di atas

daPat

digambarkan bahwa kegiatan Penyusunan RK-KL Departemen Dalam Negeri (Depdagri) diawali dengan pelaksanaan forum trilateral meeting yang

melibatkan

tigu instansi

pemerintah, pertama,

Depdagri sebagai rePresentasi dari KL;

Bappenas sebagai

badan

[nh $

kedua,

PENELAAHAN RENCANA KERJA (RK-KL) DAN RENGANA tersldtir, Departemen Keuangan KERJA & ANGGARAN (Depkeu) yans membidangi (RKA-KL) DEPDAGRI pensansgaran prosram dan

Perencana pembangunan' dan'

kegiatan pembangunan.

Dokumen RK-KI, hasil pembahasan trilateral ini berikutnya menjadi pedoman bagi Depdagri untuk menyusun kegiatan dan alokasi anggaran yang lebih rinci untuk

kemudian dituangkan kedalam dokumen Rencana Kerja dan

Anggaran

Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Terakhir, sebagai rangkaian Proses Perencanaan pembangunan, dokumen RKA-KL ini juga dibahas dalam mekanisme internal DPR.

Untuk mengkaji kesesuaian dan konsistensi RKA- KL Depdagri Tahun

2007

dengan dokumen-dokumen lain yang menjadi acuan penyusunannya maka dilakukan proses penelaahan terhadap dokumen tersebut dengan jalan mengkomparasikannya dengan dengan materi-materi tersebut, diantaranya:

a)

Rencana Kerja Pemerirtbah (RKf) Tahun 2007;

b)

Catatan kaki kegiatan prioritas yang tercantum pada Pagu Indikatif RKP Tahun 2007;

c)

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) Depdagri yang telah disepakati DPR, yang didalamnya terdapat kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Depdagri dan disusun mengacu pada SEB Meneg PPN/Bappenas dengan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif RKP Tahun 2007; dan

d)

RKA

- KL Depdagri hasil pembahasan

dengan komisi yang menjadi mitra

kerjanya di DPR.

6.2.

Tahapan, Metode dan Kriteria Penelaahan

Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.2/2006 tanggal 12 Juli 2006 tentang

RKA-KL Tahun 2007, mengamanatkan bahwa RKA-KL hasil pembahasan dengan DPR

disampaikan kepada Departemen Keuangan

dan

Kementerian

Perencanaan

Pembangunan Nasional/Bappenas selambat'lambatnya pertengahan bulan Juli 2006. Sedangkan kegiatan penelaahan RKA'KL tersebut harus diselesaikan pada akhir bulan

]uli

2006, agar himpunan RKA-KL bersama-sama Nota Keuangan dan RUU APBN dapat

dibahas pada sidang kabinet sebelum disampaikan Pemerintah kepada DPR pada pertengahan bulan Agustus untuk dibahas dan ditetapkan menjadi UU APBN pada akhir Oktober 2006. Secara lebih konkret metode Penelaahan RKA

tahap

ini dilakukan

-

KL Depdagri Tahun

2A07 pada

dengan mengkaji kesesuaian antara usulan kegiatan dan pagu

definitif dalam dokumen RKA-KL dengan rencana kegiatan dan pagu indikatif dalam

<,1

l{00nBtil*sl [x? Tsl$$s t$$]

f Bai6 -

PtxE||f,lrrf,n0nrllAl(lsr0mfl{

RK-KL, yang notabene meruPakan hasil pembahasan bersama antara DepdagriBappenas-Depkeu.

Namun disadari bahwa proses penelaahan rencana kerja dan anggaran dari KL selama ini kurang efektif dilaksanakan disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:

a)

Waktu penelaahan yang singka!

b)

Belum adanya Strandar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan sebagai acuan terhadap Proses penelaahan;

c)

Elemen-elemen dalam KL kurang kooperatif khususnya dalam hal penyediaan

dokumen Rencana

1

d) Tidak ada tindak lanjut apabila

hasil dari proses penalaahan menuntut suatu

perubahan/revisi karena perubahan alokasi anggaran antar program dan perubahan sumber pendanaan di dalam RKA-KL harus dengan persetujuan DPR;

e)

Berkaitan dengan aspek administratif,

di

Bappenas belum memiliki surat

tugas yang jelas bagi staf yang akan melakukan proses penalaahan seperti

yang telah diberikan kepada staf Dirjen Anggaran dan

Perimbangan

Keuangan di DePartemen Keuangan' Pada masa mendatang, diharapkan bahwa Proses penelaahan RKA

-

KL harus

dilakukan oleh 4 institusi pemerintah, yaitu DPR, K/L terkait, Bappenas, dan Departemen Keuangan di dalam suatu forum. Kegiatan tersebut dilakukan sebelum pengesahan pagu

indikatif Kementerian/ Lembaga. Dengan mempertimbangkan derajat kesesuaia& maka kemungkinan penalaahan

antara Rencana Kerja (RK-KL) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) Depdagri akan meliputi empat kriteria, Yaitu

")

:

Program/kegiatan dalam RK-KL dan RKA-KL sesuai serta antara pagu definitif dan pagu sementara sesuai

b)

Program /kegpatan antara

RK-KL dan RKA-KL sesuai serta antara Pagu

definitif dan pagu sementara tidak sesuai

c)

program/kegiatan antara RK-KL dan RKA-KL tiilak sesuai serta antara pagu definitif dan pagu sementara sesuai

d)

Program/kegiatan antara RK-KL dan RKA-KL tiilak sesuai serta antara Pagu

definitif dan pagu sementara tiilak sesuai 55

I0on!illsl llP T[n$ l0l]l

Bab 6

6.3.

-

PliltllAilil nil0.llffi

nlGlL lltP[[Gnl

Hasil Penelaahan Hasil dari proses penelaahan secara umum dapat digambarkan bahwa sebagian

besar kegiatan-kegiatan yang diusulkan dari enam program

di

bidang didapatkan

gambaran sebagai berikut:

6.3.1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Dari Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah didapatkan gambaran bahwa dari 9 kegiatan yang diusulkan oleh Depdagri, sebanyak 8 kegiatan diantaranya:

1.

Fasilitasi l)rusan tentang Pembagian Urusan antara Antara Pemerintah Pusat

I

Daerah:

Penyusunnn Kebijakmt

dnlatn Rnn.gkn lmplenrcntasi grnnd strategy

Penntnan

Otonomi Daerah Pusnt;

Penyusunan Kebijakan dalant Rangka lntplententasi grand strategy Penataan

.

Otonomi Daerah Pusat; 4.

Penyusunan Kehijaknn dnlam ka:ngka Implententasi grand strategy Penntaan

Otononi Dnerah Pusat;

5.

Sup cra

6.

Fasilitasi Pemantapnn Pelaksanaan Kebijakan. Otonomi Daerah yang Berkarakter

isift engaw

asan/Ea alunsi dan

P embatalan P erda y an

g B ermasalah;

Khusus;

7.

Fasilitasi Pemantapan Pelaksanaan Kebijalun Otonomi Daerah yang Berkarakter Khustts,

8.

'',

.

Penyusunan/P enyempurnaan/ pengknjian

P

eraturan Perundang-un dangan)

telah mengalami perubahan pagu definitif dari pagu indikatif yang tercantum dalam dokumen RK-KL. Dan hanya 1"'kegiatan, yaitu kegiatan Penyelenggaraan Sosialisasil Diseminasi/Seminar/Worksltop/Publikasl yang sesuai angka pagunya. Namun kegiatan

ini

telah mengalami perubahan nama kegiatan.

6.3.2

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Dalam program ini dua kegiatan dari 11 kegiatan yang dapat ditelaah telah sesuai baik penamaan maupun pagu definitifnya, Kedua kegiatan itu adalah:

56

(00Rnrm$r

il$

T$t{$$

*$s}

*^***-

t xano - tilEltlfil&llrffilnmm$i

1.

Penntaan Kelembagaan di Daeruh Otsus dan Istimewa, dan

2.

Fasilitasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Sementara itu 5 kegiatan lain, yang meliputi:

1..

Fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Tatalaksana Pemerintah Daerah;

2.

Fasilitasi Pemantapan Aparatur Pejabat Negara dan DPRD;

3.

Fasititasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;

4.

Fasilitasi Penyusunan Kinerja dan Eaaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

5.

Peningkatan Kineria Perangkat Otganisasi Daerah; dan

5.

Perencanaan/Penyusunan/pengembangan program dnn Sistem Prosedur)

tidak sesuai antara pagu definit dengan pagu indikatifnya dalam RK-KL. Selain itu, pada program

ini terdapat 3 kegiatan yang belum tercanfum penamaan

kegiatarurya dalam RK-KL. Ketiga kegiatan tersebut adalah:

1.

Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan (SCBD);

2.

Pengembangan Manajemen Bidang Pertanahan

3.

Praknrsa Pembahnruan Tata Pemeintahnn Daerah (LGR)

(I'MPDP); dan

5.3.3. Prograrr Peningkatan Profesional Aparat Pemerintah Daerah

Dari 1L kegiatan yang diusulkan kesemuanya mengalami perubahan

pagu

(definiti$ kegiatan dari pagu indikatif yang dialokasikan dalam dokumen RKP maupun RK-KL. Dari kesebelas kegiatan tersebut terdapat 5 kegiatan yang tidak sesuai penamaannya dengan yang tercantum dalam RK-KL, yaitu kegiatan:

7.

Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan

2.

Pembangunan/ Pengadnan/Peninglatan Sarana dan Prasarana;

3.

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

4.

Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur;

5.

Penyelenggaraan Sosialisasi/Diseminasi/SeminarlWorkshop/Publiknsi'

Manitoing, Eaaluasi dan

Sisa usulan sebanyak 6 kegiatan, yang

Pelaporan;

dan

meliputi kegiatan:

1.

Putyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara;

2.

Penyelrnggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara;

I

57

r0StDllusl lllP Tsr|': ?sBI

x

[r[

fi - PElttufitM nrun [A[ nnr0 0Ep0l0nl

3.

P eny

4.

Penyelenggaraun Pendidikan dnn Pelntihan Aparatur Negara; dan

5.

Penyusanan Rencana Pengelolaan,\lekruitmen/ MutasilManajenrcn Apnrntur Pentdn)

eleng gar aan P endid ikan dan' pelatihan Ap nr atur N e gnra;

telah sesuai penarnaan kegiatannya dengan dokumen RK-KL,

6.3.4

Program Peningkatan Keriasama Antar Pemerintah Daerah Pada Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, dari 9 kegiatan

yang seharusnya dalam program ini, sebagaimana tercantum dalam RK-KL tahun 2007, meliputi;

1.. Fasilitasi

2.

Penyelesaian RPP Kerinsnma Daerah (Pusat)

Penyelenggaraan Sosialisasi Regulnsi P ernerintahnn D

aer ah

(P

dan Kebijakan di Bidang

Kerjasama

usa t )

3.

Fasilitasi Pelaksanaan Kerjasnma Dnerah diWilayah labodetabekjur (Pusat)

4.

Fasilitasi Perkuatan Kerjasama Antar Dnerah Pada Bidnng Hukum dan Ekonomi di Wilayah Perbatasan Antar Negara DKI laknrta

5.

Fnsilitnsi Perkuatan Kerjasamn Antar Daerah dnlaru Penyediaan Sarans

dnrt

Prnsnrana Publik diWilayah Perbatasan Antar Negara DKI laknrta

5.

Fasilitasi Peningkatnn Peran Gubernur SelaktWakil Pemerintnh dalam Rangkn Kerjn S

7.

a:ma P entbinaan

Fasilitasi Kerjasamn Antar Penrcintahan Daerah DKI lakarta

B. Fasilitasi

9.

WiI ay nh (P u s at )

Penyempurnnan Modul/Model Kerinsmna Daerah

(Pusat) :

-

Optimalisasi laringan Kerjasama Antar Pewerintsh Daerah dan Kemitrsan dengan Pihak Ketign (Pusat)

Hanya dua kegiatan yang dapat ditelaah, yaitu kegiatan: Easilitasi dan Perencanaan Pembangunan Dnerah

Koordinasi

dan Fasilitasi Kerjasanta Pembangunan Regional, yang

keduanya dilaksanakan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Dalam dokumen RKAKL, pada kedua kegiatan tersebut, terdapat perbedaan baik dari segi penamaan kegiatan maupun nilai pagunya, dibandingkan dengan RK-KL. 6.3.5

Program Penataan Daerah Otonomi Baru Sama halnya pada Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah,

untuk Program Penataan Daerah Otonomi Baru 58

ini juga hanya ciapat ditelaah dua I(BBSBilIS$I Sltl Tliit$N t$$T

i

ts6 - rtmflmtiln0ililrnDl?uefil

kegiatan Pembinaan/Koordinasl/Pelaksanaan Monitoing, Eaaluasi dan Pelaporan yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah; dan kegiatan oleh Ditjen Penyusunan Kebijakan dan Eaaluasi Perkembangan Daerah-Daerah otonom Baru kegiatan yaitu

:

Otonomi Daerah. Padahal seharusnya terdapat 5 kegiatan dalam Program ini yang ditelaah, yaitu

:

1,.

Pelaksanaan Evaluasi Petkembangan Daerah-Daerah otonomi Baru DKI lakarta

2.

pelaksanaan Penyusunan Kebijakan

dnn Eaaluasi Perkembangan

;

Daerah-Daerah

OtunomBaru DK lakatta

:

3.

Fasilitasi percepatan Penyelesaian Batas Administrasi Antar Daerah Pusat

4.

Fasilitasi Pemantapan soTK PemerintahDaerah otonom Baru DKI laknrta

S.

Fasilitasi Penataan Batas Witayah Administrasi Pemerintahnn Pada Daerah Otonom Baru Pusat

Dari hasil penelaahan digambarkan bahwa kedua kegiatan ini telah sesuai antara kegiatan, RKA-KL-nya dengan apa yang tercantum dalam RK-KL, dari sisi Penamaan namun tidak sesuai dari sisi penetapan pagu definif, iika dibandingkan pagu indikatif'

sementara itu, perihal kekurangan data pada kedua Program di atas sebagai untuk bahan proses penelaahan, diantaranya disebabkan oleh kurang kooperatifnyaKL mengkonfirmasikan dokumen RKA-KL-nya'

1

59

[0o]!ltlEl l[? n$$[ lgst

{

8s!' -.rcsmttil0il

fflmfllrs:

7,1,.1. Proses Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi' Berdasarkan kegiatan koordinasi Penyusunan RKP 2007 yang dilaksanakan, beberapa hambatan yang ditemui yaitu

:

a.

Waktu penelaahan Yang singka!

b.

Belum adanya mekanisme yang konkrit tentang tentang Proses penelaahan seperti belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan format yang digunakan sebagai acuan terhadap Proses penelaahan;

c.

Komponen-komponen

di

tingkat

kementerian

/lembaga terlambat dalam

menyediakan dokumen renc.rna sebelum waktu penelaahan;

d.

Tidak ada tindak laniut apabila hasil dari proses penalaahan menuntut suatu perubahan/revisi karena perubahan alokasi anggaran antar program dan perubahan sumber pendanaan di dalam RKA-KL harus dengan persetujuan DPR; sedangkan proses penelaahan dilakukan setelah dilakukan pembahasan

antara DPR melalui komisi-komisinya dengan Departemen. Sehingga hasil penelaahan yang dilakukan Bappenas tidak bercrttf ndak memiliki makna;

e.

Berkaitan dengan aspek administratif, Bappenas belum memiliki surat tugas yang jelas bagi staf yang akan melakukan proses penalaahan. Di lain pihak staf

Dirjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan

di

Departemen Keuangan

memiliki kewenangan yang jelas dan memiliki surat tugas untuk melakukan proses penelaahan.

7.7.2. Koordinasi Internal Pemerintah Pusat

Hasil penelaahan terhadap rencana kerja dan anggaran dari kementerian /lembaga, dalam hal ini Depdagri menunjukkan beberapa hal sebagai berikut:

1,. Di dalam kegiatan Koordinasi 2007, khususnya pada kegiatan

penelaahan,

didapat beberapa temuan berupa ketidaksesuaian antara RKP dengan RKKL

:

dan RKA-KL. Ketidaksesuaian itu terjadi bahkan pada level Proglam (teUitt detail pada bab 6, bagian penelaahan), baik dalam hal anggaran,

l

nomenklatur program, mauPun keberadaan Program. Ketidaksesuaian yang

ditemukan dalam penelaahan

ini, selain

I

i

karena memang ada program{

program yang secara

riil

memang tidak sesuai, juga disebabkan oleh

kekurangan data maupun informasi karena tidak semua komponen

di

i i I I

*""--'*

61

^ i

I

tosnDln$tlr llsst l0sl

,

jsbl - t$lilpuutmflffil0illtllm$i

Daerah menyediakan Depdagri yan$ meniadi mitra keda Dir'ektorat Otonomi data-data tersebut'

Darisisipelaksanaanplogram/daritotal45kegiatanyangditelaah beberapa hal kesesuaiannya antara RK-KL dengan RKA-KL, menuniukkan sebagai

berikut:

a.Terdapat2kegiatandalamRK-KLyangtelahsesuaikegiatannyadalam pagu RKA-KL. Kedua kegiatan tersebut anggarannya sama antara

indikatif dan

b.

Pagu definitifnYa'

baik dalam Terdapat sebanyak 22 kegiatan yang telah sesuai kegiatannya

RK-KLmaupunRKA-KL,namuniumlahansgaranterdapatperubahan dari pagu d.efinitif ke pagu indikatifnya'

c.

nama kegiatannya Sebanyak 1 kegiatan tidak sesuai antara pencantuman

di dalam RK-KL

d.an RKA-KL. Namun kegiatan tersebut nilai

anggarannyatelahsesuaiantarapagudefinitfdenganpaguindikatifnya.

d.

sementara

ltrl sebanyak 7 kegiatan tidak sesuai antara RK-KL dan RKA-

KL serta tidak sesuai antara kedua pagunya'

Terdapat3kegiatan(termasukdalamprogramPeningkatanKapasitas KelembagaanPemerintahDaerah)yangtidaktercantumdalamRK-KL namun tercantum dalam RKA-KL' f.

Kerjasama antar Terakhir, sebanyak 7 kegiatan pada program Peningkatan Daerah Pemerintah Daerah dan 3 kegiatan' pada program Penataan datanya otonomi Baru yang tidak dapat ditelaah karena tidak terdapat

dalam RKA-KL' J.

secara keseluruhan perbedaan antara pagu

indikatif dan pagu definitif adalah

Milyar atau terdapat kenaikan sebesar 39,57%' sementara itu pada bidang Revitalisasi Proses Desentralisasi dan otonomi Daerah miliar atau terdapat perbedaan antara kedua pagu adalah sebesar 17'774,2

sebesar L.517.2A1,7

kenaikan sebesar 3,85% 4.

penganggalan tiap Seringkali kesepakatan progxam dan kegiatan termasuk penganggatan komponen tidak sesuai dengan program dan kegiatan serta yang telah yang disampaikan oleh Biro Petencanaan' Progtam dan Kegiatan di Bappenas disetujui antara komponen di depdagri dengan direktorat Biro Perencanaan' seringkali tidak d.itampung di dalam Renja Depdagri oleh xtnnntl*sl nxr m*ux

l*sl

; lab t

5.

-.I[slttnil ilI

MI0IililDlSli

Kurangnya kerjasama d,axiK/L yang'meniadi mitra kerja Bappenas dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi. Hal ini disebabkan belum ada kesepahaman mengenai urgensi atau tingkat kepentingan

dari

kegiatan

koordinasi ini diantara instansi terkai! serta belum jelasnya tindak lanjut dari

kegiatan koordinasi ini, dan konsekuensinya apabila ditemukan ketidaksesuaian antara RKP, RKKL, dan RKA-KL.

Masih lemahnya proses Perencanaan penyusunan prioritas kegiatan pada bidang bidang Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Hal

ini ditunjukkan dengan kecenderungan kegiatan yang sering tidak sesuai dengan kegiatan prioritas yang dimasukkan ke dalam Program' 7.

Selain hal-hal diatas, kewenangan Bappenas dalam mengkoordinasikan serta

'merevisi' proglam secara riil masih belum optimal. Hal ini diperkuat dengan kenyataan, bahwa meskipun Proses penelaahan terhadap kegiatankegiatan yang diusulkan telah dilaksanakan, namun tetap saja banyak kegiatan yang berjalan diluar kesepakatan dalam forum koordinasi tersebut'

7.1.9. Koordinasi Antara Pemerintah

1.

Pusat dan Pemerintah Daerah

Terkait dengan pelaksanaan Musrenbangnas, pada dasamya Musrenbang secara konseptual merupakan suatu forum yang sangat baik sebagai forum koordinasi perencanaan pembangunan, akan tetapi dalam pelaksanaannya

bahwa musrenbang belum maksimal untuk mampu dijadikan sebagai barometer perencanaan pembangunan, karena masih banyak kegiatan prioritas yang dimunculkan tanpa melalui proses musrenbang, dll. 7.2.

Rekomendasi Kedepan

7.2.1. Rekomendasi Koordinasi Internal Pemerintah Pusat

1.

Biro Perencanaan Depdagri perlu melakukan koordinasi internal terlebih dahulu dengan Kepala Bagian Perencanaan masing-masing komponen

sebelum mengusulkan program. Ini diperlukan karena masih ada ketidaksesuaian antara program-program yang diusulkan oleh Biro Perencanaan Depdagri dengan perencanaan dari masing-masing komponen

di

Depdagri. Menjadi suatu keunikan, mitra kerja Depdagri di Bappenas tersebar

di beberapa komponen, misalnya setjen, Itjen, Ditien otda, Ditien PUM, Badiklat, dan Balitbang merupakan mitra kerja Dit Otda Bappenas. Ditjen

63

to0iDltlsl lrP Tlssr lsB!

I

sfl

br - tcstMrullll ml [rK0ililltAEl

BAKD, dan Ditien PMD Depdagri meniadi mitra kerja Dit Perekonomian Daerah-Bappenas, Ditjen Adminduk menjadi mitra kerja

Dit Kependudukan

dan Pemberdayaan Perempuan Bappenas, dsb, Sehingga koordinasi internal

Departemen Dalam Negeri, koordinasi antara komponen

di

Depdapi

dengan mitra kerjanya di Bappenas maupun koordinasi internal Bappenas

sendiri meniadi hal yang $angat mutlak dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di waktu yang akan datang.

Perlunya penugasan staf yang kompeten dan diberikan mandat penuh di dalam penyusunan program dan kegiatan RKP tahun selanjutnya. Seringkali

program dan kegiatan yang diusulkan di dalam lembaran 28 dan 2

C

tidak

disetujui oleh Biro Perencanaan mauPun bagian perencanaan dari komponen karena dianggap bukan merupakan program dan kegiatan prioritas komponen dan Depdagri secara keseluruhan.

Perlu dirumuskan strategi tindak laniut dari kegiatan koordinasi ini. Selain

dimaksudkan untuk lebil'r meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi, hal ini juga dimaksudkan untuk menindaklanjuti temuan-temuan

yang didapat dari kegiatan koordinasi, termasuk misalnya konsekuensikonsekuensi yang dapat diterapkan apabila ditemukan kefidaksesuaian antara RKP, RKKL, dan RKA-KL. Secara filosofis, RKP merupakan penurunan dari

RPIM sebagai penerjemahan visi dan misi pemerintah eksekutif (Presiden dan

Wakil Presiden) dalam tataran perencanaan pembangunan. Adapun RKKL dan RKA-KL merupakan produk KementerianfLembaga dengan didukung kewenangan dalam penenfuan anggalan. Ketidaksesuaian antara RKP dengan

RKKL dan RKA-KL dapat berimplikasi pada dua hal, yaitu tidak tercapainya

visi/misi pemerintah dan penggunaan anggaran yang kurang e{isien/efektif. OIeh karenanya, tindak lanjut yang disepakati oleh instansi-instansi yang

terkait dengan kegiatan koordinasi ini mutlak diperlukan. kesepakatan antar instansi untuk strategi tindak lanjut

Apabila

ini gagal dirumuskary

maka kegiatan koordinasi bisa jadi tidak memiliki peran apa-apa iagi.

7.2.2. Rekomendasi Koordinasi Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

] I

1.

Dalam rangka koordinasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

untuk i

tahun-tahun selanjutnya Bappenas selaku koordinator perencanaan nasional dapat membuat regulasi yang dengan jelas dan tegas mengatur tentang cara dan tahapan penyusunan Rencana Kerja tersebut. Hal

!

i

tata

ini dimaksudkan

i : : I

64

N00sElil[$l fi fiIT$$i$s s$$]

r 88r

t

.

smruaal

fftu[tDrslJ

untuk menghindari koordinasi jalan pintas yang sering dilakukan oleh satuan kerja teknis dan kabupaten/Kota. selain itu, sesuai dengan amanat uu No 25

I

Tahun 2004, hal

ini

dimaksudkan agar kedudukan Bappeda sebagai

koordinator Perencana semakin diperkuat dan didukung dengan instrumentinstrumen yang mampu menghindari inkorsistensi perencanaa 2.

Iklim koordinasi hendaknya diiaga kontinuitasnya, baik

sebelum atau

sesudah Musrenbang Nasional. tidak hanya beberapa hari menjelang dan pada

pelaksanaan musrenbangnas saja' Pelaksanaan Musrenbangnas 2005 untuk Penyusunan RKP 2007 perlu untuk ditingkatkan lagi dari segi partisipasi dari Departennen dan Lembaga

Pemerintah Pusat Non Departemen. Pada saat sidang kelompok tampak bahwa ada sebagian peserta dari Departemen dan LNPD justru dihadiri oleh pefabat yang tidak mempunyai kewenangan untuk .menentukan kebijakan karena pada saat yang bersamaan departemennya sedang melaksanakan rapat koordinasi perencanaan pula. Disamping itu secara teknis, beberapa perbaikan perlu dilakukan. 4.

sebagai bagian dari Penyusunan RKP 2007, forum Musrenbangnas sebagai forum musyawarah unfuk mempertemukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan critical point bagi pemerintah daerah untuk mengusulkan

program dan kegiatan yang tidak dapat dibiayat oleh mereka sendiri untuk dapat dibiayai oleh Kementerian/Lembaga. Sehingga, usulan program dan

kegiatan tersebut selayaknya dapat ditampung di dalam rencana kerja Kementerian/Lemabga melalai program dan kegiatan yan8 dibiayai dana dekonsentrasi ataupun tugas pembantuan.

oleh karena itu

seyogyanya

daerah mampu mendapatkan konfirmasi/kepastian melalui Pertemuan tesebut untuk Program dan kegiatan yang diusulkan'

Format yang hendak digunakan hendaknya sudah ditetapkan dan disosialisasikan sebelumnya kepada seluruh Bappeda hovinsi dan software yang ada hendaknya diinformasikan kalau perlu dilatihkan sebelumnya dengan pejabat terkait di Bappeda Propinsi. Dengan demikian pihak Bappeda

Provinsi dapat meningkatkan Perannya sebagai "narasumber"

pada

Musrenbang di bawahnya dengan lebih optimal.

Kementeriary'Iembaga dapat selalu melibatkan daetah dalam hal ini Bappeda selaku koordinator perencanaan pembangunan di daerah berserta 65

toon8lmEl 8[P rES$r?00I

i

0sb

I -.tcstilpulAil

ltAil

ntK0uHilrlst:

satuan kerja terkait dalam rapat pembahasan untuk menentukan programlkegiatan prioritas pembangunan di daerah. Hal ini perlu dilakukan karena, untuk menghapus berbagai anggapan miring tentang kegiatan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

yang berkembang di

lingkungan

Pemerintah Darah selama ini, juga pada dasarnya bahwa yang mengetahui

kondisi

riil di daerah adalah

daearah

itu sendiri. Ini perlu dilakukan untuk

menghindari berbagai kegiatan yang tidak diperlukan oleh daerah dan diharapkan mampu menekan tingkat kebocoran anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.

66

[00niltrfi$t Rtt

Tfi$$$$

t${}]

LAMPIRAN

1.

2. 3.

a.

Jumlah penduduk miskin masih tinggi Kctimpangan pembangunan antar daerah Pengangguran masihtinggi e*ses aan naibs pelayanan pendidikan dan kesehatan masih

rerdah

5.

6. ?. 8. 9.

Rasa aman akibat kriminalitas masih rendah

gender Praktek-praktek kehidupan yang diskriminarit termasuk dan layanan Publik Akselerasi, rckontuksi dan rehabilitasi NAD dan Nias Proses descntalisasi betum berjalan sepenuhnya Perubahan kondisi perekonomian global

10. Ketersediaan sumberdaya menurun

BAPPENAS Jakana,26 Januari 2006

a" b.

Prioritas RKP 2oo7

Konsolidasi Rencana pada Prioritas dan Fokus Nol

Terdapatg (sembitan) Priorias RKP 2007: Penanggulangan Kemiskinan,

l.

2. 3.

Peningkatan kesempatan kerj4 investasi, dan ekspor, Revitalisasi pertanian' k€hutanan, perikanan, dan

Fotiis

11o1t191

I

P4ulilSkmiskiM

2

Pai4hb

(l

P!ffiuhh tebuuhon tuYrnht mi*in !G wvlidito ecdFe drn itr!tuuliw tbs hrsl dr ksih dm siEa Rfliblisri tstay'@ Idqa b66m dun s,/.g

perdesaan,

4.

iteningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan dan

5.

pendidikar\ ienegakan hukum dan tlAM' pernberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi'

6.

Psq@md$8idt@

Penguatan kemamPuan p€trahanarl P"tnanaPan -.. keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konllik,

,.'

n

trf.:

.!

PEi{tdx *siuubr

.lbhlicFdidih

PrEt rlfue l|AMFM ldp4&Fl@i

rl.,t,.tfdg

-:i; W. "r.:

Pq4@ gdFi& qiib b€bjd I tdru yuB bcttdic tu rule ' P6iebh Fd6@ tdsi4M FrtiditD maEu.h e dnggi , Phiq[lhMUbd&kulib!8s ,Pft.pd&FllrrilAbM|rr de tE[b FlsvMn ldci4M ' L.lsrj{. We mryltlhi*D l*luhtubgi nubnnS PtugdFntit|tldEme\ ' bvi. En* Sizi tu4 b tizi hnL bti ' ftdgd,ItF tdi[d&ib|d itM@ffd&Mro Op.iDrlbi 9d.t@ Rdt Abi Ndd ftlk@Kqi fdq.i.h Flr.SSs t|!l FEqb rdrdailttd! &*ni l|at4ibDannnEfodd ilrtud Polilittu FaiDgfb&ebli6

F

t *

hipidn pet Bqt ksit Y.q lchh lu$ PsbihiHhin@ih|d' Pal|l|6 tl# ujm *W ds jin3 Fdd cllFr Fnwb Paiqfb iffii6lei@

smFb Lq!,

KahmFBh|lMd PqmhausqiGh|M DiEit*si Gtoomi Fll.$a Pqdh!rys hhffltu Fbs

Rdihlisi Ftui.q Fifaqtdltl@d&

7. Mitigasi dan Penanggulangn Bencan4 8. Pernbangunan Infrastrukhu' 9. Pengurangan Kesenjmgan Antar Wilayah

No

k

6

PqEoqhntrnF|eN. famnil @dbF. tdihndFFbbn

Fngtu &n

hnil

1

]lll

,,rt,:,-

Wi!|ntukq&bry

_ii

;F"iu. : ,:. .r

, _

t-..1-n N &a tus:losiq tuidil

ffiiLmgtudt@m heh,dnrhr|:snr& hqttuFrnindu$Fnil.mNtul Pd.ryuh8rr drn Fqrbn Mbn qmsme bwhhddFqfinHlit hl$tq'Mh hgfiq4&tr FqdmffiPi (tdwi6ltutttffihl) . h||cfutrsl.htu.Fb|ls . ks|futdhiilclitd qd Mibitndl . k4btr FtuutruFns .|tiJ|Irll|tstu|gqtu@bu oimaEtddt&iMdiNs ffi.ru tu Fnuh ei UCs Fddh a.nitL Sw IlqEin&!ilibn d$fid tu Fr@ei d NAD bg6pdelelfdJ|{ffi ffir|il@idh@e Rddittu-tudffiiAh,W

. . . . .

[:.]n6m6iffiPhTtm;1 fomr

ljq Peolbangunso

lnfarirultrn

Rehabilitnsi dm Pcrneliharuan

Kegiatan apa Yang akan dilakukan DePdagri mendukung p€ncapaian sasaran prbritas dan iokus RKP 2007

inliu$*lur

Pmingtiltdn Floyonln infns@ktut dahm m6duks8 dly! $ing lckktr riil

rlngt,

*I

Psingkoon !ttrisipssi $wusb dohm Pn'bangwan

infn$nhr ?

feD8wrtrs!tr

KMjmern

Fcmbn tdwasn Frhdrsn Pba$i bmnda dcfn pmgcmhngm.tonlri di wihvd pctbutilsnn kningbun Fh'ngsan dNni tsira!r, PcninS}t@ Frnbon!@tr di Pullu-pulru L4il Mhqt

T ,

1

.

:i

11.}',''r$

fi

:1.{!{t

*

-5-li!iiir

;ti, -i?{ru*iitr ih3r,'[,il.lr', 'l;:fr:!ri i.t:ri1';1::;r.-.1 I lj.

L

Merupakan kegiatan utnma suatu Kementeriar/ l,embaga

yilg berkontribusi lanCsug ("frow /o") dalm

menvelesaikan pemasalahan alau Pencaparan sasarmsasaian prioritai pembangunan.

2.

Dapat berupa kcrangka regulasi darlalau kerangka pelayanan umum dan investasi Pemerintah.

3. 4. 5.

Mencenninkal indikator kinefa yang terukur Mudah dievalMsi satuan volume dan biayanya' Sejauh mungkin menu4jukkan sasaran lokasi.

i i ;

1.

Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Miskin di Rumah Sakit Kelas III

2. 3.

Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Cratis Pembangunatr Jalan dan Jembatan pada Jalur Strategis Nasional Sepanjang 1.000 Kilometer di Jahrr Pantura Jawa dan Lintas Timur Sumata

4.

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan lrigasi Seluas I juta Hektar di Jawa Barat, Jawa Timur dan Bali

Memperhitungkan *luruh kemungkinan alokasi dalam menqpNl sasarrn dalam priodtc pembangunan yang ilriak hcnla trreliel'ut alokrli bqialja ktmcntrii!/leebagr tetap! Juga : - i)rtrl.Lil'nbnngtil (yugluga diperlukan dalam Vusrerrbang) mrsal dalam menopai WAJAR s hhun drperlukan rehab SD yang didanai melalui DAK yang akan melengkapi belanja Depdiknas dan Depag

.

Subsi,li (repe ti subsidi pupuk dan pangan dalam lanEl€ keta'tranan Ialn'laln (unlux

pangan). dana kontr',ensi dalm pos belanja men8anttsip6i dsmPak llu burung)

-

Mer\$uhi kcbutulutr khu$is seperti dsB tmbahan otonoml khusus PcDur untuk inftotrukur (pelaksanan UU 2ll2o01 ng Otonomi Khusus Pspua), pae Mou Aceh / reintegrsi GAM (Inpres No I 5200J), BRR

. .

Memperhitungkan seluruh sumber dan kebutuhan pendmaat menterlukan Icllcana Jrcnvctalrstt llinlruttrtt luar negeri berikut kebutuhan dana pendamping untuk tiap

)

kementrian/lembaga serta hibah untuk daerah Menetapkan pagu indikatif yang lebih realistis {dalm tahm Zb06 pagu indikatifditetapkan sekilar Rp 137 triliun, jauh lebih kecil dai paBu sementtra yang mencapai sekitar Rp 165 triliun dan pagu definitifyang sekitar Rp 204 trili\:n).

2'

ltt{CIXA KEGI TIN ffilElTERlAN/llItIBAGATAfi

ItN 2oo7

(d&E146SD*{dblqai

i.mrro i. iirercrr i

i:

I

It,r'',--

i!f

cAi^

xttrl

ttxDllDllanrLEMlrGr rt" llf,ui

I lJ. r. r.

n.r.D.t..r.-.r/L.-r.a. !.-.0.lro!l.rh.il (.J' ar.t..r ltrx t..a.r. Atan i.-. a..arr xlx.r tr.ar.f, rrh.rl t.. r..a....

..

t.-rrrr.rr

l.b.lr'r

(r.r. r.tr.r)

-'.".'; rl

ruJU i DAr !rala^! I Y.r... 4..a... t

t.r.r.. DJ.aJ'-

.o5sId|halFl..E.dEFdd.4r.p Snd@diglhllbUl

ttocl^x

!"t

(tEil'A'XLl

illilS!l lifllill"

LAMPIRAN

2

Outline Paparan: PENTUSUNAN RANCANGAN

AWALRKPzooT DAN PAGU INDIKATIF 2OO7 DEPARTEMEN DAIJJ}I NEGERI

1.

Plioritas dan Fokus RKP 2oo7

z. Tujuan Penj'usunan Pagu 3. Ketersediaan Anggaran

c. Dasardasar Alokasi 2oo7 S. Kegiatan Prioritas pada Program 6. Rancangan Pagu Indi}atif zooT

t lrtff,

t6 F.bilt{

.@5

Prioritas RKP 2007 No

I

(1

Fokus

Prlditas

PemsrtDn kebuttun msFnkct ndskh .b8

PmrEgrta.EFn

pdrdd6n, t.&h.bn, &n

t tri!*i[n

ffil.l

hf.*ddr d.sr

baftft den slftd

Rcrilrb.d p.hyilan kchsla b.aGm @n

PslrEmD |'Elah 2

Pd*{f.ttn fcerpatn taria, iwcCali. dan cl?q

akspd Pdingkatan 3

R.vl.Ssasi

pdldn,

rbmn.

kclafiMn

dil

d:c

kran!

tdF FrE bbh ltre. Pqbdon ilrm hGsti dan bc|@b Pdl6$n n.!tra hritn ck+o. dan iaia P.odt* PdrhL.n P.w

teNga

iileEitrs

kegialan

p.iwisab

KcbluM Prhgan M3M Ps{€mbsgan cGgi terbil*an [xcrdfLli .komri ts|@n Pmoer$4En hfaffi F.&ean

Prioritas RKP 2007 (4 Pq|,&ksepua FEryFaoPa,l htudiHffi& rorila ml-fr

. hatltd.n kailI'la TNldd POLRI: Jda. dd, Fsnl. sam sn b Pa&ma . Pcqtu.tuF*ffinM . Psitgffipddffisp.drnNshd . Pawtrdgs ds fc.etutdaksbrdme . tuy5&d-Fc6lahat6ft . Pryouble ds P.nc.gh Hb.ftrlffik k6i.hfi (ksb$nal d.n M.*Dal) . P'wf,Mm€d$ke|u$lmtls . Pqffi rudtd hbll.n . tucc?dn FhbrylM ldhlf hnu.ikdi 3.d qm . tay&*.n r$adNd-roko|&biffin.d & Nb thlMF d battrE Pqundr$ 6 '.|AO

. lr!il4aletdff,tut*Mbdt|AD dqFFl*!n.uMOUHS . Pdbgqmdat*.lffb.t|6.dm

No

Fokus

Pdodtas PcnbenluM lntrastuktr

Rel6bataai &n Porefihahsn ihfn!fouKu. Pcrihokrbn pe{rFdn httastutk dald

tilgl5

rnddrhng &yt $ho *Hd ril Pdirt*.trn pd{btst6i ffih ebm 9

Pdomngan K@nlsg6n Antrr wltystlPefrbangmn \ nayrh Pdb.tasn dan O.ddr Tcrisofr

P4ban ldM

@psrcon

Perbdasan

ebegaihrand'

Penoantbsgtn akmi di wilaPh pebaEn P€r*Efatan penbdEman dadah lErbol, PG.irdoh p€trSaogunan di pultu+uhu lecil

Wat

Pola Perum 'san Kegiatan

Kegiatan Prioritas zooT

-

Apayangharus ffi'tr*"-=i;i}|i"' reii*ron3 dilakukauuntuk 1

/ nrencapaifokusdan p,;."iu". Y prioritas RKP zooT? rrcsrm B / \r"r*, rolsb Ketdilr f-l

I

\

Perumusan

|

kegiatan-

rrcsrm

kegiatanK/Ldiarahkan

WtliFltslmtqis d.r

ensdt*nain .ronN {l

hH.yxntmd.lrhdmnt h hn tmitu$n !.lajrl.n illh

/

[*:r;;+*;;5; xeBinkn4.\

{2Z

rrcgr.m fcryetrilau6{tr

\ili:ii'"' c#Foksb

Kesiatanl

sasaran Kqisran 2 \\\ sesuai fokus dan prioritas d$ RKP zoo7. ::

untuk meucapar

I:lf,; \tot'*'

rdliki

PnrbnFn rr{silrnt

bffibn etul

x.rFil. FFrq dihblg.vtul.

n

[email protected] fi. PDdlk l.r b. k.{o ql$. Fd r$t Homsi ,as.r

'dndnhn+o ehn'

il'

:l

Kegiatan Prioritas sooT Prismrn KcbUnhn

KctdtdJlnti Xcp.ndu.

d-' 9-'.bl .bt"b" kP-'d,d"b. .ilduduk .oo o-!o!5 Fidn$ fbd

;f-1*"*. l.sl'i**r_: nn.r-t\dd tupgrdud!k" e$6trk.i6n/

.-nn*.Utr.^

e'bF!bl

rrrnf trwdr)

'..iltiFr 9.nhor.ran

p.ran

!.trrntkri!n.hnta0ft!r n*nurr r.[rk dan 0uD]r

u.,,

'a..0!*.n

'luivrr

.n.9.k!n

rrny.rcufn..r

.r!hd.^qrn

Pc.nt.an

kr*bi (r(.F ts',.t!dr.Ltatr' r1.'. .wnl ) FI K d.tr!.n ricbrn di bN.nt0riln/l.mlmar ^/orn.si

oruDsi, do. r.t.rfter

hukum o.n

!6 p.n9ae.s.n !ohlk .3y.nk.t t.rh.d.P DRD,

doi l'!'il tsrDJrlil

mffi*:*n*ffim rntr

n.lnu6l ooltrk drn Publr

atonrsru/s.kr.t t!dr.lp.sl !lK.sr

PFgBN

oFP,

F.bdldu*

;".o-r"e6 r"sbt tr'n"".r d"" .F,dodul.n

d.n t..dblfli.s

Nln remlhan

n0xum o.n

.n.0!r.n

rpltna!

u.rl

rer..prt.n

p€15kstn.!n

Gtr.9.ka. hukilmdon oruD3r,

dl d!.Gh khoius

d!n ruroftEsl

.oNrsl, dafr rcrorN5l ldn(kt $ndb!".br*nr itrt.rDhrc roh6!.w6r) a.friudukri 6.n.ntn.idn/

(NrK)

n|5' ;o3blls.rr t.mn.mn d.n t.!.notr!t rilat demkrtl

.rc!p{t.n

p!brsrna.n

'en.o.x.h

n!({r'

vcn

lonrosl, d.6..fordsi

r.'nhad

Prioritas

Prioritas zooT PROGNAM PEMULIHAN VTTAYAH TASCA KONFLIK

PROGn,{M TERNAIKAN PROSES POLITIK

2

Prioritas zooT PROGNAM PENINGKATAN KOMITMEN PERSATUAN DAN XESATUAN NASIONAL FOtsgI

pt

.;r &-L

FtaOnr6* I

tan Frioritas 2oo7 PRmNAM PENATMN PEMTUMN PERUNDANGUNDANGAN MNGENAT DESENTR II$SI DAN frONOMI DAEMH

Tg3fiDJ

[email protected] lrodFt ... dodd

PROGRAM PENATAAN IIUBUNGAN NEGARA DAN MA.SYARAX/IT

Prioritas PROGR^M PENINGKATAN KAP}TSITAS KELEMBAGMN

PEMERINTAH DAERAH

PROGRTiM PENINGf,ATITN KERJASAMA ANTAR

PROGNAM PENINGKATAN PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH DAERAH

Prioritas eooT

PEMERINTAH DAERAH PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOM BARU

S#k:---|++b

-iqpF-

Prioritas

Kegiatan Prioritas zooT PROGRAM PENINGKATAN KAPASI1IAS

Foku.r:

KET'ANGAN DAERAH i

I *a,Fr-,1 " r",*"r-raqrasu* dsd*rnk/Lddnil{4r rrrhdi . ldrdr

ri|rq

q

Bd

4L k

I

&

Penataan kawasan perbatasan sebagai bemnda depan negara Pengembangan ekonmi di wilayah perbatasan.

Prioritas: { [email protected]@sf.& FMrdr*rfi**rfi0h rd,&r

r&r.

@:

d[ ]b rd Fdh

Pengrnngan Ksmjangan Antar wilayah/Penbangunan wilayah Peil)atasan dan Daemh Terisolir

rdtury.ddh*rtun

Ketef6ediaan

r.

Melalcanakan ketentuan dalam PP No. zr Tahun eoo4 tentang Penl'usunan RKA-KL: "pagu Indikatifrnerupakan ancar-anctrr pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian negara/embaga untuk setiap program sebagai acuan dalam penyrsunan rencana kerja kementerian negara/lembaga"

z. Memfokuskan perencanaan sezuai dengan ketersediaan anggaran 3. Melakukan pembahasan dan mendapatkan masukan serta kesepakatan K/L dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional

Mempertimbangkan kombinasi seluruh pos belanja negara dalam mendukung prioritas pembangunan:

r. Aiokasi melalui KL z. Subsidi (untuk ketahanan pengana/stabilitas ekonomi; mengatasi kemiskinan: raskin,

PSO;

mendorong

pertumbuhan: listrik) 3. Belaja lain{ain: Anggaran 69

4. Dana Perimbangan, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK)

5. Pembialaan untuk infrastruktur (perlu skema yang jelas).

4. Mendapatkan komitmen untuk mempertahankan/melaksanakan kesepakatan-kesepal.atanyang dicapai dalam mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan nasional (Perpres RRP; penelaahan

RKA.KL)

Dasar-dasar AJokasi (1-B)

r. Memperhatikan

amarlat konstitusi

z. Memfokuskan alokasi dana pada tugas pokok pemerintah

)

pembangunan nasional dilaksanakan melalui: Kerangka rcgulasi, guna mendorcng partisipasi masyarakat (pemerintah bertuhas menciptakan ikJim yang kondusif bagi kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat) Kerangka pelayanan dan investasi pemerintah (pemerintah sebagai penyedia barang danjasa)

3. Mengamankan kewajiban-kewajitran pemerintah,

ba'ik

untuk

keperluan intemal pemerintah (seperti gaji dan tunjangan) maupun kewajiban-kewajiban pada pihak ketiga (misalnya penyediaan operasional pemerintah seperti pembayaran listrik, telepon, dan sebagainya) mengamankan belanja

)

"mengilat" 4. Mengutamakan alokasi pada kegiatan-kegiatan pokok yang diperlukan untuk mert'qjudkan sasaran-sasaran dalam prioritas-prioritas pembangunan.

4

IndikatifTahun Penekanan Prioritas:

t.

S. Meryoptimalkan kinerja anggaran:

{.

* {.

?

f

Mengalokasikan pendanaan sesuai dengan kewenangan memperhatikan masing-masing tingkat p€merirtahan alokasi melalui dana Perimbangan (khususnya DAK) Mengalokasikan pen&naan sesuai dengan tupoksi pembagim tugas antar kementerian negara/ernbaga departemen (mM Dep PU dan Dep Pertanian) Memastikan rencana penyempan pinjaman luar negeri Memastikan ketersediaan dana pendamping Mempertimbangkan sahran biaya kegiatan

)

)

Pemenuban secara bertahap amamt konstitusi dan UU No. Tahun 2oo5 tentang Guru dan Dosen

15

2. Ditujukan terutama untuk mendukung 9 (sembilan) prioritm pembangunan dengan penekanan Pada upaya:

>Mengwngi pqduduk miskin (temsuk pelaksanaan SLTB:

langsug T\rnai Bersyamt) pendidikm, kcehatan, pertanian, infmstnrktur

Subsidi

)

perdesaan

FMengumngi poganggmn (employment creation and glDb4n) ) pembmgunm infi-astruktur yang menyeraP temga kdja dan mmdorong pertumbuhm ekonomi baik dalam mas konstruksi maupu dalam masa pemanfaatan

infmstrukhf temebut. t Pmbmgman pertmian: mataPflcaharian *bagaian

Jadual Penting Penyusunan Rancangan Awal RKP Alokasi menYeluruh K,/L

PMempertimbangkan keterkaitan I(L dengan prioritas nasioual ) Mempertimbangkan prioritas I(/L } Memperhatikan tuPoksi I(L )Membatasi kegiataD yang bersifat mendukuug

Frnalisasi Rmcangan Awal RKP

Tahu

2oo7

Sidang lGbinet Pembabasan Rancangan dan Pagu Indikatif MenPPN dan Menko mmsbitkan SEB

Aml

RKP

yang

16-17

Februili 2006

2r Februari 2oo5

z4 Februari 2oo5

Memut: -Prioritas Pembangunan Nasional zooT -Pagu IndikatifAPBN

l. 2. 3. 4. 56. 7. 8.

Sefin lti6 Oitien otdi OtidPUM OtidBilod! tximAAXD Ofi6A.fnhdd(

17

Fogf.m

3 P|ogQm 7 Fo0.am

8P.ogcm

l3FogRm 4;rogram

sp.olrm

DiihPetr$s&Ya.h

G P.o{M lbF[trt Odr 9. Di{oK!.b.igpol I Fogmm 5FofEm t0. B.d-rDt(H tFolEn tl. B.dillb.ru 12. ArdPen$qd.Fe 3 Fqm fa-tnftt

5

LAMPIRAN

Kelembagaan Pemerintah Daerah

REKAPITULASI MATRIKS PROGRAM PBMBANGUNAN TAHUN 2OO7 29 Maret 2005

..M@iFry-oxnn,@, uoMdk6s6bd@Pn .. fi11*1,*t***dFry b @dPd&n c rl&akTtudlbhPd d. lddbttudwurdd c wi@htrffii*n[reD4 @h@E@ | @@FM4!.l|/wddbsu6 ry#-bMbw|ffi .. @ffisd|*@u4rlrn

od lh@b [email protected]

a&4d8nwsttu

|-'cS€5@b5*u #5+g.d 5s*dd F@oFb@ry@ E*r*$dds _b---d |@b-N.#Fdq d*.daad ffibe@[email protected] dd!#Fhd

Prcgram Penataan Peraturan Perundang-undangan mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah SENJEil OTOOA

htitu ffi P@d !d$at4yF6sMituS. F.tu @bp Fmbdd|JllM

p*-a

Eobimdssbl utrs 6ud

FdEdm.hhFemFf,tt q[fiPPPobd.n|.bPffi StFFtutsMF6F9ffi{

DtrJEil

oToo X

PP

x

bP.0p.ku-tdleoM F*-Fn edmbda{dM qilsk

re

Dfi€n DEPOAGR

x

x x

x x

Aparatur Pemerintah Daerah (2)

AparaturPemerlntah Daerah (1)

r|&#b#|&a.d . SF|eddE I s#F€ . l5h@M(#F|@) :ESEtEE@I@ wE#lEb@ r s|d&*H:r)@rt-r rdzl#.dor)'4@ r h;frr-Brgertu.*4@ . b*s.:tlF'ghhdO .

tMrtu(Soc&d.

ZFatblF|tnPSn . F.sb|MsffitubfMdmd t.€vJdhUJ*&M . F.ffhs$d|MP*.a '. F#PdbqMuNSh Effd (diik- P*d 4.frhltsnF{ilnretffi.|OrcD . Fdd@rtuciffieP.|ldtu . FdFs@r*omffiM4Pdifuf dl d.mh ob6 fin Klmw. lilRP, bbrys i*;b{e t. h|fu hb9!!xdl tr d-l6JaFBrd kffigsMw.?ry '. Fddhy'.ffi FddhP|id-rffi.pMPry. . F!3rihtuEr.hbffi Prd hnJ.FBrd

Bappenas, Jakarta

!

PqndK{bb Ptu.ttrs & binnld u.aiil K{bh Rp 2@7

a.@ffiFgb#dn@ftr rE@e@rb@bMi@) !.hdbn&.Mh a ffi,etEw*dffi

FGffiMF&&nh

3.

9,

[email protected].*ddsMrytudd.nh(hmdr@rh

I

.f;h1iljfrffi*,**r.rdfrhF*dn.trrr$n

eudbn

b.bltriroNkdrls-B&.ddepryskbn r.fMs kdtm htr ddf d d4h |'&n *w r*r,

ndsh

unlil

An EnFaf.Pi |Mr &, |l@, r{d d{r rry iffi. en EnFhdryi. @.hir kr dihr h tdq. r@F{mnrn *ph d*rts d,btrlnrEftr'nn @!nl* (Hdd MtS prdb ..*FedN er.ea ..&h. p.Mra ffi+6tubr hoh, h!tufrq, &rktq l.kdo&b*rqr

E

I I I

Tedma Kasih

f.dbJ kn}qudn h.r.n ildul (.4t.4 .. R.rrkodinBr hnFpil ildll rcfiF@ Ordh D*nh b. r.dh* l|'Mrl lM (4s. i &.lclMKdrrdtudh

kd-.m.d.tsodd dkh Sdsrlmi | tony.bry.xn rm6 tdFsrn .dr dr.dn bbq t69dd{i FW.ht tsi4er rffi dryr *, Frydhn tr.D F&hn bn t6$&n,l.vdd r.dt.nt.n, drn @&r tu&d.yr Sq te ts.(dil.n drn Ftulhtr ,.ny.rt ft.ubr b. PcnFhq.tun todm t+sn sr d..r$ d*il tbmn d{ duk4.n ., hli.n rdd r.teft.tu&dn d, t.nyd.ns.run looh ld.stu rtur deh d.r.m p.nylsrn bllru Lb

!0. P#db.

enl.@bn !tuk X.4.tu.t @nff

.. xdhn x.!|!|fu

b ik

tf&vbr Sn htut M* t.n nnbh o.cnh F.6r.n.lecqd

&r.n

d.ft

o*iln kd.fit.bn P.F.rht.h i4s

LAMPIRAN

I

3

LAMPIRAN

29 Maret 2006 (BaPPenas)

mslreffiiru ptog6m @n @da R€blci a|wn Fda mslrEffiir€ Pto96m dmur€llnkan harya m ffir$til#ffil irif*r tri. Hff tuelab*nffi -ia kes*n P.ffi Yang Jt@ Eru

ifr;-L';-6lrm3 PmrtrB.i

TRII,ATERAL MEETING

.t"n dbarE bbih

WIt h Pe

bnJul'

ffi*

l(dtfilk.

Fnb.hen

ffi f *,5*S [#"Hi*mo:{$8'ffioH.S"Iff &n-lcFcEhn. pw; gaw$arSdt

Bappenas, Depkeu dan DePdagri

pa& Rog|m

H&"*"

l|fl.ydt P.tbffin dbr4t*an keil€n kegffi Fr|g

,bh drls.,Eld, Ap.fah

*n

dFrc

@bn.

4April zoo6 Hotel Treva Jakarta

PErVYttsuNAN RENJA- K/L

Contoh Format Renja PNJMAN T,ilW MJA K/LTSW

2OO?

DEPARTEMEN/ LEMBAGA : ...'-......... ........'.....""

r'substansi Rerfia-Kl. r Meojembatani I Memuat:

antara RKP dengan RKA-KL

I.

IATAR BEI.AI(ANG .. rcNDIS UXW

tI.

TUJUAN DANSA.9|.RIJ\I

. Kondisisaatlni 'l . Sasamn

.

l' J

h$$NT&Wry r.N|OW 2DUffiEN/USq

-Identifi kasi Masalah

ur. rrsuAxAN pRTdRITASTAHI'N IooTI'NTUKMENCATASI IIASALAH

-Arah Kebijakan -Kegiatan Priodts

NASIONAL

cKEBU$U$ON r.KNnmAsI 2 (ruCuEUYNTilWUM N It{EItrI ftr€ruM H hre8u$rffiN/WmA r.(NSMUN 1 MCSPEUYM WUM N TMTN PilEruMS

Arab Kebijakan dan Kegiatan Prioritas

. .

Nasional : p€mikimn terhadapketijakan dan kegiatan yang menyeluruh untuk menepal seBn nasronal DeBrtemen (IvL) : kontribusi IVL tts dalam mencapai ssimn nasiooal

Contoh Renja K/L (z)

Contoh Renja K/L (r)

s' Kebijakan Nasional : Ketahanan Pangan Nasional

s Kebiiakan Nasional : Penciptaan Pasar Tenaga Keda Yang

kbih

lGrangka Regulasi:

.

Umum dan Investasi Kerangka Pelayanan '"ng

.

r

Luwes

r

Penviaun oenngkat dan psedur penydeian cepat' tePat dan adil (Rp huUirnian ilndusdial

LIDENTNffIM

aNJUNJNcgilSNGAH

@dok, sont8i, €wa dsn PeDtedali blljit (Dcp PU; ' Pent€lolan Rp 32 triliun) . KoNerei sunBai, wduk dan sumber air (Dep PU; Rp 7oo M) . pentendatian banjir dan pengamrnan pantai (Dep PU; Rp 600 M)

$ M)

Pemerintah

.

''

Peninskatan kinerja BIX dengan menyelenggamkan pelatitan berbasis kompetensi (RP 2oo M)

KebUakan Departemen ) Sama dgr Kebijakan Nasional (karena hanya :

dilaksanakan Depnakertrans)

Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah pembinaan dan bantun p€mlstan P6@ ' Peninqkttan Drcduki; oanen] wngadaan gabat/beru pemerintah' penintkatln $st€m i<eehatin tirnak; perbaikan sistem didribusi panE?n;iEnrngkalan akse torourui pahgan (Deptan, Bulog; Rp 3'6trili(tn)

.r

Kebijakan DePanemen

r

Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah

.

Peninqkatan Drodtrksi; Dembinaan dan bantuam pedlsttn Ps@ panen] xnga'daan gabsi/bems pemerintah' peningkatan sistem kshatrn tamak; Derb8ikan sistem distribusi panS'an; p€nlngtal aks konsumsi pa-ngan (Deptan, Bulog; Rp 3,6 triliun)

Contoh Ren$a K/t (S)

Proses Penyrrsunan

"

PetunjukTeknis: ' $.ranoari2006

j Rapat Pesiapan Awal Pen)arsunan RKP2ooT o 26,lanuari 2006 ) Rapat K@adinasi Pen)4rslsnln Rancangan Awal RKP 2oo7 , 7-8 Febftari 2006 ) FCD KoordiMsi Penlarsonan RKP ?oo7 Protram Revitalisasi Proses Desentialisai dan Otonomi Daerah Februari 2006 -) Pembahasan Rancangrn Awal RKP2ooTdan ' 16 Ranangan SEB Pagu lhdikatif Pemaparan Umum Substansi i 2r Maret ?006 ERakorpus RKP rooT

RANCANGAN SEB PAGU INDIKATIF

KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2OO7 BERDASARKAN PROGRAM DEPARTEMEN DALAM NEGERI

Pembahasan funci Substansi : Trilateml Meetings (22 Maret s/d Alftir Maret 2006) dengan Bappenas, Depkeu, K/L terkait Penlusunan Rancangan Renja K/L r Dilalutan oleh msing-hasing K/L Jambairua

Prioritas RKP 2007 (1) ,

KEGIATAN PRIORITAS RKP 2OO7

' i

Perenuhan kebuhtbn milyarakat miskin atas pendidikad, k@habrf dad infa$ruktur da5ar teMuk alr b6ih dan sitasi Re\4bllsasl Fdayamn kdurcE berencana dan Pemhganao masalah

sae

glli ku6ng

Pencipbn pasr hnaga kerja yang lebih luwg Perbaiknn lklim Invshsi dff berusha Pedua*n rerF6 hj€n ekspor dan Fnb produk

i Peilrglntsf, ire$bs kgiaqn padwi$ta r Kebhanan pangan na6bnal i Pengembangan erelgi terbarutan i DiveGitikasi ekoromi peddtan

.. Percepffin petEpalan warlb Haril 9 tahur Yar€ berkualib

J

/ r . r ' .

' l

peffihn,

lebrlanglauandan Peninokahn pendldikan ftnduah (hn Unlgi Peningkatan kuantJtas dan kualltas guru

kralltas

P*ftpatm prilMwn arEka bub aksra MenlagF

pererahn.

pelaya€n ksetEtan

keterjangkauao dan kunlihs dasar bagi

ffiyarakit niskln

ffiuhr

tem5uk flu burung F€nanggulangao ghi kurarE dan gixl buruk hrgi bayi, mak balitn, dan ibs h6mil tumruamn penyaklt

Optlmalisdi Flaksnatr Pemb€ranmn Korutrl

R@na

Percepabo penyel*iao

kasu9 korup3l dan pelangq€ran

A16l

N6ional

llak As6l Han6ia

Peepabn Fbksnan ehrmel birct6si

Pgrgubn |(efrmplan

Ffr|mn, pemntapft keifrfrn dan k*dM setu pdyelesalan konllik

. penirukah kenadprsTNl ddn K)lRli alutsish, mtd, FMl, sm sram &n trasrafr '. Pmqahan, dan Fmberas6& dda 1 Pmlrukabn Fan idusH Fdah.mn Nsiml r PffigquhrEdn dan F@gahan hdakan hrcrism i Pmyelesabn dan renqalm konfik .t Pm.@ularuan dan Hcegahan h[bag.l Mtuk kelahahn (kffitu| dan hnsdimal) i Pet1wnanlwlahkffinFhen r PerButan kdihs krtdiih j_ Pffitan Fmbinqffi iadmm tomslbsl $Mi wra

Prioritas RKP 2007 (4 !'t€@tgd[a

w|ffiw5ilqq @6dFdFd @edrddAGe ffidS46'.@6 c|'fud'q|!dhtqdFdCe oaM|d&M

d{rbFryr@ dffiffi6{b

wP!.sEqll.

PROGRAM PENATAAN A.DMINISTRASI KEPENDUDUTAN

Kegiatan Prioritas zo o7 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

Kegiatan Prioritas ao o7 MENENGAH

PROGMM PENGEMEANGAN XETERK^XTIN

PROGRJTM

PENGENDAIIAN TOTA BESAR DAN METROPOLITAN

EBryDd

Kegiatan Prioritas eooT

Kegratan Prioritas zooT FROCRAM TERBAIKAN FNOSES POLITIX

PTOoRAM PENTNCKATAN KOMITMEN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL

N&r.h }u{t d.r d.d.h,

din0l Pohk n.r Fcbe

PROCRAM PENATAAN HUBUNGAN NEGARA DAN MASYANAXAT

Kegiatan Prioritas eooT PROGRAM PEMULIHAN VII*AYAII PASCA KONFLIK

PIIOCMM PtrNATMNIEMTT]UN

PURUNDANGUND^NCAN

MENCONAI DSSENTRAt"|SASI NAN OTONOMI OAERAII

Kegiatan Prioritas zooT PROGITTM PENTNGXAT N XAPASITAS GLEMBAGAAN

i f*o tt ffiF*.---I I llllfr li-Eri-b I I | |

lM "*

Ftuhltu

lffi

lF-t"bFoffii

lftt*'bFdtiid I |

lATnryFtn l-nnb*L l-ddd

t

|

|

lsil-fr

I I

l-.Fry-ry lG.'

| I

l-F--d l-*n

Kegiatan Prioritas zooT PROGRAM PEMNGKATAN PROFESIONAI,ISME ATARATUR PEMERTNTAH DAERAH

Kegiatan Prioritas eooT

PROCRAM PENATAAN DAERAH OTONOM BARU

Kegiatan Prioritas zooT PROGRJ{M PENTNGTATAN rAP,ISITAS

re'fu REKAPITULASI MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2OO7

Program Penataan Peraturan Perundang'undangan mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah KEGUTAI{

L

P@usn sbEt€{y

PilOMS

3.

fadlibsl FMtnpo pdaksnail l€tliakad otqsmi dae6h yaB bqlaral(er *h66

FeM @Fdan rckad tuoantP t€ffiohtMMffitu

X

PP

x

x

sds

bermelah.

X

laannYa/

x

-tffiPetiiffntahDaerahw= -

L

Pdundaruan

dan pembablan psda Yaro

"V.''

r. h .

OrcDA

dtu nrukr implemnhsl gdnd otffiiffis.

Fafrsl FMbPm Pelnlsdd msil ssni lrobdan UtlM

5 SWid

DMEil

OTODA

keHJa*h

psabs

2.

{.

SEPEH

Prqnfr/|(cAiahn Pdorlb &o

Kqiah Priorih : f. iNdtitd n.n$snml4l.mb.qdn Fm€dt.h.n fi€r'h Crya'tf a. ednqkab; FFta. kcl.nldm Nk OGeNil*I (wMffi MfuWdfud4KB.DP) MaErffi 8i&4 hdfl#i (Latu ildnry@ Mq b. hFk bFd4tr eE/trMtur64 UPDPk@d\4 Rtu .. M4i(MTe lMdrt^{ D8 (hdtuft td M tu/4 ILGR) o. ratig grciJ. b eva6d &rryMgqar.m Pffi@Mn ks 2, r.dilt.d D.||mF sPfl klat@ Mlniml .. Fdlld |W@Sffi 3. Evrlorrl IGDU*.n fflk.d. . Bftd dan S@il clrklM fflbd. b. fdllB P*ndh G{M{r/w6kl C&nw c Evalud ffil*an frlM rdohadrd DPoO {. flritit.d r.@mn .. klwen$lffi|fuMduddEI'ffin&n hdq MmbDan r*Md b. ta$Iffi @ di &.rih obG dan kdmwr ({Rp, hdu4'n 5. Pcnrb.; dhnh{..n

r. i4;

6ril thNbi

d.n

a.rd

6,

rF.bt

bpr@q E

P.frd.Gd'l'

FUrM hdri

ffthd M!!@n .. r.dMblkFHi t.Ml@(.hN|}|d frHlDoyJu$ mai.*o+-r.d

Psyu3lM ibd:t bd6rl

dft dru{J'tl PEr+{r)$il1@d v.nt .en 6nGhd 6nld'ngrn Fq.d.n!.n

dU.ldrilr. L FSlbd F@u^ Fry.|dh dd r. sn ds &Nflt$ .st mdq dS

bt

rbh

tsdtEn d'n tffin

d*Et htu dn d"nh Mlk

tqFrunr. PFmnt.nrlsfu xqdrs&4 hn& r. Fat*t&n&f,Fddrn b.

Mdl$ Fd6un n; Pddr.n o. @n | tud t;di;' tu D, !ftqd.t.|!tdn&ut r. fdbdFE.@n

po&k

d..r.6 d.hm $#

Pdh{*.b( &.#gtup.mn.hh

r. bhcm.

1.

kwtu; *i'--.

P.dr Fq redFt.h.

b*nA

F.&:t* |dMho l.H@lorTEhrdtnght t6t r#€ro.T6dd&btlrNlGl Dtah, DPm b.tr @fl. Miqhn@tonfr !h hF.hr Yq todlsli entu hrhA.tsh d.r. 4n s.kd I &trhq*hn Fm$im qd hlr F.dFbrmm hd$rb trng k.nd6f q. kng.wqn hfr.&p .trnbt udut re.gunner rzoDr

b. !. d. ..

r'".*. n-*-t**m *-r* nh{ n'rua* rtM\ d.i hFrn r)tsn'rtutr**. . ffiJ'ffi*"-"*n*rc llprfukrd0'1s |Iid [email protected] r mkrd.Asxdhartu.dhhtrusn'Pmnd, . hhn.nd$ ffiri0: t PtM.i kh hved'kS?l dl F4tuil &ddr 3J rodb. bmrh d Hd.d4 & *iar ,. khbh btsrk bryl i!.e hdr dhn MoMrs dtNi 4 b{r. hw'nr ^r, ;-L'b'|{ds6dd(r@@shdd k4driletoPdttrss.. h0drdtdsnl{r r.*r'dFrmua*i,d.F . fH.*-"" Nfrhb furysx' r{" ie uDr 4b frd'* dr dffiil d. krbnrc d& dSid FlBrntn mBna FYmn fr r*

l.

Fd

o*'.h, otu ofrl P.nhebh x.@t ryil hEirfidl. Dc{d.n *Ud *e p.n'ipu.i r{hbcrurtu

4.

drd*.h |ied FgbFi mdldtMo bbnM-ntsbtrnktdi Sr tubFsry,-iFmffibidd rjsiturrrnr.hd.(d|tH@hrFm,

!dd'i'drdr'r$ 0.8 Drdn (F3D)

W frd*ft o*ilh. cP(d.i@ M.h (sl.sE

n]

t.wF&tum.krh. F Hrsd o-{h rhD.t htun Sb !&$H F (&d MS (5 Egb.) kril dL #v.h u8oETficpue @nr r.bqttuh{ MT)MBIoUR k4enl dm fdtd x4bh ilcL*d c,tu lntlM@bh(xd.Dt. r Fd.st.llzldr'[email protected] @.emilfld}# uNffi .,t.d(dtulTren&r b-torkMbftlS !. arffd |lfu.

5,

r*{dubn@m

ffilr1ffill*

m. tud d

@ns.koMldm

UFdl&{

* o* d*g Fd*e.e "*

ddn &n'd

Md $4 drdi 6bn Frybh l.k tu ,d bhd qtt hrildry .,f rft h|rrx ff tuh 6 drFh Fubs.tu en FFtunduF. bnffy. ki H4 br l$q. hft4, ;oor bdm. Frydn.n dry$ @*" d ir+JM d.a;e;

..M6@b

ro

duen

Frf.Di"?l:JT1lL:*,,Y:-.'",.._,*

il"

@T[doda t dde #@

li=peg df.s@rE4 ";-'*-.;iH.

m-

ffi

hd 6 I FFi d .g e

I

iEEna*!wd&r* l.Fehth lBdSry t*ryldffi ..*-.dSbffi rdFdryd ffdFd@Fn \ri-lES@b

I I

LAITIPIR,AN ZA DAN

ZI'

RET{CANA KER'A KEMENTERHN/I."EMBAGA

(REil'A-KL)

x I I

iErsrydtd@ w^ry-d-r dffiFein r;.ri;^#dhi i=j;i;.i#o;!-td,'mln d-#rd* -EJ+c-ryEran-r-o-rq-

TAHUN

2q'7

x

d I

.fr-ffid6

DTRETK)RAT

I

rii+.iorydr-*e#--b

DEPUTT

dd

OTOI'OI{I DAERAH

PEI{GE'{B|I{GAI{ REGtOtlAt OAJI

Ototlof'rt DAERIH

20(r

o-lreal#ffi&turoFh -ii;aigurlj-bdlab@r*ffi ...reqEF.!*FF

rr;FFI,€tuffidal'en . J!'E-ig* u a.to

rytrry

14

d

M

DIREKTORAT KPP

DIREKTORAT OTONOMI DAERAH 1- PfrGm Per€taan Fe€ttr?n Pqrtdang"undarEEn ffiEmal De*ntralisd Dan Ob|mi Dffin } I.AIPIMN2A r I..AMPIRAN 28 2. Ptogm KsJa sam Antar PgEtntah Dmh r r,At'tPlMN 2A f.

! }

lluBIEAU2E prog6m-EitEkatan Kapasitas Kdqnbagaan Pffirintah oae6h UUEIBADIA

r LAMPIRAN 28 4. Progam-F;@ Profecorplism Apactur r LaHEAIIA I llu8l8ail-29 5. Prognm PgEban Dgah Obmm Baru I UEPISAIIA I ISuPIEA!-ZE

1. 2.

Program Keseras'Bn Kebijatan Kependudukan

* T

IAMPIMN 2A

TAMPIRAN 28 Program Penaban Mministrasi Kependudukan TAMPIRAN 2

x l

IAMPIMN 28

Peffilotah Da€nh

DIREKTORAT POLMK

DIREICORAT PEREKONOMIAN DAERAH

l. 2. 3.

Peningkabn Kapasitas Keuangan Daerah

T *

LAMPIRAN 2A

LAMPIMN 28

Pengembangan Ekonomi Lokal (Ditjen Eina Pembangunan Daerah) I.AMPIRAN 2A

il t

IAMPIMN 28

A A

TAMPIRAN 28

Pengenrbangan Ekonomi Lokal (Ditjen Pt4D) I-AMPIMN 2A

1. 2. f. 4. 5.

Progcm

Psyflpumn

Dan Penquatan Kdembagaan

DerpkEsi

} LAMPIRANzA * I.AMPIMN 28 PDqam HubungEn ilega6 dan MasydGkat I laEnall?A } LA'.IPIRAN 28 proWam pcntr,gkatan fmitsm persanran dan K6afuan Nasiffil x LAl,lPlMN 2A r LAMPIMN 29 PtogEm Erulihan Wrlayah Pas Konflik {. LAtlplMN 2l 5. LATI4PIRAN 28 PtogEm Pdbaikan koscs Politik 5. I.AMPIRAN 24 6. LAl'lPlMN 28

DIREKTOMT KEWILAYAHAN 2

DAN PERKOTAAN 1..

Program Pengembangan Kota-Kofd Kecil dan Menengah

ili ]ft

LAMPIMN ?A LAMPIMN 2B

2.

Progmm Keterkaitan Fembangunan Antar Kotd LAMPIMN 2A

3.

Program Pengefldalian Kota B€saf dan t4esopolibn I.AMPIMN 2A LAMPIMN 28 Program Penataan Ruang

4.

S

!!$

LAMPIRAN 2A I"AMPIRAN 28

Program Pengembangan Wlltyah perbatasan Program Pengembangan Wilayah Tertlnggal Prcgram Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

rd

LAMPIMN 28

$ *

$ ;$

Bangda

* * 3.

* }

SKENARIO 1 : LAMPIMN 1. TAMPIMN 24 SKENARIO 2: LAMPIRAN 1, TAMPIRAN 24,

I.AMPIMN 28

PUlrl

'. 2.

Progmm Pengembailgan Wilayah PerbNta$an Program pengembangan Wilaydh Tertinggal

?i X

LAMPIMN I IAMPIMN 2A daN 28

LAMPIRAN

-':

LapomnNodensi Hasil FGD dalamRangka Koordinasi Penyusunan RKP 2007

Sehubungan telah dilaksanakannya Focussed Gruup Discassion dalam rangka I(oordinasi penyususna" ndp 2007 Program Revitalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah pada hari 2d06 yang lalu, maka kami laporkan pelaksanaan diskusi sebagai Selasa-Rabu, 7-8 Febru

^rL

berikut:

memaparkan mengenai prioritas RKP 2007, evaluasi RKP 2004 dan temuan monitodng 2005 pada tanggal 7 Februari 2006' Sedangkan pada anggzl 8 Februad 2006 metaparkan mengenai evaluasi RKP 2004 ftamb2;tart dan orr-:rrgrn pada pelaksanaan Repeta 2004), dan Lampfuan 2B program peningkatan pemerintahan daerah serta Lampr,zrrt2A (hasil diskusi) profestn"lis*"

A. Dalam presentasi Bappenas,

":p*^*

B.

Diskusi dan saran dari peserta diskusi pada tanggd 7 Febtaai2006 {' Bapak Deddy memberikan beberapa at h^n, mtzralin: o Program Penataan Peraturan Ferundang-undangan Mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah pada point 4 yerrru Pengawasan dan Pembatalan Perda yang bermasalah. Program Penataan Daerah Otonom Baru merupakan stimulan untuk daerah yang beinekaran. RPP 129 ini bertuiuan untuk tpa, kal u belum ielas sebaiknya pembentukan DOB dihentikan. Selain itu perlu penambahan kegiatan priodtas y:uta "Evzluasi Menyeluruh terhadap DOB" kzrenz- selama ini belum

adaytngkonkrit.

o o o

o

program Peningkatan Ke{asama Antar Daetah sebaiknya ikut melibatkan kerjasama antzr dlterzh pertatasan. Selain itu untuk mengembangkan wilayah-

wilayahymtgsarn sebaiknya diagendakan menjadi ptiotitas 9i tahun 2007 Pada Progfrm Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daetah, disatankan agar revisi PP 8 dipetcepat kafeoa banyak daerah yang menunggu untuk pembentukan organisasi di daerah mereka masing-masing Untuk rekomendasi evaluasi progtam pengembangan otonomi daetah tahun 2004, sebaiknya: 1) Mengurangi- pfogfam yang bukan beratd.. mengurangi anggaran, 2) tetobosan baru untuk mencapai visi dan misi pemerintah, dan 3) mengelomPokkan Progtam-Pr o gtam t.hiogg" pihak Bappenal susah melacak' Selain itu Renstra Depdagfl tia"t "a^, Renia-kl Oepdagfl belum ada, RKP kegiatan pokok sudah diberikan namtul tedalu umrun.

*

Bapak Eddy dari Depdagn memaparkan bahwa Renstra Depdagri berdasarkan RPJM darrterJrp"t 8 program utama dan 5 progam penunjang. Sprogtam

âinprogram, ltri -"t"pf,tn cluster d^fr,72 npJttl. Program yang terkait dengan Dil Otonomi 2006 Daerah sebaiknya menghubungi Eselon 2 di Depdagn' I(epmendagn tahun belum cair, sehingga untuk tahun 2007 belum ada prediksi mengenai anggat^n'

*

Tanggapan Pak Deddy yaitu pihak Bappenas akan melakukan kootdinasi dengan nseiJn'Z Depdagri. Selain ito ,rrg" akan melakukan Peltemuan dengan Sekjen dan

Deputi di Bappenas serta Biro Perencarraarl Untuk tahun 2007 sebaiknya ada terobosan-terobosan dan perubahan-perubahan, sebagai contoh 37 program yang ada di RKP terlalu banyak dan beberapa progtam dananya 1 milyatd saia, hal rm menunjukkan ketidakefisienan, mungkin sebaiknya beberapa program digabung' Nomenklatur atau iudul-iudul kegiatan yang kami buat berdasatkan isu atau masalah RKAKL 2006 tedalu urnum, kamr tidak dapat melacak keberhasilan program itu sendiri.

*

Pak I(un dari Depdagri menanyakan rnengenai batas fleksibrlitas/masukan untuk program. Jangan sampai program yang dilaksanakan tiap tahun, kalau bisa pragmm itu berjalan diatas 1 tahun lamanya. Selain itu sering terjadi perbedaan antara program dan kegiatan, plogram mengatah ke utata, sedangkan kegiatannya mengarah ke selatan, jangan sampai program itu menjadi sumber dana saia'

*

program dapat drselesaikan, kami tidak ingin program Pak Deddy menyarank^n ^gzt sesuai dengan tuiuan. Tupoksi dari masing-masing dana, tetapi harus sebagar sumber instansi di Depdagri harus jelas. Apa andalan dari masing-masing ptograrn. Selain itu sebaiknya Depdagrr menrestrukturisasikan proglam-program yang ada, tanpa harus merubah nama program

*

Pak

t

Pak Taufrk dari Bappenas mengatakan sebaiknya ada konsolidasi untuk menyususn 1) p"go rndikatit 2) pagu sementaia, 3) RAPBN,4) APBN dan 5) APBNP

l(un dari Depdagri

menyarankan bahwa harus ada kesepakatan bahwa program bukan merupakan sumber dana, ada cara untuk menyaringnya yaitu 1) policy, 2) managerial dan 3) teknis. Sebaiknya teman-teman di sektor dapat mengembangkan program-program yangada, iadr uang bukan merupakan andalan'

C. Diskusi dan satan dari peserta diskusi pada tanggal I Februari 2006 .1. Ibu Dian dari BI(N bagian deputi kepegawaian mengatakan untuk 2007, dari BKN ada rencana untuk I(PE (Grtu Pegawai Elektrik). Ini tentu akan mempengaruhi. Perubahan kartu ini juga termasuk perubahan NIP. Akan beket)^sama dengan NSCIS (?erancis) untuk pembuatan iaringan pegawai onlifle, terkait juga dengan database dan untuk Otda nantinya akan sangat berhubungan. Pihak BI(N akan sangat terbuka unhrk berkoordinasi dengan Depdagri dan Bappenas, namun belum mengetahui zp^ yang dibutuhkan oieh Depdagri. MisaLnya soal system informasi/database pegawa! termasuk data-data mutasi, sejarah jabatat, dsb, sehingga akan sangat bermanfaat untuk perierituan pengisi labatan di daerah. * Pak Darryl mengatakan mengenai perekrutan PNS yang dikembalikan ke daerah dibawah koordinasi provinsi, tentu ini akan terkait juga dengan Depdagri. t^r^ tsKN dan depdagd tidak saling tumpang tindih, nama Sebaiknya kegiatan ^nmenjadi masalah, asalkan kegl^tannyr- tidak sama. program sama bukan

*

Ibu Chris mengatakan dipedukannya grand design diklat, dan analisis kebutuhan diklat serta oeserta diklat.

'.

*

.:

dan Badan Diklat Depdagn meng^tak^fl sebenarnya selama ini ,oi"h dilakukan. Biasanya kami minta kualifikasi tertentu untuk peserta diklat, tapi biasanya dxi daenh kirimnya lain. Kan tidak bisa kita pulangkan begitu saia'

Bapak

Ony

{. pak Budi dari BKN

mengatakan untuk program peningkatan profesionalisme Lparzrttlr pemerintah daerah, dari BKN, I-AN dan PAN juga memakai pfogfam y"rg r"^", dan dari BKN iuga akan mengadakan diklat. Fokusnya tidak ke daerah, tapi secara nasional.

LAMPIRAN

.,. ..

HASIL PEMBAIIASAN TRII.ATERAL MEETING BAPPENAS.DEPDAGRI-DEPKEU

ACARA

Pertemuan Trilateral Pembahasan Rancangan RKP 2oo7 dan Pagu Indikatif RAPBN 2oo7.

WAICTU

Tanggal z9 Maret zoo6,Jam r3:3o s.d. selesai.

TEMPAT PIMP RAPAT

Ruang Rapat SG-g BaPPenas

Direktur Otonomi Daerah

PESERTA RAPAT: r. Departemen Keuangan i. Rio Bharata. ii. Sultan M. SYah iii. Asfahan

iv. v.

Asniwarti. Indra S.

z. Departemen Dalam Negeri: Yuswandi Dudy Jokom Gatot Setyo Adhi s.

l. ii.

iii. iv.

3.

Bappenas

i. ii. iii. iv. v. vi.

vii.

viii.

ix.

:

ChristianDwiPrasetijaningsih. Antonius Tarigan. Hayu Parasati. Rochmad SuPriYadi. SalusraWidYa. NanaApriyana. Abdul Haris. Haryo Raharjo. Shri Mulyanto

1.

Realokasi anggaran pada masing-masing program dimungkinkan hanya tidak mengubah jumlah total. Hanya saja kegiatan prioritas yang sudah termuat dalam SEB (hal3) harus dilaksanakan.

Alokasi Inpres 6/zoog akan dibahas lebih lanjut, termasuk pembahasan pada Program Pemulihan Wilayah Pasca Konflik. 3.

Usulan pada belanja mengikat Depdagri pada 2 (dua) program, yaitu menjadi: Program Pendidikan Kedinasan dan Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan.

4. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan dibutuhkan kejelasan kegiatan yang akan dilaksanakan. Apa,kah akan di-ke d"aerah-kan? 5.

Program Pengembangan Wilayah Tertinggal dapat d"ihidupkan kembali dengan mengurangi pagu Program Pengembangan Wilayah Perbatasan.

Program Keserasian Kebijakan Kependudukan dan Program Penataan Administrasi Kependudukan akan dibahas lebih ianjut.

6. Pada

7.

B.

Pada Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah dan Program Pengembangan Ekonomi Lokal disepakati tidak ada masalah. PHLN untuk PPK, ILGR, STAR, SCBD, LGFGR dan LMPDP sudah sesuai, sedangkan PHLN untuk program/kegiatan lainnya yang belum tertampung dalam SEB Pagu Indikatif 2oo7, seperti CERD, PISP, WISMP, SIAD, WRMP, WJEMP, dll, akan dibahas dan diusulkan lebih lanjut.

LAMPIRAN

Notulensi Tlilateral Meeting z9 Maret zoo6

Karoren Depdagri: 1. Meminta klarifitasi forum trilateral ini dapat memberikan masukan terhadap SEB pagu Indikatif.r Hal ini disebabkan masih adanya beberapa pembahasan yan! saat ini masih berlangsung, misalnya tenta-ng Inpres

ni

tapi teralokasi Rp rr M) danyilayah perbatasan. z. Apakah memungkinkan relokasi-pagu antar program? teralokasi t9"tTg 3. Kitegasan tentang PHLN. Terdlpat 3 program yang pHIiI termasuk dina pendamping (zoo6 = Rp t,rT; 2oo7 ter-re-cord = Rp 69? Kalau tidak.ada lagi maka lanyak ;T). efakah di zoo? masihâda pada Program Peningkatan Keberdayaan Vu""g'tetp"nding. Misal di SEB pHt N 8oo-an milyar, apakah semua ke iutu$".ui.ut Peidesaan tertulis ptogru* ini?. Concern Depdagri terhadap realokasi terutama penetapan pugil t 6u.usnya pHLN dan frogram-program yang sedang berjalan di La"o6, contohnya Program Penatian Dierah Otonom Baru zoo6 sebesar Rp r4o M tapi dizoo7 hanYa RP gS tvt' kom^ponen mulai hari ini s.d. Senin sudah meeting dan menunggu +. ' egenda ke-putusan rapat hari ini. Kalau bisa sampai dengan Renja Depdagri. catatan Depdagri dan 5. SeLagai tanggapan, terutama PH!N, adiyang dalam belum pas, yang dirasakan SEB iu*u j-umlahnya, namun ada beberapa Perdesaan' misalnya Piogram Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 6. Sebagai tanggapan untuf Ditjen APK, meng_enli belanja me_ng*-.a1 tidak saja magnitudenya agak_ber!9da. Di Depdagri, karena ada masalah. Hanya -kedinasan maka agar di-splif__saja, Y-aitu. Program ;a; pendidikan renyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan serta

Z/ioo,+(butuir

gS M

Program- Pendidikan Kedinasan. Selain itu bagaimana progress harmonisasi software aplikasi Renja KL dan RKA-KL agar keduanya bisa saling sejalan.

Rp.u6 T. na.tt|" i
KesbangpoL

.

ternyata untuk Ditjen r., ..r. . S. Musatuh perbatasin ada TP d;; dekon, 18 M. 4nakalr di pagu indikatif ini akan diserahkan kepada daerah. Kalau hasil pembahasan dengan Pak Ikhwanudin dipatolilagi, bagaimana perubahan alokasinya. Yang 18 M akan liserahkin kJ daerah atau bagian dari kegiatan pusat

apakah

g.

(penambahan tomomini). Kawasan strategis ."pui tumbuh dicari kegiatan wilayah tertinggal akan tabrakan

Dit. APP, BaPPenas.

i. i"gi" meniaipatkan 2.

klarifikasi mengenai kegiatan dekonsentrasi dan tugas

pembantuan DePdagri. Pergeseran antar Program masih memungkinkan sesuai dengan SEB' Namun kembali ke Pak Deddy apakah hal itu tidak mengganggu pencapaian prioritas.

g.

Kegiatan prioritas yang sudah di-/isr dalam hal 3 merupakan kegiatan yang tidakbisa diubah.

Indra, Ditjen APK, Depkeu: 1. SDM Diden APK siap untuk undangan trilateral berikutnya. a. Pagu bisa berubah antar program, namun concern Ditjen APK pada belanja mengikat yang tidak boleh dikurangi dan apabila ditambah hanya sedikit saja. g. Pada tahun zeo7, kegiatan Administrasi Umum dihilangkan dan akan diganti dengan ro kegiatan. Diharapkan dengan hal ini output sudah dapat diukur. 4. Disarankan untuk belanja mengikat cukup r (satu) program saja untuk belanja pegawai. Namun usulan Depdagri akan disampaikan kepada pimpinan. S. Untuk pembahasan berikutnya sebaiknya mengikutsertakan komponen karena Ditjen APK akan mengawal sampai kegiatan.

Suprayoga Hadi: 1. Sesuai diskusi dengan Dit. Politik dan Informasi Bappenas (Pak Otto) Inpres 6lzoo4 sudah ada di Ditjen Kesbangpol. Pembicaraan lebih lanjut dimungkinkan hanya jumlah secara total tidakberubah.

z. B.

Program Daerah Tertinggal ra$anya tidak boleh hilang dari Depdagri. Program Perbatasan perlu di-split antara di Ditjen PUM dan di Ditjen Bangda (Rp 6 M di Bangda (Rp 4 M tertinggal, Rp e M di perbatasan) dan re Di Ditjen PUM (Rp n M perbatasan, Rp r M tertinggal).

1. Pak Deddy, Dit Otda Bappenas inpres 6 yang di

z.

kedaerahkan

sebanyak 35 M.

Untukkependudukan

Haryo Rahardjo Adanya perbedaan yang 11 M, di sisi lain ada kebutuhan 1". Sudah dilakukan trilaterai meeting khususnya dengan Ditjen Adminduk (jg mengundang Roren Depdagri, hanya tidak hadir)' z. Suaan iiline antara Rancangan Awal RKP dengan kegiatan prioritas dalam a (dua) program yang terkait dengan kependudukan.

LAMPIRAN

d

€EF"i! (5+zL==

E

)a

)2C

z3

xf

o

$

3€ AE ts

€

E F

ttF

-E

!!66

c6 E_ J6

E E

o tG

3Fg <E

z

$f;; HEE

r E'E;

6 lrj o o N

F EE g A gsFEH ee9 f; E I ,F$f F e E odkii6

?

t\ (t cN

gEE$

v z

a EfrfiE t = - d FFFE eggY

z

cc

fi53{

ss_ B H 6FE

9

;;

5F

eet gBn *

= 2 -!tFet c

:

q

d 0oc -CCO

o.

z = lo

o-

i

.- .- .-

a

&

?,AsÊcE

i =E€€EP F;EEHe s i$EBii s E IqgEF$F F

6

A

e -* ds$

uI

v oaJ z vY

*lu

35

F

*=x

6 IU

x z

3 F

s.

E

F X

J

E

5+ 1

3 e

4 E

E=

gH

*

! : sa

F?

242=3t

*3 EtiEt i-f

g=g1*

i*= a

o

3

Ed trz

=#2

o4 2 IIJ z

E

3g t t iEHi " *1 ss frz -e :! ZA ur' E$F 2 2=* A e f; 2 ? ifis EsEgZZs ! q 3i # Y A;

ro

tr o o

d.

IF;IiEX T

Lo<<<

UJ = Y

E

U

F

8=

g

:;EEpA & $gE:E; ;6 ;t! obajbl6

E E

g,'6'6'6

z z su, zul

E

H

P

F

.-.-

*

6

?Bg; $ H ts$E EE; ?SS6 E E

6S* = =g$g fHFFF F p;$} Et:cc? a

L=

€ : .o :

Fi:S

A H -s39 H HH e stE 3**&' ear E t$$E gg.8 fi fi AAF

o o tr

E

SFse

E E

3

2 :gs s E EE6 g-sE

6

=-sRE E:EU E ;E E; 6 fi89;

E

6 s5f

H

=€e€ Esse -s: 5; eJc('O=.:S

gEE

:E Es

i*

E

f

3

E: -yezE6

1ZE ni*gEg3; gij--s,regggc 1E*fiEEEEJ,E$i tS 79t Ztf=EHFb -d,2 A7}39*2222=Eiq4=ErEB 17, 23 e 994.33H I '*'"frrn n=66lggz a t*1-rz tAgflfu|g*isl=ti3ux4rq 6 !z o q Bu.r o o o e r? 9z- 1 z2 A I i ie z

=o c(, lrJ z voe = UJ

uJ

lrJ = F

g,

o alJ

!=Yri*SYYYZQa=>e225> g =E = 2A=Zz=ZY8B * F H 66 o=2=T duluutt)

o O-(L(LLE

Iu

o o o o

I

FNOOS l(otslo C-F€)O t*@FO

HHHHH; HH KH PHES = l| > t )

o-3 -(OO (OO)!ito

o@oOs ;D6;+N +@FF(o s5@oo@

HH; HHii

oOo\t o()Fo oooo N6@@

-Fv oN(o otF otoo

rV =62 ESH HHHHHHHH (\ OroOo!-(? o t P 3 35R;$3 x ?s r 6oooroo o o 5+ cts

c

'6

s

N

o

c

9q; APP

s

.*c

q)

6

E'a 5g=

-o;\ .:.v > 6CA

CU Lg

C'* aY! xi<

G

o

E

G

o

s LrJ

E

6

g (!

(U

c)

lu 'c o-

z

!I o N

F_e8

r

ci

ru

N

q

(9 C o (,

{ t0

z)

5 lll

r

B*

o $ so N o o

E -& ; !=

2 6 dii ;F = th

E E;P

o o ru

U)

t-

c '6 .=o;-! 6 6 yJ*g 5 '6

{c0 z 6 , ,o E J oUT t x

0)

(0

:)

o

6 6

(')

E

o UJ

z z su tzUJ

z

F o

5 5 (9

Ol

d)

CJ

z

E

2

c.l

gS

E=*

g

g oqe zo

.a46C (! >s o tL lJ- llJ tD m {- 6(0

N

4

r

e

E

0 5 E o

G

f

Eo N

'c

4)

E

G

(tt P q)

0)

'5

q)

0

s

E .o E q)

!($ E e

6 c fi c

o

E

E E

ts:hx*i;Eo c ";; 0

(o

6v

s{${EE; s (' ';l!! c:6===uo=

sac o! o loa (s.(! b qr:a

o a

o

Lp)

c

cg 0

O= --l E> ec (qC)

I

so, [email protected]

G

v

J

U)

:

&

@

!(

a

z<( o ztlJ

E

o_

UJ

H6 zS

od

z u

{H 92 9F z

a

tu

a N

!

l--

lrl kz J v) Ul

pi-fi E ft'=

U)

:(

5 UI

{4s z t3e g
r1l

:t

:

<: zl ol

,

al

S2z

Y

9>

zr!< lrr (L (9

u

*tA

!rP

i s

$=F o>z ffHr'

J

bNor odF-@ !rNO otSS

t".-

6 i fi

Y

= o

1

z.

z gH

T et)

D

=i

=

fisHFs=t

;

TlJ

)<

z.

t z

z.

0s$ 4>E z

z

-l Z1

(9.

F(r&

!? g,

fr

E

fi

=;

=

=

-6,

? gg 9* *3 -E* trt g> 2fr6.i Ed

Y

.?

H

fr* F?

E J

UJ

2 9"ft,zez1FU6FP*F z $:E t=t=r ? dE;*$*4284-2=z z,

J

sSFZ

UJ

IU

z'S

z

Z. tY!

z,

$;F

ul

lgy=

UU uJ (L]< (L r.rJ =;E lu d- o$ o F Q

$-6Os @-N{o O@rr@ a@aOA

ul o-

E: E?#ec

FBe tf,

:) r.IJ Llj trJ rX Lll [u lrJ uJ uJ til IL(r ar:< (I !l>(L (r (L (L o- 4(! rrj

=?rE OSrdrFC.l(OO 'if F* o O

N o @

crlc)re{@oNc! o.ifnoasos i-F rO€6OO

(L

@

f\|

F o

r

() u.J

z

z.

Y LJ.l

6

I s zut z zr dlU l}<

i

z-<

d
=96 r6i F!U= fiv) .z4a L?A'1 <

4rt0# sr=G +F-> *5?H itz-= *Fgd ta24_ >z^; +

5$E5E ao oz r!< zz. z2

fi:

=s 5= Lu lu

Yr

E2?Y= =F<*X uuJ=LU< (Lo-];o-o

zzYz* <
y Y

2 q :J

3 F

t

;= R

>

tlJ

o-

z

9929= .4 ;l z

(3

z.z. z z.>

z

u.l

u4

ilfr5dtr >>>>u

HHHH*

f

E

o

nJ

Nr

od

6

E ({

c o o c o c

dc!ccsc

<
<<E

o a c o o

o J_ uG o o (!X '6 6 a o E- a

i(oEs6F6 o0koooo o-(L-(r(Io-(! -q9mto@

s3E oo3

s

$

€ 0 co a (l)0

Tet"E.P--3 YE-==Cy

=!-- Oo dY E >S

.:

Ri:.EHs.E.;

i""E.€E$# ,gac

a:9 3_ 3.-3* (L:iio .le6F '6 '6'6

lu

&

EEsEitE I q Es s s

GCI

HE g 5geR '=. - oh o

E

uJ

E

f

E €FseFFo '6 o c 3;g;igE T a6: E€Di;

6p! tsEqoo

=;io J E E UJ q) g _rs :ijo o v 6 u b XEE h

{J

p

E

sc

sa x€€r h> )cE<

ci:J( .-3r

E

f

.E E E

0)

>;i ox

YoE

I

f

a

Ooc o o aS0

E

6 F

3 o {)a o 6o .G c 6 0 s a $ E s o c q fr o 'a 6 o c0 o J

X';6 t6.gP F*8H ;9 EF s,fiEF o q; Jool Es PFfi + .sc =coE SE :T:E ; e

E!56 o:

ZEE q'dt

E

.-!str;"F

G iu

fi:E 6lY

f

fN

6: .-3 E= I c E 9e- fri Pg c

o

,aJ FFt(d xcs

=*

c o c o

6

c o o E

G

6 6 ;

Ei:

E c c 6 f c

G

v:c

0

gF' s tqF I

c a o 0

c'r

aF

c f .E c E

s

_q

2 14 d H

.E (s

o

lo to IN

c

6 E (!

lz, o

t:t

E

o o (U co

ieEegc

tr o

tf Itr oo It, .ct (o

o

CL

6 t? lz' ';o l<

EEgEEEE

lk o

(o

lo lul

c)

o IY Eq LO

5l= Nlo t6c

ggtliEga

zDit= loIE t

lo

lo

Elf; lo l6

t(t lo lo, tc lo l> EIE l6

figeFEEEg

rul= lo) lo lc

t(E dts
(9l

IE

lc)

utl

taL

=T
lo li

IEEEEgEEEg

t||

,l' ult

Eg E2 23 ss t& trJ

=l ul

ile

?

EII

E

n"l3 t<

lo

TIJ

o T

F

IY E

z

U)

z. r= < =

0l

g o zf o g o o z. J

:<

E.

=

uJ =

F

z 6

z z s z

d. ur

=

z.

U)

z

0 zul 6 ztlJ

dt

uj = 0 iu

F o

E =

.L

]U

E

z._

I.IJ

o IA z

E

t! o

o o

s z

w

luJ :<

o

t

(9

30 c@ \@ oo

g$

O

tQ

sZa

HEifiE;$ =si 9E iTi AA

gE

Ftr x2

1=s"'e

HH;

f, t

z F Y

o z=. u.l

;=I *PEEE IZE**E*n=

(L(L(L(L(L(L(L(L:< OrO@Or

@F(OOON oNosas oo oo@tsrrNr oF

LAMPIRAN

t0

tIIJ o = o

z

o o = o o

E€ o-

t2

Es -E hE

G

ES gE

z

'a

ul aD

ut

o = tr

c o o

.g

o6

6* #HE

rgE :ES

c o o

g (!

0,

Fg _E EE FT 9o dE o-

cq) o

€(,

@

6c !$ .96 '-cl a)

N

-F€

6a >? llj i:

tL2

cS

<'g

-C

'6

EF

*6 fo

&

'6

-'6= o= L;i 6F o6

'6'=z; o=

XP

(!

o

6s >6

6C

bE

G

(E

EP *s HE 69 do (L5 .+E

;x

EA ec) oo

Egs &sc g FE ooY, 60x *6

Igr E

-a E([ 60 GI ; ^0,

-*

JO

4

Ets

c

=o

G

P == I H oo

sg

FS oo 'c'E sE

II

E:-E c s-= |lr 6 a0

HEsEd 8-* ;i6ts:G Fi

E

z9 SO

;(! iiR E=

c6 66

F9&fE.

5E !4 o,

oE c SE oi!

g* o:'

ooEB$ '6E.S >> ;o r]]E9 dg cE i 9iô

*$gEsg

96 h> nG D o.: O c c +Y --cF6=

ig. IEEEs'E

(J

o v

(

i1\'

o.

= (,

z UJ

o o e

Itr

o-

z 6 ul

Y

z o o =

z

@

EE

=o

r5

o

E

D

.g

.g

.g

.g

o

-6: 4G

E: -=

o o

ov

E:

ql

GI

c (, o tt c o o o

39

9L

s€

o.

cq) 6J

ul uI

@

c

c o E 6 o ID 0 c o) o 6 !,

o o (l, o

EE

E€=

o 6 o

o

o

o c

o

c

o o (,

>G -o6

^tO

eE 6F bg c(l)

E5=

6

E

E

o)

c)

?E +.o

c'6 (!CL

Fgfi

;t v--!P

EEE

?ig qccl

d

FEfi

"gEt

LOO

N

(o

j5(!:

_o6

(5

s-f

F gg-

iDtr

'6

5EE 6E.g FC'!P

6E 8.t E= 69

'6

ttf FO 5: !c l6 EA -o oc

RE

n-!)

+E =F c'6 oct oP FO xc =v f(!

EO -|U (5C

6

;.-?

d9 E=

69 o)y OE 9b 8E

E

tx fc EO -(! oc

JC EO -o 6C

-= io

o o.= S E.E c, o.= LOO tc'

eP px =o

o 6 o

11)

c)

o g

a9 E= 62 o::

E

E

v

=6e

oi;

to

#l

=o #f

^6F

LO

o

o

SE 4E

5 o

6 'F q) I c 6

o6 ax oo xc c(! (!E (E.i vo

clo ox o0) Jc co gE (!.-x)a

co

co

@

o,

OE sb o= (Lg

6b

'6 6 F

F E

!E C.j GO ocL

zz ;-(6

c

G

o

*E -iv

6

o -q) =e >6 !E c .-60 tto

o

-o

'6

s6 s

@

F

*iirOE'aO *i;o I'at! *9a ;ir O l! iit I _: g€& g€! qEo \t

o6

9'a 6te

'6 o

o

o

6s

9'6

0)

LYO.

c 6 (!

6 6 c 6

o o

5EE EFg

!F d.> =6

*fr )E= lurul

THH6 c o t 6 o o o c 0, o c o

G

fte? :EF

ig:e zd.zz

g* q

irt"

i5s3

frE

tr

-0)

ID

E. o96 EO EO =o

60 I'O.

cE =o tv fc

EO -o (6C

*xoE'a(! *;ioE'6 9g 9g g€: 6-e9 ->o (u

CEO

LOao

E

E

g..E

sa ôi

,7

6',

s

o)

g.

9..

q)

o

o

:

0l @

q)

(o

oc

oE D

c

@

-o 0

f

9z;< :I B d3 -76 5d=Fg I Fii

q;Fq '=a=

.I-3; o -.N + ;Ee= zH

o =6 >=. = oR o*

N

xx_u {Y:9 ;'5-: * Dtl X=s x6f F =r U x9

s

-.t

@

3

o a o 0 3 o

N)

N)

N) (o

o

o I f

F=:J Y0o $-

g.

a o ql @

c

J

-SE la

f 0

@

-d

xO *D ri. g: D $-

o l

o 0 q!

A)

x 4d

ir 3 dg= 3xlX 9efF' o 9;ixi

ibe; tr€ sg

r ad; ja"o

ar :JO *

(rt

o g.

sa 0

oo f

=ES= i'c z * 6 >s. = oR o< b-

J'"!

6'

.Pild

o o

G 0 J

s

J

=

oJ

tp

m

r

1' m

n ffi o

R Z6 < a 3 d9 ? -Bb !li+e-

2 g z o

?EAP ff€ s E

z x fll

.i;ci;

a o6;

Ege= 1@ Zy s

>s.

o F

z T' ry,

o n

f

o o m

z o z 1'

Exfir 589*E_ a-i.;w f

E

c

f

5A5B q6frf E rr

Hrqt E96d =

*gEq

n 5SE b--a qd.q o

g{

toK DtDI *f?

D

==F g

m

F!>

uqts> ;i

D

n o 6) n 3 a m

S@

3< lDo â N*

N 'Tl

AN

o

t N a N

so 0

()

3ga" o;lX o-- F'

cn

z{ n

tr

s3 s

L

q l

z

o)

@

c,

o {o z o g o m

F

I t, UI o

o = z o o

z o o .2

g6 EE

;t e a*,*

HE H.'a

n.9 3E

s* cg

u

oJ

6E 'i5. o g€ 3E

= ur

o ul o = 0t o o g,

E

FEEgBiEE

5s

'6

(! 6

6

.cl

c(!

E q,

,q oc co o6 OG qo FO !o -0)

-6 6!

g< dg fC >'E EO

otr co 6F

EB. '6'o

:6E

<s&

o; o-Eo iO

<J

.!a =o 66 v6 CDc

E cs= lDo= o *.E N +.E < HE

z (9 zUJ @

o(t6

6 6

o

o

o EgE !o ([C E3E >J 3st urg ,i F: LEE @7

.lvoo = ct

:TF :89

<.6

0-Yo-

Ie, o.

6 !

z

c(!

(,

96 TE

96

3E

ul

o

([

6

t sI E= 69 =o x6

Y

-8.

8.E

o-x OE

OE

e6 6

o o

c ac, o

CD

c(! f

CD

o c (! c

a,

c!

c(o E o (!

.9

s

@

s

(! cq)

CL

c o E 6 6 o

O)

= ::a

ES

So i
_!;

^6F

OE EO

'6

o

E

E

o

o

-o

$h !E

oo !a

c --GO ECL

tx lc

px =o

rP io

JC EO -o (!g

EO -o (!C

*

e'6 riE d-9 qEo -: EEO_g

*86 ;ao

6

,q o.=

=

v

6=

q

.O

o (\l

@ o.: coo

tl)

.E

=s -eE

q

(5

'6 o q '=

8E

c()

c(!

.=

9b 8E

o

g o o

a o

6

ôE

(u

c 6 o

o

(o

6 6 c

s

o

ges atg)'- : '=

G o C

539 !
E

g l! 4 l!

g

!rfr zEi o l.rYE :r3t

o

tt

=c

:o_ =X.

o-

z (9 z o z

€([6

,E

b'ei;F po €c e9 21 ='6= 6):C oE oii 6E oo E OEo '=c6

6=

-g,E € cD "o tr(E -!DO

E

E6

F6 .=o

bEE n c'E

AE

.:J 6 -8.

s.E

Fc

6a; 9= !)c) LO

6@ ocL

cP zx >c

6

xo

c

o

E. ECI =o o@

ox oq) rc EO g(! o! -6 oc o.J xo X E'6 xo (! oo .=@ o=y cc) CEO

3 s.i PE N N

G

o o QJ

o 6 1t c ,o 6 @

!)

E: -o6

L!

.E

6 E

-o€ >6 !E =Z

E

(9

(tr

'e

vo c 6

C! 6F :o cq, 6x

EE*

96 EO

Eo6 d.kv

oQ) vc co (5E

EEE

(5

g9

E'ut

F

8;

9g .=@

F9.E

E€s. o!6

o-

F EE

lo N

N

\ :d of

?o-

N@ --o

o@ .-. s OD fx o0 aa Yo -0t

fx oo oo o; l F o

F.o c+ oai

+r -a

(tl

O)

+io) -l

o

o

f 0 J

6g

-,o

a J

5',

j

3 =

o

o

o

or

9..

9.

ilg.

f

oN f

0 !

xo

o

f @

0l

@

@

o

9: @= ^rD -.D gf YF îO

.iD 5€ os 0@ ^D o0ro

5{ D@

o-

EO DO

*p )+ :g

6"i o+ D* YF

g?

o0 o@ oP

EE r0 ,x 0) sir

dJ

sf

xo o

f

sJ

6'

0

A)

a

w

3 0

rn

:

0

D

qa

G

x

e.

s

=-* ==J

0

0 J

3

s-o

(o

:.0

s

9-U :9(D

7oi

g-! =o s= roi o a o J

@

#* Ei

gl

o

xo

E'J

<e o9

s

-x

o)

gT :o

@

0

0 F o

x:l

fr o D

:

o

t\)

Cr)

o il: E\ r0

5-E =o ;il

d=o>

3; ** rii5-o

o D usf @ _:a
E'F}

g.E

I

!ooJ> UDD_ D f, -

n o o n 3

,*.}:(

fi

s;3 5d q P

x6E lLf

-O

==D -oo -5=

Esilts 6mR= f 4-

6dtr: E=.dEi '-e.

o;iq <=n

s ii+ <=-

[fi3; Bi9s, f:su 9*s 9*3

=0)

x3 pi9.

{g>

€!>

b' Y==6

P o9.

OD =.c 0)r 6! fO iI o $

o

HFi

frq;3 3359

=. Fi

z xm

n

:r

5+> 5+to

z

g z o

-HA; z{

rfr =il-A

a n u

-{

=6 tfr

iir>

r

m

-rl

: oo "1 =g)(D fl60,o iOljr

+3,e

g)

J

s

Of

3q$ 6sE E H-

#;n& ;Bg ::E P CE -J ooo

*' F5

aX =€

s3o = sf

9?

f @ 3 .T-J

4eT f r!! oc=-

E:H D

F4E rE 3

$si i crG

:Eg
i oi,

NO:J D-C @-3 - (tF

c,

m

@

m

6*@. f v O^l@

!)

E o 3

@<-'

s6f,

s a*.

*=

+id3 so=

SD o0

;

$0 J1

X

zd

n

ru g,

U

2 o { o 2 o o = m

n :c

LAMPIRAN

tl

PENGELOMPOKKAN PROGRAM RKP

BERDASARKANTUPoKS|DANALoKAS|PAGU|ND|KAT|FRAPBN DEPDAGRI TAHUN 2006

NO

KODE PROGRAM

TUPOKSI DAN PROGRAM RKP KESATUAN BANGSA DAN PoLlrlK Program Penyempurnaan Penguatan Kelembagaan Demokrasi Program Perbaikan Proses Politik prolram peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional Program penataan Hubungan Negara dan Masyarakat Sub Total L

1

0'1.01.01

2

01.01.03 01.01.06 01.01.07

3

4

51

08.03.01

6

01.01.10

7 8 9

01 .01.13

't0 12

01.04.01 01.06.05 10.05.01

13

03.01.05

14

03.03.03

15 16

03.03.02

11

17

18 19

20

01.03.02

01.01.19

01.06.01 01.01.12 01.06.02 01.06.08 01.01.17

a|DTc

II. EIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Program Penataan Adnministrasi Kependudukan erogram Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerinlahan Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerinlah Daerah Program Pendidikan Kedinasan Program Pemeliharaan Kamtibnas Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM Program Pembentukan Hukum Program Penataan Daerah Otonom Baru Proqram Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan proiram penataan peraturan Per-UU mengenaiDesentralisasi dan Otda lproirrt Peningkatan Profesional Aparat Pemerintah Daerah lProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

miDANGFEtvI eaNCU XeN 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

32 33 34

35 36 37

06.06.09 01.03.01 01.06.04 0'1.06.06 01.01.15

04.03.0s 05.05.01 06.06.01 06.06.02 06.06.03 01.06.03 06.06.08 01.06.07 01.06.10 01.06.11 05.04.01

06.06.06

DAE RÂH DAN PEMBERDAY

AAI{

MAU

1

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program Keserasian Kebijakan Kependudukan Protram Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah daerah Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Protram Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Program Penataan Ruang Nasional Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Prolram Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pengembangan Witayah Tertinggal Proiram Pengembangan Wilayah Kota-kota Kecil dan Menengah Prolram Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antar Kota Program Pengembangan Ekonomi Lokal Program Pemulihan Wilayah Pasca Konflik Program Pemulihan daerah yang terkena Bencana Nasional Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Prooram Penqendalian Pembangunan Kota-kota Beasr dan Metropolitan

LAMPIRAN

It

1E

E= [<

t: t'

3g

l'

j

)c =d

z

az

:s

{_

G

d

F=

F

z

g

2 o I

o

I

o-

o-

o

o =

o-

z o

@

z

d

@

f

z o o @

I o N

h.

=

zo

f,g 6< sd

fr-

=d)

z2 q:

t)o

:fr d1

=5 u5

E

E= z Zl

9<

OE

=1 o

c

z o z

o<.i

o

L

a7 =-2 U'E

o

G =

z

)(9 c

-

t

z

Fi

zz efr oux z

o o-

z xU

o-

d

E

-

l

a

o c

d

=

.B

. ErQ F!

B: EE rt

5E

FE

^:x

FEFE FE FF€g Eg

I g!ili

i5

P

=EO

;3E !Eb

EC

is. t;

EN

Px ES

Fi

8F

iEt

9Ei

L!i

ETE

. 5

Tabel 2

Rekapitulasi Penanggungjawab Program Berdasarkan RAPBN T.A' ?005 Tiap-Tiap Komponen di Departemen Dalam Negeri

Komunikasi, lnformeqr qgn lvleqlaMasa n Penyelenggaraan PimpiEl_Kglggalee!*qg!_6gPemerintahan

Penataan Peraturan Perundang-un{angan MengenAi_

Kapas

Kblfib-asaan Pem-erttah Dadah-Ka pas [as59g9!99!,e911e-d$e! Le!g- rn!q!$n {eqqqg-qq ftglltqmi Lokal

;rooram Pdninqkatan Pen n g kata n

-

!*fa[

i

Proqram Peningkatan Profesionalisme Ala1g! Pemgdgh Qqgreh Program Pemulihan Wilayah Pasca Konflik am Penyempurnaan dan Penguatan KelemEqg4gn QgneFlagl

lnsp;ktorat G;deral, Ditte; oaa Ditten PUM, Ditjen Bangda, Ditjen Bina Adm. Keuangan Daerah, Ditjen PMD, Ditien Kesbangpol, Badan

penataan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai

Ea

Bellrns!e!9l-q!:s&jEle!i9g|e_4psra!

dan-PercAtpn le!,P94gemW!gen.

LernglllaLp3glel --,

-

Ditien Otda, Badan Diklat.

lnspektorat Jenderal, Oitien Otda, Ditien PUM, Ditjen Bangda, Ditjen Bina Adm. Keuangan Daemh, Ditjen PMD, Ditien Kesbangpol, Badan

Penatiaan Peraturan Perundang-undangan Mengenai

;ogra; Peningkatan Kapaaitas Kelembagaart pemerintanbaeran

Ditjen Atda, Ditjen PUM, Ditien Bangda, Ditien Bina Adm. Keuangan Daerah, Badan Penelitian

oqlem P_eningkatan.Keberdayaan Ma-syarakat Perdesaan oqram Peni n gkatan Kapasitas, Kglangglf ,e.CI94$Sh,p.aqlel --, l_tSfe!ionellCng ipgrat Pemeriftatr-Daerah __ atan Keriasama Antar Pemerintah Daerah

L!_enqSkeglX!e!i!ei Le_layanan

Q

Apt,QJle, ?t!pl-Etn? A9!!.I9!9!:sen -QsgtgL,

Upilgktg€!!9nq9ra!L9ttietSt-9,e-e-9!9!-Qry?I

P_ublik

am Pemeliharaan

lnspektont Jenderal, Ditjen Otda, Ditien PUM, Ditjen Bangda, Ditjen Bina Adm. Keuangan Daerah, Ditjen PMD, Ditjen Kesbangpal, Badan Diklat, Badan Penelitian dan

dan Otonomi Oaerah

fs-n|lsbaleil59!4$naA4alrsseJde[qaelaf

--,

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah

_DitLen P.UM, Ditjen Be\gda Ditjen Otda, Ditjen PUM, Ditien Bangda, Ditien Bina Adm. Keuangan Daerah, Badan Penelitian

DiWn Otd4

da.n len.oembangan.

C:VAGU DEPDA3RI 2M6WAGU SEMENIARA TA2M6

PAfran

PerattEn Perundansundangan Mengenai

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Gingkatan

FosAmFenfiaAian

nspenont lenaerat, Ditien Otda' Ditien PUM' Ditjen Bangda, Ditien Bina Adm. Keuangan Daenh, Ditien PMD, Di1en Kesbangpol, Badan Badan Penelitian dan Pengembangan Otda, Ditien PUM, Ditjen Bangda, Adm. Keuangan Daenh, Badan Penelitian

Kapasitas Kelembagaan Pemerintah

Pengembangan Kota-Kota Besar dan

PenmgC6Ttpasttas Keuangan Pemerintah Daerah

FfuramTenataan Peraturan Perundang-Undangan Mengenal

Dftlen

t

Blna Adni. Keuangan Daerah, otd4-'ttien

n soeXtont,l e n A erat, Ditie n Otd a, D itie n P U M' Ditjen Bangda, Ditien Bina Adm. Keuangan

Daemh, Ditien PMD, DNen Kesbangpol, Badan peninof atagkatanKapasitasKelembagaanPemerintah

r Otaa Nen PUM, Ditien Bangda, Ditien Adm. Keuangan Daenh, Badan Penelitian

Progrim Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan Program Pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur proiram Penitaan Peraturan Perundang-undangan Mengenai

ilrnu Pengetahuan dan Teknologi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai

tnsp;KoratJ;nd;al, DEA otda' Ditien PUM' Ditjen Bangda, Ditien Bina Adm. Keuangan Daenh, Ditien PMD, Ditien Kesbangpol, Badan

e:PAGU DEPOAGN

?dIPAcU SETENTARA f[200d

Proqram

No.

Penanoounqiawab Proqram

.

Fcnnta:n Hrlhunoan Neoara dan Masvarakat rlihrn Wilrvrh Pasca Politik -ainnya: troorarn Penyelenqgaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepq!9!nlaha1

@

7

nr*ral

a'ttjm Otaa, Athn PuM, nspexnnt Ditjen Bangda, Ditien Bina Adn. Keuangan Daerah, Ditjen PMD, Ditien Kesbangpol, Badan penel iti an d aLPCIgPUfulgA{!-* D_! kt gLEa cb n

Prograrn penataan Peraturan Perundang-undangan mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah

U

t-ror P"naiaifan dan Pelatihan

J

o

Utama: Program Peningkatan Profesional Aparat Pemerintah Daerah Program Pendidiikan dan Kedinasan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Regional Pemerintahan Delam Nederi Kota Bandunq Penyelenggaraan Pendidikan dan Felatihan Regional Pemerintahan Dalam Negeri Kota Yogjakarta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Regional Pemerintahan Dalam Negeri Kota Bukit Tinggi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Regional Pemerintahan Dalam Negeri Kota Makassar

1

Lainnya: Progrim Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemimpinan

1

c

a

Program Keserasian Kebijakan Kependudukan Program Penataan peraturan Perundang-undangan mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah

I

ASp e !!9 ra t_!9 0 !_eJg!,

etggl e!!3, -Q9!9!g

Kt

I I'

tnspektorat Jenderal, Ditien Otda, Ditien PUM' Ditjen Bangda, Oitien Bina Adm. Keuangan Daerah, Ditjen PMD, Ditien Kesbangpol, Badan Dikta!, Badan Penelitian dan Pengerypanga\. -"-

Eaaan penetitian dan PCngem!e4g4n

K

Utama: Prodram Penelitian dan Penqembangan ll. IEK

1

*ainnva: z

-;-4

p."Ê--Ke.se.ra-qianKebiiakanKeoendudukan Prosram Penaiaan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah

"';

nogram Peningkatan kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

---r o

nognim Peningkatair xapasGi-rzuarigan-Pemeriniah

ba"ran

-

lnspektorat Jenderal, Ditien Qtda, UttJen l'utvt' Ditjen Bangda, Ditien Bina Adm. Keuangan Daerah, Ditjen PMD, Ditien Kesbangpol, Badan Diklat. Badan Penelitian dan Pengembqllgen. Ditjen Otda, Ditjen PUM, Ditien Bangda, Ditien Bina Adm. Keuangan Aaerah, Badan Penelitian

4g&gcgnLa!99_-

Ditjen Otda, Ditien Bina Adm. Keuangan Daerah, ac! e n_,pe nel iti a n d a n P en g e m b3 ng a.n -__-,.-. ---.-

B

7

Prosram

L

Aalai

Pern

bbrdayaan Masyarakat

Utama: 1

;--

::--

Penin

@

Masyarakat Perdesaan (Jawa Timur)

progilmFeningkatan r<eGraavafr rvriivarar
(ol

- --*

Yogiakarta) J

pro!-ramFeningkatanKeberdayaanMasyarakatPerdesaan(Bandar Lampunq)

C:VA6U DFqDAGRI

zffitrAcu

SEMENTARA TA-?Na

ge.Eg$ 9:ONP

g H -

s N

o

gF

dR

I

I

o '6

I

o

I

I 6

I

FI IE !tot l9 to El l:

lcl iGl tol

t@l

EIIi 5l ls

:t tE r:l lo

3 tb Fl-lo

tol lel tdl IOI IOI id tol I ol

Et=to

t'Fl

EieIE

lLl tol lEl

c t^vl F

ro

l< IN

<E 6O

6g 6= 9d,

q6 2Y

o

0 o

.9.

Eb=

E

bo-

lEl

?€

Pc AY gEi oc

6: o- i:

63 EE

EIdIE

;d

c€

o o o c o

=o cc oo

E

ooo

ii

>6

!EE6 F

IF l6 lp l;{o le l6 IF l6 )a lo

d@

oo CE

tol

IE

EE oc eo

o-F

lvl

o=E FA go ZY

vo go ZY

co oc =@ oE6 oo

lvl !cl

.E

=E

fie

iEl tol lot

o

o

@

EE

t6 lr lF

C JqD E ic J___19

888

5ii5

ooooE YYYYO

'55'E'E EEEE zZZZo

6

=

EFFFS EF6GE

8888 EEEE

6o00Eo --5:.=.=E:=

7

=

Fbbbb9b

si AU 7

sE FFFF EEEE E trE

E tE tr o.

E E

{E € I €E € EE € o'E P P P P EE F,.e iiE € 5 i5 nE ';H E E E E g E; e; sE € Ig E E € E E E EE E E F F E= F gEEE o

O

o.Y

t!

S

=

s'$*B-

FF

N

O

t

S

@

g

'=

E

o

o

:E 9F

o

o E

o

USE 6!9E

o

o1

gEi

Y

9€H

o €i EI o

FHE

o Yl

8.1

ol

P;E EEs

NI o ol

iI;F FA€ E$E EV5

FEt

E$E

,ieF

Fe FEFgF=Fg ieFes F

'6

FOO

ol YI

o o o

L

6l E FI o

Bi

o ol

Yl

c E g o Ei E Y E J L dl

gHg$

@ao o60 Foo

tFNt

FHHP Noi{ei.j"jot FgE$EgF

88..-t

fi$ F got g ;

FO

O

F_8_ 8. o@ d

H

l

I

6t ot

q'F ti6 *o

A= o g

a

Et! Al I olF

o

Y

V

o

(ol

N-

o6 D\

c L

vt

N

_c

g

cl9 at

G

=

o

=I* .=l:

o o

EF

o

o s o

oo QO

0.o.

E o

o

Y

0-

li ll li 1l r-i l-4

t!l tdt t8t

iol t6l -l .61

o 6l

o

o a g

i

s

o o

a

o

9.*H

-l

6L s1

gt

6 i> E E.;

t; o V q

ol d Oi C Llg

<.9

rE

QC

d; <9

>i

E : oi .E E:f ao; o

6i

6tft 99 6t5 !l:

qi

:l

E e1i

x

i;

g O

5=

Et^-

ot*c cr, ct o

c

olo ?lL

=^-:

€OJEF;

=,o oo

F FFH ^- -- ^" i;

@to

L lod

c J

FIF

o

q N

EF s$E r.sH .i8t P: "tg"t

F @

H. ?

gHE

E

NOF -{ N

R

l

tl ll roF x-: t.=

*€

66 =F E9 <= 46 gE oo G6 Ec' -o

tg

F9

!c

EP t!) d

:.E oI

GU

ll lltl |ltl

li

It6 lEl t6

t.2.

t.-

lo

lol

IO lo

lg lc

lll

I Ol

lol

l
El

ol tol iol tol I

!al

N

I1

88

o_tN@ N

O

F

o o N

lo

zo

t> t6 lc to lE to

6 6 o Y

lE

l9 lo

IE

N

IE

t5 i$ l? tit te le lc IF t6 tc

o

t@

IF

o

IY t6 td IB

c

it F

o E a o a

l6

slF$

tr

.E

t, (0 o o

o

o ,6

e

G

d

E8 zo -c !!@

6O

EE

;>

!0E

168 =9

=a! i:o CD. 96 oE

<6

Pa JE

.E6 c2 -=l

oo cE otr

g1 g6 6;

o_

G4 iic

;o 6C o.E

L(L

9b

-O

Ex

gs CLF

=CL

gA

6g EF

o

o@

a0

€€ >G E8

o

o

o.

FS

o o

o 'a

g?

,z

'-

5

zao

:

o

'e o

o-

c

E

E

o o

o

o E

a-

Y

E

EE

|!

N

o L o E

o

x

lE ls

Y

.E

N

o o

-r'3 oo o-a

8

@-

I I

t@l

lot lct lol tol

g

I

l-l

tol

O N

I

tEl lo tl3 tF

tEt

$

*s E6 oo

EE gg oo

9e

a

EP ^c6 oo

z>

:€

Oo

EE

.R9

o7 o c yt o oF =

9fi

cF cP >^-

*9i;

JE.6

F5Yh; Ei6 = YsAti 6 !i:o-

E-eEF

.E9:6

ooo@ o-(LO-oEEtrC dooQ oooo

see9 o-o-co-

9B HgH HPf,

G

.9

o

.E

E

6

o o

v

z0

o

o

o

e s

N

E N

g 6

@

o

Y

o

'a

o 6

@

.E

o

:c

L

ftJ ho Ld -&

o o 6

Y o =, d

6C

.Y

a

.9

q

co &

o

e (!

..8 dQ

I

do 5(! -eNo

'6

o o

3 o

;o

c

o o

o

I

6

( o

ci

$t

el ol 3l VI

:-FNo

:ErNo

geEg.$

g

oFoNo

!:

ll1! II

titl lcl tol

lot tol tEl lol 1q tol lYl Isl tol ls1

t6l t!!l I ol tq IOI l@l

l:t tol tq tEl to, iol tol ld

F

o o c{

R P 6 i5

88 0.\

F-

@R

o E o

e E

c o

@

o

-E

a

o F

TA He

90

90 :/., o vo ZY

\c OE

56

ed ZY

go 6C --o IE

9c E6

Eo

6g

o E o o c

@o c9

Y co

oo

o-F

6= tg

o

_EF

eo <E 60 co 60

tsE ;; .v

E. .E

EF Y; o- l:

E G

-@

iiE

-e'E .=or ooo o-Lo

-9

t

o

o-

EC

EE

ee

J v (t

c

o

d.

cto

.E

!,

o

GOOt!

9999 bb66

@

o o N

9

o o '6

?

EEEE zzzz

zo

&

EEEE

t

ftt66 --=77

cl ot JI

Esl

E:l @El

Fgl E8l o-

96 cE

€€ }F g6' 9lo

aE FE

G .9.

o

Eta go

EFFF

.:

E FEEF € EEEF FFFF E NEEFF .E* F F EE 5 E

E6 cF Fb

d-

I

IY

o:

=o €s

gE tr-

E &E

eE6 E cc iti: F -ou

5

$€-€ 6Y 6

8Efifififi EF F F s s -PEFFFF

9' .!! c

gEE

>oo ooo o-YoiiFFtr

FFFEFFFSF F

N

O

{

O

?

6.: e YE6

Hs. d,E

Ee

i

E EE

FF

5

:?

=;i

@

F@O

ljj tI

IE

10

ro to io to

to 'o

ooo @ao 600 .j oi oi

FHHP

19 i5

E"g"gEEgF.

3g--

P Pit 5 N

OO

NN$oFFo

N

o o o

-t 6t

o o

f;l

a o

9l

o

:l

ci

=o

o

cq

c o E

o

o

d

o o

d 6 o

o-

F

o o c.| J

E N

o

e

X (l

o G

6 o I c

1l 1l

vqt

li

o.

rl

6

ol

tvl

a

s

ol

N

o

sl gl

o

0

ol o-l

(

E E

E1

I L

I

s o

E

o

o

pt

a

N

co o

c 6

si

P

e

o '6

o

.2

l! J

t_l

'6

1:t l6l

c E

lol

6

(s

Q

s gI i ol o zl g

6i

G

ol

lol lel

o *l ol ool

tot tci

IRi lux

@

I

(t)

ot

ts

tr 0.

d

e a

o E o o o o

o e vl g Sr

d

J (t l--

o

o o

o

Y

@

v

a

o 6

.E

o

v

g

o

o

)a E

o

o f,

P d

.g

q

5 E €

lr il -i l6f

l6l toi l:l Iq lal !ol t$l

N

)

I

ps

ol

o

q1

c

e o

E

o eo &

o. E a o g

o g o

o

o

.q

F

1-l

Y

o

0 o1

'6

f,

(al

Ol pt o

'c o E

o

s o

si

llt1

a

o

E

uo

3l

6 q o o

o

{F

ct)

6 o

o

e.l

B

o

E

o o

(s

a

ol ql ol

9NO

(o

0

o o

al g

o

rl tsl

6

e

z

a

i€ lo lo l!!

o o o

ol ol

-9

o-

o

o

I

iitr >R c9) '-E JL

n-r o

@

o. L.

c Ja

E$g "tj-

P

Rh

-_

=; rjs

Rg 6

-B

B N@

8 6,

3 F-

-

@ N

88 8 T.; ; I

I

I I

l I

I I

I

oF bE

I I

EE

I I

le

lo t@ IO

lz

t6 to to l< lo iF

s5

io lL lo l6 to lo

OC

IG

lo lo lo io

o a{ J

Y o c

/otr

!6

NI fl ol cl ol

9t -l

o6 GN

EF <E

ot xl

EE

e€l i5 col eEl 6cl

6L

-a6l

Ii FO

Y Ol -6J o el

E9

g_s

oot

EEI

9:vl :o{ o ol L o-l

96

lo

cc oo

lo

o6 ioo roo ro-o-

l:lo

F cl

s9 t6 6E 9v

-l FI ot

I

I I

I I I I I I

l_ ia

IO

io

l? lo

lo t@

It tc l< l6

o E

IE lo I6 to

E

Y

i:. IO l6

o

o d 6 o

o

a

6

E

o e

L

E

o

o

o

o

!, (o o o

6

N

N

'6

,6 .9

G

E: oo ao 2E

zo u

c

G

t-gb gB ,z de aG

EE Et

96o.E

€€ AF 9!o

a! 9b

E5

E, .E @E

oo z2 oc

x:

6+

a= 7E

t) <;,

o

oo cE oi

N

a o

6? XR .@P

E P5

g1

E

OE a--

6L = -=/ tr-6 e h6=

:a

'Efr Fd^6

cu

o o -u N

.EO

b6 TF

rO-O-

gA

EE

EI '^=

=EL ES

5-g tF

o

iE

ea CLF

g

k6 (!o

o-o-

-o Ev

N

.p

o o

F

EE o9

9e

EEE

EEC @ ooo L E cF9

EEg ?9P I daa

o

A K-

gE HgR H$R

@@

s .E

l$ E l6 o lo o t7 Y r$

a

lo

o

io lo o t< E t!5 o l6 o

l$ Y

l*

'a

e o

lD 10

.E

5

to

l.l ic

a

:<

c

6 E

lo lo

o

g E (!o

-9

l.F

l6 Ao lr

F ct o c{ J

E

oe 60 30-

IF g e

v

0

(g

o

-rNo

u.

6

l5 tc

10

lo

o o f{

lo lo

F

io

zm

tiE

n

l6 io io

u (E

IN

J (6L

E lo oo lo

60

N

p3'

m

tz OE

o o E

-G

lrl

y @i

$t OJ

o

rr

Eim

@l!c ol OJ o !.1 6 G

dO

E{

3X .ga o

N

!i,

o o 3

1E

F5

E

EO nCL

Hv

IF

6 olrl

i:o ur-

dE .-o

o

l>

I

fii oi

c o

idtr >R EQI

'-i 'ai; JL .EA ;E.trt-

6IE

;iAI

rgrNo

:=-No

;u

:= E o o-

rs

tif,H

lElin lol!

| >i.= tot o to-l(L -.-let g g Elolo

c o .;PP E9 f L JIIL

LAMPIRAN

xm

I

\N

T

(f,

(L

@-

l E F l

(o tr) lr)

f =

o ql 2 c F tf

q o o q

? od ?3 ?c a cq q o o o u? rr) (0 - lo', s

q L C) o to o c\l o

o,

oq

N N

qo oo

o o o o

o ? c; c

o o c

q Jj o

q o

c o -i o

o o lf)

o o

ct

c.i

(o

Y

N

6 z

E

=

l. F

o o c\I

a

z

!

o(9

5

I F

=

(9

0-

TD

P= ui< <(r 10 30

z

e o6= zUJ o t= rl = s

o c o o

o q c; o

t- q

z

x.tr lrJ o_

o-

@.

># !9t ap

ul

= o

9z tos

@

oo o"

o.

rf)

o E) o o o

l.r)

o, l()

c.! c\l Ir-

o GI

CO

q o o u?

(o

r.r) r.()

o d o o

rr)

q o o r.c)

o

N

(o (f,

q J I o 3 o o q DD o o @

o 3 3 c o 5 i o

c o c c c o c

o Oo c o co c

o o o- o o o o o o o o d l.* o Or. o

o o qo o o o o o c; o o

qooo o o ct o

o q o o o

o- ? ?

a

(>

(>

o o q o q q o F- o o o o lf) o o o q o o c> t\ 'q ? f J J o d c i c 3

o o o o o o o o ci o o o

ct

o o ? ? o o o c c

qq oo

o o o c q o o o o o

o o q c d o o -i o t@

q o o

ci

iJ

$ rn rlf N N

(Y)

e\i

e

\

o?

rt\ !t

e

zf

(o

o, ttt tt) tr) (o $

(f)

@-

z ul f 1

o o

q e "oi o to

o oo o o o o c; o o

o o

a o

g

J

c cjo o('i q

rd to o (o $ l.()

c.)

o o q

.0 lo lr)

o ?o o o o 3 o o o

o o o o

q o o o t

o o o o

o?

(o oq

o o o o lf)a

o

o o i

o

I

o c; o

o o o d o c; o oo o oo

ci c

a

F- N

q q I q o o o cc o o o lo_ lr) o o o ri @ ()

o o c; o lo o ry o. N t-

(>

@

qo sto ooo.

q

f.j ro F-

i.-.

C!

N

('i

@

o-

t-- o_

ot ro lf)

v

o q q qq

i

q

ro In (9

tf,

(v)

(o (f) N.

co o C\l c o t o o

() t- i.{) o N

o c o I(> q <) oo o o f- o |r) o o o O r, o. o. f.N

@ (f)

'f)

(o @

z

o-

z

o z

EH

'6

z C) zuJ

o

o (!

o

c(It

ca[ (s o (5

z Jf

a o o .v o o o)

Y (! c(5 tt

-o

E

U)

e ul (9

= u (9 o tr o

uJ

z

f

c'

co)

.Y

C

=o

IL

E a

c) E o (It

o o

c

(L

o c o

zuJ

(! o x

E

uJ =

C

€

o o

t

(L fL (f)

o

UJ

c,

v

o

(5

(5

= o

rul

Y co (L

o o

fit

o. ah

q q qc oo

o

(E

E,

z

o- o) (t)

(! vo o.

(5 3t

c(5

o o c o 'e c o o (L (L (o t*

qq qo oo

.g

= E

c(5 o It (It c(5

o

f o o .g (L c (E o J c (It o C (u v (U c ooo o C

o =(o([ (!

C

G (I,

o o

o L

(D

(L -g c) C (U o- E

o ([ zo c

-o -o E 6 nt (I' E t = U) -(, (t) :<

.C E,

E

E C

c(s C(U .v, .Y -v o

(E L

o CD o

o (') o

E-g c(u AL 7lt, P o)o (E

g c co c) (uol d) o c o o o o E Y )l .flE o c c oo o o o o) o x .9, c

E= E= = E= o c

cc) Y c (s c 'a .E o-

L

Fo E.E Pb (l)c (LO

Eo

(E

(U

o c{ (o ro FI I : : I q qcqq o oo oo

o) .g c (L _o .E

(Ila

(l,

o)

([ o ([

c\le o I q clc (ols q q clc d c o o 515 o

o

(f)

tg

?

(!

(U

o

E(o

.9

.E

z(5

o

0) (o

o

=o =v, o (o N ([ .Y a. o lu

(! c Y oo cN C

o

G J

E

c c o o) II I (c

o o

o)

T c(5

co

(s

d]

u

v. o o. c (U

E

c o v

o o !< E .t2 o o (E o C (5 o (L ,6 o s (o o (E

L

cfit (E

c cq)

(L

vJl

rc

0)

F o

o o c E

L (! -o E N o f E .Y -c E o (! J o o

o :<

(t' C

o c(! co = E

l-c

(o

E

soo

I Yq) c xof co cc) xo o

c ll -o .E E Itr E E o o) o o lo (L f

t(L

I I

o-

rf) N @ o O. q q o (o (o (o (o d qo qqqq (o (fJ ("i o o o
c

-

Y

E

oG'

(I'

o

(!

E

o

(Il (It

C

(L

o

o

o

o o

o

J

.g

$ ro q o (o o (o (c' c? c qc o c o o c

C\l tr)

q

(l,

o

o o c Eo o (D co o -c E c c o (Lo) Lo o c E =c Lo) co(s (Lc) o c E E (t) ct, (5 (lt (L -o o o c, 6 .v o E q) (u o Y (5 5 J o) o o c o )< 'E o (g Y at, o o .vI ([ (E c o E (I' o o)

gf6 Yc o) $ 61c o Y )< !o6 C f,-c :< 1C (! o(', o c(! c(o c c(E Yq) co c ;+(E :o o (s o c, o (U co (! o o qE .go oc .gc c([ (E(! -o .v(E -xo v : o J (! Gl.ts E o o -E5 o o (' OF g N = 9p (Ito lo .E .E >d o (! (t) o E5 o .E .=6 lo 'e tc C c co :io (l,o co (l,c (I,c c 0) o a) (L o c, lo .08 ,F8 (L l(L (L (L ^-(l, Y (I TL (L BO (I (L 4V LZ.

J ll IL

(! J

o c(o = L

-_ -o (U

ot =E o c o c o

Y co I=

(I' (s

o 3 E c (E o c)

co o) c(D

zc)

C

o

(!

o)

(5

It (U C J C v (! C f o c (U E (u o o E L

-9 o

l

o

a

z

c)

L

(5 (It

o (s

co

E (It

L

.o

E

E

E(5

6c

(! .Y

o o C

U) -o

G'

o (I'

E J

o (n -$ '6 o

(o

.o L

o o o e c) 0) o (L C o o Y

o)

tL .c, (5

g

E c o o c (It E o o o o C c c ([ (5 o u (It E o C -o 5 (5 E q)

o

o

ts

(E

E

(! o o C

o lo (L to- (L L rr)

q (t) q s o

0)

0)

qI c s ro (oq q c

ro o o o @ t.()

9o

(l) (t O

b

.U

o o

o oo a x!) 3(t 0)

o

cl

o

s,

x

0) o o A) 3

ti

0)

()lo o orlo) o, bl'o o 9)19) o, ()lo (ol6 o o)

3-o oT' 9q o(o co uo o ;rr 3 o5 3 :n 0) o o 0) ID ffii -o

o (D 3' llo 0)

x oa o g x o a o

-0,

lx

0)

J(t

ll o OI

o)

0)

xg.

:J

o)

A'

:t

-ll

0)

-l

o

o)

g)

x

o

.E

0)

9. o. o)

o = o6'

-l

qJ

r

a

cl

m -g

n

T

o

-l

m

o 3

3 m

0)

o

z

0)

= z m

$ :t

x

0r

o t

m

(D

0)

OJ

0r o)

ot

n o o

u a 0)

o

t0

3l 6'

3

a

cr z

o B)

a

m

-{

s)

zc) z

3

5

x o

C

0)

o an

a

o rn n

'o

g) 0, I

0)

a

o m

tr) ==

o 1

0)

P

0)

xo lo5'

-

o

xo

o

a o ol 3

3

o

J

A)

9.

d

o O o) ('J o b o) 9) o o (^) l\)

$

tt)

Px lll

0)

Tn

3z 9n ilm 21 -om

z o z.U nl o, o)

i

Jn

--.1 h, (tl (o F *J N P N b (o

zo

O

s

i.r'

tr' ir'

A o,

p b s f(.ll

O

c)

O

3 3 z =tr o

z N

:''l (n

N (t:

O

b

ir 'J

O O F

O c

gt

@

P (n

90

()

t)

N C

b

m 2

c o b c O -*l

pP o o

UJ

6)

z

2 g

-r z

ul

l,

c E .It x

ro

@

/m S<

3

o

O

5

o c o s

H} IS

1' ;x m

$

An

{

c

T (-

z

x

N) o o **l

ff n

xT

{

I E C

o No o

:'t

6 (A,

N C

o

e c)

o b

z z xD {

m

'F

c c

.^

C}

kG :(ts .A { $ I l\)

p

N (rl N

.b m (o

O

c)

o

o

o

b (3

O

Ic) O o I Io

--l

b

\, zB

.It

itt ,r th

P

O)

I

@ CT

o o

.O

3 r

O

I

(} (f O

C.

c_J c

(o @

-l

n c !

LAMPIRAN

tf

o o ol

c

g3 (!

=G

x T' s

:'

El t! o-

E Iu

o u,

z

I

=

o

ztu

ul =

F

G, al-

lu

o

xm

3 m

z{ m

F

z r* m

o F

3

zm o

m

.U

!,

(g

g q,

A)

N ()

o {

LAMPIRAN

{$

o o N

c g= IE F o

:E

E = Et (! G

=z E5 tr!

.6 i:

;;

OF

o

.l

6)

gEE

FEE

3; <ErF

Iq

E 6 E

zu

c

a

A

e 0

EEE,E

I F

doG0

oodo

6 o

d

IccEtge

o

6

6

o

o

5

I

o

o o

@

o

o

o o

@

o

o

o

o

o o

o o

o

o o

5

x o o6 €

F

Ea,

n

i9

E 0

.o

3! i6

-

y<

4 u 4

o

E

c

D

o o 0

z o F o I

z (' z z E z t9 z 6 z

F

v

d

=

I Sd

9

€

o o

e J

rclc

J

ts

N L

S

o

-o

R3 EE

G

FE E-

lc!c

zEG zg

-zo

8Bt cl c

6EEq

e 9d

t E u v

6 c E o J

dE

&Ft F;F EE;q

z s

(,

6E\

F8: :EF E Ots

E8; :EE !

u

<E= I ol

I al OE\

o

=

roo Eq

c

9-

E

3F zv

X

! iE

^frT EE

1A

E

Fd

x6 =6\ =az

E

E

oct Eg9

Eg cd

C d;

;EO

AE EEEE

AE Jqt F EEE

! a= - 5€; 3 d qr3

EE€f;E

) e9 <E

E

dcE 900 c ErF G-; *Ho

if 5t3

e-PE dggii

E

Fx 6 E EO > =: RE ;.s F PE E

iF;*

?E :o !E c9 6O

.5E Eq

to -cJ EEE 69-

Ei=

;: t6

-FgE

oc dg

;;3

cc

c* dE

bE hi

.98

.98

fip o>

fii

F'E

EEE diid

r€ ;.;Ab

E

t

c6E

uE €o ?c

?c

cE o>

E

r€

E-

'rfr 'E C:gEc;*c E$FEEEEF

I o o

; -q

9E dfr

-

d d

-

o

E

F=6

Eg

c

=< rd a!d

E3

xa dh

9c

!! E s € : 13

H5E F -i

5rE; i 5:? -

=

AE;

6P.9

!|tE

f; ittEE5t3

g

,9Edd

=*Ed -

d

5

c

rO

=

Hf lt HJ -G iF

t

E

cFE

EiE:

FE"EAi

FF

E

E E

EE

E E AE = E$ itFE€5t3

o o d J

a

zu E

d"9

E o d-

cF !!e

E9

$€: ;FI

-:9!Ea

!i

Ei:gE lru6 h-eE iEsS a

Ec

E€B; . E E. ^5r:3 ; E 5? gE

Eg$

*o8 E

g5s

E -9. E;

9F: ;P9 dd

;F.g

c

;*€ ,! -&P c

u6

c Eq -dF

Fe EE 6E co 8E

9FFVcoooi

:3::; k".;B 5

E

!.9

f 3 *dE

3 : *r 5q

-f =

xd_

E! -E 3m

<

.=5 t<

<E g'j

E= t+ 3'j

>E

;

EB 3

a o

t

;]Q T€ -o 5m

s.-3 :F;g

Hs;.il aq $;E:

5

o

zo

3 9.

;u

5 A

g.

crp-' : *q

s'

3

lo

iH

daft P=39

vx

! f gD

f,c FX

HH="$$

tri

{3 i3 d +gE

AEEE

1-56

J1

a

35 LE

r:i

=i ;39q HF"rg

t-'

o

7 x

=

;.dggH€=

-'! 6J. fq

g.

^L

&.

*cg.

o

g1

elgf a'sE;

a5-

o

sc

o

*:

4EEE 3 -Eh iitc9 !!"!gb 3E6E

a e

-

x o f .: c!1.Dt' c =a5

o 40

!*o; ogf-.

sq

'6 9-

;

[E -ei2-

d'E

g

E'

EE 6J. -o

2,

rz

s.;0* 3E*E.

tIl

!3

P;

'd=-

t

u:.

5

3

*; F'P iR= ox q5 x= \@:

c Pe<' r=6 6s. @r oc

o^" p8

x{

lin x< :o

l-"

t-'

ciil G-

T<

,Eq o-

f3 3D

ggFq'Es** i q +e q 3 .s =

6;raa5;s :+o*+tuon :-E:-14X

$F;qHs:* d-$;;qqE --:.

59ol' R

+3

-.4

6

3aF{ i:s+ +=sf; a-:39

9a

aAaH F<J:*

frz v> v>

Q;ier

c-o

6 3 +C

;E;

C 6ie! E-r Fr

E+gE EEEE

tr 9> HF

{

o

3

x; Hxl {:!

xs ";4

a

,.4

fr

o

.ta

o

o

0

o

,9.

c

=

o

a

o

c

o

-x HO ii3 g3 clz tm -z

o

xn

a

p

o

a

o

o

n

z

! zL m r m

z

z

J q

-Uz c

z t U U

v

z-

26 3E

3g

Ife a9 .5 38

:6 e<

_aa

zu
Y=

Ji

Fg Fd

EE> =g*

?s d.a H*

F: Y

2< =d

fi!d

a3 -d AF t

6

o o N

a

z

U

c

@

c E o q

F. }F -8 ;!

7@ Ec

Ee gE €c gE E'E ea c5

3p

€p E *'€

e c6

db i;A

gEE

E

3Ee

e

5 s sS

G6 Es 46 q3 9b c0

;sEE aEg€

8^d<.9

EF

da-

6C

g€

;26 6

t-? gt

co

JO

33

û=o

cE g: €bp

;;s,

LAMPIRAN

t$

-:;

l:-i?

il* liii:;

F o o (\l

z

f ! F J

:<

Y t c (! g (! (!

E!

o o

E}

o

i! rt il

i!

a

E-r

::

:!

!; !l tE I! a; !; ;I lr EI ig l! it3r

:i;

3: i ]:F P

ti

[:3 €t a3 in id F

I

! ,f

!

iiiFiiigii ii!ii?1i1E lEiii$;;;€ :i;Fiil;;i :;iFa-iiii{

ii!;i::iii

iffiiiiiii ;i:ii;sii F

I € It

d

I

6

I

I i c

it:!qi =E5{:3

ii'?i1

;3i5ai !a''4' i, 4E

9:te: trtli ::1 i I

i: i i

B

i

iF;

r?i

${ FT

!3 ti a! 5l {r

{!

*{

I

!

--!

i

l,

(D a

i

o

F

q,

t, !l

n

x X

r

{ rc z

N o o {

i:;q:i

i'i;;i

!;:

: t1

!TT:J

'Fir I i+!i :.,\.

E

E8 LI

it

I

!rl: ilt:-

a

E

z

t

2

!i ,t

;3

;c

:i

!E

: I

I

!E

it!5

i, !: !I

'E I

::? ati:

a

a

ti

.:!

!

5

F

:r

i'ii

:!

5!

lt

t

o o N

zD

I F

:

Y

e

vG

3

c(!

E

o

s

(D

o

o-

a

g !

:i

:

:i !: !r 'i< tt9C

t

;!

!

z

I

iig : il

a-

F

ij

ii; i l'r

5 E

.:E

iii ;€i

i7

Fi: z

t

a

I

Ei

a

=

r t I d :

!r:

ii €:i

ta at

i;i

A,E

E e. 2 F 5 i ! 6 : ! -u e -:.'-:<-, '&EEF!E ! P Ei q

3< EE

i;

* i ;t FEiC iit! . E z 2

iEi :

z-Z =E

, t E

E

;ii

!i

;l

ri

+

d.:q

Fi ;E

jF iti*:€ ? 3 e E E EE; *::5si iii :Ei;"-?{,;i:

i = I r

i b ! ;c- u A d :

t

E A i

c 5q

. ; 5 E c ;

E'a

b! i OEh -rd

E E

$

i,

E

3

! E I F ii cE iÊ *Ê e

,nti : i\

tjL

:r

d

-

ii==??s

5!R i

LAMPIRAN

XI

REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL lDt.1.3lXXl2006 Nomor : ' : Lampiran Perihal : Koordinasi Penyusunan

RKP 2007 Bab 12 Bidane Revitalisasi Proses Desentralisasi

dan Otonomi Daerah

Jakarta,

XXXXX 2006

Kepada Yth. Kepala Bappeda

ProvinsiXXXXX di

XXXXXX pemerintah Dalam rangka meningkatkan keterpaduan proses perencanaan dan pengganggaran antara

-pemerintah daerah, terutama yang terkait dengan Bab 12 Bidang Revitalisasi Proses pusat dan besentralisasi dan Otonomi Daerah, kami bermaksud untuk melaksanakan kegiatan survey/diskusi penyusunan RKp tahun 2007 ke Provinsi XXXX. Kegiatan ini rencananya akan diselenggarakan puau XXXX s.d. XXXXX 2006 di Bappeda Provinsi XXXX. Beberapa poin yang akan didiskusikan antara lain:

l.

Daerah Keselarasan dan kehannonisan program dan kegiatan prioritas di dalam RKP dan RKP Otonomi dan Desentralisasi Proses Revitalisasi Bab 12 2007, terutama menyangkut

tahun

Daerah.

Z.

3.

pusat dalam Bagaimana efektifitas forum musrenbang mulai dari tingkat daerah hingga tingkat daerah' pusat dan prioritas menyelaraskan program dan kegiatan dana Bagaimana pemaniaatan prog*r dan kegiatan pemerintah pusat di daerah baik melalui di dalam daerah pemerintah dukungan serta bagaimana pembantuan dekonsentrasi dan tugas penganggarannya.

4.

t+

peraturan-peraturan baik tingkat pusat maupun pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.

epu

di tingkat

daerah yang menghambat

Berkaitan dengan hal ini, kami mohon Saudara dapat rnemfasilitasi kegiatan tersebut. Kami sangat berterima kasih apabila Saudara dapat memberikan konfirmasi lebih lanjut dengan menghubungi Direktorat Otonomi Daerah-Bappenas, Telp/Fax (021) 31935289, contact person Sdr' Mohammad Roudo.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, diucapkan terirna kasih' Direktur Otonomi Daerah

lr. Deddy KoespramoedYo,

Tembusan:

Ytlt B"p"k

M.Sc

Deputi Meneg PPN/Kepala Bappenas Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi

Daerah

Jalan Taman Suropati No. 2,.lakarta 10310 go.td (021) 3lg352gg ,336207,390 5650 o Fax: (021) 3160072,314 5374 o Homepage: wrvrv.bappenas Telephone:

LAMPIRAN

x$

REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAFTAR PERTANYAAN KOORDINASI PENYUSUNAN RKP 2OO7 BAB 12 BIDANG DESENTMLISASI DAN OTONOMI OTONOMI DAERAH

PENGANTAR:

sebagai bagian dari amanat UU No 2512004, lJlJ 1712003 dan uu penyusunan 32l2OO4 maka perlu adanya harmonisasi dan keselarasan antara di tingkat pusat maupun perencanaan dan penganggaran baik di tingkat pusat sendiri pemerintah daerah melalui kegiatan koordinasi internal dengan maupun antara pemerintah pusat dengan daerah. Dalam kaitannya pebksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, di dalam ,uncungun awal RKP 2007 pada Bab 12 Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daemh telah dUabarkan beberapa program yaitu : 1. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah. 2. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah'

3. Program +. Program 5. Program

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah. Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah' Penataan Daerah Otonom Baru

berikut disusun oleh Direktorat otonomi Daerah-Bappenas Daftar pertanyaan ' dalam rangka koordinasi penyusunan RKP 2007 khususnya Bidang Desentralisaii dan Otonomi Daerah. Melalui jawaban dari pertanyaan ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang lebih jelas dan komprehensif mengenai perencanaan dan penganggaran pembangunan di pusat maupun daerah.

Mohon kiranya saudara berkenan menjawab daftar peftanyaan berikut' Atas perhatian dan partisipasi saudara, kami ucapkan banyak terima kasih'

Tim Koordinasi Program Revitalisasi Proses Desentralisasi dan otonomi Daerah

Kementerian Negara PPN/BaPPenas

A. Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah

1,

2. 3.

Daerah

Bagaimana program dan prioritas kegiatan di dalam RKPD 2007 provinsi XXXXX

mendukung program dan kegiatan prioritas di dalam rancangan RKp 2007, terutama terkait dengan Bab 12 Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah ? Berapa pagu anggaran dan bersumber dari Kementerian/Lembaga apa saja dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diterima Provinsi XXXXX (terkait dengan Program-program yang terdapat pada Bab 12 RKP 2A07 Bidang Revitallsasi Proses dan Desentralisasi) Dalam pemanfatannya kedua dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan apa saja?

4. instansi apa di daerah yang menjadi pelaksana untuk program-program tersebut? 5. Bagaimana realisasi pemanfaatan kedua dana tersebut ? terutama dalam 6.

kaitannya dengan dukungan dana dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota Apakah pilihan program/kegiatan pengembangan otonomi daerah yang berasal dari pusat telah sesuai dengan permasalahan/kondisi daerah ? Bagaimana saran dan harapan saudara ?

B. Musyawarah Perencanaan Pembangunan

7. 8.

Bagaimana Tanggapan dan pendapat Bapak/Ibu mengenai pelaksanaan Musrenbangnas Tahun 2006 dalam Rangka Penyusunan RKP 2007 ? terutama dalam hal a) registrasi, b) tata laksana, c) pelaksanaan sidang pleno, d) pelaksanaan sidang kelompok ?

Bagaimana gambaran umum pelaksanaan Musrenbang Provinsi, Musrenbang

Musrenbang Kabupaten/kota, Musrenbang Kecamatan,

Musrenban

Desa/Kelurahan ? 9. Secara umum/ apa yang menjadi kendala pelaksanaan musrenbang tersebut? 10. Apakah Musrenbang mulai dari tingkat nasional hingga tingkat desa dapat

dijadikan sebagai forum koordinasi yang baik dalam pelaksanaan rencana pembangunan di daerah dan tingkat pusat (terutama mengenai programprogram bab 12 rancangan RKP 2007) 11. Bagaimana pendapat dan saran Bapak Ibu mengenai koordinasi penyusunan RK

untuk tahun-tahun selanjutnya melalui Musrenbangnas ini, terutama dalam kaitannya dengan forum ataupun musyawarah perencanaan pembangunan sebelumnya (Musrenbang Kabupaten/kota, Musrenbang Kecamatan, Musrenban Desa/Kelurahan, Forum SKPD) C. Pertanyaan Lainnya

dan prioritas apa saja yang dirasakan oleh daerah dalam rangka pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang

12. Permasalahan pokok

memerlukan penanganan segera oleh berbagai pihak terkait (pusat/daerah)?

dan kebijakan pemerintah pusat apa saja yang sering menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi otonomi

13. Peraturan perundang-undangan

daerah ? berikan contoh

14.

Untuk Program-Program Bab 12 tahun 2006, mohon dapat diinformasikan sebagai berikut:

No.

Program/Kegiatan

Kendala

Tindak Lanjut yang Diperlukan

Pihak yang DiharaPkan daPat Membantu PenYelesaian Masalah

dengan pertanyaan sebelumnya, mohon dapat diinformasikan program revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah yang didanai Pemerintah

15. Sama

Daerah (APBD), sebagai berikut:

Pihak yang Diharapkan daPat Membantu Penyelesaian Masalah

LAMPIRAN

{$

NOTULENSI KOORDINASI PENYUSLINAN RKP Pangkal Pinang, l5 Mei2006 Kepada Yth

Dari Perihal

Tanggal

2OO7

Bapak Direktur Otonomi Daerah Mohammad Roudo

Notulensi Koordinasi Penyusunan RKP 2007 di Daerah l6 Mei 2006

Sehubungan dengan pelaksanaan koordinasi penyusunan RKP 2007 di Propinsi Kepulauan Bangka-Eelitung, berikut disampaikan proses pelaksanaan dan beberapa poin penting hasil kegiatan koordinasi tersebut sebagai berikut : Proses Pelaksanaan

l. Z.

Diskusi dalam rangka koordinasi penyusunan RKP 2007 dilaksanakan di Ruang Rapat Bappeda Propinsi Kipulauan Bangka-Belitung- Pangkal Pinang, padatanggal 15 Mei2006. Dii[usi dipimpin langsung oleh Sekretaris Bappeda Propinsi Bangka-Belitung, dan dihadiri oleh : l) Blro Pemerintahan-Setda, 2) Biro Organisasi-Setda, 3) Biro Hukum-Setda, 4) Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan 4) Bappeda Propinsi Bangka-Belitung.

Poin-Poin Penting Hasil Diskusi Sekretaris Bappedo

3.

4. 5.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan musrenbangnas, ada beberapa masukan agar peserta juga musrenbang butang fiunyu Bappeda Propinsi, dan Bappeda Kabupaten/l(ota, tetapi mengikutsertakan Kepala SKPD (Dinas dan Badan) propinsi. Selain itu, beberapa masukan lain yang disampaikan seperti : l) akan lebih baik apabila musrenbangnas dilakukan lebih tama ltiaat hanya 2 hari), dan dimulai dengan pembahasan Departemen/LPND dengan pemerintah daerah, dalam'hal ini Bappeda Propinsi mengenai kegiatan yang dialokasikan di daerah; dan 2) akan lebih baik apabila format dalam penyampaian usulan jangan berubahubah. Ditentukan secara jelas, apakah fungsi dan subfungsi, atau bidang dan sektor. Dari pernyataan Sekretaris Bappeda, sebenarnya secara prinsip RKPD tidak bertentangan dengan kigiatan prioritas yang ada pada Rancangan RKP 2007, hanya saja perlu ada beberapa penyesuaian dengan kondisi daerah tersebut. Menurut Sekretaris Bappeda Propinsi Babel, beberapa kendala lain yang ditemui di daerah adalah : l) kegiatan monitoring pembangunan yang anggarannya ada di Depdagri, tidak pernah Oisampaitan ke propinsilnl, serta 2) dana dekon dan tugas pembantuan sering tidak dik"tuhui Bapped4 ku."nu masing-masing SKPD langsung berhubungan dengan yang Departemen/LirirlDnyu, sehingga seringkali setelah pelaksanaan program dan kegiatan pemeliharaan dalam dibiayai oleh kedua dana tersebut, daerah tidak mau bertanggungiawab selanjutnya.

Biro Organisasi-Setda kelembagaan daerah. Beberapa permasalah^n yang munCut adalah PP 8 tahun 2003 yang merupakan turunan dari UU 22 tahun 1999 dianggap tidak sesuai dengan kebijakan yang datang dari Departemen/LPND. Pada PP 8 tahun 2003, jumlah kelembalaan di daerah dibatasi untuk jumlah maksimal dinas/lembaga di daerah,

6. Hal penting lainnya adalah fasilitasi

tetapi beberapa bepartemen/LPND

di tingkat pusat

seperti Depkominfo, Perpusatakaan,

Arsip, Kementerian Pemuda memaksakan daerah untuk merniliki satuan kerja di daerah ssndiri di daerah (memiliki kaki di daerah). Padahal hal tersebut, tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Selain itu saat ini daerah masih ragu untuk menentukan kelembagaan yang pasti dan tetap karena masih menunggu revisi PP no I tahun 2003 sebagai turunan UU 32 tahun 2004. Pada tanggal 23-26 Mei ini, Sekda Propinsi Babel diundang Menneg PAN untuk membahas revisi

dari PP I tahun 2003 ini. 8. Berkaitan dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal dirasakan belum maksimal. Dinas Pendidikan dan kesehatan Provinsi belum menyesuaikan dengan ketentuan yang ada di tingkat pusat, karena menurut Bappeda Provinsi untuk Pemerintah Pusat dan Kabupaten dan Kota ada aturan hukum yang jelas mengaturnya, sedangkan untuk propinsi tidak ada. 9. Dalam tanggapannya Tim Bappenas menyatakan memang saat ini Departemen Teknis seperti Depdiknas dan Depkes memang belum menyusun SPM yang mengacu kepada PP 65.2005 mengenai Pedoman Penyusunan SPM, karena masih menunggu revisi PP 25/2A00 mengenai pembagian urusan. Hanya saja sebenarnya mereka telah memiliki standar teknis sejak dahulu sebagai standar pelayanan yang harus dimiliki daerah. Dalam revisi PP 2512000 nanti akan diatur siapa yang akan jelas diatur, pemerintah pusat akan mengurus apa, pemerintah propinsi akan melakukan apa, begitu juga pemerintah kabupaten/l(ota.

Biro [{ukum-Setda 10. Sebenarnya sangat mudah mengatur daerah, karena apada prinsipnya daerah menurut aturan

yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Hanya saja seringkakali aturan yang dibuat Pemerintah Pusat tidak konsisten dan bertentangan satu dengan lainnya sehingga sering membingungkan daerah. Karena di satu sisi ketika pemeriksaan dilakukan daerah harus patuh dengan aturan yang ada, tetapi menjadi bingung untuk mengikuti aturan yang mana.

pelaksana yang berbeda-beda juga membingungkan daerah, misalnya terkait dengan penentuan Pejabat Pembuat Komitmen yang berbeda-beda untuk dinas dan badan. 12. Menurut Biro Hukum-Setda tersebut, sepertinya Pemerintah Pusat belum siap dengan tuntutan pelaksanaan yang cepat di dalam UU tersebut, misalnya penetapan perda pa.jak. Di dalam UU yang ada, Depkeu, dalam hal iniBapekki harus melihat dan menilai raperda pajak yang disampaikan oleh daerah selamLrat-lambatnya 15 hari. Hanya saja sudah lebih dari 3 bulan raperda mengenai pajak dan retribusi daerah tersebut belum mendapat tanggapan dari pihak Depkeu. 13. Selain itu muncul berbagai pennasalahan seputar : a) independensi lembaga hukum yang ada, b) kepastian hukum, dan c) budaya hukum terutama dalam kaitannya dengan degradasi budaya dan stabilitas ksamanan daerah. I

l. Aturan

Biro Kepegawaian-Setda 14. Selain aturan, wadah berupa kelembagaan, keuangan, perlu diperhatikan sumberdaya manusia aparaturnya 15. Salah satu yang telah dilakukan daerah adalah berbentuk pelatihan. Tetapi hal

ini

dirasakan

belum cukup dan belum sinkron dengan berbagai kegiatan yang ada di tingkat pusat. Oleh karena itu, merupakan tugas pemerintah pusat untuk mengarahkan kepada satu arah yang lebih harmonis 16. Sebenarnya setiap bidang itu benar, hanya saja ketika overlapping dan bertabrakan dengan bidang lain banyak yang tidak sejalan. Aturan kepegawaian yang selama ini ada di MenPan, BKN ataupun aturan dari LAN atau kebijakan masing-masing departemen menjadi tidak baik ketika bertabrakan dengan bidang lain. 17.

Misalnya dalam penerimaan PNS, dari formasi yang tersedia tidak sesuai dengan sumberdaya yang ada, misalnya dibutuhkan insinyur pertambangan tetapi yang tersedia hanya tamatan SMU. Sehingga hal tersebut sering menyulitkan daerah. Untung saja saat ini

kebijakan pemerintah yang memprioritaskan pegawai yang telah menjadi honorer sangat membantu.

di daerah pejabat yang tidak sesuai dengan oleh latar belakang dan kemampuannya. Misalnya Kepala Dinas untuk urusan teknis dijabat

18. Masalah lain adalah kompetensi iabatan. Banyak

Sarjana Agama-

Kepegawaian Setda untuk rnendefinisikan pengertian ? profesionalisme ? sebenarnya profesional di kalangan PNS tersebut diartikan seperti apa jawab di tangan pimpinan' Jadi karena selama itu dengan siitem birokrasi yang ada tanggung kerjakan kepada publik. Oleh yang mereka apa mereka tidak bisa meirpertanggungjawabkan tersebut. jelas profesionalitas mengenai karena itu perlu dibuat aturan yang lebih mengenai menanyakan 20. Selain itu terkait dengan p"ng"n1bungan aparatur ini, pihak Bappeda jabtan fungsional terutama JFP. Aturan apa yang digunakan, sistem kepangkatannya seperti apa dan bagaimana penggajiannya. Minurut Bappeda, dari informasi yang diketahui mengenai guJi lfe yung dib"rikan cukup tinggi, apakah hal ini tidak akan membebani pemerintah daerah lagi. kompetensi 21. balam penjelasannyi ti'tt Koordinasi Bappenas menanggapi bahwa memang dimana kelemahan menjadi itu Memang jabatan ini masih menjadi masalah di daerah. keterbatasan memang karena jabatan tidak disesuaikan dengan latar belakan dan pendidikan Pola yang terjadi sumberdaya atau bahkan karena adanya isu mengenai putra daerah tersebut' negara adalah "Brain lv1ind" dimana banyak orang pintar yang lari ke pusat kota bahkan ke lain. Sekarang yang pertu dilakukan adalah bagaimana pemerintah baik pusat maupun daerah membuat teUijitan yang bisa mencegah mereka untuk tidak keluar daerah tersebut 22.Dari Biro Hukum menjelaskan kembali, berkaitan dengan jabatan fungsional sebenarnya Yang telah diatur dengan jelas, di dalam PP 43 baik kepangkatan, pendidikan,pendidikan. sebagai ditunggu saat iniadajah pelaksan aanyadan sosialisasi ke daerah. Misalnya Bappenas jelas' lebih secara daerah kepada pemblna jabatan fungsional perencana harus menjelaskan golongan IV A, guru akan 23. belain itu Oipitcirtcan- karir dari guru. Karena setelah mencapai jabatan mencoba masuk ke dalam jabatan struktural. Karena apabila mereka bertahan kepada fungsional sebagai guru, akan sulit untuk naikjabatannya 19.

Selain

itu diusLrlkan oleh Biro

Biro Pemerintahan-Setda 24.Di dalam Kepmen 29 dinyatakan bahwa belanja publik dan belanja aparatur. Suatu daerah karena di dianggap berhasil apabila lelanja publiknya lebih besar daripada belanja aparatur' datam LKPJ yang dinilai hanya belanja publik yang menjadikan rnereka 25. Tidak ada daerat yang mau menjadi miskin, hanya keadaannya propinsi Bangka seperti hal tersebut. VJr1gttarapfan eRn akan menjadi sulit karena wilayah menjadi diharapkan DAU Sehingga kaya. yang netitung tidak seperri tcutai kertanegara DAUnya apabila rela belum penyeiribang hal tersebut. Hanya saja banyak daera.h .yang dikurangi untuk diulokasikan ke daeiah lain. Kalau hal ini dipertahankan, mana keadilan pemerintah. 26.

harusnya landasannya bukan hanya kontinental tetapi juga harus memasukkan unsur laut karena banyak wilayah Indonesia yang sebagian wilayahnya

Mengenai

DAU

merupakan perairan termasuk Bangka Belitung.

27.Hal lain adalah pemerintah pusat sepertinya tidak konsisten dengan apa yang ditugaskan kepada daerah. Misalnya pemerintah pusat meminta daerah untuk menjaga dan mengelola laut, sedangkan pembiay aany a d i i kutsertakan 28. Selain itu mengenai dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sebenarnya daerah agak

merasa resah dengan istilah dana dekon-dekonan, sampai kapan ini akan terus dipergunakan ? kala=u memang dana dekon, harusnya ada surat pelimpahan tugas kepada

gubernur, tetapi kenyataannya tidak ada ? apakah kita selalu berada di masa transisi terus ? perlu adanya PP rnengenai dana dekonsentrasi 29.l'anggapan dari tirn koordinasi Bappenas adalah memang saat ini hal yang disampaikan diatas merupakan masalah dalarn hal pengelolaan keuangan daerah. Beberapa hal yang telah dilakr"rkan pemerintah antara lain: l) telah rampungnya berbagai peraturan pernerintah yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah seperti PP 55, PP 58, dsb, 2) saat ini telah dirancangan grand strategi mengenai otonomo daerah, salah satu isunya adalah keuangan daerah. Kemudian secara simultan pemerintah telah menyusun RAN-DF sebagai realisasi dari pelaksanannya.Hal-hal tersebut teha ditarnpung di dalam rencana aksi fiskal seperti ius hold harmless, formulasi DAU yang lebih berkeadilan, menjadikan dana dekon menjadi DAU untuk tahun-tahun selan jutnya. 30. Berikut karni lampirkan juga jawaban resmi Bappeda Propinsi Bangka Belitung dalarn rangka koordinasi penyusunan RKP 2007.

Demikian kami sampaikan. Mohon Arahan Bapak Selanjutnya, terima kasih. Tembusan Yth r Bapak/lbu Kasubdit lingkup Direktorat Otonomi Daerah

Lembar Jawaban Koordinasi Penyusunan RKP 2007 Bab l2 Bidang Deseniralisasi dan Otonomi Daerah

A. Reucana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Femerintah Daen"ah 1

.

prograrn dan kegiatan prioritas di dalam I{KPD 2007 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terkait dan mendukung program dan kegiatan prioritas di dalam Rancangan RKP 2007, terutama dengan Bab 12 Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah adalah : pada dasarnya rancangan

RKFD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan memperhatikan program dan

kegiatan prioritas dalam RKP 2007, hanya saja program dan kegiatan prioritas dalam Rancangan nfp ZOOZ belum sepenuhnya memberi manfaat bagi daerah, karena Pemerintah Daerah merasa bahwa Pemerintah Pusat tidak konsisten terhadap desentralisasi dan otonomi daerah itu sendri. Secara teoritis bahwa desentralisasi dan otonomi daerah yang didengungkan oleh Pemerintah Pusat memang sangat baik untuk perkembangan dan kemajuan daerah, akan tetapi pada kenyataannya dalam pelaksanaan desentarlisasi dan otonomi daerah masih terasa kabur bagi daerah. Jug4 regulasi pengaturan yang mengatur tentang hal tersebut pun, bagi Pemerintah Daerah masih sangat membingungkan karena banyak yang tumpang tindih.

2.

indikatif yang bersumber dari Kementerian/Lembaga yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Beliturrg dalam RKP 2007 ierkait dengan Bab i 2 Bidang Revitalisasi dan Proses Desentralisasi adalah berasal dari Departemen f)alarn Negeri sebesar Rp. 542 jut4 dan dari Kementerian Negara PPN/Bappenas sebesar Rp. I milyar.

Jumf ah pagu anggaran

3. Pemanfaatan jumlah pagu dana indikatif pada poin (2) di atas dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut, yaitu

:

: a. Program Peningkatan Kapasitas Kelernbagaan prioritas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah sebesar kegiatan Daerah Pemerintah ; juta, b. Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah ; Rp. 342 kegiatan prioritas Pelatihan bagi Aparatur Pemda dalam Penyusunan Rencana Strategis Investasi, Pengembangan Ekonomi, dan Penyediaan Kesempatan Kerja sebesar Rp.200 juta. Dari Kementerian Negara PPN/Bappenas : Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara ; kegiatan prioritas Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Pengawasan Fungsional sebesar Rp. I Milya.r. Dari Departemen Dalam Negeri

4. Instansi pelaksana dari program-program tersebut di atas adalah Biro

Pemerintahan Setda Belitung. Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bappeda Provinsi Kepulauan

5. Realisasi pemanfaatan dari sejumlah dana tesebut di atas adalah sangat membantu bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah, mengingat kondisi financial APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang masih sangat terbatas dan masih berorientasi untuk pembiayaan kegiatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana dasar. Peiaksanaan kegiatan yang dilakukan dari program-program tersebut di atas adalah bersifat lintas sektoral dan lintas Kabupaten/Kota.

6. Pilihan programikegiatan prioritas pengembangan otorromi daerah yang berasal da.ri pusat, dirasakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum sepenuhnya sesuai dengan permasalahan dan kondisi daerah, bahkan terkadang dirasakan tidak diperlukan oleh Pemerintah Daerah. Saran dan harapan kami adalah, agar Kementerian/Lembaga dapat selalu melibatkan Daerah dalam hal ini Bappeda selaku koordinator perencanaan pembangunan di daerah berserta satuan kerja terkait dalam rapat pembahasan untuk menentukan program/kegiatan prioritas pembangunan di daerah. Hal ini perlu dilakukan karena, untuk menghapus berbagai anggapan miring tentang kegiatan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan yang berkembang di lingkungan Pemerintah Darah selama ini, juga pada dasarnya bahwa yang mengetahui kondisi riil di daerah adalah daearah itu sendiri. Ini perlu dilakukan untuk

menghindari lrerbagai kegialan yang tidak diperln"rkan oleh daerah dan dihara6rk,g.rr rna,mpu menekan tingkat kebocoran anggaran alalam pelaksanaan lcegiatan"

B^ 7

Musyawarah Fererucamaam

"

Fenn hm"rngunam

karmi rmemgen;*,r lpela]csa.naaru J\lilursl"mnhfirxgnas '['ahmn ,/-i*CIf,, r,$alalm rnrrp;ik;ii penyLlsunan RKp 2CICI? actranaih ; pela"trcsanaan negistrasi, tatm lalcsalla. di as,nlqan :+liidlail iraifla, akan tetapi kami rninta agar prihak panitia ctapat bersikap mernbantu para peseria rapaii yanp, mengalami kendala seperti keterbatasan dalarn hal mencetak bahan (printer) dan fbto copy. Hal ini kami utarakan karena karni memiliki pengaiaman tersebut pada saat pelaksanaaxl Musrenbangnas Tahun 2006 lalu. Dalam hal pelaksanaan sidang pleno, agar susunam ternpat duduk di dalam ruang dapat rnenjadi perhatian, terutarna untuk penempatan tempat qluduk "fi'anggapa.m

Kepala Daerah, mengingat dalarn pelaksanaan Musrenbangnas Tahun 2006 lalu sempat terladi keributan kecil antar para peserla dalam memperebutkan hal tersebut. Dalam hal pelaksanaan sidang kelompok, kami merasakart sangat keeewa karena Fappeda Frovinsi ticlak dilihatkan dalam penentuan program/prioritas kegiatan yang notabene katanya telah diterima nleh

kementerian/Lemtraga (20%). Kami menganggap, Bappeda hadir dalarn persidangan kelompok hanya sebagai pelengkap untuk mendengarkan program dan kegiatan prioritas clari Kernenterian/Lernbaga yeng telah ditentukan sepenuhnya oleh mereka, -iadi dalarin han inl kami menganggap bahwa Musrentrangnas lrelum sepenuhnya maksimal memainkan tr]erarlnya sebagai suatu forum yang filemprosffs perencanaan pembangunan. Kami rnerfi.sa waktr-l pelaksanaan Musrenbangnas }
8.

Pelaksanaan Musrenbang FrovinsiiKabupaten/Kota/KecamatarfDesa/Kelurahan dilaksanakan mengacu pada SEB Menteri Negara PPNlKepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri yang yang mengatur tenfang Petunjuk Felaksanaan Musrenbang yang diterbitkan setiap tahunnya" Camtraran umurn pelaksanaannya adalah sesuai dengan apa yang telah diatur di dalarn SEB itu sendiri. t{anya saja saran dari kami, agar tahapan pelaksanaan Musrenhang dapat sedikit diperlonggar waktunya danjuga agar Bappenas dapat konsisten terhadaB waktu pelakanaan Musrentrangnils yaflg tertera dalal'ri $HB, karena bagi kami SEE adalah panc$man bagi pelaksanaan Musrenbang di daeratr" Juga agar SEB dapat ditebitkan pada hulan jamuari

setiap tahunnya sehingga daerah mempunyai pedoman dalarn

rnenyelenggarakan

Musrenbang.

E"

Kendala pelaksanaan 1\,{usrenbang bagi eiaerah secar? uffium adalah nrasrulajh l*rorkfl.r pelaksanaan yang tertralu penctrek antara satu tahapan ke tahapan yang lainnya" [{a} tersebut berkaitan dengan masalah anggaran pernbiayaan pelaksanaan Musrenbang (anggaran AptsD) yang disahkan pada bulan Maret setiap tahunnya.

10. Menurut kami, bahwa

pada dasarnya Musrenbarrg secara konseptual merupakan suatu forurn

yang sangat baik sebagai forum koordinasi perencanaan pembangunan, akan tetapi dalam pelaksanaannya bahwa Musrenbang belum maksimal untuk mampu di.jadikan sebagai barometer perencanaan pembangunan, karena masih banyak kegiatan prionitas yang dimunculkan tanpa rnelalui proses musrenbang, dll.

I

l.

Pendapat kami mengenai koordinasi penyusunan RK untuk tahun-tahun selanjutnya agar menjadi lebih baik adalah; agar Pemerintah Pusat (Bappenas) selaku koordinator perencanaan nasional dapat membuat regulasi yang dengan jelas dan tegas mengatur tentang tata cara dan tahapan penyusunan RK tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari koordinasi jalan pintas yang sering dilakukan oleh satuan kerja teknis dan kabupaten/Kota. Hal ini sesuai amanat UU no.25 Tahun 2004, agar kedudukan Bappeda sebagai koordinator perencana semakin diperkuat dan didukung dengan instrument-instrumen yang mampu menghindari inkonsistensi Perencanaan.

Pertanyaan Lainnya

12.

Permasalahan pokok dan prioritas yang memerlukan penanganan segera dari Pemerintah Pusat/Daerah dalam rangka pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah, Pemerintah Daerah mengharapkan agar Pemerintah Pusat benar-benar dapat secara konsisten melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah, dEtr Pemerintah Pusat mau dan rela melepaskan hak-hak dan kewenangan yang memang menjadi porsi dari Pemerintah Daerah.

Desentralisasi dan otonomi daerah jangan hanya menjadi slogan saja. Sementara permasalahan lainnya adalah : masalah profesionalisme apaftltur, masalah kepastian hukum dan undang-undang yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, serta masalah keuangan daerah (DAU) yang merupakan hal yang sangat penting dan mendasar.

13.

Peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemeintah Pusat yang sering menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan dsentralisasi dan otonopmi daerah adalah peraturan perundangundangan dan kebijakan dalam bidang pengelolaan dan pertanggungiawaban keuangan daerah yang masih belum jelas, masalah kelembagaan dan aparatur negara, kejelasan serta konsistensi

Undang-undang beserta turunannya sebagai dasar hukum yang banyak tumpang tindih. Contoh kasus adalah masalah penetapan RPJMD oleh Pemerintah Daerah yang saling berbeda antara UU no.25 Tahun 2004 tentang SPPN dengan UU no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

14. Menyusul Kemudian 15. Terlampir

LAMPIRAN

ft$

I

Latar Belakang KOORDINASI PENYUSUNAN RKP 2OO7 Bab 12 Biding R6vitalisasi Proses Dosentralisasi dan Otonomi Daerah

xxxxxxxx, xxxxxx

r

r

2006

DIREKTORAT OTONOMI OAERAH KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS

Dalam rangka pelaksanaan UU 2512004,UU 17/2003, dan UU 32/2004 serta PP 2Ol2O04' PP 2112004 perlu dilakukan peningkatan keterpaduan antara proses perencanaan oan penggang9aran Diharapkan adanya kesesuaian substansi Rencana Kerja Pemerintah dan dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

r+re-' Tujuan r.

z.

Meningkatkan koordinasi internal pemerintah pusat dan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka memantapkan penyusunan Rencana Keria Pemerintah (RKP) 2007 terutama yang terkait dengan bab 12 Bidang Revitalisasi Proses Oesentralisasi dan Otonomi Daerah Mengawal pelaksanaan Rencana Keria Pemerintah (RKP) terkait dengan Bab 12 RKP 2007 agar selaras dengan Renja Kerja Kementerian/Lembaga (Renja KL) dan dengan Rencana Ker,a Pemerintah Daerad (RKPD)

PROGRAM RKP

PengelomPokkan Program-Program Desentralisasi dan Otonomi Daerah

A4.i hqrrt b..aE.r Mb.$ 2. @c4r' exryn 'db$ be@h,$ a ry6ha9u' #1.&.6 qr6rh@

e

tahun 2007 dengan Renja KL tahun 2007 dan dengan RKPD tahun 2007; Selaras dan harmonisnya RKP dengan Renia KL dan dengan RKPD, terutama terkait dengan bidang desentralisasi dan otonomi daerah (diharapkan semangat ini dapat dilanjutkan saat proses penyusunan Renja SKPD, RKA-KL dan RKA-SKPD).

.,*ffi.r.'.,

*rcsts,

I

Sasaran r Terkoordinasinya proses penyusunan RKP

I

I |

t

q.-bd'a" k, F

qd*'

frqt.F Pn.d.n P t.tuta

&rd

&.dil{e

d$

Kqg6.eb. P.nd$

qsK.!.@orr$ fu.iltusrhr$

2OO7

Bab 12 Bidang Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah

i 2 3 a s 6

ProQramPenataanPelaturanPerundang-Undangan Me|;genai Desentralisasi dan Olonomi Daerah Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Oaerah-

Prog€m Peningkatan Kapasilas Kelembagaan Pemerintah Daerah. Prcgram Peningkaian Profesionalisme Aparat Pemerintah Oa€mh.

Program Peningkatan KaPasitas Keuangan Pemerintah Oaerah.

Program Penataan Daerah Otonom Baru

._4w

Prioritas RKP 2007 (1) Pdoritas

No 1

F0kus I

P€nanggulangan

r

2

Peningkatan k€sempatao k€da, inveslasi, dan ekspo.

3

Revitalisasi pedanian. peilksan. kehutanaft dan perdesaan

I . .

Pernenuhan k6bu&han masyarakat m'skin atas l€nddikan, kesehatan dan inlaslrukilr oasar temasuk air bersih dan sanitrsi Revitalisesi peiayanan keluarqa bereocana dan safe mohethood

Penciptaan pasar lenaga kerja yang lebih luw€s Perbaikan iklim iNestasi dan berusaha Perluasan negaBlujuan ekspordaft jenis prodlk

ekspr Kelahanan pangan nasional Pengembangan energi letbarukan DiversiRkasi ekonomi perdesaan Pengemb€ngan infrastruKur perdesaan

Prioritas RKP 2407 Q) No

Prioritas Ponislkataft

I

aksesibilitas dan kualilas pendidikan dan kes€hatan

I . . | . r

5

Penegakan hukum dan HAM, Fmbotantasn kor{p6i, dan retoma$ trirokrasl

Prioritas RKP 2007 (3)

Fokus

Pen.nggulahsandanp6rcogahan tind.kant6rorlsme

Psnguatan ku.lnrs in10rij6. Percapal.n p€mbad0lnan jrringan *obunilas, randj negr.3 Psrnpstrn$n dan poE.sahao q.nqduen laql

&fruf,aArct MsDffi 'r

7

Mititasi

d.r P.n.n99ul.ntan

PerFpalan pda*sandal

.

d.n

. .

Peningkatan akunlabilitas insttusi politik dan publik Por@patan wilgualan kel€mbruam hukum

dl

re*onsrulsi di

Ri6iB

Pdndra.n k.w.son p6rb.b6an 6ebag.r bdand. d.pan

F.n96mb.nsan okonhi

dan

MOU Hebinki

@lgffi€('m

lniiastlktur P6dngkat.n Folay.nan intastuhr drl.n rangka nEndutung daya$'ng s6ho. riil Peningk.l.n paddFr6i swasla dalam pembanghan

@'bF,Mdclm

tugsdqdPMqin|b !w|rMffi:,q

ill€yr! Fd.bEan

Poningket.n p6hb.ng{nan dsrah ledsolk, P6hin9kabn pembengun.n di puia!-pulau k&il

Flabasai.

P.6brngunan d6leksi dini benc.na alanr Rshabilltasi d.n tekm$t.!*sr Alor N.bte

Fokus

. . .

r€habilft.i &n r.konstuksi *ncona di di biding p.ronaha^ dan

ktusBnta

Plt()(iRAM PllNAl IAN PtltAf'URAN rtjlttJNDANC-tJNU N(;AN MliN(;ltNAt l)llstjNll{At,rsAsI t)^N 0lnN0[(t 0Atl{{t r

Rohabiltasr d.n Pemelihiraan

i

NiiE

Msngint.or.slk.n rohabiiit ai dengrn

relorr6,tirokra'i

Prioritas

Pongvdry.n Ke6.njan9ai eG'

I Meny.le6rik.( NAO

peiadggarao Hak Asasi Manusia

I

9

P0.c69ahan d.np.mberanlasan nartoba Peningkatan pera6 ihduslipedaha..n Nasional P6ny6l€s?,an d.n po.cegahan ksllil P€nryulrys dan peft bgahih b€.b.gai bbnrul k€tahatan (&onvensloMl dan tansnas'onal) P€nanganan hasalah keahinad perbatasan

Perce[€lan FBnyelesaiad kasus korupsr dan

Prioritas RKP 2007 (4) No

Poningkatan k6marrplan TNI dan POtRI alubista. maieriil, persond. sen.Btr..e dan F.sarana

Peoanggulangan Oizi ku6ng dan oizi blruk bagi bayi, snak balila. dan ibil hamil Pemberanlasaf, Korumi

. . .

Fokus

Pongualan k.mampu.. pddahanah, Fmanl.pah keamanrn dan kdefribafi s6da

P€ningkatan kuantilas dan kualilas guru Peacopatan penurunan arEka buta aksara lrenjaga pemerataan, keleriangkauan dan kuaiilas pelayanan kos€hatan dasr baoi masyarakat miskin Penanganan penyaklt monular lermas!k flu burung

I onffisxrffisffi .

Prioritas

No

Porcepalan pencapa)an wajib belajar I tahun yang berkualitas Pen6gkalan p€m€rataan, kotedangkauan daf, kualila$ pendidikan menengah dan tanggi

klu.r

l'lF|'Mtu rx]ffibqi,&dctffi

wl*rs6d@

ffib$i6d@

@tdq6dffi

ffirbwi,6dd

'|trildsq/Ftu(tfr *a,ry|M@ |dWffiN1$

WpMddffi

tffibFitu,dclm

NAO

PROGRAM PENTNGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME APANATUR PEMERINTAH DAERAH

PEMERINTAH DAERAH F9@Bff4^ktu |l#|@s^d&h

FFT;FffiE .d6LuMhbFp

.#a,-ld.rq-.d

@.qF@o

b6^@.@Fd

b64di4d,fu@

PROGRIM PENATAAN DAERAH OTONOM BARU

PROGRAM PEMNGKATAN KERJASA.IUA ANTAR

tutukrydGd@ wstrGo|r!e@Fpr(FE|r-s' *F*t@.|-6Ardbabtu

!@nttesrdd|a

#rrs|ry-ddnE !l9a1@@ tlrblrrrFUta

-bffiBry@ ffitubi6tu 54@@n we@Sdffiffi

rvdryryr @tuhffi @@F@ lttrptu&|@

r.*ffi: s PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN DAERAH

ffisddr

[email protected] |FFncr

-fu!ilbh

ffi4-dtu

rFd!'a ffiEr.6dtu !FFdd

TERIMA KASIH

ffi@ddd@ tFFdgd ffit4bdd

@*rbF -ffi6e6 lrFiffi

-F-ry5WE

trryfrd@

3

LAMPIRAN

al

{

g*r

6 o

)z

3

o

V

o o

'd

6

;

@-

zJ

T

I

cgr

I

t -_ t

o-

(,

ul

z

J

o o

o.

,q

) =

o o_

o-

1

=

a

rC -F

z|rJ

r5
UJ =

oo

0l

4

u o

F

tv (, z

f G

o

4

t-

f )_

tt

f j t li

,

z

z

o o N

;g

9 g<

3EE=

F

(, (, F

qEl 9E*E

z

z:t

Eg

E! gFF b* q;3

o.

I\

-

ffi

)

x=

F

FE AE

z o z t

zo 4

!) F !l

d

)t-

tc zJ

z

ul

) 3

o-

F: (/)g iid ;< ri b.g t

gr"[R

t

E=8

o

FB &-s

69;6g F;

E

:eFcEaE

t>

E

t

t'? 9-

t-

I

E

j

o-

d o

F

Y

d,

o o

J

I

6

o.

ut

o f I

r

o.

J

z t

o =

z

d

t

oi:

E f 1

z J

to e

) s2 rC E -ts

o_

d o o-

l

-4 = I ul
= o = A. o

5

l t

oo

3lF

-e,

t fr {t t

t

a! co

z G

I I

z

g t c

h.E

z F s

o lu

C

gô

o o

aF h6

E

a

v

Y

.

t(, o t 4

c

9E :c

6q d-g 2E

5t

v 8"5 ct EE ii _Eg 9c u6

c: Ea EI EP Ei -1

si o z

)

CO

L=

:

ud =

o o FI c o

o q

t

o oo o

t t

c ! a

'o a a

c

T

oP-

tsii

h. isE

E

E

p

6.

H

5

e

o

o

E

o c o

E€{

E o

E! d E

E

eo q

s

o! C: =! F!

g^

ii

tl

F.

s I

c

ti

o-

.gx

zt J< t@

ti :

o o

c

r9$

gEEE gEgE gFFE

E

lo l9

E

o

o o

o a

E

o &

6 !

€Eea L(,Og

=

|:

ci

4

.,

i,j

$

!>t!a

; qa +g

,

Po-fHq.

, .:

p! q3 @6

o7

o

6q a* A6

!.

}' 3

x

m

{

d

2

^m m

n

z c)

z q H

qf, PE igddE:

gi

qE q

E

qE q

dgg#il'gE

!'; :++3 FEi d =+a

{

d;'

; a,igE*';dfEFH

*FE'

>

z

c,

g$$E€ig€f'ig

rc

z

FF€i

I 9L

o f. !!o Jq

aHE 4!4 t

'6>

=
o

E*r

o

r

z

E"_g

o-

EE€E*

o o z

gEAEE

F

5gEE5 og o o o

2 (,

z E U F t! Y

o o o G

6 d

z F

so

;<

U

I

Y6

gE E9 E E g<

I o c o o o

6 .9A O-O-;-c

c

= E.

o o t c

i; iE

E

g;

io oo

gE$ F E'+

E+s E:'a EOC ^6 9.

:E YO .8

ô

1

H5;

E€

E

33ets

Fs

!9

CY N

g9

0

-q." P6

<€

i_= IN

zci 6e iiq

gt

n o o p >

Ix m

,{ >

z

r!. o*

9; xi p-

!) tr

:c' L -l

L

r pI

xm m

z o z

{ 7

z

rst f. f

el

Saudara sampaikan. Terima Kasih

Recommend Documents