WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS

WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS

Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan

Jakarta 20 Februari 2017

SISTEMATIKA PENYAJIAN I. Penjelasan Umum II. Dasar Hukum III. Perencanaan IV. Pengadaan V. Pendayagunaan VI. Hak dan Kewajiban Peserta VII.Monev, Pencatatan dan Pelaporan VIII.Pembinaan dan Pengawasan IX. Ketentuan Peralihan X. Pelaksanan WKDS Tahun 2017

Ratio Dokter Spesialis Per 100.000 Penduduk

Target : 10,6 Target Rasio 12,2 Realisasi : 13,6 Realisasi 12,6

Sumber : Konsil Kedokteran Indonesia 31 Desember 2016

PERTIMBANGAN PELAKSANAAN 1. Keberadaaan dan ketersediaan dokter spesialis di rumah sakit kurang dari standar minimal yang ditetapkan 2. Distribusi dokter spesialis tidak merata, keberadaan banyak di kota-kota besar 3. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan spesialistik 4. Meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh Indonesia

PEMENUHAN DAN PEMERATAAN DOKTER SPESIALIS

WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS (WKDS)

DASAR HUKUM 1. UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pada lembar lampiran pembagian urusan pemerintah bidang kesehatan pada urusan Nomor 2 Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan Pemerintah Pusat melakukan penetapan penempatan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis bagi daerah yang tidak mampu dan tidak diminati. 2. UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, pasal 28 ayat (1) dalam keadaan tertentu pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai tenaga kesehatan di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis 4. Permenkes No 69 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wajib Kerja Dokter Spesialis Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Spesialistik

KETENTUAN UMUM 1. Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) adalah penempatan dokter spesialis di rumah sakit milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 2. Tujuan Pengaturan Wajib Kerja Dokter Spesialis : a. Pemenuhan kebutuhan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialistik b. Pemerataan pelayanan spesialistik c. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di daerah ; dan d. Mendukung pelaksanaan pendekatan keluarga pada pelayanan kesehatan tingkat rujukan.

PERENCANAAN 1. Menteri menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan kebutuhan dan distribusi dokter spesialis secara nasional 2. Perencanaan disusun secara berjenjang mulai dari rumah sakit, pemerintah daerah kab/kota, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah pusat berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan dokter spesialis 3. Bupati/Walikota mengajukan usulan kebutuhan dokter spesialis kepada Gubenur melalui Dinas Kesehatan Provinsi 4. Gubenur mengajukan usulan kebutuhan dokter spesialis kepada Menteri

PERENCANAAN 5. Menteri menetapkan alokasi penempatan dokter spesialis setelah dilakukan verifikasi terhadap usulan 6. Dinas Kesehatan Provinsi bersama dengan Organisasi Profesi melakukan visitasi berdasarkan usulan kebutuhan dokter spesialis untuk menilai kesesuaian dan kesiapan sarana prasarana, sumber daya manusia, kelengkapan peralatan dan faktor-faktor lain yang terkait termasuk keamanan 7. Gubenur dan/atau Bupati/Walikota yang mengusulkan kebutuhan dokter spesialis bertanggung jawan menyediakan sarana, prasarana dan peralatan spesialistik di rumah sakit

PENGADAAN 1. Pengadaan dokter spesialis dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pendayagunaan dokter spesialis 2. Setiap dokter spesialis lulusan pendidikan profesi program dokter spesialis dari perguruan tinggi negeri di dalam negeri dan perguruan tinggi di luar negeri wajib mengikuti Wajib Kerja Dokter Spesialis. 3. Wajib Kerja Dokter Spesialis bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri dilakukan setelah menyelesaikan evaluasi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lanjutan.... 4. Setiap institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan profesi program dokter spesialis bertugas : a. Menyiapkan mahasiswa program dokter spesialis yang akan menjadi peserta WKDS b. Melakukan koordinasi dengan kolegium dan oganisasi profesi mengenai jumlah lulusan dokter spesialis c. menyampaikan daftar nama mahasiswa yang akan lulus pendidikan profesi program dokter spesialis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa pendidikan Menkes dan Menristekdikti dengan membedakan lulusan mandiri dan penerima beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan

Lanjutan..... 5. Mahasiswa program dokter spesialis terdiri atas : a. Mahasiswa mandiri, merupakan mahasiswa program dokter spesialis, pada perguruan tinggi negeri di dalam negeri yang tidak mendapat beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah b. Mahasiswa penerima beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan, merupakan mahasiswa program dokter spesialis, pada perguruan tinggi didalam negeri maupun perguruan tinggi di luar negeri, yang mendapat beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah 6. Setiap mahasiswa program dokter spesialis harus membuat surat pernyataan akan mengikuti WKDS

Lanjutan.... 6. Surat pernyataan dibuat pada awal pendidikan yang memuat : a. kesediaan mengikuti WKDS sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan b. Menyerahkan STR asli dan 2 (dua) buah salinan kepada Menkes c. Kesediaan ditempatkan di seluruh wilyah NKRI d. Kesediaan dikenai sanksi apabila melanggar sesuai ketentuan peraturan perundangan

PENDAYAGUNAAN 1. Pendayagunaan dokter spesialis dilakukan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan 2. Pendayagunaan terdiri atas pendayagunaan dokter spesialis lulusan dalam negeri dan luar negeri 3. Pendayagunaan dokter spesialis dilakukan dengan memperhatikan aspek pemerataan, pemanfaatan dan pengembangan 4. Peserta WKDS terdiri atas : a. Peserta WKDS mandiri, merupakan mahasiswa mandiri yang telah lulus program dokter spesialis b. Peserta WKDS penerima beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan, merupakan mahasiswa penerima beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan yang telah lulus program dokter spesialis

Lanjutan.... 5. Setiap calon peserta WKDS harus memenuhi persyaratan administatif kesehatan paling sedikit meliputi ijazah dan surat tanda registrasi 6. Penilaian kelengkapan administatif dan kesehatan dilakukan oleh Menteri melalui KPDS 7. Menteri menetapkan calon peserta WKDS yang telah lulus penilaian adminstatif dan kesehatan 9. Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis sebelum melaksanakan penempatan wajib mengikuti pembekalan. Pembekalan dilakukan dalam 2 tahapan yaitu a. pembekalan tahap pertama diberikan oleh institusi pendidikan b. pembekalan tahap akhir diberikan oleh dinas kesehatan provinsi atau dinas kesehatan kabupaten/kota tujuan penempatan.

Lanjutan..... 10. Pemberangkatan peserta WKDS dilakukan dari perguruan tinggi asal ke rumah sakit tujuan 11. Peserta WKDS yang telah tiba di RS tujuan wajib melapor kepada dinkes kabupaten/kota 12. Kepala dinkes kab/kota menertbitkan surat ijin praktik (1 SIP di RS lokasi penempatan) 13. Menteri menentukan lokasi penempatan peserta WKDS berdasarkan perencanaan dan regionalisasi institusi pendidikan

PENDAYAGUNAAN 14. Regionalisasi institusi pendidikan terdiri atas 3 (tiga) regional, yaitu: Indonesia barat; Indonesia tengah; dan Indonesia timur. 15. Ketentuan regionalisasi dikecualikan apabila telah ada kerja sama antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan 16. Dalam hal suatu daerah masih terdapat kebutuhan setelah dilakukan penempatan. Menteri dapat menempatkan peserta WKDS di daerah tersebut setelah dilakuakan verifikasi.

LOKASI PENEMPATAN SESUAI SENTRA PENDIDIKAN Regional Indonesia Barat Lulusan Pendidikan Profesi Program Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Ilmu Kesehatan Anak, Bedah dan Ilmu Penyakit Dalam dari perguruan tinggi dalam negeri NO

UNIVERSITAS

LOKASI PENEMPATAN

1

Universitas Sumatera Utara

Sumatera Utara termasuk Pulau Nias dan Aceh termasuk Simeuleu

2

Universitas Syiah Kuala

Aceh

3

Universitas Andalas

Sumatera Barat, Jambi dan Riau

4

Universitas Sriwijaya

Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung dan Lampung

5

Universitas Indonesia

DKI Jakarta termasuk Kepulauan Seribu, banten dan Kepri termasuk Natuna

6

Universitas Padjajaran

Jawa Barat dan Kalimantan Barat

LOKASI PENEMPATAN SESUAI SENTRA PENDIDIKAN Regional Indonesia Barat Lulusan Pendidikan Profesi Program Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif dari perguruan tinggi dalam negeri NO

UNIVERSITAS

LOKASI PENEMPATAN

1

Universitas Sumatera Utara

Sumatera Utara termasuk pulau nias, Aceh termasuk pulau Simeuleu, Riau dan Sumatera Barat

2

Universitas Indonesia

DKI Jakarta termasuk kepulauan Seribu, Banten dan Kepulauan Riau termasuk Natuna

3

Universitas Padjajaran

Jawa Barat dan Kalimantan Barat

LOKASI PENEMPATAN SESUAI SENTRA PENDIDIKAN Regional Indonesia Tengah Lulusan Pendidikan Profesi Program Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Ilmu Penyakit Anak, bedah, Ilmu Penyakit Dalam dan Anestesiologi dan Terapi Intensif dari perguruan tinggi dalam negeri NO

UNIVERSITAS

1

Universitas Diponegoro

2

Universitas Gadjah Mada

3

Universitas Sebelas Maret

LOKASI PENEMPATAN Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

LOKASI PENEMPATAN SESUAI SENTRA PENDIDIKAN Regional Indonesia Timur Lulusan Pendidikan Profesi Program Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Ilmu Penyakit Anak, bedah, Ilmu Penyakit Dalam dan Anestesiologi dan Terapi Intensif dari perguruan tinggi dalam negeri NO

UNIVERSITAS

LOKASI PENEMPATAN

1

Universitas SAM Ratulangi

Sulawesi Utara termasuk Sangir Talaud, Gorontalo dan Maluku Utara

2

Universitas Hassanuddin

Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi barat, Sulawesi Tengah dan Maluku

3

Universitas Airlangga

Jawa Timur, Maluku dan Papua Barat

4

Universitas Brawijaya

Jawa Timur, Papua dan Nusa Tenggara Timur

5

Universitas Udayana

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

PENDAYAGUNAAN 17. Lokasi Penempatan a. Rumah Sakit daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan b. Rumah Sakit rujukan regional c. Rumah Sakit rujukan provinsi Yang ada di seluruh Wilayah Indonesia Bila telah terpenuhi, peserta WKDS ditempatkan di RS Pemerintah Pusat dan RS Pemerintah Daerah 18. Setiap peserta WKDS ditempatkan di rumah sakit paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terbit surat tanda registrasi

Lanjutan..... 19. Untuk tahap awal penempatan peserta WKDS diprioritaskan bagi lulusan pendidikan profesi dokter spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis anak, spesialis anak, spesialis bedah, spesialis penyakit dalam, dan spesialis anestesi dan terapi intensif. 20. Dalam hal jumlah peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis pada 1 (satu) regional institusi pendidikan tidak mampu memenuhi kebutuhan pelayanan spesialistik di daerah yang diampu institusi pendidikan tersebut, maka kebutuhan dapat dipenuhi dari regional pendidikan lainnya. Pemenuhan kebutuhan pelayanan spesialistik ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Penempatan Dokter Spesialis.

Lanjutan... 21. Peserta WKDS penerima beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan dari Menteri atas usulan Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/kota atau instansi pemerintah lain wajib ditempatkan di rumah sakit milik unit kerja pengusul. 22. Peserta WKDS penerima beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Pusat ditempatkan oleh Menteri. 23. Peserta WKDS penerima beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan diberikan oleh Pemda Provinsi atau Pemda kabupaten/kota penempatan dilakukan pada rumah sakit milik Pemda provinsi atau Pemda kabupaten/kota pemberi beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan

Lanjutan... 24. Dalam rangka WKDS Pemerintah Daerah provinsi dan Pemenrintah Daerah kabupaten/kota wajib menerima kembali peserta WKDS yang merupakan penerima beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan yang diusulkan untuk mengikuti tubel 25. Wajib Kerja Dokter Spesialis bagi peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis mandiri dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. 26. Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis mandiri hanya dapat menjalankan praktik di Rumah Sakit tujuan penempatan.

Lanjutan..... 27. Jangka waktu dan tempat praktik Wajib Kerja Dokter Spesialis bagi peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis penerima beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 28. Peserta WKDS yang berhalangan melaksanakan tugas wajib mendapatkan ijin dari pimpinan rumah sakit tujuan penempatan. Peserta WKDS yang berhalangan menjalankan tugas wajib mengganti waktu pelaksanaan WKDS sesuai waktu yang ditinggalkan. 29. Waktu pelaksanaan WKDS berakhir apabila : a. Telah selesai melaksanakan tuags b. Diberhentikan c. Tewas atau d. wafat

Lanjutan..... 27. Pemberhentian dilakukan apabila peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis berhalangan melaksanakan tugas dikarenakan alasan medis dan/atau kecacatan yang mengakibatkan tidak dapat memberikan pelayanan sesuai dengan keprofesiannya. Pemberhentian ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan gubernur dan/atau bupati/walikota. 28. Dalam hal peserta WKDS yang mengalami kecacatan masih dapat bekerja, Menteri memindahkan lokasi penempatan ke daerah lain dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan kesehatan peserta WKDS yang bersangkutan

Lanjutan..... 29.Peserta WKDS yang telah menyelesaikan WKDS diberikan surat keterangan selesai WKDS oleh Menteri. 30.Surat keterangan dipergunakan sebagai syarat untuk mendapatkan surat tanda registarsi dan salinan surat tanda registrasi 31.Masa penempatan dalam rangka WKDS diperhitungkan sebagai masa kerja 32.Dalam rangka menjamin efektifitas dan efisiensi penyelenggaran WKDS dapat dibentuk komite yang bersifat ahoc dan bertanggung jawab kepada Menteri

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA A. HAK 1. Mendapatkan Surat Ijin Praktik (SIP) yang dikeluarkan oleh Pemda kabupaten/kota 2. Mendapatkan tunjangan 3. Mendapatkan fasilitas tempat tinggal atau rumah dinas yang diberikan oleh Pemda dan hak lain sesuai ketentuan peraturan B. Kewajiban 1. Melaksanakan WKDS sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan 2. Menyerahkan Surat Tanda Registarsi dan salinan Surat Tanda Registarsi dokter spesialis kepada Menteri

Lanjutan.... 1. Surat ijin praktik diberikan kepada peserta WKDS mandiri sebanyak 1 (satu) buah untuk RS tujuan penempatan 2. Pemberian surat ijin praktik bagi peserta WKDS penerima beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 3. Tunjangan diberikan oleh Menteri kepada : a. Peserta WKDS mandiri b. Peserta WKDS penerima penerima beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Pusat yang ditempatkan oleh Menteri.

Lanjutan.... 4. Dalam hal peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis penerima beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan ditempatkan oleh Menteri di Rumah Sakit milik instansi pemerintah pengusul, diberikan tunjangan oleh instansi pemerintah pengusul. 5. Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis penerima beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ditempatkan di Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota pemberi beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan, diberikan tunjangan oleh Pemerintah Daerah.

Lanjutan.... 6. Bagi peserta WKDS penerima beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan dengan status PNS, selain memperoleh hak pada pasal 20 (perpres) /pasal 36 (Permenkes) berhak mendapatkan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Bagi peserta WKDS mandiri selaih mendapat hak sesuai pasal 20 (perpres) /pasal 36 (Permenkes) dapat menerima insentif dari Pemda yang bersumber dari APBD. 8. Besaran tunjangan yang dibayarkan dibedakan berdasarkan kriteria lokasi penempatan

MONEV, PENCATATAN DAN PELAPORAN 1. Menteri, kepala dinas kesehatan provinsi, kepala dinas kesehatan kab/kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan WKDS 2. Dalam melakukan monev Menteri, kepala dinas kesehatan provinsi, kepala dinas kesehatan kab/kota dapat mengikutsertakan organisasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan 3. Pencatatan dan pelaporan dilakukan secara berjenjang dari pimpinan RS, dinkes kab/kota, dinkes provinsi dan kepala pusat

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Menteri, kepala dinas kesehatan provinsi, kepala dinas kesehatan kab/kota melakukan pembinan dan pengawasan terhadap pelaksanaan WKDS 2. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dapat mengikutsertakan Komite Penempatan Dokter Spesialis, organisasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan kedokteran. 3. Dalam rangka pengawasan Menteri, kepala dinas kesehatan provinsi, kepala dinas kesehatan kab/kota dapat memberikan sanksi administartif terhadap peserta WKDS yang melanggar ketentuan Peratauran Menteri sesuai tugas dan kewenangannya

Lanjutan.... 4. Menteri, kepala dinas kesehatan provinsi, kepala dinas kesehatan kab/kota melakukan pembinan dan pengawasan terhadap pelaksanaan WKDS 5. Sanksi administratif dapat berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian pembayaran tunjangan; dan/atau d. pencabutan surat izin praktik.

KETENTUAN PERALIHAN Pada saat Perpres ini mulai berlaku (12 Januari 2017) : a. Setiap mahasiswa yang sedang dalam masa pendidikan sebelum diundangkannya Perpres wajib mengikuti WKDS dengan : 1) Membuat surat pernyataan akan mengikuti WKDS pada akhir masa pendidikan 2) Melaksanakan WKDS sesuai jangka waktu yang ditetapkan 3) Menyerahkan STR dan salinan STR dokter spesialis kepada Menkes

KETENTUAN PERALIHAN b. Setiap mahasiswa yang sedang menunggu kelulisan sebelum diundangkannya Perpres ini wajib mengikuti WKDS dengan : 1) Membuat surat pernyataan akan mengikuti WKDS pada saat pengambilan setifikat profesi dokter spesialis 2) Melaksanakan WKDS sesuai jangka waktu yang ditetapkan 3) Menyerahkan STR dan salinan STR dokter spesialis kepada Menkes Catatan : DO Kelulusan telah memiliki sertifikat profesi, belum wisuda, sudah memiliki sertifikat profesi (ijazah)

KETENTUAN PERALIHAN c. Setiap dokter spesialis yang telah lulus program dokter spesialis di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah RI sebelum diundangkannya Perpres dapat mengikuti WKDS secara sukarela.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KPDS MASA BAKTI 2016 - 2019 NO

NAMA

INSTITUSI

2

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan

Wakil dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Wakil dari Kementerian Kesehatan

3

Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan

Wakil dari Kementerian Kesehatan

4

Kepala Biro Kepegawaian

Wakil dari Kementerian Kesehatan

5

Wakil dari Kementerian Kesehatan

8

Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatah Kepala Sub Direktorat Wilayah IV, Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Prof. Dr. dr. Ova Emilia, M.M.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D Prof. dr. Wiwien Heru Wiyono, Sp.P(K), Ph.D

9

DR, dr. Poedjo Hartono, Sp.OG (K)

Wakil dari PB IDI

10

dr. Nurdadi Saleh, Sp.OG

1

6

7

11

Wakil dari Kemendagri

Wakil dari Institusi Pendidikan Wakil dari Konsil Kedokteran Indonesia

Wakil dari Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia Obstetri dan Prof. DR. dr. Soegiharto Soebijanto,Sp.OG (K) Wakil dari Kolegium Ginekologi Indonesia

Lanjutan....... NO

NAMA

INSTITUSI

12

Prof.DR.dr.Idrus Alwi, SpPD.KKV,FINASIM,FACC,FESC,FAPSIC,FACP

Wakil Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia

13

dr. Sumariyono, Sp.PD, K-R

Wakil dari Kolegium Penyakit Dalam

14

DR.dr. Aman Bhakti Pulungan , Sp.A (K)

Wakil dari Ikatan Dokter Anak Indonesia

15

DR.dr.Aryono Hendarto, Sp.A(K)

Wakil dari Kolegium Ilmu Kesehatan Anak

16

dr..R.Suhartono,Sp.B.KV

17

DR.dr.Kiki Lukman, M(Med)Sc,FCSI

Wakil dari Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Indonesia Wakil Kolegium Ilmu Bedah Indonesia

18

Dr. Andi Wahyuningsih Attas,Sp.An,KIC,MARS Prof. DR.dr. Eddy Rahardjo, Sp.An.KIC,KAO dr. Kuntjoro Adi Purjanto, MKes

19 20 21

Dr. dr. Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H, MARS, M.Kes

Wakil Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia Wakil dari Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia Wakil Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Wakil Badan Pengawas Rumah Sakit

PERBEDAAN PESERTA MANDIRI DAN BEASIWA/BANTUAN PENDIDIKAN NO

RINCIAN

1

Peserta

2

Lokasi Penempat an

MANDIRI

√ Penetapan Menteri 1. (Regionalisasi sesuai sentra Pendidikan) 2. Kerjasama daerah dengan intitusi pendidikan 3. Bila tidak dapat dipenuhi oleh sentra pendidikan sesuai ketetapan maka dapat dipenuhi oleh sentra yang lain

PENERIMA BEASISWA /BANTUAN PENDIDIKAN PEMERINTAH PUSAT (LPDP, KEMHAN, dll)

KEMENKES ATAS USULAN DAERAH

DAERAH

√

√

√

• Penetapan Menteri (Regionalisasi sesuai sentra Pendidikan)  LPDP, RS pendidikan

Kembali Ke daerah/RS yang mengusulkan

Kembali Ke daerah/RS yang mengusulkan

• Kembali ke instansi asal  Kemhan, RS pendidikan

PERBEDAAN PESERTA MANDIRI DAN BEASIWA/BANTUAN PENDIDIKAN NO

RINCIAN

MANDIRI

PENERIMA BEASISWA /BANTUAN PENDIDIKAN PEMERINTAH PUSAT

KEMENKES ATAS USULAN DAERAH

DAERAH

3

Lama Penugasan

1 tahun

1. Penetapan Menteri (sesuai sentra pendidikan 1 tahun 2. Kembali ke instansi asal sesuai perjanjian

Sesuai perjanjian

Sesuai perjanjian

4

Praktik

1 tempat 1. Penetapan Menteri (lokasi sesuai sentra penugasan) pendidikan ( 1 tempat praktik) 2. Kembali ke instansi asal (3 tempat)

3 tempat

3 tempat

5

Tunjangan Khusus

Kemenkes

Pemda

Pemda

1. Kemenkes 2. Instansi asal

MEKANISME PENETAPAN LOKASI DAN PESERTA WKDS Institusi Pendidikan melaporkan jumlah kelulusan beserta sumber pendanaan

Daerah Mengusulkan kepada Kemenkes

Analisa Usulan Penetapan Lokasi Rumah Sakit Visitasi RS oleh Tim (Pusat, Dinkes Provinsi dan OP Cabang)

Rekomendasi Hasil Visitasi

Kolegium mengirimkan calon peserta WKDS

Penetapan Peserta

Penempatan Peserta WKDS

PELAKSANAAN VISITASI I TAHUN 2016

Usulan Daerah 144 RS

Target Visitasi 124 RS

113 Kab/Kota

113 Kab/Kota

29 Provinsi

29 Provinsi

Realisasi Visitasi 121 RS 110 Kab/Kota 29 Provinsi

Rekomendasi Hasil Visitasi 90 RS 85 Kab/Kota

27 Provinsi

4 kab/kota 4 RS 8 kab/kota, 8 RS

1 kab/kota, 1 RS

1 kab/kota, 1 RS 2 kab/kota, 2 RS

3 kab/kota, 3 RS

5 kab/kota, 5 RS

1 kab/kota, 1 RS

1 kab/kota, 1 RS

1 kab/kota, 1 RS

4 kab/kota, 4 RS

8 kab/kota, 9 RS

1 kab/kota, 1 RS

1 kab/kota, 1 RS

1 kab/kota, 1 RS

9 kab/kota, 9 RS

1 kab/kota, 1 RS

1 kab/kota, 1 RS 9 kab/kota, 9 RS

2 kab/kota, 2 RS

1 kab/kota, 1 RS 8 kab/kota, 9 RS

1 kab/kota, 1 RS 1 kab/kota, 1 RS

Badan PPSDM Kesehatan, Januari 2017

7 kab/kota, 9 RS 5 kab/kota, 6 RS

4 kab/kota, 4 RS 3 kab/kota, 3 RS

RINCIAN LOKASI PENEMPATAN WKDS DAN KEBUTUHAN SPESIALIS TAHUN 2017 SESUAI REKOMENDASI VISITASI TAHUN 2016 PROVINSI ACEH BENGKULU DI YOGYAKARTA GORONTALO JAWA BARAT JAWA TENGAH JAWA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA KEP. BANGKA BELITUNG KEP. RIAU LAMPUNG MALUKU MALUKU UTARA NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR PAPUA BARAT RIAU SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI UTARA SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN SUMATERA UTARA TOTAL

RUJUKAN USULAN KEBUTUHAN DOKTER SPESILAIS HASIL REKOMENDASI VISITASI JUM JUM KELAS PERBATAS SP. SP SO. SP. SP SP. SP. SP. AN SP. ANAK SP. AN KAB/KOT RS REGIONAL C PROV AN ANAK BEDAH OBGYN DALAM BEDAH OBGYN DALAM

4 1 1 1 8 1 7 1 9 3 1 4 1 1 2 1 5 3 1 2 4 5 1 1 8 1 8 85

4 1 1 1 9 1 9 1 9 3 1 4 1 1 2 1 6 3 1 2 4 5 1 1 9 1 8 90

4 1 1 1 2

4 1

7 1 9 1 5 2 1

1

3 1

1 1 1

1 2 3 1 1 1 3 25

1

6 3 1 1 2 1 1

1

8 5 62

2

1

3 1 0 1 10 2 9 2 10 1 2 4 2 3 2 1 11 4 2 0 5 4 1 2 10 2 7 101

5 1 2 1 15 2 9 2 5 3 2 3 2 3 1 1 8 2 0 1 3 4 1 2 4 2 11 95

4 1 1 1 11 2 7 2 5 0 2 3 2 3 1 1 6 2 1 0 3 2 1 2 6 1 8 78

4 0 0 1 12 3 8 2 5 1 1 3 2 3 3 1 11 3 0 3 3 3 1 2 5 1 7 88

4 1 1 1 4 2 2 1 6 1 1 3 1 2 2 1 5 2 1 1 1 5 1 1 7 1 8 66

3 1 0

2

9

14

6 2 8 1 2 1 2

6

2 1 10 4 2 5

2 8 2 6 77

2

4 3

1 1 1 1 11 2 5 3

1 3 1 1 4 2 1 2 2 2 3 2 6 60

0 1 11 5 2 4 1 1 2

2 1

4 2 1 5 1 1 3 1

1 1 1 2 1 0 3 1

3

2

6 2

3 1 1 0

2 6

2 3 1 1 52

4 47

3 2 1

4 1 1 6 1 7 48

PELAKSANAAN WKDS TAHUN 2017 1. Target penugasan 1.000 – 1.250 dokter Spesialis Anak, Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Spesialis Bedah dan Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif. 2. 90 (sembilan puluh) rumah sakit telah siap menjadi lokasi penempatan WKDS dan secara simultan akan dilakukan visitasi bagi rumah sakit yang baru mengusulkan 3. Penugasan ke lokasi penempatan dilakukan secara bertahap sesuai dengan jumlah lulusan dari pendidikan profesi program dokter spesialis sehingga tidak ada waktu tunggu bagi lulusan yang akan melaksanakan WKDS 4. Berdasarkan data dari Kolegium, sebanyak ± 100 orang lulusan dari spesialis anak, spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis penyakit dalam, spesialis bedah dan spesialis anestesiologi dan terapi intensif telah siap untuk ditugaskan untuk tahap pertama.

Terima kasih 47