Wakil Ketua Komisi II Nilai Walikota Dan Sekda P.Sidimpuan Asbun Written by Siswoyo Thursday, 22 July 2010 03:29
P.SIDIMPUAN (Waspada): Walikota Padangsidimpuan Zulkarnain Nasution dan Sekretaris Daerah Sarmadhan Hasibuan dinilai asal bunyi (Asbun) dan tidak mengetahui luas serta kondisi wilayah yang dipimpinnya.
Ini terkait pernyataan keduanya tentang pembukaan jalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Desa Goti, Kec. Padangsidimpuan Tenggara.
Pada rapat paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2009 di gedung DPRD Pekan lalu. Walikota menjawab pandangan umum Fraksi Partai Demokrat dengan mengatakan, pembukaan jalan itu tidak masuk kawasan hutan lindung atau hutan register maupun wilayah Kab. Tapanuli Selatan.
Sementara, pada sesion kedua rapat paripurna tersebut, Sekda menguatkan pernyataan Walikota. Bahkan, menjamin pembukaan jalan PNPM MP itu tidak masuk ke wilayah Kab.Tapsel apalagi hutan register.
1/5
Wakil Ketua Komisi II Nilai Walikota Dan Sekda P.Sidimpuan Asbun Written by Siswoyo Thursday, 22 July 2010 03:29
Pada kesempatan itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat juga Wakil Ketua Komisi II DPRD, H Khoiruddin Nasution, menantang pihak eksekutif untuk meninjau bersama ke lapangan.
Sabtu (17/7), kunjungan serta pengukuran jalan PNPM MP itupun di lakukan. Asisten II Pemko Padangsidimpuan H Ahmad Nasution memimpin eksekutif dalam pengukuran dan peninjauan itu. Sedangkan legislatif dipimpin Ketua Komisi II DPRD Ashari Harahap.
Ternyata, sebelumnya, Selasa (13/7), Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Daerah Kota Padangsidimpuan, telah mensurvei pembukaan jalan sepanjang 4,2 kilometer yang dikerjakan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Marsada Tahi Desa Goti tersebut.
Tim survei itu terdiri dari Kabid Perkebunan dan Kehutanan, Ihsan Sanusi Nasution, Kasi Sarana Prasarana Perkebunan dan Kehutanan Irwan Hanafi dan staf pada dinas itu, Bardansyah Nasution.
Dalam survei itu mereka menggunakan alat dan data pendukung berupa peta lampiran SK
2/5
Wakil Ketua Komisi II Nilai Walikota Dan Sekda P.Sidimpuan Asbun Written by Siswoyo Thursday, 22 July 2010 03:29
Menteri Kehutanan No.44/ 2005 dan Global Position System (GPS) garmin type 76 Csm.
Mereka melakukan survey di 9 titik koordinat pada jalan sepanjang 4,2 KM itu. Hasilnya, pembukaan jalan tersebut sudah memasuki kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Bahkan berdasarkan peta yang mereka buat dari hasil survei itu, jalan tersebut masuk wilayah Kab.Tapsel dan bahkan hutan register di Bukit Siulik-Ulik, Kec.Batang Angkola, Kab.Tapsel.
Sayangnya, tim survei dalam laporan tertulis tidak menyebutkan jalan itu telah masuk wilayah Kab.Tapsel. Namun berdasarkan peta wilayah Kota Padangsidimpuan dan lampiran SK Menhut No.44/ 2005 yang juga dilampirkan pada laporan itu, dapat dilihat jelas masuk hutan register dan wilayah Tapsel sekitar 3 kilometer.
Laporan tertulis hasil survei tim Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan itu dikuatkan dan ditandatangani kepala dinasnya, Marhan, Kamis (15/7).
“Kita sungguh menyesalkan kondisi ini. Pernyataan Walikota dan Sekda terkait pembukaan jalan produksi ini telah menimbulkan kesan asal bunyi dan tidak menguasai wilayah yang mereka pimpin,” ujar Khoiruddin.
3/5
Wakil Ketua Komisi II Nilai Walikota Dan Sekda P.Sidimpuan Asbun Written by Siswoyo Thursday, 22 July 2010 03:29
Fraksi Partai Demokrat, katanya, akan terus menyoroti masalah ini. Pasalnya, pasca pembukaan jalan itu, kondisi hutan register di ujung jalan tersebut memprihatinkan akibat perambahan dan penebangan kayunya.
“Paling penting lagi, kita tidak ingin akibat perambahan hutan register ini bencana alam berupa banjir bandang 1986 lalu terulang kembali di Desa Goti dan sekitarnya,” sebut Khoiruddnin.
Dia juga meminta kepolisian segera bertindak.
Dishut Tapsel Lemah
Secara terpisah, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kab.Tapsel, M Yakub Harahap, menyesalkan Dinas Kehutanan dan Pertanahan Tapsel yang lemah melakukan pengawasan terhadap wilayah hutannya.
Kemudian Yakub atas nama DPRD Tapsel meminta pertanggungjawaban Pemko Padangsidimpuan dan Korkot PNPM MP Padangsidimpuan. Dimana akibat kecerobohan dan ketidak hati-hatiannya telah mengakibatkan ekosistem hutan lindung di Tapsel rusak.
4/5
Wakil Ketua Komisi II Nilai Walikota Dan Sekda P.Sidimpuan Asbun Written by Siswoyo Thursday, 22 July 2010 03:29
“Dinas Kehutanan dan Pertanahan Tapsel itu memiliki anggaran pengawasan hutan. Tapi ternyata mereka lemah dan kebobolan, sehingga hutan register dan sebagian wilayah hutan produksi Kab.Tapsel dirambah masyarakat Kota Padangsidimpuan dengan motif pembukaan jalan PNPM MP,” kata Yakub.
Bupati Tapsel dan Kadis Kehutanan harus cepat bereaksi sebelum kerusakan ekosistem hutan lindung di Bukit Sihulik-Ulik, Kec. Batang Angkola semakin hancur pasca pembukaan jalan tersebut.
“Walikota dan Korkot PNPM MP Padangsidimpuan harus bertanggungjawab. Bupati dan Kadishut Tapsel harus sigap menindaklanjuti masalah ini. Pihak kepolisian diminta segera bertindak,” tegas Yakub. ( a20)
5/5
